Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma

latsar cpns

  • Be the first to comment

Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma

  1. 1. Keprotokalan
  2. 2. PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL FASILITATOR M.Hoyin.R Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Provinsi Sumsel Palembang, 2019 Keprotokolan
  3. 3. Kode Etik Pembelajaran di Kelas Gembira Partisipasi Respon
  4. 4. h.hoyin@yahoo.co.id Hoyin_lubay Jl. Sultan Mansyur 386 RT.05 RW.02 Bukit Lama Palembang 0811789909 Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Prov Sumsel Rizmu
  5. 5. h.hoyin@yahoo.co.id Materi Keprotokalan Oleh
  6. 6. PENGERTIAN PROTOKOL DAN KEPROTOKOLAN MENGENAL ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI KONSEPSI DASAR KEPROTOKOLAN TANYA JAWAB
  7. 7. PENGERTIAN PROTOKOL  Anggapan awam/umum: Seseorang dengan pakaian lengkap yang sibuk mengatur suatu kegiatan/upacara Seseorang yang tampil di depan mike membawakan acara (MC) Seseorang yang bertugas melayani atau menerima tamu-tamu dalam suatu upacara Anggapan seperti ini perlu diluruskan
  8. 8. PENGERTIAN PROTOKOL (MENURUT KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA, W.J.S. POERWADARMINTA)  Protokol ialah: Surat-surat resmi yang memuat hasil-hasil perundingan/persetujuan Peraturan-peraturan upacara di Istana Kepala Negara Berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara
  9. 9. PENGERTIAN PROTOKOL (Oxford Dictionary) • A system of rules governing formal occasions, eg: meetings between governments, officials, etc: the protocol of diplomatic visits, a breach of protocol. Protocol demands that formal dress be worn on such occasions. (Susunan peraturan yang mengatur acara-acara formal, contoh pertemuan antar pemerintah, pejabat dan lain-lain, misalnya protokol dalam kunjungan diplomatik, pelanggaran keprotokolan. Protokol mengharuskan digunakannya pakaian formal dalam acara-acara resmi). • The first or original version of an agreement, in writing. (Versi pertama atau asli dari sebuah perjanjian, dalam writing).
  10. 10. ASAL MULA KATA PROTOKOL Bahasa Yunani Protos (yang pertama) Kolla (lem atau perekat) Protokollum Bahasa Latin Protocole Bahasa Perancis Lembaran pertama dari suatu gulungan papyrus Semua catatan dokumen negara yang bersifat nasional dan internasional Proses verbal: official minutes, agreement, treaty, seperti Protokol Jenewa, Protokol Paris dan Protokol Kyoto
  11. 11. PENGERTIAN PROTOKOL Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang, sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat” (UU No. 8 tahun 1987 tentang Protokol)
  12. 12. PENGERTIAN KEPROTOKOLAN Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. (UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan)
  13. 13. LANDASAN DAN SUMBER HUKUM KEPROTOKOLAN  PERSETUJUAN INTERNASIONAL  Konvensi Wina 1815, 1961 dan 1963  PERATURAN PERUNDANGAN  UU Nomor 8 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan  UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri  UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963  PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan  Keppres Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara  Permensesneg Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden RI  TRADISI, ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN SETEMPAT  AZAS TIMBAL BALIK (RESIPROSITAS)  LOGIKA UMUM (COMMON SENSE)
  14. 14. DEFINISI ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI • Acara Kenegaraan adalah Acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dalam melaksanakan acara tertentu. • Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya.
  15. 15. ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
  16. 16. PENJELASAN GAMBAR ACARA KENEGARAAN • Bersifat Kenegaraan. Pada Acara Kenegaraan mengenakan pakaian kebesaran. Kehadiran undangan tidak boleh diwakilkan. • Pembesar Upacara, harus dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden • Penyelenggaraannya diatur secara terpusat oleh Panitia Negara • Melaksanakan Acara Tertentu ACARA RESMI • Bersifat Resmi, dapat menggunakan Pakaian Sipil Harian atau pakaian lain yang telah ditentukan. Undangan dapat diwakilkan. • Dapat oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah • Penyelenggaraannya tidak oleh Panitia Negara namun oleh Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah • Melaksanakan tugas dan fungsi tertentu
  17. 17. TATA TEMPAT (PRESEANCE)  Adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;  Mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas.
