Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

3.  UU No 6 Tahun 2014
Tentang Desa
 PP No 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
 PP No 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
 PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2012
Tentang Monografi Desa Dan Kelurahan
 PERMENDESA No. 5 Tahun 2015
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015

4.  Sumber Dana APBN
 Total Anggaran sebesar 20 Triliun
 Total Desa sebanyak + 74.000
 Anggaran Rata-rata per Desa sebesar + 270 Juta
 Alokasi dana :
- Fisik & Belanja Modal 70%
- Operasional Desa 30%
 Dana sudah turun bulan April 2015

5. PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014
tentang Desa
Pasal 37
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa.
(2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

6. PUSAT
KAB/KOTA DESA
PRODUSEN/
SUPPLIER
DANA DESA dari PUSAT
turun ke KAB / KOTA
(estimasi April 2015)
Sosialisasi Penggunaan
Dana Desa oleh Kab /
Kota kepada DESA
Pengajuan kebutuhan
DESA sesuai Prosedur
dan Aturan yang berlaku
• Desa membuat
PERDES
• Penggunaan DANA
DESA sesuai
PERBUP/PERKOT
• KAB/KOTA menginventarisir pengajuan kebutuhan DESA
• KAB/KOTA mengeluarkan PERBUP/PERKOT mengenai
penggunaan DANA DESA sesuai pengajuan DESA
• Pencairan DANA DESA dari KAB/KOTA ke DESA
BPMD = Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

7. PP No 43 Tahun 2014
kewenangan
berdasarkan
hak asal usul
Pasal 33 point a
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
kewenangan lokal
berskala Desa
Pasal 33 point b
a. pengelolaan tambatan perahu;
b. pengelolaan pasar Desa;
c. pengelolaan tempat pemandian umum;
d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung Desa;
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
Pasal 34 ayat 2
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri
dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan
kebutuhan lokal.
Pasal 34 ayat 3
PERMENDES
No. 5 Tahun 2015
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
e. pengembangan peran masyarakat Desa.
Pasal 34 ayat 1
Pasal 52 Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses
oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.
Penjelasan Pasal 52 Yang dimaksud dengan “media informasi” antara lain papan pengumuman,
radio komunitas, dan media informasi lainnya.

8. PERMENDES No. 5 Tahun 2015
pemenuhan
kebutuhan
dasar
Pasal 5 point a
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
Pasal 6
pembangunan
sarana dan
prasarana Desa
Pasal 5 point b
a. mendukung kedaulatan pangan;
b. mendukung kedaulatan energi;
c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
d. mendukung pariwisata dan industri.
Pasal 7
a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
dan
i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
Pasal 8

9. PERMENDES No. 5 Tahun 2015
pengembangan
potensi ekonomi
lokal
Pasal 5 point c
a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
g. pengembangan benih lokal;
h. pengembangan ternak secara kolektif;
i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
k. pengelolaan padang gembala;
l. pengembangan Desa Wisata; dan
m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
Pasal 9
pemanfaatan
sumber daya alam
dan lingkungan
secara
berkelanjutan
Pasal 5 point d
a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
Zirkon, kaolin, zeolit, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar
dan intan.
b. komoditas tambang batuan, antara lain:
onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang
(chert), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
c. rumput laut;
d. hutan milik Desa; dan
e. pengelolaan sampah.
Pasal 10

10.  Media Informasi Monografi
 Buku Ensiklopedi Desa
 Buku Perpustakaan
 Buku PAUD

11. Sesuai dengan :
 Peraturan Pemerintah No 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No 6 Tahun
2014 tentang Desa Pasal 52
(plus Penjelasan).
 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Monografi Desa Dan Kelurahan

12. Sesuai dengan :
 Peraturan Pemerintah No 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No 6 Tahun
2014 tentang Desa Pasal 34
Point 2h.

13. Sesuai dengan :
 Peraturan Pemerintah No 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No 6 Tahun
2014 tentang Desa Pasal 34
Point 2h.

14. Sesuai dengan :
 PERMENDESA No. 5 Tahun
2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2015 pasal 6
point c.

15. DASAR HUKUM PRODUK
PP 60 Tahun 2014
PP 43 Tahun 2014 Pasal 52 (plus penjelasan)
Permendagri 13 Tahun 2012
Media Informasi Monografi
PP 60 Tahun 2014
PP 43 Tahun 2014 Pasal 34 Point 2h
Buku Ensiklopedia Desa
Buku Perpustakaan Desa
PP 60 Tahun 2014
Permendes 5 Tahun 2015 Pasal 6 Point c
Buku Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)