SlideShare a Scribd company logo
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 29 Januari 2021
M.RAHAYUNINGSIH
Analis Kebijakan Ahli Madya
SUBDIT FASILITASI BPD & MUSDES
Kedudukan BPD dalam PEMERINTAHAN DESA
NB : Berdasarkan UU Desa dan Permendagri No. 110/2016, BPD bukan unsur pemerintahan desa
tetapi memiliki fungsi pemerintahan. Setiap aspirasi atau aduan warga desa dapat diserap dan
dikelola oleh BPD untuk disalurkan atau ditindaklanjuti bersama pemerintah desa melalui musyawarah
desa yang diselenggarakan oleh BPD. Ini artinya, kedudukan BPD sangat strategis karena sejajar
dengan pemerintah desa. BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut
membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
FUNGSI BPD
Membahas Dan
Menyepakati Rancangan
Peraturan Bersama
Kepala Desa
Menampung Dan
Menyalurkan Aspirasi
Masyarakat
Mengawasi Kinerja
Kepala Desa
TUGAS BPD
1. Menggali, menampung, mengelola,
menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menyelenggarakan Musyawarah BPD
3. Menyelenggarakan Musdes
4. Menyelenggarakan Musdes Khusus
Pilkades Antarwaktu
5. Membentuk panitia Pilkades
6. Menciptakan hubungan kerja yang
harmonis dengan Pemerdes &
lembaga Desa lainnya
9. Membahas dan menyepakati
rancangan Perdes
10. Membahas pengelolaan kekayaan
desa
11. Pengawasan kinerja Kepala Desa
12. Menerima keluhan masyarakat ttg
pelaksanaan pembangunan desa
13. Mengevaluasi LKPPD
14. Melaksanakan tugas lain.
STRUKTUR BPD
NB : Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sangat penting
mengingat banyak isu-isu berkaitan dengan “hak perempuan yang perlu
disuarakan”, misalnya isu terkait kesehatan reproduksi perempuan desa, isu
tentang kekerasan dalam rumah tangga, isu gizi bagi balita dan anak, isu
perempuan dan anak dengan disabilitas, lansia, dan lain sebagainya. Isu
tersebut bisa juga digali dan ditangani oleh BPD laki- laki, tetapi kedalamannya
pasti sangat berbeda bila dilakukan oleh BPD perempuan.
APA YANG DIBAHAS DALAM KEGIATAN INI???
Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mampu melahirkan
regulasi-regulasi ditingkat desa (Perdes/Perkades) yang
berpihak kepada masyarakat miskin, perempuan, anak,
penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya;
Bagaimana BPD, Pemerintah Desa, dan kelembagaan desa
lainnya mempunyai kemampuan dan keterampilan membaca
dan menganalisis RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa untuk
perbaikan pembangunan di desa;
Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mempunyai
kemampuan dan keterampilan mengelola dan
menyelesaikan aspirasi dan pengaduan yang disampaikan
oleh warga desa; dan
Bagaimana BPD dan warga desa mempunyai kemampuan
dan keterampilan melakukan pengawasan terhadap kinerja
kepala desa dan perangkat desa.
1.
2.
3.
4.
4
• Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas
rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi berarti
pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi desa.
Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan
kewenangan skala lokal.
• Kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan
berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas
yang mengatur dirinya sendiri (self governing
community) dan pemerintahan lokal (local self
government).
• Ketiga, desa berperan sebagai subyek pembangunan,
bukan lagi obyek pembangunan. Artinya desa merupakan
aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa, termasuk pendirian dan
Pengembangan BUM Desa.
Desa
Lama
Desa
Baru
Subyek
Pembangunan:
Partisipatoris
Obyek
Pembangunan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD
PERMASALAHAN BPD YANG TERJADI DI DAERAH PADA UMUMNYA
1. Keberadaan BPD masih sebatas pelengkap (BPD cenderung menyepakati begitu
saja RAPDesa tanpa pembahasan secara internal BPD untuk kemudian
memberikan catatan);
2. BPD masih lemah dalam menampung aspirasi masyarakat, buktinya warga
