Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.

1. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN
@DJPb.KemenkeuRI
@DJPbKemenkeu_RI
ditjenperbendaharaan
DJPb.KemenkeuRI
PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
NOMOR 4/PB/2022
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI
KOMPETENSI DAN MEKANISME
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN BAGI JF APK APBN
DAN JF PK APBN

2. IV
2
DASAR HUKUM
PERATURAN MENTERI PANRB
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
• Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
• Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN
• Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata
Keuangan APBN
• Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata
Keuangan APBN
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji
Kompetensi dan Mekanisme Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN

3. AGENDA PEMAPARAN
IV
3
LATAR BELAKANG
RUANG LINGKUP
UJI KOMPETENSI
PROSEDUR UJI KOMPETENSI
PAK DAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN

4. IV
4
LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
menetapkan penyelenggara Uji Kompetensi.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pasal 39 PMK 150/PMK.05/2019 dan Pasal 38 PMK 151/PMK.05/2019
1
2
3
Pasal 22 PMK 150/PMK.05/2019 dan Pasal 21 PMK 151/PMK.05/2019
Uji Kompetensi terdiri atas:
a. Uji Kompetensi pengangkatan pertama;
b. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
c. Uji Kompetensi promosi; dan
d. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.
Uji Kompetensi dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi dan dilaksanakan untuk mengukur
Kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan
Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN.

5. TABEL AK Kumulatif Kenaikan
Pangkat/Jenjang
Pranata Keuangan APBN
Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Terampil Mahir Penyelia
II/c II/d III/a III/b III/c III/d
60 80 100 150 200 300
Ahli
Pertama
Ahli Muda Ahli Madya
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
100 150 200 300 400 550 700
Persyaratan Umum Uji Kompetensi
Kenaikan Jenjang:
 telah mengumpulkan angka kredit kumulatif
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan
untuk kenaikan JenJang jabatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
Data Potensi Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang
- AKK > 100% : 130
- 75% < AKK < 100% : 90
- 50% < AKK < 75% : 91
TERAMPIL KE MAHIR
MAHIR KE PENYELIA
PERTAMA KE MUDA
MUDA KE MADYA
- AKK > 100% : 134
- 75% < AKK < 100% : 155
- 50% < AKK < 75% : 195
- AKK > 100% : 72
- 75% < AKK < 100% : 81
- 50% < AKK < 75% : 190
- AKK > 100% : 53
- 75% < AKK < 100% : 84
- 50% < AKK < 75% : 248
311
484
343
385
Total : 1.523
- AKK ≥ 100% : 389
- 75% ≤AKK< 100% : 410
- 50% ≤AKK< 75% : 724
Catatan :
- AKK ≥ 100% : Tanpa Didahului Diklat
- 75% ≤ AKK < 100%: Diklat Juni
- 50% ≤ AKK < 75% : Diklat Setelah Juni

6. IV
6
RUANG LINGKUP
Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF APK
APBN dan/atau JF PK APBN dalam rangka
kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih
tinggi;
Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF APK
APBN dan/atau JF PK APBN dalam rangka
perpindahan dari jabatan lain; dan
Mekanisme penilaian dan penetapan angka
kredit dalam rangka pengangkatan PNS ke
dalam JF APK APBN dan/atau JF PK APBN
melalui perpindahan dari jabatan lain.

