Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa M.RAHAYUNINGSIH Analis Kebijakan Ahli Madya SUBDIT FASILITASI BPD & MUSDES

1. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 29 Januari 2021
M.RAHAYUNINGSIH
Analis Kebijakan Ahli Madya
SUBDIT FASILITASI BPD & MUSDES

2. Kedudukan BPD dalam PEMERINTAHAN DESA
NB : Berdasarkan UU Desa dan Permendagri No. 110/2016, BPD bukan unsur pemerintahan desa
tetapi memiliki fungsi pemerintahan. Setiap aspirasi atau aduan warga desa dapat diserap dan
dikelola oleh BPD untuk disalurkan atau ditindaklanjuti bersama pemerintah desa melalui musyawarah
desa yang diselenggarakan oleh BPD. Ini artinya, kedudukan BPD sangat strategis karena sejajar
dengan pemerintah desa. BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut
membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. FUNGSI BPD
Membahas Dan
Menyepakati Rancangan
Peraturan Bersama
Kepala Desa
Menampung Dan
Menyalurkan Aspirasi
Masyarakat
Mengawasi Kinerja
Kepala Desa
TUGAS BPD
1. Menggali, menampung, mengelola,
menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menyelenggarakan Musyawarah BPD
3. Menyelenggarakan Musdes
4. Menyelenggarakan Musdes Khusus
Pilkades Antarwaktu
5. Membentuk panitia Pilkades
6. Menciptakan hubungan kerja yang
harmonis dengan Pemerdes &
lembaga Desa lainnya
9. Membahas dan menyepakati
rancangan Perdes
10. Membahas pengelolaan kekayaan
desa
11. Pengawasan kinerja Kepala Desa
12. Menerima keluhan masyarakat ttg
pelaksanaan pembangunan desa
13. Mengevaluasi LKPPD
14. Melaksanakan tugas lain.

4. STRUKTUR BPD
NB : Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sangat penting
mengingat banyak isu-isu berkaitan dengan “hak perempuan yang perlu
disuarakan”, misalnya isu terkait kesehatan reproduksi perempuan desa, isu
tentang kekerasan dalam rumah tangga, isu gizi bagi balita dan anak, isu
perempuan dan anak dengan disabilitas, lansia, dan lain sebagainya. Isu
tersebut bisa juga digali dan ditangani oleh BPD laki- laki, tetapi kedalamannya
pasti sangat berbeda bila dilakukan oleh BPD perempuan.

5. APA YANG DIBAHAS DALAM KEGIATAN INI???
Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mampu melahirkan
regulasi-regulasi ditingkat desa (Perdes/Perkades) yang
berpihak kepada masyarakat miskin, perempuan, anak,
penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya;
Bagaimana BPD, Pemerintah Desa, dan kelembagaan desa
lainnya mempunyai kemampuan dan keterampilan membaca
dan menganalisis RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa untuk
perbaikan pembangunan di desa;
Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mempunyai
kemampuan dan keterampilan mengelola dan
menyelesaikan aspirasi dan pengaduan yang disampaikan
oleh warga desa; dan
Bagaimana BPD dan warga desa mempunyai kemampuan
dan keterampilan melakukan pengawasan terhadap kinerja
kepala desa dan perangkat desa.
1.
2.
3.
4.

6. 4
• Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas
rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi berarti
pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi desa.
Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan
kewenangan skala lokal.
• Kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan
berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas
yang mengatur dirinya sendiri (self governing
community) dan pemerintahan lokal (local self
government).
• Ketiga, desa berperan sebagai subyek pembangunan,
bukan lagi obyek pembangunan. Artinya desa merupakan
aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa, termasuk pendirian dan
Pengembangan BUM Desa.
Desa
Lama
Desa
Baru
Subyek
Pembangunan:
Partisipatoris
Obyek
Pembangunan

