6. A.Pendapatan Asli Daerah:
1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
B.Dana Perimbangan :
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
1. Dana Darurat dari Pemerintah
2. Hibah
3. Bantuan Keuangan
4. Bagi hasil dari Provinsi
STRUKTUR PENDAPATAN
7. PENDAPATAN
DAERAH
Perda Pajak/Retribusi berpedoman pada UU
No. 28/2009 dan PP No. 97/2012 ttg
Retribusi Lalu Lintas dan Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Orang Asing
Penetapan target pajak/retribusi daerah
didasarkan potensi dan perkiraan
pertumbuhan ekonomi di Daerah
Larangan bagi Pemda yang melakukan pungutan yang
meyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat lalu-
lintas barang/jasa dan ekspor/impor [program strategis
nasional]
Mengoptimalkan pemanfataan BMD dalam
bentuk sewa, BGS/BSG, Kerjasama
Pemanfaatan [KSP] dan Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur [KSPI]
DAU, DAK, DBH-SDA, DID dan Dana Desa yang
diangggarkan sesuai yang ditetapkan dalam
Perpres ttg Rincian APBN TA 2020 atau informasi
resmi yang dipublikasikan dalam portal Kemenkeu
Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan
Pendidikan Negeri di Kabupaten/Kota dianggarkan
pada SKPKD
1
2
3
4
5
6
8. STRUKTUR BELANJA
A. Belanja Administrasi Umum
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
C. Belanja Modal
1. Aparatur Daerah
9. A. Belanja Administrasi Umum
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
C. Belanja Modal
2. Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak Terduga
10. BELANJA
DAERAH Harus mendukung prioritas pembangunan nasional,
karena itu APBD harus lebih fokus terhadap
kegiatan produktif, memiliki manfaat peningkatan
kualitas SDM, pelayanan publik, dan pertumbuhan
ekonomi daerah
Diprioritaskan untuk mendanai
urusan pemerintahan wajib terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan SPM
Penganggaran belanja hibah dan bansos mempedomani
Perkada yang mengatur tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban
dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan
bantuan sosial
Penganggaran tambahan penghasilan
kepada pegawai ASN memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD
Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja
bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada
pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten/kota pada TA 2020
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara
rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2019
dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali
dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat
peraturan perundang-undangan
2
1
4
3
6
5
11. STRUKTUR PEMBIAYAAN
1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2.Transfer dari Rekening Dana Cadangan
3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
5.Penerimaan Piutang Daerah
A.Penerimaan Pembiayaan:
B.Pengeluaran Pembiayaan:
1.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2.Pembelian kembali obligasi daerah
3.Penyertaan modal (investasi) daerah
4.Pemberian piutang daerah
5.Transfer ke rekening dana cadangan
12. PEMBIAYAAN
DAERAH
Pemerintah Daerah dapat melakukan
pinjaman daerah berdasarkan PP No. 56/
2018 tentang Pinjaman Daerah
Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan
yang bersumber dari pencairan dana cadangan,
waktu pencairan dan besarannya sesuai Perda
tentang pembentukandana cadangan
Pemda dapat menyediakan alokasi anggaran guna
pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk
menyalurkan KUR sesuai Permenko Bidang Ekonomi
No 11/ 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit
Usaha Rakyat.
Pemda harus menyusun analisis investasi
sebelum melakukan investasi mempedomani
Permendagri No. 52/2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat,
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan
investasi jangka panjang non permanen dalam
bentuk dana bergulir
Pemda dapat membentuk dana cadangan yang
diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan
prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta dapat
digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan
2
1
4
3
6
5
13. PERSETUJUAN BERSAMA
ALUR PEMBENTUKAN PERDA
Perencanaan
Disusun untuk jangka 1
tahun
Pengundangan
Diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh
Sekda
Pembahasan
Melalui Tingkatan Pembicaraan
Bersama
Penyusunan
Berpedoman pd Peraturan
Perundang-undangan
Khusus untuk Raperda : RPJP, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Tata Ruang
yang disetujui Bersama Bupati/Walikota dalam Rapat Paripurna dapat
diundangkan setelah di evaluasi Gubernur
Penetapan
Bupati/Walikota ttd Perda setelah dapat
Register dari Gubernur
14. PEMBAHASAN RANPERDA
PEMBICARAAN TINGKAT I
PEMANDANGAN
UMUM FRAKSIPENJELASAN
BUPATI/WALIKOT
A DLM
PARIPURNA
TENTANG ISI
RAPERDA
TANGGAPAN
BUPATI/WALIKOT
A ATAS
PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI
PEMBAHASAN DALAM
KOMISI, PANSUS DENGAN
BUPATI/WALIKOTA ATAU
PEJABAT YANG DITUNJUK
• Dilakukan oleh DPRD bersama Bupati/Walikota untuk mendapat Persetujuan Bersama
• Pembahasan bersama dilakukan melalui Tingkat Pembicaraan
• Inisiatif Bupati/Walikota, Pembicaraan Tingkat I
15. PEMBICARAAN TINGKAT II
BILA TIDAK ADA
KESEPAKATAN
DILAKUKAN VOTING
PENDAPAT AKHIR
BUPATI/WALI
KOTA
Bila tidak
memperoleh
persetujuan
bersama, tidak
boleh diaju kan
lagi dalam
persidangan masa
itu.
