SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Disampaikan oleh:
DR. MAHDANI SE., ST., MM., M.Si
Kepala Bappeda Provinsi Banten
Pada Acara MUSRENBANG RKPD Kota Serang
Tahun 2023
Serang, 28 Maret 2022
DINAMIKA
PENYUSUNAN
RKPD 2023 dan
RPD 2023-2026
Berakhirnya RPJMD Prov
Banten Tahun 2017-2022
Penyusunan RKPD 2023 bersamaan
dengan Penyusunan RPD 2023-2026
Penentuan sasaran dan target kinerja
2023-2026 yang disusun dengan
waktu relatif singkat (target kinerja
RPD, RKPD dan RENSTRA OPD)
UU 10 /2016 ttg Pemilukada serentak secara Nasional pada tahun
2024, Pemilihan Gubernur Banten baru akan dilaksanakan pada
tahun 2024 (RPJMD baru akan ada lagi untuk Periode 2025-2029)
Masih dibayangi Gelombang
Covid dan Varian Virus Covid
(Dampak Sosial Ekonomi)
Kerangka Regulasi : Instruksi Mendagri
Nomor 70/2021 Tentang RPD, Kepmendagri
Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang
Pemutakhiran Nomenklatur Program dan
Kegiatan
Penuntasan Integrasi Sistem
Perencanaan, Pengendalian
dan Data Pembangunan
1
Agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
2023-2026
Agar memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk
menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026
dan Renstra PD Tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan
teknokratis
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan
Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada
2
3
4
KEPALA DAERAH YANG JABATANNYA BERAKHIR TAHUN 2022
WAKTU PENETAPAN DOKREN TAHUN 2023-2026
I II III IV
Paling Lambat
MARET Minggu ke-
Tahun 2022
Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Tahun 2023-2026
Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2023-
2026
Renstra PD Provinsi
Tahun 2023-2026
Renstra PD
Kabupaten/Kota
Tahun 2023-2026
Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026 disampaikan
kepada DPRD paling lambat satu
minggu setelah ditetapkan
Rancangan Renstra PD
Penyusunan dilakukan
bersamaan
Konsultasi
Publik
Berita Acara Forum
Konsultasi Publik
Melibatkan
DPRD
Fasilitasi
Provinsi
Kab./Kota
Oleh Gubernur
Oleh Mendagri
Ditetapkan
menjadi Perkada
Ranc. RPD
INMENDAGRINOMOR70TAHUN2021
ARAH KEBIJAKAN RKP 2023
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN
BERAKHLAKUL KARIMAH
Menciptakan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
(Good Governance)
Membangun dan
Meningkatkan Kualitas
Infrastruktur
Meningkatkan Akses dan
Pemerataan Pendidikan
Berkualitas
Meningkatkan Akses dan
Pemerataan Pelayanan
Kesehatan Berkualitas
Meningkatkan Kualitas
Pertumbuhan dan
Pemerataan Ekonomi
URAIAN INDIKATOR
2017 2018 2019 2020 2021 2022
T R RN T R RN T R RN T R RN T-RKPD R RN T-RKPD
IPM 71,35 71,42 70,81 71,77 71,95 71,39 72,20 72,44 71,92 72,75 72,45 71,94 72,48-73,21 72,72 72,29 72,60-73,68
LPE 5,70 5,75 5,07 6,00 5,77 5,17 6,20 5,29 5,02 5,80 -3,38 -2,07 2,50–3,50 4,44 3,69 5,0-5,6
PENDUDUK MISKIN 5,25 5,59 10,12 5,13 5,25 9,66 5,00 4,94 9,22 5,12 6,63 10,19 6,50–6,90 6,50 9,71 4,99-5,40
TPT 8,69 9,28 5,50 8,45 8,52 5,34 8,20 8,11 5,07 8,19 10,64 7,07 9,5– 10,5 8,98 6,49 9,70-9,20
TINGKAT INFLASI 4,00 3,98 3,61 3,70 3,42 3,13 4,20 3,30 2,72 3,70 1,45 1,68 2,3-3,3 1,91 1,87 3,4-4,0
