Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) di Kota Surakarta berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Ringkasan mengenai pelaksanaan, capaian, dan tantangan program ini di Surakarta adalah alokasi dana yang signifikan untuk membiayai kegiatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana publik,

1. PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN KOTA
SURAKARTA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
Disampaikan pada Acara :
FORUM KOMUNITAS BELAJAR PERKOTAAN
Surakarta, 12 September 2013

2. ARAHAN STRATEGIS DAN PETA JALAN
PROGRAM PNPM MP
1

3. MASYARAKAT
MANDIRI,
MAJU,
DAN SEJAHTERA
• Proses partisipatif
dengan fasilitasi
pemberdayaan penduduk
miskin / marjinal
• Alokasi dana langsung
kepada kelompok
masyarakat berbasis
manajemen lokal
• Sistem yang transparan,
terbuka, dengan
pembinaan dan
pengawasan/audit oleh
masyarakat
MODAL SOSIAL
(kohesi, trust , gotong royong,)
KELOMPOK SOSIAL
(UPK, BKM, BumDes)
AKSES
(Layanan
dasar, informasi, keuangan)
PNPM - MP merupakan kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat
KARAKTERISTIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MELALUI PNPM
- MP
2

4. Penanggulangan kemiskinan
Pembangunan yang inklusif
Layanan publik yang akuntabel
Penguatan kapasitas lokal
Mendorong partisipasi kelompok marginal
di daerah tertinggal
Mengurangi jumlah rumah tangga /
penduduk miskin
Menciptakan layanan publik yang akuntabel
di wilayahnya
Meningkatkan modal sosial dan kapasitas
institusi lokal
Diperlukan :
ARAHAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH
HARAPAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MELALUI PNPM - MP
3

5. KONSOLIDASI
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
INTEGRASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
•Kelompok masyarakat sebagai inti
pemberdayaan masyarakat.
•Kelompok masyarakat menjalankan Program
Pemberdayaan dengan satu
mekanime, prosedur, dan prinsip yang sama
•Integrasi proses partisipatif dalam mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.
•Alokasi dana pemberdayaan masyarakat oleh
Pemerintah Daerah
•Penguatan peran Pemda dalam kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat


ARAHAN STRATEGIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MELALUI
PNPM - MP
4

6. Pilar
4
Penguatan
Peran
Pemerintah
Daerah
Pilar
3
Penguatan
Kelembagaan
Masyarakat
Pilar
2
Keberlanjutan
Pendampingan
KONSOLIDASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN
INTEGRASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Pilar
5
Perwujudan
Tata Kelola
Yang Baik
Pilar
1
Integrasi
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
12 (dua belas) AGENDA KERJA
PETA JALAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MELALUI PNPM - MP
5

7. OPTIMALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MELALUI PNPM –
MP
Surat Menko Kesra B.38/MENKO/KESRA/III/2013
No POKOK PERHATIAN TINDAK LANJUT
1. Penguatan Peran Lembaga
Masyarakat
 K/L memastikan koordinasi antar lembaga di masyarakat serta
menggunakan kelembagaan yang sudah ada (UPK, BKM, BKAD dst.)
2. Indikator Kinerja Utama
(IKU) PNPM Mandiri
 Dengan ditetapkannya IKU PNPM, K/L akan menggunakan IKU yang sama
dan menerapkan prinsip-prinsip dasar program pemberdayaan
masyarakat
3. Perencanaan yang
Partisipatif dan Terintegrasi
 Memastikan hasil perencanaan partisipatif dituangkan dalam RKT
Desa/Kelurahan
 Memastikan proses dan hasil perencanaan partisipatif dalam program
terintegrasi ke dalam proses perencanaan reguler
4. Koordinasi & Kerjasama
Fasilitator antar Program
 Memastikan adanya koordinasi para Fasilitator antara program dalam
proses perencanaan di masyarakat dimana,
 Fasilitator PNPM Inti bertindak sebagai koordinator
5. Optimalisasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Daerah
 K/L menginstruksikan atau mengkondisikan terlaksananya tugas TKPKD
untuk mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan di daerah
6

8. OPTIMALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MELALUI PNPM –
MP
Surat Menko Kesra B.38/MENKO/KESRA/III/2013
No POKOK PERHATIAN TINDAK LANJUT
6. Peningkatan Tata Kelola &
Penanganan Korupsi
 K/L menginstruksikan bahwa informasi program tersedia dan dapat
diakses oleh publik
 Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan minimal di tingkat pusat dan
propinsi
 K/L memastikan bahwa semua data pengaduan dan penanganan
masalah dilaporkan secara teratur kepada Pokja Pengendali
 K/L memastikan PNPM tidak digunakan untuk kepentingan/kampanye
politik
7. Peningkatan Kualitas Data &
Laporan
 K/L menginstruksikan peningkatan kualitas ketersediaan dan validitas
data dan pelaporan yang;
 Disampaikan secara teratur dan berjenjang mulai dari daerah hingga ke
Pokja Pengendali PNPM
8. Pengelolaan dan
Pemeliharaan Saran dan
Prasarana
 K/L memastikan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana dilaksanakan sesuai rencana tindak lanjut dalam setiap
proposal kegiatan
7

9. INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBERDAYAAN MELALUI
PNPM – MP
8

10. • Tersedianya anggaran untuk mendanai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
skala desa/kelurahan masyarakat dicairkan langsung dari rekening pemerintah ke
rekening lembaga kemasyarakatan.
• Ada pendampingan dan pengawasan secara menerus dari program
• Ada tindakan untuk memperkuat pemihakan kepada kepentingan kaum
perempuan dan kaum miskin
• Mendorong dan memperkuat peran dan fungsi lembaga masyarakat
• Pengambilan keputusan atas pendanaan kegiatan-kegiatan melalui musyawarah
masyarakat atau musyawarah wakil-wakil masyarakat
• Masyarakat memilih & mengevaluasi pengelola kegiatan dan dana secara
demokratis.
• Pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh organisasi/ kelompok masyarakat.
• Melaksanakan Transparasi dan Akuntabilitas penuh
8 CIRI DASAR YANG HARUS DIPENUHI MELALUI PNPM – MP
9

11. CAPAIAN KEGIATAN PNPM – MP
KOTA SURAKARTA
10

12. PAGU BLM PNPM – MP KOTA SURAKARTA
TAHUN TAHAP 1 (APBN) TAHAP 2 (APBD) TAHAP 3 (APBN)
2008 – 2009 Pagu Rp.
3.945.000.000,-
Pagu Rp.
6.575.000.000,-
Pagu Rp.
2.630.000.000,-
2009 – 2010 Pagu Rp.
1.890.000.000,-
Pagu Rp.
1.260.000.000,-
Pagu Rp.
3.150.000.000,-
2010 – 2011 Pagu Rp.
3.690.000.000,-
Pagu Rp.
1.230.000.000,-
Pagu Rp.
1.230.000.000,-
2012 – 2013 Pagu Rp.
3.390.000.000,-
Pagu Rp.
282.500.000,-
Pagu Rp.
1.977.500.000,-
2013 – 2014 Pagu Rp.
4.515.000.000,-
Pagu Rp.
376.250.000,-
Pagu Rp.
2.633.750.000,-
TOTAL PAGU Rp.
17.430.000.000,-
Rp.
9.723.750.000,-
Rp.
11.621.250.000,-
11

13. CAPAIAN PNPM – MP KOTA SURAKARTA
12

14. CAPAIAN PNPM – MP KOTA SURAKARTA
13

15. CAPAIAN PNPM – MP KOTA SURAKARTA
14

16. CAPAIAN PNPM – MP KOTA SURAKARTA
15

17. CAPAIAN PNPM – MP KOTA SURAKARTA
16

18. CAPAIAN PNPM – MP KOTA SURAKARTA
17

19. FOTO KEGIATAN PNPM – MP KOTA SURAKARTA
18

20. FOTO KEGIATAN PNPM – MP KOTA SURAKARTA
19

21. PROGRES TAHUN 2013 KEGIATAN PNPM –
MP
KOTA SURAKARTA
20

22. DIPA BLM TAHUN 2013 PNPM – MP KOTA SURAKARTA
21

23. DIPA BLM TAHUN 2013 PNPM – MP KOTA SURAKARTA
22

24. DIPA BLM TAHUN 2013 PNPM – MP KOTA SURAKARTA
23

25. KENDALA dan TANTANGAN
KEGIATAN PNPM – MP KOTA SURAKARTA
24

26. KENDALA dan TANTANGAN PNPM – MANDIRI PERKOTAAN
Penyerapan BLM yang masih rendah,
Kinerja Kelembagaan yang cenderung menurun,
Perencanaan yang belum optimal, terjadi perubahan-perubahan,
Perawatan aset pasca program, semua komponen baik Lingkungan, Sosial dan Ekonomi,
DDUB yang masih sharing program dan pengelolaan kegiatan DDUB yang belum terkoordinir dengan baik,
Sinergi dan Integrasi program melalui Musrenbang Kelurahan
25