1 2 3 4
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
DALAM RAPAT
PARIPURNA
• Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna
1. Laporan Pimp Komisi/Gab Komisi/Pimp Pansus ttg proses pembahasan.
2. Pendapat Fraksi/Kata Akhir Fraksi.
3. Hasil pembahasan ; dan
4. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimp. Rapat.
16. PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI/WALIKOTA
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014
BUPATI/
WALIKOTA
PEMERINTAH PUSAT
MASYARAKAT
PENGAWASAN DPRD
Keterangan : LPPD = Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LKPJ = Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
RINGKASAN LPPD
(Pasal 72)
LKPJ KEPADA DPRD
(Pasal 69 & Pasal 71)
LPPD
(Pasal 69 & Pasal 70)
17. LKPJ BUPATI/WALIKOTA
(Pasal 71 UU No 23 Tahun 2014)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah.
LKPJ memuat hasil
kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Bupati/Walikota menyampaikan LKPJ
dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi per-baikan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
LKPJ kepada DPRD
18. BILA BUPATI/WALIKOTA
TIDAK MENYAMPAIKAN LKPJ
Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan kewajiban
menyampaikan LKPJ, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi
kepada Bupati/ Walikota.
Apabila penjelasan Bupati/Walikota terhadap penggunaan
hak interpelasi tidak diterima, DPRD melaporkan
Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat.
Berdasarkan laporan dari DPRD , Gubernur se-bagai wakil
Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada
Bupati/Walikota.
21. Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan
prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini mulai belaku, tetap menggunakan struktur
perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2019
22. PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) DBH
(2) DAU
b) Dana Transfer Khusus
(1) DAK Fisik
(2) DAK Non Fisik
2) Dana Insentif Daerah
3) Dana Otonomi Khusus
4) Dana Keistimewaan
5) Dana Desa
b. Transfer Antar Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil
2) Bantuan Keuangan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada
Kabupaten/Kota
d. Dana Penyesuan dan Otsus
e.
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Daerah Lainnya
23. BELANJA DAERAH
1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Sosial
f. Belanja Bagi Hasil
g Belanja Bantuan Keuangan
h. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Bunga
d. Belanja Subsidi
e. Belanja Hibah
f. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah
b. Belanja Peralatan dan Mesin
c. Belanja Bangunan dan Gedung
d. Belanja Jalan
e. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil
b. Belanja Bantuan Keuangan
24. PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
f. Penerimaan Piutang Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembentukan Dana Cadangan
b.
Penanaman Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
d. Pemberian Pinjaman Daerah
PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
a.
Pembayaran Cicilan Pokok
Utang yang Jatuh Tempo
b. Penyertaan Modal Daerah
c. Pembentukan Dana Cadangan
d. Pemberian Pinjaman Daerah
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
25. 25
RPJPD
RPJMD
RKPD
APBD
KUA/PPAS • PIMPINAN DPRD
• BAMUS
• KOMISI
• BANGGAR
• BAPEM PERDA
• BADAN KEHORMATAN
• PANSUS
PROGRAM
KEGIATAN
KDH
DPRD
• SEKRETARIAT
DAERAH
• INSPKTORAT
• DINAS
• BADAN
• KECAMATAN
URUSAN
SETWAN
27. Perencanan dan
Penganggaran
Belanja Hibah dan
Bansos
Perizinan,
Pajak dan
Retribusi
Pengadaan
Barang dan Jasa
Jual Beli
Jabatan
Belanja
Perjalanan Dinas
1
2
3
4
5
6
AREA
RAWAN KORUPSI
Pemerintah Daerah
TjahjoKumolo,SH.