GINI RASIO 0,400 0,390 0,404 0,390 0,367 0,384 0,390 0,361 0,380 0,370 0,365 0,385 0,365–0,367 0,363 0,381 0,370
Note: T=Target, R=Realisasi, RN=Realisasi Nasional, T-RKPD=Target RKPD, Angka Realisasi Merupakan Angka Realease BPS terupdate
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
ISUDANTANTANGANPEMBANGUNAN2023
 Belum optimalnya
pembangunan sumber
daya manusia
 Tingkat kesejahteraan
masyarakat masih relatif
rendah
 Masih rendahnya
kompetensi dan daya
saing tenaga kerja
DAYA SAING SDM DAYA SAING
PEREKONOMIAN
LINGKUNGAN HIDUP,
KETAHANAN BENCANA
DAN PERUBAHAN IKLIM
KUALITAS REFORMASI
BIROKRASI DAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
 Belum optimalnya
pembangunan ekonomi
dan tantangan
pemulihan ekonomi
daerah (Pandemi Covid-
19)
 Pemerataan
pembangunan
kewilayahan dan
pemenuhan pelayanan
infrastruktur dasar
 Pembangunan
Kewilayahan yang belum
optimal, khususnya yang
terkait dengan kelestarian
lingkungan hidup,
pengendalian ruang
 Tantangan perubahan
iklim dan potensi bencana
 Penanggulangan bencana
yang belum optimal
 Tantangan mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
 Belum Optimalnya
pemanfaatan teknologi
dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik
 Implementasikan
kebijakan reformasi
birokrasi belum optimal
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang
Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan
Berwibawa
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan
Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup yang Lestari
Tahap
Revitalisasi I
Tahap
Revitalisasi II
Tahap
Akselerasi I
Tahap
Akselerasi I
Tahap
Modernisasi
Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Taqwa
Visi 2025
 sebagai provinsi yang
baru terbentuk, Banten
dihadapkan pada
berbagai persoalan
khususnya terkait
dengan perbaikan sosial
dan pemulihan ekonomi
masyarakat.
 Provinsi Banten masih
dalam proses penataan
kelembagaan dan
keterbatasan
sumberdaya aparatur
dan anggaran.
 pada tahap awal ini
diarahkan pada upaya
revitalisasi
pembangunan.
Diprioritaskan pada upaya
merevitalisasi lanjutan hasil-
hasil pembangunan yang
telah dicapai.
Pemantapkan
pembangunan di Provinsi
Banten melalui
percepatan
pembangunan atau
akselerasi pembangunan
di segala bidang.
Pemantapkan
pembangunan di Provinsi
Banten melalui
peningkatan akselerasi
pembangunan di segala
bidang sebagai persiapan
menuju Provinsi Banten
yang modern.
Pada tahap/periode akhir
RPJPD Tahun 2025, Provinsi
Banten diharapkan telah
mencapai kemajuan dan
kemandirian memasuki
kehidupan masyarakat
modern, minimal sejajar
dengan provinsi maju
lainnya.
Misi
RPJMD
2005-2007
RPJMD
2008-2012
RPJMD
2012-2017
RPJMD
200172022
RPJMD
2023-2025
RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025
TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN
RPDPROVINSIBANTENTAHUN 2023-2026
Memperkuat DAYA SAING
DAERAH untuk Memacu
PERTUMBUHAN EKONOMI
sebagai Fondasi Tahap
Modernisasi
Pemantapan DAYA SAING
DAERAH untuk Memacu
PERTUMBUHAN EKONOMI
sebagai Kerangka tahap
modernisasi
PEMBANGUNAN KOLABORATIF
yang inklusif untuk Memperkokoh
Masyarakat Banten yang Modern
dalam rangka mencapai Banten
yang sejahtera, mandiri dan
berdaya saing
Implementasi pembangunan
kolaboratif yang inklusif