  18. 18. ATURAN DASAR TATA TEMPAT 1. Orang yang berhak mendapat tata urutan pertama/paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan/mendahului.
  19. 19. ATURAN DASAR TATA TEMPAT 2. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama, dianggap lebih tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. 3. Jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. 4. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat paling tengah, dan di tempat sebelah kanan luar.
  20. 20. Persembahan tarian pada Acara Peresmian dan Groundbreaking Proyek-Proyek MP3EI Kaltim di Balikpapan, tanggal 24 Oktober 2012. (Foto: Anung/Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres)
  21. 21. ATURAN DASAR TATA TEMPAT 5. Apabila naik kendaraan, orang yang mendapat tata urutan paling utama di pesawat terbang naik paling akhir dan turun paling dahulu.
  22. 22. ATURAN DASAR TATA TEMPAT 6. Dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.
  23. 23. PEDOMAN TATA TEMPAT a. Urutan Tata Tempat di Pusat: 1) Presiden RI 2) Wakil Presiden RI 3) Mantan Presiden & Mantan Wakil Presiden RI 4) Ketua Lembaga Negara (Ketua MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY) 5) Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan 6) Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional. 8
  24. 24. 7) Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, Gubernur BI, Ketua Badan Penyelenggara Pemilu, Wakil Ketua BPK, MA, MK dan KY. 8) Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Anggota DPR- RI, dan Anggota DPD-RI, serta Dubes LBBP-RI. 9) Kepala Staf TNI AD, AL dan AU TNI 10) Pemimpin Parpol yang memiliki wakil di DPR-RI 11) Anggota BPK, Ketua Muda dan Hakim Agung MA, Hakim MK, dan Anggota KY Republik Indonesia. 12) Pemimpin LN yang ditetapkan sebagai PN, Pemimpin LN lainnya yang ditetapkan dg UU, DGS dan Deputi Gubernur BI, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilu. 9
  25. 25. 13) Gubernur Kepala Daerah. 14) Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Tertentu 15) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf AD, AL, dan AU TNI, Wakil Kapolri, Wakil Jakgung, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Pejabat Eselon I atau yang disetarakan. 16) Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota; dan 17) Pimpinan tertinggi representasi organiasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan Masyarakat. 10
  26. 26. b. Urutan Tata Tempat di Provinsi: 1) Gubernur; 2) Wakil Gubernur; 3) Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur; 4) Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya; 5) Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di daerah; 6) Wakil Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya; 7) Sekretaris Daerah, Panglima/Komandan Tertinggi TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi semua badan peradilan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi. 11
  27. 27. b. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Provinsi: 8) Pemimpin Parpol di Provinsi yang memiliki wakil di DPRD Provinsi; 9) Anggota DPRD Provinsi atau nama lainnya, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Anggota Majelis Rakyat Papua; 10) Bupati/Walikota; 11) Kepala Kantor Perwakilan BPK di daerah, Kepala Kantor Perwakilan BI di daerah, Ketua KPUD; 12) Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Provinsi; 13) Ketua DPRD Kabupaten/Kota; 11
  28. 28. b. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Provinsi: 14) Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota; 15) Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 16) Asisten Sekda Provinsi, Kepala Dinas Tingkat Provinsi, Kepala Kantor Instansi Vertikal di Provinsi, Kepala Badan Provinsi, dan Pejabat Eselon II; dan 17) Kepala Bagian Pemerintah Daerah Provinsi dan Pejabat Eselon III. 11
  29. 29. c. Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota: 1) Bupati/Walikota; 2) Wakil Bupati/Walikota; 3) Mantan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; 4) Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya; 5) Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya; 6) Sekretaris Daerah, Komandan Tertinggi TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Negeri semua badan peradilan, dan Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota; 11
  30. 30. c. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota: 7) Pemimpin Parpol di Provinsi yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten/Kota; 8) Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya; 9) Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota; 10) Asisten Sekda Kabupaten/Kota, Kepala Badan Tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pejabat Eselon II, Kepala Kantor Perwakilan BI di Tingkat Kabupaten, Ketua KPU Kabupaten/Kota; 11
  31. 31. c. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota: 11) Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Tertinggi TNI semua angkatan di kecamatan, dan Kepala Kepolisian di kecamatan; 12) Kepala Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Camat, dan Pejabat Eselon III; 13) Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Pejabat Eselon IV. d. Istri / suami yg mendampingi Pejabat Negara/ Pemerintah atau Tokoh Masyarakat ttt mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat pejabat tsb 11
  32. 32. e. Dlm hal Pejabat Negara/Pemerintah atau Tokoh Masyarakat ttt berhalangan hadir pd suatu acara, maka tempatnya tidak diisi oleh Pejabat yg mewakili (Pejabat yg mewakili mendapat tempat sesuai dg jabatan yang dipangkunya) f. Dalam hal Pejabat Negara/Pemerintahan memangku jabatan lebih dari satu yang berbeda tingkatannya, maka tata tempatnya berdasarkan urutan yang lebih dahulu g. Mantan Pejabat Negara/Pemerintah mendapat tempat setingkat lebih rendah dari jabatan yg pernah dipangku sebelumnya 12
  33. 33. 13 h. Acara resmi yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan dilaksanakan di daerah, maka Menteri/ Pimpinan LPNK yang bertindak sebagai tuan rumah acara. Sedangkan tuan rumah daerah adalah Gubernur atau Bupati/Walikota. i. Pendamping Presiden RI atau Wakil Presiden RI pada saat menghadiri acara resmi di daerah : - Bila penyelenggaranya adalah instansi pusat, maka Menteri/Pimpinan LPNK yang mendampingi - Bila penyelenggaranya adalah daerah, maka Gubernur atau Bupati/Walikota yang bersang- kutan yang mendampingi
  34. 34. 14 3. Contoh Pengaturan Tata Tempat a. Berdiri - Bila berjabat tangan : P 5 4 3 2 1 M 1 2 3 4 5 - Bila tidak berjabat tangan : 5 3 1 2 4 4 2 1 3 P = Presiden 1 = Presiden M = Masyarakat
  35. 35. 15 b. Duduk - Dalam rapat (meja bentuk U): 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 1 2 4 - Meja Bulat : 1 = Pemimpin Rapat 1 67 5 4 3 2
  36. 36. 16 - Dalam pertemuan / tatap muka (theater): 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 4 2 1 3 1 = Presiden
  37. 37. LAYOUT TEMPAT ACARA PERESMIAN Berhadapan : Satu Arah : Kursi Utama/Main Seat Kursi Menteri/ Rombongan Resmi Presiden Kursi Perangkat Kursi Muspida Daerah Meja Prasasti Podium Para Undangan lainnya Tombol Sirine 17
  38. 38. LAYOUT TEMPAT ACARA PELANTIKAN PEJABAT NEGARA/PEMERINTAH Presiden RI Para Pejabat yang dilantik Para istri pejabat 18 Wakil Presiden RI Para Pimp Lembaga Negara, Menteri, Ka. LPND/Eselon I Undangan lain Perangkat Kepresidenan Rohaniwan
  39. 39. LAYOUT TEMPAT ACARA JAMUAN SANTAP MALAM KENEGARAAN Kursi Utama/Main Seat Para Ka. Lembaga Negara, Menteri dan Romb. Resmi Tamu Negara Undangan lain 19
  40. 40. KESIMPULAN Aturan Dasar Tata tempat yang telah kita bahas bersama tersebut pada dasarnya mengandung esensi bahwa tata tempat (preseance) mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas.
  41. 41. TATA UPACARA JENIS UPACARA PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA PAKAIAN UPACARA Aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi (Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 2010)
  42. 42. JENIS UPACARA UPACARA BENDERA • Kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, seperti HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Kebagkitan Nasional, Hari Pahlawan dll. BUKAN UPACARA BENDERA • Kegiatan yang memerlukan pengaturan protokol seperti antara lain penerimaan tamu-tamu Presiden, credentials, penganugerahan tanda kehormatan, peresmian pembukaan munas/rakernas, dll.
  43. 43. Penerimaan Tamara Penyelenggaraan Upacara lainnya: hari besar nas, credentials dll. Penyelenggaraan Resepsi/Jamuan Pengaturan rapat/sidang /konferensi Perjalanan ke daerah/LN
  44. 44. PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA •Apa, siapa yang harus berbuat apa, dimana (tempat), bilamana (waktu) •Bagaimana tata caranya Perencanaan Upacara •Menyusun acara, tata ruang, pengaturan tempat, membuat rencana upacara, menetapkan jenis pakaian •Pengecekan kelengkapan dan perlengkapan upacara Persiapan Upacara •Pembukaan •Acara Pokok •Penutup Pelaksanaan Upacara
  45. 45. PAKAIAN UPACARA No Pejabat Sipil (Pria/Wanita) TNI/POLRI Wanita (istri pejabat) Acara 1. PSDH/PSN PDU 2 Pakaian Nasional PSDH: Jamuan resepsi/santap resmi atau kenegaraan PSN: Acara resmi/kenegaraan di luar negeri 2. PSL PDU 1 dan 3 Pakaian Nasional Upacara resmi/kenegaraan, bepergian resmi ke LN, upacara pelantikan pejabat tertentu 3. PSR PDU 4 Bebas Rapi Upacara selain upacara kenegaraan, seperti menerima tamu LN, upacara pelantikan 4. PSH PDH Bebas Rapi Bekerja sehari-hari dan keperluan umum lainnya, spt: upacara peresmian proyek dll 5. Batik Batik Batik Acara resmi/tidak resmi di luar jam kerja atau acara lainnya
  46. 46. TATA PENGHORMATAN DALAM KEPROTOKOLAN
  47. 47. DASAR • Pasal 31 UU No. 9 Tahun 2010, “Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu mendapat penghormatan. • Yang dimaksud dengan penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya dan martabatnya adalah sikap perlakuan yang bersifat protokol yang harus diberikan kepada seseorang dalam acara kenegaraan atau acara resmi sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
  48. 48. DEFINISI TATA PENGHORMATAN (MENURUT PASAL 1 AYAT 8 PP NO. 62 TAHUN 1990) • Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi: Pejabat Negara Pejabat Pemerintah Tokoh Masyarakat • Acara Kenegaraan • Acara Resmi • Acara Kenegaraan • Acara Resmi • Acara Kenegaraan • Acara Resmi
  49. 49. BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN • Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk preseance • Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk rotation Rotation Urutan Sambutan Jajar kehormatan Naik kendaraan Kedatangan dan kepulangan
  50. 50. LANJUTAN BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN • Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan • Penghormatan terhadap sesorang dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih • Penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya • Penghormatan Jenazah
  51. 51. PENGHORMATAN TERHADAP LAMBANG-LAMBANG KEHORMATAN NKRI
  52. 52. PENGHORMATAN TERHADAP LAMBANG NEGARA Penggunaan Lambang Negara sbg cap atau materai Penggunaan Lambang Negara sbg Lencana Penggunaan Lambang Negara sbg Perisai Penggunaan Lambang Negara di Luar Negeri
  53. 53. PENGHORMATAN TERHADAP BENDERA KEBANGSAAN Ukuran Penaikan dan Penurunan Pengibaran bersama Bendera Kebangsaan Asing Tempat Pengibaran Bendera Kebangsaan bersama Bendera Organisasi Waktu Pengibaran Sebagai Penutup Jenazah Bendera Kebangsaan Asing di Indonesia
  54. 54. Kedudukan dan Perlakuan terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI Ukuran dan Tata Cara Pemasangan Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI

×