PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
1. Perpajakan dalam PBJP melalui Swakelola
Webinar Zoom Meeting’s Mudji Santosa Co
Daring, 4 April 2022
Mandar Trisno Hadisaputra
2. B
I
O
D
A
T
A
Mandar Trisno Hadisaputra
Widyaiswara Ahli Muda
BDK Makassar
081388209959
mtrisnoh@gmail.com
Pengalaman :
• Tim Probity Advice, LKPP, 2019
• Pemberi Keterangan Ahli PBJ LKPP, 2013
• Mediator LKPP, 2018
• Trainer Pengadaan Barang/Jasa, LKPP, 2011
• Pokja ULPD Kemenkeu 2013 -2020
• Pejabat Pembuat Komitmen KPPN Sijunjung 2013-
2014
• Panitia Pengadaan 2004 – 2012
• Pegawai Ditjen Perbendaharaan 1996 - 2018
@trisnoh75
3. “Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang dibiayai oleh APBN/APBD yang
prosesnya dimulai dari identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan”
Pengadaan Barang dan Jasa
4. OTULINE
MATERI
OUTLINE MATERI
Pajak Pertambahan Nilai
Perpajakan pada PBJ melalui Swakelola Tipe I
Perpajakan pada PBJ melalui Swakelola Tipe II
Perpajakan pada PBJ melalui Swakelola Tipe IV
Perpajakan pada PBJ melalui Swakelola Tipe III
6. Subjek dan Objek Pajak
Subjek pajak adalah perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan
menjadi pelaku pajak tersebut
Objek pajak adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
7. Subjek dan Objek Pajak
No Uraian Subjek Pajak Objek Pajak Pemungut/Pemotong
1 PPN Pengusaha Kena Pajak Penyerahan BKP/JKP PKP / Instansi Pemerintah
2 PPh 21 OP penerima penghasilan Penghasilan yang diterima Pemberi kerja
3 PPh 22 WP Badan / Penyedia • Pembayaran pembelian barang
• Impor dan ekspor barang
Instansi pemerintah, badan
usaha
4 PPh 23 WP DN & BUT Sewa atas harta, penghasilan jasa Instansi pemerintah, badan. OP
dengan SK Penunjukan dari KPP
5 PPh Final
(4 ayat 2)
WP Badan dan OP • Jasa konstruksi
• Sewa tanah/bangunan
• Instansi pemerintah
• WP Badan/OP penyedia jasa
Ringkasan Subjek dan Objek Pajak pada belanja pemerintah (APBN, APBD, APB Desa)
8. Definisi dan Karakteristik
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di
daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan
distribusi.
Pajak Objektif, pengenaannya didasarkan pada objek pajak, baik objek berupa
barang dan jasa ataupun objek lainnya
Pajak Tidak Langsung, dikenakan terhadap orang atau badan yang harus
menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya
Pajak Konsumsi DN, sebagai pajak atas konsumsi, PPN dijadikan alat
untuk membentuk pola konsumsi dengan mengenakan pada sebagian
yang lain dan mengcualikan pada sebagian lain
Tarif Tunggal, Tarif PPN adalah 10%, kecuali ekspor 0%
Multi Stage Levy, dikenakan di setiap rantai produksi/distribusi
PPN
Indirect Substraction Methode, PPN yang kurang (lebih) dibayar dihitung
berdasarkan jumlah PPN yang dipungut dengan PPN yang dibayar
Memperdagangkan barang
Pemberian
pelayanan jasa
Menyiapkan – menghasilkan -
menyalurkan
9. Objek PPN
PPN
Objek Pajak
1. Penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP Rekanan
2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah
Pabean
3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean
Dikecualikan dari pemungutan PPN dan PPn BM
1. Pembayaran ≤ Rp. 2 Juta tidak termasuk PPN dan PPn BM dan tidak dipecah
2. Pembayaran dengan KKP
3. Pembayaran untuk pembebasan Tanah
4. Pembayaran atas Penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut perundangan –
undangan PPN mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari
pengenaan PPN (UU No.42/2009 Pasal 4 a)
4. Penyerahan BBM / Non BBM oleh Pertamina
5. Pembayaran Rekening Telepon oleh perusahaan telekomunikasi
6. Jasa Angkutan Udara oleh Perusahaan Penerbangan
7. Pembayaran lain yang tidak dikenakan PPN
10. BKP dan JKP
Barang / Jasa
BKP dan JKP
Non BKP dan
Non JKP
Kena PPN Tidak Dipungut Dibebaskan Tidak kena PPN
Ditanggung
Pemerintah
Mendapat Fasilitas
Tidak Mendapat Fasilitas
11. Barang Kena Pajak
Barang
Berwujud
Bergerak
Tidak
bergerak
Tidak
berwujud
Dikenai
PPN BKP
Barang Tidak
Kena Pajak
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya
Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh
rakyat banyak
Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, RM,
warung, serta yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau
catering
Uang, emas batangan, dan surat berharga
Negatif List
Pada dasarnya semua barang
dapat dikenai PPN kecuali UU
menetapkan sebaliknya
Ya
Tidak
12. Jasa Kena Pajak
Dikenai
PPN JKP
Jasa Tidak
Kena Pajak
Pada dasarnya semua jasa
dapat dikenai PPN kecuali UU
menetapkan sebaliknya
Ya
Tidak
Jasa
1. Jasa dibidang kesehatan medik, seperti dokter umum, dokter
spesialis, jasa dibidang pelayanan sosial seperti panti asuhan, jasa
pemakaman;
2. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko;
3. Jasa pelayanan sosial;
4. Jasa dibidang keagamaan seperti pemberian khotbah/ dakwah;
5. Jasa dibidang pendidikan, jasa dibidang kesenian dan hiburan yang
telah dikenakan pajak tontonan, seperti pementasan kesenian
tradisonil;
6. Jasa dibidang penyiaran, seperti penyiaran radio dan televisi yang
bukan bersifat iklan.
7. Jasa di bidang angkutan umum seperti angkutan umum di darat dan di
air;
8. Jasa di bidang tenaga kerja seperti jasa penyelenggaraan latihan bagi
tenaga kerja;
9. Jasa di bidang perhotelan
10. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan umum.
11. Jasa Keuangan
12. Jasa penyediaan tempat parker
13. Jasa boga atau Katering
14. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
13. Definisi dan Karakteristik
Produsen Distributor Pengecer Konsumen Akhir
Harga Jual : 10 juta
PPN : 1 Juta
Harga Jual : 13 juta
PPN : 1,3 Juta
Harga Jual : 15 juta
PPN : 1,5 Juta
Kas Negara
Bayar 11 juta Bayar 14,3 juta Bayar 16,5 juta
Setor 1 juta Setor 0,3 juta Setor 0,2 juta 1,5 Juta
PK - PM PK - PM
B
e
b
a
n
P
e
m
b
e
l
i
15. Pengenaan PPN
• Pengusaha yang melakukan penyerahan (a,c,f,g,dan h kecuali pengusaha kecil
dalam Batasan yang dikecualikan) wajib dikukuhkan sebagai PKP
• Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak meliputi
baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana diatas maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.
