Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan keuangan bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat, mencakup ketentuan peraturan terkait, mekanisme penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah.

1. BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
PELAPORAN KEUANGAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DISAMPAIKAN PADA ACARA
“SOSIALISASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA
BERBASIS KOMUNITAS DAN PEREMPUAN”

2. DASAR HUKUM
PMK NOMOR 190/05/2012
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN APBN
PMK No 173/05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No
168/05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran “bantuan Pemerintah”
Surat Menteri Keuangan
Nomor S-153/MK.05/2017

3. 1. PMK 214/PMK.05/2014 tentang Bagan Akun Standar :
Akun belanja untuk Kementerian Negara/Lembaga yang disediakan dalam pelaksanaan APBN terdiri dari :
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang;
c. Belanja Modal;
d. Belanja Bantuan Sosial.
2. Sesuai dengan undang-undang sektoral, beberapa Kementerian Negara/Lembaga mendapat penugasan untuk
melaksanakan kegiatan yang sifat dan karakteristik kegiatannya berupa bantuan kepada individu, kelompok
masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
3. Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, terdapat kendala bagi Kementerian Negara/Lembaga
mengingat kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai karakteristik seperti bantuan sosial namun tidak dapat
dikategorikan sebagai Belanja Bansos sedangkan untuk dilaksanakan dengan mekanisme yang ada terdapat kendala
terkait dengan rentang kendali atas pelaksanaan kegiatan yang dapat berakibat pada tata kelola keuangannya.
4. Kebutuhan peraturan untuk pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan amanat
undang-undang terkait pemberian bantuan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
dalam pelaksanaan APBN dan dalam rangka meningkatkan governance sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

4. PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN
PEMBAYARAN TAGIHAN YANG BERSUMBER DARI PENGGUNAAN PNBP
KERANGKA PENGATURAN
PMK NO 190/05/2012
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA
MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN UANG PERSEDIAAN DAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN LS
PENGUJIAN SPP DAN PENERBITAN SPM
PENERBITAN SP2D

5. MEKANISME PENGUJIAN SPP DAN
PENERTIBAN SPM
PP-SPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta
dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh PPK,
Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen
pendukungnya, maka PP-SPM menerbitkan/menandatangani SPM,
Dalam PP-SPM menolak/mengembalikan SPP karna dokumen
pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PP-SPM harus
menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian
tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimannya SPP,
Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penertiban
SPM dismpan oleh PP-SPM,
Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud menjadi bahan
pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal,
Khusus untuk penyampaian SPM LS dalam rangka pembayaran
jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, dilampiri dengan :
a. Surat asli jaminan uang muka
b. Surat bermaterai dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan
jaminan uang muka
c. Konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka
sesuai Perpres mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6. MEKANISME PENERTIBAN SP2D
SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D
Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh
PPSPM
KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat
KPPN tidak dapat menerbitkan SP2D apabila Satker belum mengirimkan :
- Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk pembayaran melalui SPM-LS kepada pihak ketiga; atau
- Daftar perubahan data pegawai beserta ADK
Penyelesaian SP2D dilakukan dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan
Dalam hal hasil penelitian dan pengujian tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan SPM beserta dokumen
pendukung secara tertulis
1
2
3
4
5
6

7. PENGALOKASIAN ANGGARAN

8. RENSTRA/RENJA
K/L
RKA-KL
BANTUAN
PEMERINTAH
Mengamanatkan
Pemerintah utk
memberikan bantuan
Kegiatan prioritas
nasional berupa
Bantuan Pemerintah
Kegiatan prioritas K/L
berupa Bantuan
Pemerintah
1. Pemberian Bantuan Pemerintah merupakan
bagian dari tusi satker/K/L;
2. Bantuan Pemerintah yang diberikan bukan
kegiatan yang menjadi tanggungjawab dan
seharusnya dilaksanakan sendiri oleh
satker/K/L

9. • PENYUSUNAN PEDUM, JUKNIS DAN
• PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

10. PEDOMAN UMUM
PETUNJUK TEKNIS
Ditetapkan PA
KPA
Petunjuk Teknis paling sedikit memuat:
a. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
b. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
c. Pemberi Bantuan Pemerintah;
d. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
e. Bentuk Bantuan Pemerintah;
f. Alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
g. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
h. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
i. Pertanggungj awaban Bantuan Pemerintah;
j. Ketentuan perpajakan; dan
k. Sanksi
Penetapan Penerima Bantuan
PPK
Seleksi
Surat
Keputusan
Disahkan KPA
Surat Keputusan paling sedikit memuat :
1. Identitas penerima bantuan;
2. Jumlah barang dan/ atau nilai uang;
3. Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam
bentuk uang.
Kriteria
sesuai juknis
Ditetapkan

