Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Gambaran Umum Kepmendagri 1317 2023.pdf
Similar to Gambaran Umum Kepmendagri 1317 2023.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
Gambaran Umum Kepmendagri 1317 2023.pdf
- 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA http://www.sipd.kemendagri.go.id @ditjenbinakeuda Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 ttg Perubahan Atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 ttg Hasil Verifikasi, Validasi, & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Oleh: Direkur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri ”Gambaran Umum”
- 2. UU 23/2014 PP 12/2019 PMDN 90/2019 PMDN 84/2022 PMDN 77/2020 PMDN 70/2019 Kepmendagri 900.1.15.5- 1317/ 2023 Kepmendagri 050-5889/ 2021 Kepmendagri 050-3708/ 2020 Dasar Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 3. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk: Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pembangunan Daerah : 3
- 4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Prinsip ”Money Follows Program” Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah A P B N A P B D didanai dari didanai dari Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 282 UU 23/2014 TERTIB EFISIEN EKONOMIS EFEKTIF TRANSPARAN BERTANGGUNGJAW AB MEMPERHATIKAN RASA: KEADILAN KEPATUTAN MANFAAT UNTUK MASYARAKAT DASAR & KONSEPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- 5. Ruang Lingkup Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan B.Provinsi C.Kabupaten/Kota Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Fungsi D.Provinsi E.Kabupaten/Kota Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Organisasi F.Provinsi G.Kabupaten/Kota Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Sumber Pendanaan H.Dana Umum & Dana Khusus Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Rekening I. Neraca J. Penyusunan Anggaran & LRA K.LO Perencanaan Pembangunan Fungsi Organisasi Sumber Pendanaan Rekening Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 6. Substansi Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Urusan/Unsur, Bidang Urusan/Bidang Unsur, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Satuan Fungsi Fungsi dan Sub Fungsi Organisasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, Urusan Pemerintahan Umum, & Unsur Kekhususan Sumber Pendanaan Dana Umum & Dana Khusus Rekening Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, & Pembiayaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 7. Ruang Lingkup Penggunaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan & Penatausahaan Akuntansi & Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembinaan & Pengawasan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 8. Tujuan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 1. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah 2. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah 3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah 5. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat 4. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah 6. mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah 7. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 9. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tujuan Pemutakhiran berdasarkan Permendagri 90/2019 : 1. Sinkronisasi kodefikasi perencanaan dan penganggaran 2. Mewujudkan database SIPD terpadu 3. Manajemen pembangunan melalui pelaksanaan kewenangan 4. Akuntabilitas perencanaan dan penganggaran DEFINISI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90/2019 Sub kegiatan merupakan bentuk aktifitas/layanan ➢ Program merupakan transformasi dari Sub Urusan ➢ Kegiatan merupakan transformasi dari Kewenagan ➢ Sub Kegiatan merupakan bentuk aktifitas/layanan PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Republik Indonesia
- 10. PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90/2019 Pemutakhiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan bersumber dari: 1. Usulan Pemerintah Daerah 2. Perubahan Kebijakan 3. Peraturan Perundang- Undangan (Pasal 6 Permendagri 90/2019) Kesepakatan Pemutakhiran (BA) 1. Pemutakhiran sub kegiatan 2. Pemutakhiran data kinerja, indikator dan satuan 3. Penambahan metadata: • Definisi operasional, • Layanan/aktifitas, • SPM/NON SPM, • Bidang pelaksana • Data statistik sektoral daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 11. BISNIS PROSES PEMUTAKHIRAN Proses pemutakhiran berdasarkan Kepmendagri 050-4020/2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang mana Ditjen Bina Bangda menerima usulan dan membahas usulan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terkait Perencanaan Pembangunan Daerah; 1. Pengusulan 2. Pembahasan 3. Penetapan Melibatkan: ➢ OPD ➢ Bappeda ➢ Setda ➢ Kepala Daerah ➢ Keuda ➢ Bangda ➢ Otda ➢ Setjen Kemendagri Melibatkan: ➢ Keuda ➢ Bangda ➢ Otda ➢ Sekretariat Pemutakhiran Melibatkan: ➢ Keuda ➢ Bangda ➢ Otda ➢ Biro Hukum
- 12. Dinamika Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah dari Tahun ke Tahun 2020 2021 2022 2023 2019 Permendagri No. 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Kepmendagri No.050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Kepmendagri No.050- 3708 Tahun 2020 Hasil Verifikasi & Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah - - Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2022 Perubahan atas Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 mencabut mengubah menggantikan Lampiran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia -
- 13. 13 Kepmendagri No. 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Ketentuan Pemberlakuan KEEMPAT Hasil Pemutakhiran ditambahkan dalam database SIPD yg selanjutnya diakomodir dalam perubahan Lampiran PMDN 90/2019 KELIMA Kepmendagri berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya KEENAM Menetapkan Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuda sbgm terecantum dalam Lampiran KESATU Pemutakhiran meliputi: Perencanaan Pembangunan: koreksi kesalahan pengetikan, perubahan & penambahan kodefikasi, nomenklatur, KIS, penonaktifan sub kegiatan Keuangan Daerah: penambahan klasifikasi, kodefikasi & nomenklatur keuangan daerah KEDUA Pemutakhiran dilakukan melalui penyesuaian, yg dibakukan secara terpusat di Kemendagri Bersama K/L terkait berdasarkan usulan pemda, perubahan kebijakan & peraturan perundang-undangan KETIGA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Lanjutan …
- 14. DIKTUM KEEMPAT Ketentuan Pemberlakuan Kepmendagri No. 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 www.free-powerpoint-templates-design.com Keuangan Daerah Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan 2024 Penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, & nomenklatur perencanaan pembangunan diberlakukan mulai dari penyusunan DOKRENDA tahun 2024 2024 Penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, & nomenklatur keuangan daerah diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen anggaran tahun 2024 2026 Untuk keterbandingan LKPD, penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, & nomenklatur keuangan daerah diberlakukan pada tahun 2026 Penonaktifan Penonaktifan Penonaktifan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 15. Ruang Lingkup Kepmendagri No. 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Penonaktivan Pemutakhiran Lampiran II Lampiran I Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan B. Provinsi C. Kabupaten/Kota Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Sumber Pendanaan H. Dana Umum & Dana Khusus Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Rekening I. Neraca J. Penyusunan Anggaran & LRA K. LO Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan B. Provinsi C. Kabupaten/Kota Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Sumber Pendanaan H. Dana Umum & Dana Khusus Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Rekening I. Neraca J. Penyusunan Anggaran & LRA K. LO Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 16. 16 PEMUTAKHIRAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 17. RIWAYAT PEMUTAKHIRAN 1. Pemutakhiran sub kegiatan 2. Penambahan metadata: definisi operasional, layanan/aktifitas, SPM/non SPM, bidang pelaksana, DSSD, Tematik Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023 tgl 23 Juni 2023 ➢ Pemutakhiran terhadap Permendagri telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu melalui: a. Kepmendagri 050-3708/2020 b. Kepmendagri 050-5889/2021 c. Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023 ➢ Melalui Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023 tgl 23 Juni 2023, dilakukan pemutakhiran yang berfokus pada a. Pemutakhiran sub kegiatan b. Penambahan metadata: definisi operasional, layanan/aktifitas, SPM/non SPM, bidang pelaksana, DSSD, Tematik
- 18. 18 DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR KEUANGAN DAERAH
- 19. 19 Prinsip Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening & Sumber Pendanaan REKENING 1.Akun 2.Kelompok 3.Jenis 4.Objek 5.Rincian Objek 6.Sub Rincian Objek untuk: H. Neraca (Aset, Kewajiban & Ekuitas) I. Anggaran & LRA (Pendapatan, Belanja & Pembiayaan J. LO (Pendapatan-LO & Beban) PP No. 71 Tahun 2010 PP No. 12 Tahun 2019 Permendagri No. 64 Tahun 2013 Permendagri No. 77 Tahun 2020 & aturan tematik terkait Pasal 6 Permendagri 90/2019 Usulan Pemerintah Daerah Perubahan Kebijakan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan 1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas 4. Pendapatan-LRA 5. Belanja 6. Pembiayaan 7. Pendapatan-LO 8. Beban Sinkronisasi Antar Akun Kebutuhan Penyajian LKPD 1. Neraca 2. LRA 3. LO 4. LAK 5. LPE 6. LPSAL 7. CaLK DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 20. 20 DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENONAKTIVAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
- 21. Penonaktivan Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah PENONAKTIFAN Penonaktifan Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Penonaktifan Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Keuangan Daerah 1 2 Keuangan Daerah 1. Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Sumber Pendanaan 2. Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Rekening: a. Neraca b. Penyusunan Anggaran/LRA c. LO Perencanaan Pembangunan 1. Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Provinsi 2. Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kota
- 22. 22 DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terima Kasih