SlideShare a Scribd company logo

Orientasi Dewan.pptx

•Download as PPTX, PDF•
•
hoyin rizmu
hoyin rizmu

Pembekalan Dewan

Education
1 of 170
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TOT ORIENTASI TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TANGGAL 03 SEPTEMBER 2019 OLEH : Ir, A D M I R A L, MM WIDYAISWARA AHLI MADYA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI
Ir. A d m i r a l, MM Widyaiswara Ahli Madya PENDIDIKAN : S1 : Teknik Sipil S2 : Manajemen ralkincai@gmail.com BPSDM Kemendagri Hp. 0813 1095 3317 PENGALAMAN 1. DEP. TRANSMIGRASI & PPH 2. TRANSMIGRASI KAB. KAPUAS 3. BAKNAS 4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3 PEMBANGUNAN DAERAH adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). PERENCANAAN adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
4 PRINSIP UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan Mengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunan Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global
5 • Transparan, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. • Responsif mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah. • Efisien pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal. • Efektif kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. • Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. • Partisipatif memenuhi hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. • Terukur penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. • Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. • Berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. • Berkelanjutan mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. PRINSIP UMUM Lanjutan…….
RENBANGDA VS PKD Perencanaan Pembangunan Daerah dalam implementasinya tidak dapat terpisahkan dengan pengelolaan keuangan daerah (PKD). Tahap pertama dari PKD adalah perencanaan sebagai dasar penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. reformasi PKD 3 paket UU KN (UU 17 Tahun 2003 tentang KN, UU 1 Tahun 2004 tentang PN, dan UU 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab KN), terbit juga uu 25 Tahun 2004 tentang SPPN. PP 105 Tahun 2000 direvisi dengan PP 58 Tahun 2005 tentang PKD, sehingga prinsip-prinsip PKD menjadi sinkron dengan paket UU di Bidang Keuangan Negara maupun dengan UU 25 Tahun 2004 SPPN.  Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah terbitnyan PP Nomor 12 Tahun 2019
3 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP UU 32/2004 PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07; 21/11 PP 41/07 PP 38/07 LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 23/2014 UU DANA ..? PP 18/16 …? PMDN 86/17
REGULASI DPRD MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum....... (Pasal 147 UU 23/2014) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 148 (2) UU 23/2014) • DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi : a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. • Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. • Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. (Pasal 149 UU 23/2014)
PEMBENTUKAN PERDA PENGAWASAN ANGGARAN FUNGSI DPRD DPRD LEGAL DRAFTING PUBLIC FINANCE CONTROL TECHNIQUES FUNGSI KOMPETENSI MITRA PEMDA SUSTAINABLE DEVELOPMENT ROLE OF LAW QUALITY OF LIFE VISI UMUM PEMERINTAHAN
11 KDH DPRD PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • SEKRETARIAT DAERAH • INSPEKTORAT • DINAS • BADAN • PIMPINAN DPRD • BADAN MUSYAWARAH • KOMISI • BADAN ANGGARAN • BAPEM PERDA • BADAN KEHORMATAN • PANSUS SEKRETARIAT DPRD
Perencanan dan Penganggaran Belanja Hibah dan Bansos Perizinan, Pajak dan Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa Jual Beli Jabatan Belanja Perjalanan Dinas 1 2 3 4 5 6 AREA RAWAN KORUPSI Pemerintah Daerah TjahjoKumolo,SH.
13 RPJPD RPJMD RKPD APBD KUA/PPA S • PIMPINAN DPRD • BAMUS • KOMISI • BANGGAR • BAPEM PERDA • BADAN KEHORMATAN • PANSUS • SEKRETARIAT DAERAH • INSPKTORAT • DINAS • BADAN URUSAN PROGRAM KEGIATAN KDH DPRD SETWAN
14 RPJPD RPJMD RKPD APBD KUA/PPAS KDH DPRD PENGAWASAN OLEH DPRD DINAS BADAN 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang; 4. Perumahan Rakyatv dan Kawasan Pemukiman 5. Trantibum dan Linmas 6. Sosial 1. Tenaga Kerja; 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Pangan; 4. Pertanahan; 5. Lingkungan Hidup; 6. Adm. Dukcapil 7. Pemberdayaan Masy. Desa 8. Pengendalian Pddk dan KB; 9. Perhubungan; 10.Komunikasi dan Informatika; KOMISI A/1 KOMISI B/2 KOMISI C/3 KOMISI 4/5 S E T W A N
KEMENTERIAN DALAM NEGERI MASYARAKAT SEJAHTERA 1. PUSAT (K/L) DENGAN KEBIJAKAN SERTA APBN/POTENSI LAINNYA 3. SWASTA DENGAN SEGALA POTENSINYA 4. AKADEMISI/ MASYARAKAT DENGAN SEGALA POTENSINYA; 2. PEMDA DENGAN KEOTONOMIANNYA, OPD, APBD/ POTENSI LAINNYA PELAKU PEMBANGUNAN
Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. Pendapatan masyarakat; 2. Kesempatan kerja; 3. Lapangan berusaha; 4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5. Daya saing Daerah. Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pembangunan Daerah : PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ABSOLUT 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL PILIHAN (8) WAJIB (24) Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18) S P M N S P K 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU DAN PR 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. PASAL 260 UU 23/2014
Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 6. Sosial Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN: 1. Tenaga kerja 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan hidup 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Perhubungan 10. Komunikasi & Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 12. Penanaman modal 13. Kepemudaan dan Olah Raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan Pilihan 8 URUSAN: 1. Kelautan dan perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP PERMENDAGRI 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP 58/2005: Pengelolaan Keuda (Omnibus Regulation) UU 32/2004 DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 182 & Pasal 194 UU 32/2004 Pasal 69 & Pasal 86 UU 33/2004 Pasal 155 PP 58 /2005 Perda Pokok-Pokok ttg Pengelolaan Keu Daerah Perkada ttg Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuda Pasal 330 Permendagri 13/2006 Kandungan lokal berdasarkan kesepakatan bersama yg tidak bertentangan dng peraturan perUUan SE ttg Pedoman Penyusunan RKA - SKPD 1 Pasal 151 Ayat 1 PP 58/2005 Permendagri 59/2007 Permendagri 21/2011 UU 23/2014 REVISI REVISI REVISI Pasal 330- UU 23/2014 “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah” REVISI Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pasal 258 UU 23/2014
DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UU No. 25/2004 UU No. 32/2004 PP No. 8/2008 Permendagri No. 54/2010 UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 UU No. 33/2004 PP No. 58/2005 Permendagri No. 13/2006 Permendagri No. 59/2007 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU PERENCANAAN PENGANGGARAN Permendagri No. 21/2011 PMDN 86/17 UU 23/2014 PP No. 12/2019
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Rancangan DPA-SKPD DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama R P-APBD Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM- GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • LRA , LPSAL • LO, Neraca, LPE • Lap. Arus Kas • CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda PJ Pel APBD Perda APBD • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Pembiayaan • Dilakukan oleh PPKD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun dan disajikan Sesuai SAP Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD setelah 3 hari PEDUM APBD o/ MDN
RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Pedoman Dijabark an Pedoman Pedoman Diacu UU 25 /2004 SISTIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU 17/2003 KEUANGAN NEGARA KUA PPAS Pedoman BAPPEDA TAPD PPKD PROSES PLANNING & BUDGETTING
c PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN 5 RKPD TA 3 RPJMD – TUJUAN DAN SASARAN KUA PPAS PERDA APBD PERKADA PENJABARA N APBD PERDA P-APBD PERKADA PENJABARA N P- APBD LKPJ LKPD LPPD ILPPD KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN – PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 1 2 4 5 6 LAP SEMESTER PROGNOSI S 6 BLNN 3 7 DPRD DPR D DPR D DPR D DPR D DPRD DPRD DILAKUKAN PENILAIAN TERHADAP KONSISTENSI PERENCANAAN – PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DPR D
DASAR HUKUM Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Ketentuan Lebih Lanjut  tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri. Permendagri 54 Tahun 2010 Muatan Permendagri 86 Tahun 2017 11 BAB 11 301 Pasal 378 716 Halaman 643 7 Lampiran 7
Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan 1 2 3 RUANG LINGKUP PERMENDAGRI 86/2017 (Pasal 2 Permendagri 86/2017) Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja RKPD Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Perkada penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-273 Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & RENCANA PERANGKAT DAERAH (Pasal 11 Permendagri 86/2017) RPJPD RPJMD RKPD RENSTRA PD RENJA PD DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH BAPPEDA PERANGKAT DAERAH Menyusun Menyusun Mengkoordinasikan
ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD Renstra PD Renja PD RKPD KUA PPA Rancangan APBD RKA-PD RPJPD APBD DPA-PD • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; • RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD; • RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD; • Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD; • Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD; • RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; • Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; • RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; • Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.
FUNGSI DAN SANKSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan selama 3 (tiga) bulan. ( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014) RPJPD RPJMD RKPD Menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.
SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN DIPEDOMANI PEDOMAN 5 TAHUN PEDOMAN PEDOMAN DIJABARKAN DIPEDOMANI 20 TAHUN DIACU RPJMN RKP RPJPD PROV RPJMD PROV RKPD PROV RENSTRA PD PROV RENJA PD PROV PEDOMAN DIPEDOMANI PEDOMAN 1 TAHUN DIACU RPJPD K/K RPJMD K/K RKPD K/K RENSTRA PD K/K RENJA PD K/K RENSTRA K/L RENJA K/L PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN DIACU PEDOMAN RAPBN RAPBD PROV RAPBD K/K PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN DIPEDOMANI DIPEDOMANI DIPEDOMANI DIPEDOMANI DIPEDOMANI
Menteri Dalam Negeri Wajib Mengkoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah) RKPD (1 tahun) UU 17/2007 & PP 8/2008 PERENCANAAN PEMBANGUNAN UU 26/2007 PENATAAN RUANG • Potret dasar kewilayahan • Potensi sumber daya daerah • Isu-isu Pokok pembangunan • Keterkaitan antar wilayah, antar fungsi wilayah, dan antar kegiatan wilayah SUDAHKAH TERINTEGRASI? KEPALA DAERAH BAPPEDA RPJP (20 tahun) RPJM (5 tahun) RENCANA RINCI TATA RUANG (20 tahun) Indikasi Program Utama Lima Tahunan Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW (20 tahun) KETERKAITAN RTRW dengan RPJMD
SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG DGN RENCANA PEMBANGUNAN BKPRD PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ADALAH UPAYA MENGINTEGRASIKAN RENCANA TATA RUANG DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN KLHS INDIKASI PROGRAM • Strategi • Arah Kebijakan • Rencana Struktur Ruang • Rencana Pola Ruang BAPPEDA selaku Sekretariat BKPRD Sebagai lampiran Perda RTRW (Permendagri 47/2012 P3RTRWP/K/K) SIKNRONISASI Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah
33 INTEGRASI RPJPD DENGAN RTRW PROVINSI KABUPATEN/KOTA Penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kab./kota dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota RTRW Penyelarasan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi INTEGRASI RPJMD DENGAN RTRW menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pemb. jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi RTRW HARUS DIPEDOMANI Dalam Peyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 263 UU Nomor 23 Tahun 2014)
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DOKRENDA a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. (Pasal 4 Permendagri 86/2017)
PERUMUSAN DOKRENDA Transparan responsif efisien efektif akuntabel partisipatif terukur berkeadilan berwawasan lingkungan Berkelanjutan (Pasal 5 Permendagri 86/2017) Dokrenda dirumuskan secara:
36 PENDEKATAN: • Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih) • Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah) • Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan) • Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa) PENDEKATAN & ORIENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORIENTASI • Holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. • Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. • Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
DOKRENDA Teknokratik Partisipatif Politis Atas – bawah dan Bawah atas ORIENTASI PROSES DOKRENDA Holistik - Tematik Integratif Spasial ORIENTASI SUBSTANSI ORIENTASI PERUMUSAN DOKRENDA Pasal 7 dan Pasal 9 Permendagri 86 tahun 2017
Konsep Perencanaan Pembangunan
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 16 ayat (1) ) 1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN 2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL 3 •PENYUSUNAN RANCANGAN 4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG 5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR 6 •PENETAPAN
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (Pasal 16 ayat (2) ) 1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN 2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL 3 •PENYUSUNAN RANCANGAN 4 • PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR 6 •PENETAPAN
SISTEMATIKA RPJPD Pasal 20 a b c d e f
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD Persiapan Penyusunan RPJPD Pengolahan data dan informasi Perumusan Permasalahan dan Analisis Pembangunan Daerah Masukan dari PD Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penelaahan RTRW Provinsi & Daerah Lainnya Perumusan visi dan misi daerah Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Analisis isu-isu strategis Rancangan Awal RPJPD Musrenbang RPJPD Evaluasi Raperda RPJPD ke Gub/Mendagri Perumusan Rancangan Akhir RPJPD penetapan Perda RPJPD Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Rancangan RPJPD Persetujuan bersama dengan DPRD KLHS Konsultasi RANWAL dgn GUB/MENDAGRI 1 2 3 4 5 6
SISTEMATIKA RPJMD Pasal 46 ayat (2) Pendahuluan Gambaran Umum kondisi Daerah Gambaran Keuangan Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Pogram Perangat Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penutup 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD Persiapan Penyusunan RPJMD Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Evaluasi RANPERDA RPJMD GUB/MDN Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Kinerja Penyelenggaraan Pemda Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya KONSULTASI KE GUB/MENTERI Rancangan RPJMD Analisis isu- isu strategis 1 2 4 5 Kerangka pendanaan dan program PD Perumusan Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Analisis Gambaran umum kondisi daerah & Perumusan gambaran keuangan daerah Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD (Nota Kesepakatan) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 3 Penetapan Pengolahan data & informasi PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD 6 KLHS SE Kepala Daerah kepada Ka PD
a. Pembentukan tim penyusun RPJMD; b. Orientasi; c. Agenda kerja d. Penyiapan data dan informasi; e. Rancangan teknokratik RPJMD. PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD Pasal 41-46 a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. Gambaran keuangan Daerah; c. Permasalahan pembangunan Daerah; d. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; isu strategis Daerah. a. Pendahuluan; b. Gambaran umum kondisi Daerah; c. Gambaran keuangan Daerah; dan d. Permasalahan dan isu strategis Daerah. a. Pendahuluan; b. Gambaran umum kondisi Daerah; c. Gambaran keuangan Daerah; d. Permasalahan dan isu strategis Daerah; e. Visi, misi, tujuan dan sasaran; f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. Penutup. Disempurnakan berpedoman pada visi, misi, & program Kepala Daerah terpilih.
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 1 TAHUN
SISTEMATIKA RKPD Pasal 79 1 •Pendahuluan 2 •Gambaran Umum Kondisi Daerah 3 • Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 4 • Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 5 • Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 6 • Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 7 • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8 •Penutup
Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD kab/kota Rancangan Akhir RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP) & provinsi (RKPD PROV) SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Berita Acara Musrenbang kecamatan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD 1 2 3 4 5 Review RPJMD Fasilitasi Menteri/ Gubernur
Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penyelesaian rankhir RKPD (paling akhir bulan Mei) Musrenbang Provinsi (Paling labat minggu ke dua April) Musrenbang Kab/Kota (Paling lambat minggu ke empat Maret Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Paling labambat Mingu ke dua Februari) Musrenbang Desa (Januari) Penyusunan DPA SKPD (Desember) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) RKPD KUA PPAS RAPBD Penetapan RKPD setelah Penetapan RKP (Juni) Penyusunan Ranwal RKPD DAN RENJA-PD Minggu pertama Desember
a. Penyusunan dan penetapan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; b. Orientasi mengenai RKPD; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bardasarkan SIPD. •PERSIAPAN PENYUSUNAN (Pasal 73 Permendagri 86/2017) 1
Susunan keanggotaan tim sekurang-kurangnya sebagai berikut: • Penanggungjawab : Sekretaris Daerah • Ketua Tim : Kepala Bappeda • Wakil Ketua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah • Sekretaris : Sekretaris Bappeda • Kelompok Kerja : Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun dipersiapkan oleh Bappeda dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah TIM PENYUSUN RKPD
1. Inventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk Matrik untuk memudahkan analisis; 2. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber2 yg dapat dipertanggungjawabkan 3. Data dan informasi sekurang-kurangnya mencakup data dan informasi pada Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 4. Data dan informasi bersumber dari: i. Peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan nasional yang terkait; ii. Hasil evaluasi RKPD periode lalu, RKP, dan RKPD Provinsi bagi Kab/Kota PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 1. Merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. 2. Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. 3. Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD 4. Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan 5. Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya Pasal 178
 Inventarisasi jenis kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD mendukung pencapaian prioritas dan sasarn pembangunan yang ditetapkan dalam Perda RPJMD.  Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan searah dengan rencana untuk memecahkan permasalahan pembangunan dan dan isu strategis Perangkat Daerah.  Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari PD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas tidak bertentangan dengan perundang-undangan.  Rumuskan usulan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD dengan mempertimbangkan bahwa lokasi serta kelompok sasaran penerima manfaat selaras dengan ditetapkan dalam Renstra-PD, keseimbangan wilayah serta mendukung perwujudan visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan dalam Perda RPJMD. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Reses I Jan Mei September Jul Kesepakatan Nota KUA dan PPAS Mrt - Aprl Musrenbang RKPD Tahun n Penyusunan Perubahan RKPD Tahun n-1 Agustus Penyusunan RKPD Tahun n+1 Reses II Reses III Ranwal RKPD Tahun n Reses III Tahun sebelumnya Des APBD RKPD HUBUNGAN POKIR KEDALAM DOKRENDA
• Pendahuluan; 1 • Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 2 • Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; 3 • Tujuan dan Sasaran; 4 • Strategi dan Arah Kebijakan; 5 • Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; 6 • Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan 7 • Penutup. 8 SISTEMATIKA RENSTRA PD Pasal 111
sesuai BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Persiapan Penyusunan Rentra-PD Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Perda RPJMD Rancangan RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan sasaran Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Analisis Gambaran pelayanan PD SPM Penelaahan RTRW & KLHS Renstra-KL & Renstra PD Provinsi PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Rancangan RENSTRA-PD VERIFIKASI sesuai Penyesuaian Rancangan Renstra-PD Tdk sesuai Rancangan akhir RENSTRA-PD Penyempurnaan Rancangan Renstra-PD Penetapan Renstra PD RENSTRA-PD VERIFIKASI Tdk sesuai Perumusan Strategi dan Kebijakan 1 2 3 4 Forum Perangkat Daerah /Forum Lintas Perangkat Daerah
