Dokumen tersebut membahas rencana redesain sistem penganggaran pemerintah Indonesia mulai tahun anggaran 2021. Redesain ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara program pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kinerja pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.

1. Direktur Jenderal Anggaran
Jakarta 11 Februari 2020
Redesign Sistem Penganggaran
(Diterapkan Mulai Pagu Indikatif TA 2021)
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. KEMENTERIAN KEUANGAN
Manfaat/Tujuan Redesign Sistem Penganggaran
2
POKOK BAHASAN
Prinsip-prinsip Redesign Sistem Penganggaran
Latar Belakang Redesign Sistem Penganggaran1
Dasar/Acuan Redesign Sistem Penganggaran
Perlakuan Major Project Strategis Nasional RPJMN 2020-2024 dalam Redesign
Sistem Penganggaran
Dukungan IT Redesign Sistem Penganggaran
2
3
4
7
5
Penyederhanaan Struktur Anggaran6
8 Time Frame

3. KEMENTERIAN KEUANGAN
Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga
capaian kinerjanya tidak optimal.
Program yang digunakan dalam dokumen Perencanaan dan dokumen
penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan.
Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program
tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif).
Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen
perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.
3
1. Latar Belakang Redesign Sistem Penganggaran

4. KEMENTERIAN KEUANGAN
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi
Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda
Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas
“Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan
secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output
mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan
penerapan penganggaran berbasis kinerja
4
2. Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran

5. Visi dan Misi Presiden (9 Misi) dan Fokus Prioritas Pembangunan
Tahun 2020 – 2024 (5 fokus)
7 Agenda Pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMN
2020 – 2024
Tusi K/L yang baru sesuai rumusan dalam Kabinet Indonesia
Maju dan Undang-Undang Sektoral Terkait
5
3. Dasar/Acuan Redesign Sistem Penganggaran

6. KEMENTERIAN KEUANGAN
1. Perumusan program :
a. Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tapi lebih
mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga.
b. Program dapat bersifat lintas unit eselon I dalam satu K/L atau bersifat
lintas K/L.
c. Perumusan Program baik yang bersifat Lintas unit Eselon I atau Lintas K/L
dilakukan oleh Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan dengan
berkoordinasi dengan K/L terkait.
d. Untuk program yang bersifat lintas K/L, penunjukkan Koordinator program
dilakukan berdasarkan tugas fungsi K/L dan alokasi anggaran terbesar.
e. Untuk memudahkan dalam penghitungan anggaran birokrasi/SDM
aparatur, maka alokasinya dituangkan dalam program Dukungan
Manajemen (yang merupakan gabungan dari program Kesekretariatan,
Pendidikan & Pelatihan, Pengawasan dan Sarana Prasarana)
6
4. Prinsip-Prinsip Redesign Sistem Penganggaran…1)

7. KEMENTERIAN KEUANGAN
1. Perumusan program :
f. Selain program dukungan manajemen yang bersifat generik, bagi
Kementerian/Lembaga yang mempunyai unit Litbang, maka program yang
digunakan distandarkan dengan nomenklatur Program Riset,
Pengembangan dan Inovasi.
g. Batasan minimimal (threshold) anggaran satu program, ditentukan misal
minimal sebesar Rp100,0 miliar.
h. Rumusan Program yang digunakan dalam APBD, dapat diselaraskan
dengan program-program Belanja K/L Pemerintah Pusat.
7
4. Prinsip-Prinsip Redesign Sistem Penganggaran…2)

8. 8
Eksisting (12 PROGRAM) Redesign (5 PROGRAM)
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkeu
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
3. Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara
4. Program Pengelolaan Anggaran Negara
5. Program Peningkatan Kualitas Hub. Keuangan Pusat & Daerah
6. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
7. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
10. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
8. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
11. Prog.Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang
Negara&Pel.Lelang
12. Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW
Program KebijakanFiskal
(BKF, DJP, DJBC, DJA, DJPPR &SETJEN)
Outcome:
Pengelolaan fiskal yang sehat danberkelanjutan
Program PenerimaanNegara
(DJP, DJBC &DJA)
Outcome:
Penerimaan Negara yang Optimal
Program Belanja Negara
(DJA, DJPK &DJPPR)
Outcome:
Belanja negara yang berkualitas
Program PerbendaharaandanRisiko
(DJPPR, DJPb &DJKN)
Outcome:
Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif
dengan risiko yangterkendali
Program Dukungan ManajemenK/L
(SETJEN, ITJEN, BPPK,LNSW dan Sekretariat UE I)
Outcome:
Birokrasi yangAgile, Efektif, dan Efisien
CONTOH PERUMUSAN PROGRAM PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