langsung menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa melalui kepala dusun;
3. BPD belum mengembangkan mekanisme serap aspirasi dan pengaduan warga;
4. BPD belum memiliki ruang /kantor khusus BPD;
5. BPD belum maksimal melakukan pengawasan terhadap kepala Desa karena BPD
belum memahami Tata Kelola Pemerintahan Desa terkhusus pada mekanisme
Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa & Pelaksanaan
APBDes, dan Penyusunan Produk Hukum Desa;
6. Minimnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap BPD (Termasuk Kekosongan
Regulasi tentang BPD di Daerah);
7. Rendahnya tingkat pendidikan BPD (sebagian besar daerah);
8. Minimnya Pelatihan atau Peningkatan Kapasitas untuk BPD (sebagian besar
daerah);
9. Minimnya Pendapatan dan Dana Operasional BPD (sebagian besar daerah);
10.Struktur BPD masih beragam (tidak sesuai Permendagri no 110 tahun 2016);
11.BPD belum menyusun Rencana Kerja (sebagian besar daerah);
12.BPD belum optimal melakukan fungsi legislasi,serap aspirasi dan pengawasan;
13.BPD tidak membuat dokumentasi dan administrasi atas kinerja BPD serta tidak
membuat laporan kinerja;
ISU ISU KRITIS BPD
1. PENGUATAN KOMPETENSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
DAN FUNGSI (PERMENDAGRI 110 TAHUN 2016);
• MENAMPUNG MENGELOLA DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT
• MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES
BERSAMA KEPALA DESA
• MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA
2. PEMAHAMAN TENTANG PROSES PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (PERMENDAGRI 114 TAHUN 2015)
DAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018);
3. DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERDES (PERMENDAGRI
111 TAHUN 2015).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AGENDA KERJA BPD
ISU KRITIS BPD TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (PPD) DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKD)
• PEMAHAMAN TENTANG KEWENANGAN DESA;
• PELAKSANAAN MUSDES, MUSRENBANGDES DAN
MUYAWARAH BPD;
• KONSISTENSI ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN;
• INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN SUPRA DESA;
• PP 11 TAHUN 2019;
• PISAU ANALISIS UNTUK MENENTUKAN SKALA PRIORITAS
USULAN PROGRAM KEGIATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
APA YANG DIBAHAS DALAM KEGIATAN INI???
Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mampu melahirkan
regulasi-regulasi ditingkat desa (Perdes/Perkades) yang
berpihak kepada masyarakat miskin, perempuan, anak,
penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya;
Bagaimana BPD, Pemerintah Desa, dan kelembagaan desa
lainnya mempunyai kemampuan dan keterampilan membaca
dan menganalisis RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa untuk
perbaikan pembangunan di desa;
Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mempunyai
kemampuan dan keterampilan mengelola dan
menyelesaikan aspirasi dan pengaduan yang disampaikan
oleh warga desa; dan
Bagaimana BPD dan warga desa mempunyai kemampuan
dan keterampilan melakukan pengawasan terhadap kinerja
kepala desa dan perangkat desa.
1.
2.
3.
4.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
APA YANG TERJADI ?
MENGAPA HAL TERSEBUT BISA TERJADI ?
Perencanaan yang tidak
dibangun dengan kesamaan
persepsi akan menghasilkan
ketidaksinambungan dan
perbedaan hasil akhir.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ALUR PERENCANAAN & PENGANGGARAN DESA KONSEP DESA
MEMBANGUN & MEMBANGUN DESA
9 TITIK KRITIS DALAM PERENCANAAN DESA
1. Perumusan Program Kerja Desa Miskin Data Kerawanan Desa;
2. Penggiringan Perencanaan Desa Hanya pada Kegiatan Infrastruktur;
3. Pilihan Waktu Forum Perencanaan Terlalu Kaku;
4. Reduksi Perencanaan Pembangunan Desa Sebatas Dokumen Administratif;
5. Apatisme Warga Dalam Forum Perencanaan (Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan tentang Desa hanya kepada Aparatur Desa sehingga