7. 1. Penyelenggara Uji
Kompetensi
2. Tim Uji Kompetensi
3. Peserta Uji
Kompetensi
IV
7
UJI KOMPETENSI
• Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara yang di ketuai oleh Direktur Sistem Perbendaharaan.
• Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi, Unit Penyelenggara membentuk dan menetapkan Tim Uji Kompetensi,
dengan jumlah anggota berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.
• Tim Uji Kompetensi dibantu oleh Unit Pelaksana Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Unit Penyelenggara.
Menduduki jabatan atau pangkat paling
rendah satu tingkat di atas jabatan atau
pangkat PNS yang akan mengikuti Uji
Kompetensi.
Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang memenuhi syarat “Menduduki jabatan atau pangkat paling
rendah satu tingkat di atas jabatan atau pangkat PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi”, Anggota
Tim Uji Kompetensi dapat berasal dari Pejabat dengan jabatan/pangkat paling rendah setara
dengan jabatan/pangkat peserta yang diuji.
Selain melaksanakan tugas tersebut di
atas, Tim Uji Kompetensi dapat
menentukan metode, substansi, dan
teknis pelaksanaan ujian.
SYARAT ANGGOTA TIM UJI KOMPETENSI
Memiliki keahlian serta kemampuan
di bidang:
 Pengelolaan keuangan APBN;
 Pengembangan sumber daya
manusia; dan/atau
 Pendidikan dan pelatihan; dan
Memiliki keahlian dan kemampuan
dalam melakukan Uji Kompetensi.
Catatan:
TUGAS ANGGOTA TIM UJI KOMPETENSI
Melakukan Uji Kompetensi
Mengolah hasil Uji Kompetensi
dan melakukan penilaian atas
hasil Uji Kompetensi
Memberikan rekomendasi dan
melaporkan hasil Uji Kompetensi
4. Materi, Metode dan
Periode Uji
Kompetensi
Melakukan verifikasi berkas usulan
calon Peserta
TUGAS ANGGOTA UNIT PELAKSANA
UJI KOMPETENSI
 Melakukan koordinasi dengan Unit
Penyelenggara Uji Kompetensi terkait
pelaksanaan Uji Kompetensi
 Menyampaikan informasi pelaksanaan
Uji Kompetensi
 Memfasilitasi dan mengawasi
pelaksanaan Uji Kompetensi
 Menyusun, menandatangani, dan
menyampaikan Berita Acara
Pelaksanaan Uji Kompetensi
 Melaksanakan tugas-tugas lain guna
kelancaran pelaksanaan tugas Tim Uji
Kompetensi

8. IV
8
UJI KOMPETENSI
1. Penyelenggara Uji
Kompetensi
2. Tim Uji Kompetensi
3. Peserta Uji
Kompetensi
4. Materi, Metode dan
Periode Uji
Kompetensi
PK APBN / APK APBN YANG AKAN NAIK JENJANG PNS DARI JABATAN LAIN YANG AKAN DIANGKAT SEBAGAI PK
APBN /APK APBN
PK APBN YANG AKAN DIANGKAT SEBAGAI APK APBN
Syarat:
1. Telah mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dari Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan untuk
kenaikan jenjang;
2. Telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat
dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman
hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
4. Nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
dan
5. Telah mengikuti pelatihan fungsional sesuai jenjang JF APK APBN
atau JF PK APBN yang akan diduduki.
Syarat:
1. Berstatus PNS;
2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah paling rendah, D-3 (Diploma Tiga) untuk JF PK APBN dan D-4
(Diploma Empat)/S-1 (Strata Satu) untuk JF APK APBN di bidang ekonomi,
keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum atau bidang lain
yang relevan dan ditentukan oleh Instansi Pembina;
5. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan
Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun;
6. Memiliki nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak
sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat
sedang/berat;
8. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat
diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
9. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan
untuk mengikuti Uji Kompetensi;
10. Memiliki pangkat paling rendah Pengatur (II/c) untuk JF PK APBN dan Penata
Muda (III/a) untuk JF APK APBN.
Syarat:
1. Berijazah paling rendah D-4 (Diploma Empat)/S-1 (Strata Satu);
2. Memenuhi jumlah AKK yang ditentukan;
3. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda (III/a);
4. Sedang ditugaskan dalam sub unsur Analis Pengelolaan Keuangan
APBN; dan
5. Mengikuti dan lulus pelatihan fungsional sesuai jenjang JF APK
APBN yang akan diduduki.
Dalam hal diperlukan, Unit Penyelenggara dapat
menentukan persyaratan tambahan lainnya.

9. IV
9
UJI KOMPETENSI
1. Penyelenggara Uji
Kompetensi
2. Tim Uji Kompetensi
3. Peserta Uji
Kompetensi
4. Materi, Metode dan
Periode Uji
Kompetensi
Materi Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan sesuai jenjang jabatan yang disusun oleh Tim Uji Kompetensi
KOMPETENSI JF PK APBN DAN APK APBN
Kompetensi Teknis
Kompetensi Manajerial
Kompetensi Sosial Kultural
METODE UJI KOMPETENSI
Tes Tertulis
Wawancara
Assessment Center
Portofolio
Uji Kompetensi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun untuk setiap jenis uji kompetensi.
Periode Uji Kompetensi:
Metode penilaian kompetensi lainnya yang
ditetapkan oleh Tim Uji Kompetensi
Dalam hal peserta Ukom sudah memiliki
sertifikat kompetensi teknis (BNT, PNT, SNT)
sesuai penugasan, materi ukom hanya meliputi
Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.