9. 9
CONTOH PERUMUSAN PROGRAM PADA KEMENTERIAN SOSIAL
EXISTING 7 PROGRAM REDESIGN 4 PROGRAM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Sosial
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Sosial
Program Pemberdayaan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Penanganan Fakir Miskin
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
dan Penyuluhan Sosial
1
3
4
7
6
2
5
Program Keluarga Harapan (PKH)
(Ditjen Linjamsos, Badiklitpensos, Setjen c.q. Pusdatin)
Outcome:
Meningkatkan Kemandirian Keluarga Miskin dan Rentan Dalam Mengakses
Kebutuhan Dasar
Program Kartu Sembako
(Ditjen PFM, Setjen c.q. Pusdatin)
Outcome:
Meningkatkan Kemandirian Keluarga Miskin dan Rentan Dalam Memenuhi
Kebutuhan Dasar
Program Kesejahteraan Sosial
(Dit. Dayasos, Ditjen Rehabsos, Ditjen Linjamsos, Ditjen PFM)
Outcome:
Kemandirian Sosial Ekonomi Keluarga Miskin dan Meningkatnya Keberfungsian Sosial
Program Dukungan Manajemen
(Setjen, Itjen, Badiklitpensos, Setditjen Eselon I)
Outcome:
Birokrasi yang Efektif dan Efisien
1
2
3
4
*) Contoh merupakan ilustrasi, belum bersifat final dan
masih dapat dilakukan perubahan.

10. KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Perumusan Outcome :
a. Outcome mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai Secara
Nasional
b. Bagi program yang digunakan bersifat lintas K/L atau lintas unit eselon I,
maka rumusan Outcome-nya dimungkinkan berbeda sesuai tusi unit
atau keterlibatannya dalam mendeliver program dimaksud
3. Perumusan Indikator Kinerja Program :
a. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian
kinerja program
b. Rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif.
10
4. Prinsip-Prinsip Redesign Sistem Penganggaran…3)

11. CONTOH PERUMUSAN OUTCOME PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Outcome K/L
Program Program Dukungan
Manajemen K/L
Program Kebijakan
Fiskal
Program Pengelolaan
Penerimaan Negara
Program Pengelolaan
Belanja Negara
Program Pengelolaan
Perbendaharaan,
Kekayaan Negara, dan
Unit Es.I Setjen, Itjen, DJA, DJP, DJBC,
DJPK, DJPPR, DJPb, DJKN,
BPPK, BKF, LNSW
Setjen, DJA, DJP, DJBC, DJPK,
DJPPR, BKF
DJA, DJP, DJBC DJA, DJPK, DJPPR Itjen, DJPPR, DJPb, DJKN
Outcome
Program
Birokrasi dan Layanan Publik
yang Agile, efektif, dan efisien
Pengelolaan fiskal yang sehat
dan berkelanjutan
Penerimaan Negara yang
Optimal
Belanja Negara yang
Berkualitas
Pengelolaan perbendaharaan
dan kekayaan negara yang
akuntabel dan produktif
dengan risiko yang terkendali
A. Tata kelola dan Sumber Daya
Kementerian
A. Realisasi Penerimaan Negara A. Ketepatan Alokasi Belanja
pemerintah pusat dan TKD
A. Kecukupan kas negara
B. Hasil Pengelolaan Tugas Khusus
(Special Mission)
B. Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang
Tinggi
B. Penerapan Penganggaran Berbasis
Kinerja di K/L dan Pemda
B. Utilitsasi Kekayaan Negara
C. Fasilitasi Investasi
Pertumbuhan ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan
Output Program A. Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan
KEMENTERIAN KEUANGAN