masyarakat tidak paham peranannya dalam pembangunan desa);
6. Belum ada Kalender Perencanaan yang Disepakati Bersama;
7. Stagnasi Edukasi Sosial Politik Dalam Pendampingan Perencanaan Desa;
8. Defisit kepemimpinan dan Intervensi Elit Desa Dalam Perencanan;
9. Kegagalan BPD Mengemban Mandat Demokrasi Desa
• Sosialisasi &
pembentukan
Pokja / tim
Perencanaan
Desa
• Penguatan
Kapasitas
Pokja/ tim
Perencanaan
Desa
• Penyusunan Road
Map (schedulle
penys RPJMDesa
• Identifikasi
Kebutuhan Data
Sekunder Desa
• Sosialisasi Jadwal
ke masing-
masing Dusun
Penggalian
potensi aset
desa dan
assessment
permasalahan
dasar
masyarakat
(integrasi dari
data sekunder
dan primer
• Pengelompok
an Masalah
• Skoring
masalah
• Perumusan issu
strategis
berbasis
pengelompok
kan
Penyusunan
Sejarah &
legenda Desa
• masalah
• Visi – Misi Desa
• Prioritas
Kebijakan
Desa
• Program &
Kegiatan
Indikatif
• Pembahasan
dan
penetapan
Raperdes
RPJMDesame
njadi Perdes
dan ditanda
tangani
Kepala Desa
dan BPD
Musdus
Rancangan
Akhir RPJMDesa
•Rumusan issu
prioritas berdasar
potensi aset dan
masalahak dasar
•Visi & Misi
•Arah Pemb
•Arah Kebijakan
Keuangan Desa
•Tahapan &
prioritas
• Perdes
RPJMDesa
• Laporan
Bupati
melalui
Camat
Persiapan
Musdes
Perencanaan
Musryawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa
Sosialisasi
ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDES
1. menggali aspirasi masyarakat
2. menampung aspirasi masyarakat
3. mengelola aspirasi masyarakat
4. menyalurkan aspirasi masyarakat
5. menyelenggarakan Musyawarah BPD
6. menyelenggarakan Musdes
7. membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama Kepala
Desa
8. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
9. melakukan evaluasi LKPPD
TUGAS BPD TERKAIT PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MUSYAWARAH DESA
MUSYAWARAH ANTARA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH
DESA, DAN UNSUR MASYARAKAT YANG
DISELENGGARAKAN OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK
MENYEPAKATI HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PASAL 54
UU NO.6 TH 2014
TENTANG DESA
PASAL 80
PP 43 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UU 6
PERMENDES 2 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TATA
TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
MUSDES
HAL2 STRATEGIS YANG DIBAHAS DALAM
MUSDES
• PENATAAN DESA
• PERENCANAAN DESA
• KERJA SAMA DESA
• RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA
• PEMBENTUKAN BUM DESA
• PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA
• KEJADIAN LUAR BIASA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Biaya Penyelenggaraan Musdes
APBDesa
(UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 54 Ayat 4)
1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan
potensi desa)**
1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik
dan kearsipan*
1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang
bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,
dan seluruh dokumen terkait)
1 4 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
Pembangunan/Keuangan)
1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan
akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun
anggaran, informasi kepada masyarakat)
1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa
1 4 09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam
mengikuti Lomba Desa
1 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan
pelaporan*
KODE
REKENING
BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN UNIT VOLUME HARGA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH
1 BIDANG PEMERINTAHAN DESA
1 4 Sub Bidang Sub Bidang Tata Praja
Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes,Musrenbangdes/Pra-
Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
Tahun 2020
Konsumsi Rapat 250 1 10.000 2.500.000
Spanduk (Opsional/Pilihan/Tidak Wajib) 1 1 150.000 150.000
ATK 1 1 200.000 200.000
Distribusi Undangan 1 1 75.000 75.000