11. PENYALURAN, PENCAIRAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PEMERINTAH

12. Bantuan Pemerintah Fisik (526112, 526113, dan
526114)
Bantuan Pemerintah Berkarakteristik Lainnya
(Uang) (526312)
a. Tercatat dalam Aplikasi Persediaan dan
menimbulkan “nilai aset lancar” pada Neraca
Neraca Unit Satuan Kerja,
b. Nilai masa manfaat aset lancar tersebut,
hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun,
c. Penyelesaian “aset lancar” melalui mekanisme
mekanisme HIBAH Barang Milik Negara
kepada Masyarakat atau Kelompok
Masyarakat
a. Tidak tercatat di dalam Aplikasi Persediaan,
dikarenakan langsung menjadi “beban aset”
pada Neraca Unit Satuan Kerja,
b. Tidak mempunyai nilai masa manfaat seperti
halnya “aset lancar”,
c. Perlakuan penyelesaian bantuan uang tidak
melalui mekanisme HIBAH
JENIS BANTUAN PEMERINTAH

13. Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat,
Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan, Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah
Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk :
1. Barang; atau
2. Uang
Bantuan Sarana/Prasarana dalam bentuk Barang
PPK Penyedia Barang
1 Penerima Bantuan
2
1. Pengadaan barang berpedoman
pada Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur
mengenai Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah;
2. PPK melakukan kontrak dengan
penyedia barang
Penyedia Barang dapat menyampaikan
barang langsung kepada Penerima atau
PPK yang menyampaikan kepada
Penerima.
Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang dilaksanakan secara
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS

14. MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK BARANG
Pencairan Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
2. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%.
Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
1. Pengajukan permohonan pembayaran Tahap I dengan dilampiri:
a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima
bantuan sarana/prasarana;
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan sarana/prasarana.
2. Pengajukan permohonan pembayaran Tahap I Idengan dilampiri:
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan;
b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani
oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan sarana/prasarana.
1. PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran Tahap I dan Tahap II sesuai dengan
Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan bukti penerimaan uang untuk
pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk
Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
3. PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II serta menerbitkan SPP
setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah,
PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki
dokumen permohonan
5. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Pembayaran Tahap I dilampiri:
1) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
dan disahkan oleh PPK.
b. Pembayaran Tahap II dilampiri:
1) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
dan disahkan oleh PPK;
2) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh
Ketua/Pimpinan penerima bantuan.

15. Mekanisme Penyaluran dalam bentuk Barang
PPK Penyedia Barang
1 Penerima Bantuan
2
1. Pengadaan barang berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah;
2. PPK melakukan kontrak dengan
penyedia barang
Penyedia Barang dapat menyampaikan barang
langsung kepada Penerima atau PPK yang
menyampaikan kepada Penerima.
Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening
Penyedia Barang melalui mekanisme LS

16. Diberikan dengan ketentuan :
1. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau
2. Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.
Dalam bentuk Uang
Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima
bantuan sarana/prasarana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan. Perjanjian Kerjasama minimal memuat :
1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli;
3. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/dibeli;
4. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
5. tata cara dan syarat penyaluran;
6. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi;
7. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
8. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
9. sanksi;
10. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
11. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

17. MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK BARANG DENGAN NILAI PER JENIS BARANG
BANTUAN DI BAWAH RP50.000.000,00 YANG DAPAT DILAKSANAKAN OLEH PENERIMA BANTUAN
Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
Penerima bantuan sarana/prasarana
dalam bentuk uang mengajukan
permohonan pencairan dana kepada
PPK dengan dilampiri:
1. perjanjian kerja sama yang telah
ditandatangani oleh penerima
bantuan; dan
2. kuitansi bukti penerimaan uang
yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan
1. PPK melakukan pengujian permohonan yang diajukan penerima bantuan sesuai
Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti
penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan
Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
3. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk
melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan
4. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:
a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan
PPK;
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima
bantuan dan disahkan oleh PPK.

18. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN KEPADA PPK
Penerima dana bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran dengan dilampiri:
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
c. foto/film barang yang dihasilkan/dibeli;
d. daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
e. surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
f. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan dan selanjutnya mengesahkan Berita
Acara Serah Terima apabila telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

19. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA adalah bantuan dalam bentuk
uang atau barang dan/atau jasa yang tidak termasuk dalam Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA diberikan kepada:
1. Perseorangan;
2. Kelompok Masyarakat;
3. Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah.
Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA kepada penerima
dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA
Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA kepada penerima
bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa. KPA menetapkan bantuan dalam bentuk uang
atau barang dan/atau jasa dengan memperhatikan sifat dan karakteristik bantuan

20. Mekanisme Penyaluran dalam bentuk Uang
1. Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang dapat dilakukan secara
sekaligus atau bertahap.
2. Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh Kuasa PA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan
kegiatan.
3. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang yang diberikan kepada
perseorangan dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan Surat Keputusan.
4. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat
dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap berdasarkan Surat Keputusan dan perjanjian
kerjasama antara penerima bantuan dengan PPK.
Perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. jumlah bantuan yang diberikan;
c. tata cara dan syarat penyaluran;
d. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
e. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
f. sanksi;
g. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
h. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

21. Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang
1. Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan
permohonan pencairan Tahap I dengan dilampiri:
a. perjanjian kerja sama yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan;
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan.
2. Pimpinan lembaga penerima bantuan
mengajukan permohonan pencairan Tahap II
dengan dilampiri:
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan;
b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan
yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan
penerima bantuan.
1. PPK melakukan pengujian permohonan sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah.
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan bukti penerimaan uang
untuk pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan
Petunjuk Teknis.
3. PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II serta menerbitkan
SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah.
4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi
dan memperbaiki dokumen permohonan.
5. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Pembayaran Tahap I dilampiri:
• perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
• kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
dan disahkan oleh PPK.
b. Pembayaran Tahap II dilampiri:
• kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
dan disahkan PPK;
• laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan
penerima bantuan.

22. KPA bertanggung jawab atas:
a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah; dan
c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah.
Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan
Pemerintah, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:
a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang
telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan penyaluran
Bantuan Pemerintah.

23. Arahan Menteri Keuangan dalam rangka pengendalian belanja K/L
(Surat nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017)
Memastikan K/L melaksanakan Belanja dengan efektif, efisien dan
optimal serta taat azas, untuk menjamin tercapainya program strategis
nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menjaga kredibilitas pelaksanaan APBN, dengan menjamin
ketepatan waktu belanja negara selaras dengan kecukupan
penerimaan dan ketersediaan kas Pemerintah

24. NO URAIAN BATAS MASUK KPPN BATAS MASUK BAG KEU
1 SPM-LS KONTRAKTUAL (BAST/BAPP s.d 31 Juli 2017) 8 September 2017 6 September 2017
2 SPM-LS KONTRAKTUAL (BAST/BAPP 1 s.d 31 Agustus 2017) 15 September 2017 12 September 2017
3 SPM-LS KONTRAKTUAL (BAST/BAPP 1 s.d 15 September 2017) 29 September 2017 22 September 2017
4 SPM-LS KONTRAKTUAL (BAST/BAPP 16 s.d 30 September 2017) 13 Oktober 2017 6 Oktober 2017
5 SPM-LS KONTRAKTUAL (BAST/BAPP 1 s.d 15 Oktober 2017) 27 Oktober 2017 20 Oktober 2017
6 SPM-LS KONTRAKTUAL (BAST/BAPP 16 s.d 31 Oktober 2017) 14 November 2017 7 November 2017
7 SPM-LS KONTRAKTUAL (BAST/BAPP 1 s.d 15 November 2017) 29 November 2017 22 November 2017
8 SPM-LS KONTRAKTUAL (BAST/BAPP 16 s.d 30 November 2017) 14 Desember 2017 6 Desember 2017
9 SPM-LS KONTRAKTUAL (BAST/BAPP 1 s.d 31 Desember 2017) 21 Desember 2017 13 Desember 2017
10 RDP Harian SPM >200 Juta (8 s.d 21 Desember 2017) 30 November 2017 24 November 2017
11 KARWAS (Tgl Kontrak s.d 30 November 2017) 5 Desember 2017 4 Desember 2017
12 Addendum/Perubahan Kontrak dengan Tgl 1 s.d 30 November 2017) 8 Desember 2017 4 Desember 2017
13 SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP isi 8 Desember 2017 30 November 2017
14 SPM-LS Honor & Vakasi Bulan Desember 2017 12 Desember 2017 4 Desember 2017
15 SPM-LS Honor PPNPN bulan Desember 2017 12 Desember 2017 4 Desember 2017
16 SPM-LS Non Kontraktual 19 Desember 2017 8 Desember 2017
17 SPM-PP (Pengembalian Pendapatan) 21 Desember 2017 180Desember 2017
BATAS-BATAS PENERIMAAN BERKAS SPP AKHIR TAHUN 2017

25. E
T R M
I
H
I
A
K A S