• Penyerahan BKP/JKP yang terutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
• Barang/Jasa diserahkan merupakan BKP/JKP
• Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
• Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
16. Pengusaha Kena Pajak
Mengimpor Barang
Memanfaatkan Barang tidak
berwujud dari luar DP
Memanfaatkan Jasa dari
luar DP
Menghasilkan Barang
Mengekspor Barang
Melakukan usaha perdagangan
Melakukan usaha jasa
• Pengusaha dengan Omzet dalam 1 tahun > 4,8 milyar maka wajib PKP
• Pengusaha dengan Omzet dalam 1 tahun < 4,8 milyar maka dapat memilih
• PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang
Pengukuhan Secara
Jabatan
DJP
1
2
Melapor
17. PPN tidak dipungut atas penyerahan
barang/jasa yang dilakukan oleh bukan PKP
18. DPP PPN
• Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai
ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang
terutang
• PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan
pajak
Harga Jual Penggantian Nilai Lain
nilai berupa uang, termasuk
semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh
penjual karena penyerahan
Barang Kena Pajak, tidak
termasuk PPN yang dipungut
menurut UU PPN dan
potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur
Pajak
nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh Pengusaha karena
penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak
berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut
menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar
atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena
pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP
tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Nilao berupa
uang yang
ditetapkan
sebagai DPP
19. Mekanisme Pemungutan PPN
Pemungut PPN
Penjual Umum; Penjual sebagai Pemungut
Pembeli Khusus : Pembeli sebagai Pemungut
• Instansi pemerintah sebagai Pemungut
PPN
• Penjual membuat faktur pajak
• Instansi pemerintah memungut,
menyetor, dan melaporkan
• Penjual dengan status PKP
• Wajib memungut, membuat faktur
pajak, menyetor, dan melaporkan
20. Ilustrasi Pemungutan PPN
Objek PPN PKP melakukan penyerahan BKP /
JKP
PPN
Terutang Tarif x DPP
Pemungutan
PPN
• Penjual
• Pembeli
Faktur Pajak
sebagai Bukti
Pemungutan
Diterbitkan Penjual
Pelaporan
dalam SPT
Masa
21. Faktur
Pada saat Pembayaran
Apakah
pembayaran
diterima terlebih
dahulu?
Penyerahan BKP di dalam daerah
pabean
Penyerahan JKP di dalam daerah
pabean
Impor BKP
Pemanfaatan BKP tidak berwujud
di luar daerah pabean
Pemanfaatan JKP di luar daerah
pabean
Ekspor BKP berwujud
Ekespor BKP tidak berwujud
Ekspoer JKP
Dalam hal pembayaran diterima
sebelum penyerahan BKP / JKP atau
dalam hal pembayaran dilakukan
sebelum dimulainya pemanfaatan
BKP tidak berwujud / JKP dari lar
daerah pabean; saat terutangnya
pajak adalah saat pembayaran
Tidak
Ya
22. Kode Faktur
Kode Faktur Penggunaan Contoh
01 dipergunakan dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang PPN, yang
dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP
dan/atau JKP dengan sifat umum
Pembelian ATK Rp 2 juta kebawah
02 digunakan PKP yang melakukan transaksi dengan pemungut
PPN bendahara pemerintah (Instansi pemerintah). Transaksi
berupa BKP dan/atau JKP yanh PPNya dipungut oleh
bendahara pemerintah (instansi pemerintah)
Pembelian laptop seharga Rp 5 juta
07 dipergunakan PKP dalam menyerahkan BKP dan/atau JKP
yang mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut atau
Ditanggung Pemerintah (DTP)
Pengadaan dengan sumber pembiayaan
PHLN
08 dipergunakan PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP
dengan fasilitas pembebasan pengenaan PPN
makan ternak, barang hasil pertanian,
bibit atai benih perkebunan, air bersih
perusahaan air minum, listrik, hingga
rumah susun sederhana
25. Swakelola Tipe I
• Swakelola tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
• Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA
• Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh:
1) Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/
Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk;
2) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari
Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau
3) Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/
Lembaga penanggung jawab anggaran.
26. Pembayaran atas tagihan kepada Negara
dilakukan secara langsung dari
Rekening Kas Umum Negara kepada yang
berhak
Dalam hal pembayaran secara langsung
belum dapat dilaksanakan
❖ Untuk kegiatan operasional sehari-hari
perkantoran
❖ Pembayaran yang menurut sifatnya
tidak dapat direncanakan dan jumlah
pengeluarannya relatif kecil, misalnya
pembelian BBM premium, solar, dan
❖ pembayaran lainnya yang berdasarkan
pertimbangan efektifitas dan efisiensi
harus dilakukan melalui Uang
Persediaan
❖ Ketiadaan bank pada suatu daerah
sesuai kondisi geografis
Pembayaran Langsung Uang Persediaan
Pembayaran Swakelola Tipe I
29. Kewajiban PPh
P 23
26
Instansi
Pemerintah
Wajib memotong/memungut atas setiap
pembayaran yang merupakan objek potput
Harus membuat bukti
pemotongan/pemungutan PPh
dapat berupa:
•
•
BPN
Bukti pemotongan atau
sesuai
pemungutan
ketentuan perpajakan; atau
• Dokumen tertentu yang
dipersamakan dengan bukti
potong PPh.