BKPSD ProvSumsel
28. URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER & FISKAL
6. AGAMA
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi
berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan Efisiensi
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
PASAL 260
UU 23/2014
29. Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan
ruang
4. Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Pelindungan
Masyarakat
6. Sosial
Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN:
1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
Pilihan
8 URUSAN:
1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
KEWENANGAN DAERAH
(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)
24 Wajib
BKPSD ProvSumsel
30. Urusan Pemerintahan Umum 30
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan
pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi
dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan
tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
31. UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004
PP PP PP
PERMENDAGRI 13/2006
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
PP 58/2005:
Pengelolaan Keuda
(Omnibus Regulation)
UU 32/2004
DASAR HUKUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 182 & Pasal 194 UU
32/2004
Pasal 69 & Pasal 86 UU
33/2004Pasal 155 PP 58 /2005
Perda Pokok-Pokok ttg
Pengelolaan Keu Daerah
Perkada ttg Sistem
& Prosedur Pengelolaan Keuda
Pasal 330 Permendagri
13/2006 Kandungan lokal berdasarkan
kesepakatan bersama yg tidak
bertentangan dng peraturan
perUUan
SE ttg Pedoman Penyusunan
RKA - SKPD
1
Pasal 151 Ayat 1 PP 58/2005
Permendagri
59/2007
Permendagri
21/2011
UU 23/2014
REVISI
REVISI
REVISI
Pasal 330- UU 23/2014
“Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyusunan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan,
pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan
Daerah diatur dengan peraturan
pemerintah”
REVISI
Pembangunan Daerah merupakan
perwujudan dari pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke
Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional
Pasal 258 UU 23/2014
32. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota
Kesepakatan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda
APBD oleh Gubernur/
Mendagri
Rancangan
DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi
Semester Pertama
R P-APBD
Penatausahaan
Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU,
SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala
SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan
Pendapatan
Kekayaan dan
Kewajiban daerah
• Kas Umum
• Piutang
• Investasi
• Barang
• Dana Cadangan
• Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
• LRA , LPSAL
• LO, Neraca, LPE
• Lap. Arus Kas
• CaLK
Laporan Keuangan diperiksa
oleh BPK
Raperda PJ Pel
APBD
Perda APBD
• Bendahara penerimaan wajib
menyetor penerimaannya ke
rekening kas umum daerah
selambat-lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan
Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun dan disajikan
Sesuai SAP
Persetujuan Bersama
(KDH + DPRD)
Evaluasi o/
Gubernur/MDN 15 hari
7 hari penyesuaian o/
Pemda
Perda PJ Pel APBD
Evaluasi
R P-APBD
Oleh
Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
setelah 3 hari
PEDUM APBD
o/ MDN
33. PENETAPAN
Perda APBD oleh
Bupati/Walikota
11
04
RKPD
disusun oleh
Bupati/Walikota
RENJA SKPD disusun
masing-masing SKPD
03
RENSTRA SKPD disusun
masing-masing SKPD
02
RAPERDA APBD
dibahas Bupati/
Walikota & DPRD
08
RKA-SKPD
disusun masing-masing
SKPD
07 06
PPAS (Prioritas Plafon Anggaran
Sementara)
dibahas Bupati/
Walikota & DPRD
05
KUA
(Kebijakan Umum APBD)
dibahas Bupati/
Walikota & DPRD
01
RPJMD 5 Tahun Disusun
Bupati/Walikota Terlantik
Berdasarkan Visi & Misi Pencalonan
10
PENYEMPURNAAN
Raperda APBD dibahas
Bupati/Walikota & DPRD
ALUR PENYUSUNAN
HINGGA PERTANGGUNG JAWABAN PERDA APBD
DPA-SKPD
disusun masing-masing
SKPD
12
EVALUASI
Raperda APBD
Oleh Gubernur
09
34. APBD 2020 Rp. 42.800.000.000,- : 107 Kel = Rp.
400.000.000,-
DAU Tambahan Rp. 40.854.633.000,- : 107 Kel = Rp. 381.819.000,-
Jumlah = Rp. 83. 654.633.000,-: 107 Kel = Rp. 781.819.000.
Anggaran dana Kelurahan
pada APBD Kota Palembang TA 2020
35. Kegiatan
adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.
36. Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan digunakan untuk membiayai
pelayanan sosial dasar yang berdampak
langsung pada meningkatnya kualitas hidup
masyarakat.
38. Sarana merupakan falilitas yang dipakai secara langsung
(utama), sedangkan prasarana merupakan fasilitas
penunjang dari sarana. Sarana adalah segala sesuatu yang
dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau
tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang
menunjang terselenggaranya suatu proses tersebut.
Sekolah
Sarana: Alat tulis, bahan peraga, alat praktikum, alat
olahraga, komputer dan sebagainya.