12. CONTOH PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Uraian Indikator Satuan Target 0 Target 1 Target 2 Target 3
015.00.01 Program Dukungan
Manajemen K/L
Indeks Capaian Tata Kelola Kementerian
Keuangan
Indeks (skala
100)
100 100 100 100
015.00.01 Indeks Opini BPK atas BA LK 015 Indeks (skala 4
- WTP)
4 4 4 4
015.00.10 Program Pengelolaan
Perbendaharaan, Kekayaan
Negara, dan Risiko
Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset
Tetap
% 85 85 85 85
Rasio Dana Aktif BUMN/Lembaga Terhadap
Total Ekuitas (46 BUMN)
Indeks 1,8 1,8 1,8 1,8
Persentase Realisasi Nilai Manfaat Ekonomi
Pengelolaan Kekayaan Negara
% 100 100 100 100
015.00.11 Program Kebijakan Fiskal Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan / diterima Menteri Keuangan
% 94,03 94,03 94,03 94,03
Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi
dan Keuangan Internasional
% 85 85 85 85
Program

13. KEMENTERIAN KEUANGAN
4. Perumusan Kegiatan :
a. Kegiatan tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon II atau Satker
vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang
dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka
mendukung terwujudnya outcome
b. Kegiatan dapat bersifat lintas unit eselon II, lintas unit eselon I atau
bahkan bersifat lintas K/L
c. Untuk memudahkan dalam penghitungan anggaran birokrasi/SDM
aparatur, maka alokasinya dituangkan dalam kegiatan yang spesifik dan
standard.
d. Dalam rangka efisiensi, jumlah dan jenis kegiatan dalam satu program
akan dibatasi sesuai standard.
13
4. Prinsip-Prinsip Redesign Sistem Penganggaran…4)

14. KEMENTERIAN KEUANGAN
5. Perumusan Output :
a. Dalam redesign sistem penganggaran yang baru, rumusan output dibedakan dalam 3
Kelompok Output yaitu :
i. Output program ; yang mencerminkan output strategis atau output unggulan dari K/L
yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat
ii. Kelompok Outpuput ; yang merupakan kumpulan ouptu yang memiliki jenis dan satuan
yangs ama
iii. Rincian Output ; merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan baik berupa barang
(konstruksi/non konstruksi) atau jasa/pelayanan (regulasi/non regulasi)
b. Rumusan nomenklatur baik untuk Output Program, Kelompok Output dan Rincian Output,
harus mencerminkan “real work atau eye catching”
c. Bagi unit yang melaksanakan kegiatan yang sama (kegiatan lintas unit eselon II, eselon I
atau lintas K/L) Outputnya dapat berbeda sesuai tusi unit atau keterlibatannya dalam
mendeliver kegiatan dimaksud.
d. Rumusan Output untuk K/L, dapat digunakan untuk output-output dalam DAK sesuai
bidangnya.
14
4. Prinsip-Prinsip Redesign Sistem Penganggaran…5)

15. CONTOH PERUMUSAN KEGIATAN DAN OUTPUT KEMENTERIAN KEUANGAN
Kumpulan Output
Rincian Output
A. Ketepatan Alokasi Belanja pemerintah pusat dan
TKD
1.
Kapasitas SDM Pengelola Perbendaharaan, Kekayaan
Negara dan Risiko √
2. Laporan Keuangan √
3. Rekomendasi √
4. Kebijakan/Policy √ √
B. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di
K/L dan Pemda
1.
Kapasitas SDM Pengelola Perbendaharaan, Kekayaan
Negara dan Risiko √
2. Rekomendasi √
3. Kebijakan/Policy √
Program Pengelolaan Belanja Negara
No.
KEGIATAN : Perumusan
Kebijakan Administratif
Penganggaran Pusat dan
TKDD
KEGIATAN : Pengelolaan
Anggaran Pusat dan
TKDD
KEGIATAN : Monitoring
dan Evaluasi kinerja
Anggaran Pusat dan
TKDD
KEGIATAN : Komunikasi
dan Edukasi