10. 1. Umum
2. Pengumuman Uji
Kompetensi
3. Pengusulan Calon
Peserta
IV
10
PROSEDUR UJI KOMPETENSI
4. Verifikasi Calon
Peserta
6. Pelaksanaan
Pelatihan dan Uji
Kompetensi
7. Penetapandan
Pengumuman Hasil
Uji Kompetensi
7. Sertifikat Uji
Kompetensi
PROSEDUR UJI KOMPETENSI
1
2
3
4
5
6
Pengumuman
Uji Kompetensi
Verifikasi Calon
Peserta
*) Pelaksanaan
Pelatihan dan Uji
Kompetensi
Pengusulan
Calon Peserta
Penetapan dan
Pengumuman
Peserta
Penetapan hasil Uji
Kompetensi
8. Ujian Ulang
*) Diawali Pelaksanaan Pelatihan untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan dari JF PK APBN ke JF APK APBN
PENGUMUMAN UJI KOMPETENSI
Paling sedikit memuat persyaratan
dan waktu/jadwal uji kompetensi
Disampaikan kepada K/L, Kanwil DJPb
dan KPPN melalui surat, laman web, atau
email

11. 1. Umum
2. Pengumuman Uji
Kompetensi
3. Pengusulan Calon
Peserta
IV
11
PROSEDUR UJI KOMPETENSI
4. Verifikasi Calon
Peserta
5. Pelaksanaan
Pelatihan dan Uji
Kompetensi
6. Penetapandan
Pengumuman Hasil
Uji Kompetensi
7. Sertifikat Uji
Kompetensi
PENGUSULAN CALON PESERTA
Dokumen Persyaratan
Utama
Dokumen Persyaratan
Tambahan
1. SK kenaikan pangkat terakhir;
2. SK jabatan terakhir;
3. PAK terakhir;
4. Ijazah sesuai dengan kualifikasi
pendidikan yang dipersyaratkan;
5. Salinan dokumen penilaian kinerja 2
(dua) tahun terakhir yang dilegalisasi
oleh Pejabat yang Berwenang; dan
6. Surat keterangan dari pimpinan unit
kerja paling rendah Pejabat
Administrator yang menyatakan bahwa
PNS yang bersangkutan tidak sedang
menjalani/dijatuhi hukuman disiplin
sedang atau berat sesuai dengan format
dalam Lampiran II huruf A.
1. Surat Keputusan
Pengangkatan/
Penetapan sebagai
Pengelola Keuangan
APBN yang masih
berlaku;
2. Sertifikat Kompetensi
(PNT, SNT, atau BNT)
3. Dokumen hasil
penilaian Kompetensi
Manajerial dan
Kompetensi Sosial
Kultural sesuai
ketentuan yang
mengatur mengenai
SKJ Aparatur Sipil
Negara.
JF
Pimpinan Unit
Kerja
K/L
Unit
Penyelenggara
8. Ujian Ulang
KENAIKAN JENJANG
Dokumen Persyaratan
Utama
Dokumen Persyaratan
Tambahan
1. SK pengangkatan PNS;
2. Ijazah terakhir;
3. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
4. Dokumen penilaian kinerja;
5. Surat keterangan sehat;
6. surat keterangan dari pimpinan unit kerja
paling rendah Pejabat Administrator
(integritas, CTLN, Tugas Belajar, Hukdis);
7. Surat pernyataan memiliki pengalaman 2
(dua) tahun;
8. Dokumen hasil kerja 10 (sepuluh) tahun
terakhir
1. SK Pengangkatan/Penetapan sebagai
Pengelola Keuangan APBN yang masih
berlaku;
2. Sertifikat Kompetensi;
3. Dokumen hasil penilaian Kompetensi
Manajerial dan Kompetensi Sosial
Kultural; dan
4. Surat pernyataan akan ditugaskan dalam
salah satu subunsur JF PK/APK APBN.
PESERTA DARI JABATAN LAIN
Dokumen Persyaratan
Utama
Dokumen Persyaratan
Tambahan
1. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. Surat Keputusan
Pengangkatan/Penetapan sebagai
Pengelola Keuangan APBN yang
masih berlaku;
3. SK Jabatan terakhir;
4. PAK terakhir;
5. Ijazah terakhir.
1. Sertifikat Kompetensi;
2. Dokumen hasil penilaian
Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural.
PESERTA DARI PK APBN
PERPINDAHAN JABATAN

12. 1. Umum
2. Pengumuman Uji
Kompetensi
3. Pengusulan Calon
Peserta
IV
12
PROSEDUR UJI KOMPETENSI
4. Verifikasi Calon
Peserta
5. Pelaksanaan
Pelatihan dan Uji
Kompetensi
6. Penetapan dan
Pengumuman Hasil
Uji Kompetensi
7. Sertifikat Uji
Kompetensi
8. Ujian Ulang
Verifikasi atas kesesuaian usulan calon peserta dengan ketentuan dokumen persyaratan dilakukan oleh Unit Penyelenggara
melalui sistem informasi.
VERIFIKASI CALON PESERTA
• Berdasarkan hasil verifikasi usulan calon peserta dengan ketentuan dokumen persyaratan, Unit Penyelenggara
menetapkan dan menyampaikan Pengumuman peserta paling lambat 5 hari kalender sebelum pelaksanaan
Pelatihan/Uji Kompetensi, yang memuat:
 daftar peserta pelatihan fungsional dan/atau Uji Kompetensi; dan
 waktu, lokasi, dan metode pelatihan fungsional dan/atau Uji Kompetensi.
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PESERTA
• Pelatihan Fungsional diselenggarakan oleh:
 BPPK; atau
 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan pada Instansi pengguna JF APK APBN dan/atau JF PK APBN melalui mekanisme
kerja sama dan/atau akreditasi.
• Tim Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan lokasi, waktu, dan metode yang ditetapkan;
• Peserta mengikuti rangkaian Uji Kompetensi berdasarkan tata tertib yang ditetapkan;
• Tim Uji Kompetensi melakukan pengolahan dan penilaian atas hasil Uji Kompetensi;
• Tim Uji Kompetensi melaporkan hasil pengolahan dan penilaian Uji Kompetensi kepada Unit Penyelenggara.
PELAKSANAAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI

13. 1. Umum
2. Pengumuman Uji
Kompetensi
3. Pengusulan Calon
Peserta
IV
13
PROSEDUR UJI KOMPETENSI
4. Verifikasi Calon
Peserta
5. Pelaksanaan
Pelatihan dan Uji
Kompetensi
6. Penetapan dan
Pengumuman Hasil
Uji Kompetensi
7. Sertifikat Uji
Kompetensi
8. Ujian Ulang
• Ketua Unit Penyelenggara menetapkan kelulusan peserta Uji Kompetensi berdasarkan laporan hasil pengolahan dan
penilaian Uji Kompetensi dari Tim Uji Kompetensi,
• Kelulusan tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan Ketua Unit Penyelenggara dan disampaikan melalui pengumuman
kepada K/L.
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL UJI KOMPETENSI
• Diberikan kepada peserta yang lulus Uji Kompetensi.
• Ditandatangani Dirjen Perbendaharaan.
• Masa berlaku:
- Utk Kenaikan Jenjang berlaku 2 tahun.
- Untuk Perpindahan Jabatan berlaku 1 tahun
• Menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan kenaikan jenjang jabatan/pengangkatan dalam JF PK/APK APBN melalui
mekanisme perpindahan jabatan
SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI
• Peserta yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dalam pengumuman hasil Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi
ulang paling banyak 2 (dua) kali tanpa didahului dengan Pelatihan Fungsional Penjenjangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara.
• Dalam hal Peserta yang telah mengikuti 2 (dua) kali Uji Kompetensi ulang masih dinyatakan tidak lulus, Peserta dimaksud dapat
mengikuti Uji Kompetensi kembali setelah mengikuti Pelatihan Fungsional Penjenjangan.
• Peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain (dari JFT lainnya, Jabatan Struktural atau JFU) yang dinyatakan tidak
lulus Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal pelaksanaan Uji
Kompetensi yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara.
UJIAN ULANG

