Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juknis Dak BKKBN 2018 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2018

2,667 views

Published on

JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2018 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2018 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2018 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. DESKTOP PC
11. PUBLIC ADDRESS
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2018 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Juknis Dak BKKBN 2018 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2018

  1. 1. PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA badan kependudukan dan keluarga berencana nasional 2018
  2. 2. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANAii DAFTAR ISI ii PERATURAN KEPALA BKKBN 2018 iii A. BAB I. PENDAHULUAN 1 A. Latar belakang 1 B. Maksud dan Tujuan 3 C. Ruang Lingkup 4 D Batasan Pengertian 5 B. BAB II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB 9 A. Kebijakan 9 B. Strategi 10 C. BAB III. PROSEDUR PELAKSANAAN BOKB 11 A. Penguatan Koordinasi pelaksanaan 11 B. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban BOKB dalam APBD 12 D. BAB IV . PENGGUNAAN BOKB 13 A. Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB 13 B. Biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi 15 C. Biaya operasional integrasi program KKBPK 16 D. Operasional pembinaan Program KKBPK 17 E. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manjemen 17 E. BAB V. PELAPORAN 18 F. BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 19 A. Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB 19 B. Tata cara dan waktu pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB 19 C. Mekanisme Pemantauan BOKB 20 D. Evaluasi Pelaksanaan BOKB 21 G. BAB VII. PENUTUP 22 H. LAMPIRAN 23 Daftar Isi
  3. 3. iiiPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 433/PER/B1/ 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Keluarga Berencana masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang petunjuk teknis penggunaan dan bantuan operasional keluarga berencana;
  4. 4. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANAiv Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
  5. 5. vPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun
  6. 6. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANAvi 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  7. 7. viiPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA. Pasal 1 Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota. Pasal 2 Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana terdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas: a. biaya operasional bagi balai penyuluhan KB; b. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota; c. biaya operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB; d. operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD); dan e. biaya dukungan komunikasi, informasi dan edukasi dan Manjemen. Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
  8. 8. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANAviii Pasal 4 Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nomor 433/PER/B1/2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 5 Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, SIGIT PRIOHUTOMO
  9. 9. 1PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas, dilakukan upaya antara lain mengendalikan angka kelahiran dan menurunkan angka kematian, mengarahkan mobilitas penduduk, meningkatkan kualitas penduduk sehingga menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangan- LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA BAB I PENDAHULUAN
  10. 10. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA2 nya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Undang-undang ini secara tegas menjelaskan 4 (empat) suburusan terdiri dari 3 (tiga) suburusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian penduduk, 2) KB, 3) Keluarga sejahtera (KS), dan 1 (satu) suburusan yang merupakan kewenangan pusat, yaitu standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB). Di era desentralisasi, komitmen pemerintah daerah Kabupaten dan Kota terhadap program KB mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari rendahnya alokasi APBD dan minimnya dukungan sarana prasarana untuk program KKBPK. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mencapai target yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mulai tahun 2008, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer melalui DAK KB guna memenuhi sarana prasarana fisik tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana prasarana tersebut kurang efektif tanpa didukung oleh anggaran operasional, sehingga mulai tahun 2016 pemerintah pusat mengalokasikan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bagi Kabupaten dan Kota. Hal ini sejalan dengan pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik. Seluruh upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan agenda prioritas pembangunan (Nawacita), sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra BKKBN 2015-2019, khususnya agenda prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui
  11. 11. 3 “Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)”. Di dalam RKP 2018, Program KKBPK mendukung prioritas nasional kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah serta pembangunan lintasbidang revolusi mental. Sasaran yang akan dicapai oleh pembangunan KKBPK pada tahun 2018 antara lain: (1) menurunkan angka kelahiran total/ total fertility rate (TFR), (2) meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/contraceptive prevalence rate (CPR), (3) menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), (4) menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun/age specific fertility rate (ASFR), dan menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun. Untuk mencapai sasaran tersebut, BOKB diharap- kan dapat dimanfaatkan dengan optimal dan bersinergi dengan dana transfer lainnya dan APBD. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud: Secara umum maksud pemberian dana BOKB adalah mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mendukung tercapainya, TFR 2,31 pada akhir tahun 2018 dan TFR 2,28 pada akhir tahun 2019 dan 2,1 pada tahun 2025. 2. Tujuan : a. Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara Nasional; b. Menyediakan dukungan dana operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota ke setiap fasilitas kesehatan
  12. 12. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA4 yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN; c. Menyediakan dana operasional untuk mendukung integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung Keluarga Berencana; d. Menyediakan dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD); e. Menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup dan sasaran pemberian dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah: 1. Seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB serta dikuatkan dengan surat keterangan Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan keluarga berencana yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN; 3. Kampung KB yang telah dicanangkan dan telah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah daerah (struktur organisasi Kampung KB); 4. Besaran jumlah bantuan operasional untuk setiap Balai Penyuluhan KB diberikan dengan melihat luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap Balai Penyuluhan KB dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB yang dikuatkan dengan surat keterangan Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  13. 13. 5PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA 5. Besaran jumlah dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya untuk setiap Kampung KB diberikan kepada 1 (satu) Kampung KB pada setiap Kecamatan, jika dalam 1 (satu) Kecamatan terdapat lebih dari 1 (satu) kampung KB untuk pelaksanaan bisa secara bergantian pada Kampung KB tersebut pada setiap kegiatan namun penganggaran tetap 1 (satu) Kampung KB pada setiap Kecamatan; 6. Dukungan media KIE mencakup penyediaan media cetak dan/atau fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik; 7. Dukungan manajemen dana BOKB mencakup pembiayaan honorarium fasilitator BOKB, koordinasi serta monitoring dan evaluasi; 8. Mekanisme Penyaluran dana BOKB sesuai dengan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang berlaku D. Batasan Pengertian 1. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota adalah Dinas Kabupaten dan Kota yang melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten dan Kota. 2. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, Polri maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN;
  14. 14. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA6 3. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana adalah Bangunan yang merupakan wadah kelembagaan penyuluhan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di tingkat Kecamatan sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota; 4. Penyuluhan Keluarga Berencana adalah merupakan proses komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga bertujuan untuk membantu keluarga agar dapat memahami dan berperilaku menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera; 5. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik berupa biaya operasional Balai Penyuluhan KB, biaya operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota ke Faskes KB, biaya operasional integrasi program KKBPK dengan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD), dan dukungan media KIE dan manajemen BOKB; 6. Distribusi alat dan obat kontrasepsi adalah proses penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota; 7. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematik dan sistematis; 8. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif
  15. 15. 7PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA melaksanakan dan mengelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah; 9. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (Sub PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan,KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah; 10. Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalah sarana/media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal; 11. Dukungan manajemen adalah biaya untuk mendukung honorarium fasilitator kegiatan yang didanai dari dana BOKB; 12. BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnya diserahkan kepada masyarakat; 13. Staff meeting adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan program KKBPK setiap minggu yang dipimpin oleh Kepala UPT KB/Koordinator/ PPLKB yang dihadiri oleh PKB/PLKB; 14. Rapat Teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan di balai penyuluhan KB dihadiri oleh PPKBD/Sub PPKBD dan atau kader kelompok kegiatan bina keluarga; 15. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan membahas usulan, rencana, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan permasalahan yang timbul pada kegiatan program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota dan Organisasi Perangkat Daerah lintas sektor, camat, kepala desa/lurah, PKB/PLKB, ketua
  16. 16. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA8 PKK tingkat desa/kecamatan dan PPKBD/Sub PPKBD dan anggota kelompok kerja; 16. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, petugas lapangan instansi terkait dan kader kelompok kegiatan; 17. Lokakarya mini tingkat kecamatan/desa di Kampung KB adalah pertemuan evaluasi kegiatan Kampung KB, identifikasi permasalahan dan mencari solusi terhadap masalah/kendala yang dihadapi Kampung KB, yang dihadiri oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa/keluarahan, camat dan perangkat kecamatan, PKB/PLKB, petugas lapangan instansi terkait, kader kelompok kegiatan KKBPK dan kader kelompok kegiatan lintas sektor.
