1. Mekanisme Pelaksanaan APB Kampung,
Penata-usahaan, dan Pertanggungjawaban
Serial : Pengelolaan Keuangan Desa
Kemendesa RI 1
2. 2
Lahir
di Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi
Tanggal 08 Desember 1976
Alamat :
Jl. Swakarya Blok D No 112 Komplek Mutiara Permai RT 04 / 04
Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru
HP. 0812 768 4850
Email : dhonie_osmond2011@yahoo.com
Pendidikan :
S2 – Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan
Institut Pertanian Bogor (IPB – Bogor)
Pengalaman Kerja :
Pendamping Desa – Program Pemberdayaan Desa PPD (2005-2009)
Koordinator Daerah – Program Pemberdayaan Desa PPD (2010 – 2014)
Tenaga Ahli Kelembagaan pada
Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Riau (2007 – 2011)
9. 9
• Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung
(PKPKK) adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan kampung, memiliki wewenang :
• Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;
• Menetapkan PTPKK;
• Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan kampung;
• Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan
dalam APBKampung; dan
• Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban
Tugas Pokok & Fungsi
10. 10
• menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana;
• memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan
kegiatan dan penarikan dana;
• mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
• Mengawasi penyusunan laporan keuangan dan kinerja
atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
11. 11
• Sekretaris Desa yang disebut dengan Kerani, adalah bertindak
selaku koordinator pelaksanaan keuangan Kampung :
• Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBKampung;
• Menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang
APBKampung, perubahan APBKampung dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung;
• Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBKampung;
• Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBKampung; dan
• Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBKampung.
12. 12
• Bendahara Desa yang disebut dengan Bendahara Kampung,
adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi
urusan administrasi keuangan untuk menata-usahakan
keuangan Kampung. Bendahara mempunyai tugas :
a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayarkan,
b. Menata-usahakan; dan
c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
kampung; dan pengeluaran pendapatan kampung dalam
rangka pelaksanaan APBKampung
• Bendahara Kampung wajib memungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan
APBkam, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan
dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. 13
• Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung
(PTPKK) adalah Unsur Perangkat Kampung yang
membantu Penghulu untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan kampung, PTPKK berasal dari
unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:
• Kerani
• Juru Tulis; dan
• Bendahara
14. 14
Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintah Kampung
Penghulu
Kaur
TU
Kaur
Keuangan
Kaur
Perenc.
Jurtul I Jurtul I Jurtul
Kerani
Kepala
Dusun
15. 15
• Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah
Tim yang ditetapkan oleh Penghulu dengan surat
Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung
dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa kampung
Bendahara
(Kaur Keuangan)
Kasi / Jurtul
(PK)
Kasi / Jurtul
(PK)
Kasi / Jurtul
(PK)
Struktur PTPKK
Diangkat berdasarkan SK Penghulu Kampung
Kerani
16. 16
• Tim Pelaksana Kegiatan yang disingkat TPK adalah
Pihak yang ditetapkan oleh Penghulu dengan surat
Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung
dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa kampung,
mengerjakan pekerjaan dalam kegiatan/proyek
pembangunan kampung
17. Penyaluran Dana
RKUN
RKUD
• Pagu Anggaran
DD setiap Desa
• Perda / Perbup
• Petunjuk dan
Operasional
Keg
RKD
Perkam :
•RPJM Kam
•RKP Kam
•APB Kam
Kas Desa
P.K.