Pendahuluan; Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan Penutup SISTEMATIKA RENJA PD Pasal 129 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA PD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Rancangan Awal Renja-PD Prov/kab/kota Pembahasan Renja PD pada Forum PD Prov/Kab/Kota Penetapan Renja PD dengan Keputusan KDH Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif Pengolahan data dan informasi Isu-isu penting penyelenggara an tugas dan fungsi PD Analisis Gambaran Pelayanan PD Rancangan Renja PD Prov/kab/kota Persiapan Penyusunan Renja PD hasil evaluasi capaian Renstra PD Prov/kab/kota hasil evaluasi pelaksanaan Renja- PD Prov/kab/kota tahun lalu Perumusan Sasaran Perumusan Tujuan Telaahan Rancangan Awal RKPD Prov/kab/kota Usulan program & kegiatan dari masyarakat SE KDH perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-PD Prov/kab/kota Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa Penyesuaian Rancangan Renja PD kab/kota Rancangan Akhir Renja PD prov/kab/kota Penyusunan Rancangan RKPD Musrenbang RKPD Perumusan R. akhir RKPD Per KDH RKPD prov/kab/k ota RENJA-PD Prov/Kab/Kot a 1 2 3 4 5 Pedoman PD dalam Menyusun RKA PD 6
KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 153 1. Analisis gambaran umum kondisi Daerah; 2. Analisis keuangan Daerah; 3. Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya; 4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 5. Perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah; 6. Perumusan dan penjabaran visi dan misi; 7. Perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok; 8. Perumusan strategi dan arah kebijakan; 9. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; 10. Perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan 11. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
“SANKSI” APA YANG BERUBAH DI SISI PERENCANAAN… Amanat UU No. 23 Tahun 2014
FUNGSI DAN SANKSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan selama 3 (tiga) bulan. ( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014) RPJPD RPJMD RKPD Menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. SANKS I
Pasal 67 Huruf f UU 23 /2014 Kewajiban Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah melaksanakan program strategis nasional HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Sanksi jika tidak melaksanakan • dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. • Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. • Dalam hal KDH dan/atau Wakil KDH telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai KDH dan/atau Wakil KDH . SANKS I
GUBERNUR wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden/melalui MDN yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada MDN/melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. KEWAJIBAN ATAS LPPD, LKPJ (Pasal 69 s.d Pasal 73) SANKS I
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah dan memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. JENIS LAPORAN KEPALA DAERAH PEMERINTAH PUSAT Jika tidak menyampaikan LAPORAN: • dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota. • Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk. Ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Masyarakat SANKS I
Laporan Keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. LANJUTAN DPRD Jika tidak menyampaikan LAPORAN kpd DPRD: • DPRD provinsi dapat menggunakan hak interpelasi kepada gubernur dan DPRD kabupaten/kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada bupati/wali kota • Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi tidak diterima, DPRD provinsi melaporkan gubernur kepada Menteri dan DPRD kabupaten/kota melaporkan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. • Berdasarkan laporan dari DPRD, Menteri memberikan sanksi teguran tertulis kepada gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada bupati/wali kota. • Apabila sanksi telah disampaikan 2 (dua) kali berturut- turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk. SANKS I
67 No LARANGAN Subyek dikenakan sanksi Jenis Sanksi Pasal Teg uran tertu lis Teg uran II Bins us Tidak Dibayarkan hak keu Pemb erhent ian semen tara Pem berhe ntian DA U/D BH Amb il Alih Tund a eval uasi KDH WKL KDH DPRD Daera h 3 bulan 6 bulan 1 Tidak menjalankan Program strategis nasional X X X X X1 X1 68 2 Tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD X X X X 73 3 Tidak menyampaikan LKPJ kpd DPRD X X X X 73 4 Menjadi pengurus perusahaan X X X1 77 5 Perjalanan Luar Negeri tanpa izin MDN X X X1 77 6 Meninggalkan tugas dan wilayah kerja 7 hari atau berturut-turut dlm 1 bulan X X X1 X1 X1 77 JENIS SANKSI DALAM UU 23 TAHUN 2014
68 No LARANGAN Subyek dikenakan sanksi Jenis Sanksi Pasal Tegura n tertulis Tegur an II Binsus Tdk Dibayarkan hak keuangan Pemberh entian sementar a Pember hentian DAU/D BH Ambil Alih Tunda evaluas i KDH WKL KDH DPRD Daerah 3 bulan 6 bulan 7 Tidak menyampaikan Perda setelah ditetapkan X X 249 8 Masih memberlakukan Perda yg dibatalkan X X X 252 Masih memberlakukan Perda yg dibatalkan X X 252 9 Masih memberlakukan Pajak Retribusi X X 252 10 Tidak menyebarluaskan perda X X X X 254 11 Tidak menyampaikan RPJPD/RPJMD X X X 266 12 Tidak menetapkan Perkada RKPD X X 266
69 No LARANGAN Subyek dikenakan sanksi Jenis Sanksi Pasal Tegur an tertuli s Tegu ran II Bins us Tdk Dibayarkan hak keuangan Pembe rhentia n semen tara Pembe rhentia n DAU/ DBH Ambil Alih Tunda evalua si KDH WKLK DH DPRD Daerah 3 bulan 6 bulan 13 Melakukan pungutan diluar UU X X 287 14 Tidak mengajukan Perda APBD X X 311 15 Tidak menyetujui bersama RAPBD X X X 312 16 Tidak mengumumkan informasi pelayanan publik X X X X 348 17 Tidak memberikan pelayanan peizinan X X X X 350 18 Tidak melaksanakan rekomOmbudsman X X 351 19 Tidak mengumumkan informasi bangda dan keuda X X X X 394
Sanksi Administratif 70 Jenis Sanksi Administratif 1. Teguran Tertulis; 2. Tidak Dibayarkan Hak Keuangan Selama 3 (Tiga) Bulan; 3. Tidak Dibayarkan Hak Keuangan Selama 6 (Enam) Bulan; 4. Penundaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; 5. Pengambilalihan Kewenangan Perizinan; 6. Penundaan Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil; 7. Mengikuti Program Pembinaan Khusus Pendalaman Bidang Pemerintahan; 8. Pemberhentian Sementara Selama 3 (Tiga) Bulan; dan/atau 9. Pemberhentian.
Sanksi Administratif 71 Tahapan Sanksi Administratif Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif dijatuhi sanksi administratif secara bertahap berupa: 1. Teguran Tertulis; 2. Teguran Tertulis Kedua; 3. Pemberhentian Sementara Selama 3 (Tiga) Bulan; dan/atau 4. Pemberhentian.
• UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • PP. Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan BINWAS PEMDA • Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. • Pembinaan Umum oleh Mendagri dan Pembinaan Teknis oleh Menteri/Kepala LPNK. • Pengawasan Umum oleh Mendagri dan Pengawasan Teknis oleh Menteri/Kepala LPNK. • BINWAS Pemda Kab/Kota dilaksanakan olegh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA Dasar Hukum BINWAS PEMDA 36
SANKSI-SANKSI SANKSI ADMINISTRATIF  TEGURAN LISAN;  TEGURAN TERTULIS;  TIDAK DIBAYARKAN HAK-HAK KEUANGAN;  MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN KHUSUS;  DIBERHENTIKAN DARI PIMPINAN PADA ALAT KELENGAKAPAN DPRD ;  PEMBERHENTIAN SEMENTARA ;  PERBERHENTIAN TETAP. SANKSI PIDANA BAGI KEPALA DAERAH YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PERIJINAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, DAN PELANGGARANNYA BERSIFAT PIDANA 73
SANKSI BAGI KDH DAN WAKIL KDH YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN  KDH/Wakil KDH yang tidak melaksanakan program strategis nasional diberi teguran tertulis oleh Mendagri utk Gub/Wagub dan oleh Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;  Kalau tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.  Kalau tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan. 74
SANKSI BAGI KDH/WAKIL KDH YANG MELANGGAR LARANGAN  KDH/Wakil KDH yang menjadi pengurus suatu perusahaan milik swasta/negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga);  KDH/Wakil KDH yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan;  KDH/Wakil KDH yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin, dikenai sanksi teguran tertulis. Jika teguran disampaikan 2 kali berturut- turut KDH/ wakil KDH tidak mengindahkan, KDH/Wakil KDH ybs diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kemendagri. 75
SANKSI BAGI KDH DAN ANGGOTA DPRD  KDH yang tidak menyampaikan Perda dikenai sanksi teguran tertulis;  Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih member-lakukan Perda yang dibatalkan, dikenai sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan utk KDH dan anggota DPRD, serta dikenai sanksi penundaan evaluasi Perda;  penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih member-lakukan Perda mengenai Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dibatalkan dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. 76
SANKSI BAGI KDH DAN ANGGOTA DPRD  KDH yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan dikenai sanksi teguran tertulis. Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan, KDH diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kemendagri, serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil KDH atau oleh pejabat yang ditunjuk;  Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan KDH dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan;  KDH yang tidak menetapkan Perkada tentang RKPD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan. 77
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 180 s.d. 256 PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Menjamin & Memastikan) EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Menilai & Memastikan) PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Menjamin & Memastikan)
PERBANDINGAN ANTARA PERUMUSAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN RENCANA & EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 1 2 3 4 5 RPJPD I II III IV RENSTRA PD 1 2 3 4 5 RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD 1 2 3 4 5 Renja PD Renja PD Renja PD Renja PD Renja PD 1 2 3 4 5 Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Hasil KUA & PPAS KUA & PPAS KUA & PPAS KUA & PPAS KUA & PPAS 1 2 3 4 5 DPA PD DPA PD DPA PD DPA PD DPA PD 1 2 3 4 5 APBD
MEMASTIKAN TERCIPTANYA: a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah (kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota) b. Konsistensi dan keselarasan antarkebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam:  RPJMD dengan RPJPD dan RTRW  RKPD dengan RPJMD  RENSTRA PD dengan RPJMD  RENJA PD dengan RKPD  RKPD dengan KUA & PPAS yang disepakati dgn DPRD,  Perda ttg APBD dgn DPA-PD  Perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana PD dan APBD. c. Kesesuaian antara tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86/2017` TUJUAN PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
1. Menjabarkan dan memastikan bahwa : a. Sasaran pokok dan arah kebijakan periode berkenaan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah telah dirumuskan dalam RPJMD b. Indikasi rencana program, indikator kinerja (outcome) yang disertai kebutuhan pendanaan jangka menengah (RPJMD) telah dirumuskan dalam Renstra PD dan RKPD c. Rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalam Renstra PD telah dirumuskan dalam Renja PD d. Sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telah dirumuskan dalam KUA-PPAS, RKA-PD, RAPBD, dan DPA PD termasuk perubahannya. 2. Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada saat penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana PD TUJUAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
1. Menilai realisasi antara : a. Capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. b. Capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTRW. c. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam Renja PD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra PD. d. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana DPA PD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif dalam Renja PD untuk merumuskan kendala dan permasalahan yang dihadapi untk menilai realisasi capaian RKPD. 2. Dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun), RPJMD dan Renstra PD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun), RKPD dan Renja PD (sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan) dengan menggunakan laporan realisasi setiap dokumen. TUJUAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD) Target Nasional (10) Target Prov (3) Target Prov (2) Target Prov (5) Target Kab (1) Target Kab (0,5) Target Kota (1,5) Pemerintah pusat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbangnas serta meminta komitmen gubernur dalam mencapai target nasional Gubernur mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang prov serta meminta komitmen bupati/walikota dlm pencapaian target prov Target Kec A (0,2) Target Kec B (0,7) Target Kec C (0,1) Camat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang Kecamatan serta meminta komitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target desa/kelurahan Bupati/Walikota mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang K/K serta meminta komitmen Camat dlm pencapaian target kabupate/kota
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD & RPJMD Pasal 319 s.d. 341
• Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh gubernur. • Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh bupati/wali kota. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD & RPJMD
DPRD Penyampaian RANPERDA RPJPD/RPJMD Dilampiri: 1). Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif; 2). Berita Acara Musrenbang; 3). Hasil Pengendalian Kebijakan RPJMD; 4). Dokumen KLHS 5) Review APIP 6) Rankhir RPJMD MDN/GUB (15 hari) Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Tdk Disempurnakan RAPERDA RPJPD/RPJMD KDH menetapkan PERDA RPJPD/ RPJMD Penyempurnaan Oleh gub/bup/wal (7 Hari) Melewati Batas WKT Evaluasi Tdk Sesuai Dgn UU • Gubernur kpd MDN • Bupati/Waliko ta kpd Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan KDH. Merumuskan Kembali Kesepakatan GUBERNUR dengan DPRD (3 hari) Klarifikasi MDN/GUB Sesuai Tdk Sesuai PEMBATALAN PERDA DILAKSA -NAKAN 1 2 3 4 KEWENANGAN PEMDA CATATAN : Noreg Noreg 7 hari Permendagri No. 80 Tahun 2016 MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD KEWENANGAN KEMENDAGRI 1. GUBERNUR menyampaikanm rancangan perda ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama 2. Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi 3. Kepala daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan 4. MDN Mengkaji Perda RPJPD, RPJPD yang telah ditetapkan. Prov mll Menteri K/K mll MA 1. Pengajuan Verifikasi Penyempurnaa n oleh Dirjen Bangda/Bapped a Prov; dan 2. Permintaan Noreg kpd Dirjen Otda/Biro Hukum.
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH Pasal 342 s.d. 368
Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c. terjadi perubahan yang mendasar TATA CARA PERUBAHAN RPJPD & RPJMD Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional
Karena, ketika perubahan dilakukan kurang dari sisa tiga tahun perencanaan, maka perubahan rpjmd ini tidak menjadi dasar penyusunan RKPD tahun perencanaan, namun hanya sebagai pembenaran penyimpangan capaian kinerja pemerintahan daerah Perubahan RPJMD sebagai dasar RKPD yang mana? Penyusunan RKPD Tahun 2021 (Mei) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila: • sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun • sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun 2021 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2016-2021 boleh tidak boleh ILUSTRASI PERUBAHAN RPJMD
Perubahan RKPD meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. PERUBAHAN RKPD “Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.” Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah
• Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. • Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. • Penambahan kegiatan baru hanya karena terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. • Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan CATATAN PERUBAHAN
II. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Oleh : Ir. A D M I R A L, MM 93
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP UU 32/2004 PERMENDAGRI 13/06 Pp 71/2010 Pp 8/2006 PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07 SE 900.762 KEUDA PP 39/07 LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERMENDAGRI 55/08 PERMENDAGRI 21/11 PERMENDAGRI 54/10
PERDA TTG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUDA PERKDH TTG SISDUR PENGELOLAAN KEUDA PERKDH TTG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMDA Regulasi Dasar Pemda
96 D P R D KEPALA DAERAH PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMBENTUKAN PERDA ANGGARAN PENGAWASAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN P-JAWABAN APBD PENGAWASAN UU 23 THN 2014 Pasal 149 Pasal 284
JAN •Musrenbang Desa FEB •Musrenbang Kec MAR • FORUM SKPD & • MUSRENBNG K/K APR •MUSRENBANG Prov MEI •Penetapan RKPD JUNI •Penyampaian Rancangan KUA & PAS dari KDH kepada DPRD JULI •KUA & PPAS disepakati AGST •Pedoman penyusunan RKA-SKPD SEPT •Penyusunan RKA-SKPD OKTO •Penyampaian RAPBD kpd DPRD NOV •Pengambilan keputusan bersama terhadap RAPBD DES •Penetapan APBD
KEUANGAN DAEARAH (PP No 58/2005) semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang AZAZ UMUM APBD 1. Disusun sesuai penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4. Ditetapkan dengan PERDA APBD KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Fungsi APBD 1. Fungsi otorisasi yaitu merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan yaitu merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan yaitu merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi yaitu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi yaitu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Kekuasan Pengelolaan Keuangan Daerah PP 58 Tahun 2005 PERMENDAGRI 13/2006 Mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasan pengelolaan keuangan daerah kepada: a. Kepala SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah. b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah. c. Sekda selaku koordinator pengelola keuda.
KUASA BUD KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) Psl. 5 PP 58 / 2005 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PPKD Selaku BUD (KEPALA SKPKD) KUASA PA BENDAHARA PPK-SKPD PPTK PA (KEPALA SKPD) SEKDA selaku (KOORD.PENGEL.KEUDA) BEND. PEMB
Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD TA n-1 kepada DPRD JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES JADUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1/1 JAN FEB NOP DES 31/12 APBD TA n ditetapkan LKPD TA n-1 disampaikan ke BPK LHP audit BPK disampaikan ke DPRD Penetapan RKPD TA n+1 DPA-SKPD dan Anggaran Kas Penyampaian KUA & PPAS TA n+1 Kesepakatan KUA & PPAS TA n+1 Penyampaian Raperda APBD TA n+1 Laporan Semester & Prognosis 6 bulan kepada DPRD Kesepakatan bersama KDH-DPRD Raperda APBD TA n+1 Penyampaian KUPA & PPAS P-APBD TA n Penyampaian dan Pembahasan Raperda P-APBD TA n Pengambilan Keputusan bersama atas Raperda P-APBD TA n TA n-1 TA n+1 FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA, ANGGARAN, DAN PENGAWASAN DPRD TA n
PERENCANAAN PENGANGGARAN RPJMD RKPD KUA & PPAS APBD SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD kab/kota Rancangan Akhir RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dAan informasi Analisis Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP) & provinsi (RKPD PROV) SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Berita Acara Musrenbang kecamatan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD 1 2 3 4 5 Review RPJMD
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD (Pasal 101 ayat 2) I. Persiapan PenyusunanRKPD II. Penyusunan Rancangan awal RKPD III. Penyusunan rancangan RKPD IV. Pelaksanaan Musrenbang RKPD V. Perumusan Rancangan Akhir RKPD VI. Penetapan RKPD
106 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Musrenbang Desa (Januari) Musrenbang Kecamatan (Februari) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kota (Maret) Penetapan RKPD (Mei) Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) Penetapan Perda APBD (Desember) Penyusunan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
DASAR HUKUM A. UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah B. UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara C. UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara D. PP 71/2010 Tentang SAP E. PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah dengan PP 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah F. Permendagri 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Paling lambat 31 Desember TEKNIS PENYUSUNAN RAPBD Penetapan APBD Tepat Waktu KUA/PPAS Persetujuan Bersama RKA Akhir Juli Akhir Nopember Akhir September Pasal 105 ayat (3c) dan Pasal 116 ayat (2) PMDN 13/2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMDN 21/2011. Paling lambat Paling lambat
PERSETUJUAN DPRD DALAM APBD NO KEGIATAN PRODUK PERSETUJUAN BERSAMA DASAR HUKUM 1 KUPA dan PPAS P-APBD Nota Kesepakatan Antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Psl 87 (2) PMDN 13/2006 Jo 21/2011 2 Dasar Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Nota Kesepakatan Antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Psl 54A (3) PMDN 13/2006 Jo 21/2011 3 RAPBD dan P- APBD Disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD Psl 105 (3.c), Psl 110 (2) Psl 172 PMDN 13/2006 Jo 21/2011 4 Penyempurnaan hasil Evaluasi APBD/P-APBD Dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya Psl 114 PMDN 13/2006 Jo 21/2011