  17. 17. 9PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA A. Kebijakan 1. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam APBD, dan pemanfaatannya agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan dana transfer; 2. Pengalokasian dana BOKB untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional distribusi alokon, operasional penggerakan program KKBPK di Kampung KB, operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader, serta dukungan media KIE dan manajemen disesuaikan dengan kondisi sosio demografis dan geografis yang dikategorikan menjadi 3 daerah berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yaitu a. Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); b. Daerah yang masuk non DTPK dan; c. Daerah yang masuk wilayah perkotaan. 3. OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan dana BOKB agar menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah; 4. Peningkatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program KKBPK di lini lapangan; BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB
  18. 18. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA10 5. Dana BOKB dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan dan petunjuk teknis penggunaan BOKB. B. Strategi 1. Harmonisasi APBD Kabupaten dan Kota dengan dana transfer BOKB dalam pembiayaan program KKBPK; 2. OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota wajib menyusun Rencana Kerja BOKB berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing; 3. Penyusunan Rencana Kerja BOKB melibatkan petugas lapangan (PKB/PLKB, PPKBD, SubPPKBD), Pengelola Balai Penyuluh, dan Pokja Kampung KB; 4. Peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring-evaluasi dan pelaporan BOKB; 5. OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui sistem pelaporan berbasis teknologi informasi (TI); 6. BOKB tidak digunakan untuk perjalanan dinas antar kabupaten dan kota, dari Kabupaten dan Kota ke provinsi dan dari Kabupaten dan Kota ke BKKBN Pusat; 7. Honor Narasumber tidak dapat diberikan kepada PKB/PLKB, PPKBD sub PPKBD/Kader yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh program KKBPK.
  19. 19. 11PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA A. Penguatan Koordinasi pelaksanaan a. Bupati dan walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten dan Kota mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lampiran 1 huruf N; b. Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota; c. Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota menetapkan Faskes KB penerima alokon dengan Surat Keputusan Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota; d. Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota menetapkan Balai Penyuluhan KB dan tempat yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB yang mendapat BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota; e. Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota melakukan stock opname di Faskes KB secara berkala paling sedikit satu tahun sekali; f. OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota menganalisis kelayakan permintaan kebutuhan alokon dan melakukan BAB III PROSEDUR PELAKSANAN BOKB monitoring ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di setiap Faskes KB. Untuk mekanisme penyaluran alkon mengikuti pedoman yang berlaku di BKKBN.
  20. 20. B. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertang- gungjawaban BOKB dalam APBD a. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung- jawaban belanja program/kegiatan DAK sub bidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah; b. Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah program/kegiatan DAK sub bidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 12 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
  21. 21. 13 BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional, terdiri dari: A. Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut: 1. Biaya operasional penyuluhan KB: Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung biaya transport dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) dan/atau nara- sumber kegiatan penyuluhan program KKBPK; 2. Biaya operasional pengolahan data: Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk membayar langganan paket internet yang terpasang di Balai Penyuluhan KB dan belanja makanan-minuman (konsumsi) operasional pengolahan data untuk mendukung proses pengolahan data rutin setiap bulan (misalnya mengolah rekap dallap dan pelkon, pemutakhiran data, kompilasi data logistik kontrasepsi); 3. Staff meeting dan rapat teknis: Biaya staff meeting dan rapat teknis adalah biaya untuk membayar belanja makanan-minuman (konsumsi) rapat dan/atau transport dan/atau narasumber; 4. Alat Tulis Kantor: Biaya alat tulis kantor adalah biaya yang digunakan untuk pembelian ATK, penggandaan, penjilidan dan/atau fotocopy; BAB IV PENGGUNAAN BOKB
  22. 22. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA14 5. Biaya langganan daya dan jasa: Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau telephone dan/atau air; 6. Biaya pemeliharaan dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB: a. Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk mendukung kondisi Balai Penyuluhan KB agar tetap layak digunakan antara lain untuk ; 1) pengecatan; 2) penggantian lampu listrik yang mati; 3) penggantian kran air yang rusak; 4) pembelian alat kebersihan; 5) pemeliharaan computer,LCD, printer; 6) penggantian kaca jendela yang rusak; 7) penggantian plafond yang bocor; 8) penggantian genteng/atap yang bocor; 9) penggantian keramik/lantai yang rusak; 10) perbaikan sanitasi dan saluran pembuangan; 11) penggantian intalasi air bersih yang rusak; 12) perbaikan ringan untuk pintu dan jendela yang rusak; 13) penggantian intalasi listrik yang rusak; 14) perawatan AC /kipas; dan b. Biaya Pengamanan Balai Penyuluhan Biaya Pengamanan Balai Penyuluhan adalah biaya untuk membayar honor Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menjaga kemanan Balai Penyuluhan dari ganguan Kamtibmas.
  23. 23. 15PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA B. Biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota dapat digunakan untuk: 1. Biaya Bahan Bakar Minyak dan/atau biaya transport: Biaya Bahan Bakar Minyak dan/atau Biaya Transport adalah biaya untuk pembelian bahan bakar minyak dan/atau biaya transport yang digunakan untuk operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi: Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alat dan obat kontrasepsi dengan menggunakan jasa ekspedisi atau jasa lainnya dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggung- jawabkan; 3. Biaya makan dan minum: Biaya konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum dalam rangka mendukung pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan; 4. Biaya pengepakan: Biaya pengepakan adalah biaya untuk pengepakan dalam rangka mendukung pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan; 5. Biaya bongkar dan/atau muat: Biaya bongkar dan/atau muat adalah biaya untuk bongkar dan/atau muat dalam rangka mendukung pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota ke Faskes KB dan dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
  24. 24. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA16 C. Biaya operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB dapat digunakan untuk: 1. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB: Biaya operasional pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah biaya untuk membayar belanja makanan-minuman (konsumsi) rapat dan/atau transport dan/atau narasumber; 2. Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB: Biaya operasional pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah biaya untuk membayar belanja makanan-minuman (konsumsi) rapat dan/atau transport dan/atau narasumber; 3. Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB: Biaya operasional lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa Kampung KB adalah biaya untuk membayar belanja makanan-minuman (konsumsi) rapat, dan/atau transport dan/atau narasumber; 4. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan: Biaya operasional Kelompok Kegiatan di Kampung KB adalah biaya untuk membayar belanja makanan-minuman (konsumsi) rapat, dan/atau transport dan/atau narasumber;
  25. 25. 17PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA D. Operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD): Operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) adalah biaya operasional bagi Kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk mendukung kegiatan Program KKBPK; E. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manjemen: 1. Dukungan Media KIE: Biaya dukungan KIE adalah biaya untuk penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyakan media cetak (poster, factsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, standing banner) dan/atau fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik dengan spesifikasi yang telah diatur oleh Peraturan Kepala BKKBN dan Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi; 2. Dukungan Manajemen : 5% dari total anggaran BOKB Biaya dukungan manajemen adalah biaya dukungan pengelolaan dana BOKB termasuk pembiayaan; a. Honorarium fasilitator kegiatan dana BOKB di OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota; b. Dukungan administrasi antara lain ATK dan penggandaan dan/atau penjilidan; c. Rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi Pengelola Program KKBPK di Kabupaten dan Kota serta monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kota dan/atau sebaliknya; dan d. Pembinaan adminstrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader.
