Pendampingan Pokja Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam rangka Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2015

1. Pendampingan Pokja Provinsi,
Kabupaten dan Kota
dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Disampaikan oleh
KETUA PIU TEKNIS PROGRAM PPSP
Tanggal 11 Maret 2015
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. OUTLINE
1. Hirarki Penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) menurut Perpres
No. 185/2014
2. Progres Pelaksanaan PPSP 2014
4. Kab/Kota Peserta PPSP 2015 dan Alokasi Fasilitator Sanitasi (PF dan CF)
5. Gambaran Output PPSP 2015 tingkat Provinsi
6. Dukungan dari Kementerian PU PR dalam Pengelolaan PPSP 2015

3. HIRARKI PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KAB/KOTA
MENURUT PERPRES NO. 185/2014
Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota
(SSK)
(Pasal 9 ayat 1.b)
Kabupaten/Kota perlu memiliki dokumen perencanaan sanitasi yang
disebut sebagai Strtategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
SSK disusun oleh Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi) Kabupaten/Kota
atau Pokja dengan nama lain
Pokja Sanitasi Provinsi melaksanakan tugas dalam lingkup Provinsi
sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur  Advokasi, Fasilitasi,
Koordinasi, Sinkronisasi
Kebijakan dan
Strategi
Nasional
Pengembangan
Air Minum dan
Sanitasi
(pasal 7 ayat 1)
Peta Jalan (Road Map)
Sanitasi Nasional
(pasal 7 ayat 3)
Peta Jalan (Road Map)
Sanitasi Provinsi
(pasal 8 ayat 1)
Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK)
(Pasal 9 ayat 1.b)
Perpres No.
185/2014
Percepatan
Penyediaan Air
Minum dan
Sanitasi
Implementasi
(pasal 10 dan 11)

4. PROGRES PELAKSANAAN PPSP 2014
Dokumen PPSP 2014 Belum Selesai
Provinsi BPS SSK MPS
Provinsi Sumatera Utara 2 9
Provinsi Riau 2 4 1
Provinsi Bengkulu 1 1
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung 1
Provinsi Kepulauan Riau 2 2
Provinsi Banten 1 2
Provinsi Jawa Barat 1 1 1
Provinsi Kalimantan Tengah 3
Provinsi Sulawesi Utara 4
Provinsi Sulawesi Tenggara 2 3
Provinsi Sulawesi Tengah 1
Provinsi Gorontalo 1
Provinsi Maluku 4
Provinsi Maluku Utara 3 3
Provinsi Papua 1 3
Provinsi Papua Barat 3 3
0
20
40
60
80
100
120
140
BPS SSK MPS
Kab/Kota
Progres PPSP 2014
Dok. Tidak
Lengkap
(65 Kab/Kota)
Dok. Lengkap
(254 Kab/Kota)
BPS SSK MPS
Dok Lengkap 82 54 118
Dok Tidak Lengkap 16 44 5
Total 98 98 123

5. 31
18
55
13
1
20
12
0
20
26
35
23
0
10
20
30
40
50
60
BPS SSK MPS
Kab/Kota Kualitas Dokumen PPSP 2014
Baik Sekali
Baik
Cukup
Kurang
Penilaian Kualitas Dokumen didasarkan pada hasil QA Provinsi, dengan kriteria:
90-100 : Baik Sekali
80-90 : Baik
65-80 : Cukup
<65 : Kurang
PROGRES PELAKSANAAN PPSP 2014

6. IMPLEMENTASI PROGRAM PPSP 2014
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2012 2013 2014
Rp. (dalam milliar)
Kebutuhan Pembiayaan Sanitasi Dok. MPS
Kebutuhan
Pembiayaan
dalam MPS
Realisasi APBN
Biaya (Milliar Rp) 2012 2013 2014
Kebutuhan Pembiayaan
dalam MPS *)
49 846 2865
Realisasi APBN 199 270 473
*) Kebutuhan pembiayaan didasarkan pada data Dokumen MPS 206 Kab/Kota dari total 509 Kab/Kota
Rendahnya realisasi APBN disebabkan antara lain oleh:
1. Belum terpenuhinya Readiness Criteria
2. Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam lingkup kegiatan yang dapat dibiayai oleh APBN

7. KAB/KOTA PESERTA PPSP 2015
219 Kab/Kota  32 Provinsi
Penyusunan MPS
98 Kab/Kota
Penyusunan BPS-SSK
21 Kab/Kota
Updating SSK
100 Kab/Kota

8. Peserta PPSP 2015
No Provinsi
Kabupaten Kota
PF CF
MPS
BPS-
SSK
Update SSK Jumlah
1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 9 9 2 9
2 Sumatera Utara 13 1 1 15 3 15
3 Sumatera Barat 1 0 9 10 2 10
4 Riau 5 4 0 9 2 9
5 Jambi 1 0 0 1 1 1
6 Sumatera Selatan 2 1 6 9 2 9
7 Bengkulu 2 0 2 4 2 4
8 Lampung 4 1 2 7 2 7
9 Kepulauan Bangka Belitung 1 0 0 1 1 1
10 Kepulauan Riau 4 0 0 4 2 4
11 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0
12 Jawa Barat 1 0 9 10 2 10
KAB/KOTA PESERTA PPSP 2015