• Dokumen SPP
• Dokumen RAB
• Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja
• Bukti / Nota Belanja
Bendahara Wajib membuat
BUKU BANTU BANK
setiap Tutup Buku Akhir Bulan
membuat
BUKU BANTU PAJAK
membuat
BUKU KAS UMUM
17
Zona
Perencanaan
Zona
Pelaksanaann
: Aliran Dana
: Aliran Berkas Dokumen
18. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM Siskeudes
1. BUKU KAS UMUM Buku Kas Umum_Bantu Bank&Pajak.xls /
sheet-Buku Kas Umum
Ada
2. BUKU BANTU BANK Buku Kas Umum_Bantu Bank&Pajak.xls /
sheet-Buku Kas Bantu Bank Desa
Ada
3. BUKU BANTU PAJAK Buku Kas Umum_Bantu Bank&Pajak.xls /
sheet-Buku Kas Pembantu Pajak
Ada
4. BUKU RINCIAN
PENDAPATAN
-- Ada
5. BUKU RINCIAN
PEMBIAYAAN
-- Ada
SLIP / KWITANSI --- Ada
18
Dokumen yang dilengkapi :
19. Tahapan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan
1) Membentuk dan Menetapkan Pelaksana
Kegiatan dalam SK Penghulu Kampung
2) Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja
Pelaksanaan Kegiatan
3) Sosialisasi Kegiatan Pembangunan di Tingkat
Desa melalui Media Informasi
4) Pembekalan terhadap Pelaksana Kegiatan (PK)
5) Penyiapan Dokumen Adminitrasi Kegiatan
Pembangunan Desa
6) Pengadaan Tenaga Kerja
7) Pengadaan Barang & Jasa (sesuai ketentuan)
19
20. Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
6 Rencana Kerja Kegiatan
Desa
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-1
Tidak Ada
7 Ceklist Materi Kegiatan
Pembangunan Desa
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-2
Tidak Ada
8 Ceklist Materi Pembekalan
Pelaksana Pembangunan
Desa
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-3
Tidak Ada
9 Ceklist Dokumen
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Desa
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-4
Tidak Ada
10 SK Pelaksana Kegiatan Tidak Ada Tidak Ada
11 Pengadaan Tenaga Kerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-5&6
Tidak Ada
20
22. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEUDES
12 Surat Pengajuan Panjar Kegiatan -- Ada
13 SPP & dokumen pendukung SPP dan Dokumen Pendukung / hal 2 Ada
14 RAB & dokumen Pendukung SPP dan Dokumen Pendukung / hal 1 Ada
15 Form Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja
SPP dan Dokumen Pendukung / hal 3 Ada
16 Register SPP Ada
17 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN Buku Kas Umum_Bantu
Bank&Pajak.xls / sheet-BUKU KAS
PEMBANTU KEGIATAN
Ada
Nota Bukti Belanja Asli dilampirkan Tidak ada
22
Catatan
• Bendahara boleh memilih mekanisme pencairan yang memungkinkan sesuai kondisi keuangan (panjar atau tanpa panjar)
• Syarat, Ketentuan dan Kelengkapan dokumen menyesuaikan dengan mekanisme yang dipilih
• Mengikuti/menggunakan Format yang disediakan oleh SISKEUDES (bila menggunakan aplikasi SISKEUDES)
Dokumen yang dilengkapi :
23. Pengadaan Barang & Jasa
di Kampung
23
Dasar Hukum :
• Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Pemotongan/Pemungutan Dan
Penyetoran Pajak Yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan
Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
• Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2016 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada kampung di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Siak
24. Prinsip
Peraturan Kepala LKPP No 13/2013 Pasal 4 :
Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara
partisipatif dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan
dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan
melibatkan PARTISIFASI MASYARAKAT setempat, untuk memperluas
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.
Peraturan Bupati Siak No. ..... / 2015 Pasal 4 :
• Efisien
• Efektif
• Transparan
• Pemberdayaan Masyarakat
• Gotong-royong
• Akuntabel
24
25. Peraturan Bupati Siak No. ..... / 2015 Pasal 4 :
Efektif
Transparan
Akuntabel
Gotong
royong
Pemberdayaan
Masyarakat
EfisienSesuai dengan aturan dan
ketentuan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.
Mencapai hasil dan sasaran
dengan kualitas yang
maksimum
Sesuai dengan
kebutuhan dan
sasaran
Akses informasi mudah
didapat oleh masyarakat
Arena pembelajaran
bagi masyarakat
Mendorong
Swadaya masyarakat
25
26. Jenis Pengadaan Barang & Jasa
Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola
Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia
Barang/Jasa
1
2
26
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-
s/d Rp.200.000.000,-
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,-
28. Ketentuan Umum
• dilaksanakan secara swakelola oleh TPK yang ditetapkan oleh
Penghulu dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah
Kampung dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung, yang
susunan keanggotaan:
• Ketua;
• Sekretaris; dan
• Anggota;
• Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan,
pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan
pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
• Khusus untuk untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu
pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau
peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 6
28
29. Persiapan Swakelola
Step 1
Jadwal pelaksanaan pekerjaan
Step 4
Spesifikasi teknis
(apabila diperlukan)
Step 3
Gambar rencana kerja
(untuk pekerjaan konstruksi kerja,
kebutuhan bahan, dan peralatan
Step 5
Perkiraan biaya
(Rencana Anggaran Biaya/RAB)
Step 2
Rencana penggunaan
tenaga kerja, kebutuhan
bahan, dan peralatan
Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 7
29
30. Pelaksanaan Swakelola
• dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui swakelola;
• Barang/jasa (bahan/material) untuk mendukung kegiatan
swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya,
dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh
TPK;
• Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
- ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan
pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau
mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
- dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait
dan/atau
- dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor);
Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 8
30
32. Ketentuan Umum
• Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa untuk
memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka
mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi
kebutuhan barang/jasa secara langsung di Kampung.
• Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi
persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk
tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
• Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu
menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan
Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 9
32
33. Tahapan Persiapan Swakelola
Step 1
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
berdasarkan data harga pasar
setempat atau harga pasar terdekat
dari kampung tersebut.
Step 3
Spesifikasi teknis barang/jasa
(apabila diperlukan); dan
Step 2
Dalam penyusunan RAB dapat
memperhitungkan ongkos kirim
atau ongkos pengambilan atas
barang/jasa yang akan diadakan.
Step 4
Khusus untuk pekerjaan
konstruksi, disertai
gambar rencana kerja
(apabila diperlukan).
Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 10
33
34. Tahap Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)
• TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa.
• Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan
tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa
penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
• TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
• Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa
nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama
TPK
34
35. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp50.000.000, - Rp200.000.000
• TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa.
• TPK mengirim Permintaan Surat Penawaran secara tertulis dari
Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa
(rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan
satuan).
• Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Surat Penawaran tertulis
yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang
lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
• TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
• Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa
nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
35
36. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000
1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara
tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda
dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa
atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan
spesifikasi teknis barang/jasa.
2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis
yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau
ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa
terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan
penawaran.
36
37. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000
4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka
dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar)
secara bersamaan.
b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka
TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-
menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang
memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka
TPK membatalkan proses pengadaan.
37
38. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000
5) Apabila spesifikasi teknis tidak dipenuhi (angka 4 huruf c), maka TPK
melaksanakan kembali proses pengadaan.
6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4)
huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih
murah.
7) Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Perjanjian
antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-
kurangnya:
• tanggal dan tempat dibuatnya
surat perjanjian;
• para pihak;
• ruang lingkup pekerjaan;
• nilai pekerjaan;
• hak dan kewajiban para pihak;
• jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan;
• ketentuan keadaan kahar; dan
• sanksi.
38
39. Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan
1. Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis
kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan
ruang lingkup pekerjaan yang meliputi :
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
b. mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
d. melaksanakan pekerjaan tambah
2. (Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan (Point 1), TPK
melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
3. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian
yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai
pekerjaan yang disepakati.
39
40. NO JENIS DOKUMEN FILE FORMAT FORM : SISKEU
18 Surat Permintaan Surat Penawaran
Kepada Penyedia
lampiran pengadaan barang dan jasa.DOC / hal 3 Tidak Ada
19 Surat Penawaran dari Penyedia lampiran pengadaan barang dan jasa.DOC / hal 4 Tidak Ada
20 Berita Acara Negosiasi lampiran pengadaan barang dan jasa.DOC / hal 5 Tidak Ada
21 Ceklist Dokumen Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-4 Tidak Ada
22 Pendataan Kebutuhan Tenaga Kerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-5 Tidak Ada
23 Daftar Calon Tenaga Kerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-6 Tidak Ada
24 Daftar Hadir dan Insentif Pekerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-7 Tidak Ada
25 Daftar Perhitungan HOK dan
Penerimaan Insentif dengan sistem
upah borong
1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-8 Tidak Ada
40
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
41. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEUDES
26 Daftar Kebutuhan
Material/Bahan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-9
Tidak Ada
27 Daftar Realisasi Swadaya Dana
(bila ada)
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-10
Tidak Ada
28 Daftar Realisasi Swadaya
Barang (bila ada)
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-10
Tidak Ada
29 Daftar Realisasi Swadaya
Tenaga Sukarela (bila ada)
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-11
Tidak Ada
30 Laporan Perkembangan
Pelaksanaan Kegiatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-12
Tidak Ada
31 Laporan Pengaduan
Masyarakat
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-21
Tidak Ada
41
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
42. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
32 Laporan Masalah,
Kendala, dan Hambatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-22 Tidak Ada
33 Laporan Realisasi Biaya
Kegiatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-23 Tidak Ada
34 Rekapitulasi Realisasi
Biaya Kegiatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-24 Tidak Ada
35 Berita Acara Perubahan
(bila ada)
4. Lam. Hal 44 (BA Perubahan Keg.doc Tidak Ada
36 Form Daftar Perubahan
Kegiatan
5. Lam. Hal 45 (Tabel perubahan keg.doc Tidak Ada
37 Form Pernyataan Hibah
(bila ada)
2. Lam. Hal 41_hibah.doc Tidak Ada
38 Form Pernyataan tidak
menuntut ganti rugi
3. Lam. Hal 42_tidak tuntut ganti rugi Tidak Ada
42
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
43. Pemantauan, Pengawasan
dan Penyelesaian Masalah
43
Dasar Hukum :
UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016
Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
44. Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan
• Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan
dilakukan setiap Tahapan Kegiatan
• Pemantauan dan Pengawasan dapat dilakukan
oleh :
• Internal Desa ; Bapekam dan Masyarakat
• Pendamping Profesional
• Satker Terkait ; Inspektoral dan BPKP
• Penyelesaian Masalah dilakukan secara
musyawarah mufakat, bila tidak memperoleh
penyelesaian bisa melalui jalur hukum
44
WARNING...!!!