  26. 26. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA18 Pelaporan BOKB dilakukan secara berjenjang dan berkala dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyaluran di masing- masing Kecamatan di Kabupaten dan Kota. Agar pelaporan BOKB dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan dana BOKB kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BKKBN per-semester; 2. OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui sistem pelaporan berbasis teknologi informasi (TI) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah semester pelaporan berakhir; 3. Tim pengendali DAK perwakilan BKKBN Provinsi melakukan validasi atas laporan realisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima; 4. Tim pengendali DAK tingkat Pusat cq Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN melakukan analisa atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN. Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud diatas mengacu pada contoh formulir terlampir. BAB V PELAPORAN
  27. 27. 19PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota oleh tim pengendali DAK tingkat Pusat dan Provinsi. A. Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB dimaksudkan untuk memastikan: 1. Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah disusun melalui sistem aplikasi berbasis teknologi informasi; 2. Kesesuaian waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran dengan perencanaan. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOKB; 3. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan dana BOKB ke depan. B. Tata cara dan waktu pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB, sebagai berikut: 1. Review Laporan Review laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana BOKB semesteran dari OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota. Review laporan dilakukan setelah laporan semesteran diterima dari OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota;
  28. 28. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA20 2. Kunjungan Lapangan Kunjungan lapangan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan dana BOKB di OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasikan permasalahan- permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan; 3. Forum koordinasi Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan tim pengendali DAK tingkat provinsi, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus. C. Mekanisme Pemantauan BOKB Dalam melakukan pemantauan perlu melakukan mekanisme: 1. Tim Pengendalian DAK sub bidang KB tingkat Pusat secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN; 2. Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat; 3. Tim Pengendali DAK Bidang KB Kabupaten dan secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.
  29. 29. D. Evaluasi Pelaksanaan BOKB Evaluasi pelaksanaan BOKB dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota. Jika terjadi penyimpangan, hasil audit akan dijadikan rekomendasi untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Untuk itu, setiap OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota yang mendapatkan dana BOKB wajib melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Menggunakan dana BOKB untuk membayar transaksi sesuai dengan menu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOKB; 2. Membukukan seluruh transaksi dan menyelesaikan pertanggungjawaban laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 21PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
  30. 30. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA22 BAB VII PENUTUP Pedoman penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) disusun sebagai acuan dalam pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB di kecamatan, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh Faskes KB, operasional integrasi program KKBPK di Kampung KB, Operasional pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan dukungan media KIE manajemen. Berkaitan dengan penerapan pedoman ini diharapkan setiap daerah yang menerima Bantuan Operasional KB dapat menindaklanjuti dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota untuk menampung kebutuhan daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan BKKBN. Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan BOKB maka pedoman akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman BOKB selanjutnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, SIGIT PRIOHUTOMO
  31. 31. LAMPIRAN
  32. 32. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA24 PERMASALAHAN PAGU APBNP REALISASI PENGGUNAA PERSENTASE OUTPUT JUMLAHSATUAN(Rp)JUMLAHSATUAN(Rp)%YATIDAK 123456789101112 IOPERASIONALBALAIPENYULUHANKBBALAI 1 2 3 IIOPERASIONALDISTRIBUSIALATDANOBAT KONTRASEPSIKEFASILITASKESEHATAN FASKES 1 2 3 IIIOPERASIONALPENGGERAKANPROGRAMKKBPKDI KAMPUNGKB KAMPUNG KB 1 2 3 IVOPERASIONALPEMBINAANPROGRAMKBBAGI MASYARAKATOLEHKADER(PPKBD/SUBPPKBD) DESA/ KELURAHAN 1 2 3 VDUKUNGANMEDIAKIEDANMANAJEMENBOKB ADUKUNGANMEDIAKIEUNTUKKECAMATANPAKET 1 2 3 BDUKUNGANMANAJEMENBOKBKEGIATAN 1 2 3 TOTAL NO KODEFIKASI MASALAH(*) PERENCANAANKEGIATAN JUMLAHPENERIMA MANFAAT(*) JUMLAHPENERIMA MANFAAT(*) KESESUAIANANTARADPA SKPDDENGANPETUNJUK PELAKSANAANKEGIATAN JENISKEGIATAN Petunjukpengisian: LAPORANREALISASIPENGGUNAANDANABANTUANOPERASIONAKELUARGABERENCANA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......…⁽¹⁾SAMPAIDENGANSEMESTER…....⁽²a⁾TAHUNANGGARAN....…⁽²b⁾ Contoh1
  33. 33. 25PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA Petunjuk pengisian : NO URAIAN 1. Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota 2 a-b Diisi sesuai dengan semester periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkan Kolom 2 Diisi jenis kegiatan dalam lingkup Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang terdiri dari: I. Operasional Balai Penyuluhan KB II. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasespsi ke Fasilitas Kesehatan III. Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB IV. Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD) V. Dukungan Media KIE dan Manajemen Masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas Kolom 3 Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB Kolom 4 Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB Kolom 5 Diisi jumlah total pagu per-masing-masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenaan Kolom 6 Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB Kolom 7 Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB Kolom 8 Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana BOKB permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan Kolom 9 Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan Dana BOKB permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5) Kolom 10-11 Diisi kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis Kolom 12 Diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan menuliskan kode masalah yang tersedia Kodefikasi Masalah: 1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri keuangan (PMK) 2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis 3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak 7. Permasalahan terkait dengan persiapan Pekerjaan Swakelola 8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D 9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola 3. Diisi tempat dibuatnya laporan 4. Diisi tanggal dibuatnya laporan 5. Diisi nama jabatan 6. Diisi tanda-tangan asli dan stempel basah 7. Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan
  34. 34. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA26 KEPALA BKKBN MENTERI KEUANGAN CQ. DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEPALA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA KEPALA BIRO/BADAN/DINAS KEUANGAN DAERAH KEPALA SKPD-KB REKONSILIASI 3 2 1 MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA Contoh 2 VALIDASI TIM PENGENDALI DAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI (SEKRETARIS PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)
  35. 35. 27PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara - Semester I - Semester II : : : : : : : Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp (9) (10) (11) = (9)+(10) (12) (13) = (11)+(12) (14) = (13)/(5)+(8) (15) = (5)+(8)-(13) Tempat….⁽¹⁶⁾, Tanggal…⁽¹⁷⁾ Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan … ⁽¹⁸⁾ (tanda tangan asli dan stempel basah)⁽¹⁹⁾ Nama………………………⁽²⁰⁾ NIP…………………………… Yang bertan datangan dibawah ini…(4) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini dengan rincian, LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) KABUPATEN/KOTA… (1) TAHUN ANGGARAN...(2) SAMPAI DENGAN SEMESTER…(3) Jumlah Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB untuk: Operasional Balai Penyuluhan KB, Distribusi Alokon, Operasional Kampung KB,Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masayarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD), Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota: - Semester I - Semester II - Kumulatif s.d. Semester ini - Pengembalian ke RKUD - Realisasi Penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD D. Persentase Penyaluran E. Sisa Dana BOKB di RKUD : : : : Rp Rp Rp (6) (7) (8) = (6)+(7) Rp (5) FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOKB Contoh 3
  36. 36. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA28 Tempat …, tanggal …. Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan …1) (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama ……………………….. NIP …………………………… NO SP2D NILAI KETERANGAN NOMOR TANGGAL (Rp) JUMLAH PENGEMBALIAN SISA DANA KE RKUD NO PENGEMBALIAN NILAI KETERANGAN NOMOR TANGGAL (Rp) JUMLAH REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN UNTUK PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA SAMPAI DENGAN SEMESTER … TAHUN ANGGARAN … 1) Diisi sesuai nemenklatur instansi pengelola keuangan Contoh 4
  37. 37. i PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2018
  38. 38. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANAii
  39. 39. iii PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA - Lampiran I 1 - BAB I PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN 3 C. SASARAN STRATEGIS 4 - BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI 5 A. KEBIJAKAN 5 B. STRATEGI 6 - BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN KRITERIA SASARAN DAK SUB BIDANG KB 7 A. Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB, dengan kegiatan: 7 B. Meningkatnya dukungan sarana prasarana penyuluhan KB, dengan kegiatan: 16 - BAB IV MEKANISME PERENCANAAN DAK SUB BIDANG KB 41 - BAB V PELAPORAN 43 1. Mekanisme pelaporan lingkup pemerintah daerah 43 2. Mekanisme pelaporan lingkup BKKBN 44 3. Tahapan pelaporan 45 - BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 47 A. Pemantauan 47 B. Evaluasi 48 DAFTAR ISI - DAFTAR ISI ...................................... ................................................ iii - Peraturan Kepala BKKBN v
  40. 40. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANAiv - BAB VII PENUTUP 49 - Lampiran II 50 Formulir 1 50 Formulir 2 52 Formulir 3 53 Formulir 4 54 Formulir 5 57 - Lampiran III DATA & SPESIFIKASI TEKNIS DAK SUB BIDANG KB 61 1. SARANA PELAYANAN KB 61 A. OBGYN BED (KURSI GINEKOLOGI) 61 B. IUD Kit 63 C. IMPLANT REMOVAL KIT 65 D. TEMPAT PENYIMPANAN ALAT & OBAT KONTRASEPSI 66 2. PEMBANGUNAN/ALIH FUNGSI BALAI PENYULUHAN DAN GUDANG ALOKON 67 A. Pembangunan/alih fungsi Balai Penyuluhan KB 67 B. Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) 70 3. PENGADAAN SARANA TRANSPORTASI PELAYANAN DAN PENYULUHAN KB 73 4. PENGADAAN MEDIA PENYULUHAN 87 5. ALAT BANTU KONSELING BER-KB 99 6. MATERI PENYULUHAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) 100 7. PENGADAAN UNTUK BKL KIT 122 8. GENERASI BERENCANA KIT (GENRE KIT) 133 9. SARANA KERJA PETUGAS LAPANGAN KB 138
  41. 41. v PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 432/PER/B1/2016 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana;
  42. 42. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANAvi Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaanNegara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004Nomor66,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
  43. 43. vii PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 6. Peraturan Pemerintah Nomor58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik; 10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
  44. 44. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANAviii KerjaLembagaPemerintahNonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 11.. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/ PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/ PMK.07/2017 tentang Perubahan atas
  45. 45. ix PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEN- DUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA Pasal 1 Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DAK Sub Bidang KB dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaanDAKSubBidangKBPemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota. Pasal 2 DAK Sub Bidang KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai sasaran yang terdiri atas: a. Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB;dan
  46. 46. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANAx b. Meningkatnya dukungan sarana prasarana penyuluhan KB. Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Sub Bidang KB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Pasal 4 Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nomor 432/ PER/B1/2016 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 5 Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, SIGIT PRIOHUTOMO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 19 Februari 2018
  47. 47. 1 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA A. Latar Belakang Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu:1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”. LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA BAB I PENDAHULUAN
  48. 48. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanamerupakanurusanPemerintahanWajibyangtidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, sedangkan urusan pengelolaan penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusan pusat Lebih lanjut ditetapkan pada pasal 298 ayat (7) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah bahwa; belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Kesemuanya ini untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental). BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.
  49. 49. 3 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA Kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur (WUS 15-49 tahun). Agar penggunaan DAK Sub Bidang KB sesuai kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan secara optimal dan akuntabel, makaPetunjuk Teknis Penggunaan DAK Sub Bidang KB disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis. B. MAKSUD DAN TUJUAN I. Maksud: Secara umum maksud pemberian DAK Sub Bidang KB untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam mendukung penurunan TFR dari 2,37 anak pada tahun 2015 menjadi 2,33 anak pada akhir tahun 2017. II. Tujuan 1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas; 2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
  50. 50. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA4 3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah; 4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia; 5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. C. SASARAN STRATEGIS DAK Sub Bidang KB pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang telah ditetapkan di RKP 2017 dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dengan sasaran dan indikator kinerja yaitu: 1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun); 2. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR); 3. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (DO); 4. Meningkatnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); 5. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);dan 6. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun).
  51. 51. 5 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA A. KEBIJAKAN 1. Bupati dan Walikota wajib memprioritaskan pembangunan Balai penyuluhan KB Tingkat Kecamatan sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan dan pengadaan Smartphone bagi petugas lapangan sebagai sarana updating data; 2. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang mendapatkan alokasi DAK Sub Bidang KB, agar tidak mengurangi dukungan anggaran alokasi APBD pada SKPD-KB tersebut; 3. Pemerintah Daerah cq. SKPD-KB Kabupaten dan Kota mengelola aset/barang sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. 4. Pemerintah darah Kabupaten dan Kota menetapkan presentasi alokasi pengaturan penggunaan menu DAK secara proporsional, ideal mengacu kebutuhan prioritas daerah. 5. Bupati dan walikota dapat mengajukan perubahan/ penyesuaian distribusi menu DAK Sub Bidang KB ditetapkan dengan persetujuan dari Sekretaris Utama BKKBN cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI
  52. 52. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA6 B. STRATEGI 1. Harmonisasi APBD Kabupaten dan Kota dengan dana transfer DAK Sub Bidang KB dalam pembiayaan program KKBPK; 2. OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota wajib menyusun Rencana Kerja BOKB berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing; 3. Penyusunan Rencana Kerja DAK Sub Bidang KB melibatkan petugas lapangan (PKB/PLKB, PPKBD, SubPPKBD), Pengelola Balai Penyuluh, dan Pokja Kampung KB; 4. Peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring- evaluasi dan pelaporan DAK Sub Bidang KB; 5. OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan DAK Sub Bidang KB kepada BKKBN melalui sistem pelaporan berbasis teknologi informasi (TI); 6. DAKSub Bidang KB tidak digunakan untuk perjalanan dinas antar kabupaten dan kota, dari Kabupaten dan Kota ke provinsi dan dari Kabupaten dan Kota ke BKKBN Pusat;
  53. 53. 7 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA ProgramprioritasDAKSubBidangKBdirancanguntukdapat mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan KB jangka pendek yang ditetapkan dalam RKP 2017 dan jangka menengah dalam RPJMN 2015-2019, ruang lingkup kegiatan dan sasaran DAK Sub Bidang KB mencakup: A . Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB, dengan kegiatan: 1. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana Meliputi; a. Obgyn Bed (Kursi Ginekologi) 1) Pengertian Obgyn Bed (Kursi Ginekologi) diperuntukan bagi tenaga kesehatan untuk memposisikan calon atau akseptor IUD dalam melaksanakan pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi IUD atau untuk keperluan medis lainnya. 2) Kriteria Sasaran Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/O/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB; 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan a) Setiap Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set Obgyn Bed (Kursi Ginekologi). b) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah BAB III PROGRAM, KEGIATAN & KRITERIA SASARAN DAK SUB BIDANG KB
  54. 54. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA8 memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB. 4) Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir. b. IUD Kit 1) Pengertian IUD Kit diperuntukan bagi tenaga kesehatan untuk memasang dan mencabut alat kontrasepsi IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 2) Kriteria Sasaran Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB; 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan a) Sesuai dengan persyaratan minimal kebutuhan IUD Kit di Fasilitas Kesehatan KB, yaitu: • Fasilitas Kesehatan KB Lengkap: 2 (dua) IUD Kit • Fasilitas Kesehatan KB Sempurna atau Paripurna: 3 (tiga) IUD Kit • Jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB: 1 (satu) IUD Kit b) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang belum menerima IUD Kit atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
  55. 55. 9 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA c. Implant Removal Kit; 1) Pengertian Implan removal Kit diperuntukna bagi tenaga kesehatan untuk mencabut/melepas obat kontrasepsi implan/susuk KB/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) 2) Kriteria Sasaran Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB; 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan a) Sesuai dengan persyaratan minimal kebutuhan Implan Removal Kit di Fasilitas Kesehatan KB, yaitu: • Fasilitas Kesehatan KB Lengkap: 3 (tiga) Implan Removal Kit • Fasilitas Kesehatan KB Sempurna atau Paripurna: 3 (tiga) Implan Removal Kit • Jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB: 3 (tiga) Implan Removal Kit b) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB. d. Tempatpenyimpananalatdanobatkontrasepsi dan/atau sarana penunjang pelayanan kontrasepsi 1) Pengertian Lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan/atau sarana penunjang
  56. 56. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA10 pelayanan kontrasepsi adalah tempat penyimpanan alokon dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi atau instrument set/ kit/alat medis. 2) Kriteria Sasaran Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan a) Setiap Fasilitas Kesehatan KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) buah lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi dan/atau sarana penunjang pelayanan kontrasepsi atau instrument set/kit/alat medis b) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB. 4) Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir 2. Pembangunan/Alih Fungsi Bangunan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (Alokon) a. Pengertian Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi.
  57. 57. 11 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA b. Kriteria Sasaran 1) Pemerintahan Kabupaten dan Kota menyediakan tanah menyesuaikan ukuran bangunan gudang alokon; 2) Statustanahjelas/SertifikatHakPakaiatauHak Guna Bangunan atau hibah sesuai ketentuan masing-masing daerah, tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan; 3) Lokasi gudang alokon berada di dalam satu pagar kantor SKPD-KB kabupaten/kota. Jika lokasi gudang alokon berada di luar kantor SKPD-KB yang tidak dilengkapi dengan pagar maka gudang alokon harus dilengkapi dengan pagar; 4) SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan rutin. Biaya operasional yang dimaksud mencakup antara lain penambah dayatahantubuhpenjagagudang,operasional pencatatan dan pelaporan, penggantian isi alat pemadam kebakaran yang sudah kadaluarsa, obat anti hama sesuai kebutuhan. Biaya pemeliharaan rutin yang dimaksud antara lain perbaikan atap, langganan daya dan jasa sesuai kebutuhan; c. Standar Pemenuhan Kebutuhan 1) Setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota hanya membangun 1 (satu) unit gudang Alokon. 2) Gudang Alokon dikelola oleh Bendahara Barang/petugas yang ditunjuk, disarankan telah dilatih manajemen logistik dan diawasi oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian.
  58. 58. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA12 3) Untuk pembangunan gudang alokon, spesifikasi teknis sebagaimana terlampir. 4) Alih fungsi gudang alokon tidak disarankan untuk memanfaatkan bangunan di lantai 2 dan seterusnya. 5) Apabila diperlukan untuk pengamanan, pendanaan DAK dapat digunakan untuk penambahan pagar, teralis pintu dan/atau jendela. d. Spesifikasi Teknis Standar minimal spesifikasi teknis Gudang Alokon tingkat Kabupaten dan Kota sebagaimana terlampir. SKPD KB dapat mengembangkan spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang mendapat persetujuan/ rekomendasi dari Dinas PU setempat. 3. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB meliputi : a. Kendaraan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi 1) Pengertian KendaraanDistribusiAlatdanobatKontrasepsi adalah kendaraan untuk mendistribusikan alokon dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari gudang alokon SKPD-KB ke fasilitas kesehatan KB. 2) Kriteria Sasaran SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana pemeliharaan. Dana pemeliharaan yang dimaksud mencakup antara lain servis rutin dan perbaikan kendaraan serta pajak kendaraan.
  59. 59. 13 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan Setiap SKPD-KB minimal memiliki 1 (satu) unit Kendaraan Distribusi Alat dan obat Kontrasepsi. 4) Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir. b. Pengadaan Kendaraan Fungsional Jemput- Antar Peserta KB Pengadaan Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB diperuntukkan bagi para Calon Peserta KB dan Peserta KB dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin) dan masyarakat di daerah terpencil dan jauh dari fasilitas pelayanan KB statis (Fasilitas Kesehatan KB) 1) Pengertian Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB adalah Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para Peserta KB (Peserta Baru dan Peserta Aktif) dari tempat akseptor menuju lokasi tempat pelayanan KB terutama di wilayah yang jauh dari Fasilitas Kesehatan KB statis dan pelayanan KB Bergerak dan sebaliknya. 2) Kriteria Sasaran a) SKPD-KB yang belum memiliki Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB; b) SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan.
  60. 60. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA14 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan Setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Jemput- Antar Peserta KB dari DAK Sub Bidang KB. 4) Spesifikasi Umum a) Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB terdiri dari satu cabin dengan tempat duduk pengemudi dan penumpang; b) Jenis Kendaraan yang boleh dipilih terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu Micro Bus dengan sistem penerus daya single gardan untuk jalan darat beraspal dan rata serta Micro Bus dengan sistem penerus daya double gardan untuk kendaraan jalan darat dengan medan yang berat. 5) Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir. c. Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB 1) Pengertian MUYAN KB adalah Fasilitas pelayanan KB bergerak yang digunakan oleh tim pelayanan kesehatan/KB terlatih, mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan tidak tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan pelayanan KB bergerak seperti pelayanan dalam rangka bakti sosial dan sejenisnya. 2) Kriteria Sasaran Diberikan kepada SKPD-KB penerima DAK Sub Bidang KB;
  61. 61. 15 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan a) Setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota dapat memiliki minimal 1 (satu) unit MUYAN KB. b) Pengadaan dan/atau penggantian Sarana Pelayanan KB yang rusak/hilang sebagian atau seluruhnya dapat dipenuhi melalui DAK tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat keteranagn dari pimpinan SKPD-KB c) Pengurusan surat-surat perijinan yang diperlukan terkait dengan operasionalisasi Muyan KB dapat dipenuhi melalui: • optimalisasi pagu DAK ; atau • akumulasi dana Silpa DAK (jika dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan); • dana APBD atau sumber lainnya d) Pelaksanaan pengadaan dan/atau penggantian Sarana Pelayanan KB yang rusak/hilang sebagian atau seluruhnya mengacu pada petunjuk teknis DAK yang berlaku. e) Setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang pernah mendapatkan MUYAN KB tetapi kondisinya sudah tidak layak pakai (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki dapat mengajukan kembali sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. f) SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan. Dana operasional yang dimaksud adalah termasuk bahan medis
  62. 62. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA16 habis pakai/perbekalan kesehatan rumah tangga/obat, pengisian ulang oksigen serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk pelayanan di Muyan KB. 4) Spesifikasi Umum a) MUYAN KB terdiri dari tiga cabin, yaitu ruang kemudi, ruang pendukung, serta ruang tindakan dan penyimpanan alat; b) MUYAN KB didukung oleh suatu tim medis minimal terdiri dari dokter yang sudah dilatih untuk pelayanan pasang cabut Implan dan IUD, serta Medis Operasi Pria (MOP); bidan yang sudah dilatih untuk pelayanan pasang cabut Implan dan IUD. 5) Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir. B. Meningkatnya dukungan sarana prasarana penyuluhan KB, dengan kegiatan: 1. Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB) a. Pengertian MUPEN KB adalah kendaraan roda 4 (empat) yang berisi peralatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai kendaraan operasional penyuluhan dan KIE dalam menunjang Program KKBPK. b. Kriteria Sasaran 1) SKPD-KB belum mendapatkan MUPEN KB dari DAK Bidang Kependudukan Tahun 2008, dan DAK Sub Bidang KB Tahun 2009-2015;
  63. 63. 17 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA 2) Memiliki MUPEN KB yang kondisinya sudah tidak laik operasional (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki; 3) SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan serta tidak mengalihfungsikan menjadi kendaraan operasional lainnya. c Standar Pemenuhan Kebutuhan 1) Setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota boleh memiliki lebih dari 1 (satu) unit MUPEN KB, dengan memperhatikan luas wilayah, jangkauan dan sebaran serta jumlah sasaran KIE; 2) Pengadaan dan/atau penggantian MUPEN KB yang rusak/hilang sebagian atau seluruhnya dapat dipenuhi melalui DAK tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat keteranagn dari pimpinan SKPD-KB dan mengacu pada petunjuk operasional DAK yang berlaku. d Spesifikasi Umum 1) MUPEN KB terdiri dari dua cabin untuk operator dan crew; 2) MUPEN KB tidak difungsikan sebagai mobil penumpang dan dirancang khusus oleh BKKBN; 3) MUPEN KB dioperasionalkan oleh petugas yang sudah dilatih secara khusus dalam mengoperasikan instrumen/ peralatan elektronik (audio visual) yang ada dalam MUPEN KB. e SpesifikasiTeknis Spesifikasi teknis terlampir.
