Tugas ini membahas sejarah perkembangan akuntansi syariah secara singkat. Mencakup beberapa poin penting seperti pengaruh ayat Al-Baqarah terhadap praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW, perkembangan akuntansi pada masa kekhalifahan, hubungan akuntansi Islam dengan karya Luca Pacioli, dan pendekatan-pendekatan dalam mengembangkan akuntansi syariah. Tugas ini menunjukkan bahwa akuntansi modern seben

1. TUGAS PERBANKAN SYARIAH
( BAB I – VII )
Nama Dosen : Shinta Melzatia, S.E., M.Ak.
Tugas DisusunOleh : 1. Ariyanti (43214110159)
2. Sonny Fri Sandy (43214110397)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. BAB I
Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah
1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait
dengan bidang ilmu akuntansi adalah ayat ini berbicara tentang anjuran atau
menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan
mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil
menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan
ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada
orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan
transaksis hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang.
Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan tersebut,
karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan,
walau kreditor tidak memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang,
banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak
yang sedang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, akad tolong menolong
tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan hutang, sampai
akhirnya terjadi suatu tambahan yang dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan
oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan.
Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh ayat ini untuk traksaksi
adalah sebagai berikut:
a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara hutang,
haruslah tertulis dan berdokumen
b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi, namun
berpijak pada pengakuan orang berutang
c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah
memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga
kejujuran
d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah pihak
yang menyaksikan proses transaksi
e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah
mencukupi

3. 2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadap praktik
akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul maal yang
didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu,baitul
maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara,
baik berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian dari muslim), jizyah (pajak
perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang diduduki umat
Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim). Semua
pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk
dan dicatat di baitul maal.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa
kekhalifahan ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada masa
kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.. Hingga masa itu, manajemen baitul
maal masih sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara
seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi baitul
maal mulai dilakukan dimasa kekhalifahan Umar bin Khattab r.a.. Pada masa
itu beliau memperluas fungsi baitul maal dengan
fungsi Diwan (dawwana yang berarti penulisan) yang juga mengurusi
mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul maal tidak lagi dipusatkan di
Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin
Khattab r.a. juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana
pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam
sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik.
Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan
Ali bin Abi Thalib r.a., dimana pada masa itu sistem administrasi baitul
maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di
masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada baitul maal yang
kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus
ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung
dengan baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de
Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan peradaban
Muslim ialah melalui bukunya, Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama

4. yang menggagas sistem buku berpasangan (double entri bookeeping), yaitu
sistem buku berpasangan dimana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debet dan sisi
kredit harus sama atau seimbang atau dengan kata lain pencatatannya harus
dilakukan dua kali (double) yaitu pada kedua sisi.
Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang
ekonomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan peneliti
tentang sejarah akuntansi di dalam buku Summa de Arithmetica yang dibuat
Pacioli, diantaranya adalah :
a. Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan
akuntansi sebagaimana ditulis oleh Luca Pacioli tidaklah terjadi di
Republik Italia kuno. Yang terjadi adalah italia mengetahui tentang
akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Dalam
bukunya Luca Pacioli hanyalah bagian dari apa yang ada pada saat itu,
yang beredar di antara guru dan murid sekolah aritmetika dan
perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli bukanlah penemu melainkan
pencatat terhadap apa yang beredar saat itu.
b. Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir abad
ke-15, Eropa sedang terhenti perkembangannya dan tidak dapat
diharapkan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi.
c. Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping
pastilah dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang dan ia beranggapan
bahwa mereka berasal dari mesir.
d. Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli
didasarkan pada tulisan Leonard of Piza, orang eropa pertama kali
menerjemahkan buku Aljabar yang ditulis dalam bahasa arab, yang
berisikan dasar-dasar bookkeeping.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli
diterbitkan, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah
bin Muhammad bin Kiyah Al Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah
Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M. Beberapa kaidah dalam manuskrip
tersebut yang terkait dengan praktik double entry adalah sebagai berikut:

5. 1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat
sumber-sumber pemasukan tersebut.
2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan
pengeluaran-pengeluaran tersebut
Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang dimaksud
oleh Luca Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat dan bahkan pemerintah
Italia. Pendapat ini dipandang bertentangan dengan fakta terkait mengenai
tidak operasionalnya angka romawi untuk digunakan Dalam praktik akuntansi
yang sedemikian maju. Sementara, masyarakat muslim pada saat itu telah
mengembangkan penggunaan angka nol, yang kemudian disebut dalam dunia
akademik sebgai angka arab, mengembangkan berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling
menonjol adalah ilmu matematika yang dikenal dengan bidang aljabar.
5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang
menunjukan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh
masyarakat.
a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di
Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan
terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan
oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat Undang-undang yang diterapkan
untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi
wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta dan anggaran Negara
b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara
khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan
sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan)
c. Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini
sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang,
yakni Surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi
pencatatan dalam bermuamalah (bertransaksi), penunjukkan seorang
pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya,
seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan
pedoman dalam hal tersebut.

6. 6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi syariah
adalah:
a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang
dipelopori oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan
mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah.
b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi
syariah, antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan
beberapa pemikir lainnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan akuntansi
syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat. Pendekatan ini diawali
dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang
terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
c. Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan
ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin
dapat bantu menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh pemikir
akuntansi syariah Shahul Hameed. Pendekatan Hibrid secara parsial telah
diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional.
7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing pendekatan
yang ada dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah:
a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang
memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha
(boleh) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dalam
bidang muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang
menyatakannya
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :

7. Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib
berlandaskan pada wahyu dan dipandang merusak karena mengandung
asumsi yang tidak Islami.
b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler
terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan.
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c. Kelebihan Pendekatan Hibrid :
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa
dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasikan
dalam akuntansi syariah.
Kekurangan Pendekatan Hibrid :
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk
mengembangkan triple bottom line menjadi fourt bottom line (ekonomi,
sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah).
8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk
dikembangkan pada saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis
Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan
mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Sehingga
lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat ini
9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat
pada akuntansi konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi
alternatif adalah kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda
pendapat dalam menilai urgensi perbedaan Akuntansi Syari’ah dan
konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam
akuntansi konvensional, namun dalam perkembangan berikunya, gumpalan
semangat untuk berbeda, ternyata lebih menguat. Ini memuncak setelah
dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan landasan untuk
dibentuknya The Financial Accounting Organization for Islamic Bank and

8. Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990. Dalam perkembangannya
lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The Accounting and Auditing
Organization for Islmic Financial Institutions (AAO-IFI). Ada sejumlah
argumentasi yang diajukan, mengapa Akuntansi Syari’ah harus berbeda
dengan akuntansi konvensional. Diantaranya adalah karena faktor-faktor
tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan
bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dan sekaligus
ridha-Nya. Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang biasa ingin dicapai
akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai
keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik,
dengan merujuk pada Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan
yang dipakai menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari’ah adalah
karena:
a. Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in all
their financial and other dealings
b. The functions of Islamic banks are significantly different from those of
traditional banks who have adopted the Western model of banking
c. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with them
differs from the relatioship of those who deal with the traditional banks.
Unlike traditional banks, Islamic banks do not use interest in their
investment and financing transactions, whereas traditional banks borrow
and lend money on the basis of interest.
10. Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi konvensional
yang berkembang saat ini selain akuntansi dalam perspektif syariah menurut
kami adalah Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi Ekonomi Politis (AEP)
adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian
akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik
dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di
dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk
menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam
pendistribusian laba, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam
pelaksanaannya, suatu pendekatan AEP akan menjadikan struktur institusional
dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran

9. tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat
institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. Akuntansi akonomi
politik tidak seperti akuntansi konvensional dalam pengakuan modal, bagi
akuntansi ekonomi politik mengakui adanya dua dimensi modal:
a. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi.
b. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.
11. Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta
implikasinya terhadap akuntansi syariah:
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati
ketentuan Allah (Alqur’an dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder
diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi, mengukur, dan
melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi,
sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor. Dapat dilihat dari
laporan keuangan dan non-keungan perusahaan maupun disclosure perusahaan
yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah
sosial dan lingkungan dan juga mengapresiasi perkembangan akuntasi sosial
dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu
perlu diaplikasiakan dalam akuntansi syariah.
12. Berikut ini penjelasan kami akan implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar
dalam pengembangan akuntansi syariah:
Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada
kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi. kepada
upaya mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan
ummat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting
bagi tercapainya kebangkitan ummat Islam. Upaya-upaya yang sedemikian
rupa seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-undang zakat akan
membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat Islam, yang selama ini
dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan
diasumsikan hanya sebagai penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif,
dapat dibuktikan kehandalannya dalam membangun dan memberdayakan
ekonomi ummat Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan

10. ekonomi ummat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan
negara.
13. Permasalahan yang mungkin timbul dalam penggunaan akuntansi
konvensional sebagai dasar pengembangan akuntansi syariah.
kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat, tidak
sesuai diterapkan pada masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu terlihat pada aspek:
pengeliminasian nilai-nilai agama; penggunaan rasionalitas sebagai dasar
pengambilan keputusan; dan penekanannya pada nilai pemilik modal pada suatu
perusahaan. Oleh karena itu kenyataannya masyarakat islam memiliki alternatif atas
keberadaan akuntansi konvensional, dan para sarjana muslim mampu
mengembangkan kerangka akuntansi yang sesuai dengannya dan didasarkan pada
nilai-nilai agamanya.
Sementara itu, paradigma stari’ah, menekankan pada aspek nilai hukum dan
etika islami dalam sistem akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi kerangka yang
sesuai dalam mengembangkan akuntasi syari’ah. Suatu hal yang sangat penting untuk
diperkenalkan adalah bahwa penerapan akuntansi syari’ah berdasarkan pada
paradigma syari’ah yng merupakan bagian yang sangat berhubungan dengan tauhid
al-ibadah mengakui ke-Esa-an Allah sebagai pemilik Alam semesta ini). Denagn
demikian, usaha berkelanjutan akan dilakukan oleh setiap orang islam untuk
menjabarkan syari’ah dalam kehidupannya. Hal yang lebih penting adalah penjabaran
tersebut diharapkan dapat diterima oleh semua golongan, khususnya bagi kelompok
non-muslim.
14. Beberapa sejarawan akuntansi syariah menyatakan bahwa konsep double
entry accounting telah diterapkan oleh masyarakan muslim pada abad pertengahan.
Evaluasilah bukti-bukti yang di ajukan oleh para sejarawan tersebut dan berikan
penilaian anda apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut.
Jawab :
Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah
Allah melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (Al-
Baqarah 282) dan untuk membayar zakat. Perintah Allah dalam Al-Baqarah 282
tersebut telah mendorong setiap individu senantiasa menggunakan dokumen ataupun

11. bukti transaksi. Adapun perintah Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam
saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Berkembangnya praktik
pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekwensi logis dari ketentuan membayar
zakat yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset yang dimiliki
seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul.
15. Ajaran islam sangat kondusif dengan penggunaan dan pengembangan
akuntansi dalam kehidupan manusia. Berikan argumentasi anda guna mendukung
pendapat tersebut.
Jawab :
Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus
diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan
pada konsep pertanggungjawaban atau accountability, sebagai ditegaskan dalam surat
Al Baqaroh ayat 282. Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi sosial.
Akuntansi Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena
ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk
menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.
BAB II
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
1. Jelaskan kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah.
Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi riba. Berikut
ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang riba :
َ‫ل‬َّ‫ي‬ْ‫ن‬َ ‫أ‬ ْ‫ك‬ُ‫ل‬ُ‫و‬ْ‫ن‬‫ن‬ َّ‫ك‬ ‫ب‬َ‫َّو‬ ‫أ‬ ْ‫ك‬ُ‫م‬ُ‫و‬‫ن‬َ ‫ب‬َ‫ا‬ ‫ك‬‫م‬‫و‬ ُ‫ق‬ْ‫ك‬ُ‫و‬‫ن‬ ََِّْ‫َّو‬ ُ‫ت‬ُ‫خ‬َ‫ب‬‫ط‬‫ه‬‫ن‬ ُ‫ي‬‫خ‬ْ‫ط‬َ‫ن‬‫َّو‬ ‫ي‬َ ‫ب‬‫م‬‫م‬ْ‫َّو‬ ‫ل‬‫و‬َ ْ‫أ‬ُ‫ن‬َ‫ه‬‫ن‬
‫ك‬ُ‫كو‬‫و‬ ‫ك‬‫م‬َ‫ه‬َّ ُْْ‫ط‬‫ب‬ْ‫َّو‬ ‫م‬ْ‫ث‬َ َّ‫ك‬ ‫ب‬َ‫َّو‬ َ‫م‬‫ح‬ََّّ ُُ ْْ‫ط‬‫ب‬ْ‫َّو‬ ‫ق‬ََ‫ح‬َّ َّ‫ك‬ ‫ب‬َ‫َّو‬
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila).
Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat),

12. sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275)
ُ‫م‬‫ح‬ْ‫م‬‫ن‬ ُُ َّ‫ك‬ ‫ب‬َ‫َّو‬ ‫و‬ َُْ‫ن‬َّ ‫ص‬‫قو‬َ‫ت‬‫َّو‬ َُُّ َ‫ي‬‫ح‬ُ‫ن‬َ َ‫م‬ُ‫و‬ َ‫كف‬َ‫ر‬‫و‬ ‫أ‬ْ‫ط‬‫ي‬َّ
Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ” (Q.S.
Al-Baqarah: 276)
‫ك‬‫ن‬َ‫ن‬‫ك‬‫ن‬ ‫ي‬َِِْ‫َّو‬ َّ ْ‫ك‬ُ‫ن‬َ‫ا‬ َّ ْ‫ك‬ُ‫و‬َ‫ه‬‫َّو‬ ُ َّ َُّْ‫ف‬ََّ ‫ا‬‫و‬ ‫ك‬َ ‫ي‬ََ َّ‫ك‬ ‫ب‬َ‫َّو‬ ْ‫أ‬َّ ْ‫أ‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬ُ‫و‬ ‫ي‬ْ‫ط‬‫ن‬َْ‫ن‬َُ
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa
riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278)
‫ك‬ََّ ‫أ‬ُ‫ه‬ْ‫ط‬َّْ‫م‬ ْ‫ي‬‫ب‬َ ‫ك‬ ‫ب‬‫ف‬ َّ‫ك‬ُ َْ‫ط‬‫و‬ ‫و‬‫ى‬ ‫َّل‬‫ك‬َْ‫ا‬ ‫كن‬َ‫ن‬‫َّو‬ ‫ل‬‫ى‬ َّ‫ك‬ُ َْ‫ن‬ ‫ق‬ْ‫ن‬‫د‬ ُ ‫ك‬ََّ َّْ‫أ‬ُ‫ه‬ْ‫ط‬ْ ْ‫ي‬َ ََ‫ك‬‫و‬ٍ ‫َُّمأ‬‫ق‬ْ‫ن‬َُْ ‫ت‬ْ‫ه‬َّ ُ
‫ل‬‫َّوو‬ُ‫ن‬‫ى‬ ُ‫أ‬ُُ ‫أ‬ ْ‫ك‬ُ‫ر‬ُُِْ‫م‬ْ‫َّو‬
dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta
manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang
berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)
Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di katakan riba,
oleh sebab adanya lembaga keuangan syariah sangat membantu dalam era
digital melakukan transaksi ekonomi. dan pada ayat alqur’an juga telah di
jabarkan tentang akuntansi syariah.
‫ك‬‫ن‬ ‫ك‬‫َن‬‫ن‬‫ا‬ ‫ني‬َِ‫و‬َّ َّ‫ك‬ُ‫ن‬َ‫ا‬ ََّ‫ا‬ ْ‫أ‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬‫َّن‬‫ق‬ْ َ‫ي‬ْ‫ن‬‫ق‬ ِ‫و‬‫و‬‫ا‬ َ‫م‬‫ه‬‫ا‬ ‫و‬ُ‫م‬‫م‬ َُ ُ‫ا‬‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬ْ‫و‬‫ك‬‫ى‬ ْ‫ي‬ُ‫ه‬ْ‫ك‬‫ط‬ْ‫و‬َّ ْ‫أ‬ُ‫ك‬‫ْن‬‫ط‬ ْ‫ك‬‫و‬‫ي‬
‫ْل‬‫ق‬ِْ‫و‬‫ك‬ ََّ ‫أ‬ْ‫ن‬‫ن‬ ‫ي‬ْ‫ك‬‫و‬ ْ‫أ‬‫ا‬ ‫ي‬ُ‫ه‬ْ‫ك‬‫ن‬ ‫ك‬‫م‬‫و‬ ُ‫ت‬‫م‬َ‫ل‬‫د‬ ُ َ‫َّه‬ ْ‫ي‬ُ‫ه‬ْ‫ك‬‫ط‬ْ‫ل‬‫ى‬ ‫م‬‫ل‬ْ‫م‬ُ‫ط‬ْ‫و‬َّ ََِّ‫و‬َّ ‫ْت‬‫ط‬‫ل‬‫د‬ َ‫م‬‫ح‬ْ‫و‬َّ
‫م‬َ‫ه‬‫ط‬ْ‫و‬َّ َ‫َّه‬ ُ‫ت‬َ ‫ف‬ ََّ ْ‫م‬‫ْط‬‫ب‬‫ن‬ ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ ‫ك‬‫ْو‬‫ط‬‫ا‬ ْ‫أ‬‫ن‬‫ى‬ ‫كأ‬‫و‬ ََِّ‫و‬َّ ‫ْت‬‫ط‬‫ل‬‫د‬ َ‫م‬‫ح‬ْ‫و‬َّ ‫ك‬‫طن‬‫ر‬‫ا‬ َّْ‫ا‬ ‫ك‬‫طر‬ِ‫ا‬ َّْ‫ا‬ َ
ُْ‫ط‬‫خ‬‫ه‬ْ‫م‬ ‫ن‬ ْ‫أ‬‫ا‬ َ‫م‬‫ُم‬‫ن‬ ‫ك‬ُُ ْ‫م‬‫ل‬ْ‫م‬ُ‫ط‬ْ‫ل‬‫ى‬ ُ‫ت‬َ‫ط‬‫و‬َّ ‫ْل‬‫ق‬ِْ‫و‬‫ك‬ ََُّّ‫ق‬‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ه‬ْ‫ا‬ََّّ ‫ْي‬‫ن‬‫طق‬‫ن‬‫ا‬ ْ‫ي‬َ ْ‫أ‬ُ‫ك‬‫كو‬‫ه‬‫ف‬ ْ‫أ‬‫ن‬‫ى‬ ْ‫أ‬‫و‬
‫ك‬‫كه‬ُ‫ك‬‫ن‬ ‫ْي‬‫ط‬‫ل‬ُ‫ه‬‫ف‬ ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ى‬ ‫كأ‬ْ‫ا‬ََََّّْ ْ‫ي‬َ‫م‬َ ‫أ‬ ْ‫ك‬‫ا‬ َْْ ‫ي‬َ ‫َّم‬‫ق‬‫ن‬َ‫ن‬‫َّو‬ ْ‫أ‬‫ا‬ َ‫م‬ُ ْ ‫ك‬‫م‬َُُّ‫ق‬ْ‫ح‬‫ا‬ َ‫ب‬‫و‬ُِ‫ه‬‫ى‬

13. ‫ق‬ْ‫ح‬‫كا‬‫م‬َُُّ ِ‫أ‬َْ‫ر‬ُ ْ َّ ََّ ‫أ‬ْ‫ن‬‫ن‬ ُ‫م‬َّ‫ق‬‫ن‬َ‫ن‬‫َّو‬ ََّ‫ا‬ ‫ك‬َ َّ‫ك‬ُ‫د‬ُ‫ا‬ ََّ َّ‫ك‬َُ‫ن‬ْ‫م‬ ْ ْ‫أ‬‫ا‬ ُ‫ا‬‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬ْ‫ك‬ْ ََّ‫ط‬‫ر‬‫ا‬ َّْ‫ا‬
ََّ‫ط‬‫ب‬‫و‬ ِ‫و‬‫و‬‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ه‬‫ا‬ ْ‫أ‬ُ‫ك‬‫و‬ َِ ُ‫ق‬‫م‬ْ‫و‬‫ا‬ ‫ق‬ْ‫ن‬‫د‬ َ‫َّه‬ ُ‫ق‬‫ك‬ْ‫و‬‫ا‬َّ َ ‫كا‬‫ن‬َ‫ن‬‫ل‬‫و‬ ِ‫و‬‫ْه‬‫ا‬‫ا‬َّ ََ‫ا‬ َّ‫ُك‬ ‫ك‬ْ َْْ ََ‫ا‬ ْ‫أ‬‫ا‬ ‫كأ‬ُ‫ك‬ْ
‫ج‬َْ ‫كف‬ َ َ‫كا‬‫ح‬ ‫ك‬‫ن‬‫َّه‬ َُ‫ن‬‫ق‬ُْ ْ‫أ‬ُ‫ك‬‫ْن‬‫ط‬ ‫ْم‬‫ط‬‫ل‬‫ى‬ ْ‫أ‬ُ‫ك‬ْ‫ط‬‫ل‬‫د‬ ‫كن‬‫ن‬ُ‫ه‬ ََ‫ا‬ ‫ك‬ُ‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬ْ‫ك‬ْ ََُّّ‫ق‬‫ن‬ْ‫ا‬ ‫ا‬َّ ََّ‫ا‬ ْ‫أ‬ُ‫ه‬ِْ‫كن‬‫ب‬ْ
ََّ َ‫ف‬‫ك‬ُُ‫ن‬ ‫ي‬ْ‫ك‬‫و‬ ََّ ‫طق‬‫ن‬‫ا‬ ْ‫أ‬‫ا‬َّ َّ‫ك‬ُ‫ل‬ِْ‫ر‬ْ ُ‫ت‬َ‫ه‬‫ن‬‫ى‬ ‫كس‬ُ‫م‬ُ‫ى‬ ْ‫أ‬ُ‫ك‬ َّ‫ك‬ُ‫و‬َََّّْ َ‫َّه‬ ُ‫أ‬ُ‫ك‬ُ‫م‬‫ب‬‫ل‬ُِ‫ن‬َّ ُ َ‫َّه‬
ُ َ‫َّه‬َّ ‫ب‬‫م‬ُ‫ك‬ َ‫م‬ْ‫ا‬‫ا‬ ‫طأ‬‫ل‬‫د‬
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.
2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi
Muhammad SAW
Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam

14. Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal sebagai
pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga
ke berbagai Negara. Dari tanah Arab, mereka membawa dagangannya hingga
ke Benua Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga ke Eropa.
Di masa jahiliyah tersebut, sistem perdagangan (ekonomi) jauh dari
prinsip-prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan sebesar-
besarnya tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah.
Maka, ketika Islam datang, segala bentuk perdagangan yang merugikan baik
itu bersifat judi (maysir), tidak jelas (gharar), dan berbunga (riba) dihapuskan.
Sebab, hal itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil
'alamin,adil dan transparan.
Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib, berdagang
ke Syam, ketika itu beliau telah mempraktekkan sistem perdagangan yang
jujur sehingga, masyarakat senang melakukan perdagangan dengannya. Begitu
juga ketika beliau turut membawa dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya
yang dikenal jujur (al-amin), barang dagangannya laku terjual.
Ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada umur 25
tahun, beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur, transparan,
terbuka, dan berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara
pribadi dan kekeluargaan, belum melembaga dalam sebuah sistem yang
terstruktur. Karena itu, di zaman beliau belum ada sebuah lembaga keuangan
Islam yang mengatur sistem perdagangan secara sistematis, kecuali selalu
merujuk pada ajaran Islam yakni Al-Qur’an. Beliau senantiasa
mempraktekkan sistem perdagangan dengan tujuan membantu kaum yang
lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru mulai melirik permasalahan
ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau menyelesaikan masalah politik
dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah.
Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah kemadinah.
Pada saat hijrah kemadinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum
memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Dikota ini banyak suku, salah
satunya adalah suku yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia
berambisi menjadi raja di madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian

15. antar kelompok. Kelompok yang terkuat dan kaya adalah yahudi, namun
kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian.
Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan, maka system pajak dan fiscal
tidak berlaku.
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam wakti
singkat mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin
seluruh pusat pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam
pemerintahan dan organisasi membangun intitusi-intitusi, mengarahkan urusan
luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada
akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh.
Pada masa Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan kebijakan
yang terapkan oleh beliau dan para sahabat. Mengenai keuangan public pada
masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala
Negara. Demikian halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang
ditempatkan sebagai kepala Negara. sebab, kedudukan sebagai kepala negara
adalah identik dengan kedudukan melayani publik.
Sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa
nabi terbilang masih sangat sederhana, pemasukan-pemasukan negara baik
dari ghanimah, zakat dan lainnya masih bisa diatur dan diawasi oleh Nabi
sendiri. Pada masa awal Islam ini juga belum dikenal Baitul Mal dalam bentuk
lembaga. Hanya saja nilai-nilai tentang praktek Baitul Mal itu sendiri telah
dipraktekkan sendiri oleh Nabi. Sistem yang digunakan Nabi ini masih terus
berlangsung sampai pada masa khalifah Abu Bakar yang kemudian ketika
kekuasaan beralih pada Umar pendapatan negara semakin bertambah dan
dibuatlah kebijakan baru yakni membuat lembaga keuangan berupa Baitul Mal
yang mengurus diantaranya output dan input khas Negara. Peranan ini pun
masih diteruskan dan dikembangkan oleh khalifah sesudah Umar, yang mana
pada khalifah sesudah Umar dapat dikatakan pasang surut perkembangannya.
Kadang baik kadang juga memprihatinkan. Berbeda pada masa Nabi sampai
Umar yang dapat dikatakan 90% selangkah lebih maju dari sebelumnya,
karena ada inovasi-inovasi baru yang dimunculkan dan membuahkan manfaat.

16. Pada abad ke 19 lembaga keuangan syariah mulai serius di bahas dan
di kerjakan oleh berbagai negara-negara uslim yang akhirnya berdirilah bank-
bank Islam termasuk diantaranya di Indonesia. Perkembangan yang ada tahap
ini bisa dikatakan sebagai kemajuan meskipun ada hambatan dan pelan
perkembangannya. Terbukti di dunia-dunia barat pun sekarang sudah banyak
yang mengadopsi sistem keuangan syariah dan dalam negara kita banyak
muncul akhir-akhir ini bank, maupun lembaga keuangan Islam lainnya.
Lembaga keuangan syariah di indonesia semakin hari semakin bertambah
peminatnya meskipun masih dalam skala kecil jika dilihat tahapan-
tahapannya.
Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang melaksanakan
tiga fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan
memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umatmIslam,
praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk
keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang,
telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Nabi sendiri dikenal
dengan julukan al-amin, sehingga dipercaya oleh masyarakat Makkah
menerima simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir sebelum hijrah ke
Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib ra untuk mengembalikan semua
titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak
dapat memanfaatkan harta yang dititipkan.
Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat
Rasul, memilih tidak menerima titipan harta. la lebih suka menerimanya dalam
bentuk pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang
berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia
mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman,
ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain
disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah
dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya
Mis’ab bin Zubair yang tinggal di Irak.
Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas
sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan

17. Yaman, yang berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar bin Khattab
menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak.
Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandumdi Baitul Mal yang
ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal kerja bebasis bagi hasil,
seperti mudharabah, muzara’ah, musaqah, telah dikenal sejak awal di antara
kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi
perbankan, jelas terdapat individu-individu yang telah melaksankan fungsi
perbankan di zaman Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi
menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-
meminjam uang, adasahabat yang melaksankan fungsi pengiriman uang, dan
ada yang memberikan modal kerja.
Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk
membentuk pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin, karena pasar
merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan sesuai dengan
sunnatullah. Hal ini sama dengan penolakannya dalam penentuan harga. Rasul
pun tidak menciptakan mata uang sendiri. Namun demikian Rasulullah
membangun beberapa lembaga perekonomian sebagai berikut:
 BaitulMal
Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal
merupakan sesuatu yang berbeda dan revolusioner pada zaman itu.
Sebab pada umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para
penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti
Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mai bertujuan
untuk kesejahteraan masyaarakat atau apa yang dikenal sekarang
sebagai welfare oriented, karena seluruh penerimaan pendapatan
(revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure) dilakukan secara
transparan.

18. Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul Mal:
ada yang berpendapat bahwa fungsi baitul mal mirip dengan bank
sentral seperti yang ada sekarang, walaupun tentu saja lebih sederhana
karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Pendapat yang lain
menyatakan bahwa baitul mal berfungsi seperti menteri keuangan atau
bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam
menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya
menf okuskan pada pengaturan suplai dan moneter.
Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal
dikonsepsikan sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian harta
kekayaan kaum muslimin dalam arti luas. Artinya baitul mal semakin mapan
bentuknya pada masa kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh
melimpahnya kekayaan kaum muslimin pada akhir kekhalif ahan Abu Bakar,
yang kemudian menjadikan rumahnya sebagai tempat pengumpulan dan
penyimpanan harta negara. Di samping itu pada masa kekhalifahan Umar bin
Khattab daerah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga tanggungjawab
pemerintah semakin banyak. Dari sisi pendapatan, dana yang terkumpul dari
zakat, kharaj dan sebagainya semakin menumpuk. Pada masa
pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan dan pemerintahan.
Perhatiannya yang besar pada kemakmuran, ditandai adanya pembanguan f
asilitas umum, dan keberhasilannya dalam menciptakan jalan penghubung
antara sungai Nil dan laut merah. Adapun sumber dana baitul mal adalah
sebagai berikut:
 Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana zakat.
 Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak pertambangan
dan hasil laut.
 Baitul Mal Fai’, menyimpan kharaj, jizyah, ‘usyr dan pajak.
 Baitul Mal Dlawa’i, penyimpanan harta yang tidak diketahui
pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya.

19. Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem
desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai baitul mal tersendiri dan
tidak tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada memiliki
sumber dana dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan al-
Qur’an, Sunnah dan ijtihad ulama. Baitul mal wilayah merupakan pelengkap
dan penyempurna bagi baitul mal pusat, dengan lebih mengutamakan
kesejahteraan masyarakat setempat, dan jika terdapat kelebihan dana akan
ditransfer ke pusat, dan begitu juga sebaliknya[11].
 Wilayatul Hisbah
Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi
dianggap sebagai konsep yang sama sekali baru, mengingat pada zaman
itu, dimensi pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut Tengah tidak ada sama
sekali. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya saja mengenakan upeti dari
rakyatnya, dan mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang
mereka miliki mahal harganya, sementara barang-barang yang mereka
perlukan, harganya jatuh. Diriway atkan bahwa rasulullah menolak
permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum
muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul pun
pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang
berbeda di pasar.
Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri
oleh Rasulullah, namun kemudian beliau menentukan orang-orang yang kredibel
dalam menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulullah telah mengangkat
Sa’id bin Sa’ad bin al-Ash bin Umayah sebagai petugas yang mengontrol pasar di
Makkah dan Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa
pemerintahannya mengangkat Sa’ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin
‘Utbah bin Mas’ud sebagai pengawas pasar, dan memberikan urusan pasar kepada
Asyifa’ binti Abdullah al-Adawiyah al-Qurasyiyah. Umar memberlakukan apa
yang disebut dalam dunia perdagangan internasional zaman sekarang sebagai
principle of reciprocity, yakni memberlakukan kuota kepada para pedagang yang

20. datang dari Persia dan Romawi, karena kedua negara tersebut memberlakukan hal
yang sama kepada para pedagang di Madinah[12].
 Etika Bisnis
Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga
akan tetapi membangun sumber daya manusia dan etika (akhlak) yang mendukung
dan menjadi prasyarat dari lembaga itu sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak
akan berjalan dengan baik tanpa adanya akhlak/etika. Dalam hal ini rasulullah saw
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menghapus Riba
Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar, namun
untuk membangun sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum kondusif,
dengan adanya praktik riba yang dilakukan oleh orang Yahudi yang membuat
masyarakat madinah resah dan sering perbuatan mereka mencekik leher. Karena itu
dengan bimbingan al-Qur’an nabi menyerukan untuk meninggalkan riba. Dengan
penghapusan riba tersebut akhirnya terbukti mampu menciptakan kondisi yang
kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat. Madinah yang pada awalnya
merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota baru yang tumbuh
berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.
b. Keadilan
Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip
keadilan, keadilan yang berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum
muslimin saja. Hal ini ditunjukkan oleh bukti bahwa nabi menolak menetapkan harga,
dan membiarkan penetapan harga itu pada mekanisme pasar secara alami.
c. Prinsip dan etika bisnis lainnya
Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan selain
yang sudah disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa berpegang pada
sifat-sifat yang terpuji, seperti bersikap jujur, adil, ihsan, ta’awun, amanah, tawakal,
qana’ah, dan sabar.

21. 3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa
keakhalifahan:
1) Pada masa Abu Bakar Sidiq
Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara diurus oleh
kekayaan dari Baitul Maal dan ini terjadi selama sekitr 27 bulan dimasa
kepemimpinanya, Abu Bakar Siddiq telah banyak menangani maslah murtad,
cukai dan orang-orang yang telah menolak membayar zakat kepada negara,
Abu bakar Siddiq selau memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan
zakat terseebut selalu di distribusikan setiap periode tanpa sisa, bahkan hingga
beliau wafat hanya terdapat satu dirham di perbendaharaan negara.
2) Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi
Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kebijakan
keuagan negara pada masa khalifah umar, diantaranya adalah :
a) Properti baitul mal
di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah dan amil nya
hanyalah pemegang kepercayaan jadi merupakan tangung jawab negara
untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak
yatim, anak terlantar, membiayai penguburan, orang miskin, membayar
utang orang-orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus
tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan
komersial.[14]
Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan
lembaga keuangan negara pertama yang disebut Al-diwan. sebenarnya itu
adalah sebuah kantor yang ditunjukkan untuk mengurusi pembayaran
tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pension serta tunjangan-tunjangan
lainnya dalam basis regular dan tepat.
b) Kepemilikan Tanah

22. Pada masa pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan
melaui perjanjian damai. disinilah mulai timbul permasalahan bagaimana
pembagiannya, diantaranya ada sahabat yang menuntut agar kekayaan tersebut
di distribusikan pada para pejuang sementara yang lainnya menolak. Oleh
karena itu, dicarilah suatu rencana yang cocok bik untuk mereka yang dating
pertama baik yang terakhir. Setelah melakukan proses syura, Umar
memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah sebagai fay, dan prisip yang
sama diadopsi untuk kasus yang akan datang.
c) Zakat dan Ushr
Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik sarang-sarang
tawon tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang tersebut
dilindungi secara resmi. Umar katakan bila bahwa mereka mau membayar
ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan
mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubayd, Umar membedakan
madu yang diperoleh dari daerah pergunugan dan yang diperoleh dari ladang.
Zakat yang tetapkan adalah seper duapuluh untuk madu yang pertama dan
seperduapuluh untuk madu jenis kedua.
Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal
dipedesaan bisa membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan (maqs).
Setelah Negara Islam berdiri di Arabia, Nabi mengambil inisiatif untuk
mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi
yang masuk dalam daerah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang
ditandatagani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada
kekusaannya. Secara jalas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil
pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai yang
pertama dalam mausia umum.
d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim
Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya kecuali
orang Kristen Banu Taghlib yang kseluruhan kekayaan terdiri dari ternak.
Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslimin. Banu

23. Taghlib adalah suku Arab Keristen yang menderita akibat peperangan. Umar
menganal jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga
menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah. Ia mengatakan
bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana memperlakukan mereka pereti musuh
dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar pun memanggil
mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar, dengan syarat
mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau melaksanakannya
untuk menerima kepercayaan mereka.mereka dan menyetujui dan menerima
membayar sedekah ganda. [17]
3) Masa Usman bin Affan
Kholifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya
beliau meingankan beban pemerintah dalam hal yang serius bahkan
menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalah
pahaman antara kholifah dan abdulah bin arqam, salah satu seprang sahabat
nabi yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan bitul mal
pusat. Beliau juga berusaha menigkatkan pengeluaran pertahanan dan
kelautan, menigkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan
baru, kholifah membuat beberapa perubahan administerasi.
4) Kholifah Ali bin Abi Thalib
Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pemungutan
khums atas ikan atau hasil hutan. berbeda degan kholifah umar, kholifah Ali
mendisteribusikan seluruh pendapatan dibaitul mal keprovinsi yang ada di
baitul mal di madinah, busro dan kufah.
Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa
kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya
pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilagkan seluruhnya kerena sepanjang
pantai peperti sirya, palistina dan mesir berada dikekuasaan Muawiyah.
Pasca khulafa’urrasyidin.

24. Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam berada
di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian tongkat estafet
kepemimpinan diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam bentuk
pewarisan tahta. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah
Muawiyah dan keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah,
kondisi Baitul Mal berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelolah
dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat,
pada masa pemerintahan ini Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah
kekuasaan khalifah tanpa adanya transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat
dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.
Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa
kepemimpinan khalifah ke delapan Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul
Aziz yang memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk
membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha
mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat
perhitungan dengan para amir (setingkat gubernur) agar mereka
mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.
Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz,
kebijakan baru pun dimulai. Umar sebagai raja, mengembalikan harta milik
pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu, terdapat perkampungan Fadak,
desa di sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan
milik negara. Namun, pada masa khalifah ke empat Bani Umayah
(memerintah 684-685 M), harta tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi
khalifah dan mewariskan harta tersebut kepada keturunannya.[19]
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin
Abdul Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Mal semakin meluas. Baitul Mal
tidak hanya sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan
dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan
pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai
untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual
Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai.

25. Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang
dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak hanya layak
disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang
mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada
masa kekhalifahannya.
Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun
Perpustakaan, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah.
Baghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat
masih gelap gulita.
4. Jelaskan sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali dan
pengaruhnya terhadap dunia Internasional.
Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah hegara yang mayoritas
berpenduduk muslim yang mendirikan lembaga keuangan alterriatif yang bebas dari
riba. Tujuan utama dari pendirianferribaga keuangaffber landaskan etika Islam adalah
sebagai upaya kaum mtlsliniin untuk rnendasari segenap aspek kehidupan
ekonominya berlandaskan al-Qulr’an dan sunnah. Ide untuk mendirikan lembaga
keuangan ini tersemai berkat gerakan kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis
(fundamentalis) dan Modernis. Usaha modern pertama kali untuk mendirikan bank
tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan taruih l940-an, akaritetapi usaha
ini gagal[17]. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di
mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikah di pedesaan negara itu.
Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam.
Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk
Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and
Development) dan proposal pendirian Federasi Bank
Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari proposal itu,
mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus diganti dengan sistem
kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu
diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan
Federasi Bank Islam. Dan isi proposal itu antara lain mengusulkan:

26. 1. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam
2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
3. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral di
negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi
Islam yang terpadu.
4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.
5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan
kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam.
6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.
8. Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan
Pembangunan negara-negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut:
9. Mengatur investasi modal Islam.
10. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
11. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
12. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk
investasi regional di negara-negara Islam.
Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan
pembentukan perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam (Association
of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan
perbankan Islam, yang tugasnya antara lain adalah menyediakan bantuan teknis bagi
negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan lembaga keuangan Islam.
Akhirnya pada oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic Development Bank (IDE)
yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk
pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank
Islam, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan kini
bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara
anggota. Agaknya mudah dimengeri apabila perkembangan selanjutnya di tahun
1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara.
Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang kemudian mengubah sistem

27. keuangannya menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam lain seperti Malaysia dan
Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.
Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat
dan menyebar ke banyak negara, termasuk negara Barat. The Islamic Bank
International of Denmark tercatat sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di
Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank besar dari negara-negara Barat,
seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardien Flaming telah
membuka Jendela Islam (Islamic Window) dengan tujuan agar dapat memberikan
jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.
Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia) pada bank
umum didasari atas keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan
syari’at Islam. Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik dengan konsep tentang
sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor:
pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling banyak dipahami
oleh ulama dan cenedekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non ribawi. Kedua,
peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan sekarang) me- nimbulkan kekuatan
finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, termasuk Indonesia,
Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk
“memutar” dana petrodollar tersebut melalui lembaga keuangan Islam.

28. Lembaga Keuangan Syariah Modern
Macam-macam lembaga keuangan non bank diantaranya:
1) Lembaga zakat
Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bahwa oragnisasi yang
berhak mengelola zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni orgaanisasi yang tumbuh atas
prakarsa masyarakat dan disebut juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi
yang dibentuk oleh Pemerintah dan disebut Badan Amil Zakat (BAZ).
Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan
mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal
untuk keperluan umat. Misi mulia yang diemban ini jangan sampai berbenturan dalam
pelaksanaan programnya. Masyarkat harus didoraong supaya membentuk lembaga
amil sebanyk-banyaknya.
Di Indonesia kita bisa menghubungi BAZNAS, Rumah Zakat dan lembaga-
lembaga amil zakat terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah kita.
Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi
modern ini membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan
memudahkan penerimanya untuk menerima zakat tersebut.[21]
2) Baitul Mal Wattamwil (BMT)
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan
baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan
penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut
tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial.
BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat
secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen
masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sitem keuangan yang
lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil
sekalipun.

29. BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena
beroperasi dengan pola syaria’ah, sudah barang tentu kontrolnya tidak saja dari aspek
ekonomi saja atau kontrol dari luar, tetapi agama atau akidah menjadi faktor
pengontrol dari dalam yang lebih dominan.[22]
Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf Lembaga ini merupakan lembaga
yang hanya ada dalam system keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya
untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa di
alokasikan untuk kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan menurut
syariah Islam.[23]

30. 5. Jelaskan peran lembaga – lembaga internasional seperti Islamic Development
Bank (IDB), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution
(AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan International Islamic
Financial Market (IIFM) dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia
secara umum dan di Indonesia secara khusus.
Islamic Development Bank (IDB),
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam aktivitas
IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun yang berkaitan
dengan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan moral, antara lain terhadap
masuknya beberapa negara menjadi anggota baru IDB, bantuan pendanaan pada
negara Palestina, dan negara anggota lain khususnya di kawasan Afrika yang
mengalami bencana alam, serta bantuan pembangunan daerah Mindanau, Filipina
selatan.
Sementara dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi dalam
permodalan IDB (ordinary capital resources), juga ke dalam modal Export Financing
Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan ke dalam modal The Islamic Corporation for the
Insurance of Investment and Export Credit (ICIIEC).
Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat
dilihat dari adanya dukungan terhadap penempatan national agency di Indonesia yang
dibutuhkan oleh IDB sebagai channeling, line atau executing agent IDB di Indonesia.
Tujuan penempatan national agency tersebut adalah untuk memperlancar operasional
IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan
informasi, pencairan dana dan pembayaran kembali.
Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah memperoleh
manfaat yang cukup besar dari keberadaan IDB. Sejak 1975 hingga 2016 (Januari),
total pinjaman Indonesia ke IDB mencapai US$3.761,10 juta. Adapun sektor terbesar
yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian, pendidikan, keuangan
dan transportasi. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya pada umunya sangat kecil.

31. Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian
(37,30%), pendidikan (22,94%), keuangan (6,54%) dan transportasi (2,67%).
Baru-baru ini IDB mengestimasi bantuan pendanaan sekitar US$ 3-5 miliar
yang bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur nasional
Indonesia, dan pemantaban inklusi keuangan syariah di tanah air yang sudah mulai
bertumbuh. Dalam 10 tahun terakhir industri perbankan syariah berkembang
signifikan, total aset naik hampir 14 kali lipat. Dari Rp 21,5 triliun di tahun 2005
meningkat jadi Rp 296,2 triliun pada tahun 2015. (boz)
Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit
keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di
dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-
negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan
audit keuangan syariah.
Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bahrain
Monetery Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan sistem
keuangan syariah yang transparan, berkesinambungan, dan bersih.
Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi dasar
bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar Akuntansi Perbankan
Syariah yang baru-baru ini disahkan Dewan Syariah Nasional merupakan peraturan
akuntansi perbankan yang merujuk pada standar AAOIFI.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEMBAGA DUNIA YANG
TERKAIT DALAM KEUANGAN PERBANKAN ISLAM :

32. Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: pertama, semakin
banyaknya Negara baik muslim maupun non-muslim yang mengembangkan industri
keuangan syariah dan perkembangan industri tersebut menunjukkan angka
pertumbuhan yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama
industri ini akan memainkan peran yang signifikan dalam percaturan industri
keuangan dunia. Kedua, krisis keuangan yang menghantam banyak Negara, tidak
hanya negara-negara emerging market (1998 – 2005) tetapi juga negara-negara maju
(2008 – 2011), dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini mendorong banyak pihak
untuk mencari alternative system keuangan yang lebih kuat. Alternative system
keuangan tersebut diharapkan bukan hanya tahan dari guncangan krisis tetapi juga
mampu mencegah krisis itu terjadi.
PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI-KEUANGAN ISLAM DI DUNIA
Dengan dinamika yang ada pada aspek politik dan budaya, kebangkitan
negeri-negeri muslim dari kungkungan kolonialisme menjadi faktor penentu
bangkitnya kesadaran mengaplikasikan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
Dan perkembangan keilmuan ekonomi-keuangan Islam mengikut perkembangan
aplikasinya dilapangan. Seperti yang banyak diketahui dari sejarah, perkembangan
ilmu ekonomi Islam modern berawal dari ketidakpuasan tokoh agama Mesir
khususnya para Guru di universitas Al Azhar Mesir atas beroperasinya Bank Inggris
menggunakan konsep riba dalam rangka pembiayaan proyek Terusan Suez. Namun
pada awal tersebut diskursus keilmuannya masih terbatas pada ruang lingkup Ilmu
Fikih dan Kalam. Hal ini wajar terjadi mengingat saat itu, di dunia ilmu diskursus
ekonomi-keuangan Islam masih beredar dikalangan ahli hukum dan kalam (Fuqaha).
Kemudian pada dekade seanjutnya diskursus ilmu ekonomi-keuangan Islam
berhasil mulai mengekstrak prinsip-prinsip umum ekonomi yang kemudian mampu
memberikan gambaran lebih jelas seperti apa aplikasi dasar dari ekonomi-keuangan
Islam. Pada periode ini dimulai pula inisiasi pendirian lembaga keuangan yang
operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Mitghamr Local Savings
Bank yang didirikan oleh organisasi Ikhwanul Muslimun di Mesir pada tahun 1963).
Pada periode selanjutnya, perkembangan keilmuan ekonomi-keuangan syariah
berkembang sangat pesat dan lebih kompleks. Ilmu ekonomi-keuangan Islam bukan

33. hanya berkembang pada semua aspek ekonomi dan keuangan tetapi juga semakin
dalam diskursusnya, mengingat pada periode tersebut telah muncul generasi baru
ekonom muslim yang mencoba melakukan eksplorasi keilmuan menggunakan
wawasan keilmuan ekonomi yang mereka miliki.
Disamping itu dukungan negara-negara muslim pada aplikasi ini semakin
terlihat baik secara individual maupun kolektif. Oleh sebab itu pada periode ini
muncul kesadaran diantara sekelompok negara-negara muslim yang tergabung dalam
Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC) untuk mendirikan Islamic Development
Bank yang bertujuan membantu permasalahan pembangunan negara-negara muslim
anggotanya. Dan akhirnya pada dua dekade terakhir ini, aplikasi ekonomi-keuangan
Islam semakin meluas dan semakin bervariasi pula aplikasinya. Aplikasinya tidak
hanya terkonsentrasi pada aplikasi lembaga perbankan syariah dan sektor moneter
saja, tetapi juga sudah menyebar pada aplikasi lembaga-lembaga keuangan non-bank
seperti asuransi dan pasar modal, serta aplikasi non moneter seperti zakat dan wakaf.
Produk dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pun semakin meluas dan
berkembang.
Pada awal pengembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam lebih
didominasi oleh praktek perbankan dengan produk yang mayoritas menggunakan
akad jual-beli (murabaha). Selanjutnya basis akad produk semakin bervariasi,
misalnya pada akad ijarah, takaful dan mudharabah-musyarakah (equities). Bahkan
saat ini sudah pula beredar produk Sukuk (Islamic Bonds) yang dapat digunakan
bukan hanya nasabah perorangan (retail) tetapi juga lembaga keuangan dan
pemerintah. Oleh karena itu, jika dilihat dari penggunanya, khusus aplikasi keuangan
Islam telah menjangkau semua segmen pengguna, dari kelompok retail, high net-
worth (VIP customers), lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank, pemerintah
dan lembaga lainnya. Pada periode ini ada kesan dimana perkembangan industri,
khususnya industri keuangan syariah, berkembang dengan sangat cepatnya.
Sementara, kecepatan tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan sistem
pendidikan yang mampu menopang perkembangan industri. Dengan kondisi seperti
itu, tentu muncul masalah-masalah yang mengganggu, baik disektor industri maupun
di sektor sistem pendidikan (akan dibahas pada bagian selanjutnya).

34. Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir meliputi
semua aspek transaksi keuangan, dari jenis transaksi di perbankan, asuransi, pasar
modal, dana pension, reksadana, perusahaan pembiayaan sampai dengan pegadaian.
Secara kelembagaan aplikasi keuangan syariah memang dipelopori oleh berdirinya
bank-bank syariah sebagai berikut:
1. Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar
2. Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz
3. Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali
4. Dubai Islamic Bank (1975) –Sh. Saeed Lootah
Selanjutnya perkembangan aplikasi keuangan syariah di dunia menyebar pada
praktek-praktek non-bank seperti asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan,
dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia sendiri aplikasi
keuangan syariah dipelopori dengan berdirinya BPR Syariah pertama di Bandung
yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988) dan Bank Muamalat Indonesia Tahun
1992 (berdasarkan UU No. 7 Tentang Perbankan dan PP No.72 tentang bank bagi
hasil)
Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di tanah air
menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data akhir tahun 2010
pertumbuhan keuangan syariah nasional secara umum diprakirakan lebih dari 30%,
khusus untuk pertumbuhan perbankan syariah per-September 2011 mampu tumbuh
mencapai 48%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Maris Strategies & The
Bankers November 2010, industri keuangan syariah Indonesia berdasarkan besarnya
aset peringkatnya naik dari peringkat 17 tahun 2009 menjadi 13 dunia tahun 2010,
dimana asetnya bertambah lebih dari dua kali lipat, dari USD 3.3 miliar menjadi 7.2
miliar. Namun begitu, berdasarkan besarnya aset saat ini belum ada satupun
perusahaan keuangan syariah Indonesia yang mampu menembus peringkat 25 besar
dunia. Dengan karakteristik aplikasi keuangan syariah yang erat dengan aktifitas
usaha produktif ekonomi (sektor riil), diyakini bahwa praktek keuangan syariah
mampu berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan
peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Oleh karena

35. itu, diperlukan upaya-upaya yang mampu mengakselerasi pengembangan industri
keuangan syariah termasuk perbankan syariaHnasional.
Islamic Financial Services Board (IFSB),
Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, 21
April 2002, telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan islam internasional.
Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4 November 2002, delapan
Gubernur Bank Sentral dari delapan negara Islam, ditambah dengan Presiden IDB,
telah menandatangani pendirian Islamic Financial Services Board (IFSB) di Kuala
Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung dipimpin oleh seorang bankir senior yang
berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari, Ph.D.
Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di
dunia itu, didirikan oleh Bank Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia, Bahrain,
Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic Development
Bank (IDB).
Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam sidang tahunan
IMF tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya tumbuh
padaConsultative Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko, 23
September 2000. Dari situlah komitmen negara-negara pendiri semakin kuat hingga
dibentukTechnical Committee untuk mewujudkan lembaga tersebut. Setelah melalui
sejumlah pertemuan penting, akhirnya terwujud juga pada tahun 2002.
Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB
ini memiliki arti sangat penting. Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga
perbankanIslam yang sedang tumbuh di 48 negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa,
dan Asia Barat. Bank-bank tersebut mengelola aset sekitar $ 170 miliar. IFSB akan
menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan penerapan syariah
Islam oleh lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. IFSB juga akan menjadi
penguhubung sekaligus menjalin kerjasama dengan lembaga penetapan standar di
bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara hal yang akan dilakukan, yang
cukup penting adalah penyusunan standar operasional yang selaras dengan Basel
Accord II. Basel Accord II sendiri masih dalam tahap persiapan akhir bagi

36. pengimplementasian pada akhir tahun 2006, yang dikendalikan secara eksklusif oleh
Bank for International Settlements (BIS) di Basel, Swiss. Intinya, fungsi IFSB seperti
Bank for International Settlement (BIS).
Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk menstandarisasi
perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini sehingga standar
operasi dan produknya sama secara internasional. Selain itu, melalui lembaga tersebut
akan dapat dijalin kerja sama antar lembaga keuangan syariah di dunia..
International Isntitute of Islamic Thought (IIIT)
International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga
nonprofit, lembaga pendidikan dan budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan ke-
Islaman secara umum. Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada 1981 atau 1401
H. Lembaga yang memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di Herndon,
Virginia.
Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya, dan
mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam dengan
moral pengetahuan.
Seiring dengan pengembangan ekonomi syariah, IIIT juga turut berperan
mengembangkan konsep, mensosialisasikan, dan menstandarisasikan ekonomisyariah.
Salah satu program standarisasi ekonomi syariah adalah, The Registered Fellow in
Islamic Finance (RFIF) yang merupakan sertifikasi keahlian keuangan syariah yang
berskala internasional. Untuk menstandarisasi keahlian ini di Indonesia bekerja sama
dengan Karim Business Consulting.
6. Sebutkan berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia
dan jelaskan karakteristiknya masing – masing.
Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus
sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga
Keuangan Syariah sebagai intermediary institution (lembaga perantara),
berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;

37. 3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted,
tetapi juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di
akhirat;
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip
kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial,
dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak
menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi syariah
1. Berdasarkan prinsip syariah.
2. Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat
pada operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Setiap lembaga
keuangan yang operasionalnya sesuai dengan syariah harus terhindar dari
praktek riba atau bunga. Selama lembaga keuangan tersebut masih
mempraktekkan riba atau bunga, maka operasional lembaga keuangan itu
belum syariah.
3. Menggiatkan praktek jual-beli. Karena, riba atau bunga dilarang dalam
syariah Islam, maka sebagai solusinya praktek jual-beli dibuka lebar untuk
dipraktekkan dalam operasional lembaga keuangan syariah.
4. Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil juga menjadi
ciri khas dari praktek ekonomi syariah.
5. Instrumen zakat. Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam ekonomi
Islam. Secara syar’i, zakat merupakan bagian kewajiban dan menjadi pilar
dalam Islam.

38. Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
A. Asuransi Syariah
Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha
untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui
investasi dalam bentuk asset dan atau taba’ru yang memberikan pola pengembalian
untuk menghadapi resiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.
Produk dan Mekanisme Operasional
Produk unggulan Asuransi Syariah agak berbeda dengan Asuransi Konvensional,
produk UnitLink (gabungan Asuransi dan Investasi) menjadi trend sementara pada
Asuransi Syariah Takaful pada setiap perusahaan memiliki produk unggulan yang
berbeda sesuai dengan permintaan nasabah. Di dalam pengelolaaan dana Asuransi
Syariah, yang sebenarnya terjadi adalah Takaful Umum.
 Takaful Umum
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang
kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan
bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera
dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
 Takaful Keluarga
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan
keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera
dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
 Takaful lainnya
 Fulnadi (Asuransi Pendidikan)
Adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan
dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya
sampai sarjana.
 b) Dana Tunai Harian
Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di
rumah sakit. Karena sakit atau kecelakaan.

39.  c) Santunan Kematian
Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau
kecelakaan
 d) Santunan Cacat Tetap Total
Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena
sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan,
memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan.
Tujuan berdirinya Asuransi Syariah
Tujuannya ialah sebagai berikut:
• Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu
pihak.
• Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan
dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga,
waktu dan biaya.
• Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya
tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang
jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
• Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
• Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan
dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi
jiwa.
• Menutup Loss of Earning Power (hilangnya daya produktif) seseorang atau badan
usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)
Karakteristik Asuransi Syariah :
1. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong
(ta’awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta
asuransi.

40. 2. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ dan akad
tijari. Akad tabarru’ digunakan diantara para peserta, sedangkan akad tijari
digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.
3. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan
investasi.
4. Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana
tabarru’ yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh
entitas asuransi syariah.
5. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana
tabarru’) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

41. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
No. Materi Pembeda Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
1 Akad Tolong-menolong dan
investasi
Jual-beli (tabaduli)
2 Kepemilikan dana Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi)
merupakan milik peserta,
perusahaan hanya sebagai
pemegang amanah untuk
mengolahnya
Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) menjadi
milik perusahaan.
Perusahaan bebas untuk
menentukan investasinya
3 Investasi dana Investasi dana berdasar
syariah dengan sistem
bagi hasil (mudharabah)
Investasi dana berdasarkan
bunga (riba)
4 Pembayaran
klaim
Dari rekening tabarru’
(dana sosial) seluruh
peserta
Dari rekening dana
perusahaan
5 Keuntungan Dibagi antara perusahaan
dengan peserta, sesuai
prinsip bagi hasil
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan
6 Dewan pengawas
syariah
Ada dewan pengawas
syariah mengawasi
manajemen, produk, dan
investasi
Tidak ada
B. Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu
hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.
Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang
berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang

42. mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang
berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.
Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah
Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :
Jenis barang yang digadaikan:
 Perhiasan
 Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan sejenisnya
 Kendaraan
Biaya biaya:
 Biaya administrasi pinjaman
 Jasa simpanan
Proses pelelangan barang gadai
Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan pinjamannya.
Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan.
Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
 Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai yaitu
mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan benda (benda
bergerak) sebagai jaminan.
 Penaksiran nilai barang merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai
hatrta benda oleh pegadaian syariah. Jasa itu meliputi benda bergerak
dan tidak bergerak, biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah
ongkos penaksiran barang.
 Penitipan barang (ijarah) yaitu surat berharga dan atas jasa penitipan
gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa
sewa penitipan barang.
 Gold counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa penjualan emas
yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian
syariah. Pembelian dilampiri sertifikat jaminan.
Karakteristik Penggadaian Syariah

43. 1. Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang didasarkan pada
golongan barang.
2. 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari
3. Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman
4. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat
bukan lelang.
5. Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk golongan A
dan untuk golongan BCD 88 – 86%
6. Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L.
7. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan
prosentase dikali uang pinjaman
8. Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan
9. Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh nasabah, dan
bukan menjadi milki pegadaian melainkan diserahkan kepada lembaga ZIS.
C. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Baitul Maal wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial
masyarakat setempat.
Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi
produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan
usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat
berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan
masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan
prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan
ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.

44. 2. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan
dana sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang
banyak secara berkelanjutan.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat
sekitar.
4. Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri,
bukan miliki orang lain dari luar masyarakat itu.
5. LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara
berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya di balai RW/RT/desa,
kantor LKMS BMT, rumah anggota, masjid, dsb), biasanya diisi dengan
perbincangan bisnis para nasabah LKMS BMT, disamping pendampingan
mental spiritualnya terutama motive berusaha.
Peran BMT di masyarakat :
1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak
2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah
3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin)
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang
barakah.
Fungsi BMT di masyarakat:
1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi
lebih professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan
tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh
masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar
organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk
anggota
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan
sosial rakyat banyak.

45. D. Koperasi Syariah
Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia
dari kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata
koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.[5]
Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan
usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam.
Fungsi dan Peran Koperasi Syariah[6]
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota
pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih
amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah)
di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-
prinsip syariah islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana,
sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu
bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
Landasan Koperasi Syariah
1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
3. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-
sunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling
menguatkan (takaful).
Karakteristik Koperasi Syariah

46. 1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2. Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
3. Berfungsinya institusi zakat
4. Mengakui mekanisme pasar
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama.
E. Reksa Dana Syariah
Secara bahasa Reksa dana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga
atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara
bahsa reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.[8] Reksadana (mutual fund)
adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk
kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI).
Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau
kombinasi dari beberapa di antaranya.[9]
Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang
menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh
manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para
investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola
oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang
dinilai menguntungkan.
Tujuan berdirinya Reksadana Syariah
Tujuan berdirinya reksadana syariah ini sebenarnya lebih didasari kepada
permintaan pasar (masyarakat) untuk mengadakan investasi yang bergerak di pasar
modal dalam Lembaga keuangan non Bank. Dimana kita tahu selama ini produk
investasi di indonesia banyak yang dikeluarkan oleh perbankan, serta untuk
menyediakan beragam Instrumen Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.

47. Prinsip Transaksi dan Aplikasinya
Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup:
1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha
utamanya sesuai dengan pedoman Syariah Islam. misalnya tidak
memproduksi makanan dan minuman yang haram dan syubhat atau
tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikan riba.
2. Perusahan yang berfungsi sebagai manajer investasi haruslah
perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang halal.
3. Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah
prinsip wakalah (akad penyerahan kekuasaan).
Bagian-bagian Reksa Dana Syariah
a) Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip prinsip syariah
dalam kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba,
perjudian, spekulasi dan lain sebagainya.[10]
Menurut metwally (1995, 177) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah:
1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan bisnis
dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna
mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk
membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek
pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal
konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja
kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah
(Metwally, 1995, 178-179) adalah sebagai berikut :

48. 1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat
diperjualbelikan melalui pialang
3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di
Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account)
keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen
bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan
4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap
perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali
5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat
dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode
perdagangan setelah menentukan HST
9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan,
dan dengan harga HST
b) Pasar Uang Syariah
Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-
surat berharga jangka pendek.
Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002,
tentang pasar uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut
Pertama : Ketentuan Umum
1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang
antar bank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar
bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi
keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip
syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
 bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.

49.  bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
Kedua : Ketentuan Khusus
1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan
prinsip syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah;
qard; wadi'ah; al-Sharaf.
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut
dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya
boleh dipindahtangankan sekali.
Ciri Pasar Uang Syariah:
 Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.
 Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang
mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.
 Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.
Manfaat Reksadana Syariah
Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksadana
adalah sebagaiberikut :
1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan
diversitifikasi investasi dalam efek,sehingga dapat memperkecil resiko.
2. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar
modal. Menentukan saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang
mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri.
3. Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana
tersebut dikelola oleh manajer investasi professional maka pemodal tidak
perlu memantau kinerja investasinya hal tesebut telah dialihkan kepada
manajer investasi tersebut.
Ciri-Ciri Reksa Dana
1. Lembaga = Bentuk Hukum” Investasi sebagai intermediasi dari Investor
2. Periode Investasi menengah dan Jangka panjang

50. 3. Beresiko
4. Lebih transparan
5. Pembukuan ditutup setiap hari
6. Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari.
7. Return > tingkat bunga deposito
8. Hasil yang diperoleh Neto – No Pajak
9. Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional
10. Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan
reksa dana syariah. Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus
diperhatikan dalam investasi syariah ini.
a. Kelembagaan
Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti
sekarang. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan
kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun
demikian, dalam hal reksa dana syariah, keputusan tertinggi dalam hal
keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah yang beranggotakan
beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh
Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu
proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari
jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.
b. Hubungan Investor dan Perusahaan
Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan
sistem mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama
usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%)
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,
sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian
tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut
karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus
bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi jual beli,
saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan. Saham-saham
dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk

51. diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam
transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan
adanya hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana
tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan
dengan jelas.
c. Kegiatan Investasi Reksa Dana
Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat
melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara
investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang
perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan,
lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas
Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan dibursa
saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam
bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di
Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam
indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah.
Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan
melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti
penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.
7. Identifikasilah kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank syariah
dengan lembaga – lembaga keuangan syariah lainnya.
Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama
atau program linkage dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa
Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah.
Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan lembaga
keuangan mikro syariah bersifat mutual benefit atau timbal balik dan bertujuan
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

52. Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan BMT
dan koperasi syariah, mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola kemitraan
terbaik antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan masih banyak masyarakat
yang belum terlayani jasa keuangan, padahal potensi UMKM sangat besar.
"Berbagai kebijakan dan inistiatif pengembangan koperasi dan lembaga keuangan
mikro termasuk yang berpola syariah penting menjadi prioritas pembangunan ke
depan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (17/6).
Menurut dia, urgensi keberadaan industri keuangan mikro bagi sektor usaha
mikro-kecil nasional disadari betul pemerintah. Banyak upaya penguatan industri
keuangan mikro yang telah dan terus dilakukan.
Antara lain adalah penguatan landasan hukum keuangan mikro dengan
penerbitan UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro.
"Dua UU ini diharapkan dapat mendorong industri keuangan mikro yang di
dalamnya terdapat berbagai bentuk lembaga keuangan dalam memberikan pelayanan
bagi usaha mikro-kecil," katanya.
Pada sisi lain, kepastian hukum bagi lembaga keuangan sektor mikro-kecil
akan memudahkan lembaga dalam melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti
melakukan kemitraan dengan bank syariah.
Halim mengatakan kedua UU tersebut memberikan banyak tugas bagi otoritas
dan stakeholders perkoperasian dan keuangan mikro untuk dilaksanakan.
Selain itu, terdapat sejumlah isu seperti pemilahan kewenangan dan tanggung jawab
lembaga-lembaga pemerintah dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga
keuangan mikro.
Khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan format BMT, terdapat
isu penting mengenai kejelasan posisi BMT dalam kedua UU tersebut. BMT secara

53. eksplisit tertulis sebagai lembaga keuangan mikro yang akan diawasi OJK dalam UU
LKM.
Namun pada realitasnya banyak BMT beroperasi dengan badan hukum
koperasi juga menjadi objek yang diatur UU Perkoperasian dengan mengelompokan
lembaga tersebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan prinsip
ekonomi syariah.
BI berharap ke depannya lembaga keuangan mikro syariah dapat
meningkatkan kemitraan dan aliansi strategis dengan lembaga keuangan syariah
lainnya, termasuk bank syariah sehingga mampu melayani sektor usaha mikro-kecil
secara maksimal.
Kerja sama antara lembaga zakat dengan keuangan syariah makin erat di
Tanah Air. Kedua lembaga bisa saling memberikan keuntungan demi kemajuan zakat
dan lembaga keuangan syariah sendiri.
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin,
mengatakan untuk mendorong ekonomi syariah di Tanah Air pihaknya telah bekerja
sama dengan lembaga keuangan syariah, mulai dari bank syariah, asuransi syariah,
dan bank pembiayaan rakyat syariah setiap tahunnya. ''Lembaga keuangan syariah
menjadi faktor penting dalam keuangan, lembaga zakat juga bagian penting dari
ekonomi syariah. Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah ini menjadi mutual
benefit,'' ujarnya di Jakarta, Selasa (20/7).
Ia mengungkapkan dengan kerja sama bersama lembaga keuangan syariah,
lembaga zakat dapat mensosialisasikan lembaga keuangan syariah terkait. Di sisi lain
lembaga zakat pun terdorong memberi pelaporan, sehingga ada keterbukaan. ''Sinergi
lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah ini menjadi suatu kekuatan luar biasa,''
tegas Didin.