sebagai perwujudan Banten
yang sejahtera, mandiri dan
berdaya saing
Pemantapan Daya
Saing Ekonomi dan
Sumber Daya Manusia
2022 2023 2024 2025 2026
Prioritas dan Arah
Kebijakan
PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA
MANUSIA
PRIORITAS 1
• Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, daerah perbatasan dan perkotaan pasca pandemi
melalui pelayanan dasar sosial yang terpadu
• Meningkatkan kesempatan kerja dengan kerjasama antara industri dan instansi pendidikan untuk
menyesuaikan kebutuhan pekerja dengan penyediaan tenaga kerja, dan mendorong pola insentif
pelatihan yang efektif di BLKI untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan produktif
ARAH KEBIJAKAN
• Peningkatan kualitas keluarga sejahtera
• Peningkatan Pelayanan Sosial
• Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan
• Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
• Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat
• Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
• Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender
• Terbentuknya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya
PROGRAM PEMBANGUNAN
PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
TERWUJUDNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI
PRIORITAS 2
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
ARAH KEBIJAKAN
• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
• Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha
• Peningkatan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan
• Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan
• Peningkatan Daya Beli Masyarakat
PROGRAM PEMBANGUNAN
PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN
PRIORITAS 3
• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari, ketahanan bencana dan perubahan
iklim
ARAH KEBIJAKAN
• Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam
• Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang Efektif
PROGRAM PEMBANGUNAN
PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA
PRIORITAS 4
• Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan
ARAH KEBIJAKAN
• Peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi
• Peningkatan Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten
PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKASI PROYEK STRATEGIS PROVINSI BANTENTAHUN 2023
WKP I (KAB. TANGERANG, KOTA
TANGERANG DAN KOTA TANGERANG
SELATAN)
1. Optimalisasi dan Pengelolaan Balai
Perikanan Budidaya serta UPTD Balai
Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil
Perikanan (PPMHP)
2. Pembangunan Irigasi Tersier dan
Perpipaan
3. Pembangunan Jalan Usaha Tani
(JUT)
4. Pengelolaan Situ
5. Peningkatan Kapasitas Jalan
6. Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh
7. "Rehabilitasi Daerah Irigasi
(Kewenangan Provinsi)"
8. USB, RKB dan Bangunan Pendukung
SMA, SMK, SKH
WKP II (KAB. SERANG, KOTA CILEGON DAN KOTA SERANG)
1. Pembangunan Jalan Baru
2. Peningkatan Kapasitas Jalan
3. Pembangunan Fly Over
4. Pembangunan Gedung Strategis
5. Pembangunan Irigasi Tersier dan Perpipaan
6. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
7. Pembangunan RSUD
8. Penanganan Banjir
9. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
10. Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM)
11. Rehabilitasi Daerah Irigasi (Kewenangan Provinsi)
12. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional
13. Pusat Distribusi Provinsi Banten (PDP)
14. USB, RKB dan Bangunan Pendukung SMA, SMK, SKH
WKP III (KAB. LEBAK DAN KAB. PANDEGLANG)
1. Pembangunan RSUD
2. Penanganan Banjir
3. Pengelolaan Situ
4. Peningkatan Kapasitas Jalan
5. Optimalisasi Pelabuhan Perikanan (PP)
6. Pembangunan Gedung Strategis
7. Pembangunan Irigasi Tersier dan Perpipaan
8. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional
10. Panti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pengembangan Panti Terpadu
11. Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Aset Provinsi
12. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
13. Rehabilitasi Daerah Irigasi (Kewenangan Provinsi)
14. USB, RKB dan Bangunan Pendukung SMA, SMK, SKH
BAPPEDA PROVINSI BANTEN
20
TARGET INDIKATOR MAKRO PROVINSI BANTEN TAHUN 2023
*
NO INDIKATOR MAKRO
Sasaran Awal
RKP 2023
TARGET PROVINSI BANTEN
NASIONAL
Realisasi
2021
RKPD 2022
RANC. RKPD
2023
1 IPM 73.31-73.36 72,72 72,60-73,68 73,27
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.3 - 5.9 4,4 5,0-5,6 5,02-5,15
3 Tingkat Kemiskinan (%) *) 8.50 - 7.50 6,50 4,99-5,40 5,58
4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) *) 6.00 - 5.30 8,98 9,70-9,20 8,67
5 Gini Rasio 0.378-0.375 0,363 0,370 0,354
Mayoritas Negara Di Dunia
Diproyeksikan Tumbuh
Positif di Tahun 2022
Mulai Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Banten Akan Berangsur Pulih Dengan Tetap Waspada
Sumber: BPS
Sumber : LKPJ 2021, BA Rakortekrenbang 2022, R-RKPD 2023
BAPPEDA PROVINSI BANTEN
SASARAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2023
KABUPATEN/KOTA
LAJU PERTUMBUHAN
EKONOMI
KEMISKINAN
TINGKAT
PENGANGGURAN
TERBUKA
Kab Pandeglang 4,65 - 4,78 9,80 8,39
Kab Lebak 4,95 - 5,08 8,88 8,14
Kab Tangerang 4,66 - 4,79 5,49 9,71
Kab Serang 4,46 - 4,59 4,60 12,07
Kota Tangerang 4,1 - 4,23 4,89 7,23
Kota Cilegon 4,92 - 5,05 3,53 10,24
Kota Serang 5,74 - 5,87 5,69 8,20
Kota Tangerang Selatan 6,68 - 6,81 1,80 5,43
Provinsi Banten 5,02 - 5,15 5,58 8,67
Sumber: Bappeda Provinsi Banten. Hasil Analisis. 2022
JADWAL PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023
• PERSIAPAN
PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL
RKPD
M III SEP- M II OKT
2021
• PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL
RKPD
M II-IV NOV 2021
• FORUM
KONSULTASI
PUBLIK
M II DES 2021
• POKOK -
POKOK
PIKIRAN DPRD
M I –II
JAN 2022 • PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AWAL
RKPD
M II-IV JAN 2022
• FORUM
PERANGKAT
DAERAH
M I-IV FEB 2022
• VERIFIKASI
RENJA
PERANGKAT
DAERAH
M III-IV FEB 2022
• RAKORBID
M I-II MAR 2022
• PENYUSUNAN
RANCANGAN
RKPD
M I-III MAR 2022
• MUSRENBANG
RKPD AB/KOTA
M III – IV MAR 2022
• MUSRENBANG
RKPD PROVINSI
BANTEN 2022
M I APR 2022
• PENYUSUNAN
RANCANGAN
AKHIR RKPD
M III APR 2022
• FASILITASI RKPD
OLEH KEMENDAGRI
M IV APR 2022 - M I MEI 2022
• FASILITASI RKPD
KAB/KOTA
M IV APR 2022-M I MEI 2022
• FINALISASI RKPD
2023
M III-IV MEI 2022
• PENETAPAN RKPD
2023
M I JUNI 2021
• PENETAPAN
RENJA 2022
M II JUNI 2022
TERIMA KASIH 23

More Related Content

What's hot

Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfHairi II
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRusman R. Manik
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptxMohamadSofiyullah
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptximamkuswoyo
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 

What's hot (20)

Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 

Similar to RKP 2023

4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdfIrwin Sopyanudin
 
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdfinfraBP4D
 
Bahan Paparan RKPD 2021
Bahan Paparan RKPD 2021Bahan Paparan RKPD 2021
Bahan Paparan RKPD 2021DyahAyu189
 
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfBappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfLelihHerawati
 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKPPaparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKPSasmarAurivanHarya
 
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...Mamang Lamsijan
 
Pelatihan PFI_Arah Kebijakan Sanitasi_rev2.pptx.pptx
Pelatihan PFI_Arah Kebijakan Sanitasi_rev2.pptx.pptxPelatihan PFI_Arah Kebijakan Sanitasi_rev2.pptx.pptx
Pelatihan PFI_Arah Kebijakan Sanitasi_rev2.pptx.pptxssuser76b156
 
paparan rilis tw3 2022 oke.pdf
paparan rilis tw3 2022 oke.pdfpaparan rilis tw3 2022 oke.pdf
paparan rilis tw3 2022 oke.pdfRachmadDarusman1
 
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.ppt
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.pptforum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.ppt
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.pptDINIDINAR2
 
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdfPaparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdfHendarko Ari
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
 
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptxPaparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptxPSIKBAPPEDA
 
fasilitasi rkad kaltim.pptx
fasilitasi rkad kaltim.pptxfasilitasi rkad kaltim.pptx
fasilitasi rkad kaltim.pptxtengkuridwan1
 
Prioritas RKPD kALTIM.pptx
Prioritas RKPD kALTIM.pptxPrioritas RKPD kALTIM.pptx
Prioritas RKPD kALTIM.pptxBenniSM1
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021ortalakpppa2022
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...MuhammadAkielElhanie
 
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Muh Saleh
 
Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015fionarazqa
 

Similar to RKP 2023 (20)

4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
 
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
 
Bahan Paparan RKPD 2021
Bahan Paparan RKPD 2021Bahan Paparan RKPD 2021
Bahan Paparan RKPD 2021
 
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfBappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
 
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKPPaparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
 
2.kemenkeu.pdf
2.kemenkeu.pdf2.kemenkeu.pdf
2.kemenkeu.pdf
 
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
 
Pelatihan PFI_Arah Kebijakan Sanitasi_rev2.pptx.pptx
Pelatihan PFI_Arah Kebijakan Sanitasi_rev2.pptx.pptxPelatihan PFI_Arah Kebijakan Sanitasi_rev2.pptx.pptx
Pelatihan PFI_Arah Kebijakan Sanitasi_rev2.pptx.pptx
 
paparan rilis tw3 2022 oke.pdf
paparan rilis tw3 2022 oke.pdfpaparan rilis tw3 2022 oke.pdf
paparan rilis tw3 2022 oke.pdf
 
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.ppt
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.pptforum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.ppt
forum-konsultasi-publik-rpjmd-rkpd-09022021-1-36.ppt
 
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdfPaparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
 
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptxPaparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
 
fasilitasi rkad kaltim.pptx
fasilitasi rkad kaltim.pptxfasilitasi rkad kaltim.pptx
fasilitasi rkad kaltim.pptx
 
Prioritas RKPD kALTIM.pptx
Prioritas RKPD kALTIM.pptxPrioritas RKPD kALTIM.pptx
Prioritas RKPD kALTIM.pptx
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
 
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
 
Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015
 

More from Irwin Sopyanudin

More from Irwin Sopyanudin (7)

efektifitas model pembelajaran.PDF
efektifitas model pembelajaran.PDFefektifitas model pembelajaran.PDF
efektifitas model pembelajaran.PDF
 
Paparan Inwil_1.pdf
Paparan Inwil_1.pdfPaparan Inwil_1.pdf
Paparan Inwil_1.pdf
 
Paparan PPM_1.pdf
Paparan PPM_1.pdfPaparan PPM_1.pdf
Paparan PPM_1.pdf
 
Paparan Ekonomi_1.pdf
Paparan Ekonomi_1.pdfPaparan Ekonomi_1.pdf
Paparan Ekonomi_1.pdf
 
CV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdf
CV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdfCV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdf
CV Singkat Dr. Hady Sutjipto.pdf
 
Paparan Ekonomi_1.pdf
Paparan Ekonomi_1.pdfPaparan Ekonomi_1.pdf
Paparan Ekonomi_1.pdf
 
356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel
 

Recently uploaded

Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfPerkuliahanDaring
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 

Recently uploaded (16)

Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 

RKP 2023

  • 1. Disampaikan oleh: DR. MAHDANI SE., ST., MM., M.Si Kepala Bappeda Provinsi Banten Pada Acara MUSRENBANG RKPD Kota Serang Tahun 2023 Serang, 28 Maret 2022
  • 2. DINAMIKA PENYUSUNAN RKPD 2023 dan RPD 2023-2026 Berakhirnya RPJMD Prov Banten Tahun 2017-2022 Penyusunan RKPD 2023 bersamaan dengan Penyusunan RPD 2023-2026 Penentuan sasaran dan target kinerja 2023-2026 yang disusun dengan waktu relatif singkat (target kinerja RPD, RKPD dan RENSTRA OPD) UU 10 /2016 ttg Pemilukada serentak secara Nasional pada tahun 2024, Pemilihan Gubernur Banten baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 (RPJMD baru akan ada lagi untuk Periode 2025-2029) Masih dibayangi Gelombang Covid dan Varian Virus Covid (Dampak Sosial Ekonomi) Kerangka Regulasi : Instruksi Mendagri Nomor 70/2021 Tentang RPD, Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Nomenklatur Program dan Kegiatan Penuntasan Integrasi Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Data Pembangunan
  • 3. 1 Agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 Agar memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada 2 3 4 KEPALA DAERAH YANG JABATANNYA BERAKHIR TAHUN 2022 WAKTU PENETAPAN DOKREN TAHUN 2023-2026 I II III IV Paling Lambat MARET Minggu ke- Tahun 2022 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023- 2026 Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 disampaikan kepada DPRD paling lambat satu minggu setelah ditetapkan Rancangan Renstra PD Penyusunan dilakukan bersamaan Konsultasi Publik Berita Acara Forum Konsultasi Publik Melibatkan DPRD Fasilitasi Provinsi Kab./Kota Oleh Gubernur Oleh Mendagri Ditetapkan menjadi Perkada Ranc. RPD INMENDAGRINOMOR70TAHUN2021
  • 4.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi URAIAN INDIKATOR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T R RN T R RN T R RN T R RN T-RKPD R RN T-RKPD IPM 71,35 71,42 70,81 71,77 71,95 71,39 72,20 72,44 71,92 72,75 72,45 71,94 72,48-73,21 72,72 72,29 72,60-73,68 LPE 5,70 5,75 5,07 6,00 5,77 5,17 6,20 5,29 5,02 5,80 -3,38 -2,07 2,50–3,50 4,44 3,69 5,0-5,6 PENDUDUK MISKIN 5,25 5,59 10,12 5,13 5,25 9,66 5,00 4,94 9,22 5,12 6,63 10,19 6,50–6,90 6,50 9,71 4,99-5,40 TPT 8,69 9,28 5,50 8,45 8,52 5,34 8,20 8,11 5,07 8,19 10,64 7,07 9,5– 10,5 8,98 6,49 9,70-9,20 TINGKAT INFLASI 4,00 3,98 3,61 3,70 3,42 3,13 4,20 3,30 2,72 3,70 1,45 1,68 2,3-3,3 1,91 1,87 3,4-4,0 GINI RASIO 0,400 0,390 0,404 0,390 0,367 0,384 0,390 0,361 0,380 0,370 0,365 0,385 0,365–0,367 0,363 0,381 0,370 Note: T=Target, R=Realisasi, RN=Realisasi Nasional, T-RKPD=Target RKPD, Angka Realisasi Merupakan Angka Realease BPS terupdate CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
  • 12. ISUDANTANTANGANPEMBANGUNAN2023  Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia  Tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah  Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja DAYA SAING SDM DAYA SAING PEREKONOMIAN LINGKUNGAN HIDUP, KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM KUALITAS REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN  Belum optimalnya pembangunan ekonomi dan tantangan pemulihan ekonomi daerah (Pandemi Covid- 19)  Pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar  Pembangunan Kewilayahan yang belum optimal, khususnya yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, pengendalian ruang  Tantangan perubahan iklim dan potensi bencana  Penanggulangan bencana yang belum optimal  Tantangan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  Implementasikan kebijakan reformasi birokrasi belum optimal