  64. 64. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA18 2. Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan PengadaanSaranaKIEKitdanmediaKIElinilapangan KKBPK sebagai media penyebarluasan informasi, peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku sasaran, terdiri dari KIE Kit dan Genre Kit. KIE Kit diperuntukkan bagi PKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Bidan Praktek KB, Kantor Desa/Kelurahan, RW, RT, Balai Penyuluhan KB dan mitra lainnya sedangkan Genre Kit diperuntukkan untuk Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa baik yang ada di Sekolah Umum/Agama, negeri/swasta pada tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi maupun yang ada pada basis organisasi keagamaan dan masyarakat sebagai sarana/media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program KKBPK. a. Pengertian 1) KIE Kit  konfirmasi ke Advokasi Sarana KIE Kit dan Media KIE Lini Lapangan KKBPK adalah sarana/media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal yang terdiri dari: a) alat peraga anatomi alat reproduksi dan lembar balik; b) Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) atau Decision MakingTools (DMT); c) contoh alat kontrasepsi (IUD Cover T, pil kombinasi, implant one root dan two root, kondom, suntik KB); d) VCD animasi proses pembuahan (khusus untuk tenaga medis dan PLKB);
  65. 65. 19 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA e) VCD sosialisasi kontrasepsi (khusus untuk tenaga medis dan PLKB); f) Tas KIE Kit 2) Generasi Berencana (GenRe) Kit Pengadaan GenRe Kit diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku remaja agar mereka dapat berperilaku sehat, dapat mendewasakan usia perkawinan, terhindar dari risiko Triad KRR (Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah, Napza), selanjutnya dapat menjadi contoh, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya serta mempunyai perencanaan yang matang dalam penyiapan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui kegiatan kelompok PIK Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan dan jalur masyarakat. a) Pengertian GenRe Kit adalah merupakan sarana/ media atau alat bantu sosialisasi Program Generasi Berencana yang dipergunakan oleh Pendidik Sebaya, Konselor Sebaya atau pengelola program/kegiatan Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan dan jalur masyarakat, baik yang ada di Sekolah Umum/Agama, Sekolah negeri/swasta pada tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, maupun yang ada pada basis organisasi keagamaan dan masyarakat yang terdiri dari dua bagian sarana/media, yaitu:
  66. 66. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA20 1 GenRe Kit, yang terdiri dari: a) Ular Tangga GenRe; b) Materi Monopoli GenRe; c) Materi Celemek GenRe; d) Materi Celemek Organ Reproduksi Laki-Laki; e) Materi Celemek Organ Reproduksi Perempuan; f) Lembar Balik GenRe; g) Buku Panduan Penggunaan Materi GenRe Kit; h) Tas GenRe Kit i) Flash Disk j) Laptop; k) Proyektor 2. Sarana pendukung GenRe Kit, yang terdiri dari: a) Laptop; b) Proyektor. b) Kriteria sasaran 1. Kelompok PIK Remaja Jalur Pendidikan 2. KelompokPIKRemajaJalurMasyarakat c) Standar Pemunuhan kebutuhan Setiap Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa jalurpendidikanditingkatSekolahUmum/ Agama (SMA/SMK/Madrasyah Aliyah dan SMP/SLTP/Madrasyah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi) dan jalur masyarakat (Organisasi kepemudaan, keagamaan, komunitas) mendapatkan hanya 1 (satu) GenRe Kit dalam KIE Kit KKBPK tersebut. d) Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir
  67. 67. 21 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA 3) Bina Keluarga Balita Kit Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, dengan kegiatan: Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit diperuntukkan bagi kelompok BKB yang berada di tingkat di desa/ kelurahan guna meningkatkan upaya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam upaya mendorong terwujudnya kelompok BKB holistik-integratif. a) Pengertian BKB Kit merupakan sarana penyuluhan/ alat bantu penyuluhan berupa materi (buku-buku penyuluhan) dan media (lembar balik, APE, dongeng, beberan, kantong wasiat) yang dipergunakan kader dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga/ orangtua balita dalam upaya meningkatkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, bahwa kegiatan pelayanan holistik integratif dilakukan mencakup semua kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait, yaitu : aspek perawatan, kesehatan dan gizi melalui Posyandu; aspek pendidikan melalui PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan aspek pengasuhan melalui Bina Keluarga Balita (BKB). BKB
  68. 68. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA22 Holistik Integratif dikembangkan melalui upaya penggerakan kelompok BKB melalui Rintisan kelompok BKB Dasar, Penguatan Kelompok BKB Paripurna, dan Pengembangan Kelompok BKB Holistik Integratif. b) Kriteria Sasaran KelompokBKB/BKBIntegratifyangbelum memiliki BKB Kit atau yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi tidak lengkap, rusak dan tidak layak pakai. c) Standar Pemenuhan Kebutuhan Setiap Kelompok BKB/BKB Holistik Integratif wajib mendapatkan minimal 1 (satu) set BKB Kit. d) Spesifikasi Umum 1. Buku Materi penyuluhan BKB terdiri: a) Bahan Penyuluhan Bina Keluarga Balita Bagi Kader Menjadi Orangtua Hebat dalam Mengasuh Anak (usia 0 – 6 tahun) b) Bahan Penyuluhan Bina Keluarga Balita Bagi Kader 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) c) Bahan Penyuluhan Bina Keluarga Balita dan Anak Buku Pegangan Kader BKB dan Orangtua Tentang Penananaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga d) Buku Peran Ayah Dalam Pengasuhan e) Bahan Penyuluhan Bina Keluarga Balita Bagi Kader Pengasuhan Anak