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD

8. PERMASALAHAN BPD YANG TERJADI DI DAERAH PADA UMUMNYA
1. Keberadaan BPD masih sebatas pelengkap (BPD cenderung menyepakati begitu
saja RAPDesa tanpa pembahasan secara internal BPD untuk kemudian
memberikan catatan);
2. BPD masih lemah dalam menampung aspirasi masyarakat, buktinya warga
langsung menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa melalui kepala dusun;
3. BPD belum mengembangkan mekanisme serap aspirasi dan pengaduan warga;
4. BPD belum memiliki ruang /kantor khusus BPD;
5. BPD belum maksimal melakukan pengawasan terhadap kepala Desa karena BPD
belum memahami Tata Kelola Pemerintahan Desa terkhusus pada mekanisme
Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa & Pelaksanaan
APBDes, dan Penyusunan Produk Hukum Desa;
6. Minimnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap BPD (Termasuk Kekosongan
Regulasi tentang BPD di Daerah);
7. Rendahnya tingkat pendidikan BPD (sebagian besar daerah);
8. Minimnya Pelatihan atau Peningkatan Kapasitas untuk BPD (sebagian besar
daerah);
9. Minimnya Pendapatan dan Dana Operasional BPD (sebagian besar daerah);
10.Struktur BPD masih beragam (tidak sesuai Permendagri no 110 tahun 2016);
11.BPD belum menyusun Rencana Kerja (sebagian besar daerah);
12.BPD belum optimal melakukan fungsi legislasi,serap aspirasi dan pengawasan;
13.BPD tidak membuat dokumentasi dan administrasi atas kinerja BPD serta tidak
membuat laporan kinerja;

9. ISU ISU KRITIS BPD
1. PENGUATAN KOMPETENSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
DAN FUNGSI (PERMENDAGRI 110 TAHUN 2016);
• MENAMPUNG MENGELOLA DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT
• MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES
BERSAMA KEPALA DESA
• MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA
2. PEMAHAMAN TENTANG PROSES PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (PERMENDAGRI 114 TAHUN 2015)
DAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018);
3. DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERDES (PERMENDAGRI
111 TAHUN 2015).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

10. AGENDA KERJA BPD

11. ISU KRITIS BPD TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (PPD) DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKD)
• PEMAHAMAN TENTANG KEWENANGAN DESA;
• PELAKSANAAN MUSDES, MUSRENBANGDES DAN
MUYAWARAH BPD;
• KONSISTENSI ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN;
• INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN SUPRA DESA;
• PP 11 TAHUN 2019;
• PISAU ANALISIS UNTUK MENENTUKAN SKALA PRIORITAS
USULAN PROGRAM KEGIATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

12. APA YANG DIBAHAS DALAM KEGIATAN INI???
Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mampu melahirkan
regulasi-regulasi ditingkat desa (Perdes/Perkades) yang
berpihak kepada masyarakat miskin, perempuan, anak,
penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya;
Bagaimana BPD, Pemerintah Desa, dan kelembagaan desa
lainnya mempunyai kemampuan dan keterampilan membaca
dan menganalisis RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa untuk
perbaikan pembangunan di desa;
Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mempunyai
kemampuan dan keterampilan mengelola dan
menyelesaikan aspirasi dan pengaduan yang disampaikan
oleh warga desa; dan
Bagaimana BPD dan warga desa mempunyai kemampuan
dan keterampilan melakukan pengawasan terhadap kinerja
kepala desa dan perangkat desa.
1.
2.
3.
4.

13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

14. APA YANG TERJADI ?
MENGAPA HAL TERSEBUT BISA TERJADI ?

15. Perencanaan yang tidak
dibangun dengan kesamaan
persepsi akan menghasilkan
ketidaksinambungan dan
perbedaan hasil akhir.