Uang Sidang + Panitia non BPD 15 1 50.000 750.000
Penggandaan Bahan/Materi 1 1 100.000 100.000
Perlengkapan dan Kebersihan 1 1 100.000 100.000
Narasumber 3 1 500.000 1.500.000
Moderator 3 1 200.000 600.000
DLL disesuaikan dengan kondisi dan
kemampuan keuangan desa
TOTAL 5.975.000
CONTOH
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENYELENGGARAAN MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RAPBD APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RKA
SKPD
RINCIAN
APBD
UU 25 2004 UU 6 TH
2014
D
E
S
A
D
A
E
R
A
H
RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes
PERMENDAGRI 114 TH
2014
Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang
KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH
T A H U N 2 0 1 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MUSRENBA
NG
DES **)
Penyusunan
RKP Desa **)
PengUndng
an PerDes
APBDes
Jadwal Penyusunan RKP Desa dan APBDES
Mu Des
*) Peny
RKP
Des:
MUS BPD
****)
RAPBDesa
Evaluasi
RAPBDes
a
o Pencermata
n RPJM
Desa
o Evaluasi
Pelaks RKP
o Usulan utk
RKP
MUS BPD ***)
Pembahasan &
Penyepakatan
Ranc
Perdes RKP Desa
Menyesuaikan waktu
setelah penetapan
KUA/PPAS KAB/KOT
o Pencermatan
RPJM Desa
o Pencermatan hasil
MuDes
o Pemantapan
usulan RKP & DU
Catatan:
 alur penyusunan RPJMDesa
mengikuti alur umum perenc
pembangunan desa.
 jadwal pelaks penyusunan
RPJMDesa disesuaikan dg
wkt pelantikan Kades (Maks
4 bln setelah dilantik)
Siklus Desa tahun ke II - VI
TAHAP PENETAPAN, PENGUNDANGAN, DAN
PENYEBARLUASAN
Tahap Penetapan.
Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada
Sekretaris Desa untuk diundangkan.Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani
Rancangan Peraturan Desa tersebut, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib
diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
Tahap Pengundangan.
Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.Peraturan Desa
dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak
diundangkan.
Tahap Penyebarluasan.
Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana
penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa,
pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
masyarakat dan para pemangku kepentingan.
BEBERAPA ACUAN DALAM PEMBAHASAN
RANPERDES APBDES
1. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN
DALAM RANPERDES ADALAH KEWENANGAN DESA
2. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN
DALAM RANPERDES MENUNJANG VISI DAN MISI KEPALA DESA
3. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN
DALAM RANPERDES ADALAH PROGRAM/KEGIATAN RKPDES
4. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN
DALAM RANPERDES ADALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERDES LAINNYA
5. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN
DALAM RANPERDES ADALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
KEPENTINGAN UMUM
6. PASTIKAN BAHWA HASIL(OUTPUT) PROGGRAM/KEGIATAN YANG
DIUSULKAN DALAM RANPERDES SEBANYAK – BANYAKNYA
UNTUK KEPETINGAN MASYARAKAT(DAPAT DINIKMATI OLEH
MASYARKAT)…….. BELANJA MODAL
PERAN BPD DALAM PENANGANAN COVID-19 DI
TINGKAT DESA
BPD berdasarkan tugas dan fungsinya mempunyai peranan penting dalam Penanganan
Covid-19 di tingkat Desa. Adapun peran pentingnya antara lain sebagai berikut :
a. Masyarakat melalui BPD dapat mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk
lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender dalam penanganan
COVID-19 di desa;
b. Bentuk transparansi pemerintah desa adalah dengan mengumumkan seluruh
rencana langkah-langkah penanganan COVID-19 di desa, termasuk
mempublikasikan data penerima BLT-Dana Desa melalui website desa, papan
pengumuman di balai desa, atau di tempel di tempat-tempat strategis desa;
c. BPD dapat melakukan inisiasi pembahasan perubahan APB Desa untuk
penanganan COVID-19 melalui mekanisme formal Musyawarah Desa dengan
mempertimbangkan protokol kesehatan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