  69. 69. 23 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA Umur 0 – 6 Tahun Bagi Orangtua Yang Bekerja f) Kartu Kembang Anak (KKA); g) Buku Pedoman Kartu Kembang Anak (KKA); h) Buku Panduan Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE). 2. Media penyuluhan BKB a. Alat Permainan Edukatif (APE) terdiri: 1) Kerincingan/giring giring; 2) Boneka kain berbentuk binatang; 3) Puzle (bongkar pasang) berbentuk binatang; 4) Paku palu; 5) Papan pasak; 6) Lotto warna; 7) Kotak Bentuk; 8) Balok ukur; 9) Tangga silinder; 10) Tangga kubus; 11) Kotak pola; 12) Permainan angka; b. Kantong Wasiat dengan 13 pertemuan (1 buah ) c. Kartu Wasiat yang diperuntukkan untuk semua umur 1. Kotak Kartu Wasiat 15 kotak 2. Kartu Wasiat Bagian 1 Pembukaan 92 lembar 3. Kartu Wasiat Bagian 2 Pengenalan topik 32 lembar
  70. 70. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA24 4. Kartu Wasiat Bagian 3 Kegiatan Inti pertemuan 1-3 ; 52 lembar 5. Kartu Wasiat Bagian 3 Kegiatan Inti pertemuan 4-7 ; 72 lembar 6. Kartu Wasiat Bagian 3 Kegiatan Inti pertemuan 8 ; 53 lembar 7. Kartu Wasiat Bagian 3 Kegiatan Inti pertemuan 9 ; 46 lembar 8. Kartu Wasiat Bagian 3 Kegiatan Inti pertemuan 10-13; 65 lembar 9. Kartu Wasiat Bagian 4 kesimpulan 20 lembar 10. Kartu Wasiat Bagian 5 pengisian KKA 27 lembar 11. Kartu Wasiat Bagian 6 Penyampaian tugas rumah; 18 lembar 12. Kartu Wasiat Bagian 7 Penutup 27 lembar 13. Kartu Wasiat Diskusi kelompok fungsi keluarga 8 lembar 14. Kartu Wasiat Diskusi kelompok perencaaan hidup keluarga 6 lembar 15. Kartu Wasiat pertemuan awal 24 lembar 16. Kartu Ilustrasi Kartu Kembang Anak 46 lembar
  71. 71. 25 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA d. Lembar Simulasi/beberan penyuluhan BKB e. Lembar balik untuk penyuluhan umur 0–6 tahun (6 macam) f. Dongeng 3. Tas BKB Kit 4. Tas APE 5. Packing (Kotak/Hardcase) 6. Papan Nama Kelompok BKB e) Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis BKB Kit sebagaimana terlampir. 4) Bina Keluarga Lansia Kit a) Pengertian BKL kit merupakan sarana/alat bantu penyuluhan berupa materi (buku-buku penyuluhan) dan media partisipatif 7 dimensi Lansia Tangguh yang dipergunakan kader dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai Lansia dan keluarga Lansia untuk meningkatkan pemahaman tentang pembinaan ketahanan keluarga Lansia. b) Kriteria Sasaran Kelompok kegiatan BKL c) Standar pemenuhan kebutuhan Setiap kelompok BKL wajib memiliki minimal 1 (satu) BKL kit d) Spesifikasi Umum
  72. 72. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA26 1. Buku Materi penyuluhan BKL terdiri dari: 1) Buku Pegangan kader “Lansia Tangguh 7 dimensi” 2) Buku Pembangunan Keluarga Lansia tangguh bagi fasilitator yang berisi 13 judul. 2. Media Partisipatif 7 dimensi terdiri : 1) Media potongan ganda lansia bertaqwa dan bersyukur; 2) Media poster lipat lansia tanggap dan cerdas; 3) Media beberan tangga lansia sehat dan produktif; 4) Media poster seri terbuka lansia mantap dan berdaya; 5) Apron lansia peduli dan aktif; 6) Media kartu ajaib lansia handal dan terampil; 7) Media beberan lansia ramah dan nyaman 3. Tas BKL Kit. e) Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir. b. Kriteria sasaran KIE Kit KKB 1) KIE Kit PLKB/PKB, Bidan/Dokter Praktek KB, Fasilitas Kesehatan KB, motivator KB, yang belum mendapatkan sarana KIE Kit KKB dan Balai Penyuluhan KB 2) GenRe Kit a) Kelompok PIK Remaja jalur pendidikan; b) Kelompok PIK Remaja jalur masyarakat.
  73. 73. 27 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA c. Standar Pemenuhan kebutuhan 1) KIE Kit Setiap PLKB/PKB, Dokter/Bidan praktek KB, motivator KB, Fasilitas Kesehatan KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan mendapat satu (satu) set KIE Kit 2) GenRe Kit Setiap Kelompok PIK Remaja jalur pendidikan di tingkat Sekolah Umum/ Agama (SMA/SMK/Madrasah Aliyah dan SMP/SLTP/Madrasah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi) dan jalur masyarakat (Organisasi kepemudaan, keagamaan, komunitas) mendapatkan hanya 1 (satu) GenRe Kit dalam KIE Kit KKBPK tersebut. Pemenuhan kebutuhan diprioritaskan pada pengadaan Media GenRe Kit. Untuk pengadaan laptop dan LCD projector dapat diadakan terpisah apabila media GenRe Kit telah terpenuhi. d. Spesifikasi Umum KIE Kit KKB 1) Sarana KIE Kit KKBPK terdiri dari 2 Tas yaitu (1). Tas pertama berisi KIE Kit: alat peraga anatomi alat reproduksi, lembar balik, ABPK, contoh alat kontrasepsi, VCD animasi proses pembuahan, VCD sosialisasi kontrasepsi, Family Kit; (2) Tas Kedua berisi GenRe Kit: Ular Tangga GenRe; Materi Monopoli GenRe; Materi Celemek GenRe; Materi Celemek Organ Reproduksi Laki-Laki dan Perempuan; Lembar Balik GenRe, Buku Panduan Penggunaan Materi GenRe Kit, LCD Proyektor dan Laptop.