16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

17. ALUR PERENCANAAN & PENGANGGARAN DESA KONSEP DESA
MEMBANGUN & MEMBANGUN DESA

18. 9 TITIK KRITIS DALAM PERENCANAAN DESA
1. Perumusan Program Kerja Desa Miskin Data Kerawanan Desa;
2. Penggiringan Perencanaan Desa Hanya pada Kegiatan Infrastruktur;
3. Pilihan Waktu Forum Perencanaan Terlalu Kaku;
4. Reduksi Perencanaan Pembangunan Desa Sebatas Dokumen Administratif;
5. Apatisme Warga Dalam Forum Perencanaan (Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan tentang Desa hanya kepada Aparatur Desa sehingga
masyarakat tidak paham peranannya dalam pembangunan desa);
6. Belum ada Kalender Perencanaan yang Disepakati Bersama;
7. Stagnasi Edukasi Sosial Politik Dalam Pendampingan Perencanaan Desa;
8. Defisit kepemimpinan dan Intervensi Elit Desa Dalam Perencanan;
9. Kegagalan BPD Mengemban Mandat Demokrasi Desa

19. • Sosialisasi &
pembentukan
Pokja / tim
Perencanaan
Desa
• Penguatan
Kapasitas
Pokja/ tim
Perencanaan
Desa
• Penyusunan Road
Map (schedulle
penys RPJMDesa
• Identifikasi
Kebutuhan Data
Sekunder Desa
• Sosialisasi Jadwal
ke masing-
masing Dusun
Penggalian
potensi aset
desa dan
assessment
permasalahan
dasar
masyarakat
(integrasi dari
data sekunder
dan primer
• Pengelompok
an Masalah
• Skoring
masalah
• Perumusan issu
strategis
berbasis
pengelompok
kan
Penyusunan
Sejarah &
legenda Desa
• masalah
• Visi – Misi Desa
• Prioritas
Kebijakan
Desa
• Program &
Kegiatan
Indikatif
• Pembahasan
dan
penetapan
Raperdes
RPJMDesame
njadi Perdes
dan ditanda
tangani
Kepala Desa
dan BPD
Musdus
Rancangan
Akhir RPJMDesa
•Rumusan issu
prioritas berdasar
potensi aset dan
masalahak dasar
•Visi & Misi
•Arah Pemb
•Arah Kebijakan
Keuangan Desa
•Tahapan &
prioritas
• Perdes
RPJMDesa
• Laporan
Bupati
melalui
Camat
Persiapan
Musdes
Perencanaan
Musryawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa
Sosialisasi

20. ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDES

21. 1. menggali aspirasi masyarakat
2. menampung aspirasi masyarakat
3. mengelola aspirasi masyarakat
4. menyalurkan aspirasi masyarakat
5. menyelenggarakan Musyawarah BPD
6. menyelenggarakan Musdes
7. membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama Kepala
Desa
8. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
9. melakukan evaluasi LKPPD
TUGAS BPD TERKAIT PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

22. MUSYAWARAH DESA
MUSYAWARAH ANTARA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH
DESA, DAN UNSUR MASYARAKAT YANG
DISELENGGARAKAN OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK
MENYEPAKATI HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PASAL 54
UU NO.6 TH 2014
TENTANG DESA
PASAL 80
PP 43 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UU 6
PERMENDES 2 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TATA
TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
MUSDES

23. HAL2 STRATEGIS YANG DIBAHAS DALAM
MUSDES
• PENATAAN DESA
• PERENCANAAN DESA
• KERJA SAMA DESA
• RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA
• PEMBENTUKAN BUM DESA
• PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA
• KEJADIAN LUAR BIASA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

24. Biaya Penyelenggaraan Musdes
APBDesa
(UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 54 Ayat 4)

25. 1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan
potensi desa)**
1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik
dan kearsipan*
1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang
bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,
dan seluruh dokumen terkait)
1 4 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
Pembangunan/Keuangan)
1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan
akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun
anggaran, informasi kepada masyarakat)
1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa
1 4 09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam
mengikuti Lomba Desa
1 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan
pelaporan*

26. KODE
REKENING
BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN UNIT VOLUME HARGA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH
1 BIDANG PEMERINTAHAN DESA
1 4 Sub Bidang Sub Bidang Tata Praja
Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes,Musrenbangdes/Pra-
Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
Tahun 2020
Konsumsi Rapat 250 1 10.000 2.500.000
Spanduk (Opsional/Pilihan/Tidak Wajib) 1 1 150.000 150.000
ATK 1 1 200.000 200.000
Distribusi Undangan 1 1 75.000 75.000
Uang Sidang + Panitia non BPD 15 1 50.000 750.000
Penggandaan Bahan/Materi 1 1 100.000 100.000
Perlengkapan dan Kebersihan 1 1 100.000 100.000
Narasumber 3 1 500.000 1.500.000
Moderator 3 1 200.000 600.000
DLL disesuaikan dengan kondisi dan
kemampuan keuangan desa
TOTAL 5.975.000
CONTOH
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENYELENGGARAAN MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

27. Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RAPBD APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RKA
SKPD
RINCIAN
APBD
UU 25 2004 UU 6 TH
2014
D
E
S
A
D
A
E
R
A
H
RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes
PERMENDAGRI 114 TH
2014
Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang
KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH

28. T A H U N 2 0 1 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MUSRENBA
NG
DES **)
Penyusunan
RKP Desa **)
PengUndng
an PerDes
APBDes
Jadwal Penyusunan RKP Desa dan APBDES
Mu Des
*) Peny
RKP
Des:
MUS BPD
****)
RAPBDesa
Evaluasi
RAPBDes
a
o Pencermata
n RPJM
Desa
o Evaluasi
Pelaks RKP
o Usulan utk
RKP
MUS BPD ***)
Pembahasan &
Penyepakatan
Ranc
Perdes RKP Desa
Menyesuaikan waktu
setelah penetapan
KUA/PPAS KAB/KOT
o Pencermatan
RPJM Desa
o Pencermatan hasil
MuDes
o Pemantapan
usulan RKP & DU
Catatan:
 alur penyusunan RPJMDesa
mengikuti alur umum perenc
pembangunan desa.
 jadwal pelaks penyusunan
RPJMDesa disesuaikan dg
wkt pelantikan Kades (Maks
4 bln setelah dilantik)
Siklus Desa tahun ke II - VI

29. TAHAP PENETAPAN, PENGUNDANGAN, DAN
PENYEBARLUASAN
Tahap Penetapan.
Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada
Sekretaris Desa untuk diundangkan.Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani
Rancangan Peraturan Desa tersebut, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib
diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
Tahap Pengundangan.
Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.Peraturan Desa
dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak
diundangkan.
Tahap Penyebarluasan.
Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana
penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa,
pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
masyarakat dan para pemangku kepentingan.

30. BEBERAPA ACUAN DALAM PEMBAHASAN
RANPERDES APBDES
1. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN
DALAM RANPERDES ADALAH KEWENANGAN DESA
2. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN
DALAM RANPERDES MENUNJANG VISI DAN MISI KEPALA DESA
3. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN
DALAM RANPERDES ADALAH PROGRAM/KEGIATAN RKPDES
4. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN
DALAM RANPERDES ADALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERDES LAINNYA
5. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN
DALAM RANPERDES ADALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
KEPENTINGAN UMUM
6. PASTIKAN BAHWA HASIL(OUTPUT) PROGGRAM/KEGIATAN YANG
DIUSULKAN DALAM RANPERDES SEBANYAK – BANYAKNYA
UNTUK KEPETINGAN MASYARAKAT(DAPAT DINIKMATI OLEH
MASYARKAT)…….. BELANJA MODAL

31. PERAN BPD DALAM PENANGANAN COVID-19 DI
TINGKAT DESA
BPD berdasarkan tugas dan fungsinya mempunyai peranan penting dalam Penanganan
Covid-19 di tingkat Desa. Adapun peran pentingnya antara lain sebagai berikut :
a. Masyarakat melalui BPD dapat mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk
lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender dalam penanganan
COVID-19 di desa;
b. Bentuk transparansi pemerintah desa adalah dengan mengumumkan seluruh
rencana langkah-langkah penanganan COVID-19 di desa, termasuk
mempublikasikan data penerima BLT-Dana Desa melalui website desa, papan
pengumuman di balai desa, atau di tempel di tempat-tempat strategis desa;
c. BPD dapat melakukan inisiasi pembahasan perubahan APB Desa untuk
penanganan COVID-19 melalui mekanisme formal Musyawarah Desa dengan
mempertimbangkan protokol kesehatan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

32. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA