SEJARAH

PERBANKAN SYARIAH
Dosen : Shinta Melzatia, SE.M.Ak.
Kelompok 14
Elfira Yunita 43214110424
Dinda Ayu Pratiwi 43214110445

BAB I
Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah
1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait dengan bidang
ilmu akuntansi adalah ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama
kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga
yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit,
disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional
ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang
melakukan transaksis hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang
berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan
tersebut, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan,
walau kreditor tidak memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, banyak
orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang sedang
membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, akad tolong menolong tersebut dipelintir
menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan hutang, sampai akhirnya terjadi suatu
tambahan yang dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan
masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan. Adapun syarat-syarat yang
ditentukan oleh ayat ini untuk traksaksi adalah sebagai berikut:
a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara hutang, haruslah
tertulis dan berdokumen
b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi, namun berpijak
pada pengakuan orang berutang
c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan
Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga kejujuran
d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang
menyaksikan proses transaksi
e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah mencukupi
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadapa praktik akuntansi
di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul maal yang didirikan Rasulullah
SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu,baitul maal berfungsi untuk menampung
dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian
dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang
diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim). Semua
pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan
dicatat di baitul maal.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan
ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada masa kekhalifahan Abu Bakar
Ash-Shiddiq r.a.. Hingga masa itu, manajemen baitul maal masih sederhana
dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir
tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa
kekhalifahan Umar bin Khattab r.a.. Pada masa itu beliau memperluas fungsi baitul
maal dengan fungsi Diwan (dawwana yang berarti penulisan) yang juga mengurusi
mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul maal tidak lagi dipusatkan di
Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab
r.a. juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian

departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan
dan pelaporan keuangan yang baik.
Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi
Thalib r.a., dimana pada masa itu sistem administrasi baitul maal sudah berjalan
dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau
juga telah terjadi surplus pada baitul maal yang kemudian dibagikan secara sesuai
tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan
dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica
Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan peradaban Muslim ialah melalui
bukunya, Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku
berpasangan (double entri bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan dimana sisi
kiri dan sisi kanan atau sisi debet dan sisi kredit harus sama atau seimbang atau
dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan dua kali (double) yaitu pada kedua
sisi.
Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang
ekonomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan peneliti tentang
sejarah akuntansi di dalam buku Summa de Arithmetica yang dibuat
Pacioli, diantaranya adalah :
a. Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan akuntansi
sebagaimana ditulis oleh Luca Pacioli tidaklah terjadi di Republik Italia kuno.
Yang terjadi adalah italia mengetahui tentang akuntansi dan ilmu itu sampai pada
mereka dari bangsa lain. Dalam bukunya Luca Pacioli hanyalah bagian dari apa
yang ada pada saat itu, yang beredar di antara guru dan murid sekolah aritmetika
dan perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli bukanlah penemu melainkan
pencatat terhadap apa yang beredar saat itu.
b. Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-15,
Eropa sedang terhenti perkembangannya dan tidak dapat diharapkan adanya
kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi.
c. Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping pastilah
dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang dan ia beranggapan bahwa mereka
berasal dari mesir.
d. Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli didasarkan pada
tulisan Leonard of Piza, orang eropa pertama kali menerjemahkan buku Aljabar
yang ditulis dalam bahasa arab, yang berisikan dasar-dasar bookkeeping.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli diterbitkan, telah
ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin
Kiyah Al Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada tahun
1363 M. Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik
double entry adalah sebagai berikut:
1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber-
sumber pemasukan tersebut.
2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan
pengeluaran-pengeluaran tersebut

Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang dimaksud oleh
Luca Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat dan bahkan pemerintah Italia.
Pendapat ini dipandang bertentangan dengan fakta terkait mengenai tidak
operasionalnya angka romawi untuk digunakan Dalam praktik akuntansi yang
sedemikian maju. Sementara, masyarakat muslim pada saat itu telah mengembangkan
penggunaan angka nol, yang kemudian disebut dalam dunia akademik sebgai angka
arab, mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu
ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah ilmu matematika yang dikenal dengan
bidang aljabar.
5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukan
bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat.
a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di
Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya
Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur
Rasyidin, terdapat Undang-undang yang diterapkan untuk perorangan,
perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan
penggunaan harta dan anggaran Negara
b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus
beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazhatul
amwal (pengawas keuangan)
c. Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini
sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni Surat
Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam
bermuamalah (bertransaksi), penunjukkan seorang pencatat beserta saksinya,
dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-
kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut.
6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah:
a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang dipelopori oleh
AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang
sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang
bertentangan dengan ketentuan syariah.
b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah,
antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan beberapa pemikir
lainnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah
pemenuhan kewajiban zakat. Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan
berdasarkan prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
c. Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsipsyariah yang sesuai dengan ajaran Islam
dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu
menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh pemikir akuntansi syariah Shahul
Hameed.Pendekatan Hibrid secara parsial telah diterapkan di lingkungan
beberapa perusahaan konvensional.

7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing pendekatan yang ada
dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah:
a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang
memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha (boleh)
yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dalam bidang muamalah
boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan
pada wahyu dan dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak
Islami.
b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap
tujuan dan akuntansi yang dikembangkan.
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c. KelebihanPendekatan Hibrid :
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa dalam
tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi
syariah.
KekuranganPendekatan Hibrid :
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk mengembangkan triple
bottom line menjadi fourt bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan, dan
kesesuaian syariah).
8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk dikembangkan
pada saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer,
karena Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai
dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan
ketentuan syariah. Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman
modern pada saat ini
9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat pada
akuntansi konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi alternatif adalah
kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda pendapat dalam menilai
urgensi perbedaan Akuntansi Syari’ah dan konvensional, atau cukup merubah sedikit
saja apa yang sudah ada dalam akuntansi konvensional, namun dalam perkembangan

berikunya, gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata lebih menguat. Ini memuncak
setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan landasan untuk
dibentuknya The Financial Accounting Organization for Islamic Bank and Financial
Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990. Dalam perkembangannya lembaga ini
kemudian berganti nama menjadi The Accounting and Auditing Organization for
Islmic Financial Institutions (AAO-IFI). Ada sejumlah argumentasi yang diajukan,
mengapa Akuntansi Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi konvensional.
Diantaranya adalah karena faktor-faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan
cara Islam, harus diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi
perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya. Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang
biasa ingin dicapai akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-
nilai keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan
merujuk pada Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan yang dipakai
menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari’ah adalah karena:
a. Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in all their
financial and other dealings
b. The functions of Islamic banks are significantly different from those of traditional
banks who have adopted the Western model of banking
c. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with them differs
from the relatioship of those who deal with the traditional banks. Unlike
traditional banks, Islamic banks do not use interest in their investment and
financing transactions, whereas traditional banks borrow and lend money on the
basis of interest.
10. Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi konvensional yang
berkembang saat ini selain akuntansi dalam perspektif syariah menurut kami adalah
Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah
pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia
memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan
memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara
keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk menjelaskan dan menerjemahkan peran
dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, dan kekuatan dalam
masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu pendekatan AEP akan menjadikan struktur
institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan
peran tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat
institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. Akuntansi akonomi politik tidak
seperti akuntansi konvensional dalam pengakuan modal, bagi akuntansi ekonomi
politik mengakui adanya dua dimensi modal:
a. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi.

b. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.
11. Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta implikasinya
terhadap akuntansi syariah:
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah
(Alqur’an dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk
menajer mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi yang
berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah
compliance kepada investor. Dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keungan
perusahaan maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah
ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan dan juga mengapresiasi
perkembangan akuntasi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir,
dan menganggap itu perlu diaplikasiakan dalam akuntansi syariah.
12. Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar dalam
pengembangan akuntansi syariah:
Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada
kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi. kepada upaya
mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan ummat Islam,
karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting bagi tercapainya
kebangkitan ummat Islam.Upaya-upaya yang sedemikian rupa seperti dipaparkan di
atas dan didukung oleh undang-undang zakat akan membuat zakat sebagai pilar utama
ekonomi ummat Islam, yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan
sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai penopang
kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan kehandalannya dalam
membangun dan memberdayakan ekonomi ummat Islam, sebagai rakyat mayoritas di
negeri ini, kekuatan ekonomi ummat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi
bangsa dan negara.
13. Jelaskan permasalahan yang mungkin timbul dalam penggunaan akuntansi
konvensional sebagai dasar pengembangan akuntansi syariah.
Jawab :
kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat, tidak sesuai
diterapkan pada masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu terlihat pada aspek:
pengeliminasian nilai-nilai agama; penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan
keputusan; dan penekanannya pada nilai pemilik modal pada suatu perusahaan. Oleh karena
itu kenyataannya masyarakat islam memiliki alternatif atas keberadaan akuntansi
konvensional, dan para sarjana muslim mampu mengembangkan kerangka akuntansi yang
sesuai dengannya dan didasarkan pada nilai-nilai agamanya.
Sementara itu, paradigma stari’ah, menekankan pada aspek nilai hukum dan etika
islami dalam sistem akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi kerangka yang sesuai dalam
mengembangkan akuntasi syari’ah. Suatu hal yang sangat penting untuk diperkenalkan
adalah bahwa penerapan akuntansi syari’ah berdasarkan pada paradigma syari’ah yng
merupakan bagian yang sangat berhubungan dengan tauhid al-ibadah mengakui ke-Esa-an
Allah sebagai pemilik Alam semesta ini). Denagn demikian, usaha berkelanjutan akan

dilakukan oleh setiap orang islam untuk menjabarkan syari’ah dalam kehidupannya. Hal yang
lebih penting adalah penjabaran tersebut diharapkan dapat diterima oleh semua golongan,
khususnya bagi kelompok non-muslim.
14. Beberapa sejarawan akuntansi syariah menyatakan bahwa konsep double entry
accounting telah diterapkan oleh masyarakan muslim pada abad pertengahan. Evaluasilah
bukti-bukti yang di ajukan oleh para sejarawan tersebut dan berikan penilaian anda apakah
setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut.
Jawab :
Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah Allah
melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (Al-Baqarah 282) dan
untuk membayar zakat. Perintah Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong
setiap individu senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Adapun perintah
Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset
yang dimilikinya. Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset merupakan
konsekwensi logis dari ketentuan membayar zakat yang besarnya dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan
haul.
15. Ajaran islam sangat kondusif dengan penggunaan dan pengembangan akuntansi
dalam kehidupan manusia. Berikan argumentasi anda guna mendukung pendapat tersebut.
Jawab :
Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh
para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep
pertanggungjawaban atau accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat
282. Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi sosial. Akuntansi Syari’ah tidak
hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran
moneter tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan
dalam masyarakat Islam.

BAB II
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
1. Jelaskan kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah.
Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi riba. Berikut ayat-
ayat Al-Qur’an yang membahas tentang riba :
‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ ِ‫س‬َ‫م‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ن‬َ‫ط‬‫ي‬َّ‫ش‬‫ال‬ ُ‫ه‬ُ‫ط‬ُّ‫ب‬َ‫خ‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫م‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ َ‫ل‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬‫أ‬َ‫ي‬ َ‫ن‬‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ل‬َ‫ا‬
‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ َ‫م‬ َّ‫ر‬َ‫ح‬ َ‫و‬ َ‫ع‬‫ي‬َ‫ب‬‫ال‬ ُ‫للا‬ َّ‫ل‬َ‫ح‬َ‫ا‬ َ‫و‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ ‫ل‬‫ث‬ِ‫م‬ ُ‫ع‬‫ي‬َ‫ب‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫ا‬ ‫و‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila). Keadaan
mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli
itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275)
‫م‬‫ي‬ِ‫ث‬َ‫ا‬ ‫ار‬َّ‫ف‬َ‫ك‬ َّ‫ل‬ُ‫ك‬ ُّ‫ب‬ ِ‫ُح‬‫ي‬َ‫ل‬ ُ‫للا‬‫و‬ ِ‫ت‬َ‫ق‬‫د‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫ى‬ِ‫ب‬‫ُر‬‫ي‬ َ‫و‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ ُ‫للا‬ ُ‫ق‬َ‫ح‬‫م‬َ‫ي‬
Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ” (Q.S. Al-
Baqarah: 276)
َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤ‬ُ‫م‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ِن‬‫ا‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ َ‫ن‬‫م‬ َ‫ي‬ِ‫ق‬َ‫ب‬‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ر‬َ‫ذ‬ َ‫و‬ َ‫للا‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬‫ال‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ِى‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬‫ا‬َ‫ي‬
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang
belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278)
َ‫ن‬‫و‬ُ‫ف‬ِ‫ع‬‫ض‬ُ‫م‬‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ِك‬‫ئ‬‫ول‬ُ‫أ‬َ‫ف‬ ِ‫للا‬ َ‫ه‬‫ج‬ َ‫و‬ َ‫ُوءن‬‫د‬‫ي‬ ِ‫ر‬ُ‫ت‬ ‫َوة‬‫ك‬َ‫ز‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫َي‬‫ت‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ِ‫للا‬ ‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ ‫ا‬ َ‫ُو‬‫ب‬‫ر‬َ‫ي‬ َ‫ل‬َ‫ف‬ ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬‫م‬َ‫أ‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ‫ا‬ َ‫ُو‬‫ب‬‫ر‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ًا‬‫ب‬ ِ‫ر‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫َي‬‫ت‬‫ا‬َ‫ء‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬
dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia,
Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat
yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian)
Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di katakan riba, oleh
sebab adanya lembaga keuangan syariah sangat membantu dalam era digital
melakukan transaksi ekonomi. dan pada ayat alqur’an juga telah di jabarkan
tentang akuntansi syariah.
َ‫ل‬ َ‫و‬ ۚ ِ‫ل‬‫د‬َ‫ع‬‫ال‬ِ‫ب‬ ‫ب‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ك‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬‫ي‬َ‫ب‬ ‫ب‬ُ‫ت‬‫ك‬َ‫ي‬‫ل‬ َ‫و‬ ۚ ُ‫ه‬‫ُو‬‫ب‬ُ‫ت‬‫اك‬َ‫ف‬ ‫ى‬ًّ‫م‬َ‫س‬ُ‫م‬ ‫ل‬ َ‫ج‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ن‬‫ي‬َ‫د‬ِ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬
‫س‬ َ‫خ‬‫ب‬َ‫ي‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َّ‫ب‬ َ‫ر‬ َ َّ‫ّللا‬ ِ‫ق‬َّ‫ت‬َ‫ي‬‫ل‬ َ‫و‬ ُّ‫ق‬ َ‫ح‬‫ال‬ ِ‫ه‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ل‬ِ‫ل‬‫ُم‬‫ي‬‫ل‬ َ‫و‬ ‫ب‬ُ‫ت‬‫ك‬َ‫ي‬‫ل‬َ‫ف‬ ۚ ُ َّ‫ّللا‬ ُ‫ه‬َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ َ‫ب‬ُ‫ت‬‫ك‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ب‬ِ‫ت‬‫َا‬‫ك‬ َ‫ب‬‫أ‬َ‫ي‬
ُ‫ه‬ُّ‫ي‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ‫ل‬ِ‫ل‬‫ُم‬‫ي‬‫ل‬َ‫ف‬ َ‫ُو‬‫ه‬ َّ‫ل‬ ِ‫م‬ُ‫ي‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ع‬‫ي‬ ِ‫ط‬َ‫ت‬‫س‬َ‫ي‬ َ‫ل‬ ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫ي‬ِ‫ع‬َ‫ض‬ ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬َ‫س‬ ُّ‫ق‬َ‫ح‬‫ال‬ ِ‫ه‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬‫َا‬‫ك‬ ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ۚ ‫ا‬ً‫ئ‬‫َي‬‫ش‬ ُ‫ه‬‫ن‬ ِ‫م‬
َ‫ن‬‫و‬َ‫ض‬‫َر‬‫ت‬ ‫ن‬َّ‫م‬ ِ‫م‬ ِ‫ن‬‫َا‬‫ت‬َ‫أ‬ َ‫ر‬‫ام‬ َ‫و‬ ‫ل‬ُ‫ج‬ َ‫ر‬َ‫ف‬ ِ‫ن‬‫ي‬َ‫ل‬ُ‫ج‬ َ‫ر‬ ‫َا‬‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ۖ ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫ج‬ ِ‫ر‬ ‫ن‬ ِ‫م‬ ِ‫ن‬‫ي‬َ‫د‬‫ي‬ِ‫ه‬َ‫ش‬ ‫ُوا‬‫د‬ِ‫ه‬‫َش‬‫ت‬‫اس‬ َ‫و‬ ۚ ِ‫ل‬‫د‬َ‫ع‬‫ال‬ِ‫ب‬
َ‫ل‬ َ‫و‬ ۚ ‫ُوا‬‫ع‬ُ‫د‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ه‬ُّ‫ش‬‫ال‬ َ‫ب‬‫أ‬َ‫ي‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ۚ ‫ى‬ َ‫ر‬‫خ‬ُ ‫اْل‬ ‫ا‬ َ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫د‬‫ح‬ِ‫إ‬ َ‫ر‬ ِ‫ك‬َ‫ذ‬ُ‫ت‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫د‬‫ح‬ِ‫إ‬ َّ‫ل‬ ِ‫َض‬‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ه‬ُّ‫ش‬‫ال‬ َ‫ن‬ ِ‫م‬
َّ‫ل‬َ‫أ‬ ‫َى‬‫ن‬‫د‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ش‬‫ل‬ِ‫ل‬ ُ‫م‬ َ‫و‬‫ق‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ِ َّ‫ّللا‬ َ‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ ُ‫ط‬َ‫س‬‫ق‬َ‫أ‬ ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ۚ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ َ‫ج‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ ً‫ر‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ك‬ ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ ً‫ر‬‫ي‬ِ‫غ‬َ‫ص‬ ُ‫ه‬‫ُو‬‫ب‬ُ‫ت‬‫َك‬‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫م‬َ‫أ‬‫َس‬‫ت‬
‫ُوا‬‫د‬ِ‫ه‬‫ش‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ۗ ‫َا‬‫ه‬‫ُو‬‫ب‬ُ‫ت‬‫َك‬‫ت‬ َّ‫ل‬َ‫أ‬ ‫َاح‬‫ن‬ُ‫ج‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫س‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬‫ي‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ ُ‫ر‬‫ي‬ِ‫د‬ُ‫ت‬ ً‫ة‬ َ‫ر‬ ِ‫اض‬ َ‫ح‬ ً‫ة‬ َ‫ر‬‫ا‬ َ‫ج‬ِ‫ت‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ل‬ِ‫إ‬ ۖ ‫ُوا‬‫ب‬‫َا‬‫ت‬‫َر‬‫ت‬
ۗ ُ َّ‫ّللا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ ۖ َ َّ‫ّللا‬ ‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬ ۗ ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬ ‫وق‬ُ‫س‬ُ‫ف‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫وا‬ُ‫ل‬َ‫ع‬‫َف‬‫ت‬ ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ۚ ‫يد‬ِ‫ه‬َ‫ش‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ‫ب‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ك‬ َّ‫ر‬‫ا‬َ‫ض‬ُ‫ي‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ۚ ‫م‬ُ‫ت‬‫ع‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬
‫يم‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ء‬‫َي‬‫ش‬ ِ‫ل‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ َّ‫ّللا‬ َ‫و‬
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya
sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua
oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis

dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi Muhammad
SAW
Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam
Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal sebagai
pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke
berbagai Negara. Dari tanah Arab, mereka membawa dagangannya hingga ke Benua
Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga ke Eropa.
Di masa jahiliyah tersebut, sistem perdagangan (ekonomi) jauh dari prinsip-
prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa
memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah. Maka, ketika Islam
datang, segala bentuk perdagangan yang merugikan baik itu bersifat judi (maysir),
tidak jelas (gharar), dan berbunga (riba) dihapuskan. Sebab, hal itu bertentangan
dengan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin,adil dan transparan.
Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib, berdagang ke
Syam, ketika itu beliau telah mempraktekkan sistem perdagangan yang jujur
sehingga, masyarakat senang melakukan perdagangan dengannya. Begitu juga ketika
beliau turut membawa dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya yang dikenal jujur
(al-amin), barang dagangannya laku terjual.
Ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada umur 25 tahun,
beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur, transparan, terbuka, dan
berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan
kekeluargaan, belum melembaga dalam sebuah sistem yang terstruktur. Karena itu, di
zaman beliau belum ada sebuah lembaga keuangan Islam yang mengatur sistem
perdagangan secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran Islam yakni Al-
Qur’an. Beliau senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan tujuan
membantu kaum yang lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru mulai melirik
permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau menyelesaikan masalah
politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah.
Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah kemadinah. Pada saat
hijrah kemadinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin
ataupun raja yang berdaulat. Dikota ini banyak suku, salah satunya adalah suku
yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di madinah.
Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang terkuat dan
kaya adalah yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari
hasil pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan, maka system pajak dan
fiscal tidak berlaku.

Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam wakti singkat
mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat
pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan organisasi
membangun intitusi-intitusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para
sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh.
Pada masa Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan kebijakan yang
terapkan oleh beliau dan para sahabat. Mengenai keuangan public pada masa
Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala Negara. Demikian
halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai kepala
Negara. sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan kedudukan
melayani publik.
Sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa nabi
terbilang masih sangat sederhana, pemasukan-pemasukan negara baik dari ghanimah,
zakat dan lainnya masih bisa diatur dan diawasi oleh Nabi sendiri. Pada masa awal
Islam ini juga belum dikenal Baitul Mal dalam bentuk lembaga. Hanya saja nilai-nilai
tentang praktek Baitul Mal itu sendiri telah dipraktekkan sendiri oleh Nabi. Sistem
yang digunakan Nabi ini masih terus berlangsung sampai pada masa khalifah Abu
Bakar yang kemudian ketika kekuasaan beralih pada Umar pendapatan negara
semakin bertambah dan dibuatlah kebijakan baru yakni membuat lembaga keuangan
berupa Baitul Mal yang mengurus diantaranya output dan input khas Negara. Peranan
ini pun masih diteruskan dan dikembangkan oleh khalifah sesudah Umar, yang mana
pada khalifah sesudah Umar dapat dikatakan pasang surut perkembangannya. Kadang
baik kadang juga memprihatinkan. Berbeda pada masa Nabi sampai Umar yang dapat
dikatakan 90% selangkah lebih maju dari sebelumnya, karena ada inovasi-inovasi
baru yang dimunculkan dan membuahkan manfaat.
Pada abad ke 19 lembaga keuangan syariah mulai serius di bahas dan di
kerjakan oleh berbagai negara-negara uslim yang akhirnya berdirilah bank-bank Islam
termasuk diantaranya di Indonesia. Perkembangan yang ada tahap ini bisa dikatakan
sebagai kemajuan meskipun ada hambatan dan pelan perkembangannya. Terbukti di
dunia-dunia barat pun sekarang sudah banyak yang mengadopsi sistem keuangan
syariah dan dalam negara kita banyak muncul akhir-akhir ini bank, maupun lembaga
keuangan Islam lainnya. Lembaga keuangan syariah di indonesia semakin hari
semakin bertambah peminatnya meskipun masih dalam skala kecil jika dilihat
tahapan-tahapannya.
Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga
fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan
jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umatmIslam, praktik-praktik
seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan
keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman
Rasulullah saw. Nabi sendiri dikenal dengan julukan al-amin, sehingga dipercaya oleh
masyarakat Makkah menerima simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir
sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib ra untuk
mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak
yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan.

Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat Rasul,
memilih tidak menerima titipan harta. la lebih suka menerimanya dalam bentuk
pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni
pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk
memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk
mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas juga
pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan
pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal di Irak.
Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan
dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang
berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek
untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek
ini, mereka mengambil gandumdi Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.
Pemberian modal kerja bebasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah, musaqah,
telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan,
jelas terdapat individu-individu yang telah melaksankan fungsi perbankan di zaman
Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada
sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, adasahabat yang
melaksankan fungsi pengiriman uang, dan ada yang memberikan modal kerja.
Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk membentuk
pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang
alamiah dan harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Hal ini sama dengan
penolakannya dalam penentuan harga. Rasul pun tidak menciptakan mata uang
sendiri. Namun demikian Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian
sebagai berikut:
• BaitulMal
Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal merupakan
sesuatu yang berbeda dan revolusioner pada zaman itu. Sebab pada umumnya pajak-
pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar
jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang
menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mai bertujuan
untuk kesejahteraan masyaarakat atau apa yang dikenal sekarang sebagai welfare
oriented, karena seluruh penerimaan pendapatan (revenue collection) dan
pembelanjaan (expenditure) dilakukan secara transparan.
Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul Mal: ada
yang berpendapat bahwa fungsi baitul mal mirip dengan bank sentral seperti yang
ada sekarang, walaupun tentu saja lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada
waktu itu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa baitul mal berfungsi seperti
menteri keuangan atau bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam

menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya menf okuskan
pada pengaturan suplai dan moneter.
Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal
dikonsepsikan sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan
kaum muslimin dalam arti luas. Artinya baitul mal semakin mapan bentuknya pada
masa kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya kekayaan kaum
muslimin pada akhir kekhalif ahan Abu Bakar, yang kemudian menjadikan
rumahnya sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di samping
itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam semakin luas,
sehingga tanggungjawab pemerintah semakin banyak. Dari sisi pendapatan, dana
yang terkumpul dari zakat, kharaj dan sebagainya semakin menumpuk. Pada masa
pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan dan pemerintahan.
Perhatiannya yang besar pada kemakmuran, ditandai adanya pembanguan f asilitas
umum, dan keberhasilannya dalam menciptakan jalan penghubung antara sungai Nil
dan laut merah. Adapun sumber dana baitul mal adalah sebagai berikut:
✓ Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana zakat.
✓ Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak pertambangan dan hasil
laut.
✓ Baitul Mal Fai’, menyimpan kharaj, jizyah, ‘usyr dan pajak.
✓ Baitul Mal Dlawa’i, penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya
dan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya.
Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem
desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai baitul mal tersendiri dan tidak
tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada memiliki sumber dana
dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan al-Qur’an, Sunnah dan ijtihad
ulama. Baitul mal wilayah merupakan pelengkap dan penyempurna bagi baitul mal
pusat, dengan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat, dan jika
terdapat kelebihan dana akan ditransfer ke pusat, dan begitu juga sebaliknya.
• Wilayatul Hisbah
Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi dianggap
sebagai konsep yang sama sekali baru, mengingat pada zaman itu, dimensi pengawasan di
kerajaan-kerajaan Laut Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal
seenaknya saja mengenakan upeti dari rakyatnya, dan mempermainkan harga di pasar
agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sementara barang-barang yang
mereka perlukan, harganya jatuh. Diriway atkan bahwa rasulullah menolak permintaan
para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-

harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul pun pernah menegur seseorang yang menjual
kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar.
Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri oleh
Rasulullah, namun kemudian beliau menentukan orang-orang yang kredibel dalam
menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulullah telah mengangkat Sa’id bin Sa’ad
bin al-Ash bin Umayah sebagai petugas yang mengontrol pasar di Makkah dan Umar bin
Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa pemerintahannya mengangkat
Sa’ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud sebagai pengawas
pasar, dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa’ binti Abdullah al-Adawiyah al-
Qurasyiyah. Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia perdagangan
internasional zaman sekarang sebagai principle of reciprocity, yakni memberlakukan
kuota kepada para pedagang yang datang dari Persia dan Romawi, karena kedua negara
tersebut memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang di Madinah.
• Etika Bisnis
Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga akan
tetapi membangun sumber daya manusia dan etika (akhlak) yang mendukung dan
menjadi prasyarat dari lembaga itu sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak akan berjalan
dengan baik tanpa adanya akhlak/etika. Dalam hal ini rasulullah saw melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Menghapus Riba
Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar, namun untuk
membangun sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum kondusif, dengan adanya
praktik riba yang dilakukan oleh orang Yahudi yang membuat masyarakat madinah resah dan
sering perbuatan mereka mencekik leher. Karena itu dengan bimbingan al-Qur’an nabi
menyerukan untuk meninggalkan riba. Dengan penghapusan riba tersebut akhirnya terbukti
mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat.
Madinah yang pada awalnya merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota baru
yang tumbuh berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.
b. Keadilan
Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip keadilan,
keadilan yang berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum muslimin saja. Hal ini
ditunjukkan oleh bukti bahwa nabi menolak menetapkan harga, dan membiarkan penetapan
harga itu pada mekanisme pasar secara alami.
c. Prinsip dan etika bisnis lainnya

Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan selain yang
sudah disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa berpegang pada sifat-sifat
yang terpuji, seperti bersikap jujur, adil, ihsan, ta’awun, amanah, tawakal, qana’ah, dan sabar.
3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa keakhalifahan:
1) Pada masa Abu Bakar Sidiq
Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara diurus oleh kekayaan
dari Baitul Maal dan ini terjadi selama sekitr 27 bulan dimasa kepemimpinanya, Abu
Bakar Siddiq telah banyak menangani maslah murtad, cukai dan orang-orang yang
telah menolak membayar zakat kepada negara, Abu bakar Siddiq selau
memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan zakat terseebut selalu di
distribusikan setiap periode tanpa sisa, bahkan hingga beliau wafat hanya terdapat
satu dirham di perbendaharaan negara.
2) Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi
Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kebijakan keuagan
negara pada masa khalifah umar, diantaranya adalah :
a) Properti baitul mal
di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah dan amil nya
hanyalah pemegang kepercayaan jadi merupakan tangung jawab negara untuk
menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak
terlantar, membiayai penguburan, orang miskin, membayar utang orang-orang
bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan
pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial.
Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan lembaga
keuangan negara pertama yang disebut Al-diwan. sebenarnya itu adalah sebuah kantor
yang ditunjukkan untuk mengurusi pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang
dan pension serta tunjangan-tunjangan lainnya dalam basis regular dan tepat.
b) Kepemilikan Tanah
Pada masa pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan melaui
perjanjian damai. disinilah mulai timbul permasalahan bagaimana pembagiannya,
diantaranya ada sahabat yang menuntut agar kekayaan tersebut di distribusikan pada
para pejuang sementara yang lainnya menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu
rencana yang cocok bik untuk mereka yang dating pertama baik yang terakhir. Setelah
melakukan proses syura, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah
sebagai fay, dan prisip yang sama diadopsi untuk kasus yang akan datang.
c) Zakat dan Ushr

Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon
tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang tersebut dilindungi secara
resmi. Umar katakan bila bahwa mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon
mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan. Menurut
laporan Abu Ubayd, Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah
pergunugan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang tetapkan adalah seper
duapuluh untuk madu yang pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua.
Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal dipedesaan bisa
membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan (maqs). Setelah Negara Islam berdiri
di Arabia, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan
menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan dan masuk
dalam perjanjian yang ditandatagani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang
tunduk kepada kekusaannya. Secara jalas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh
hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai yang pertama
dalam mausia umum.
d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim
Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya kecuali orang
Kristen Banu Taghlib yang kseluruhan kekayaan terdiri dari ternak. Mereka
membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslimin. Banu Taghlib adalah suku
Arab Keristen yang menderita akibat peperangan. Umar menganal jizyah kepada
mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah
membayar sedekah. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana
memperlakukan mereka pereti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset
negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka
bayar, dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau
melaksanakannya untuk menerima kepercayaan mereka.mereka dan menyetujui dan
menerima membayar sedekah ganda.
3) Masa Usman bin Affan
Kholifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya beliau
meingankan beban pemerintah dalam hal yang serius bahkan menyimpan uangnya di
bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalah pahaman antara kholifah dan abdulah
bin arqam, salah satu seprang sahabat nabi yang terkemuka, yang berwenang
melaksanakan kegiatan bitul mal pusat. Beliau juga berusaha menigkatkan
pengeluaran pertahanan dan kelautan, menigkatkan dana pensiun dan pembangunan di
wilayah taklukan baru, kholifah membuat beberapa perubahan administerasi.
4) Kholifah Ali bin Abi Thalib
Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pemungutan khums
atas ikan atau hasil hutan. berbeda degan kholifah umar, kholifah Ali
mendisteribusikan seluruh pendapatan dibaitul mal keprovinsi yang ada di baitul mal
di madinah, busro dan kufah.

Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa
kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa
kepemimpinan Usman hampir dihilagkan seluruhnya kerena sepanjang pantai peperti sirya,
palistina dan mesir berada dikekuasaan Muawiyah.
Pasca khulafa’urrasyidin.
Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam berada di
tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian tongkat estafet kepemimpinan
diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam bentuk pewarisan tahta.
Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan
keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah.
Jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelolah dengan penuh kehati-hatian sebagai
amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini Baitul Mal berada
sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya transparansi kepada rakyat
dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.
Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa
kepemimpinan khalifah ke delapan Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz yang
memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal
dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang
berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para amir (setingkat
gubernur) agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari
sesuatu yang tidak sah.
Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz,
kebijakan baru pun dimulai. Umar sebagai raja, mengembalikan harta milik
pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu, terdapat perkampungan Fadak, desa di
sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara.
Namun, pada masa khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-685 M), harta
tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta tersebut
kepada keturunannya.
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin Abdul
Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Mal semakin meluas. Baitul Mal tidak hanya
sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan
untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan prasarana
umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan
buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam
dimulai.
Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan
oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak hanya layak disebut sebagai
pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan,
mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.
Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan,
sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah
menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat masih gelap gulita.

4. Jelaskan sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali dan
pengaruhnya terhadap dunia Internasional.
Setelahmengenyamkemerdekaan, ada sejumlah hegara yang mayoritas berpenduduk
muslim yang mendirikan lembaga keuangan alterriatif yang bebas dari riba. Tujuan utama
dari pendirianferribaga keuangaffber landaskan etika Islam adalah sebagai upaya kaum
mtlsliniin untuk rnendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qulr’an
dan sunnah. Ide untuk mendirikan lembaga keuangan ini tersemai berkat gerakan kebangkitan
Islam Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis. Usaha modern pertama kali
untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan taruih l940-an,
akaritetapi usaha ini gagal. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an,
di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikah di pedesaan negara itu.
Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam. Proposal
yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan
Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal
pendirian Federasi Bank.
Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari proposal itu,
mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus diganti dengan sistem kerja
sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima dan
sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam.
Dan isi proposal itu antara lain mengusulkan:
1. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam
2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
3. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral di negara
Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.
4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.
5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan
kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam.
6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.
8. Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan Pembangunan
negara-negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut:
9. Mengatur investasi modal Islam.
10. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
11. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
12. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi
regional di negara-negara Islam.

Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan
pembentukan perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam (Association of
Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan
Islam, yang tugasnya antara lain adalah menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara
Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan lembaga keuangan Islam. Akhirnya pada
oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic Development Bank (IDE) yang beranggotakan 22
negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk pembangunan negara-negara
anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan
penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi
ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya mudah dimengeri apabila
perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam mulai
menyebar ke banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang
kemudian mengubah sistem keuangannya menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam lain
seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank
konvensional.
Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan
menyebar ke banyak negara, termasuk negara Barat. The Islamic Bank International of
Denmark tercatat sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di Denmark (Eropa) pada
tahun 1983. Kini bank-bank besar dari negara-negara Barat, seperti Citibank, ANZ Bank,
Chase Manhattan Bank dan Jardien Flaming telah membuka Jendela Islam (Islamic Window)
dengan tujuan agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.
Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia) pada bank umum
didasari atas keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan syari’at Islam.
Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan
perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor: pertama, petunjuk Tuhan dalam
al-Qur’an dan sunnah yang paling banyak dipahami oleh ulama dan cenedekiawan muslim,
adalah doktrin transaksi non ribawi. Kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan
sekarang) menimbulkan kekuatan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika
Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itu timbul
pemikiran untuk “memutar” dana petrodollar tersebut melalui lembaga keuangan Islam.

Lembaga Keuangan Syariah Modern
Macam-macam lembaga keuangan non bank diantaranya:
1) Lembaga zakat
Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bahwa oragnisasi yang berhak
mengelola zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni orgaanisasi yang tumbuh atas prakarsa
masyarakat dan disebut juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh
Pemerintah dan disebut Badan Amil Zakat (BAZ).
Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola
dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat.
Misi mulia yang diemban ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya.
Masyarkat harus didoraong supaya membentuk lembaga amil sebanyk-banyaknya.
Di Indonesia kita bisa menghubungi BAZNAS, Rumah Zakat dan lembaga-lembaga
amil zakat terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah kita.
Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi modern ini
membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan memudahkan
penerimanya untuk menerima zakat tersebut.
2) Baitul Mal Wattamwil (BMT)
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut
tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana
yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha
pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial.
BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara
luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat
berperan aktif dalam membangun sebuah sitem keuangan yang lebih adil dan yang lebih
penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.
BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena
beroperasi dengan pola syaria’ah, sudah barang tentu kontrolnya tidak saja dari aspek
ekonomi saja atau kontrol dari luar, tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari
dalam yang lebih dominan.
Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf Lembaga ini merupakan lembaga yang
hanya ada dalam system keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi
sukarelawan dalam beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa di alokasikan untuk
kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam.

5. Jelaskan peran lembaga – lembaga internasional seperti Islamic Development Bank
(IDB), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI),
Islamic Financial Services Board (IFSB), dan International Islamic Financial Market (IIFM)
dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia secara umum dan di Indonesia
secara khusus.
Islamic Development Bank (IDB),
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik
dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun yang berkaitan dengan
peningkatan sumber daya manusia. Dukungan moral, antara lain terhadap masuknya beberapa
negara menjadi anggota baru IDB, bantuan pendanaan pada negara Palestina, dan negara
anggota lain khususnya di kawasan Afrika yang mengalami bencana alam, serta bantuan
pembangunan daerah Mindanau, Filipina selatan.
Sementara dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi dalam permodalan
IDB (ordinary capital resources), juga ke dalam modal Export Financing Scheme (EFS)-
IDB, dan penyertaan ke dalam modal The Islamic Corporation for the Insurance of
Investment and Export Credit (ICIIEC).
Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari
adanya dukungan terhadap penempatan national agency di Indonesia yang dibutuhkan oleh
IDB sebagai channeling, line atau executing agent IDB di Indonesia. Tujuan
penempatan national agency tersebut adalah untuk memperlancar operasional IDB dalam
hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan informasi, pencairan
dana dan pembayaran kembali.
Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah memperoleh
manfaat yang cukup besar dari keberadaan IDB. Sejak 1975 hingga 2016 (Januari), total
pinjaman Indonesia ke IDB mencapai US$3.761,10 juta. Adapun sektor terbesar yang
mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian, pendidikan, keuangan dan
transportasi. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya pada umunya sangat kecil. Adapun
sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian (37,30%),
pendidikan (22,94%), keuangan (6,54%) dan transportasi (2,67%).
Baru-baru ini IDB mengestimasi bantuan pendanaan sekitar US$ 3-5 miliar yang bisa
dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur nasional Indonesia, dan
pemantaban inklusi keuangan syariah di tanah air yang sudah mulai bertumbuh. Dalam 10
tahun terakhir industri perbankan syariah berkembang signifikan, total aset naik hampir 14
kali lipat. Dari Rp 21,5 triliun di tahun 2005 meningkat jadi Rp 296,2 triliun pada tahun 2015.
(boz)
Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI)

Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit
keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia.
Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-negara yang
memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan audit keuangan
syariah.
Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bahrain Monetery
Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang
transparan, berkesinambungan, dan bersih.
Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi dasar bagi
lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar Akuntansi Perbankan Syariah yang
baru-baru ini disahkan Dewan Syariah Nasional merupakan peraturan akuntansi perbankan
yang merujuk pada standar AAOIFI.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEMBAGA DUNIA YANG TERKAIT
DALAM KEUANGAN PERBANKAN ISLAM :
Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: pertama, semakin banyaknya
Negara baik muslim maupun non-muslim yang mengembangkan industri keuangan syariah
dan perkembangan industri tersebut menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat tinggi,
sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama industri ini akan memainkan peran yang
signifikan dalam percaturan industri keuangan dunia. Kedua, krisis keuangan yang
menghantam banyak Negara, tidak hanya negara-negara emerging market (1998 – 2005)
tetapi juga negara-negara maju (2008 – 2011), dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini
mendorong banyak pihak untuk mencari alternative system keuangan yang lebih kuat.
Alternative system keuangan tersebut diharapkan bukan hanya tahan dari guncangan krisis
tetapi juga mampu mencegah krisis itu terjadi.
PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI-KEUANGAN ISLAM DI DUNIA
Dengan dinamika yang ada pada aspek politik dan budaya, kebangkitan negeri-negeri
muslim dari kungkungan kolonialisme menjadi faktor penentu bangkitnya kesadaran
mengaplikasikan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan perkembangan keilmuan
ekonomi-keuangan Islam mengikut perkembangan aplikasinya dilapangan. Seperti yang
banyak diketahui dari sejarah, perkembangan ilmu ekonomi Islam modern berawal dari
ketidakpuasan tokoh agama Mesir khususnya para Guru di universitas Al Azhar Mesir atas
beroperasinya Bank Inggris menggunakan konsep riba dalam rangka pembiayaan proyek
Terusan Suez. Namun pada awal tersebut diskursus keilmuannya masih terbatas pada ruang
lingkup Ilmu Fikih dan Kalam. Hal ini wajar terjadi mengingat saat itu, di dunia ilmu
diskursus ekonomi-keuangan Islam masih beredar dikalangan ahli hukum dan kalam
(Fuqaha).
Kemudian pada dekade seanjutnya diskursus ilmu ekonomi-keuangan Islam berhasil
mulai mengekstrak prinsip-prinsip umum ekonomi yang kemudian mampu memberikan
gambaran lebih jelas seperti apa aplikasi dasar dari ekonomi-keuangan Islam. Pada periode

ini dimulai pula inisiasi pendirian lembaga keuangan yang operasionalnya berpedoman pada
prinsip-prinsip syariah (Mitghamr Local Savings Bank yang didirikan oleh organisasi
Ikhwanul Muslimun di Mesir pada tahun 1963). Pada periode selanjutnya, perkembangan
keilmuan ekonomi-keuangan syariah berkembang sangat pesat dan lebih kompleks. Ilmu
ekonomi-keuangan Islam bukan hanya berkembang pada semua aspek ekonomi dan
keuangan tetapi juga semakin dalam diskursusnya, mengingat pada periode tersebut telah
muncul generasi baru ekonom muslim yang mencoba melakukan eksplorasi keilmuan
menggunakan wawasan keilmuan ekonomi yang mereka miliki.
Disamping itu dukungan negara-negara muslim pada aplikasi ini semakin terlihat baik
secara individual maupun kolektif. Oleh sebab itu pada periode ini muncul kesadaran diantara
sekelompok negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam
(OKI/OIC) untuk mendirikan Islamic Development Bank yang bertujuan membantu
permasalahan pembangunan negara-negara muslim anggotanya. Dan akhirnya pada dua
dekade terakhir ini, aplikasi ekonomi-keuangan Islam semakin meluas dan semakin
bervariasi pula aplikasinya. Aplikasinya tidak hanya terkonsentrasi pada aplikasi lembaga
perbankan syariah dan sektor moneter saja, tetapi juga sudah menyebar pada aplikasi
lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan pasar modal, serta aplikasi non
moneter seperti zakat dan wakaf. Produk dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran
pun semakin meluas dan berkembang.
Pada awal pengembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam lebih didominasi oleh
praktek perbankan dengan produk yang mayoritas menggunakan akad jual-beli (murabaha).
Selanjutnya basis akad produk semakin bervariasi, misalnya pada akad ijarah, takaful dan
mudharabah-musyarakah (equities). Bahkan saat ini sudah pula beredar produk Sukuk
(Islamic Bonds) yang dapat digunakan bukan hanya nasabah perorangan (retail) tetapi juga
lembaga keuangan dan pemerintah. Oleh karena itu, jika dilihat dari penggunanya, khusus
aplikasi keuangan Islam telah menjangkau semua segmen pengguna, dari kelompok retail,
high net-worth (VIP customers), lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank, pemerintah
dan lembaga lainnya. Pada periode ini ada kesan dimana perkembangan industri, khususnya
industri keuangan syariah, berkembang dengan sangat cepatnya. Sementara, kecepatan
tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan sistem pendidikan yang mampu menopang
perkembangan industri. Dengan kondisi seperti itu, tentu muncul masalah-masalah yang
mengganggu, baik disektor industri maupun di sektor sistem pendidikan (akan dibahas pada
bagian selanjutnya).
Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir meliputi semua
aspek transaksi keuangan, dari jenis transaksi di perbankan, asuransi, pasar modal, dana
pension, reksadana, perusahaan pembiayaan sampai dengan pegadaian. Secara kelembagaan
aplikasi keuangan syariah memang dipelopori oleh berdirinya bank-bank syariah sebagai
berikut:
1. Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar
2. Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz
3. Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali
4. Dubai Islamic Bank (1975) –Sh. Saeed Lootah

Selanjutnya perkembangan aplikasi keuangan syariah di dunia menyebar pada
praktek-praktek non-bank seperti asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana
pensiun, reksadana dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia sendiri aplikasi keuangan
syariah dipelopori dengan berdirinya BPR Syariah pertama di Bandung yaitu BPRS Berkah
Amal Sejahtera (1988) dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992 (berdasarkan UU No. 7
Tentang Perbankan dan PP No.72 tentang bank bagi hasil)
Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di tanah air
menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data akhir tahun 2010
pertumbuhan keuangan syariah nasional secara umum diprakirakan lebih dari 30%, khusus
untuk pertumbuhan perbankan syariah per-September 2011 mampu tumbuh mencapai 48%.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Maris Strategies & The Bankers November 2010,
industri keuangan syariah Indonesia berdasarkan besarnya aset peringkatnya naik dari
peringkat 17 tahun 2009 menjadi 13 dunia tahun 2010, dimana asetnya bertambah lebih dari
dua kali lipat, dari USD 3.3 miliar menjadi 7.2 miliar. Namun begitu, berdasarkan besarnya
aset saat ini belum ada satupun perusahaan keuangan syariah Indonesia yang mampu
menembus peringkat 25 besar dunia. Dengan karakteristik aplikasi keuangan syariah yang
erat dengan aktifitas usaha produktif ekonomi (sektor riil), diyakini bahwa praktek keuangan
syariah mampu berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan
peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Oleh karena itu,
diperlukan upaya-upaya yang mampu mengakselerasi pengembangan industri keuangan
syariah termasuk perbankan syariaHnasional.
Islamic Financial Services Board (IFSB),
Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, 21 April 2002,
telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan islam internasional. Sebagai tindak
lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4 November 2002, delapan Gubernur Bank Sentral
dari delapan negara Islam, ditambah dengan Presiden IDB, telah menandatangani pendirian
Islamic Financial Services Board (IFSB) di Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung
dipimpin oleh seorang bankir senior yang berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari,
Ph.D.
Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di dunia itu,
didirikan oleh Bank Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia, Bahrain, Iran, Kuwait,
Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic Development Bank (IDB).
Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam sidang tahunan IMF
tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya tumbuh padaConsultative
Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko, 23 September 2000. Dari situlah
komitmen negara-negara pendiri semakin kuat hingga dibentukTechnical Committee untuk
mewujudkan lembaga tersebut. Setelah melalui sejumlah pertemuan penting, akhirnya
terwujud juga pada tahun 2002.
Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB ini
memiliki arti sangat penting. Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga perbankanIslam yang
sedang tumbuh di 48 negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat. Bank-bank
tersebut mengelola aset sekitar $ 170 miliar.IFSB akan menyusun standar dan prinsip pokok
pengawasan, pengaturan, dan penerapan syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah di
seluruh Indonesia. IFSB juga akan menjadi penguhubung sekaligus menjalin kerjasama

dengan lembaga penetapan standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara hal
yang akan dilakukan, yang cukup penting adalah penyusunan standar operasional yang
selaras dengan Basel Accord II. Basel Accord II sendiri masih dalam tahap persiapan akhir
bagi pengimplementasian pada akhir tahun 2006, yang dikendalikan secara eksklusif oleh
Bank for International Settlements (BIS) di Basel, Swiss. Intinya, fungsi IFSB seperti Bank
for International Settlement (BIS).
Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk menstandarisasi
perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini sehingga standar operasi dan
produknya sama secara internasional. Selain itu, melalui lembaga tersebut akan dapat dijalin
kerja sama antar lembaga keuangan syariah di dunia..
International Isntitute of Islamic Thought (IIIT)
International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga nonprofit,
lembaga pendidikan dan budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan ke-Islaman secara
umum. Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada 1981 atau 1401 H. Lembaga yang
memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di Herndon, Virginia.
Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya, dan
mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam dengan moral
pengetahuan.
Seiring dengan pengembangan ekonomi syariah, IIIT juga turut berperan
mengembangkan konsep, mensosialisasikan, dan menstandarisasikan ekonomisyariah. Salah
satu program standarisasi ekonomi syariah adalah, The Registered Fellow in Islamic Finance
(RFIF) yang merupakan sertifikasi keahlian keuangan syariah yang berskala internasional.
Untuk menstandarisasi keahlian ini di Indonesia bekerja sama dengan Karim Business
Consulting.
6. Sebutkan berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia dan
jelaskan karakteristiknya masing – masing.
Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai
dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan
Syariah sebagai intermediary institution (lembaga perantara), berdasarkan kemitraan,
bukan hubungan debitur-kreditur;
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi
juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip
kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan
pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak
menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi syariah
1. Berdasarkan prinsip syariah.

2. Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat pada
operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Setiap lembaga keuangan yang
operasionalnya sesuai dengan syariah harus terhindar dari praktek riba atau bunga.
Selama lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba atau bunga, maka
operasional lembaga keuangan itu belum syariah.
3. Menggiatkan praktek jual-beli. Karena, riba atau bunga dilarang dalam syariah
Islam, maka sebagai solusinya praktek jual-beli dibuka lebar untuk dipraktekkan
dalam operasional lembaga keuangan syariah.
4. Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil juga menjadi ciri
khas dari praktek ekonomi syariah.
5. Instrumen zakat. Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam ekonomi Islam.
Secara syar’i, zakat merupakan bagian kewajiban dan menjadi pilar dalam Islam.

Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
A. Asuransi Syariah
Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling
melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk
asset dan atau taba’ru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/
bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.
Produk dan Mekanisme Operasional
Produk unggulan Asuransi Syariah agak berbeda dengan Asuransi Konvensional, produk
UnitLink (gabungan Asuransi dan Investasi) menjadi trend sementara pada Asuransi Syariah
Takaful pada setiap perusahaan memiliki produk unggulan yang berbeda sesuai dengan
permintaan nasabah. Di dalam pengelolaaan dana Asuransi Syariah, yang sebenarnya terjadi
adalah Takaful Umum.
▪ Takaful Umum
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian
seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan
harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi
yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
▪ Takaful Keluarga
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga,
dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan
asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
▪ Takaful lainnya
✓ Fulnadi (Asuransi Pendidikan)
Adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana
pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai
sarjana.
✓ b) Dana Tunai Harian
Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah
sakit. Karena sakit atau kecelakaan.
✓ c) Santunan Kematian
Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan
✓ d) Santunan Cacat Tetap Total
Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit
atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan
atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan.
Tujuan berdirinya Asuransi Syariah

Tujuannya ialah sebagai berikut:
• Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
• Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan
biaya.
• Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu
dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak
tentu dan tidak pasti.
• Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
• Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
• Menutup Loss of Earning Power (hilangnya daya produktif) seseorang atau badan usaha
pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)
Karakteristik Asuransi Syariah :
1. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta’awuni) dan
saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi.
2. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ dan akad tijari.
Akad tabarru’ digunakan diantara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan
antara peserta dengan entitas asuransi syariah.
3. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi.
4. Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabarru’
yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi
syariah.
5. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana
tabarru’) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
No. Materi Pembeda Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
1 Akad Tolong-menolong dan
investasi
Jual-beli (tabaduli)
2 Kepemilikan dana Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) merupakan
milik peserta, perusahaan
hanya sebagai pemegang
amanah untuk mengolahnya
Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) menjadi
milik perusahaan. Perusahaan
bebas untuk menentukan
investasinya
3 Investasi dana Investasi dana berdasar
syariah dengan sistem bagi
hasil (mudharabah)
Investasi dana berdasarkan
bunga (riba)
4 Pembayaran klaim Dari rekening tabarru’
(dana sosial) seluruh
peserta
Dari rekening dana
perusahaan
5 Keuntungan Dibagi antara perusahaan
dengan peserta, sesuai
prinsip bagi hasil
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan
6 Dewan pengawas
syariah
Ada dewan pengawas
syariah mengawasi
manajemen, produk, dan
investasi
Tidak ada
B. Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak
yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak
tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang
berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki
barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi
kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.
Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :
Jenis barang yang digadaikan:
• Perhiasan
• Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan sejenisnya
• Kendaraan
Biaya biaya:
• Biaya administrasi pinjaman
• Jasa simpanan
Proses pelelangan barang gadai
Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan pinjamannya.
Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan.
Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
• Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai yaitu
mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan benda (benda
bergerak) sebagai jaminan.
• Penaksiran nilai barang merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai hatrta
benda oleh pegadaian syariah. Jasa itu meliputi benda bergerak dan tidak
bergerak, biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah ongkos penaksiran
barang.
• Penitipan barang (ijarah) yaitu surat berharga dan atas jasa penitipan gadai
syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan
barang.
• Gold counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa penjualan emas yang
berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah.
Pembelian dilampiri sertifikat jaminan.
Karakteristik Penggadaian Syariah
1. Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang didasarkan pada golongan
barang.
2. 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari
3. Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman
4. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat bukan
lelang.
5. Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk golongan A dan untuk
golongan BCD 88 – 86%
6. Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L.
7. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan prosentase
dikali uang pinjaman
8. Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan

9. Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh nasabah, dan bukan
menjadi milki pegadaian melainkan diserahkan kepada lembaga ZIS.
C. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul
Maal wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro
Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi produktif
dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi
anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan
menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan
sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
peraturan dan amanahnya.
BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi
paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana
sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara
berkelanjutan.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar.
4. Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan
miliki orang lain dari luar masyarakat itu.
5. LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara berkala
yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya di balai RW/RT/desa, kantor LKMS
BMT, rumah anggota, masjid, dsb), biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para
nasabah LKMS BMT, disamping pendampingan mental spiritualnya terutama motive
berusaha.
Peran BMT di masyarakat :
1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak
2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah
3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin)
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.
Fungsi BMT di masyarakat:
1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih
professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam
berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh
masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk
kepentingan rakyat banyak.