Pasal 26
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 15
Pasal 22
Pasal 4(2)
30. Kewajiban PPN
U
mi
Faktur
Pajak
Tagihan
Penyerahan
Pembayaran
Tidak Dilakukan Pemungutan atas :
jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 Penyerahan jasa telekomunikasi
oleh perusahaan telekomunikasi
tidak termasuk PPN dan bukan
merupakan pembayaran yang dipecah
Atas jasa angkutan udara yang
Pembayaran dg Kartu Kredit Pemerintah diserahkan
penerbangan
oleh perusahaan
utk pengadaan tanah
Mendapat fasilitas PPN tidak
tk penyerahan BBM & bahan bakar
nyak oleh Pertamina
dipungut/dibebaskan
PPN&PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan
dilaporkan oleh PKP Rekanan
FP 07/08
BKP / JKP
PKP
Rekanan
Instansi
Pemerintah
FP dibuat pada saat menyampaikan
tagihan berdasarkan dokumen penagihan
menggunakan kode Faktur Pajak 02
31. Tarif
PPh psl 21 PPh psl 22 PPh psl 23 PPh final 4 (2) PPN
• Penghasilan
teratur
• Penyerahan
barang
Tarif 1,5%
• Sewa penggunaan
harta
• Jasa Teknik,
manajemen,
konsultan, dan
jasa lainnya
Tarif 2%
• Sewa tanah &
bangunan
• Konstruksi
• Peredaran bruto
• Penyerahan B/J
PKP
Tarif 10%
32. Kewajiban Material Perpajakan
M:
SPT berlaku Jan 2021
Kode Billing Setor SPT Masa
PPh 21/26
Unifikasi SPT
Masa Put
BPN
NTPN
Kas Negara KPP Pratama
Instansi
Pemerintah SPT Masa
PPN 1111
Pelaporan
Penyetoran
Jenis SPT:
1. SPT Masa PPh Pasal 21/26
Jangka waktu penyetoran PPh, PPN, & PPnBM
3. SPT Masa PPN bagi PKP Instansi Pemerintah
1. SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT
Max tanggal 10 bulan berikutnya setelah
1. Instansi Pemerintah Pusat & Daerah:
a. Max 7 hari setelah tanggal pembayaran
dg mekanisme Uang Persediaan.
b. Pada hari yang sama dg tanggal
pembayaran dg mekanisme Langsung
2. SPT Masa unifikasi bagi Instansi Pemerintah
Jangka waktu pelaporan:
unifikasi paling lama tanggal 20 bulan
berikutnya
2. SPT Masa PPN paling lama akhir bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
2. Instansi Pemerintah Desa
tanggal pembayaran
3. PKP Instansi Pemerintah
Max sebelum SPT Masa PPN dilaporkan
Rp
34. PPh Jasa Konstruksi Psl 4 ayat 2
JASA KONSTRUKSI
PPh Bersifat Final
Pelaksana
Kontruksi
Perencana/Pengawas
Kontruksi
Mempunyai
kualifikasi usaha
Tidak Mempunyai
kualifikasi usaha
Dengan
kualifikasi
usaha
Tanpa
kualifikasi
usaha
Kecil / OP Non Kecil
1,75% 2,65 % 4 % 3,5 % 6 %
Pekerjaan Kontruksi
Terintegrasi
Mempunyai
kualifikasi usaha
Tidak Mempunyai
kualifikasi usaha
2,65% 4 %
35. PPh Pasal 21
LAMA
Lapisan penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
S.d. Rp.50.000.000,- 5 %
Di atas Rp.50 juta s.d. Rp.250 juta 15 %
Di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500
juta
25 %
Di atas Rp.500.000.000,- 30 %
BARU
Lapisan penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
S.d. Rp.60.000.000,- 5 %
Di atas Rp.60 juta s.d. Rp.250 juta 15 %
Di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500
juta
25 %
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.5
milyar
30 %
Di atas Rp.5.000.000.000,- 35 %
36. Pemotongan atas penghasilan
yang bersifat tidak tetap dan tidak teratur
Honorarium dan imbalan lain yang dengan nama apapun yg menjadi beban APBN/
APBD, dikenai PPh Pasal 21 bersifat final dengan tarif:
0%
1. PNS Gol I dan Gol II
2. Anggota TNI dan Polri pangkat Tamtama dan Bintara
3. Pensiuannya
5%
1. PNS Gol.III
2. Anggota TNI dan Polri pangkat Perwira Pertama
3. Pensiuannya
15%
1. Pejabat Negara
2. PNS Gol.IV
3. Anggota TNI dan Polri Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi
4. Pensiuannya
TMT 01.01.2011
37. Perhitungan PPh pasal 21 Lainnya
Pegawai tdk tetap,
tenaga lepas,honorer,
yang dibayar bulanan
gaji, uang pensiun,
tunjangan, dan
sejenisnya
kali Tarif Pasal 17
Dikurangi PTKP
Dikali 12
dibagi 12
=PPh Psl 21 sebulan
Penerima Upah harian, mingguan,
satuan, borongan.