Sumber Dana yang dikelola desa bisa jadi berupa Dana yang bersumber APBN dalam bentuk DD, APBD Prov dalam bentuk
Bantuan keuangan, dan APBD Kabupaten oleh karena itu audit internal dilakukan oleh BPKP dan INSPEKTORAT,
atau dapat diselesaikan secara hukum oleh KPK dan TIPIKOR
45. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
39 Form Pemeriksaan Kegiatan
(Fisik)
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-15
Tidak Ada
40 Form Pemantauan
Pelaksanaan Kegiatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-C.1
Tidak Ada
41 Form Pemantauan
Perencanaan Pembangunan
Desa
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-C.2
Tidak Ada
42 Berita Acara Penyelesaian
Masalah
6. Lam. Hal 46,47 (BA Penyelesaian
masalah.docx
Tidak Ada
45
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
46. Pelaporan
& Pertanggungjawaban
46
Dasar Hukum :
UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016
Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
47. Jenis Pelaporan
Laporan Realisasi Pelaksanaan Semester Pertama
• Laporan semester pertama berupa laporan realisasi
APBKampung.
• Laporan realisasi pelaksanaan APBKampung disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
Laporan Semester Akhir atau PertanggungJawaban Akhir Tahun
• Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Januari tahun berikutnya
47
48. Laporan Realisasi
Pelaksanaan Kegiatan
48
Dasar Hukum :
UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016
Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
Back
50. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
43 Laporan Pelaksanaan
Kegiatan (sesuai
Sistematika)
7. Lam, Hal 48 (Outline lap. pelaksanaan
keg).doc
Tidak Ada
44 Lampiran : Laporan Realisasi
Pelaksanaan APBKam
Semester I/II
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kam Ada
45 Foto Perkembangan
Pelaksanaan Kegiatan ;
8. Lam. Hal 54-57 (Foto Keg).doc Tidak Ada
46 Gambar Purna Laksana
Semua Kegiatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-26
Tidak Ada
50
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
51. Laporan Akhir &
Pertanggung Jawaban
51
Dasar Hukum :
UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016
Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
Back
53. • Penghulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati setiap
akhir tahun anggaran
• Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBKampung terdiri dari :
• Pendapatan,
• Belanja, dan
• Pembiayaan
• Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBKampung dalam bentuk Peraturan Kampung
• Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBKampung merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
53
Isi dan Muatan Laporan Pertanggungjawaban
55. • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBKampung diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat
• Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan
media informasi lainnya
55
Media Penyampaian Lap. Pertanggungjawaban
56. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBKampung dalam ditetapkan bentuk Peraturan
Kampung
• Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban
realisasi Pelaksanaan APB-Kam ditetapkan melalui
Musyawarah Kampung
56
Penetapan Laporan Pertanggungjawaban
57. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
47 Lampiran : Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBKam
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB
Kam
Ada
48 Laporan Akhir Pelaksanaan APB-
Kam (sesuai Sistematika)
10.Lam. Hal 62 (Outline lap.
akhir).doc
Tidak Ada
49 Rancangan Peraturan Kampung
tentang Laporan
pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBKampung
RANCANGAN PERKAM LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
APBKAM.doc
Tidak Ada
50 Berta Acara Musy-Kampung
Penetapan Perdes dan Daftar
Hadir
9. Lam. Hal 59-61 (BA Pelaksanaan
Pemb. Desa).doc
Tidak Ada
57
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
58. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
51 Lembaran Pengesahan dari
BAPEKAM
Tidak Ada Tidak Ada
52 Peraturan Kampung tentang
Laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
APBKampung
Perkam Tidak Ada
58
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