Prasarana: Ruang kelas, ruang guru, lapangan olahraga,
ruang praktek dan sebagainya.
39. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan
sosial dasar yang berdampak langsung pada
meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
40. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
meliputi:
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
b. b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana kesehatan; dan/atau
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
41. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan
pemukiman meliputi:
a.Jaringan air minum;
b.drainase dan selokan;
c.sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan
sampah;
d.sumur resapan;
e.jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
f. alat pemadam api ringan;
g.pompa kebakaran portabel;
h.penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
42. Pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana transportasi meliputi:
a. jalan pemukiman;
b. jalan poros Kelurahan; danlatau
c. sarana prasarana transportasi lainnya.
43. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan
meliputi:
a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan
terpadu; dan/atau
c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
44. Pengadaan, pembangunan, pengembangan
dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
dan kebudayaan meliputi:
a. taman bacaan masyarakat;
b. bangunan pendidikan anak usia dini;
c. wahana permainan anak di pendidikan anak
usia dini; dan/atau
d. sarana prasarana pendidikan dan
kebudayaan lainnya.
45. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan digunakan untuk peningkatan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat di
Kelurahan dengan mendayagunakan potensi
dan sumber daya sendiri.
46. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi:
a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan
kebudayaan;
c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil,
dan menengah;
d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat;dan/atau
f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
47. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan
masyarakat meliputi:
a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
b. keluarga berencana;
c. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
dan/atau
d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan
masyarakat lainnya.
48. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan
kebudayaan meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
b. penyelengaraan kursus seni budaya; dan/atau
c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan
kebudayaan lainnya.
(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,
kecil, dan menengah meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro,
kecil, dan menengah lainnya.
49. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan meliputi:
a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan; dan/atau
b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan
lainnya.
Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat meliputi:
a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan
Kelurahan;
b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga
keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum
50. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana serta kejadian luar biasa lainnya meliputi:
a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana;
c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
51. 1. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah
pembangunan Kelurahan.
2. Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan, dilakukan melalui musyawarah antara lurah
dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. Musyawarah dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan
kegiatan tambahan dan atau perubahan.
4. Kesepakatan dibuat dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
5. Kegiatan, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan dengan melimpahkan
kewenangan Walikota kepada camat dengan Keputusan Walikota.
52.
53. 1. Penganggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bersumber dari
APBD dan DAU tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Alokasi anggaran per kelurahan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan setiap
tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Alokasi anggaran dimasukan ke APBD Pemerintah Kota dalam anggaran
Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. 1.Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan
masing-masing Kegiatan.
2.Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disusun oleh camat atas usul
lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-
masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran
tersendiri.
55.
56. 1. Walikota menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
2. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat
Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
3. Walikota menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan
berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
4. Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud
pada poin (1) sampai dengan poin(3), Walikota dapat menetapkan pejabat
lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
57. 1. Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang/jasa melaksanakan pendelegasian
sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran.
2. Selain kewenangan, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menjawab sanggah banding
peserta tender pekerjaan konstruksi.
3. Kuasa Pengguna Anggaran dapat menugaskan pejabat Pembuat Komitmen untuk
melaksanakan kewenangan yang terkait dengan,
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
b. dan/atau Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang
telah ditetapkan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.
5. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa
Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan dan pendampingan dalam
pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di kelurahan atas permintaan Kuasa Pengguna Anggaran.
58. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di
Kelurahan bertugas:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang
dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh
PPTK;
b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu;
c. melakukan verifikasi SPP;
d. menyiapkan SPM; dan
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
59. Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan dapat melibatkan kelompok
masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
60.
61. 1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi
kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola tipe III atau swakelola tipe IV sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui swakelola tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka
pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia/pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan dicatat sebagai aset daerah.
4. Dalam hal pengadaan barang/jasa atas kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah,
Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.
5. Penyerahan barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
62.
63. 1. Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang
dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan oleh kecamatan selaku entitas
akuntansi.
3. Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan
laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggung jawaban
fungsional.
4. Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening
kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan
tahun anggaran selanjutnya.
64. 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan dalam melaksanakan
pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi
atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Verifikasi, meliputi:
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan
bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang
tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban
pengeluaran per rincian objek; dan
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode
sebelumnya.
65. 3. Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan disampaikan kepada Camat dan BUD setiap
semester.
4. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun
selanjutnya.
6. Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Walikota melalui Camat.
7. Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Menteri melalui
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
66.
67. 1. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,
Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada
Camat.
3. Pembinaan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat.
4. Pengawasan dalam pelaksanaannya dibantu oleh
Inspektorat Kota.