More Related Content

What's hot

Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Pemdes Seboro Sadang
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
Formasi Org
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
Eka Saputra
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
Ryadhi EthniCitizen
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
Formasi Org
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
Pemdes Seboro Sadang
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Akademi Desa 4.0
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
Eka Saputra
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Salim SAg
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
dpmdbusel
 
Materi pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrwMateri pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrw
Kelurahan Manggarai Selatan
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
vae ri
 
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Frans Dione
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
Perigi Tua
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fd
Frans Dione
 

What's hot (20)

Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
Materi pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrwMateri pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrw
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fd
 

Similar to Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021

Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxPeran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
halagam
 
PPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.pptPPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.ppt
NawwafCAbida
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
BudyHermawan3
 
TOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docxTOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docx
ArisMali
 
Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
Pengelolaan Keuangan Desa.pptxPengelolaan Keuangan Desa.pptx
Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
AgusthinMinggu1
 
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptxBimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
DionFranata2
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
Rooy Salamony
 
Persiapan lomba pnpm
Persiapan lomba pnpmPersiapan lomba pnpm
Persiapan lomba pnpm
Desa Melung
 
PPT Pengelolaan Keuangan Desa
PPT Pengelolaan Keuangan DesaPPT Pengelolaan Keuangan Desa
PPT Pengelolaan Keuangan Desa
BuyungRahmadPaijo
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
erisugiartoeri
 
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptPEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
Bungasriannisa12Bung
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
Ardi Susanto
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
GunawanFebrianto
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
RenandaAndari1
 
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
MuhammadHelmiRahman1
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
HelmiAhmad9
 
bimtek rt.pptx
bimtek rt.pptxbimtek rt.pptx
bimtek rt.pptx
UmmuFathiya1
 
Peran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptxPeran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptx
ZulkifliYahya2
 
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptx
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptxPPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptx
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptx
ssuser305239
 
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
inspektoratdaerah3
 

Similar to Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021 (20)

Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxPeran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
 
PPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.pptPPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.ppt
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
TOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docxTOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docx
 
Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
Pengelolaan Keuangan Desa.pptxPengelolaan Keuangan Desa.pptx
Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
 
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptxBimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Persiapan lomba pnpm
Persiapan lomba pnpmPersiapan lomba pnpm
Persiapan lomba pnpm
 
PPT Pengelolaan Keuangan Desa
PPT Pengelolaan Keuangan DesaPPT Pengelolaan Keuangan Desa
PPT Pengelolaan Keuangan Desa
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
 
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptPEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
 
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
bimtek rt.pptx
bimtek rt.pptxbimtek rt.pptx
bimtek rt.pptx
 
Peran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptxPeran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptx
 
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptx
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptxPPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptx
PPT PKD. 20-2018. PANOHAN.pptx
 
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
 

More from TV Desa

1. ppt bu diana
1. ppt bu diana1. ppt bu diana
1. ppt bu diana
TV Desa
 
2. ppt pak agus
2. ppt pak agus2. ppt pak agus
2. ppt pak agus
TV Desa
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik
TV Desa
 
4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin
TV Desa
 
5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang
TV Desa
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
TV Desa
 
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
TV Desa
 
Materi global value financing final
Materi global value financing finalMateri global value financing final
Materi global value financing final
TV Desa
 
Company profile Eden Farm
Company profile Eden FarmCompany profile Eden Farm
Company profile Eden Farm
TV Desa
 
Skema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden FarmSkema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden Farm
TV Desa
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
TV Desa
 
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan KabupatenNomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
TV Desa
 
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaDRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
TV Desa
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
TV Desa
 
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
TV Desa
 
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
TV Desa
 
Perhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaPerhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desa
TV Desa
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
TV Desa
 
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN ManokwariAdvokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
TV Desa
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
TV Desa
 

More from TV Desa (20)

1. ppt bu diana
1. ppt bu diana1. ppt bu diana
1. ppt bu diana
 
2. ppt pak agus
2. ppt pak agus2. ppt pak agus
2. ppt pak agus
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik
 
4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin
 
5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
 
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
 
Materi global value financing final
Materi global value financing finalMateri global value financing final
Materi global value financing final
 
Company profile Eden Farm
Company profile Eden FarmCompany profile Eden Farm
Company profile Eden Farm
 
Skema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden FarmSkema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden Farm
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
 
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan KabupatenNomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
 
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaDRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
 
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
 
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
 
Perhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaPerhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desa
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
 
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN ManokwariAdvokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 

Recently uploaded

Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
crestsafety
 
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptxTUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
andikhaidir6
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
andikhaidir6
 
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan JabatanEvaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
firlanarahmania
 
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
andikhaidir6
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi DaerahStrategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
andikhaidir6
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
bkpsdmkamparkab
 

Recently uploaded (10)

Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
 
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptxTUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
 
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan JabatanEvaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
 
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi DaerahStrategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
 

Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021

  • 1. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 29 Januari 2021 M.RAHAYUNINGSIH Analis Kebijakan Ahli Madya SUBDIT FASILITASI BPD & MUSDES
  • 2. Kedudukan BPD dalam PEMERINTAHAN DESA NB : Berdasarkan UU Desa dan Permendagri No. 110/2016, BPD bukan unsur pemerintahan desa tetapi memiliki fungsi pemerintahan. Setiap aspirasi atau aduan warga desa dapat diserap dan dikelola oleh BPD untuk disalurkan atau ditindaklanjuti bersama pemerintah desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Ini artinya, kedudukan BPD sangat strategis karena sejajar dengan pemerintah desa. BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
  • 3. FUNGSI BPD Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Mengawasi Kinerja Kepala Desa TUGAS BPD 1. Menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat 2. Menyelenggarakan Musyawarah BPD 3. Menyelenggarakan Musdes 4. Menyelenggarakan Musdes Khusus Pilkades Antarwaktu 5. Membentuk panitia Pilkades 6. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerdes & lembaga Desa lainnya 9. Membahas dan menyepakati rancangan Perdes 10. Membahas pengelolaan kekayaan desa 11. Pengawasan kinerja Kepala Desa 12. Menerima keluhan masyarakat ttg pelaksanaan pembangunan desa 13. Mengevaluasi LKPPD 14. Melaksanakan tugas lain.
  • 4. STRUKTUR BPD NB : Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sangat penting mengingat banyak isu-isu berkaitan dengan “hak perempuan yang perlu disuarakan”, misalnya isu terkait kesehatan reproduksi perempuan desa, isu tentang kekerasan dalam rumah tangga, isu gizi bagi balita dan anak, isu perempuan dan anak dengan disabilitas, lansia, dan lain sebagainya. Isu tersebut bisa juga digali dan ditangani oleh BPD laki- laki, tetapi kedalamannya pasti sangat berbeda bila dilakukan oleh BPD perempuan.
  • 5. APA YANG DIBAHAS DALAM KEGIATAN INI??? Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mampu melahirkan regulasi-regulasi ditingkat desa (Perdes/Perkades) yang berpihak kepada masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya; Bagaimana BPD, Pemerintah Desa, dan kelembagaan desa lainnya mempunyai kemampuan dan keterampilan membaca dan menganalisis RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa untuk perbaikan pembangunan di desa; Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan keterampilan mengelola dan menyelesaikan aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh warga desa; dan Bagaimana BPD dan warga desa mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa. 1. 2. 3. 4.
  • 6. 4 • Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi berarti pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi desa. Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan skala lokal. • Kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintahan lokal (local self government). • Ketiga, desa berperan sebagai subyek pembangunan, bukan lagi obyek pembangunan. Artinya desa merupakan aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, termasuk pendirian dan Pengembangan BUM Desa. Desa Lama Desa Baru Subyek Pembangunan: Partisipatoris Obyek Pembangunan
  • 7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD
  • 8. PERMASALAHAN BPD YANG TERJADI DI DAERAH PADA UMUMNYA 1. Keberadaan BPD masih sebatas pelengkap (BPD cenderung menyepakati begitu saja RAPDesa tanpa pembahasan secara internal BPD untuk kemudian memberikan catatan); 2. BPD masih lemah dalam menampung aspirasi masyarakat, buktinya warga langsung menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa melalui kepala dusun; 3. BPD belum mengembangkan mekanisme serap aspirasi dan pengaduan warga; 4. BPD belum memiliki ruang /kantor khusus BPD; 5. BPD belum maksimal melakukan pengawasan terhadap kepala Desa karena BPD belum memahami Tata Kelola Pemerintahan Desa terkhusus pada mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa & Pelaksanaan APBDes, dan Penyusunan Produk Hukum Desa; 6. Minimnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap BPD (Termasuk Kekosongan Regulasi tentang BPD di Daerah); 7. Rendahnya tingkat pendidikan BPD (sebagian besar daerah); 8. Minimnya Pelatihan atau Peningkatan Kapasitas untuk BPD (sebagian besar daerah); 9. Minimnya Pendapatan dan Dana Operasional BPD (sebagian besar daerah); 10.Struktur BPD masih beragam (tidak sesuai Permendagri no 110 tahun 2016); 11.BPD belum menyusun Rencana Kerja (sebagian besar daerah); 12.BPD belum optimal melakukan fungsi legislasi,serap aspirasi dan pengawasan; 13.BPD tidak membuat dokumentasi dan administrasi atas kinerja BPD serta tidak membuat laporan kinerja;
  • 9. ISU ISU KRITIS BPD 1. PENGUATAN KOMPETENSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI (PERMENDAGRI 110 TAHUN 2016); • MENAMPUNG MENGELOLA DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT • MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA • MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA 2. PEMAHAMAN TENTANG PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (PERMENDAGRI 114 TAHUN 2015) DAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018); 3. DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERDES (PERMENDAGRI 111 TAHUN 2015). KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 11. ISU KRITIS BPD TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (PPD) DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKD) • PEMAHAMAN TENTANG KEWENANGAN DESA; • PELAKSANAAN MUSDES, MUSRENBANGDES DAN MUYAWARAH BPD; • KONSISTENSI ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN; • INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN SUPRA DESA; • PP 11 TAHUN 2019; • PISAU ANALISIS UNTUK MENENTUKAN SKALA PRIORITAS USULAN PROGRAM KEGIATAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 12. APA YANG DIBAHAS DALAM KEGIATAN INI??? Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mampu melahirkan regulasi-regulasi ditingkat desa (Perdes/Perkades) yang berpihak kepada masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya; Bagaimana BPD, Pemerintah Desa, dan kelembagaan desa lainnya mempunyai kemampuan dan keterampilan membaca dan menganalisis RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa untuk perbaikan pembangunan di desa; Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan keterampilan mengelola dan menyelesaikan aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh warga desa; dan Bagaimana BPD dan warga desa mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa. 1. 2. 3. 4.
  • 14. APA YANG TERJADI ? MENGAPA HAL TERSEBUT BISA TERJADI ?
  • 15. Perencanaan yang tidak dibangun dengan kesamaan persepsi akan menghasilkan ketidaksinambungan dan perbedaan hasil akhir.
  • 17. ALUR PERENCANAAN & PENGANGGARAN DESA KONSEP DESA MEMBANGUN & MEMBANGUN DESA
  • 18. 9 TITIK KRITIS DALAM PERENCANAAN DESA 1. Perumusan Program Kerja Desa Miskin Data Kerawanan Desa; 2. Penggiringan Perencanaan Desa Hanya pada Kegiatan Infrastruktur; 3. Pilihan Waktu Forum Perencanaan Terlalu Kaku; 4. Reduksi Perencanaan Pembangunan Desa Sebatas Dokumen Administratif; 5. Apatisme Warga Dalam Forum Perencanaan (Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa hanya kepada Aparatur Desa sehingga masyarakat tidak paham peranannya dalam pembangunan desa); 6. Belum ada Kalender Perencanaan yang Disepakati Bersama; 7. Stagnasi Edukasi Sosial Politik Dalam Pendampingan Perencanaan Desa; 8. Defisit kepemimpinan dan Intervensi Elit Desa Dalam Perencanan; 9. Kegagalan BPD Mengemban Mandat Demokrasi Desa
  • 19. • Sosialisasi & pembentukan Pokja / tim Perencanaan Desa • Penguatan Kapasitas Pokja/ tim Perencanaan Desa • Penyusunan Road Map (schedulle penys RPJMDesa • Identifikasi Kebutuhan Data Sekunder Desa • Sosialisasi Jadwal ke masing- masing Dusun Penggalian potensi aset desa dan assessment permasalahan dasar masyarakat (integrasi dari data sekunder dan primer • Pengelompok an Masalah • Skoring masalah • Perumusan issu strategis berbasis pengelompok kan Penyusunan Sejarah & legenda Desa • masalah • Visi – Misi Desa • Prioritas Kebijakan Desa • Program & Kegiatan Indikatif • Pembahasan dan penetapan Raperdes RPJMDesame njadi Perdes dan ditanda tangani Kepala Desa dan BPD Musdus Rancangan Akhir RPJMDesa •Rumusan issu prioritas berdasar potensi aset dan masalahak dasar •Visi & Misi •Arah Pemb •Arah Kebijakan Keuangan Desa •Tahapan & prioritas • Perdes RPJMDesa • Laporan Bupati melalui Camat Persiapan Musdes Perencanaan Musryawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sosialisasi
  • 21. 1. menggali aspirasi masyarakat 2. menampung aspirasi masyarakat 3. mengelola aspirasi masyarakat 4. menyalurkan aspirasi masyarakat 5. menyelenggarakan Musyawarah BPD 6. menyelenggarakan Musdes 7. membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama Kepala Desa 8. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 9. melakukan evaluasi LKPPD TUGAS BPD TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
  • 22. MUSYAWARAH DESA MUSYAWARAH ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA, DAN UNSUR MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENYEPAKATI HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PASAL 54 UU NO.6 TH 2014 TENTANG DESA PASAL 80 PP 43 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU 6 PERMENDES 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSDES
  • 23. HAL2 STRATEGIS YANG DIBAHAS DALAM MUSDES • PENATAAN DESA • PERENCANAAN DESA • KERJA SAMA DESA • RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA • PEMBENTUKAN BUM DESA • PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA • KEJADIAN LUAR BIASA. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 24. Biaya Penyelenggaraan Musdes APBDesa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 54 Ayat 4)