PEMBAHASAN BANGGAR DPRD DENGAN TAPD FOKUS  PENDAPATAN DAERAH  BTL (DILUAR BELANJA PEGAWAI)  PEMBIAYAAN SASARAN  KETEPATAN PROGNOSIS PENDAPATAN  KETEPATAN ALOKASI BELANJA  KETEPATAN PEMILIHAN ALTERNATIF PENERIMAAN & PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Jadwal Perubahan APBD NO URAIAN WAKTU KET. 1. Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepada DPRD Minggu pertama bulan Agustus 2. Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan antara Kepala Daerah dan DPRD Minggu kedua bulan Agustus 7 hari 3. Pedoman Penyusunan RKA, DPPA perubahan APBD Minggu ketiga bulan Agustus 4. Penyampaian Raperda P-APBD berserta lampiran kepada DPRD Minggu kedua bulan September 5. Persetujuan DPRD terhadap Raperda P-APBD 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir Akhir bulan September
Alasan Perubahan  perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;  keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;  keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;  keadaan darurat; dan  keadaan luar biasa. Perubahan Perda tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dgn ketentuan per-uuan menutup defisit atau memanfaatkan surplus PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD
A P B D PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN STRUKTUR APBD PAD  Pajak Daerah  Retribusi Daerah  Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan  Lain –lain PAD yg Sah Pendapatan Transfer  Transfer Pemerintah Pusat  Transfer Antar Daerah LAIN 2 PD YG SAH  Hibah  Dana Darurat  Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU Belanja Operasi  B. Pegawai  B. Barang & Jasa  B. Bunga  B. Subsidi  B. Hibah  B. Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer  B. Bagi Hasil  B. Bantuan Keuangan Penerimaan Pembiayaan  SiLPA  Pencairan d. cadangan  Penj yang dipisahkan  Penerimaan pinjaman  Penerimaan kembali pemberian pinjaman  Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUU Pengeluaran Pembiayaan  pembayaran cicilan pokok Utang  Penyertaan modal  Pembentukan dana cadangan  Pemberian pinjaman  pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU
DITUANGKAN DALAM DOKUMEN RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN
PAJAK DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH RETRIBUSI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah Terdiri antara lain: a.Hasil Penjualan BMD; b.Hasil Pemanfaatan BMD; c.hasil kerja sama daerah; d.jasa giro; e.hasil pengelolaan dana bergulir; f.pendapatan bunga; g.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain; i.penerimaan untung dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k.pendapatan denda pajak daerah; l.pendapatan denda retribusi daerah; m.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n.pendapatan dari pengembalian; o.pendapatan dari BLUD; dan p.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan PUU
PEMERINTAH DAERAH DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN ATAU YANG DISEBUT NAMA LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN PUNGUTAN DI LUAR YANG DIATUR DALAM UNDANG- UNDANG MELAKUKAN PUNGUTAN YANG MENYEBABKAN EKONOMI BIAYA TINGGI, MENGHAMBAT MOBILITAS PENDUDUK, LALU LINTAS BARANG DAN JASA ANTAR DAERAH, DAN KEGIATAN EKSPOR/IMPOR YANG MERUPAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL Kepala Daerah yang dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan selama 6 (enam) bulan melarang melarang Kepala Daerah yang dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Hasil pungutan wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara
BELANJA DAERAH STANDAR TEKNIS SESUAI DENGAN PUU ANALISIS STANDAR BELANJA STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing- masing Daerah Analisis standar belanja dan standar teknis ditetapkan dengan Perkada
Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan BELANJA DAERAH
PENERAPAN PELAKSANAAN APBD
31/ 12 AKHIR TA 28/ 2 Selesai Lap Keuangan SKPD sbg Entitas Akuntansi Penyampaian Lap. Keu oleh Kepala Daerah ke BPK 31/ 5 Selesai audit BPK 30/ 6 Penyampaian Ke DPRD oleh KDH dlm bentuk Raperda ttg PJ Pel APBD . • Persetujuan Bersama • Evaluasi oleh Gubernur/MDN Perda ttg PJ Pel APBD 31/ 3 Review oleh APIP Prov/ Kab/ Kota Laporan Keua-ngan Konsolidasi an oleh PPKD- BUD selaku Entitas Pelapo-ran APIP PENYUSUNAN LK OPD, LKPD DAN PENYAMPAIAN RAPERDA PERTANGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Telaah
122 AZAS UMUM PELAKSANAAN APBD 1. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. 2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. 5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
123 AZAS UMUM PELAKSANAAN APBD 6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 7. Pengeluaran belanja sesuai batas tertinggi dapat dikecualikan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 8. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 10. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
124 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN LKPD RELEVAN DAPAT DIBANDINGKAN DAPAT DIPAHAMI ANDAL
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN Semua Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Dianggarkan Dalam APBD Dan Dilakukan Melalui Rekening Kas Umum Daerah Yang Dikelola Oleh BUD Dalam Hal Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Sesuai Dengan Ketentuan PUU Tidak Dilakukan Melalui RKUD, BUD Melakukan Pencatatan Dan Pengesahan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Tersebut PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, Dan Orang Atau Badan Yang Menerima Atau Menguasai Uang/Kekayaan Daerah Wajiib Menyelenggarakan Penatausahaan Sesuai Dengan PUU Pejabat Yang Menandatangani Dan/Atau Mengesahkan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Surat Bukti Yang Menjadi Dasar Penerimaan Atau Pengeluaran Atas Pelaksanaan APBD Bertanggung Jawab Terhadap Kebenaran Material Dan Akibat Yang Timbul Dari Penggunaan Surat Bukti Dimaksud Penerimaan Perangkat Daerah Yang Merupakan Penerimaan Daerah Tidak Dapat Dipergunakan Langsung Untuk Pengeluaran, Kecuali Ditentukan Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setiap Pejabat Dilarang Melakukan Tindakan Yang Berakibat Pengeluaran Atas Beban APBD Apabila Anggaran Untuk Membiayai Pengeluaran Tersebut Tidak Tersedia Atau Tidak Cukup Tersedia Kepala Daerah Dan Perangkat Daerah Dilarang Melakukan Pengeluaran Atas Beban APBD Untuk Tujuan Lain Dari Yang Telah Ditetapkan Dalam APBD
Penatausahaan Kas Umum 1. PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat; 2. Bank umum ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan; 3. Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum. 4. Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung UP
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH Pasal 137 1. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 2. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perkada. 3. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. 4. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik. 5. Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran. Pasal 138 1. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. 2. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 3. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya: a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya; dan/atau b. atas nama pribadi.
Mekanisme Pembayaran Belanja Pelaksanaan Kegiatan Pertanggungjawaban Kegiatan (SPP-SPM-SP2D) Pembayaran Kegiatan MEKANISME - LS Pelaksanaan Belanja Pembayaran Non Tunai Pertanggungjawaban Belanja UP (SPP-SPM-SP2D) MEKANISME – UP/GU Permintaan TU (SPP-SPM-SP2D) Pertanggungjawaban Belanja Pembayaran Non Tunai MEKANISME – TU
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH a. menutupi defisit anggaran; b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Keadaan yang menyebabkan SiLPA (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya. (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. DANA CADANGAN
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SKPD (ENTITAS AKUNTANSI) Laporan Pelaksanaan Anggaran 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Keuangan/Finansial 2. Neraca 3. Laporan Operasional (LO) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMDA (ENTITAS PELAPORAN) Laporan Pelaksanaan Anggaran 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Keuangan/Finansial 3. Neraca 4. Laporan Arus Kas (LAK) 5. Laporan Operasional (LO) 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan Pasal 193 PP 12 Tahun 2019 PPKD
DPRD Dibahas bersama DPRD & Pemda paling lama 1 bulan Penyampaian RAPERDA APBD & RANPERGUB PENJABARAN APBD (3 hari) Membuat RANPERGUB (7 hari) Pengesahan MDN (15 Hari) Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Tdk Disempurnakan Gubernur menetapkan PER-GUB Setuju RAPERDA Pelak&PertJB APBD RAPERGUB PENJABARAN APBD Gubernur menetapkan PERDA & PER-GUB Penyempurnaan (7 Hari) Melewati Batas waktu Evaluasi MDN (15 hari) Tidak Setuju Tdk Sesuai Dgn UU MDN Usul Ke MENKEU Untuk Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum PROSES EVALUASI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD = Substansi Baru
135 UPAYA : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH : TERTIB, TAAT, EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNGJAWAB. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (LPKD) TEPAT WAKTU DAN MENGIKUTI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
3. FUNGSI PENGAWASAN DPRD PELAKSANAAN PERDA APBD
•Dasar Hukum dan Lingkup Pengawasan 137
138 DASAR HUKUM  UUD NRI 1945  UU 25/2004: SPPN  UU No. 23/2014: Pemerintahan Daerah  UU No. 15 /2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  PP No. 58/2005: Pengelolaan Keuangan Daerah  PP No. 79/2005: Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda.  PP No. 3/2007: LPPD, LKPj, IPPD  PP No. 7/2008: Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  Permendagri No.13 Th.2010 ttg Pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD thd TLHP BPK
Lingkup Pengawasan DPRD • Pelaksanaan Perda dan Perkada ; • Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. • Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI. (UU 23/2014 Pasal 100 dan 153) 139
FUNGSI PENGAWASAN DPRD PP 79 TAHUN 2005 DPRD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan DPRD bersifat kebijakan, dan tidak bersifat teknis. 140
Lingkup dan Langkah Kerja Pengawasan oleh DPRD Lingkup Pengawasan DPRD Langkah Kerja Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada 1. Tentukan Perda dan Perkada yang akan diawasi 2. Pahami isinya dan buat daftar materi pengawasan 3. Bandingkan dengan fakta/data/info/realita 4. Rumuskan rekomendasi 5. Awasi tindak lanjut atas rekomendasi tsb Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangaan (PUU) Lain Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Tentukan PUU yang akan diawasi 2. Pahami isinya dan buat daftar materi pengawasan 3. Bandingkan dengan fakta/data/info/realita 4. Rumuskan rekomendasi 5. Awasi tindak lanjut atas rekomendasi tsb Pelaksanaan TLHP BPK 1. Inventarisasi rekomendasi & saran dlm LHP BPK 2. Lihat dan cermati langkah kerja yang akan dilakukan oleh Pemda melalui Wakil KDh 3. Cek hasil tinjut oleh Pemda atas LHP BPK Dapat meminta penjelasan ke BPK Dapat meminta BPK unt pemeriksaan lanjutan 141
Elaborasi langkah pengawasan lingkup 1 1. Berapa jumlah Perda yang saat ini berlaku dikota/kabupaten kita ? Inventarisir perda dan perkada. 2. Berapa jumlah Perda yang sudah dievaluasi pelaksanaannya? 3. Sudahkah Bapak/Ibu membuat mapping permasalahan dalam implementasi perda2 tsb ? 4. Apa tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut? 5. Adakah laporan hasil pengawasan perda2 tsb ? 6. Inventarisir berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah. 7. Tentukan skala prioriotas terkait point 6 yg akan diawasi. 8. Tentukan metode pengawasannya. 9. Lakukan pengawasan dokumen poin 6 10. Susun laporan, rekomendasi, komunikasikan dengan KDh 11. Susun rencana tindak bersama dg KDh unt tinjut perbaikan.
1. Lihat struktur isi RPJMD 2. Lihat rumusan visi, misi, tujuan, saran, program (Bab V) 3. Lihat rumusan program dan anggaran prioritas (Bab VIII) 4. Cermati RKPD, apakah sesuai isi tabel Bab VIII RPJMD 5. Cermati KUA, PPAS, sesuaikah dg RKPD ? 6. Cermati isi Bab Indikator Kinerja Daerah (Bab IX) 7. Amati capaian indikator kinerja daerah untuk pertahun anggaran dan dalam lima tahun anggaran. 8. Tuangkan hasil pengamatan, penilaian, evaluasi dalam catatan rekomendasi atas LKPJ akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. 9. dst Contoh: Langkah Kerja Rinci untuk Pengawasan Perda dan Perkada oleh RPJMD 143
• Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup: 1. Pendahuluan; 2. Gambaran umum kondisi daerah; 3. Gambaran pengelolaan keuda & kerangka pendanaan; 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran; 6. Strategi dan arah kebijakan; 7. Kebijakan umum dan program bangda; 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; 9. Penetapan indikator kinerja daerah; dan 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. 1 4 4
145 PENGAWASAN MASYARAKAT D P R D A P F* - LSM (Watch) - KELOMPOK - PERORANGAN -DENGAR PENDAPAT - PANSUS / PANJA - KUNJUNGAN KERJA Eksternal (BPK) Internal (APIP): -Itjen Kementerian -BPKP -Unit pengawasan LPNK - Inspektorat Prov -Inspektorat Kab/Kota Pelaku Pengawasan * APF: Aparat Pengawas Fungsional
DOMAIN TUGAS APIP (PP 79/2005) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI INSPEKTORAT KABUPATEN / KOTA INSPEKTORAT PROVINSI UNIT PENGAWASAN LPNK INSPEKTORAT JENDERAL KEM. TEKNIS Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan PHLN Pelaks. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Fungsi & Kewenangannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pelaks. Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/ Kota Pelaks. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaks. Urusan Pemerintahan Desa Pelaks. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Pelaks. Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi Pelaks. Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten /Kota Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan PHLN Pelaks. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Fungsi & Kewenangannya Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan PHLN Pelaks. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Fungsi & Kewenangannya
147 Tugas Inspektorat Prov/Kab/Kota PP 79/2005: BINWAS Pengawasan terhadap: 1. Pelaks urusan pemerintahan di Prov/Kab/Kota 2. Pelaks pembinaan penyelenggaraan pemdes 3. Pelaks urusan pemdes 4. Pelaks TP dan PHLN (delegasi Dept/LPNK) 5. Pengusutan atas laporan pengaduan masyarakat PP 8/2006: ttg Pelaporan Kinerja & Keuangan Instansi Pemerintah Melakukan reviu atas laporan Keuangan dan kinerja Pemda Sebelum disampaikan kepada BPK PP 58/2005 ttg Pengelolaan Keuda Pengendalian Internal atas Pengelolaan Keuangan daerah PP 60/2008: ttg SPIP Melakukan pengawasan thd seluruh kegiatan dlm rangka tupoksi SKPD yg didanai dari APBD Prov (unt Itprov) dan APBD Kab/Kota (unt Itkab/kota)
1. Pastikan bahwa RPJMD sebagai jabaran dari RPJPD. Kesinambungan visi, misi, kebijakan, program, kegiatan. 2. Memastikan bahwa Visi Daerah dalam RPJMD sebagai jabaran dari janji-janji kampanye Pilkada, dapat diwujudkan. Perjelas indikator capaiannya. 3. Indikator capaian visi, program dan kegiatan dirumuskan sejak awal merumuskan RPJMD, bukan di “tengah jalan”. PENGAWASAN PREVENTIF OLEH DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD dan RKPD 148
1. Memastikan bahwa APBD digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang secara nyata menjadi kewenangan daerah. 2. Prioritas: 1) Urusan Wajib terkait pelayanan dasar; 2) Sesuai Bab VIII RPJMD; 3) Sesuai prioritas nasional (nawacita). 3. Setelah langkah 2 tsb, barulah befikir bansos dan hibah. 4. Memastikan bahwa SKPD memahami domain tugas masing-masing, untuk diusulkan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD. Cek Renstra SKPD dan Bab VIII dan IX RPJMD. 5. Memastikan bahwa tidak terjadi duplikasi anggaran atau pembiayan ganda (double costing). Lihat Lampiran UU 23 Tahun 2014 PENGAWASAN PREVENTIF OLEH DPRD DALAM PENYUSUNAN APBD 149
AZAS PEMERINTAHAN • Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. • Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. • Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Prov kepada Daerah Kab/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
PLANNING IMPLEMENTING REPORTING CONTROLLING PROSES MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH EKSEKUTIF APF, DPRD, PUBLIK KEUANGAN DAERAH AUDIT : BPK-RI 151
152 PENGERTIAN KINERJA PRESTASI KERJA = KINERJA Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran, dengan kuantitas dan kualitas terukur
153 PENGERTIAN KINERJA Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
Hirarkhi Kinerja • Input: Biaya, Waktu, Tenaga, Kebijakan Masukan • Output • Outcome Hasil • Benefit • Impact (Capaian Visi di RPJP, RPJMD) Manfaat 154
Mekanisme Pengawasan Selama Ini Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD selama ini pada dasarnya dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu: 1. Rapat kerja komisi dengan pemerintah 2. Kegiatan kunjungan kerja 3. Rapat dengar pendapat umum (public hearing) 4. Pengaduan
Kondisi dan Fungsi Pengawasan Saat Ini Pengawasan lebih dominan sebagai Sarana Politik Pengawasan Belum Memberikan Kontribusi yang Optimal Pada Pengelolaan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Pengawasan Belum Efektif Tersumbatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan
 Pengawasan telah diterjemahkan sebagai sarana mencari kesalahan dan kelemahan  Pengawasan dilakukan cenderung untuk menjatuhkan lawan politik atau kepala daerah yang sedang berkuasa.,  Pengawasan dilakukan untuk mencari imbal jasa, keuntungan pribadi dan golongan, (kasus money politics) Pengawasan Sebagai Sarana Politik.
 Paradigma pengawasan politik telah mengakibatkan fungsi pengawasan yang sesungguhnya terabaikan, sehingga hasil pengawasan kurang memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah.  Pengawasan yang dilakukan, belum memberikan umpan balik (feed back) yang substansial bagi pengelolaan pemerintahan daerah  Pengawasan belum mampu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi perbaikan Pengawasan Belum Memberikan Kontribusi yang Optimal
 Pengawasan dilaksanakan selama ini terkesan sporadis dan reaktif, tanpa program  Pengawasan lebih banyak terfokus dan ”terjebak” pada aktivitas pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja  Akibatnya, permasalahan masyarakat tak terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat. Pengelolaan Pengawasan Belum Efektif.
TUGAS BPK BERKAITAN DG DPRD BPK Dasar Hukum: 1. UU No.15/2004: Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. UU No. 15/2006: BPK Ruang Lingkup: 1. Pemeriksaan Keuangan (laporan keuangan) 2. Pemeriksaan Kinerja (kinerja pengelolaan keu) 3. Pemeriksaan dg tujuan tertentu (di luar 1 dan 2) Output: 1. Opini 2. Temuan, Kesimpulan, Rekomendasi 3. Kesimpulan DPR DPD DPRD 160
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Oleh DPRD UUD 1945 Pasal 23 E •Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara (termasuk keuangan daerah) oleh Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. •Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan (DPRD) dan/atau badan sesuai dengan Undang Undang. 161
LHP BPK dan Fungsi Perngawasan DPRD Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ditujukan kepada: • DPRD/DPD/DPR, bersifat terbuka untuk umum, dicantumkan dalam situs BPK (www.bpk.go.id) • Pemerintah 162
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK oleh DPRD (Pasal 21 UU 15/2004) •Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. •DPRD/DPR meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. •DPRD/DPR dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. 163
LK SKPD Kompilasi LKPD Reviu Persetujuan LKPD PTD LKPD PTD PTJ Audit LKPD Audited SKPD SKPKD INSPEKT KDH BPK LK SKPD DPRD Situs BPK Umum LSM Posisi DPRD dalam Audit LKPD 164
Memahami Opini BPK atas LKPD Unqualified Opinion (Wajar Tanpa Pengecualian) Qualified Opinion (Wajar Dg Pengecualian) Adverse Opinion (Tdk Wajar) Disclaimer (Tdk Memberi Pendapat) LK telah menyajikan secara wajar, Posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau LRA, LAK sesuai SAP bebas dari keraguan dan ketidakjujuran LK telah menyajikan info keuangan secara wajar, tetapi ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian tersebut tdk mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan. LK tdk menyajikan secara wajar atas: posisi keuangan (neraca), LRA, Laporan Arus Kas, sesuai dengan SAP. Pemeriksa tdk dapat memberi pendapat atas LK, karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, 165
Beberapa masalah LKPD • Pencatatan aset tidak akurat • Pertanggungjawaban dan pencatanan Dekon dan TP tidak tertib, termasuk: ► Status aset dan implikasinya ► Pelaporan realisasi • SPI yang tidak diterapkan dengan baik • Pemahaman SAP yang masih lemah 166
TLHP BPK (Permendagri 13/2010) • Untuk LKPD yang mendapatkan opini ”wajar dengan pengecualian”, ”tidak wajar” atau ”disclaimer”, maka DPRD dapat meminta BPK untuk memberikan penjelasan. • DPRD dapat mengadakan rapat kerja bersama pemerintah daerah untuk mengkorfirmasikan hasil pemeriksaan BPK. • DPRD dapat mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana tindak (action plan) dalam rangka mengubah opini LKPD dari ”tidak wajar” atau ”disclaimer” menjadi ”wajar tanpa pengecualian”, atau paling tidak menjadi ”wajar dengan pengecualian” • DPRD mengawasi pelaksanaan rencana tindak tersebut. • DPRD mendorong BPK untuk mencantumkan hasil TLHP BPK dalam situs BPK (www.bpk.go.id) 167
TLHP BPK (PERMENDAGRI 13/2010) LHP BPK Pembahasan Panitia Kerja* DPRD Penjelasan BPK Paripurna Pemeriksaan Lanjutan Konfirmasi ? - Satker KDh Laporan TL + Action Plan TL Tim TL * Untuk : WDP, TW, Disc LHP Tujuan ttt
Apa yang harus dilakukan DPRD ? • Lakukan pengawasan kebijakan. Untuk pengawasan teknis, gunakan aparat pengawas fungsional . • Jalin kemitraan dengan lembaga2 pengawasan, masyarakat dan perguruan tinggi. • Perkuat posisi tenaga ahli DPRD untuk memberikan data dan informasi akurat unt kepentingan pengawasan DPRD. 169
170

Recommended

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasDadang Solihin
 
Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012Adi Irawan
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Dadang Solihin
 
INDIVIDU AGENDA 3 REGA WIGUNA HARI KE 4.docx
INDIVIDU AGENDA 3 REGA WIGUNA HARI KE 4.docxINDIVIDU AGENDA 3 REGA WIGUNA HARI KE 4.docx
INDIVIDU AGENDA 3 REGA WIGUNA HARI KE 4.docxAsepKurniawan80
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Men seminar050601 reformasiperkotaan
Men seminar050601 reformasiperkotaanMen seminar050601 reformasiperkotaan
Men seminar050601 reformasiperkotaanSari Faizah
 
Delapan fungsi keluarga for plkb
Delapan fungsi keluarga for plkbDelapan fungsi keluarga for plkb
Delapan fungsi keluarga for plkbSyafrida Lubis
 

Recommended

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasDadang Solihin
 
Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012Adi Irawan
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Dadang Solihin
 
INDIVIDU AGENDA 3 REGA WIGUNA HARI KE 4.docx
INDIVIDU AGENDA 3 REGA WIGUNA HARI KE 4.docxINDIVIDU AGENDA 3 REGA WIGUNA HARI KE 4.docx
INDIVIDU AGENDA 3 REGA WIGUNA HARI KE 4.docxAsepKurniawan80
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Men seminar050601 reformasiperkotaan
Men seminar050601 reformasiperkotaanMen seminar050601 reformasiperkotaan
Men seminar050601 reformasiperkotaanSari Faizah
 
Delapan fungsi keluarga for plkb
Delapan fungsi keluarga for plkbDelapan fungsi keluarga for plkb
Delapan fungsi keluarga for plkbSyafrida Lubis
 
Paparan APN 2016
Paparan APN 2016Paparan APN 2016
Paparan APN 2016Bapppedasolo
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Unud 242-1071384042-bab i-ii
Unud 242-1071384042-bab i-iiUnud 242-1071384042-bab i-ii
Unud 242-1071384042-bab i-iirhyatokotua
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Andry Heryanto
 
1
11
1harjidianda
 
Renstra
RenstraRenstra
RenstraRyke Sumampouw
 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptxPERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptxdesriantoboy2
 
Orientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oiOrientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oihoyin rizmu
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfSupliyerJakarta
 
Pengelolaan Kawasan Perkotaan
Pengelolaan Kawasan PerkotaanPengelolaan Kawasan Perkotaan
Pengelolaan Kawasan PerkotaanSiti Sahati
 
Reformasi pemda (riview)
Reformasi pemda (riview)Reformasi pemda (riview)
Reformasi pemda (riview)ricky04
 
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxMateri Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxAllEnaMau
 
5. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 20155. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 2015dana desa kota lhokseumawe
 
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDPentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDDadang Solihin
 
Presentasi Ppd Revisi
Presentasi Ppd RevisiPresentasi Ppd Revisi
Presentasi Ppd RevisiBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Orientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okiOrientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okihoyin rizmu
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Aksi SETAPAK
 
Kepala Paparan.pptx
Kepala Paparan.pptxKepala Paparan.pptx
Kepala Paparan.pptxhoyin rizmu
 
Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxOrientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxhoyin rizmu
 

More Related Content

Similar to Orientasi Dewan.pptx

Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Unud 242-1071384042-bab i-ii
Unud 242-1071384042-bab i-iiUnud 242-1071384042-bab i-ii
Unud 242-1071384042-bab i-iirhyatokotua
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Andry Heryanto
 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptxPERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptxdesriantoboy2
 
Orientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oiOrientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oihoyin rizmu
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfSupliyerJakarta
 
Pengelolaan Kawasan Perkotaan
Pengelolaan Kawasan PerkotaanPengelolaan Kawasan Perkotaan
Pengelolaan Kawasan PerkotaanSiti Sahati
 
Reformasi pemda (riview)
Reformasi pemda (riview)Reformasi pemda (riview)
Reformasi pemda (riview)ricky04
 
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxMateri Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxAllEnaMau
 
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDPentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDDadang Solihin
 
Orientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okiOrientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okihoyin rizmu
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Aksi SETAPAK
 

Similar to Orientasi Dewan.pptx (20)

Paparan APN 2016
Paparan APN 2016Paparan APN 2016
Paparan APN 2016
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Unud 242-1071384042-bab i-ii
Unud 242-1071384042-bab i-iiUnud 242-1071384042-bab i-ii
Unud 242-1071384042-bab i-ii
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
 
1
11
1
 
Renstra
RenstraRenstra
Renstra
 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptxPERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
PERAN-DPRD-DALAM-PEMBANGUNAN-DESA(1).pptx
 
Orientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oiOrientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oi
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
 
Pengelolaan Kawasan Perkotaan
Pengelolaan Kawasan PerkotaanPengelolaan Kawasan Perkotaan
Pengelolaan Kawasan Perkotaan
 
Reformasi pemda (riview)
Reformasi pemda (riview)Reformasi pemda (riview)
Reformasi pemda (riview)
 
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxMateri Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
 
5. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 20155. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 2015
 
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDPentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
 
Presentasi Ppd Revisi
Presentasi Ppd RevisiPresentasi Ppd Revisi
Presentasi Ppd Revisi
 
Orientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okiOrientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten oki
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
 

More from hoyin rizmu

Kepala Paparan.pptx
Kepala Paparan.pptxKepala Paparan.pptx
Kepala Paparan.pptxhoyin rizmu
 
Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxOrientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxhoyin rizmu
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp okihoyin rizmu
 
Penyusunan RKA Pelayanan Puplik
Penyusunan RKA Pelayanan PuplikPenyusunan RKA Pelayanan Puplik
Penyusunan RKA Pelayanan Puplikhoyin rizmu
 
Organisasi Digital
Organisasi DigitalOrganisasi Digital
Organisasi Digitalhoyin rizmu
 
Enterpreneurship dalam organisasi
Enterpreneurship dalam organisasiEnterpreneurship dalam organisasi
Enterpreneurship dalam organisasihoyin rizmu
 
Ekonomi manajerial
Ekonomi manajerialEkonomi manajerial
Ekonomi manajerialhoyin rizmu
 
Manajemen penganggaran
Manajemen penganggaranManajemen penganggaran
Manajemen penganggaranhoyin rizmu
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanhoyin rizmu
 
Manajemen bisnis converted
Manajemen bisnis convertedManajemen bisnis converted
Manajemen bisnis convertedhoyin rizmu
 
Dasar dasar keprotokolan
Dasar dasar keprotokolanDasar dasar keprotokolan
Dasar dasar keprotokolanhoyin rizmu
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamhoyin rizmu
 
Penganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan iiPenganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan iihoyin rizmu
 
Penganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahanPenganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahanhoyin rizmu
 
Pemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswara
Pemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswaraPemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswara
Pemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswarahoyin rizmu
 
Whole of government
Whole of governmentWhole of government
Whole of governmenthoyin rizmu
 
Kepemimpinan stia bpd
Kepemimpinan stia bpdKepemimpinan stia bpd
Kepemimpinan stia bpdhoyin rizmu
 
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan selumaKeprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan selumahoyin rizmu
 
Inovasi p basseng
Inovasi p bassengInovasi p basseng
Inovasi p bassenghoyin rizmu
 

More from hoyin rizmu (20)

Kepala Paparan.pptx
Kepala Paparan.pptxKepala Paparan.pptx
Kepala Paparan.pptx
 
Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxOrientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptx
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
 
Penyusunan RKA Pelayanan Puplik
Penyusunan RKA Pelayanan PuplikPenyusunan RKA Pelayanan Puplik
Penyusunan RKA Pelayanan Puplik
 
Organisasi Digital
Organisasi DigitalOrganisasi Digital
Organisasi Digital
 
Komitmen Mutu
Komitmen MutuKomitmen Mutu
Komitmen Mutu
 
Enterpreneurship dalam organisasi
Enterpreneurship dalam organisasiEnterpreneurship dalam organisasi
Enterpreneurship dalam organisasi
 
Ekonomi manajerial
Ekonomi manajerialEkonomi manajerial
Ekonomi manajerial
 
Manajemen penganggaran
Manajemen penganggaranManajemen penganggaran
Manajemen penganggaran
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
Manajemen bisnis converted
Manajemen bisnis convertedManajemen bisnis converted
Manajemen bisnis converted
 
Dasar dasar keprotokolan
Dasar dasar keprotokolanDasar dasar keprotokolan
Dasar dasar keprotokolan
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
 
Penganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan iiPenganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan ii
 
Penganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahanPenganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahan
 
Pemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswara
Pemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswaraPemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswara
Pemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswara
 
Whole of government
Whole of governmentWhole of government
Whole of government
 
Kepemimpinan stia bpd
Kepemimpinan stia bpdKepemimpinan stia bpd
Kepemimpinan stia bpd
 
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan selumaKeprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
 
Inovasi p basseng
Inovasi p bassengInovasi p basseng
Inovasi p basseng
 

Recently uploaded

IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfIndri117648
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 

Recently uploaded (20)

IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 

Orientasi Dewan.pptx

  • 1. PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TOT ORIENTASI TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TANGGAL 03 SEPTEMBER 2019 OLEH : Ir, A D M I R A L, MM WIDYAISWARA AHLI MADYA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI
  • 2. Ir. A d m i r a l, MM Widyaiswara Ahli Madya PENDIDIKAN : S1 : Teknik Sipil S2 : Manajemen ralkincai@gmail.com BPSDM Kemendagri Hp. 0813 1095 3317 PENGALAMAN 1. DEP. TRANSMIGRASI & PPH 2. TRANSMIGRASI KAB. KAPUAS 3. BAKNAS 4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 3. 3 PEMBANGUNAN DAERAH adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). PERENCANAAN adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
  • 4. 4 PRINSIP UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan Mengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunan Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global
  • 5. 5 • Transparan, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. • Responsif mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah. • Efisien pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal. • Efektif kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. • Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. • Partisipatif memenuhi hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. • Terukur penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. • Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. • Berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. • Berkelanjutan mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. PRINSIP UMUM Lanjutan…….
  • 6. RENBANGDA VS PKD Perencanaan Pembangunan Daerah dalam implementasinya tidak dapat terpisahkan dengan pengelolaan keuangan daerah (PKD). Tahap pertama dari PKD adalah perencanaan sebagai dasar penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. reformasi PKD 3 paket UU KN (UU 17 Tahun 2003 tentang KN, UU 1 Tahun 2004 tentang PN, dan UU 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab KN), terbit juga uu 25 Tahun 2004 tentang SPPN. PP 105 Tahun 2000 direvisi dengan PP 58 Tahun 2005 tentang PKD, sehingga prinsip-prinsip PKD menjadi sinkron dengan paket UU di Bidang Keuangan Negara maupun dengan UU 25 Tahun 2004 SPPN.  Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah terbitnyan PP Nomor 12 Tahun 2019
  • 7. 3 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP UU 32/2004 PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07; 21/11 PP 41/07 PP 38/07 LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 23/2014 UU DANA ..? PP 18/16 …? PMDN 86/17
  • 8. REGULASI DPRD MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • 9. SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum....... (Pasal 147 UU 23/2014) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 148 (2) UU 23/2014) • DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi : a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. • Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. • Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. (Pasal 149 UU 23/2014)
  • 10. PEMBENTUKAN PERDA PENGAWASAN ANGGARAN FUNGSI DPRD DPRD LEGAL DRAFTING PUBLIC FINANCE CONTROL TECHNIQUES FUNGSI KOMPETENSI MITRA PEMDA SUSTAINABLE DEVELOPMENT ROLE OF LAW QUALITY OF LIFE VISI UMUM PEMERINTAHAN
  • 11. 11 KDH DPRD PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • SEKRETARIAT DAERAH • INSPEKTORAT • DINAS • BADAN • PIMPINAN DPRD • BADAN MUSYAWARAH • KOMISI • BADAN ANGGARAN • BAPEM PERDA • BADAN KEHORMATAN • PANSUS SEKRETARIAT DPRD
  • 12. Perencanan dan Penganggaran Belanja Hibah dan Bansos Perizinan, Pajak dan Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa Jual Beli Jabatan Belanja Perjalanan Dinas 1 2 3 4 5 6 AREA RAWAN KORUPSI Pemerintah Daerah TjahjoKumolo,SH.
  • 13. 13 RPJPD RPJMD RKPD APBD KUA/PPA S • PIMPINAN DPRD • BAMUS • KOMISI • BANGGAR • BAPEM PERDA • BADAN KEHORMATAN • PANSUS • SEKRETARIAT DAERAH • INSPKTORAT • DINAS • BADAN URUSAN PROGRAM KEGIATAN KDH DPRD SETWAN
  • 14. 14 RPJPD RPJMD RKPD APBD KUA/PPAS KDH DPRD PENGAWASAN OLEH DPRD DINAS BADAN 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang; 4. Perumahan Rakyatv dan Kawasan Pemukiman 5. Trantibum dan Linmas 6. Sosial 1. Tenaga Kerja; 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Pangan; 4. Pertanahan; 5. Lingkungan Hidup; 6. Adm. Dukcapil 7. Pemberdayaan Masy. Desa 8. Pengendalian Pddk dan KB; 9. Perhubungan; 10.Komunikasi dan Informatika; KOMISI A/1 KOMISI B/2 KOMISI C/3 KOMISI 4/5 S E T W A N
  • 15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI MASYARAKAT SEJAHTERA 1. PUSAT (K/L) DENGAN KEBIJAKAN SERTA APBN/POTENSI LAINNYA 3. SWASTA DENGAN SEGALA POTENSINYA 4. AKADEMISI/ MASYARAKAT DENGAN SEGALA POTENSINYA; 2. PEMDA DENGAN KEOTONOMIANNYA, OPD, APBD/ POTENSI LAINNYA PELAKU PEMBANGUNAN
  • 16. Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. Pendapatan masyarakat; 2. Kesempatan kerja; 3. Lapangan berusaha; 4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5. Daya saing Daerah. Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pembangunan Daerah : PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)
  • 17. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ABSOLUT 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL PILIHAN (8) WAJIB (24) Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18) S P M N S P K 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU DAN PR 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. PASAL 260 UU 23/2014
  • 18. Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 6. Sosial Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN: 1. Tenaga kerja 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan hidup 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Perhubungan 10. Komunikasi & Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 12. Penanaman modal 13. Kepemudaan dan Olah Raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan Pilihan 8 URUSAN: 1. Kelautan dan perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)
  • 19. UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP PERMENDAGRI 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP 58/2005: Pengelolaan Keuda (Omnibus Regulation) UU 32/2004 DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 182 & Pasal 194 UU 32/2004 Pasal 69 & Pasal 86 UU 33/2004 Pasal 155 PP 58 /2005 Perda Pokok-Pokok ttg Pengelolaan Keu Daerah Perkada ttg Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuda Pasal 330 Permendagri 13/2006 Kandungan lokal berdasarkan kesepakatan bersama yg tidak bertentangan dng peraturan perUUan SE ttg Pedoman Penyusunan RKA - SKPD 1 Pasal 151 Ayat 1 PP 58/2005 Permendagri 59/2007 Permendagri 21/2011 UU 23/2014 REVISI REVISI REVISI Pasal 330- UU 23/2014 “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah” REVISI Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pasal 258 UU 23/2014
  • 20. DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UU No. 25/2004 UU No. 32/2004 PP No. 8/2008 Permendagri No. 54/2010 UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 UU No. 33/2004 PP No. 58/2005 Permendagri No. 13/2006 Permendagri No. 59/2007 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU PERENCANAAN PENGANGGARAN Permendagri No. 21/2011 PMDN 86/17 UU 23/2014 PP No. 12/2019
  • 21. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Rancangan DPA-SKPD DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama R P-APBD Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM- GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • LRA , LPSAL • LO, Neraca, LPE • Lap. Arus Kas • CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda PJ Pel APBD Perda APBD • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Pembiayaan • Dilakukan oleh PPKD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun dan disajikan Sesuai SAP Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD setelah 3 hari PEDUM APBD o/ MDN
  • 22. RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Pedoman Dijabark an Pedoman Pedoman Diacu UU 25 /2004 SISTIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU 17/2003 KEUANGAN NEGARA KUA PPAS Pedoman BAPPEDA TAPD PPKD PROSES PLANNING & BUDGETTING
  • 23. c PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN 5 RKPD TA 3 RPJMD – TUJUAN DAN SASARAN KUA PPAS PERDA APBD PERKADA PENJABARA N APBD PERDA P-APBD PERKADA PENJABARA N P- APBD LKPJ LKPD LPPD ILPPD KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN – PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 1 2 4 5 6 LAP SEMESTER PROGNOSI S 6 BLNN 3 7 DPRD DPR D DPR D DPR D DPR D DPRD DPRD DILAKUKAN PENILAIAN TERHADAP KONSISTENSI PERENCANAAN – PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DPR D
  • 24. DASAR HUKUM Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Ketentuan Lebih Lanjut  tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri. Permendagri 54 Tahun 2010 Muatan Permendagri 86 Tahun 2017 11 BAB 11 301 Pasal 378 716 Halaman 643 7 Lampiran 7
  • 25. Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan 1 2 3 RUANG LINGKUP PERMENDAGRI 86/2017 (Pasal 2 Permendagri 86/2017) Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
  • 26. UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja RKPD Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Perkada penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-273 Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  • 27. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & RENCANA PERANGKAT DAERAH (Pasal 11 Permendagri 86/2017) RPJPD RPJMD RKPD RENSTRA PD RENJA PD DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH BAPPEDA PERANGKAT DAERAH Menyusun Menyusun Mengkoordinasikan
  • 28. ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD Renstra PD Renja PD RKPD KUA PPA Rancangan APBD RKA-PD RPJPD APBD DPA-PD • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; • RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD; • RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD; • Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD; • Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD; • RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; • Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; • RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; • Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.
  • 29. FUNGSI DAN SANKSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan selama 3 (tiga) bulan. ( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014) RPJPD RPJMD RKPD Menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.
  • 30. SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN DIPEDOMANI PEDOMAN 5 TAHUN PEDOMAN PEDOMAN DIJABARKAN DIPEDOMANI 20 TAHUN DIACU RPJMN RKP RPJPD PROV RPJMD PROV RKPD PROV RENSTRA PD PROV RENJA PD PROV PEDOMAN DIPEDOMANI PEDOMAN 1 TAHUN DIACU RPJPD K/K RPJMD K/K RKPD K/K RENSTRA PD K/K RENJA PD K/K RENSTRA K/L RENJA K/L PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN DIACU PEDOMAN RAPBN RAPBD PROV RAPBD K/K PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN DIPEDOMANI DIPEDOMANI DIPEDOMANI DIPEDOMANI DIPEDOMANI
  • 31. Menteri Dalam Negeri Wajib Mengkoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah) RKPD (1 tahun) UU 17/2007 & PP 8/2008 PERENCANAAN PEMBANGUNAN UU 26/2007 PENATAAN RUANG • Potret dasar kewilayahan • Potensi sumber daya daerah • Isu-isu Pokok pembangunan • Keterkaitan antar wilayah, antar fungsi wilayah, dan antar kegiatan wilayah SUDAHKAH TERINTEGRASI? KEPALA DAERAH BAPPEDA RPJP (20 tahun) RPJM (5 tahun) RENCANA RINCI TATA RUANG (20 tahun) Indikasi Program Utama Lima Tahunan Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW (20 tahun) KETERKAITAN RTRW dengan RPJMD
  • 32. SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG DGN RENCANA PEMBANGUNAN BKPRD PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ADALAH UPAYA MENGINTEGRASIKAN RENCANA TATA RUANG DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN KLHS INDIKASI PROGRAM • Strategi • Arah Kebijakan • Rencana Struktur Ruang • Rencana Pola Ruang BAPPEDA selaku Sekretariat BKPRD Sebagai lampiran Perda RTRW (Permendagri 47/2012 P3RTRWP/K/K) SIKNRONISASI Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah
  • 33. 33 INTEGRASI RPJPD DENGAN RTRW PROVINSI KABUPATEN/KOTA Penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kab./kota dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota RTRW Penyelarasan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi INTEGRASI RPJMD DENGAN RTRW menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pemb. jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi RTRW HARUS DIPEDOMANI Dalam Peyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 263 UU Nomor 23 Tahun 2014)
  • 34. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DOKRENDA a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. (Pasal 4 Permendagri 86/2017)
  • 35. PERUMUSAN DOKRENDA Transparan responsif efisien efektif akuntabel partisipatif terukur berkeadilan berwawasan lingkungan Berkelanjutan (Pasal 5 Permendagri 86/2017) Dokrenda dirumuskan secara:
  • 36. 36 PENDEKATAN: • Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih) • Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah) • Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan) • Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa) PENDEKATAN & ORIENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORIENTASI • Holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. • Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. • Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
  • 37. DOKRENDA Teknokratik Partisipatif Politis Atas – bawah dan Bawah atas ORIENTASI PROSES DOKRENDA Holistik - Tematik Integratif Spasial ORIENTASI SUBSTANSI ORIENTASI PERUMUSAN DOKRENDA Pasal 7 dan Pasal 9 Permendagri 86 tahun 2017
  • 39. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 16 ayat (1) ) 1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN 2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL 3 •PENYUSUNAN RANCANGAN 4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG 5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR 6 •PENETAPAN
  • 40. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (Pasal 16 ayat (2) ) 1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN 2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL 3 •PENYUSUNAN RANCANGAN 4 • PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR 6 •PENETAPAN
  • 42. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD Persiapan Penyusunan RPJPD Pengolahan data dan informasi Perumusan Permasalahan dan Analisis Pembangunan Daerah Masukan dari PD Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penelaahan RTRW Provinsi & Daerah Lainnya Perumusan visi dan misi daerah Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Analisis isu-isu strategis Rancangan Awal RPJPD Musrenbang RPJPD Evaluasi Raperda RPJPD ke Gub/Mendagri Perumusan Rancangan Akhir RPJPD penetapan Perda RPJPD Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Rancangan RPJPD Persetujuan bersama dengan DPRD KLHS Konsultasi RANWAL dgn GUB/MENDAGRI 1 2 3 4 5 6
  • 43. SISTEMATIKA RPJMD Pasal 46 ayat (2) Pendahuluan Gambaran Umum kondisi Daerah Gambaran Keuangan Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Pogram Perangat Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penutup 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 44. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD Persiapan Penyusunan RPJMD Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Evaluasi RANPERDA RPJMD GUB/MDN Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Kinerja Penyelenggaraan Pemda Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya KONSULTASI KE GUB/MENTERI Rancangan RPJMD Analisis isu- isu strategis 1 2 4 5 Kerangka pendanaan dan program PD Perumusan Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Analisis Gambaran umum kondisi daerah & Perumusan gambaran keuangan daerah Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD (Nota Kesepakatan) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 3 Penetapan Pengolahan data & informasi PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD 6 KLHS SE Kepala Daerah kepada Ka PD
  • 45. a. Pembentukan tim penyusun RPJMD; b. Orientasi; c. Agenda kerja d. Penyiapan data dan informasi; e. Rancangan teknokratik RPJMD. PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD Pasal 41-46 a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. Gambaran keuangan Daerah; c. Permasalahan pembangunan Daerah; d. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; isu strategis Daerah. a. Pendahuluan; b. Gambaran umum kondisi Daerah; c. Gambaran keuangan Daerah; dan d. Permasalahan dan isu strategis Daerah. a. Pendahuluan; b. Gambaran umum kondisi Daerah; c. Gambaran keuangan Daerah; d. Permasalahan dan isu strategis Daerah; e. Visi, misi, tujuan dan sasaran; f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. Penutup. Disempurnakan berpedoman pada visi, misi, & program Kepala Daerah terpilih.
  • 46. PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 1 TAHUN
  • 47. SISTEMATIKA RKPD Pasal 79 1 •Pendahuluan 2 •Gambaran Umum Kondisi Daerah 3 • Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 4 • Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 5 • Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 6 • Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 7 • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8 •Penutup
  • 48. Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD kab/kota Rancangan Akhir RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP) & provinsi (RKPD PROV) SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Berita Acara Musrenbang kecamatan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD 1 2 3 4 5 Review RPJMD Fasilitasi Menteri/ Gubernur
  • 49. Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penyelesaian rankhir RKPD (paling akhir bulan Mei) Musrenbang Provinsi (Paling labat minggu ke dua April) Musrenbang Kab/Kota (Paling lambat minggu ke empat Maret Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Paling labambat Mingu ke dua Februari) Musrenbang Desa (Januari) Penyusunan DPA SKPD (Desember) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) RKPD KUA PPAS RAPBD Penetapan RKPD setelah Penetapan RKP (Juni) Penyusunan Ranwal RKPD DAN RENJA-PD Minggu pertama Desember
  • 50. a. Penyusunan dan penetapan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; b. Orientasi mengenai RKPD; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bardasarkan SIPD. •PERSIAPAN PENYUSUNAN (Pasal 73 Permendagri 86/2017) 1
  • 51. Susunan keanggotaan tim sekurang-kurangnya sebagai berikut: • Penanggungjawab : Sekretaris Daerah • Ketua Tim : Kepala Bappeda • Wakil Ketua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah • Sekretaris : Sekretaris Bappeda • Kelompok Kerja : Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun dipersiapkan oleh Bappeda dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah TIM PENYUSUN RKPD
  • 52. 1. Inventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk Matrik untuk memudahkan analisis; 2. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber2 yg dapat dipertanggungjawabkan 3. Data dan informasi sekurang-kurangnya mencakup data dan informasi pada Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 4. Data dan informasi bersumber dari: i. Peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan nasional yang terkait; ii. Hasil evaluasi RKPD periode lalu, RKP, dan RKPD Provinsi bagi Kab/Kota PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
  • 53. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 1. Merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. 2. Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. 3. Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD 4. Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan 5. Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya Pasal 178
  • 54.  Inventarisasi jenis kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD mendukung pencapaian prioritas dan sasarn pembangunan yang ditetapkan dalam Perda RPJMD.  Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan searah dengan rencana untuk memecahkan permasalahan pembangunan dan dan isu strategis Perangkat Daerah.  Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari PD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas tidak bertentangan dengan perundang-undangan.  Rumuskan usulan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD dengan mempertimbangkan bahwa lokasi serta kelompok sasaran penerima manfaat selaras dengan ditetapkan dalam Renstra-PD, keseimbangan wilayah serta mendukung perwujudan visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan dalam Perda RPJMD. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
  • 55. Reses I Jan Mei September Jul Kesepakatan Nota KUA dan PPAS Mrt - Aprl Musrenbang RKPD Tahun n Penyusunan Perubahan RKPD Tahun n-1 Agustus Penyusunan RKPD Tahun n+1 Reses II Reses III Ranwal RKPD Tahun n Reses III Tahun sebelumnya Des APBD RKPD HUBUNGAN POKIR KEDALAM DOKRENDA
  • 56. • Pendahuluan; 1 • Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 2 • Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; 3 • Tujuan dan Sasaran; 4 • Strategi dan Arah Kebijakan; 5 • Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; 6 • Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan 7 • Penutup. 8 SISTEMATIKA RENSTRA PD Pasal 111
  • 57. sesuai BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Persiapan Penyusunan Rentra-PD Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Perda RPJMD Rancangan RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan sasaran Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Analisis Gambaran pelayanan PD SPM Penelaahan RTRW & KLHS Renstra-KL & Renstra PD Provinsi PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Rancangan RENSTRA-PD VERIFIKASI sesuai Penyesuaian Rancangan Renstra-PD Tdk sesuai Rancangan akhir RENSTRA-PD Penyempurnaan Rancangan Renstra-PD Penetapan Renstra PD RENSTRA-PD VERIFIKASI Tdk sesuai Perumusan Strategi dan Kebijakan 1 2 3 4 Forum Perangkat Daerah /Forum Lintas Perangkat Daerah
  • 58. Pendahuluan; Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan Penutup SISTEMATIKA RENJA PD Pasal 129 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 59. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA PD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Rancangan Awal Renja-PD Prov/kab/kota Pembahasan Renja PD pada Forum PD Prov/Kab/Kota Penetapan Renja PD dengan Keputusan KDH Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif Pengolahan data dan informasi Isu-isu penting penyelenggara an tugas dan fungsi PD Analisis Gambaran Pelayanan PD Rancangan Renja PD Prov/kab/kota Persiapan Penyusunan Renja PD hasil evaluasi capaian Renstra PD Prov/kab/kota hasil evaluasi pelaksanaan Renja- PD Prov/kab/kota tahun lalu Perumusan Sasaran Perumusan Tujuan Telaahan Rancangan Awal RKPD Prov/kab/kota Usulan program & kegiatan dari masyarakat SE KDH perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-PD Prov/kab/kota Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa Penyesuaian Rancangan Renja PD kab/kota Rancangan Akhir Renja PD prov/kab/kota Penyusunan Rancangan RKPD Musrenbang RKPD Perumusan R. akhir RKPD Per KDH RKPD prov/kab/k ota RENJA-PD Prov/Kab/Kot a 1 2 3 4 5 Pedoman PD dalam Menyusun RKA PD 6
  • 60. KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 153 1. Analisis gambaran umum kondisi Daerah; 2. Analisis keuangan Daerah; 3. Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya; 4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 5. Perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah; 6. Perumusan dan penjabaran visi dan misi; 7. Perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok; 8. Perumusan strategi dan arah kebijakan; 9. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; 10. Perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan 11. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
  • 61. “SANKSI” APA YANG BERUBAH DI SISI PERENCANAAN… Amanat UU No. 23 Tahun 2014
  • 62. FUNGSI DAN SANKSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan selama 3 (tiga) bulan. ( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014) RPJPD RPJMD RKPD Menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. SANKS I
  • 63. Pasal 67 Huruf f UU 23 /2014 Kewajiban Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah melaksanakan program strategis nasional HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Sanksi jika tidak melaksanakan • dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. • Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. • Dalam hal KDH dan/atau Wakil KDH telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai KDH dan/atau Wakil KDH . SANKS I
  • 64. GUBERNUR wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden/melalui MDN yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada MDN/melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. KEWAJIBAN ATAS LPPD, LKPJ (Pasal 69 s.d Pasal 73) SANKS I
  • 65. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah dan memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. JENIS LAPORAN KEPALA DAERAH PEMERINTAH PUSAT Jika tidak menyampaikan LAPORAN: • dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota. • Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk. Ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Masyarakat SANKS I
  • 66. Laporan Keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. LANJUTAN DPRD Jika tidak menyampaikan LAPORAN kpd DPRD: • DPRD provinsi dapat menggunakan hak interpelasi kepada gubernur dan DPRD kabupaten/kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada bupati/wali kota • Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi tidak diterima, DPRD provinsi melaporkan gubernur kepada Menteri dan DPRD kabupaten/kota melaporkan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. • Berdasarkan laporan dari DPRD, Menteri memberikan sanksi teguran tertulis kepada gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada bupati/wali kota. • Apabila sanksi telah disampaikan 2 (dua) kali berturut- turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk. SANKS I
  • 67. 67 No LARANGAN Subyek dikenakan sanksi Jenis Sanksi Pasal Teg uran tertu lis Teg uran II Bins us Tidak Dibayarkan hak keu Pemb erhent ian semen tara Pem berhe ntian DA U/D BH Amb il Alih Tund a eval uasi KDH WKL KDH DPRD Daera h 3 bulan 6 bulan 1 Tidak menjalankan Program strategis nasional X X X X X1 X1 68 2 Tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD X X X X 73 3 Tidak menyampaikan LKPJ kpd DPRD X X X X 73 4 Menjadi pengurus perusahaan X X X1 77 5 Perjalanan Luar Negeri tanpa izin MDN X X X1 77 6 Meninggalkan tugas dan wilayah kerja 7 hari atau berturut-turut dlm 1 bulan X X X1 X1 X1 77 JENIS SANKSI DALAM UU 23 TAHUN 2014
  • 68. 68 No LARANGAN Subyek dikenakan sanksi Jenis Sanksi Pasal Tegura n tertulis Tegur an II Binsus Tdk Dibayarkan hak keuangan Pemberh entian sementar a Pember hentian DAU/D BH Ambil Alih Tunda evaluas i KDH WKL KDH DPRD Daerah 3 bulan 6 bulan 7 Tidak menyampaikan Perda setelah ditetapkan X X 249 8 Masih memberlakukan Perda yg dibatalkan X X X 252 Masih memberlakukan Perda yg dibatalkan X X 252 9 Masih memberlakukan Pajak Retribusi X X 252 10 Tidak menyebarluaskan perda X X X X 254 11 Tidak menyampaikan RPJPD/RPJMD X X X 266 12 Tidak menetapkan Perkada RKPD X X 266
  • 69. 69 No LARANGAN Subyek dikenakan sanksi Jenis Sanksi Pasal Tegur an tertuli s Tegu ran II Bins us Tdk Dibayarkan hak keuangan Pembe rhentia n semen tara Pembe rhentia n DAU/ DBH Ambil Alih Tunda evalua si KDH WKLK DH DPRD Daerah 3 bulan 6 bulan 13 Melakukan pungutan diluar UU X X 287 14 Tidak mengajukan Perda APBD X X 311 15 Tidak menyetujui bersama RAPBD X X X 312 16 Tidak mengumumkan informasi pelayanan publik X X X X 348 17 Tidak memberikan pelayanan peizinan X X X X 350 18 Tidak melaksanakan rekomOmbudsman X X 351 19 Tidak mengumumkan informasi bangda dan keuda X X X X 394
  • 70. Sanksi Administratif 70 Jenis Sanksi Administratif 1. Teguran Tertulis; 2. Tidak Dibayarkan Hak Keuangan Selama 3 (Tiga) Bulan; 3. Tidak Dibayarkan Hak Keuangan Selama 6 (Enam) Bulan; 4. Penundaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; 5. Pengambilalihan Kewenangan Perizinan; 6. Penundaan Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil; 7. Mengikuti Program Pembinaan Khusus Pendalaman Bidang Pemerintahan; 8. Pemberhentian Sementara Selama 3 (Tiga) Bulan; dan/atau 9. Pemberhentian.
  • 71. Sanksi Administratif 71 Tahapan Sanksi Administratif Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif dijatuhi sanksi administratif secara bertahap berupa: 1. Teguran Tertulis; 2. Teguran Tertulis Kedua; 3. Pemberhentian Sementara Selama 3 (Tiga) Bulan; dan/atau 4. Pemberhentian.
  • 72. • UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • PP. Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan BINWAS PEMDA • Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. • Pembinaan Umum oleh Mendagri dan Pembinaan Teknis oleh Menteri/Kepala LPNK. • Pengawasan Umum oleh Mendagri dan Pengawasan Teknis oleh Menteri/Kepala LPNK. • BINWAS Pemda Kab/Kota dilaksanakan olegh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA Dasar Hukum BINWAS PEMDA 36
  • 73. SANKSI-SANKSI SANKSI ADMINISTRATIF  TEGURAN LISAN;  TEGURAN TERTULIS;  TIDAK DIBAYARKAN HAK-HAK KEUANGAN;  MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN KHUSUS;  DIBERHENTIKAN DARI PIMPINAN PADA ALAT KELENGAKAPAN DPRD ;  PEMBERHENTIAN SEMENTARA ;  PERBERHENTIAN TETAP. SANKSI PIDANA BAGI KEPALA DAERAH YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PERIJINAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, DAN PELANGGARANNYA BERSIFAT PIDANA 73
  • 74. SANKSI BAGI KDH DAN WAKIL KDH YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN  KDH/Wakil KDH yang tidak melaksanakan program strategis nasional diberi teguran tertulis oleh Mendagri utk Gub/Wagub dan oleh Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;  Kalau tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.  Kalau tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan. 74
  • 75. SANKSI BAGI KDH/WAKIL KDH YANG MELANGGAR LARANGAN  KDH/Wakil KDH yang menjadi pengurus suatu perusahaan milik swasta/negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga);  KDH/Wakil KDH yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan;  KDH/Wakil KDH yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin, dikenai sanksi teguran tertulis. Jika teguran disampaikan 2 kali berturut- turut KDH/ wakil KDH tidak mengindahkan, KDH/Wakil KDH ybs diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kemendagri. 75
  • 76. SANKSI BAGI KDH DAN ANGGOTA DPRD  KDH yang tidak menyampaikan Perda dikenai sanksi teguran tertulis;  Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih member-lakukan Perda yang dibatalkan, dikenai sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan utk KDH dan anggota DPRD, serta dikenai sanksi penundaan evaluasi Perda;  penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih member-lakukan Perda mengenai Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dibatalkan dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. 76
  • 77. SANKSI BAGI KDH DAN ANGGOTA DPRD  KDH yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan dikenai sanksi teguran tertulis. Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan, KDH diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kemendagri, serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil KDH atau oleh pejabat yang ditunjuk;  Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan KDH dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan;  KDH yang tidak menetapkan Perkada tentang RKPD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan. 77
  • 78. TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
  • 79. TAHAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 180 s.d. 256 PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Menjamin & Memastikan) EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Menilai & Memastikan) PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Menjamin & Memastikan)
  • 80. PERBANDINGAN ANTARA PERUMUSAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN RENCANA & EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 1 2 3 4 5 RPJPD I II III IV RENSTRA PD 1 2 3 4 5 RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD 1 2 3 4 5 Renja PD Renja PD Renja PD Renja PD Renja PD 1 2 3 4 5 Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Hasil KUA & PPAS KUA & PPAS KUA & PPAS KUA & PPAS KUA & PPAS 1 2 3 4 5 DPA PD DPA PD DPA PD DPA PD DPA PD 1 2 3 4 5 APBD
  • 81. MEMASTIKAN TERCIPTANYA: a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah (kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota) b. Konsistensi dan keselarasan antarkebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam:  RPJMD dengan RPJPD dan RTRW  RKPD dengan RPJMD  RENSTRA PD dengan RPJMD  RENJA PD dengan RKPD  RKPD dengan KUA & PPAS yang disepakati dgn DPRD,  Perda ttg APBD dgn DPA-PD  Perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana PD dan APBD. c. Kesesuaian antara tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86/2017` TUJUAN PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
  • 82. 1. Menjabarkan dan memastikan bahwa : a. Sasaran pokok dan arah kebijakan periode berkenaan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah telah dirumuskan dalam RPJMD b. Indikasi rencana program, indikator kinerja (outcome) yang disertai kebutuhan pendanaan jangka menengah (RPJMD) telah dirumuskan dalam Renstra PD dan RKPD c. Rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalam Renstra PD telah dirumuskan dalam Renja PD d. Sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telah dirumuskan dalam KUA-PPAS, RKA-PD, RAPBD, dan DPA PD termasuk perubahannya. 2. Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada saat penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana PD TUJUAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
  • 83. 1. Menilai realisasi antara : a. Capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. b. Capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTRW. c. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam Renja PD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra PD. d. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana DPA PD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif dalam Renja PD untuk merumuskan kendala dan permasalahan yang dihadapi untk menilai realisasi capaian RKPD. 2. Dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun), RPJMD dan Renstra PD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun), RKPD dan Renja PD (sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan) dengan menggunakan laporan realisasi setiap dokumen. TUJUAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
  • 84. ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD) Target Nasional (10) Target Prov (3) Target Prov (2) Target Prov (5) Target Kab (1) Target Kab (0,5) Target Kota (1,5) Pemerintah pusat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbangnas serta meminta komitmen gubernur dalam mencapai target nasional Gubernur mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang prov serta meminta komitmen bupati/walikota dlm pencapaian target prov Target Kec A (0,2) Target Kec B (0,7) Target Kec C (0,1) Camat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang Kecamatan serta meminta komitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target desa/kelurahan Bupati/Walikota mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang K/K serta meminta komitmen Camat dlm pencapaian target kabupate/kota
  • 85. TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD & RPJMD Pasal 319 s.d. 341
  • 86. • Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh gubernur. • Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh bupati/wali kota. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD & RPJMD
  • 87. DPRD Penyampaian RANPERDA RPJPD/RPJMD Dilampiri: 1). Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif; 2). Berita Acara Musrenbang; 3). Hasil Pengendalian Kebijakan RPJMD; 4). Dokumen KLHS 5) Review APIP 6) Rankhir RPJMD MDN/GUB (15 hari) Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Tdk Disempurnakan RAPERDA RPJPD/RPJMD KDH menetapkan PERDA RPJPD/ RPJMD Penyempurnaan Oleh gub/bup/wal (7 Hari) Melewati Batas WKT Evaluasi Tdk Sesuai Dgn UU • Gubernur kpd MDN • Bupati/Waliko ta kpd Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan KDH. Merumuskan Kembali Kesepakatan GUBERNUR dengan DPRD (3 hari) Klarifikasi MDN/GUB Sesuai Tdk Sesuai PEMBATALAN PERDA DILAKSA -NAKAN 1 2 3 4 KEWENANGAN PEMDA CATATAN : Noreg Noreg 7 hari Permendagri No. 80 Tahun 2016 MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD KEWENANGAN KEMENDAGRI 1. GUBERNUR menyampaikanm rancangan perda ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama 2. Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi 3. Kepala daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan 4. MDN Mengkaji Perda RPJPD, RPJPD yang telah ditetapkan. Prov mll Menteri K/K mll MA 1. Pengajuan Verifikasi Penyempurnaa n oleh Dirjen Bangda/Bapped a Prov; dan 2. Permintaan Noreg kpd Dirjen Otda/Biro Hukum.
  • 88. TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH Pasal 342 s.d. 368
  • 89. Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c. terjadi perubahan yang mendasar TATA CARA PERUBAHAN RPJPD & RPJMD Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional
  • 90. Karena, ketika perubahan dilakukan kurang dari sisa tiga tahun perencanaan, maka perubahan rpjmd ini tidak menjadi dasar penyusunan RKPD tahun perencanaan, namun hanya sebagai pembenaran penyimpangan capaian kinerja pemerintahan daerah Perubahan RPJMD sebagai dasar RKPD yang mana? Penyusunan RKPD Tahun 2021 (Mei) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila: • sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun • sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun 2021 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2016-2021 boleh tidak boleh ILUSTRASI PERUBAHAN RPJMD
  • 91. Perubahan RKPD meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. PERUBAHAN RKPD “Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.” Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah
  • 92. • Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. • Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. • Penambahan kegiatan baru hanya karena terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. • Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan CATATAN PERUBAHAN
  • 93. II. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Oleh : Ir. A D M I R A L, MM 93
  • 94. UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP UU 32/2004 PERMENDAGRI 13/06 Pp 71/2010 Pp 8/2006 PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07 SE 900.762 KEUDA PP 39/07 LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERMENDAGRI 55/08 PERMENDAGRI 21/11 PERMENDAGRI 54/10
  • 95. PERDA TTG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUDA PERKDH TTG SISDUR PENGELOLAAN KEUDA PERKDH TTG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMDA Regulasi Dasar Pemda
  • 96. 96 D P R D KEPALA DAERAH PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMBENTUKAN PERDA ANGGARAN PENGAWASAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN P-JAWABAN APBD PENGAWASAN UU 23 THN 2014 Pasal 149 Pasal 284
  • 97. JAN •Musrenbang Desa FEB •Musrenbang Kec MAR • FORUM SKPD & • MUSRENBNG K/K APR •MUSRENBANG Prov MEI •Penetapan RKPD JUNI •Penyampaian Rancangan KUA & PAS dari KDH kepada DPRD JULI •KUA & PPAS disepakati AGST •Pedoman penyusunan RKA-SKPD SEPT •Penyusunan RKA-SKPD OKTO •Penyampaian RAPBD kpd DPRD NOV •Pengambilan keputusan bersama terhadap RAPBD DES •Penetapan APBD
  • 98. KEUANGAN DAEARAH (PP No 58/2005) semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang AZAZ UMUM APBD 1. Disusun sesuai penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4. Ditetapkan dengan PERDA APBD KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  • 99. Fungsi APBD 1. Fungsi otorisasi yaitu merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan yaitu merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan yaitu merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi yaitu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi yaitu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
  • 100. Kekuasan Pengelolaan Keuangan Daerah PP 58 Tahun 2005 PERMENDAGRI 13/2006 Mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasan pengelolaan keuangan daerah kepada: a. Kepala SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah. b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah. c. Sekda selaku koordinator pengelola keuda.
  • 101. KUASA BUD KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) Psl. 5 PP 58 / 2005 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PPKD Selaku BUD (KEPALA SKPKD) KUASA PA BENDAHARA PPK-SKPD PPTK PA (KEPALA SKPD) SEKDA selaku (KOORD.PENGEL.KEUDA) BEND. PEMB
  • 102. Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD TA n-1 kepada DPRD JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES JADUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1/1 JAN FEB NOP DES 31/12 APBD TA n ditetapkan LKPD TA n-1 disampaikan ke BPK LHP audit BPK disampaikan ke DPRD Penetapan RKPD TA n+1 DPA-SKPD dan Anggaran Kas Penyampaian KUA & PPAS TA n+1 Kesepakatan KUA & PPAS TA n+1 Penyampaian Raperda APBD TA n+1 Laporan Semester & Prognosis 6 bulan kepada DPRD Kesepakatan bersama KDH-DPRD Raperda APBD TA n+1 Penyampaian KUPA & PPAS P-APBD TA n Penyampaian dan Pembahasan Raperda P-APBD TA n Pengambilan Keputusan bersama atas Raperda P-APBD TA n TA n-1 TA n+1 FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA, ANGGARAN, DAN PENGAWASAN DPRD TA n
  • 103. PERENCANAAN PENGANGGARAN RPJMD RKPD KUA & PPAS APBD SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
  • 104. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD kab/kota Rancangan Akhir RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dAan informasi Analisis Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP) & provinsi (RKPD PROV) SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Berita Acara Musrenbang kecamatan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD 1 2 3 4 5 Review RPJMD
  • 105. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD (Pasal 101 ayat 2) I. Persiapan PenyusunanRKPD II. Penyusunan Rancangan awal RKPD III. Penyusunan rancangan RKPD IV. Pelaksanaan Musrenbang RKPD V. Perumusan Rancangan Akhir RKPD VI. Penetapan RKPD
  • 106. 106 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Musrenbang Desa (Januari) Musrenbang Kecamatan (Februari) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kota (Maret) Penetapan RKPD (Mei) Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) Penetapan Perda APBD (Desember) Penyusunan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
  • 107. DASAR HUKUM A. UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah B. UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara C. UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara D. PP 71/2010 Tentang SAP E. PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah dengan PP 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah F. Permendagri 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  • 108. Paling lambat 31 Desember TEKNIS PENYUSUNAN RAPBD Penetapan APBD Tepat Waktu KUA/PPAS Persetujuan Bersama RKA Akhir Juli Akhir Nopember Akhir September Pasal 105 ayat (3c) dan Pasal 116 ayat (2) PMDN 13/2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMDN 21/2011. Paling lambat Paling lambat
  • 109. PERSETUJUAN DPRD DALAM APBD NO KEGIATAN PRODUK PERSETUJUAN BERSAMA DASAR HUKUM 1 KUPA dan PPAS P-APBD Nota Kesepakatan Antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Psl 87 (2) PMDN 13/2006 Jo 21/2011 2 Dasar Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Nota Kesepakatan Antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Psl 54A (3) PMDN 13/2006 Jo 21/2011 3 RAPBD dan P- APBD Disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD Psl 105 (3.c), Psl 110 (2) Psl 172 PMDN 13/2006 Jo 21/2011 4 Penyempurnaan hasil Evaluasi APBD/P-APBD Dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya Psl 114 PMDN 13/2006 Jo 21/2011
  • 110. PEMBAHASAN BANGGAR DPRD DENGAN TAPD FOKUS  PENDAPATAN DAERAH  BTL (DILUAR BELANJA PEGAWAI)  PEMBIAYAAN SASARAN  KETEPATAN PROGNOSIS PENDAPATAN  KETEPATAN ALOKASI BELANJA  KETEPATAN PEMILIHAN ALTERNATIF PENERIMAAN & PENGELUARAN PEMBIAYAAN