16. KEMENTERIAN KEUANGAN
Dalam RPJMN 2020 – 2024 telah ditetapkan 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project).
Untuk menjamin konsistensi ke 41 proyek prioritas strategis tertuang dalam dokumen
perencanaan, RKA-K/L, DIPA sampai dengan pelaporan (LKPP), maka pengaturannya
dilakukan sebagai berikut :
1. Untuk masing-masing Major Project tersebut akan ditetapkan sebagai kegiatan dan
output-nya spesifik dalam RKA-K/L DIPA.
2. Bagi K/L yang ditetapkan sebagai pelaksana dari Major Project terkait, wajib
memprioritaskan pengalokasian anggaran sesuai target yang ditetapkan setiap tahun.
3. Rincian Major Project yang menjadi kewajiban masing-masing K/L, akan dituangkan
dalam lampiran atau catatan kaki Penetapan Pagu.
4. Dalam pelaksanaannya baik target maupun anggarannya tidak dapat dilakukan
pengurangan tanpa persetujuan dari Bappenas dan Kemenkeu.
16
5. Perlakuan atas Major Project dalam RPJMN 2020-2024

17. KEMENTERIAN KEUANGAN 17
6. Penyederhanaan Struktur Anggaran
Program (999.99.99)
Outcome (99)
Indikator Outcome (99)
Output Program
Indikator Output (99)
REDESIGN STRUKTUR ANGGARAN
Kegiatan (99xx)
Kumpulan Output (99)
Indikator Kumpulan Output (99)
Rincian Output (999)
Detil
Akun 2digit
TAMPILAN DI DOKUMEN
Program (999.99.99)
Kegiatan (99xx)
Kumpulan Output (99)
Rincian Output (999)
Akun 2digit
DOKUMEN
DIPA
InputReferensi/Data
FOKUS
PENELAAHAN

18. KEMENTERIAN KEUANGAN
Sistem Aplikasi yang digunakan saat ini perlu dilakukan penyesuaian :
1. Program, Outcome, Kegiatan, Output yang digunakan selama ini secara spesifik oleh Eselon I akan
berubah menjadi :
a. Satu program dapat digunakan lintas eselon I atau bahkan lintas K/L
b. Program dapat memiliki lebih dari satu outcome
c. Satu Kegiatan dapat digunakan lintas unit eselon II, lintas unit Eselon I atau bahkan lintas K/L
d. Kegiatan dapat memiliki beberapa KO dan RO
2. Untuk memberikan informasi kepada Pimpinan, perlu dibuat report (laporan) yang berupa executive
summary yang memuat program, outcome, kegiatan, output secara aggregate satu K/L
3. Struktur anggaran yang akan digunakan dalam penyusunan RKA-K/L akan lebih sederhana dengan tidak
lagi menggunakan struktur komponen, subkompnen, header dan akun 6 digit, tapi langung dari RO –
Detil dan Akun 2 digit.
4. Struktur anggaran yang digunakan dalam dokumen DIPA terdiri atas : Program, aktivitas/kegiatan, KO,
RO dan akun 2 digit.
18
7. Dukungan IT

19. KEMENTERIAN KEUANGAN 19
No Uraian Pelaksanaan
1 Penyusunan dan Penyampaian Rumusan Awal Redesign Sistem Penganggaran
(oleh DJA)
27 Jan – 10 Feb 2020
2 Pembahasan Rumusan Redesign Sistem Penganggaran (DJA – Bappenas) 7 Feb 2020
3 Sosialisasi Redesign Sistem Penganggaran ke K/L 11 Februari 2020
4 Pembahasan Rumusan Redesign Sistem Penganggaran (DJA – Bappenas – K/L) 12 Feb - 17 Maret 2020
5 Kesepakatan Redesign Sistem Penganggaran (DJA – Bappenas- K/L) 18 Maret 2020
6 Laporan Hasil Redesign Sistem Penganggaran Kepada Menteri Keuangan dan
Menteri PPN/Bappenas
20 Maret 2020
7 Penyusunan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif 2021 23-31 Maret 2020
8 Penyesuaian Dukungan IT (KRISNA-SAKTI) 12 Feb -20 Mar 2020
8. Time Frame