< Rp 450.000/hari
TIDAK DIPOTONG
>Rp 450.000/hari; ≤4.500.000=
5% x (upah sehari – Rp 450.000)
Saat >Rp 4.500.000; ≤10.200.000
dlm 1 bln
= 5% x (upah sehari–PTKP/360)
Saat > 10.200.000
dlm 1 bln
= (disetahunkan – PTKP) / 12
38. Perhitungan PPh pasal 21 Lainnya
Upah satuan
Urip bekerja memasang gebalan rumput. Upah dibayar 150 ribu/meter. Dalam
seminggu (6 HK) dipasang 24 m dengan upah 3.600.000
Perhitungan PPh pasal 21 :
Upah sehari :
Rp.3.600.000 : 6 = 600.000
Upah diatas 450.000
600.000 - 450.000 = 150.000
6 x 150.000 = 900.000
PPh pasal 21
5% x 900.000 = 45.000 (seminggu)
39. Perhitungan PPh pasal 21 Bukan Pegawai
▪ Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan,
notaris, penilai dan aktuaris
▪ Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,
sutradara, kru film, foto model, peragawan/ti, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lain
▪ Olahragawan
▪ Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
▪ Pengarang, peneliti dan penerjemah
▪ Pemberi Jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi,
elektronika, gotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
▪ Agen Iklan
▪ Pengawas atau pengelola proyek
▪ Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
▪ Petugas Penjaja barang dagangan
▪ Petugas dinas luar asuransi
▪ Distributor perusahaan MLM
Berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun
40. Perhitungan PPh pasal 21 Bukan Pegawai
Bukan Pegawai
1. Tidak mendapat penghasilan di tempat lain
2. Ber-NPWP
(50% Jml bruto-PTKP) x Tarif
Pasal 17 (lapisan tarif berdasar
Jumlah PKP kumulatif)
Tarif Ps 17 X 50% x Jmlh
Bruto
Berkesinambungan
50% Jml bruto x Tarif
Pasal 17 (lapisan tarif
berdasar 50%x Jumlah
bruto kumulatif)
Tidak Berkesinambungan
Memenuhi syarat
Tidak Memenuhi syarat
41. Perhitungan PPh pasal 21 Bukan Pegawai
Dalam acara sosialisasi pengentasan kemiskinan di pedesaan, Departemen Sosial
mengadakan acara penggung hiburan untuk menghibur masyarakat setempat dengan
mengundang seorang penyanyi ibukota dengan pembayaran honor sebesar Rp.120.000.000,00.
Maka PPh psl 21 yang dikenakan kepada penyanyi tsb sebesar :
- Dasar Pengenaan Pajak = 50 % x Rp 120.000.000,00 = Rp 60.000.000
- Pajak terutang : (5% Rp. 50.000.000,- + 15% x Rp10.000.000,-) ,- = Rp 4.000.000,-
• Penghasilan berupa honor dan imbalan lain yang dibayarkan kepada tenaga ahli
yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,
dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris, dikenakan pemotongan PPh pasal
21 dengan tarif Pasal 17 x penghasilan bruto.