  • 111. Jadwal Perubahan APBD NO URAIAN WAKTU KET. 1. Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepada DPRD Minggu pertama bulan Agustus 2. Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan antara Kepala Daerah dan DPRD Minggu kedua bulan Agustus 7 hari 3. Pedoman Penyusunan RKA, DPPA perubahan APBD Minggu ketiga bulan Agustus 4. Penyampaian Raperda P-APBD berserta lampiran kepada DPRD Minggu kedua bulan September 5. Persetujuan DPRD terhadap Raperda P-APBD 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir Akhir bulan September
  • 112. Alasan Perubahan  perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;  keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;  keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;  keadaan darurat; dan  keadaan luar biasa. Perubahan Perda tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
  • 113. merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dgn ketentuan per-uuan menutup defisit atau memanfaatkan surplus PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD
  • 114. A P B D PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN STRUKTUR APBD PAD  Pajak Daerah  Retribusi Daerah  Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan  Lain –lain PAD yg Sah Pendapatan Transfer  Transfer Pemerintah Pusat  Transfer Antar Daerah LAIN 2 PD YG SAH  Hibah  Dana Darurat  Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU Belanja Operasi  B. Pegawai  B. Barang & Jasa  B. Bunga  B. Subsidi  B. Hibah  B. Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer  B. Bagi Hasil  B. Bantuan Keuangan Penerimaan Pembiayaan  SiLPA  Pencairan d. cadangan  Penj yang dipisahkan  Penerimaan pinjaman  Penerimaan kembali pemberian pinjaman  Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUU Pengeluaran Pembiayaan  pembayaran cicilan pokok Utang  Penyertaan modal  Pembentukan dana cadangan  Pemberian pinjaman  pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU
  • 115. DITUANGKAN DALAM DOKUMEN RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN
  • 116. PAJAK DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH RETRIBUSI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah Terdiri antara lain: a.Hasil Penjualan BMD; b.Hasil Pemanfaatan BMD; c.hasil kerja sama daerah; d.jasa giro; e.hasil pengelolaan dana bergulir; f.pendapatan bunga; g.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain; i.penerimaan untung dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k.pendapatan denda pajak daerah; l.pendapatan denda retribusi daerah; m.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n.pendapatan dari pengembalian; o.pendapatan dari BLUD; dan p.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan PUU
  • 117. PEMERINTAH DAERAH DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN ATAU YANG DISEBUT NAMA LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN PUNGUTAN DI LUAR YANG DIATUR DALAM UNDANG- UNDANG MELAKUKAN PUNGUTAN YANG MENYEBABKAN EKONOMI BIAYA TINGGI, MENGHAMBAT MOBILITAS PENDUDUK, LALU LINTAS BARANG DAN JASA ANTAR DAERAH, DAN KEGIATAN EKSPOR/IMPOR YANG MERUPAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL Kepala Daerah yang dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan selama 6 (enam) bulan melarang melarang Kepala Daerah yang dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Hasil pungutan wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara
  • 118. BELANJA DAERAH STANDAR TEKNIS SESUAI DENGAN PUU ANALISIS STANDAR BELANJA STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing- masing Daerah Analisis standar belanja dan standar teknis ditetapkan dengan Perkada
  • 119. Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan BELANJA DAERAH
  • 121. 31/ 12 AKHIR TA 28/ 2 Selesai Lap Keuangan SKPD sbg Entitas Akuntansi Penyampaian Lap. Keu oleh Kepala Daerah ke BPK 31/ 5 Selesai audit BPK 30/ 6 Penyampaian Ke DPRD oleh KDH dlm bentuk Raperda ttg PJ Pel APBD . • Persetujuan Bersama • Evaluasi oleh Gubernur/MDN Perda ttg PJ Pel APBD 31/ 3 Review oleh APIP Prov/ Kab/ Kota Laporan Keua-ngan Konsolidasi an oleh PPKD- BUD selaku Entitas Pelapo-ran APIP PENYUSUNAN LK OPD, LKPD DAN PENYAMPAIAN RAPERDA PERTANGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Telaah
  • 122. 122 AZAS UMUM PELAKSANAAN APBD 1. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. 2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. 5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
  • 123. 123 AZAS UMUM PELAKSANAAN APBD 6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 7. Pengeluaran belanja sesuai batas tertinggi dapat dikecualikan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 8. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 10. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • 125. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN Semua Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Dianggarkan Dalam APBD Dan Dilakukan Melalui Rekening Kas Umum Daerah Yang Dikelola Oleh BUD Dalam Hal Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Sesuai Dengan Ketentuan PUU Tidak Dilakukan Melalui RKUD, BUD Melakukan Pencatatan Dan Pengesahan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Tersebut PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, Dan Orang Atau Badan Yang Menerima Atau Menguasai Uang/Kekayaan Daerah Wajiib Menyelenggarakan Penatausahaan Sesuai Dengan PUU Pejabat Yang Menandatangani Dan/Atau Mengesahkan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Surat Bukti Yang Menjadi Dasar Penerimaan Atau Pengeluaran Atas Pelaksanaan APBD Bertanggung Jawab Terhadap Kebenaran Material Dan Akibat Yang Timbul Dari Penggunaan Surat Bukti Dimaksud Penerimaan Perangkat Daerah Yang Merupakan Penerimaan Daerah Tidak Dapat Dipergunakan Langsung Untuk Pengeluaran, Kecuali Ditentukan Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setiap Pejabat Dilarang Melakukan Tindakan Yang Berakibat Pengeluaran Atas Beban APBD Apabila Anggaran Untuk Membiayai Pengeluaran Tersebut Tidak Tersedia Atau Tidak Cukup Tersedia Kepala Daerah Dan Perangkat Daerah Dilarang Melakukan Pengeluaran Atas Beban APBD Untuk Tujuan Lain Dari Yang Telah Ditetapkan Dalam APBD
  • 126. Penatausahaan Kas Umum 1. PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat; 2. Bank umum ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan; 3. Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum. 4. Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung UP
  • 127. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH Pasal 137 1. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 2. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perkada. 3. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. 4. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik. 5. Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran. Pasal 138 1. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. 2. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 3. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya: a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya; dan/atau b. atas nama pribadi.
  • 128. Mekanisme Pembayaran Belanja Pelaksanaan Kegiatan Pertanggungjawaban Kegiatan (SPP-SPM-SP2D) Pembayaran Kegiatan MEKANISME - LS Pelaksanaan Belanja Pembayaran Non Tunai Pertanggungjawaban Belanja UP (SPP-SPM-SP2D) MEKANISME – UP/GU Permintaan TU (SPP-SPM-SP2D) Pertanggungjawaban Belanja Pembayaran Non Tunai MEKANISME – TU
  • 129. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH a. menutupi defisit anggaran; b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Keadaan yang menyebabkan SiLPA (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya. (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. DANA CADANGAN
  • 130.
  • 131. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SKPD (ENTITAS AKUNTANSI) Laporan Pelaksanaan Anggaran 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Keuangan/Finansial 2. Neraca 3. Laporan Operasional (LO) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
  • 132. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMDA (ENTITAS PELAPORAN) Laporan Pelaksanaan Anggaran 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Keuangan/Finansial 3. Neraca 4. Laporan Arus Kas (LAK) 5. Laporan Operasional (LO) 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
  • 133. Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan Pasal 193 PP 12 Tahun 2019 PPKD
  • 134. DPRD Dibahas bersama DPRD & Pemda paling lama 1 bulan Penyampaian RAPERDA APBD & RANPERGUB PENJABARAN APBD (3 hari) Membuat RANPERGUB (7 hari) Pengesahan MDN (15 Hari) Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Tdk Disempurnakan Gubernur menetapkan PER-GUB Setuju RAPERDA Pelak&PertJB APBD RAPERGUB PENJABARAN APBD Gubernur menetapkan PERDA & PER-GUB Penyempurnaan (7 Hari) Melewati Batas waktu Evaluasi MDN (15 hari) Tidak Setuju Tdk Sesuai Dgn UU MDN Usul Ke MENKEU Untuk Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum PROSES EVALUASI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD = Substansi Baru
  • 135. 135 UPAYA : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH : TERTIB, TAAT, EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNGJAWAB. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (LPKD) TEPAT WAKTU DAN MENGIKUTI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
  • 137. •Dasar Hukum dan Lingkup Pengawasan 137
  • 138. 138 DASAR HUKUM  UUD NRI 1945  UU 25/2004: SPPN  UU No. 23/2014: Pemerintahan Daerah  UU No. 15 /2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  PP No. 58/2005: Pengelolaan Keuangan Daerah  PP No. 79/2005: Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda.  PP No. 3/2007: LPPD, LKPj, IPPD  PP No. 7/2008: Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  Permendagri No.13 Th.2010 ttg Pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD thd TLHP BPK
  • 139. Lingkup Pengawasan DPRD • Pelaksanaan Perda dan Perkada ; • Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. • Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI. (UU 23/2014 Pasal 100 dan 153) 139
  • 140. FUNGSI PENGAWASAN DPRD PP 79 TAHUN 2005 DPRD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan DPRD bersifat kebijakan, dan tidak bersifat teknis. 140
  • 141. Lingkup dan Langkah Kerja Pengawasan oleh DPRD Lingkup Pengawasan DPRD Langkah Kerja Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada 1. Tentukan Perda dan Perkada yang akan diawasi 2. Pahami isinya dan buat daftar materi pengawasan 3. Bandingkan dengan fakta/data/info/realita 4. Rumuskan rekomendasi 5. Awasi tindak lanjut atas rekomendasi tsb Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangaan (PUU) Lain Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Tentukan PUU yang akan diawasi 2. Pahami isinya dan buat daftar materi pengawasan 3. Bandingkan dengan fakta/data/info/realita 4. Rumuskan rekomendasi 5. Awasi tindak lanjut atas rekomendasi tsb Pelaksanaan TLHP BPK 1. Inventarisasi rekomendasi & saran dlm LHP BPK 2. Lihat dan cermati langkah kerja yang akan dilakukan oleh Pemda melalui Wakil KDh 3. Cek hasil tinjut oleh Pemda atas LHP BPK Dapat meminta penjelasan ke BPK Dapat meminta BPK unt pemeriksaan lanjutan 141
  • 142. Elaborasi langkah pengawasan lingkup 1 1. Berapa jumlah Perda yang saat ini berlaku dikota/kabupaten kita ? Inventarisir perda dan perkada. 2. Berapa jumlah Perda yang sudah dievaluasi pelaksanaannya? 3. Sudahkah Bapak/Ibu membuat mapping permasalahan dalam implementasi perda2 tsb ? 4. Apa tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut? 5. Adakah laporan hasil pengawasan perda2 tsb ? 6. Inventarisir berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah. 7. Tentukan skala prioriotas terkait point 6 yg akan diawasi. 8. Tentukan metode pengawasannya. 9. Lakukan pengawasan dokumen poin 6 10. Susun laporan, rekomendasi, komunikasikan dengan KDh 11. Susun rencana tindak bersama dg KDh unt tinjut perbaikan.
  • 143. 1. Lihat struktur isi RPJMD 2. Lihat rumusan visi, misi, tujuan, saran, program (Bab V) 3. Lihat rumusan program dan anggaran prioritas (Bab VIII) 4. Cermati RKPD, apakah sesuai isi tabel Bab VIII RPJMD 5. Cermati KUA, PPAS, sesuaikah dg RKPD ? 6. Cermati isi Bab Indikator Kinerja Daerah (Bab IX) 7. Amati capaian indikator kinerja daerah untuk pertahun anggaran dan dalam lima tahun anggaran. 8. Tuangkan hasil pengamatan, penilaian, evaluasi dalam catatan rekomendasi atas LKPJ akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. 9. dst Contoh: Langkah Kerja Rinci untuk Pengawasan Perda dan Perkada oleh RPJMD 143
  • 144. • Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup: 1. Pendahuluan; 2. Gambaran umum kondisi daerah; 3. Gambaran pengelolaan keuda & kerangka pendanaan; 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran; 6. Strategi dan arah kebijakan; 7. Kebijakan umum dan program bangda; 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; 9. Penetapan indikator kinerja daerah; dan 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. 1 4 4
  • 145. 145 PENGAWASAN MASYARAKAT D P R D A P F* - LSM (Watch) - KELOMPOK - PERORANGAN -DENGAR PENDAPAT - PANSUS / PANJA - KUNJUNGAN KERJA Eksternal (BPK) Internal (APIP): -Itjen Kementerian -BPKP -Unit pengawasan LPNK - Inspektorat Prov -Inspektorat Kab/Kota Pelaku Pengawasan * APF: Aparat Pengawas Fungsional
  • 146. DOMAIN TUGAS APIP (PP 79/2005) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI INSPEKTORAT KABUPATEN / KOTA INSPEKTORAT PROVINSI UNIT PENGAWASAN LPNK INSPEKTORAT JENDERAL KEM. TEKNIS Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan PHLN Pelaks. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Fungsi & Kewenangannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pelaks. Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/ Kota Pelaks. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaks. Urusan Pemerintahan Desa Pelaks. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Pelaks. Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi Pelaks. Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten /Kota Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan PHLN Pelaks. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Fungsi & Kewenangannya Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan PHLN Pelaks. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Fungsi & Kewenangannya
  • 147. 147 Tugas Inspektorat Prov/Kab/Kota PP 79/2005: BINWAS Pengawasan terhadap: 1. Pelaks urusan pemerintahan di Prov/Kab/Kota 2. Pelaks pembinaan penyelenggaraan pemdes 3. Pelaks urusan pemdes 4. Pelaks TP dan PHLN (delegasi Dept/LPNK) 5. Pengusutan atas laporan pengaduan masyarakat PP 8/2006: ttg Pelaporan Kinerja & Keuangan Instansi Pemerintah Melakukan reviu atas laporan Keuangan dan kinerja Pemda Sebelum disampaikan kepada BPK PP 58/2005 ttg Pengelolaan Keuda Pengendalian Internal atas Pengelolaan Keuangan daerah PP 60/2008: ttg SPIP Melakukan pengawasan thd seluruh kegiatan dlm rangka tupoksi SKPD yg didanai dari APBD Prov (unt Itprov) dan APBD Kab/Kota (unt Itkab/kota)
  • 148. 1. Pastikan bahwa RPJMD sebagai jabaran dari RPJPD. Kesinambungan visi, misi, kebijakan, program, kegiatan. 2. Memastikan bahwa Visi Daerah dalam RPJMD sebagai jabaran dari janji-janji kampanye Pilkada, dapat diwujudkan. Perjelas indikator capaiannya. 3. Indikator capaian visi, program dan kegiatan dirumuskan sejak awal merumuskan RPJMD, bukan di “tengah jalan”. PENGAWASAN PREVENTIF OLEH DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD dan RKPD 148
  • 149. 1. Memastikan bahwa APBD digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang secara nyata menjadi kewenangan daerah. 2. Prioritas: 1) Urusan Wajib terkait pelayanan dasar; 2) Sesuai Bab VIII RPJMD; 3) Sesuai prioritas nasional (nawacita). 3. Setelah langkah 2 tsb, barulah befikir bansos dan hibah. 4. Memastikan bahwa SKPD memahami domain tugas masing-masing, untuk diusulkan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD. Cek Renstra SKPD dan Bab VIII dan IX RPJMD. 5. Memastikan bahwa tidak terjadi duplikasi anggaran atau pembiayan ganda (double costing). Lihat Lampiran UU 23 Tahun 2014 PENGAWASAN PREVENTIF OLEH DPRD DALAM PENYUSUNAN APBD 149
  • 150. AZAS PEMERINTAHAN • Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. • Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. • Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Prov kepada Daerah Kab/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
  • 151. PLANNING IMPLEMENTING REPORTING CONTROLLING PROSES MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH EKSEKUTIF APF, DPRD, PUBLIK KEUANGAN DAERAH AUDIT : BPK-RI 151
  • 152. 152 PENGERTIAN KINERJA PRESTASI KERJA = KINERJA Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran, dengan kuantitas dan kualitas terukur
  • 153. 153 PENGERTIAN KINERJA Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
  • 154. Hirarkhi Kinerja • Input: Biaya, Waktu, Tenaga, Kebijakan Masukan • Output • Outcome Hasil • Benefit • Impact (Capaian Visi di RPJP, RPJMD) Manfaat 154
  • 155. Mekanisme Pengawasan Selama Ini Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD selama ini pada dasarnya dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu: 1. Rapat kerja komisi dengan pemerintah 2. Kegiatan kunjungan kerja 3. Rapat dengar pendapat umum (public hearing) 4. Pengaduan
  • 156. Kondisi dan Fungsi Pengawasan Saat Ini Pengawasan lebih dominan sebagai Sarana Politik Pengawasan Belum Memberikan Kontribusi yang Optimal Pada Pengelolaan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Pengawasan Belum Efektif Tersumbatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan
  • 157.  Pengawasan telah diterjemahkan sebagai sarana mencari kesalahan dan kelemahan  Pengawasan dilakukan cenderung untuk menjatuhkan lawan politik atau kepala daerah yang sedang berkuasa.,  Pengawasan dilakukan untuk mencari imbal jasa, keuntungan pribadi dan golongan, (kasus money politics) Pengawasan Sebagai Sarana Politik.
  • 158.  Paradigma pengawasan politik telah mengakibatkan fungsi pengawasan yang sesungguhnya terabaikan, sehingga hasil pengawasan kurang memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah.  Pengawasan yang dilakukan, belum memberikan umpan balik (feed back) yang substansial bagi pengelolaan pemerintahan daerah  Pengawasan belum mampu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi perbaikan Pengawasan Belum Memberikan Kontribusi yang Optimal
  • 159.  Pengawasan dilaksanakan selama ini terkesan sporadis dan reaktif, tanpa program  Pengawasan lebih banyak terfokus dan ”terjebak” pada aktivitas pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja  Akibatnya, permasalahan masyarakat tak terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat. Pengelolaan Pengawasan Belum Efektif.
  • 160. TUGAS BPK BERKAITAN DG DPRD BPK Dasar Hukum: 1. UU No.15/2004: Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. UU No. 15/2006: BPK Ruang Lingkup: 1. Pemeriksaan Keuangan (laporan keuangan) 2. Pemeriksaan Kinerja (kinerja pengelolaan keu) 3. Pemeriksaan dg tujuan tertentu (di luar 1 dan 2) Output: 1. Opini 2. Temuan, Kesimpulan, Rekomendasi 3. Kesimpulan DPR DPD DPRD 160
  • 161. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Oleh DPRD UUD 1945 Pasal 23 E •Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara (termasuk keuangan daerah) oleh Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. •Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan (DPRD) dan/atau badan sesuai dengan Undang Undang. 161
  • 162. LHP BPK dan Fungsi Perngawasan DPRD Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ditujukan kepada: • DPRD/DPD/DPR, bersifat terbuka untuk umum, dicantumkan dalam situs BPK (www.bpk.go.id) • Pemerintah 162
  • 163. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK oleh DPRD (Pasal 21 UU 15/2004) •Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. •DPRD/DPR meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. •DPRD/DPR dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. 163
  • 164. LK SKPD Kompilasi LKPD Reviu Persetujuan LKPD PTD LKPD PTD PTJ Audit LKPD Audited SKPD SKPKD INSPEKT KDH BPK LK SKPD DPRD Situs BPK Umum LSM Posisi DPRD dalam Audit LKPD 164
  • 165. Memahami Opini BPK atas LKPD Unqualified Opinion (Wajar Tanpa Pengecualian) Qualified Opinion (Wajar Dg Pengecualian) Adverse Opinion (Tdk Wajar) Disclaimer (Tdk Memberi Pendapat) LK telah menyajikan secara wajar, Posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau LRA, LAK sesuai SAP bebas dari keraguan dan ketidakjujuran LK telah menyajikan info keuangan secara wajar, tetapi ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian tersebut tdk mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan. LK tdk menyajikan secara wajar atas: posisi keuangan (neraca), LRA, Laporan Arus Kas, sesuai dengan SAP. Pemeriksa tdk dapat memberi pendapat atas LK, karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, 165
  • 166. Beberapa masalah LKPD • Pencatatan aset tidak akurat • Pertanggungjawaban dan pencatanan Dekon dan TP tidak tertib, termasuk: ► Status aset dan implikasinya ► Pelaporan realisasi • SPI yang tidak diterapkan dengan baik • Pemahaman SAP yang masih lemah 166
  • 167. TLHP BPK (Permendagri 13/2010) • Untuk LKPD yang mendapatkan opini ”wajar dengan pengecualian”, ”tidak wajar” atau ”disclaimer”, maka DPRD dapat meminta BPK untuk memberikan penjelasan. • DPRD dapat mengadakan rapat kerja bersama pemerintah daerah untuk mengkorfirmasikan hasil pemeriksaan BPK. • DPRD dapat mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana tindak (action plan) dalam rangka mengubah opini LKPD dari ”tidak wajar” atau ”disclaimer” menjadi ”wajar tanpa pengecualian”, atau paling tidak menjadi ”wajar dengan pengecualian” • DPRD mengawasi pelaksanaan rencana tindak tersebut. • DPRD mendorong BPK untuk mencantumkan hasil TLHP BPK dalam situs BPK (www.bpk.go.id) 167
  • 168. TLHP BPK (PERMENDAGRI 13/2010) LHP BPK Pembahasan Panitia Kerja* DPRD Penjelasan BPK Paripurna Pemeriksaan Lanjutan Konfirmasi ? - Satker KDh Laporan TL + Action Plan TL Tim TL * Untuk : WDP, TW, Disc LHP Tujuan ttt
  • 169. Apa yang harus dilakukan DPRD ? • Lakukan pengawasan kebijakan. Untuk pengawasan teknis, gunakan aparat pengawas fungsional . • Jalin kemitraan dengan lembaga2 pengawasan, masyarakat dan perguruan tinggi. • Perkuat posisi tenaga ahli DPRD untuk memberikan data dan informasi akurat unt kepentingan pengawasan DPRD. 169
  • 170. 170