14. IV
14
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN PENGANGKATAN
MELALUI PERPINDAHAN JABATAN LAIN
• Penilaian Angka Kredit dilakukan terhadap peserta yang lulus
Uji Kompetensi;
• Peserta dari PNS lain diberikan AK dari Unsur Utama dan
Unsur Penunjang:
 Unnsur Utama dari pendidikan formal dan pengalaman sbg
pengelola keuangan APBN, dengan memperhatikan
Pangkat/Gol dan masa kerja;
 Unsur Penunjang dari Seminar dan Penghargaan SLKS
(maks 3 utk PK APBN dan 5 utk APK APBN);
• Peserta dari JF PK APBN diberikan AK dari ijazah D-IV/S-1
ditambah 65% dari Unsur Utama diluar Pendidikan formal;
• Dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Unit
Penyelenggara.
PENILAIAN ANGKA KREDIT
1. Penilaian Angka
Kredit
2. Penetapan Angka
Kredit
3. Rekomendasi
Pengangkatan
• BAPAK disampaikan oleh Ketua Tim Penilai kepada Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
• Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit menetapkan
Angka Kredit berdasarkan BAPAK yang disampaikan.
• Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan rekomendasi
pengangkatan ke dalam JF APK APBN atau JF PK APBN melalui
Perpindahan dari Jabatan Lain berdasarkan penetapan Angka Kredit.
• Rekomendasi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
K/L dan menjadi dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian pada K/L
atau Pejabat yang Berwenang pada K/L untuk mengangkat Analis
Pengelolaan Keuangan APBN dan/atau Pranata Keuangan APBN.
• Pengangkatan dilaksanakan dalam periode masa berlaku sertifikat
Uji Kompetensi.
• Pejabat Pembina Kepegawaian K/L melaporkan hasil
pengangkatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan/atau
Pranata Keuangan APBN kepada Instansi Pembina.

15. Timeline Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang
Periode I Tahun 2022
1
2
3
4
5
6
Pengumuman Uji
Kompetensi Verifikasi Calon
Peserta
* Pelaksanaan
Pelatihan dan Uji
Kompetensi
Pengusulan Calon
Peserta
Penetapan dan
Pengumuman
Peserta
Penetapan hasil Uji
Kompetensi
6 April 2022 6 – 13 April 2022 14 – 17 April 2022 18 April 2022 26 – 27 April 2022 6 Mei 2022
DSP Selaku Unit
Penyelenggara
menerbitkan
Pengumuman Uji
Kompetensi
- Perekaman dan
pengajuan oleh
Peserta
- Verifikasi oleh
Atasan Langsung
dan/atau Admin
Satker
- Verifikasi dan
Pengajuan oleh K/L
Verifikasi berkas oleh
Tim Uji Kompetensi
Pengumuman
Peserta:
Waktu,
Lokasi, dan
Metode Uji
Kompetensi
Uji Kompetensi
Mansoskul : 26 April
Uji Kompetensi
Teknis : 27 April
Pengumuman Hasil
oleh Unit
Penyelenggara

16. DATA POTENSI PESERTA UJI KOMPETENSI PERIODE I 2022
No Kode K/L Uraian K/L Jumlah JF
1 025 KEMENTERIAN AGAMA 73
2 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 57
3 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 38
4 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 25
5 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 24
6 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 16
7 005 MAHKAMAH AGUNG 16
8 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 16
9 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 12
10 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 10
11 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 9
12 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 9
13 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 8
14 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 8
15 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 7
16 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 6
17 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 6
18 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 5
19 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 5
20 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 4
21 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 4
22 054 BADAN PUSAT STATISTIK 4
23 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 4
24 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 3
25 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 3
26 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 3
27 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2
28 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2
29 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2
30 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2
31 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2
32 107 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) 2
33 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 1
34 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 1

17. Kode KPPN Uraian KPPN Jumlah JF Kode KPPN Uraian KPPN Jumlah JF Kode KPPN Uraian KPPN Jumlah JF
037 DENPASAR 18 096 GARUT 4 021 PURWAKARTA 1
088 JAKARTA III 16 124 TEBING TINGGI 4 029 PURWOKERTO 1
175 JAKARTA VI 15 136 MAKASSAR II 4 043 PALANGKARAYA 1
023 BOGOR 13 137 BATAM 4 044 SAMPIT 1
182 JAKARTA VII 13 011 BUKITTINGGI 3 046 SAMARINDA 1
139 JAKARTA V 12 016 BENGKULU 3 051 PALU 1
123 MEDAN II 10 020 SERANG 3 055 WATAMPONE 1
133 JAKARTA IV 10 050 GORONTALO 3 056 BANTAENG 1
019 JAKARTA II 9 086 KARAWANG 3 063 JAYAPURA 1
042 PONTIANAK 9 095 BANDUNG II 3 068 MERAUKE 1
001 BANDA ACEH 8 100 BANYUWANGI 3 076 TANJUNG BALAI ASAHAN 1
018 JAKARTA I 8 115 MAGELANG 3 079 SINTANG 1
030 YOGYAKARTA 8 013 SUNGAI PENUH 2 092 RENGAT 1
038 MATARAM 8 024 CIREBON 2 093 SINGKAWANG 1
004 MEDAN I 7 026 SEMARANG I 2 094 KETAPANG 1
010 PADANG 7 048 TARAKAN 2 098 MOJOKERTO 1
045 BANJARMASIN 7 052 POSO 2 110 BARABAI 1
127 TANGERANG 7 061 AMBON 2 112 TOBELO 1
014 PALEMBANG 6 066 SORONG 2 113 WAMENA 1
022 BANDUNG I 6 072 PEKALONGAN 2 118 TEGAL 1
054 MAKASSAR I 6 073 BOJONEGORO 2 126 METRO 1
134 SEMARANG II 6 081 KOTABARU 2 129 KUDUS 1
008 PEKANBARU 5 089 LHOKSEUMAWE 2 130 CILACAP 1
017 BANDAR LAMPUNG 5 101 SUMBAWA BESAR 2 131 JEMBER 1
031 SURABAYA I 5 103 BAU-BAU 2 143 KUALA TUNGKAL 1
002 LANGSA 4 120 DUMAI 2 144 LAHAT 1
009 TANJUNG PINANG 4 121 MANNA 2 145 LIWA 1
012 JAMBI 4 128 SUKABUMI 2 146 CURUP 1
025 TASIKMALAYA 4 132 SINGARAJA 2 150 BLITAR 1
032 MALANG 4 135 SURABAYA II 2 154 AMLAPURA 1
033 MADIUN 4 147 KUNINGAN 2 160 SEKAYU 1
034 KEDIRI 4 148 KLATEN 2 161 RANGKASBITUNG 1
047 BALIKPAPAN 4 172 ATAMBUA 2 164 BANJARNEGARA 1
049 MANADO 4 178 MAMUJU 2 165 SIDOARJO 1
060 KENDARI 4 005 PEMATANG SIANTAR 1 177 SINJAI 1
062 TERNATE 4 015 PANGKAL PINANG 1
DATA POTENSI PESERTA UJI KOMPETENSI PERIODE I 2022

18. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Terampil Mahir Penyelia Pertama Muda Madya
Integritas 2 2 3 2 3 4
Kerjasama 2 2 3 2 3 4
Komunikasi 1 2 3 2 3 4
Orientasi pada hasil 1 2 3 2 3 4
Pelayanan Publik 1 2 3 2 3 4
Pengembangan diri dan orang lain 1 2 3 2 3 4
Mengelola Perubahan 1 2 3 2 3 4
Pengambilan Keputusan 1 2 3 2 3 4
1. Kompetensi Manajerial
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Terampil Mahir Penyelia Pertama Muda Madya
Perekat Bangsa 1 2 3 2 3 4
2. Kompetensi Sosial Kultural

19. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Mahir Penyelia Pertama Muda Madya
Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 2 3 2 3 4
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2 3 2 3 3
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 3 2 3 4
Perencanaan Pelaksanaan Anggaran 2 3 3 4 4
Mengelola Kontrak PBJ Pemerintah 3 4 3 4 4
Mengelola PBJ Pemerintah secara Swakelola 2 3 2 3 3
3. Kompetensi Teknis
a. Unsur Perikatan dan Penyelesaian Tagihan (PPK)
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Mahir Penyelia Pertama Muda Madya
Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 2 3 2 3 4
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 3 4 3 4 4
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 3 2 3 4
Perencanaan Pelaksanaan Anggaran 2 3 2 3 3
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 2 3 3 4 4
Mengelola Kontrak PBJ Pemerintah 2 3 2 3 3
b. Unsur Pelaksanaan Perintah Pembayaran (PPSPM)

20. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Kompetensi Teknis
c. Unsur Kebendaharaan (BP, BPEN, BPP)
e. Unsur Penyiapan/Analisis Laporan Keuangan Instansi (Penyusun LK)
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Terampil Mahir Penyelia
Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 1 2 3
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan APBN
2 3 4
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 2 3
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara
2 2 3
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Kementerian/ Lembaga
2 2 3
Mengelola Kontrak PBJ Pemerintah 1 2 3
d. Unsur PPABP
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Terampil Mahir Penyelia
Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 1 2 3
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan APBN
2 3 4
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 2 3
Perencanaan Pelaksanaan Anggaran 2 2 3
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara
2 2 3
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Kementerian/ Lembaga
1 2 3
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Terampil Mahir Penyelia Pertama Muda Madya
Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 1 2 3 2 3 4
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 1 2 3 2 3 3
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 2 3 2 3 4
Perencanaan Pelaksanaan Anggaran 2 2 3 2 3 3
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 2 2 3 3 4 4
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/
Lembaga
2 3 4 3 4 4

21. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
Lampiran Perdirjen
@DJPb.KemenkeuRI
@DJPbKemenkeu_RI
ditjenperbendaharaan
DJPb.KemenkeuRI

22. Alur Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Satu Tingkat Lebih Tinggi
PESERTA
UNIT PENYELENGGARA
TIM UJI
KOMPETENSI
PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PIMPINAN UNIT
KERJA
PPK KEMENTERIAN/
LEMBAGA
Melakukan
Perekaman Berkas
Pendaftaran
Verifikasi
Meneruskan
pengumuman
Pengumuman
Pendaftaran
Mulai
Mengajukan
Usulan
Verifikasi
Perbaikan Usulan
Pengumuman
Peserta Menerima
Pengumuman
Peserta
Menerima
Pengumuman
Peserta
Menerima
Pengumuman
Peserta
Surat Tugas Menerima Surat
Tugas
PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI
Melaksanakan
Pelatihan
Fungsional
Penjenjangan
2x
UJI KOMPETENSI
ULANG
Meneruskan
pengumuman
Verifikasi
Mengusulkan
Peserta
Menerima
Pengumuman
Peserta
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Koordinasi
Menetapkan
Peserta
TIDAK
Pengumuman
Hasil & Sertifikat
LULUS
Pengumuman
Hasil & Sertifikat
SK Kenaikan
Jenjang
LULUS
TIDAK
SK Kenaikan
jenjang
IV
22

23. IV
23
Alur Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan
PESERTA
UNIT PENYELENGGARA
TIM UJI
KOMPETENSI
PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PIMPINAN UNIT
KERJA / ADMIN
SATKER
PPK KEMENTERIAN/
LEMBAGA
Melakukan
Perekaman Berkas
Pendaftaran
Verifikasi
Meneruskan
pengumuman
Pengumuman
Pendaftaran
Mulai
Mengajukan
Usulan
Verifikasi
Perbaikan Usulan
Pengumuman
Peserta
Menerima
Pengumuman
Peserta
Menerima
Pengumuman
Peserta
Menerima
Pengumuman
Peserta
Surat Tugas
Menerima Surat
Tugas
PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI
Melaksanakan
Pelatihan
Fungsional
2x
UJI KOMPETENSI
ULANG
Meneruskan
pengumuman
Verifikasi
Mengusulkan
Peserta
Menerima
Pengumuman
Peserta
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Koordinasi
PK APBN ke APK APBN
Menetapkan
Peserta
TIDAK
Perhitungan AK
Perpindahan
jabatan
LULUS
Perhitungan AK
Perpindahan
jabatan
LULUS
TIDAK
Perkaman User
Calon Peserta
(JFU/JFT Lain) oleh
Admin Satker
JFU / JFT Lain
SELESAI
TIDAK
Rekomendasi
Pengangkatan dan PAK
Perpindahan jabatan
Pengangkatan dalam
JF APK APBN dan JF PK
ABN

24. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
TERIMA KASIH
@DJPb.KemenkeuRI
@DJPbKemenkeu_RI
ditjenperbendaharaan
DJPb.KemenkeuRI