• Contoh :
• PPh yang dikenakan kepada seorang arsitek dengan pembayaran sebesar
Rp.10.000.000,00 adalah :
- Dasar Pengenaan 50% x Rp.10.000.000,0 = Rp.5.000.000,00
- Pajak terutang : 5% x 5.000.000 = 250.000
42. Perhitungan PPh pasal 21 Peserta Kegiatan
1. Peserta Perlombaan dalam segala bidang
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai
penyelenggara kegiatan tertentu
4. Peserta Pendidikan dan pelatihan
5. Peserta Kegiatan lainnya
Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun :
uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dan
penghasilan sejenis lainnya
43. TARIF PS. 17
DITERAPKAN ATAS :
PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH
DAN TIDAK DAPAT DIPECAH
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
Perhitungan PPh pasal 21 Peserta Kegiatan
44. Saudara Retno mengikuti kegiatan bimbingan teknis
merangkai bunga pada SKB Kota parepare. Dia menerima
upah Rp.700.000,-
PPh pasal 21
5% x Rp.700.000 = Rp.35.000,-
Perhitungan PPh pasal 21 Peserta Kegiatan
48. Pengadaan ATK
Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayarkan
pembelian ATK pada tanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp 33.000.000,00 (harga sudah
termasuk PPN) kepada CV Betacomp dengan NPWP 06.325.456.3-404.000. Atas
pembelian itu CV betacomp menerbitkan faktur dengan kode nomor seri 020.000-
13.00000101.
PPN : Tidak dikenakan
• Harga ATK = Rp 33.000.000,-
• Dasar Pengenaan Pajak: Rp33.000.000,- x 10 / 11
= Rp30.000.000,-
• PPN: 10% x Rp30.000.000,- = Rp3.000.000,-
• PPh psl 22 = 1,5% x Rp 30.000.000,- = Rp 450.000,-
PMK 231/PMK.03/2019
49. Jasa Pengiriman
Satker Pusdiklat A melakukan perikatan kepada PT Kiriman Kilat
untuk pengiriman paket buku sebesar Rp 100.000.000,-. Terhadap
perikatan itu harus memungut PPN sebesar:
• Harga jasa pengiriman = Rp100.000.000,-
• Dasar Pengenaan Pajak: 10% x Rp100.000.000,-
= Rp10.000.000,-
• PPN: 10% x Rp10.000.000,- = Rp1.000.000,-
• PPh psl 23 = 2% x Rp 100.000.000,- = Rp 2.000.000,-
50. Jasa Pengiriman
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi harga jual,
penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Nilai lain adalah nilai
berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Nilai lain
sesuai PMK 121/PMK.03/2015 (PMK 75/PMK.03/2010) ditetapkan
bermacam-macam antara lain :
1. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen)
dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
2. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah
10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya
ditagih
51. Jasa Perhotelan
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum melakukan perikatan kepada PT Maju
Mundur (Hotel Swiss Bell Mangga Besar untuk pengadaan akomodasi kegiatan
Workshop Ahli Kontrak sebesar Rp 250.000.000,-. Terhadap perikatan itu harus
memungut PPN sebesar ??
PPN : Tidak dikenakan
Kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
a. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya (room service, laundry, dan
sejenisnya) di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel, serta fasilitas
yang terkait dengan kegiatan perhotelan (transportasi hotel/kendaraan antar
jemput, fasilitas olahraga dan hiburan) untuk tamu yang menginap; dan
b. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah
penginapan, motel, losmen, dan hostel.
PMK 43/PMK.03/2015
54. Swakelola Tipe II
• Swakelola tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh K/L/PD
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD lain pelaksana
Swakelola;
• Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana
ditetapkan oleh K/L/PD lain pelaksana Swakelola;
• Swakelola tipe II juga dapat dilaksanakan oleh:
1) K/L/PD yang punya TUSI sesuai dengan pekerjaan swakelola yang akan
dilaksanakan;
2) UKPBJ K/L/PD yang ditunjuk sebagai Agen Pengadaan untuk pemilihan
penyedia barang/jasa;
3) BLU/BLUD K/L/PD Lain; atau
4) Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/ Lembaga Lain.
