Dokumen tersebut membahas tentang Dana Kelurahan yang bersumber dari APBN dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, serta pembinaan dan pengawasan Dana Kelurahan telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri.
3. UU 23 Tahun 2014
• Pasal 230
Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam
APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
• Pasal 225 Ayat 2
Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan
tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan
kepada yang menugasi.
4. PP NO.17 TAHUN 2018 tentang KECAMATAN
• Pasal 30 ayat (1)
“Pemerintah Daerah Kab/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD
Kab/Kota untuk (1)pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
(2)pemberdayaan masyarakat di Kelurahan”
• Pasal 30 ayat (2)
Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke
dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk
dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian peruntukannya di atur dengan Permendagri 130 tahun 2018
yang merinci jenis-jenis kegiatan yang dapat dibiayai oleh Dana Kel.
6. PERENCANAAN
PP 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN
Pasal 30 ayat (5)
Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat yg menggunakan Dana Kelurahan dilakukan melalui
Musyawarah Pembangunan Kelurahan.
PERMENDAGRI 130 TAHUN 2018
Pasal 3, 4, 5, dan 6
Selain rincian kegiatan yang sudah baku berkaitan dengan Pembangunan Sarpras dan
Pemberdayaan Masyarakat, dalam poin terakhir dari setiap kelompok kegiatan, juga
dimungkinkan untuk menambah kegiatan sesuai dengan kelompok kegiatan tersebut.
7. PERMENDAGRI 130 TAHUN 2018
Pasal 7
• Penentuan kegiatan pembangunan sarpras Kel. Dan pemberdayaan masyarakat di Kel. Dilakukan
melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
• Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarpras Kel. Dan
pemberdayaan masyarakat di Kel. Dilakukan melalui musyawarah antar lurah dengan Lembaga
pemberdayaan masy.kelurahan.
• Musyawarah dilaksanakan utk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau
perubahan.
• Kesepakatan dibuat dalam bentuk berita acara.
Pasal 8
• Kegiatan disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-
an.
PERENCANAAN
8. • Apakah proses perencanaan yang dilakukan saat ini dan yang akan
datang sudah diatur?
• Perangkat Daerah yang mengawal kegiatan tersebut (Tahapan,
Mekanisme, dsb?
PERENCANAAN
10. PP 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN
PASAL 30
Ayat (7)
“Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi DAK.”
Ayat (8)
“Untuk daerah Kabupaten yang memiliki Kelurahan dan Kota yang memiliki
desa, alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa di Kab/Kota.”
PENGANGGARAN
11. Anggaran Dana Kelurahan berasal dari 2 sumber yang di akumulasi, yaitu:
1. APBN
Yaitu berupa DAU Tambahan, untuk Kab. Paser sebesar
Rp. 370,138 juta/Kelurahan (PMK 187/PMK.07/2018); dan
2. APBD
Yaitu sebesar Dana Desa terkecil yang diterima oleh Desa di Kab. Paser. (Atang
Pait : Rp. 730.306 Juta/Desa)
PENGANGGARAN
Ditambah Anggaran/Pagu Rutin
PMK 187/PMK.07/2018, BAB II Pengalokasian DAU Tambahan, Pasal 2, Ayat 3;
DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi komitmen
pendanaan Daerah kabupaten/kota kepada kelurahan melalui APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. • Berdasarkan PMK 187/PMK.07/2018 Pasal 7 ayat (3), penyaluran Dana
Kelurahan yg berasal dari DAU Tambahan dibagi menjadi 2 Tahap. Tahap I,
disalurkan bulan Januari dan paling lambat Bulan Mei minggu ke-2.
• Harus sudah ditetapkan instrumen2 apa saja yang harus disiapkan dan
dilengkapi, pembagian tugas yg jelas, PD mana yang harus menyusun dan
menyiapkannya, disusun time schedule yang merinci instrument apa harus
dikerjakan oleh PD mana dan menjadi tanggung jawab pejabat siapa,
harus selesai di waktu kapan, hal ini untuk memudahkan mengecek
perkembangannya sehingga tidak saling menunggu dan dapat selesai pada
waktunya.
PENGANGGARAN
14. PELAKSANAAN DANA KELURAHAN
• PP 17/2018
Pasal 30 ayat (6)
“Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan
kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.”
Lebih lanjut dalam PMDN 130/2018, Pasal 14
“Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi
kemasyarakatan.”
15. PELAKSANAAN DANA KELURAHAN
• Jika melihat dari ke-4 Tipe dalam Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018,
ada 2 tipe yang dapat melibatkan ormas dan pokmas.
Dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d disebutkan:
“Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas
pelaksana swakelola.”
“Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD penanggung
jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan
dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana
Swakelola.”
17. PENATAUSAHAAN KEUANGAN
• PP 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN
Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4)
“Lurah berkedudukan sebagai KPA dan menunjuk
Pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan”
18. PENATAUSAHAAN KEUANGAN
• Lebih lanjut dalam PMDN 130/2018 Pasal 12
Bupati menetapkan Lurah selaku KPA
Lurah selaku KPA menunjuk PPK Pembantu dan PPTK di Kelurahan
Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di
Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD
• Siapakan yang menjadi PPK Pembantu? Dan siapa sajakah yang
menjadi PPTK di Kelurahan?
• Apakah hal ini berlaku juga untuk seluruh penatausahaan keuangan di
kelurahan selain penatausahaan yang menggunakan Dana Kel?
• Karena selama ini di kelurahan tidak ada PPK Pembantu.
19. PENATAUSAHAAN KEUANGAN
• Dalam Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (4) dan (5)
disebutkan:
“KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa”
Kemudian dalam Pasal 11 ayat (3) disebutkan :
“PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa”
20. PENATAUSAHAAN KEUANGAN
• Dana Kelurahan merupakan sesuatu yang baru.
• Apakah perlu dibuat format-format perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan untuk menunjang penatausahaan keuangan berkaitan
dengan pelaksanaan Dana Kelurahan yang merupakan bagian dari
Juknis Dana Kelurahan? Supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan
tertib, aman dan lancar.
• SE MENDAGRI Nomor 146/2694/SJ Tanggal 27 Maret 2019 Terkait
dengan pengelolaan kegiatan dimaksud, kepala daerah membuat
pedoman pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah
22. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• Dalam PMDN 130/2018 Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa Bupati
melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan sarpras
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
• Pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilimpahkan
kewenangannya kepada Camat.
• Pengawasan dalam pelaksanaanya dapat dibantu oleh inspektorat.
• Pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi,
Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
23. • Bahwa Dana Kelurahan ini perlu perhatian khusus dikarenakan merupakan
kebijakan yang baru, dan juga dalam pelaksanaanya perlu melibatkan banyak
bidang, apakah perlu:
1. dibentuk Tim lintas PD dengan Penanggung Jawab dan Uraian Tugasnya yang
jelas?
2. Disusun time schedule yang merinci instrument apa saja yang harus dibuat?
3. oleh PD mana dan menjadi tanggung jawab pejabat siapa, harus selesai di
waktu kapan, hal ini untuk memudahkan mengecek perkembangannya?
• Pembentukan Tim ini sangat diperlukan ntuk memudahkan koordinasi didalam
mengeluarkan kebijakan-kebijakan, penyusunan regulasi, pelaksanaan konsultasi,
pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait dengan Dana
Kelurahan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