  74. 74. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA28 2) Sarana KIE Kit KKBPK berfungsi sebagai media utama bagi pengelola dan pelaksana Program KKBPK di lini lapangan dalam melaksanakan KIE dan konseling. e. Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir 3. Pengadaan Sarana Pendataan terdiri dari; a. Pengadaan Personal Computer (PC) Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/ informasi bidang KB berupa PC untuk Balai Penyuluhan KB di tingkat Kecamatan, gudang alat dan obat kontrasepsi dan bidang pengolahan data Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada SKPD-KB untuk meningkatkan akurasi, kecepatan dan cakupan data dari lini lapangan ke pusat serta data online laporan gudang. 1) Pengertian Personal Computer (PC), adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja yang terdiri atas monitor, Central Processing Unit (CPU), dan keyboard yang disebut dengan desktop atau all in one lengkap dengan 1 (satu) unit mesin pencetak data / printer serta alat koneksi internet berupa modem. Modem (modulator-demodulator) adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon, line kabel dan layanan dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya. 2) Kriteria Sasaran a) Bidang Pengolahan Data KB pada SKPD-KB;
  75. 75. 29 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA b) Gudang alat dan obat kontrasepsi SKPD- KB; c) Balai Penyuluhan KB; 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan Bidang pengolahan data KB pada SKPD-KB maksimal mendapatkan 2 (dua) set Personal Computer, Balai Penyuluhan KB minimal memiliki 1 (satu) set Personal Computer dan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi hanya mendapatkan 1 (satu) Personal Computer. 4) Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir b. Pengadaan Laptop 1) Pengertian Laptop atau komputer jinjing adalah komputer yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya berkisar dari 1–6 kg, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut dan dapat dibawa oleh pengguna/users 2) Kriteria Sasaran Bidang Pengolahan Data KB pada SKPD-KB, Balai Penyuluhan KB 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan Bidang pengolahan data KB pada SKPD-KB maksimal mendapatkan 1 (satu) laptop. Balai Penyuluhan minimal 1 (satu) Laptop 4) Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir c. Pengadaan Proyektor Liquid Crystal Display LCD dan layar untuk Balai Penyuluhan KB Pengadaan sarana Proyektor LCD dan layar untuk Balai Penyuluhan KB adalah sarana yang
  76. 76. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA30 digunakan sebagai media penyuluhan bagi petugas lapangan. 1) Pengertian Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok, dsb. Proyektor jenis ini merupakan jenis yang lebih modern dan merupakan teknologi yang dikembangkan dari jenis sebelumnya dengan fungsi sama yaitu Overhead Projector (OHP) karena pada OHP datanya masih berupa tulisan pada kertas bening. 2) Kriteria Sasaran Balai Penyuluhan KB dengan kelengkapan instalasi listrik atau genset; 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan Setiap Balai Penyuluhan KB mendapatkan1 (satu) set proyektor LCD dan layar 4) Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir d. Pembangunan/alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Balai Penyuluhan KB dibangun sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan dan sarana pendukung tugas dan fungsi Ka. UPT KB/Koordinator KB Kecamatan, PKB/PLKB dalam Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Tingkat Kecamatan.
  77. 77. 31 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA 1) Pengertian; Balai Penyuluhan adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBDdan mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK Tingkat kecamatan. 2) Kriteria Sasaran; a) Kecamatan yang telah memiliki Ka. UPT/ Koordinator KB Kecamatan; b) Kecamatan yang belum memiliki kantor Ka.UPT/Koordinator KB Kecamatan; c) Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing- masing daerah dan tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan; d) Pemilihan lokasi disarankan dibangun di dekat area kantor kecamatan; 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan Setiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KB dengan luas bangunan minimal 1 Lantai = 50 m2. 4) Spesifikasi Teknis Standar Minimal Spesifikasi teknis Balai Penyuluhan KB disajikan pada lampiran data, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat
  78. 78. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA32 mengembangkan spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dalam bentuk perencanaan pembangunan gedung dan mendapat persetujuan/ rekomendasi pihak yang berkompeten seperti dinas PU dan konsultan perencana bangunan. e. Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB; 1) Pengadaan Sarana Kerja bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB a) Pengertian Sarana Kerja bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB adalah sarana penunjang kerja bagi Penyuluh Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan Keluarga Berencana di setiap tingkatan dengan tujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan operasional Program KKBPK di lini lapangan. b) Sasaran Sasaran penerima atau pengguna Sarana Kerja bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sasaran utama dan sasaran penunjang. 1. Sasaran utama : a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
  79. 79. 33 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pela- yanan,evaluasidanpengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. b. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS adalah Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan. Dibeberapa wilayah penyebutan PLKB Non PNS dengan istilah PLKB Kontrak, Tenaga Penggerak Desa, PLKB Honorer, Tenaga Lapangan KB dan lainnya. 2. Sasaran penunjang : Kepala UPT. KB tingkat Kecamatan/ Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan struktural yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan.
  80. 80. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA34 c) Standar Pemenuhan Kebutuhan 1., Prioritas diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS berupa 1 (satu) set sarana petugas lapangan: 2. Apabila sarana petugas lapangan sudah terpenuhi kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS, maka sarana petugas lapangan dapat diberikan kepada Kepala UPT. KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana sejumlah 1 (satu) set. 3. Pemenuhan kebutuhan sarana petugas lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dimasing-masing daerah. d) Spesifikasi Spesifikasi umum sarana petugas lapangan terdiri dari tas ransel, rompi, topi, buku kerja, buku visum, jas hujan, payung, seragam kerja, sepatu kerja, modem internet, kalkulator. Spesifikasi teknis untuk sarana petugas lapangan terlampir. 2) Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD a) Pengertian Sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD adalah sarana penunjang kerja bagi PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK di tingkat Desa/ Kelurahan dan tingkat Dusun/RW dengan tujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas
  81. 81. 35 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA kegiatan operasional Program KKBPK di lini lapangan. b) Sasaran Sasaran sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD adalah : 1. PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/ lurah melalui surat keputusan. 2. Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/ lurah melalui surat keputusan. c) Standar Pemenuhan Kebutuhan 1. Setiap PPKBD dan Sub PPKBD mendapatkan 1 (satu) set sarana PPKBD dan Sub PPKBD, 1 buah Plang Papan Nama PPKBD dan Sub PPKBD dan 1 buah Lembar Balik Alat Konseling KB. 2. Pengadaan sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD dapat disesuaikan dengan prioritas dan kondisi lapangan setiap daerah. d) Spesifikasi Spesifikasi umum sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD terdiri dari tas ransel, rompi, topi, buku
  82. 82. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA36 kerja, payung, seragam kerja, sepatu kerja, kalkulator, Lembar Balik Alat Konseling KB, dan Plang Papan Nama PPKB/Sub PPKBD. Spesifikasi teknis terlampir. 3) Pengadaan sepeda motor bagi Petugas KKBPK di Lini Lapangan a) Pengertian Pengadaan sepeda motor bagi Petugas KKBPK di lini lapangan adalah unit sepeda motor roda 2 yang digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas dan daya jangkau dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas KKBPK di lini lapangan. b) Sasaran dan Kriteria Sasaran yang mendapatkan sepeda motor adalah Petugas KKBPK di lini lapangan, yaitu : 1. Penyuluh KB Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 2. Petugas Lapangan KB Non PNS Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS adalah Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
  83. 83. 37 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan. Dibeberapa wilayah penyebutan PLKB Non PNS dengan istilah PLKB Kontrak, Tenaga Penggerak Desa, PLKB Honorer, Tenaga Lapangan KB dan lainnya. 3. Kepala UPT. KB Tingkat Kecamatan/ Pengendali Petugas KB Kepala UPT. KB tingkat Kecamatan/ Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan struktural yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan meng-evaluasi pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan. c) Standar Pemenuhan Kebutuhan 1. Prioritas diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua. 2. Apabila Kendaraan bermotor roda dua sudah terpenuhi kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS, maka Kendaraan bermotor roda dua dapat diberikan kepada Kepala UPT. KB tingkat Kecamatan/
  84. 84. PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA38 Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana sejumlah 1 (satu) unit. 3. Petugas Program KKBPK Lini Lapangan yang pernah mendapatkan kendaraan bermotor roda dua tetapi kondisinya sudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki dapat diberikan berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua. 4. Kendaraan bermotor roda dua yang bersumber dari DAK Bidang KB harus diserahkan kembali kepada SKPD- KB, apabila PKB/PLKB dan KA. UPT dialihtugaskan ke instansi lain dan/atau memasuki masa pensiun/wafat. 5. SKPD-KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaannya. d) Spesifikasi Umum 1. Spesifikasi umum kelengkapan unit sepeda motor terdiri dari: 1) Unit sepeda motor; 2) Helm; dan 3) Box motor. 2. Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis terlampir 4) Smartphone a) Pengertian Telepon pintar berupa telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas, dimana pengguna dapat dengan bebas menambah aplikasi, menambah fungsi-fungsi atau mengubah sesuai keinginan pengguna. b) Sasaran Sasaran penerima atau pengguna telepon pintar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sasaran utama dan sasaran penunjang.

×