56. Perpajakan Swakelola Tipe II
Instansi Pemerintah (Satker/SKPD biasa, BLU/BLUD dan Satker Pengelola PNBP)
bukanlah Subjek Pajak, dalam hal memenuhi ketentuan :
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang‐undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerin
tah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
Sehingga saat pembayaran kontrak swakelola dari Satker penanggung jawab anggaran
tidak dipungut PPN dan PPh. Dalam hal instansi pemerintah menyerahkan barang/jasa
merupakan PKP, maka dikenakan PPN.
Pembayaran I
58. Perpajakan Swakelola Tipe II (PTNBH)
• PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah
yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
• PTN Badan Hukum memiliki:
1) kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
2) tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
3) unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
4) hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
5) wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga
kependidikan;
6) wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
7) wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi
59. Perpajakan Swakelola Tipe II (PTNBH)
• PTN Badan Hukum merupakan subjek pajak dalam negeri karena tidak memenuhi
kriteria unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek dalam
negeri.
• Dalam hal instansi pemerintah menyerahkan barang/jasa merupakan PKP, maka
dikenakan PPN.
Pembayaran I
Pembayaran II
• Bendahara PTN Badan Hukum bukan merupakan bendahara pemerintah, sehingga
tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembellan barang dan/atau
jasa..
• PTN BH menungut PPh pasal 21, 23, dan PPh final 4 ayat 2.
62. Swakelola Tipe III
• Swakelola tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana
Swakelola;
• Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana
ditetapkan oleh pimpinan pelaksana Swakelola;
• Swakelola tipe III juga dapat dilaksanakan oleh:
1) Perguruan Tinggi Swasta;
2) LSM; atau
3) Organisasi profesi.
• Persyaratan penyelenggara Swakelola tipe III berbadan hukum Yayasan atau
berbadan hukum perkumpulan dan memiliki NPWP.
64. Perpajakan Swakelola Tipe III
Ormas adalah Subjek Pajak
• Pembayaran I (Satker/SKPD ke Pokmas)
Saat pembayaran tidak terutang PPN dan berpotensi dikenakan PPh psl 23
• Pembayaran II (Ormas ke Penerima Hak),
Saat pembayaran :
PPN : Siapa yang menyerahkan BKP/JKP ke Pokmas. Dalam hal yang menyerahkan adalah
PKP, maka Penyedia B/J PKP yang memungut PPN. Dalam hal bukan PKP, maka
terutang/dipungut PPN.
PPh : Ormas memungut PPh psl 21 dan PPh psl 23 yang terutang saat pembayaran.
Ormas bukan pemungut PPH psl 22 sehingga tidak memungut PPh psl 22 saat
pembayaran.
67. Swakelola Tipe IV
• Swakelola tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD penanggung
jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan
dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola;
• Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh pimpinan
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola; dan
• Persyaratan penyelenggara swakelola tipe IV adalah memiliki surat pengukuhan
dari pejabat yang berwenang (dan tidak memiliki NPWP).
69. Perpajakan Swakelola Tipe IV
Pokmas bukanlah Subjek Pajak dan bukan Wajib Pajak
• Pembayaran I (Satker/SKPD ke Pokmas)
Saat pembayaran tidak terutang PPN dan PPh
• Pembayaran II (Pokmas ke Penerima Hak),
Saat pembayaran :
PPN : Siapa yang menyerahkan BKP/JKP ke Pokmas. Dalam hal yang menyerahkan adalah
PKP, maka Penyedia B/J PKP yang memungut PPN. Dalam hal bukan PKP, maka
terutang/dipungut PPN.
PPh : Pokmas bukan SP dan WP maka saat membayarkan tidak dapat memungut/
memotong pajak.
Terkait pembayaran yang terutang PPh psl 21, dalam hal penerima penghasilan tidak
memenuhi ketentuan untuk diberikan NPWP, maka terjadi potensial loss penerimaan
negara, maka dapat dipertimbangkan dipungut oleh Bendahara Satker/SKPD.