3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial
rakyat banyak.
D. Koperasi Syariah
Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari
kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi
mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.[5] Syirkah ini
merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik
dan halal yang sangat terpuji dalam islam.
Fungsi dan Peran Koperasi Syariah
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada
khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan
sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah,
professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam
menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi;
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga
tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama
melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
Landasan Koperasi Syariah
1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
3. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah
dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful).
Karakteristik Koperasi Syariah
1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2. Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
3. Berfungsinya institusi zakat
4. Mengakui mekanisme pasar
5. Mengakui motif mencari keuntungan

6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama.
E. Reksa Dana Syariah
Secara bahasa Reksa dana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau
pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahsa reksa
dana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana (mutual fund) adalah wahana yang
digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke
dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa
saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di antaranya.
Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan
saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer
investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara
dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan
dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.
Tujuan berdirinya Reksadana Syariah
Tujuan berdirinya reksadana syariah ini sebenarnya lebih didasari kepada permintaan
pasar (masyarakat) untuk mengadakan investasi yang bergerak di pasar modal dalam
Lembaga keuangan non Bank. Dimana kita tahu selama ini produk investasi di indonesia
banyak yang dikeluarkan oleh perbankan, serta untuk menyediakan beragam Instrumen
Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Prinsip Transaksi dan Aplikasinya
Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup:
1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha
utamanya sesuai dengan pedoman Syariah Islam. misalnya tidak
memproduksi makanan dan minuman yang haram dan syubhat atau tidak
memberikan jasa keuangan yang mempraktikan riba.
2. Perusahan yang berfungsi sebagai manajer investasi haruslah perusahaan
yang bergerak dalam bisnis yang halal.
3. Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah prinsip
wakalah (akad penyerahan kekuasaan).
Bagian-bagian Reksa Dana Syariah
a) Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip prinsip syariah dalam
kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian,
spekulasi dan lain sebagainya.
Menurut metwally (1995, 177) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah:

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan bisnis
dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna
mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk
membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada
harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan
bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally,
1995, 178-179) adalah sebagai berikut :
1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan
melalui pialang
3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek
diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan
kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak
tidak lebih dari 3 bulan
4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan
dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali
5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam
bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode
perdagangan setelah menentukan HST
9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan
dengan harga HST
b) Pasar Uang Syariah
Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat
berharga jangka pendek.
Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar
uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut
Pertama : Ketentuan Umum
1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar
bank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank
yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan
jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
✓ bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
✓ bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
Kedua : Ketentuan Khusus
1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip
syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-
Sharaf.
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir
1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh
dipindahtangankan sekali.
Ciri Pasar Uang Syariah:
✓ Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.
✓ Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai
kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.
✓ Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.
Manfaat Reksadana Syariah
Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksadana adalah
sebagaiberikut :
1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan
diversitifikasi investasi dalam efek,sehingga dapat memperkecil resiko.
2. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal.
Menentukan saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun
memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri.
3. Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana tersebut
dikelola oleh manajer investasi professional maka pemodal tidak perlu memantau
kinerja investasinya hal tesebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.
Ciri-Ciri Reksa Dana
1. Lembaga = Bentuk Hukum” Investasi sebagai intermediasi dari Investor
2. Periode Investasi menengah dan Jangka panjang
3. Beresiko
4. Lebih transparan
5. Pembukuan ditutup setiap hari
6. Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari.
7. Return > tingkat bunga deposito
8. Hasil yang diperoleh Neto – No Pajak

9. Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional
10. Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa
dana syariah. Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam
investasi syariah ini.
a. Kelembagaan
Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang.
Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari
perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana
syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas
syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang
direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Dengan begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar
dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.
b. Hubungan Investor dan Perusahaan
Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem
mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua
pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh
pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola.
Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka
pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi jual
beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan. Saham-saham
dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk
diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam
transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya
hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam
administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.
c. Kegiatan Investasi Reksa Dana
Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa
saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara investasi tidak halal yang
tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi,
makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain
yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-
saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar
perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau
saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang
tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah.
Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan melakukan
tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti penawaran palsu dan
tindakan spekulasi lainnya.

7. Identifikasilah kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank syariah dengan
lembaga – lembaga keuangan syariah lainnya.
Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama atau
program linkage dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwiil
(BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah.
Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan
mikro syariah bersifat mutual benefit atau timbal balik dan bertujuan mengembangkan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan BMT dan
koperasi syariah, mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola kemitraan terbaik antara
bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan masih banyak masyarakat yang
belum terlayani jasa keuangan, padahal potensi UMKM sangat besar.
"Berbagai kebijakan dan inistiatif pengembangan koperasi dan lembaga keuangan mikro
termasuk yang berpola syariah penting menjadi prioritas pembangunan ke depan," ujarnya
dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (17/6).
Menurut dia, urgensi keberadaan industri keuangan mikro bagi sektor usaha mikro-
kecil nasional disadari betul pemerintah. Banyak upaya penguatan industri keuangan mikro
yang telah dan terus dilakukan.
Antara lain adalah penguatan landasan hukum keuangan mikro dengan penerbitan UU
No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro.
"Dua UU ini diharapkan dapat mendorong industri keuangan mikro yang di dalamnya
terdapat berbagai bentuk lembaga keuangan dalam memberikan pelayanan bagi usaha
mikro-kecil," katanya.
Pada sisi lain, kepastian hukum bagi lembaga keuangan sektor mikro-kecil akan
memudahkan lembaga dalam melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti melakukan
kemitraan dengan bank syariah.

Halim mengatakan kedua UU tersebut memberikan banyak tugas bagi otoritas
dan stakeholders perkoperasian dan keuangan mikro untuk dilaksanakan.
Selain itu, terdapat sejumlah isu seperti pemilahan kewenangan dan tanggung jawab
lembaga-lembaga pemerintah dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga
keuangan mikro.
Khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan format BMT, terdapat isu
penting mengenai kejelasan posisi BMT dalam kedua UU tersebut. BMT secara eksplisit
tertulis sebagai lembaga keuangan mikro yang akan diawasi OJK dalam UU LKM.
Namun pada realitasnya banyak BMT beroperasi dengan badan hukum koperasi juga
menjadi objek yang diatur UU Perkoperasian dengan mengelompokan lembaga tersebut
sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
BI berharap ke depannya lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan
kemitraan dan aliansi strategis dengan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk bank
syariah sehingga mampu melayani sektor usaha mikro-kecil secara maksimal.
Kerja sama antara lembaga zakat dengan keuangan syariah makin erat di Tanah Air.
Kedua lembaga bisa saling memberikan keuntungan demi kemajuan zakat dan lembaga
keuangan syariah sendiri.
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin, mengatakan
untuk mendorong ekonomi syariah di Tanah Air pihaknya telah bekerja sama dengan
lembaga keuangan syariah, mulai dari bank syariah, asuransi syariah, dan bank pembiayaan
rakyat syariah setiap tahunnya. ''Lembaga keuangan syariah menjadi faktor penting dalam
keuangan, lembaga zakat juga bagian penting dari ekonomi syariah. Kerja sama dengan
lembaga keuangan syariah ini menjadi mutual benefit,'' ujarnya di Jakarta, Selasa (20/7).
Ia mengungkapkan dengan kerja sama bersama lembaga keuangan syariah, lembaga
zakat dapat mensosialisasikan lembaga keuangan syariah terkait. Di sisi lain lembaga zakat
pun terdorong memberi pelaporan, sehingga ada keterbukaan. ''Sinergi lembaga zakat dan
lembaga keuangan syariah ini menjadi suatu kekuatan luar biasa,'' tegas Didin.
Baznas bekerja sama di antaranya dengan Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank
Syariah Mandiri, Bank Mega Ssyariah, Bank Jabar-Banten Syariah. Didin menuturkan setiap
tahunnya penghimpunan zakat terus meningkat hampir dua kali lipat. Pada 2007 jumlah zakat
yang terkumpul sekitar Rp 400 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 900 miliar pada 2008. Di

SEJARAH

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to SEJARAH

Similar to SEJARAH (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

SEJARAH