20. 20
Terima
Kasih
K E M E N T E R I A N K E U A N G A N

21. volume Satuan (Rp)
1 Kementerian Negara/Lembaga 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 43,511,223,211,000
2 Fungsi 01 Pelayanan Umum 40,844,330,083,000
Fungsi 04 Ekonomi 164,558,453,000
Fungsi 10 Pendidikan 2,502,334,675,000
3 Program 015.00.01 Program Kebijakan Fiskal 86,192,665,000
015.00.02 Program Pengelolaan Penerimaan Negara 2,406,253,878,000
015.00.03 Program Pengelolaan Belanja Negara 42,132,159,000
015.00.04 Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 246,362,677,000
015.00.05 Program Dukungan Manajemen K/L 40,730,281,832,000
01 Program 015.00.01 Program Kebijakan Fiskal 86,192,665,000
Outcome 01 Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Indikator Outcome 01 Rasio defisit APBN terhadap PDB 1.8 persen
02 Indeks dampak insentif fiskal terhadap perekonomian 0.9 indeks
Output 01 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 86,192,665,000
Indikator Output 01 Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan 95 persen
Aktivitas 01 Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan 22,201,644,000
02 Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 27,463,317,000
03 Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 16,678,788,000
04 Monitoring dan evaluasi kondisi fiskal, ekonomi dan keuangan 343,050,000
05 Komunikasi dan Edukasi 19,505,866,000
02 Program 015.00.02 Program Pengelolaan Penerimaan Negara 2,406,253,878,000
Outcome 01 Penerimaan Negara yang Optimal
Indikator Outcome 01 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 13 persen
02 Persentase realisasi PNBP 100 persen
Output 01 Realisasi Penerimaan Negara 1,619,093,298,000
02 Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang Tinggi 787,160,580,000
Indikator Output 01 Persentase realisasi penerimaan negara 98 persen
Aktivitas 01 Perumusan Kebijakan Administratif 533,871,494,000
02 Pelayanan, komunikasi, dan edukasi 515,092,322,000
03 Ekstensifikasi Penerimaan Negara 399,729,762,000
04 Pengawasan dan Penegakan Hukum 400,000,000,000
05 Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan 557,560,300,000
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2021

22. Volume Satuan Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
2 Fungsi 01 PELAYANAN UMUM
04 EKONOMI
3 Unit Eselon I 015.03 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 153.933.832.000
4 Program 015.00.01 Program Kebijakan Fiskal 12.222.495.000
015.00.02 Program Pengelolaan Penerimaan Negara 7.139.759.000
015.00.03 Program Belanja Negara 7.178.179.000
015.00.04 Program Dukungan Manajemen K/L 127.393.399.000
5 Program 015.00.01 Program Kebijakan Fiskal 12.222.495.000
Outcome 01 Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Indikator Outcome Deviasi Exercise I-account 5 persen
Output Program A Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 12.222.495.000
Indikator Output Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan /
diterima Menteri Keuangan
95 persen
Aktivitas A.1. Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan 5.500.122.000
Kumpulan Output 1 Rancangan Undang-Undang 5.500.122.000
Rincian Output 1 RUU APBN/P 5.500.122.000
Aktivitas A.4. Komunikasi dan Edukasi 6.722.373.000
Kumpulan Output 1 Rancangan Undang-Undang 6.722.373.000
Rincian Output 1 Edukasi UU APBN/P 6.722.373.000
Program 015.00.02 Program Pengelolaan Penerimaan Negara 7.139.759.000
Outcome Penerimaan Negara yang Optimal
Indikator Outcome Persentase Realisasi PNBP 100 persen
Output Program A Realisasi Penerimaan Negara 3.212.891.000
Indikator Output Tercapainya target PNBP 100 persen
Aktivitas A.1. Perumusan Kebijakan Administratif 3.212.891.000
Kumpulan Output 01 Kebijakan/Policy 2.570.313.000
Rincian Output 01 Penyusunan Peraturan PNBP 1.215.800.000
02 Kajian PNBP 850.890.000
03 Rekomendasi Hasil Monev 503.623.000
Kumpulan Output 01 Monev/Rekomendasi 642.578.000
Rincian Output 01 Laporan Monev 642.578.000
Output Program B Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang Tinggi 3.926.868.000
Indikator Output Pertumbuhan Jumlah WP/WB/PJ/IP 12 persen
Aktivitas B.4. Pengawasan dan Penegakan Hukum 3.926.868.000
Kumpulan Output 01 Monev/Rekomendasi 3.926.868.000
Rincian Output 01 Kepatuhan Instansi Pengelola PNBP 1.584.985.000
02 Joint Program Penerimaan 2.341.883.000
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNIT ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2021