  • 13. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari Tahap Revitalisasi I Tahap Revitalisasi II Tahap Akselerasi I Tahap Akselerasi I Tahap Modernisasi Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa Visi 2025  sebagai provinsi yang baru terbentuk, Banten dihadapkan pada berbagai persoalan khususnya terkait dengan perbaikan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat.  Provinsi Banten masih dalam proses penataan kelembagaan dan keterbatasan sumberdaya aparatur dan anggaran.  pada tahap awal ini diarahkan pada upaya revitalisasi pembangunan. Diprioritaskan pada upaya merevitalisasi lanjutan hasil- hasil pembangunan yang telah dicapai. Pemantapkan pembangunan di Provinsi Banten melalui percepatan pembangunan atau akselerasi pembangunan di segala bidang. Pemantapkan pembangunan di Provinsi Banten melalui peningkatan akselerasi pembangunan di segala bidang sebagai persiapan menuju Provinsi Banten yang modern. Pada tahap/periode akhir RPJPD Tahun 2025, Provinsi Banten diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern, minimal sejajar dengan provinsi maju lainnya. Misi RPJMD 2005-2007 RPJMD 2008-2012 RPJMD 2012-2017 RPJMD 200172022 RPJMD 2023-2025 RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025
  • 14. TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN RPDPROVINSIBANTENTAHUN 2023-2026 Memperkuat DAYA SAING DAERAH untuk Memacu PERTUMBUHAN EKONOMI sebagai Fondasi Tahap Modernisasi Pemantapan DAYA SAING DAERAH untuk Memacu PERTUMBUHAN EKONOMI sebagai Kerangka tahap modernisasi PEMBANGUNAN KOLABORATIF yang inklusif untuk Memperkokoh Masyarakat Banten yang Modern dalam rangka mencapai Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing Implementasi pembangunan kolaboratif yang inklusif sebagai perwujudan Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing Pemantapan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia 2022 2023 2024 2025 2026 Prioritas dan Arah Kebijakan
  • 15. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA PRIORITAS 1 • Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, daerah perbatasan dan perkotaan pasca pandemi melalui pelayanan dasar sosial yang terpadu • Meningkatkan kesempatan kerja dengan kerjasama antara industri dan instansi pendidikan untuk menyesuaikan kebutuhan pekerja dengan penyediaan tenaga kerja, dan mendorong pola insentif pelatihan yang efektif di BLKI untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan produktif ARAH KEBIJAKAN • Peningkatan kualitas keluarga sejahtera • Peningkatan Pelayanan Sosial • Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan • Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) • Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat • Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat • Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender • Terbentuknya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya PROGRAM PEMBANGUNAN
  • 16. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023 TERWUJUDNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI PRIORITAS 2 • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan ARAH KEBIJAKAN • Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis • Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha • Peningkatan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan • Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan • Peningkatan Daya Beli Masyarakat PROGRAM PEMBANGUNAN
  • 17. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN PRIORITAS 3 • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari, ketahanan bencana dan perubahan iklim ARAH KEBIJAKAN • Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam • Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang Efektif PROGRAM PEMBANGUNAN
  • 18. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA PRIORITAS 4 • Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan ARAH KEBIJAKAN • Peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi • Peningkatan Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten PROGRAM PEMBANGUNAN
  • 19. INDIKASI PROYEK STRATEGIS PROVINSI BANTENTAHUN 2023 WKP I (KAB. TANGERANG, KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN) 1. Optimalisasi dan Pengelolaan Balai Perikanan Budidaya serta UPTD Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) 2. Pembangunan Irigasi Tersier dan Perpipaan 3. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) 4. Pengelolaan Situ 5. Peningkatan Kapasitas Jalan 6. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 7. "Rehabilitasi Daerah Irigasi (Kewenangan Provinsi)" 8. USB, RKB dan Bangunan Pendukung SMA, SMK, SKH WKP II (KAB. SERANG, KOTA CILEGON DAN KOTA SERANG) 1. Pembangunan Jalan Baru 2. Peningkatan Kapasitas Jalan 3. Pembangunan Fly Over 4. Pembangunan Gedung Strategis 5. Pembangunan Irigasi Tersier dan Perpipaan 6. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) 7. Pembangunan RSUD 8. Penanganan Banjir 9. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 10. Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) 11. Rehabilitasi Daerah Irigasi (Kewenangan Provinsi) 12. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional 13. Pusat Distribusi Provinsi Banten (PDP) 14. USB, RKB dan Bangunan Pendukung SMA, SMK, SKH WKP III (KAB. LEBAK DAN KAB. PANDEGLANG) 1. Pembangunan RSUD 2. Penanganan Banjir 3. Pengelolaan Situ 4. Peningkatan Kapasitas Jalan 5. Optimalisasi Pelabuhan Perikanan (PP) 6. Pembangunan Gedung Strategis 7. Pembangunan Irigasi Tersier dan Perpipaan 8. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) 9. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional 10. Panti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pengembangan Panti Terpadu 11. Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Aset Provinsi 12. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 13. Rehabilitasi Daerah Irigasi (Kewenangan Provinsi) 14. USB, RKB dan Bangunan Pendukung SMA, SMK, SKH
  • 20. BAPPEDA PROVINSI BANTEN 20 TARGET INDIKATOR MAKRO PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 * NO INDIKATOR MAKRO Sasaran Awal RKP 2023 TARGET PROVINSI BANTEN NASIONAL Realisasi 2021 RKPD 2022 RANC. RKPD 2023 1 IPM 73.31-73.36 72,72 72,60-73,68 73,27 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.3 - 5.9 4,4 5,0-5,6 5,02-5,15 3 Tingkat Kemiskinan (%) *) 8.50 - 7.50 6,50 4,99-5,40 5,58 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) *) 6.00 - 5.30 8,98 9,70-9,20 8,67 5 Gini Rasio 0.378-0.375 0,363 0,370 0,354 Mayoritas Negara Di Dunia Diproyeksikan Tumbuh Positif di Tahun 2022 Mulai Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Banten Akan Berangsur Pulih Dengan Tetap Waspada Sumber: BPS Sumber : LKPJ 2021, BA Rakortekrenbang 2022, R-RKPD 2023
  • 21. BAPPEDA PROVINSI BANTEN SASARAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 KABUPATEN/KOTA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KEMISKINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA Kab Pandeglang 4,65 - 4,78 9,80 8,39 Kab Lebak 4,95 - 5,08 8,88 8,14 Kab Tangerang 4,66 - 4,79 5,49 9,71 Kab Serang 4,46 - 4,59 4,60 12,07 Kota Tangerang 4,1 - 4,23 4,89 7,23 Kota Cilegon 4,92 - 5,05 3,53 10,24 Kota Serang 5,74 - 5,87 5,69 8,20 Kota Tangerang Selatan 6,68 - 6,81 1,80 5,43 Provinsi Banten 5,02 - 5,15 5,58 8,67 Sumber: Bappeda Provinsi Banten. Hasil Analisis. 2022
  • 22. JADWAL PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 • PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD M III SEP- M II OKT 2021 • PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD M II-IV NOV 2021 • FORUM KONSULTASI PUBLIK M II DES 2021 • POKOK - POKOK PIKIRAN DPRD M I –II JAN 2022 • PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RKPD M II-IV JAN 2022 • FORUM PERANGKAT DAERAH M I-IV FEB 2022 • VERIFIKASI RENJA PERANGKAT DAERAH M III-IV FEB 2022 • RAKORBID M I-II MAR 2022 • PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD M I-III MAR 2022 • MUSRENBANG RKPD AB/KOTA M III – IV MAR 2022 • MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN 2022 M I APR 2022 • PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD M III APR 2022 • FASILITASI RKPD OLEH KEMENDAGRI M IV APR 2022 - M I MEI 2022 • FASILITASI RKPD KAB/KOTA M IV APR 2022-M I MEI 2022 • FINALISASI RKPD 2023 M III-IV MEI 2022 • PENETAPAN RKPD 2023 M I JUNI 2021 • PENETAPAN RENJA 2022 M II JUNI 2022