9. Peserta PPSP 2015
No Provinsi
Kabupaten Kota
PF CF
MPS
BPS-
SSK
Update SSK Jumlah
13 Jawa Tengah 0 0 19 19 3 19
14 D I Yogyakarta 0 0 5 5 2 5
15 Jawa Timur 0 0 11 11 2 11
16 Banten 2 0 3 5 1 5
17 Bali 0 0 4 4 1 4
18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0
19 Nusa Tenggara Timur 5 5 0 10 2 10
20 Kalimantan Barat 0 0 4 4 2 4
21 Kalimantan Tengah 7 3 0 10 3 10
22 Kalimantan Selatan 0 0 4 4 1 4
23 Kalimantan Timur 1 1 4 6 2 6
24 Kalimantan Utara 0 0 1 1 1 1
KAB/KOTA PESERTA PPSP 2015

10. Peserta PPSP 2015
No Provinsi
Kabupaten Kota
PF CF
MPS
BPS-
SSK
Update SSK Jumlah
25 Sulawesi Utara 4 0 0 4 1 4
26 Sulawesi Tengah 11 1 0 12 3 12
27 Sulawesi Selatan 7 0 4 11 3 11
28 Sulawesi Tenggara 7 1 2 10 3 10
29 Gorontalo 2 0 0 2 1 2
30 Sulawesi Barat 0 0 1 1 1 1
31 Maluku 8 0 0 8 2 8
32 Maluku Utara 4 0 0 4 2 4
33 Papua Barat 3 2 0 5 2 5
34 Papua 3 1 0 4 2 4
JUMLAH 98 21 100 219 61 219
KAB/KOTA PESERTA PPSP 2015

11. Pokja AMPL
Nasional
RINGKASAN POLA PENDAMPINGAN KEGIATAN PPSP
Pokja Provinsi
Provincial
Fasilitator (PF)
City Fasilitator
(CF)
Pokja Kab/Kota
BPS, SSK, MPS, SSK
Pemutakhiran
Rangkuman:
• Kondisi Eksisting
• Permasalahan
• Strategi
• Usulan Program &
Kegiatan Prioritas
Advokasi
Fasilitasi
Koordinasi
Sinkronisasi
Advokasi
Fasilitasi
Koordinasi, Monev
Sinkronisasi Output
Output
PMU/PIU
USDP 2 Konsultan
Pendampingan
PIU T

12. LINGKUP KEGIATAN PENDAMPINGAN PPSP
OLEH POKJA PROVINSI
1. Memberikan advokasi pentingnya sanitasi dan program PPSP kepada
Bupati/Walikota dan pihak terkait sanitasi di Kab/Kota
2. Fasilitasi pelatihan EHRA kepada Pokja Kab/Kota
3. Penilaian (Quality Assurance) terhadap dokumen yang disusun Pokja Kab/Kota
4. Koordinasi/pembahasan progres dan permasalahan PPSP secara berkala
5. Monev progres PPSP melalui Nawasis
6. Sinkronisasi usulan-usulan program/kegiatan sanitasi dari Pokja Kota/Kab dan
memfasilitasi pemrosesan usulan Kab/Kota yang didanai APBD Prov dan APBN

13. GAMBARAN OUTPUT PPSP 2015 TINGKAT PROVINSI
APBD
Kab/Kota
APBD
Prov
APBN Swasta Masy Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20
KOMPONEN AIR LIMBAH -
1 KAB.AA
Kawasan/
KAPET
2 KAB.BB
3 KAB.CC
Kawasan/
KAPET
KAB.DD
KOMPONEN PERSAMPAHAN
1 KAB.AA
Kawasan/
KAPET
2 KAB.BB -
3 KAB.CC -
KAB DD -
TOTAL
No
Program/Kegiatan / Output /
Paket
Lokasi
Kab/Kota
Jumlah
penduduk
terlayani, KK
Satuan Volume Biaya
Sumber Pendanaan
Dukungan
KSN
Readiness
Criteria
(Siap/Akan
Siap…….)
Perlu
Sinkroni-sasi
dengan …..
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI TAHUNAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI : ........................ TAHUN ................................

14. GAMBARAN OUTPUT PPSP 2015 TINGKAT PROVINSI
USULAN KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI : ........................ TAHUN ................................
2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
APBD
Kab/Kota
APBD
Prov
APBN Swasta Masyarakat Jumlah
1 Air Limbah
2
3
4 Persampahan
5
6
TAHUN,Rpjuta SUMBERPENDANAAN,Rpjuta
No
KABUPATEN/
KOTA
Komponen

15. DUKUNGAN KEMEN. PU-PR DALAM PPSP 2015
1. Penyediaan Pedoman PPSP
2. Penyediaan Tenaga Pendamping (PF&CF)
PF : 1-3 orang per Provinsi
CF : 1 orang per Kab/Kota
3. Pelatihan Tenaga Pendamping (PF&CF) untuk Penyusunan Dokumen BPS,SSK, MPS, SSK
Pemutakhiran
4. Pelatihan Penyusunan Dokumen BPS,SSK,MPS, SSK Pemutakhiran bagi Pokja Provinsi dan Pokja
Kab/Kota
5. Kontribusi sebagian biaya untuk Penjaminan Kualitas Dokumen BPS,SSK,MPS, Pemutakhiran SSK
6. Workshop Nasional Progres dan Finalisasi Dokumen SSK
7. Pembangunan Infrastruktur Sanitasi yang Memenuhi Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) dan
Fasilitasi Kegiatan Non Konstruksi (Jambore Sanitasi, Fasilitasi Perda Sanitasi, Bantuan Teknis)
8. Pendampingan Pengelolaan PPSP secara Nasional

16. TERIMA KASIH
____________________________________________