  • 25. 1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) 1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** 1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip 1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 1 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan* 1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 1 4 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) 1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 4 09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** 1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa 1 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
  • 26. KODE REKENING BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN UNIT VOLUME HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH 1 BIDANG PEMERINTAHAN DESA 1 4 Sub Bidang Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,Musrenbangdes/Pra- Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun 2020 Konsumsi Rapat 250 1 10.000 2.500.000 Spanduk (Opsional/Pilihan/Tidak Wajib) 1 1 150.000 150.000 ATK 1 1 200.000 200.000 Distribusi Undangan 1 1 75.000 75.000 Uang Sidang + Panitia non BPD 15 1 50.000 750.000 Penggandaan Bahan/Materi 1 1 100.000 100.000 Perlengkapan dan Kebersihan 1 1 100.000 100.000 Narasumber 3 1 500.000 1.500.000 Moderator 3 1 200.000 600.000 DLL disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa TOTAL 5.975.000 CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENYELENGGARAAN MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 27. Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKP DAERAH RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD RINCIAN APBD UU 25 2004 UU 6 TH 2014 D E S A D A E R A H RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes PERMENDAGRI 114 TH 2014 Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH
  • 28. T A H U N 2 0 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MUSRENBA NG DES **) Penyusunan RKP Desa **) PengUndng an PerDes APBDes Jadwal Penyusunan RKP Desa dan APBDES Mu Des *) Peny RKP Des: MUS BPD ****) RAPBDesa Evaluasi RAPBDes a o Pencermata n RPJM Desa o Evaluasi Pelaks RKP o Usulan utk RKP MUS BPD ***) Pembahasan & Penyepakatan Ranc Perdes RKP Desa Menyesuaikan waktu setelah penetapan KUA/PPAS KAB/KOT o Pencermatan RPJM Desa o Pencermatan hasil MuDes o Pemantapan usulan RKP & DU Catatan:  alur penyusunan RPJMDesa mengikuti alur umum perenc pembangunan desa.  jadwal pelaks penyusunan RPJMDesa disesuaikan dg wkt pelantikan Kades (Maks 4 bln setelah dilantik) Siklus Desa tahun ke II - VI
  • 29. TAHAP PENETAPAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN Tahap Penetapan. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa tersebut, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. Tahap Pengundangan. Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Tahap Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
  • 30. BEBERAPA ACUAN DALAM PEMBAHASAN RANPERDES APBDES 1. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES ADALAH KEWENANGAN DESA 2. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES MENUNJANG VISI DAN MISI KEPALA DESA 3. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES ADALAH PROGRAM/KEGIATAN RKPDES 4. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES ADALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERDES LAINNYA 5. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES ADALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM 6. PASTIKAN BAHWA HASIL(OUTPUT) PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES SEBANYAK – BANYAKNYA UNTUK KEPETINGAN MASYARAKAT(DAPAT DINIKMATI OLEH MASYARKAT)…….. BELANJA MODAL
  • 31. PERAN BPD DALAM PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA BPD berdasarkan tugas dan fungsinya mempunyai peranan penting dalam Penanganan Covid-19 di tingkat Desa. Adapun peran pentingnya antara lain sebagai berikut : a. Masyarakat melalui BPD dapat mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender dalam penanganan COVID-19 di desa; b. Bentuk transparansi pemerintah desa adalah dengan mengumumkan seluruh rencana langkah-langkah penanganan COVID-19 di desa, termasuk mempublikasikan data penerima BLT-Dana Desa melalui website desa, papan pengumuman di balai desa, atau di tempel di tempat-tempat strategis desa; c. BPD dapat melakukan inisiasi pembahasan perubahan APB Desa untuk penanganan COVID-19 melalui mekanisme formal Musyawarah Desa dengan mempertimbangkan protokol kesehatan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 32. TERIMA KASIH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA