SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

PERBANKAN SYARIAH
DISUSUN OLEH :
Muhammad Luthfianto 43216110453
Amin Hidayat 43213120008
DOSEN PENGAJAR
Shinta Melzatia, SE. M.Ak

BAB I
Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah
1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait
dengan bidang ilmu akuntansi adalah ayat ini berbicara tentang anjuran
atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan
mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris),
sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan
jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional
ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah
mereka yang melakukan transaksis hutang-piutang, bahkan yang lebih
khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa
lebih tenang dengan penulisan tersebut, karena menulisnya adalah perintah
atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.
Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, banyak orang yang
memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang sedang
membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, akad tolong menolong tersebut
dipelintir menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan hutang, sampai
akhirnya terjadi suatu tambahan yang dinamakan riba. Hal tersebut
dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kelembagaan maupun
perorangan. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh ayat ini untuk
traksaksi adalah sebagai berikut:
a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara
hutang, haruslah tertulis dan berdokumen
b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi,
namun berpijak pada pengakuan orang berutang
c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah
memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga
kejujuran
d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah
pihak yang menyaksikan proses transaksi
e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah
mencukupi
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadapa
praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul
maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa
itu,baitul maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh
penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian
dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di
daerah yang diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian
dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat
dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.

3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa
kekhalifahan ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada masa
kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.. Hingga masa itu,
manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan
pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada
sisa. Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa
kekhalifahan Umar bin Khattab r.a.. Pada masa itu beliau memperluas
fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan (dawwana yang berarti penulisan)
yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul
maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-daerah yang
dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. juga membentuk 14
departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut
menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan
pelaporan keuangan yang baik.
Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan
Ali bin Abi Thalib r.a., dimana pada masa itu sistem administrasi baitul
maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya
itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada baitul
maal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW.
Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan
telah berlangsung dengan baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de
Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan peradaban
Muslim ialah melalui bukunya, Luca Pacioli dianggap sebagai orang
pertama yang menggagas sistem buku berpasangan (double entri
bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan dimana sisi kiri dan sisi
kanan atau sisi debet dan sisi kredit harus sama atau seimbang atau dengan
kata lain pencatatannya harus dilakukan dua kali (double) yaitu pada
kedua sisi.
Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam
bidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan
peneliti tentang sejarah akuntansi di dalam buku Summa de Arithmetica
yang dibuat Pacioli, diantaranya adalah :
a. Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan
akuntansi sebagaimana ditulis oleh Luca Pacioli tidaklah terjadi di
Republik Italia kuno. Yang terjadi adalah italia mengetahui tentang
akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Dalam
bukunya Luca Pacioli hanyalah bagian dari apa yang ada pada saat itu,
yang beredar di antara guru dan murid sekolah aritmetika dan
perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli bukanlah penemu
melainkan pencatat terhadap apa yang beredar saat itu.
b. Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir
abad ke-15, Eropa sedang terhenti perkembangannya dan tidak dapat
diharapkan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi.

c. Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping
pastilah dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang dan ia
beranggapan bahwa mereka berasal dari mesir.
d. Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli
didasarkan pada tulisan Leonard of Piza, orang eropa pertama kali
menerjemahkan buku Aljabar yang ditulis dalam bahasa arab, yang
berisikan dasar-dasar bookkeeping.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli
diterbitkan, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh
Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al Mazindarani dengan judul Risalah
Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M. Beberapa kaidah dalam
manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik double entry adalah
sebagai berikut:
1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat
sumber-sumber pemasukan tersebut.
2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan
pengeluaran-pengeluaran tersebut
Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang
dimaksud oleh Luca Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat dan bahkan
pemerintah Italia. Pendapat ini dipandang bertentangan dengan fakta
terkait mengenai tidak operasionalnya angka romawi untuk digunakan
Dalam praktik akuntansi yang sedemikian maju. Sementara, masyarakat
muslim pada saat itu telah mengembangkan penggunaan angka nol, yang
kemudian disebut dalam dunia akademik sebgai angka arab,
mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah
satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah ilmu matematika yang
dikenal dengan bidang aljabar.
5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang
menunjukan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan
oleh masyarakat.
a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam
di Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan
terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan
oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat Undang-undang yang
diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau
perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta
dan anggaran Negara
b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik
secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan
dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan)

c. Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah
ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat
terpanjang, yakni Surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan
fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah (bertransaksi),
penunjukkan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan
manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah
hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut.
6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi
syariah adalah:
a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang
dipelopori oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam
dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan
syariah.
b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi
syariah, antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan
beberapa pemikir lainnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan
akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat. Pendekatan ini
diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam
yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
c. Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan
ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah
mungkin dapat bantu menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh
pemikir akuntansi syariah Shahul Hameed. Pendekatan Hibrid secara
parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan
konvensional.
7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing
pendekatan yang ada dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah:
a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang
memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip
ibaha (boleh) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait
dalam bidang muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada
larangan yang menyatakannya
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib
berlandaskan pada wahyu dan dipandang merusak karena
mengandung asumsi yang tidak Islami.

b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler
terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan.
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c. Kelebihan Pendekatan Hibrid :
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di
Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu
diaplikasikan dalam akuntansi syariah.
Kekurangan Pendekatan Hibrid :
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk
mengembangkan triple bottom line menjadi fourt bottom line
(ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah).
8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk
dikembangkan pada saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis
Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan
mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah.
Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern
pada saat ini
9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat
pada akuntansi konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi
alternatif adalah kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda
pendapat dalam menilai urgensi perbedaan Akuntansi Syari’ah dan
konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam
akuntansi konvensional, namun dalam perkembangan berikunya,
gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata lebih menguat. Ini memuncak
setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan landasan untuk
dibentuknya The Financial Accounting Organization for Islamic Bank and
Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990. Dalam
perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The
Accounting and Auditing Organization for Islmic Financial Institutions
(AAO-IFI). Ada sejumlah argumentasi yang diajukan, mengapa Akuntansi
Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi konvensional. Diantaranya

adalah karena faktor-faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan
cara Islam, harus diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka
mematuhi perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya. Ini tentu sangat berbeda
dengan tujuan yang biasa ingin dicapai akuntansi konvensional, yang
biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian, tetapi kering dari
nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan merujuk pada Statement
of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan yang dipakai menyusun
tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari’ah adalah karena:
a. Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in
all their financial and other dealings
b. The functions of Islamic banks are significantly different from those of
traditional banks who have adopted the Western model of banking
c. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with
them differs from the relatioship of those who deal with the traditional
banks. Unlike traditional banks, Islamic banks do not use interest in
their investment and financing transactions, whereas traditional banks
borrow and lend money on the basis of interest.
10. Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi
konvensional yang berkembang saat ini selain akuntansi dalam perspektif
syariah menurut kami adalah Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi
Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan
kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja yang
lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari
laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara
keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk menjelaskan dan
menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba,
kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu
pendekatan AEP akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat
sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan
memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi,
akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. Akuntansi akonomi politik
tidak seperti akuntansi konvensional dalam pengakuan modal, bagi
akuntansi ekonomi politik mengakui adanya dua dimensi modal:
a. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi.
b. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.

11. Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta
implikasinya terhadap akuntansi syariah:
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati
ketentuan Allah (Alqur’an dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder
diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi, mengukur, dan
melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah
ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor.
Dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keungan perusahaan
maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah
ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan dan
juga mengapresiasi perkembangan akuntasi sosial dan lingkungan di Eropa
dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasiakan
dalam akuntansi syariah.
12. Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat sebagai
dasar dalam pengembangan akuntansi syariah:
Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada
kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi. kepada
upaya mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di
kalangan ummat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki
peranan penting bagi tercapainya kebangkitan ummat Islam. Upaya-upaya
yang sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh
undang-undang zakat akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi
ummat Islam, yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan
sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai
penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan
kehandalannya dalam membangun dan memberdayakan ekonomi ummat
Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan ekonomi ummat
Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara.
13. kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat,
tidak sesuai diterapkan pada masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu
terlihat pada aspek: pengeliminasian nilai-nilai agama; penggunaan
rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan; dan penekanannya pada
nilai pemilik modal pada suatu perusahaan. Oleh karena itu kenyataannya
masyarakat islam memiliki alternatif atas keberadaan akuntansi
konvensional, dan para sarjana muslim mampu mengembangkan kerangka
akuntansi yang sesuai dengannya dan didasarkan pada nilai-nilai
agamanya.
Sementara itu, paradigma stari’ah, menekankan pada aspek nilai hukum
dan etika islami dalam sistem akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi
kerangka yang sesuai dalam mengembangkan akuntasi syari’ah. Suatu hal
yang sangat penting untuk diperkenalkan adalah bahwa penerapan
akuntansi syari’ah berdasarkan pada paradigma syari’ah yng merupakan
bagian yang sangat berhubungan dengan tauhid al-ibadah mengakui ke-

Esa-an Allah sebagai pemilik Alam semesta ini). Denagn demikian, usaha
berkelanjutan akan dilakukan oleh setiap orang islam untuk menjabarkan
syari’ah dalam kehidupannya. Hal yang lebih penting adalah penjabaran
tersebut diharapkan dapat diterima oleh semua golongan, khususnya bagi
kelompok non-muslim.
14. Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah
ada perintah Allah melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang bersifat
tidak tunai (Al-Baqarah 282) dan untuk membayar zakat. Perintah Allah
dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong setiap individu senantiasa
menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Adapun perintah Allah
untuk membayar zakat mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan
menilai aset yang dimilikinya. Berkembangnya praktik pencatatan dan
penilaian aset merupakan konsekwensi logis dari ketentuan membayar zakat
yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset yang
dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul.
15. Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi
yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan
akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau
accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282.
Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi sosial. Akuntansi
Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena
ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk
menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

BAB II
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
1. Jelaskan kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah.
Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi riba.
Berikut ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang riba :
َ‫ل‬َّ‫ذ‬ِ‫ي‬ْ‫ن‬ََ َ‫أ‬َّ‫ك‬ُ‫ل‬ُ‫و‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ َ‫ك‬َِّ‫ب‬َ‫َن‬ َ‫أ‬َّ‫ك‬ُ‫م‬ُ‫و‬َ‫ذ‬ ََ َِِ‫ا‬ ‫ك‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ق‬َّ‫ك‬ُ‫و‬َ‫ذ‬ ََِّّ‫ي‬ْ‫ن‬َ ُ‫ت‬ُ‫خ‬َ‫ب‬َ‫َط‬‫ه‬َ‫ذ‬ ُ‫ل‬َ‫خ‬َّ‫ط‬ْ‫ن‬‫َن‬ َ‫ل‬َِ ‫ْب‬َ‫م‬َّ‫َن‬ َ‫ل‬ِ‫ن‬ََ َّ‫أ‬ُ‫ن‬ْ‫ه‬َ‫ن‬ِِّ
‫ك‬ُ‫ن‬‫ك‬َ‫و‬ ‫ك‬َ‫م‬ْ‫ه‬َِ َُّْ‫ط‬َ‫ب‬َّ‫َن‬ ‫م‬َّ‫ث‬َِ َ‫ك‬َِّ‫ب‬َ‫َن‬ ْ‫م‬َ‫ح‬ََََّ ُُ ََّْ‫ط‬َ‫ب‬َّ‫َن‬ َ‫ق‬ََْ‫ح‬ََّ َ‫ك‬َِّ‫ب‬َ‫َن‬
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan
penyakit jiwa (gila). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah:
275)
ُ‫م‬َ‫ح‬َّ‫م‬َ‫ذ‬ ُُ َ‫ك‬َِّ‫ب‬َ‫َن‬ ‫و‬ََُِِّّ‫ذ‬ََّ ِ‫ص‬َ‫و‬‫ْق‬‫ت‬‫َن‬ َُُّ َ‫ي‬ِ‫ُح‬‫ذ‬ََ ْ‫م‬ُ‫و‬ َ‫كف‬ْ‫ر‬َ‫و‬ ‫َّأ‬‫ط‬ِ‫ي‬ََ
Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT
tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ”
(Q.S. Al-Baqarah: 276)
‫ك‬َ‫ن‬َ‫ذ‬‫ك‬َ‫ذ‬ َ‫ل‬َِِّ‫ي‬ْ‫ن‬َ ََّ‫ك‬ُ‫ن‬َََ‫ا‬ ََّ‫ك‬ُ‫و‬ْ‫ه‬‫َن‬ َُ َََُّّ‫ف‬ََََّ َ‫ا‬ِ‫و‬َِّ‫ك‬ََ َ‫َل‬َ َ‫ك‬َِّ‫ب‬َ‫َن‬ َّ‫أ‬َِ َّ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬ُ‫و‬ َ‫ل‬َّ‫ط‬ِ‫ن‬ََِّ‫ن‬َُ
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa
riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah:
278)
‫ك‬ََََّ ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ط‬َََْ‫م‬ َّ‫ل‬‫ب‬َ ‫ِّك‬ِّ‫فب‬ ََ‫ُك‬َََِّّ‫ط‬ِ‫ن‬ ‫و‬ِ‫ى‬ ِ‫م‬ََ‫ك‬َََّ‫ا‬ ِ‫كن‬ْ‫ن‬‫َن‬ َ‫ل‬َ‫ى‬ ََ‫ُك‬َََِّّ‫ذ‬ ‫ق‬َّ‫ن‬ِ‫د‬ ُِ ‫ك‬ََََّ َّ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ط‬َََْ َّ‫ل‬َِ َ‫ك‬‫ك‬َ‫و‬ٍَ َ‫َّمأ‬ُ‫ق‬َّ‫ذ‬َُِْ َ‫ت‬َّ‫ه‬ََّ ُِ َ‫ل‬ِ‫و‬‫َّن‬ُ‫ن‬َ‫ى‬ ُ‫أ‬ُُ
َ‫أ‬َّ‫ك‬ُ‫ر‬َُُِِّ‫م‬َّ‫َن‬

dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta
manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,
Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya)
Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di katakan
riba, oleh sebab adanya lembaga keuangan syariah sangat membantu
dalam era digital melakukan transaksi ekonomi. dan pada ayat alqur’an
juga telah di jabarkan tentang akuntansi syariah.
‫ك‬َ‫ذ‬ ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ذ‬َ‫ا‬ َ‫ل‬‫ذ‬ِ‫ي‬ْ‫ن‬َ َ‫ك‬ُ‫ن‬ََ‫ا‬ َََِ‫ا‬ َّ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ََ‫ق‬َْ َ‫ل‬َّ‫ذ‬َ‫ق‬ِِّ ِ‫و‬َ‫ن‬ِ‫ا‬ َ‫م‬ َ‫ه‬َ‫ا‬ ‫و‬ِِّ‫م‬َ َُ ُ‫ا‬‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬َّ‫و‬‫ك‬َ‫ى‬ َّ‫ي‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َ‫ط‬َّ‫ن‬ ََّ َّ‫أ‬ُ‫ك‬َ‫ن‬َّ‫ط‬َِّ َ‫ي‬ِْ‫ك‬َ‫و‬
ِ‫م‬َّ‫ق‬ََِّ‫كن‬ِِّ ََ ََّ َ‫أ‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ َ‫ي‬ِْ‫ك‬َ‫و‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬ َ‫ي‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َ‫ذ‬ ‫ك‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬َ‫م‬ْ‫ل‬َ‫د‬ ُ ُْ َّ‫ي‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َ‫ط‬َّ‫ل‬َ‫ى‬ ِ‫م‬ِ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ط‬َّ‫ن‬ ََّ َِّ‫ي‬ْ‫ن‬َ ِ‫ت‬َّ‫ط‬َ‫ل‬َ‫د‬ َ‫م‬ َ‫ح‬َّ‫َن‬
ِ‫م‬ْ‫ه‬َ‫ط‬َّ‫ن‬ ََّ َ ُْ ُ‫ت‬ِّْ َ‫ف‬ ََ ََّ َّْ َ‫ط‬َّ‫ب‬َ‫ذ‬ ُ‫ت‬َّ‫ن‬َِ ‫ك‬ِّ‫و‬َّ‫ط‬َ‫ا‬ َّ‫أ‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ َ‫أ‬‫ك‬َ‫و‬ َِّ‫ي‬ْ‫ن‬َ ِ‫ت‬َّ‫ط‬َ‫ل‬َ‫د‬ َ‫م‬ َ‫ح‬َّ‫َن‬ ‫ِّك‬‫ن‬‫ط‬ِ‫ر‬َ‫ا‬ َََّّ‫ا‬ ‫ك‬ِّ‫ر‬‫ط‬ِِ َ‫ا‬ َََّّ‫ا‬ ََ
ُْ‫ط‬ ِ‫خ‬َ‫ه‬َّ َ‫ذ‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ ِ‫م‬ُ‫ذ‬ َ‫ك‬ُُ َّ‫م‬ِ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ط‬َّ‫ل‬َ‫ى‬ ُ‫ت‬َ‫ط‬ِ‫ن‬ ََّ ِ‫م‬َّ‫ق‬ََِّ‫كن‬ِِّ ََُّ‫ق‬ِ‫ن‬َّ‫ن‬َ‫ه‬َّ‫ا‬َ ََّ ِ‫ل‬َّ‫ذ‬َ‫ق‬‫ط‬ِ‫ن‬َ‫ا‬ َّ‫ل‬َِ َّ‫أ‬ُ‫ك‬ِ‫ن‬‫ك‬ َ‫ه‬ِ‫ف‬ َّ‫أ‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ َ‫ن‬ َّ‫أ‬
‫َك‬‫ه‬‫ك‬ُ‫ك‬َ‫ذ‬ ِ‫ل‬َّ‫ط‬َ‫ل‬ ُ‫ه‬ َ‫ف‬ َ‫م‬ ُ‫ه‬ َََ‫ى‬ ِ‫أ‬‫َك‬َْ‫ا‬ ََ َََّ ََّ َّ‫ل‬ْ‫م‬َِ َ‫أ‬ َّ‫ك‬ َ‫ا‬ َََّْ َ‫ل‬َِ ِ‫م‬ََ‫ق‬َ‫ن‬َ‫ن‬‫َن‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ َُِْ ‫ك‬َ‫م‬ََُُ‫ق‬ َّ‫ح‬ِ‫ا‬ ََ‫ب‬‫و‬َ‫ي‬ُ‫ه‬َ‫ى‬
‫ك‬َ‫م‬ََُُ‫ق‬ َّ‫ح‬ِ‫ا‬ ِ‫أ‬ ََ َّ‫ر‬ُ َّ َ ََ ََّ َ‫أ‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ ُ‫م‬ََ‫ق‬َ‫ن‬َ‫ن‬‫َن‬ َََِ‫ا‬ ‫ك‬ََ َ‫ك‬ُ‫د‬ُ‫ا‬ ََ ََّ َ‫ك‬ََُ‫ن‬َّ َْ َّ‫أ‬َ‫ا‬ ُ‫ا‬‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َْ َ َِّ‫ط‬ِ‫ر‬ َ‫ا‬ َََّّ‫ا‬
َ َِّ‫ط‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫و‬َ‫ن‬ِ‫ا‬ ِ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫ه‬َ‫ا‬ َّ‫أ‬ُ‫ك‬ِ‫ن‬ ََِ ُ‫ق‬َ َّ‫و‬َ‫ا‬ َ‫ق‬َّ‫ن‬ِ‫د‬ ِ ُْ ُ‫ق‬ َ‫ك‬َّ‫و‬َ‫ا‬ ََّ ِ‫ك‬َ‫ا‬‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ن‬‫ل‬ِ‫ن‬ ِ‫و‬َ‫ه‬َّ‫ا‬َ‫ا‬ ََّ ََْ‫ا‬ َ‫ُك‬ِّ‫َك‬ْ َََّْ َِْ‫ا‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬
َ‫أ‬‫ك‬ُ‫ك‬َْ ِّ‫ك‬ َ‫ف‬‫ك‬ َ‫ة‬ِْ ِّ‫ك‬ ََ ِ‫ا‬‫ك‬ َ‫ح‬ ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ه‬ََُّ‫ذ‬ِ‫ق‬ُْ َّ‫أ‬ُ‫ك‬َ‫ن‬َّ‫ط‬َِّ ََّْ‫ط‬َ‫ل‬َ‫ى‬ َّ‫أ‬ُ‫ك‬َّ‫ط‬َ‫ل‬َ‫د‬ َ‫ن‬‫َك‬‫ن‬ُ‫ه‬ ََْ‫ا‬ ‫َك‬ُ‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َْ ََُّ‫ق‬ِ‫ن‬َّ‫ا‬َ‫ا‬ ََّ َََِ‫ا‬
َّ‫أ‬ُ‫ه‬ََِّ‫ذ‬‫ك‬َ‫ب‬َْ ََّ ََ ْ‫ف‬‫ك‬ َُُ‫ذ‬ َ‫ي‬ِْ‫ك‬َ‫و‬ ََ ََّ َ‫ق‬‫ط‬ِ‫ن‬َ‫ا‬ َّ‫أ‬ِ‫ا‬ ََّ َ‫ك‬ُ‫ل‬ََِّ‫ر‬َْ ُ‫ت‬ْ‫ه‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ َ‫س‬‫ك‬ُ ُ‫ى‬ َّ‫أ‬ُ‫ك‬ِِّ َ‫ك‬ُ‫و‬َْْ ََّ َ ُْ
ُ‫أ‬ُ‫ك‬ُ‫م‬‫ب‬‫ل‬َُِ‫ذ‬ ََّ ُ ُْ ُ ُْ ََّ ‫ب‬‫م‬ُ‫ك‬ِِّ َ‫م‬ َّ‫ا‬َ‫ا‬ َ‫أ‬‫ط‬ِ‫ل‬َ‫د‬
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang
itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang
seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang
itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi
Muhammad SAW
Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam
Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal
sebagai pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan aktifitas
perdagangan hingga ke berbagai Negara. Dari tanah Arab, mereka
membawa dagangannya hingga ke Benua Afrika, Asia Tengah, Asia
Tenggara, hingga ke Eropa.
Di masa jahiliyah tersebut, sistem perdagangan (ekonomi) jauh
dari prinsip-prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan
sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar
atau salah. Maka, ketika Islam datang, segala bentuk perdagangan yang
merugikan baik itu bersifat judi (maysir), tidak jelas (gharar), dan
berbunga (riba) dihapuskan. Sebab, hal itu bertentangan dengan ajaran-
ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin,adil dan transparan.
Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib,
berdagang ke Syam, ketika itu beliau telah mempraktekkan sistem
perdagangan yang jujur sehingga, masyarakat senang melakukan
perdagangan dengannya. Begitu juga ketika beliau turut membawa
dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya yang dikenal jujur (al-amin),
barang dagangannya laku terjual.

Ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada umur 25
tahun, beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur,
transparan, terbuka, dan berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih
dilakukan secara pribadi dan kekeluargaan, belum melembaga dalam
sebuah sistem yang terstruktur. Karena itu, di zaman beliau belum ada
sebuah lembaga keuangan Islam yang mengatur sistem perdagangan
secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran Islam yakni Al-
Qur’an. Beliau senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan
tujuan membantu kaum yang lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru
mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau
menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada
masa awal hijrah.
Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah
kemadinah. Pada saat hijrah kemadinah, kota ini masih dalam keadaan
kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Dikota ini
banyak suku, salah satunya adalah suku yahudi yang dipimpin oleh
Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di madinah. Suasana kota
ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang terkuat dan
kaya adalah yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya
ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan,
maka system pajak dan fiscal tidak berlaku.
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam wakti
singkat mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin
seluruh pusat pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam
pemerintahan dan organisasi membangun intitusi-intitusi, mengarahkan
urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan
pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh.
Pada masa Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan
kebijakan yang terapkan oleh beliau dan para sahabat. Mengenai keuangan
public pada masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau
sebagai kepala Negara. Demikian halnya dengan para sahabat
Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai kepala Negara. sebab,
kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan kedudukan
melayani publik.
Sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa
nabi terbilang masih sangat sederhana, pemasukan-pemasukan negara baik
dari ghanimah, zakat dan lainnya masih bisa diatur dan diawasi oleh Nabi
sendiri. Pada masa awal Islam ini juga belum dikenal Baitul Mal dalam
bentuk lembaga. Hanya saja nilai-nilai tentang praktek Baitul Mal itu
sendiri telah dipraktekkan sendiri oleh Nabi. Sistem yang digunakan Nabi
ini masih terus berlangsung sampai pada masa khalifah Abu Bakar yang
kemudian ketika kekuasaan beralih pada Umar pendapatan negara semakin
bertambah dan dibuatlah kebijakan baru yakni membuat lembaga

keuangan berupa Baitul Mal yang mengurus diantaranya output dan input
khas Negara. Peranan ini pun masih diteruskan dan dikembangkan oleh
khalifah sesudah Umar, yang mana pada khalifah sesudah Umar dapat
dikatakan pasang surut perkembangannya. Kadang baik kadang juga
memprihatinkan. Berbeda pada masa Nabi sampai Umar yang dapat
dikatakan 90% selangkah lebih maju dari sebelumnya, karena ada inovasi-
inovasi baru yang dimunculkan dan membuahkan manfaat.
Pada abad ke 19 lembaga keuangan syariah mulai serius di bahas
dan di kerjakan oleh berbagai negara-negara uslim yang akhirnya
berdirilah bank-bank Islam termasuk diantaranya di Indonesia.
Perkembangan yang ada tahap ini bisa dikatakan sebagai kemajuan
meskipun ada hambatan dan pelan perkembangannya. Terbukti di dunia-
dunia barat pun sekarang sudah banyak yang mengadopsi sistem keuangan
syariah dan dalam negara kita banyak muncul akhir-akhir ini bank,
maupun lembaga keuangan Islam lainnya. Lembaga keuangan syariah di
indonesia semakin hari semakin bertambah peminatnya meskipun masih
dalam skala kecil jika dilihat tahapan-tahapannya.
Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang
melaksanakan tiga fungsi utama, yakni menerima simpanan uang,
meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam
sejarah perekonomian umatmIslam, praktik-praktik seperti menerima
titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan
bisnis, dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak
zaman Rasulullah saw. Nabi sendiri dikenal dengan julukan al-amin,
sehingga dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta.
Hal ini terbukti pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau
meminta Ali bin Abi Thalib ra untuk mengembalikan semua titipan itu
kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat
memanfaatkan harta yang dititipkan.
Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat
Rasul, memilih tidak menerima titipan harta. la lebih suka menerimanya
dalam bentuk pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan
implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu
sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua,
karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya
secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah
melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan
pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal
di Irak.
Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal
luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam
dengan Yaman, yang berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar
bin Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka

yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandumdi
Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal kerja
bebasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah, musaqah, telah dikenal
sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi
perbankan, jelas terdapat individu-individu yang telah melaksankan fungsi
perbankan di zaman Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan
fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi
pinjam-meminjam uang, adasahabat yang melaksankan fungsi pengiriman
uang, dan ada yang memberikan modal kerja.
Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk
membentuk pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin, karena pasar
merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan sesuai dengan
sunnatullah. Hal ini sama dengan penolakannya dalam penentuan harga.
Rasul pun tidak menciptakan mata uang sendiri. Namun demikian
Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian sebagai berikut:
 BaitulMal
Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal
merupakan sesuatu yang berbeda dan revolusioner pada zaman itu. Sebab
pada umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di
kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan
Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mai bertujuan untuk kesejahteraan
masyaarakat atau apa yang dikenal sekarang sebagai welfare oriented,
karena seluruh penerimaan pendapatan (revenue collection) dan
pembelanjaan (expenditure) dilakukan secara transparan.
Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul
Mal: ada yang berpendapat bahwa fungsi baitul mal mirip dengan bank
sentral seperti yang ada sekarang, walaupun tentu saja lebih sederhana
karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Pendapat yang lain
menyatakan bahwa baitul mal berfungsi seperti menteri keuangan atau
bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan
antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya menf okuskan pada
pengaturan suplai dan moneter.
Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal
dikonsepsikan sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian harta
kekayaan kaum muslimin dalam arti luas. Artinya baitul mal semakin

mapan bentuknya pada masa kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi
oleh melimpahnya kekayaan kaum muslimin pada akhir kekhalif ahan
Abu Bakar, yang kemudian menjadikan rumahnya sebagai tempat
pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di samping itu pada masa
kekhalifahan Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam semakin luas,
sehingga tanggungjawab pemerintah semakin banyak. Dari sisi
pendapatan, dana yang terkumpul dari zakat, kharaj dan sebagainya
semakin menumpuk. Pada masa pemerintahannya juga telah dibentuk
lembaga peradilan dan pemerintahan. Perhatiannya yang besar pada
kemakmuran, ditandai adanya pembanguan f asilitas umum, dan
keberhasilannya dalam menciptakan jalan penghubung antara sungai Nil
dan laut merah. Adapun sumber dana baitul mal adalah sebagai berikut:
 Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana
zakat.
 Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak
pertambangan dan hasil laut.
 Baitul Mal Fai’, menyimpan kharaj, jizyah, ‘usyr dan pajak.
 Baitul Mal Dlawa’i, penyimpanan harta yang tidak diketahui
pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya.
Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem
desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai baitul mal tersendiri
dan tidak tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada
memiliki sumber dana dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan
ketentuan al-Qur’an, Sunnah dan ijtihad ulama. Baitul mal wilayah
merupakan pelengkap dan penyempurna bagi baitul mal pusat, dengan
lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat, dan jika
terdapat kelebihan dana akan ditransfer ke pusat, dan begitu juga
sebaliknya[11].
 Wilayatul Hisbah
Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas
ekonomi dianggap sebagai konsep yang sama sekali baru, mengingat pada
zaman itu, dimensi pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut Tengah tidak ada
sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya saja mengenakan upeti
dari rakyatnya, dan mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang
mereka miliki mahal harganya, sementara barang-barang yang mereka
perlukan, harganya jatuh. Diriway atkan bahwa rasulullah menolak
permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum

muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul pun
pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang
berbeda di pasar.
Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri
oleh Rasulullah, namun kemudian beliau menentukan orang-orang yang
kredibel dalam menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulullah telah
mengangkat Sa’id bin Sa’ad bin al-Ash bin Umayah sebagai petugas yang
mengontrol pasar di Makkah dan Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin
Khattab sendiri pada masa pemerintahannya mengangkat Sa’ad bin Yazid
menjadi asisten Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud sebagai pengawas pasar, dan
memberikan urusan pasar kepada Asyifa’ binti Abdullah al-Adawiyah al-
Qurasyiyah. Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia perdagangan
internasional zaman sekarang sebagai principle of reciprocity, yakni
memberlakukan kuota kepada para pedagang yang datang dari Persia dan
Romawi, karena kedua negara tersebut memberlakukan hal yang sama kepada
para pedagang di Madinah[12].
 Etika Bisnis
Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu
lembaga akan tetapi membangun sumber daya manusia dan etika (akhlak)
yang mendukung dan menjadi prasyarat dari lembaga itu sendiri. Sebab suatu
kelembagaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya akhlak/etika.
Dalam hal ini rasulullah saw melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menghapus Riba
Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar,
namun untuk membangun sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum
kondusif, dengan adanya praktik riba yang dilakukan oleh orang Yahudi yang
membuat masyarakat madinah resah dan sering perbuatan mereka mencekik leher.
Karena itu dengan bimbingan al-Qur’an nabi menyerukan untuk meninggalkan
riba. Dengan penghapusan riba tersebut akhirnya terbukti mampu menciptakan
kondisi yang kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat. Madinah yang
pada awalnya merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota baru yang
tumbuh berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.
b. Keadilan
Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip
keadilan, keadilan yang berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum

muslimin saja. Hal ini ditunjukkan oleh bukti bahwa nabi menolak menetapkan
harga, dan membiarkan penetapan harga itu pada mekanisme pasar secara alami.
c. Prinsip dan etika bisnis lainnya
Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan
selain yang sudah disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa
berpegang pada sifat-sifat yang terpuji, seperti bersikap jujur, adil, ihsan, ta’awun,
amanah, tawakal, qana’ah, dan sabar.
3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa
keakhalifahan:
1) Pada masa Abu Bakar Sidiq
Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara diurus
oleh kekayaan dari Baitul Maal dan ini terjadi selama sekitr 27 bulan
dimasa kepemimpinanya, Abu Bakar Siddiq telah banyak menangani
maslah murtad, cukai dan orang-orang yang telah menolak membayar
zakat kepada negara, Abu bakar Siddiq selau memperhatikan keakuratan
penghitungan zakat dan zakat terseebut selalu di distribusikan setiap
periode tanpa sisa, bahkan hingga beliau wafat hanya terdapat satu dirham
di perbendaharaan negara.
2) Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi
Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah
kebijakan keuagan negara pada masa khalifah umar, diantaranya adalah :
a) Properti baitul mal
di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah dan amil
nya hanyalah pemegang kepercayaan jadi merupakan tangung jawab
negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk
janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan, orang miskin,
membayar utang orang-orang bangkrut, membayar uang diyat untuk
kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk
urusan komersial.[14]
Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan
lembaga keuangan negara pertama yang disebut Al-diwan. sebenarnya itu

adalah sebuah kantor yang ditunjukkan untuk mengurusi pembayaran
tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pension serta tunjangan-
tunjangan lainnya dalam basis regular dan tepat.
b) Kepemilikan Tanah
Pada masa pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan
melaui perjanjian damai. disinilah mulai timbul permasalahan bagaimana
pembagiannya, diantaranya ada sahabat yang menuntut agar kekayaan
tersebut di distribusikan pada para pejuang sementara yang lainnya
menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu rencana yang cocok bik untuk
mereka yang dating pertama baik yang terakhir. Setelah melakukan proses
syura, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah sebagai fay,
dan prisip yang sama diadopsi untuk kasus yang akan datang.
c) Zakat dan Ushr
Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik sarang-
sarang tawon tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang
tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bila bahwa mereka mau
membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila
tidak, tidak akan mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubayd,
Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pergunugan dan
yang diperoleh dari ladang. Zakat yang tetapkan adalah seper duapuluh
untuk madu yang pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua.
Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal
dipedesaan bisa membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan (maqs).
Setelah Negara Islam berdiri di Arabia, Nabi mengambil inisiatif untuk
mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar
provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian
yang ditandatagani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang tunduk
kepada kekusaannya. Secara jalas dikatakan bahwa pembebanan
sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis)
dikatakan sebagai yang pertama dalam mausia umum.
d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim
Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya
kecuali orang Kristen Banu Taghlib yang kseluruhan kekayaan terdiri dari
ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum
Muslimin. Banu Taghlib adalah suku Arab Keristen yang menderita akibat
peperangan. Umar menganal jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu
gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah.
Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana memperlakukan
mereka pereti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset

negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang
harus mereka bayar, dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis
seorang anak atau melaksanakannya untuk menerima kepercayaan
mereka.mereka dan menyetujui dan menerima membayar sedekah ganda.
[17]
3) Masa Usman bin Affan
Kholifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya
beliau meingankan beban pemerintah dalam hal yang serius bahkan
menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalah
pahaman antara kholifah dan abdulah bin arqam, salah satu seprang
sahabat nabi yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan
bitul mal pusat. Beliau juga berusaha menigkatkan pengeluaran
pertahanan dan kelautan, menigkatkan dana pensiun dan pembangunan di
wilayah taklukan baru, kholifah membuat beberapa perubahan
administerasi.
4) Kholifah Ali bin Abi Thalib
Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan
pemungutan khums atas ikan atau hasil hutan. berbeda degan kholifah
umar, kholifah Ali mendisteribusikan seluruh pendapatan dibaitul mal
keprovinsi yang ada di baitul mal di madinah, busro dan kufah.
Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa
kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya
pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilagkan seluruhnya kerena sepanjang
pantai peperti sirya, palistina dan mesir berada dikekuasaan Muawiyah.
Pasca khulafa’urrasyidin.
Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam
berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian tongkat estafet
kepemimpinan diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam
bentuk pewarisan tahta. Ketika dunia Islam berada di bawah
kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan keturunannya yang sering disebut
dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Jika pada masa
sebelumnya Baitul Mal dikelolah dengan penuh kehati-hatian sebagai
amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini Baitul
Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya
transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik
oleh rakyat.
Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa
kepemimpinan khalifah ke delapan Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul
Aziz yang memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk

membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan
berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar
membuat perhitungan dengan para amir (setingkat gubernur) agar mereka
mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak
sah.
Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul
Aziz, kebijakan baru pun dimulai. Umar sebagai raja, mengembalikan
harta milik pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu, terdapat
perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Makkah, yang sejak
Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara. Namun, pada masa
khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-685 M), harta tersebut
dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta tersebut
kepada keturunannya.[19]
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar
bin Abdul Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Mal semakin meluas.
Baitul Mal tidak hanya sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga
dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi
keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal
juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan
intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai.
Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang
dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak hanya
layak disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis
muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi
kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.
Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun
Perpustakaan, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah.
Baghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama,
Barat masih gelap gulita.
4. Jelaskan sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali
dan pengaruhnya terhadap dunia Internasional.
Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah hegara yang mayoritas
berpenduduk muslim yang mendirikan lembaga keuangan alterriatif yang bebas
dari riba. Tujuan utama dari pendirianferribaga keuangaffber landaskan etika
Islam adalah sebagai upaya kaum mtlsliniin untuk rnendasari segenap aspek
kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qulr’an dan sunnah. Ide untuk
mendirikan lembaga keuangan ini tersemai berkat gerakan kebangkitan Islam
Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis. Usaha modern pertama kali
untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan

taruih l940-an, akaritetapi usaha ini gagal[17]. Eksperimen lain dilakukan di
Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa
bunga didirikah di pedesaan negara itu.
Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank
Islam. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional
untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and
Development) dan proposal pendirian Federasi Bank
Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari proposal
itu, mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus diganti dengan
sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.
Proposal itu diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam
Internasional dan Federasi Bank Islam. Dan isi proposal itu antara lain
mengusulkan:
1. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam
2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
3. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral
di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem
ekonomi Islam yang terpadu.
4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.
5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal
pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja
Islam.
6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.
8. Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan
Pembangunan negara-negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut:
9. Mengatur investasi modal Islam.
10. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
11. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur
penelitiannya.
12. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang
untuk investasi regional di negara-negara Islam.
Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan
pembentukan perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam
(Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah
ekonomi dan perbankan Islam, yang tugasnya antara lain adalah menyediakan
bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan

lembaga keuangan Islam. Akhirnya pada oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic
Development Bank (IDE) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini
menyediakan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu
mereka untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan penting dalam
penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi ini
telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya mudah dimengeri apabila
perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam
mulai menyebar ke banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan
Sudan) yang kemudian mengubah sistem keuangannya menjadi sistem nir-bunga.
Di negara Islam lain seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi
berdampingan dengan bank-bank konvensional.
Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat
pesat dan menyebar ke banyak negara, termasuk negara Barat. The Islamic Bank
International of Denmark tercatat sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di
Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank besar dari negara-negara
Barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardien Flaming
telah membuka Jendela Islam (Islamic Window) dengan tujuan agar dapat
memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.
Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia) pada bank
umum didasari atas keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan
syari’at Islam. Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik dengan konsep
tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua
faktor: pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling banyak
dipahami oleh ulama dan cenedekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non
ribawi. Kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan sekarang) me-
nimbulkan kekuatan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika
Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala
itu timbul pemikiran untuk “memutar” dana petrodollar tersebut melalui lembaga
keuangan Islam.
Lembaga Keuangan Syariah Modern
Macam-macam lembaga keuangan non bank diantaranya:
1) Lembaga zakat
Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bahwa oragnisasi yang
berhak mengelola zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni orgaanisasi yang tumbuh
atas prakarsa masyarakat dan disebut juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta
organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan disebut Badan Amil Zakat (BAZ).

Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan
mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal
untuk keperluan umat. Misi mulia yang diemban ini jangan sampai berbenturan
dalam pelaksanaan programnya. Masyarkat harus didoraong supaya membentuk
lembaga amil sebanyk-banyaknya.
Di Indonesia kita bisa menghubungi BAZNAS, Rumah Zakat dan
lembaga-lembaga amil zakat terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau
rumah kita.
Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi
modern ini membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan
memudahkan penerimanya untuk menerima zakat tersebut.[21]
2) Baitul Mal Wattamwil (BMT)
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan
baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan
penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan
baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial.
BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat
secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen
masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sitem keuangan yang
lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang
terkecil sekalipun.
BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial.
Karena beroperasi dengan pola syaria’ah, sudah barang tentu kontrolnya tidak saja
dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar, tetapi agama atau akidah menjadi
faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.[22]
Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf Lembaga ini merupakan
lembaga yang hanya ada dalam system keuangan Islam, karena Islam mendorong
umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (volunteer). Dana ini hanya
bisa di alokasikan untuk kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan
menurut syariah Islam.[23]

5. Jelaskan peran lembaga – lembaga internasional seperti Islamic
Development Bank (IDB), Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institution (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan
International Islamic Financial Market (IIFM) dalam pengembangan lembaga
keuangan syariah di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus.
Islamic Development Bank (IDB),
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam
aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun
yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan moral,
antara lain terhadap masuknya beberapa negara menjadi anggota baru IDB,
bantuan pendanaan pada negara Palestina, dan negara anggota lain khususnya di
kawasan Afrika yang mengalami bencana alam, serta bantuan pembangunan
daerah Mindanau, Filipina selatan.
Sementara dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi dalam
permodalan IDB (ordinary capital resources), juga ke dalam modal Export
Financing Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan ke dalam modal The Islamic
Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIIEC).
Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat
dilihat dari adanya dukungan terhadap penempatan national agency di Indonesia
yang dibutuhkan oleh IDB sebagai channeling, line atau executing agent IDB di
Indonesia. Tujuan penempatan national agency tersebut adalah untuk
memperlancar operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi,
komunikasi, pertukaran data dan informasi, pencairan dana dan pembayaran
kembali.
Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah
memperoleh manfaat yang cukup besar dari keberadaan IDB. Sejak 1975 hingga
2016 (Januari), total pinjaman Indonesia ke IDB mencapai US$3.761,10 juta.
Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah
pertanian, pendidikan, keuangan dan transportasi. Sedangkan untuk sektor-sektor
lainnya pada umunya sangat kecil. Adapun sektor terbesar yang mendapatkan
pinjaman IDB terbesar adalah pertanian (37,30%), pendidikan (22,94%),
keuangan (6,54%) dan transportasi (2,67%).
Baru-baru ini IDB mengestimasi bantuan pendanaan sekitar US$ 3-5
miliar yang bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan
infrastruktur nasional Indonesia, dan pemantaban inklusi keuangan syariah di
tanah air yang sudah mulai bertumbuh. Dalam 10 tahun terakhir industri
perbankan syariah berkembang signifikan, total aset naik hampir 14 kali lipat.
Dari Rp 21,5 triliun di tahun 2005 meningkat jadi Rp 296,2 triliun pada tahun
2015. (boz)

Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan
audit keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga
keuangan di dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui
oleh negara-negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai
benchmark akuntansi dan audit keuangan syariah.
Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bahrain Monetery
Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang
transparan, berkesinambungan, dan bersih.
Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi
dasar bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar Akuntansi
Perbankan Syariah yang baru-baru ini disahkan Dewan Syariah Nasional
merupakan peraturan akuntansi perbankan yang merujuk pada standar AAOIFI.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEMBAGA DUNIA YANG
TERKAIT DALAM KEUANGAN PERBANKAN ISLAM :
Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: pertama, semakin
banyaknya Negara baik muslim maupun non-muslim yang mengembangkan
industri keuangan syariah dan perkembangan industri tersebut menunjukkan
angka pertumbuhan yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan dalam waktu yang
tidak lama industri ini akan memainkan peran yang signifikan dalam percaturan
industri keuangan dunia. Kedua, krisis keuangan yang menghantam banyak
Negara, tidak hanya negara-negara emerging market (1998 – 2005) tetapi juga
negara-negara maju (2008 – 2011), dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini
mendorong banyak pihak untuk mencari alternative system keuangan yang lebih
kuat. Alternative system keuangan tersebut diharapkan bukan hanya tahan dari
guncangan krisis tetapi juga mampu mencegah krisis itu terjadi.
PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI-KEUANGAN ISLAM DI DUNIA
Dengan dinamika yang ada pada aspek politik dan budaya, kebangkitan
negeri-negeri muslim dari kungkungan kolonialisme menjadi faktor penentu
bangkitnya kesadaran mengaplikasikan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip
Islam. Dan perkembangan keilmuan ekonomi-keuangan Islam mengikut
perkembangan aplikasinya dilapangan. Seperti yang banyak diketahui dari
sejarah, perkembangan ilmu ekonomi Islam modern berawal dari ketidakpuasan
tokoh agama Mesir khususnya para Guru di universitas Al Azhar Mesir atas
beroperasinya Bank Inggris menggunakan konsep riba dalam rangka pembiayaan
proyek Terusan Suez. Namun pada awal tersebut diskursus keilmuannya masih
terbatas pada ruang lingkup Ilmu Fikih dan Kalam. Hal ini wajar terjadi

mengingat saat itu, di dunia ilmu diskursus ekonomi-keuangan Islam masih
beredar dikalangan ahli hukum dan kalam (Fuqaha).
Kemudian pada dekade seanjutnya diskursus ilmu ekonomi-keuangan
Islam berhasil mulai mengekstrak prinsip-prinsip umum ekonomi yang kemudian
mampu memberikan gambaran lebih jelas seperti apa aplikasi dasar dari ekonomi-
keuangan Islam. Pada periode ini dimulai pula inisiasi pendirian lembaga
keuangan yang operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah
(Mitghamr Local Savings Bank yang didirikan oleh organisasi Ikhwanul
Muslimun di Mesir pada tahun 1963). Pada periode selanjutnya, perkembangan
keilmuan ekonomi-keuangan syariah berkembang sangat pesat dan lebih
kompleks. Ilmu ekonomi-keuangan Islam bukan hanya berkembang pada semua
aspek ekonomi dan keuangan tetapi juga semakin dalam diskursusnya, mengingat
pada periode tersebut telah muncul generasi baru ekonom muslim yang mencoba
melakukan eksplorasi keilmuan menggunakan wawasan keilmuan ekonomi yang
mereka miliki.
Disamping itu dukungan negara-negara muslim pada aplikasi ini semakin
terlihat baik secara individual maupun kolektif. Oleh sebab itu pada periode ini
muncul kesadaran diantara sekelompok negara-negara muslim yang tergabung
dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC) untuk mendirikan Islamic
Development Bank yang bertujuan membantu permasalahan pembangunan
negara-negara muslim anggotanya. Dan akhirnya pada dua dekade terakhir ini,
aplikasi ekonomi-keuangan Islam semakin meluas dan semakin bervariasi pula
aplikasinya. Aplikasinya tidak hanya terkonsentrasi pada aplikasi lembaga
perbankan syariah dan sektor moneter saja, tetapi juga sudah menyebar pada
aplikasi lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan pasar modal,
serta aplikasi non moneter seperti zakat dan wakaf. Produk dan kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran pun semakin meluas dan berkembang.
Pada awal pengembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam lebih
didominasi oleh praktek perbankan dengan produk yang mayoritas menggunakan
akad jual-beli (murabaha). Selanjutnya basis akad produk semakin bervariasi,
misalnya pada akad ijarah, takaful dan mudharabah-musyarakah (equities).
Bahkan saat ini sudah pula beredar produk Sukuk (Islamic Bonds) yang dapat
digunakan bukan hanya nasabah perorangan (retail) tetapi juga lembaga keuangan
dan pemerintah. Oleh karena itu, jika dilihat dari penggunanya, khusus aplikasi
keuangan Islam telah menjangkau semua segmen pengguna, dari kelompok retail,
high net-worth (VIP customers), lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank,
pemerintah dan lembaga lainnya. Pada periode ini ada kesan dimana
perkembangan industri, khususnya industri keuangan syariah, berkembang dengan
sangat cepatnya. Sementara, kecepatan tersebut tidak diimbangi dengan
pembangunan sistem pendidikan yang mampu menopang perkembangan industri.
Dengan kondisi seperti itu, tentu muncul masalah-masalah yang mengganggu,
baik disektor industri maupun di sektor sistem pendidikan (akan dibahas pada
bagian selanjutnya).

Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir
meliputi semua aspek transaksi keuangan, dari jenis transaksi di perbankan,
asuransi, pasar modal, dana pension, reksadana, perusahaan pembiayaan sampai
dengan pegadaian. Secara kelembagaan aplikasi keuangan syariah memang
dipelopori oleh berdirinya bank-bank syariah sebagai berikut:
1. Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar
2. Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz
3. Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali
4. Dubai Islamic Bank (1975) –Sh. Saeed Lootah
Selanjutnya perkembangan aplikasi keuangan syariah di dunia menyebar
pada praktek-praktek non-bank seperti asuransi, pasar modal, perusahaan
pembiayaan, dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya. Sementara di
Indonesia sendiri aplikasi keuangan syariah dipelopori dengan berdirinya BPR
Syariah pertama di Bandung yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988) dan Bank
Muamalat Indonesia Tahun 1992 (berdasarkan UU No. 7 Tentang Perbankan dan
PP No.72 tentang bank bagi hasil)
Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di tanah
air menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data akhir tahun
2010 pertumbuhan keuangan syariah nasional secara umum diprakirakan lebih
dari 30%, khusus untuk pertumbuhan perbankan syariah per-September 2011
mampu tumbuh mencapai 48%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Maris
Strategies & The Bankers November 2010, industri keuangan syariah Indonesia
berdasarkan besarnya aset peringkatnya naik dari peringkat 17 tahun 2009
menjadi 13 dunia tahun 2010, dimana asetnya bertambah lebih dari dua kali lipat,
dari USD 3.3 miliar menjadi 7.2 miliar. Namun begitu, berdasarkan besarnya aset
saat ini belum ada satupun perusahaan keuangan syariah Indonesia yang mampu
menembus peringkat 25 besar dunia. Dengan karakteristik aplikasi keuangan
syariah yang erat dengan aktifitas usaha produktif ekonomi (sektor riil), diyakini
bahwa praktek keuangan syariah mampu berkontribusi positif dalam menjaga
stabilitas sistem keuangan dan peningkatan daya tahan serta mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional.Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang
mampu mengakselerasi pengembangan industri keuangan syariah termasuk
perbankan syariaHnasional.
Islamic Financial Services Board (IFSB),
Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, 21
April 2002, telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan islam
internasional. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4
November 2002, delapan Gubernur Bank Sentral dari delapan negara Islam,
ditambah dengan Presiden IDB, telah menandatangani pendirian Islamic Financial
Services Board (IFSB) di Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung

dipimpin oleh seorang bankir senior yang berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed
Abdel Kari, Ph.D.
Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di
dunia itu, didirikan oleh Bank Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia,
Bahrain, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic
Development Bank (IDB).
Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam sidang
tahunan IMF tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya
tumbuh padaConsultative Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko,
23 September 2000. Dari situlah komitmen negara-negara pendiri semakin kuat
hingga dibentukTechnical Committee untuk mewujudkan lembaga tersebut.
Setelah melalui sejumlah pertemuan penting, akhirnya terwujud juga pada tahun
2002.
Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran
IFSB ini memiliki arti sangat penting. Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga
perbankanIslam yang sedang tumbuh di 48 negara, termasuk Amerika Serikat,
Eropa, dan Asia Barat. Bank-bank tersebut mengelola aset sekitar $ 170 miliar.
IFSB akan menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan
penerapan syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia.
IFSB juga akan menjadi penguhubung sekaligus menjalin kerjasama dengan
lembaga penetapan standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara
hal yang akan dilakukan, yang cukup penting adalah penyusunan standar
operasional yang selaras dengan Basel Accord II. Basel Accord II sendiri masih
dalam tahap persiapan akhir bagi pengimplementasian pada akhir tahun 2006,
yang dikendalikan secara eksklusif oleh Bank for International Settlements (BIS)
di Basel, Swiss. Intinya, fungsi IFSB seperti Bank for International Settlement
(BIS).
Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk
menstandarisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini
sehingga standar operasi dan produknya sama secara internasional. Selain itu,
melalui lembaga tersebut akan dapat dijalin kerja sama antar lembaga keuangan
syariah di dunia..
International Isntitute of Islamic Thought (IIIT)
International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga
nonprofit, lembaga pendidikan dan budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan
ke-Islaman secara umum. Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada 1981 atau
1401 H. Lembaga yang memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di
Herndon, Virginia.
Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya,
dan mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam
dengan moral pengetahuan.
Seiring dengan pengembangan ekonomi syariah, IIIT juga turut berperan
mengembangkan konsep, mensosialisasikan, dan menstandarisasikan
ekonomisyariah. Salah satu program standarisasi ekonomi syariah adalah, The

Registered Fellow in Islamic Finance (RFIF) yang merupakan sertifikasi keahlian
keuangan syariah yang berskala internasional. Untuk menstandarisasi keahlian ini
di Indonesia bekerja sama dengan Karim Business Consulting.
6. Sebutkan berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di
Indonesia dan jelaskan karakteristiknya masing – masing.
Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus
sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan
Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution (lembaga
perantara), berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit
orianted, tetapi juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan
kebahagiaan di akhirat;
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan
prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi
komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan
tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi syariah
 Berdasarkan prinsip syariah.
 Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat
pada operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Setiap lembaga
keuangan yang operasionalnya sesuai dengan syariah harus terhindar dari
praktek riba atau bunga. Selama lembaga keuangan tersebut masih
mempraktekkan riba atau bunga, maka operasional lembaga keuangan itu
belum syariah.
 Menggiatkan praktek jual-beli. Karena, riba atau bunga dilarang dalam
syariah Islam, maka sebagai solusinya praktek jual-beli dibuka lebar untuk
dipraktekkan dalam operasional lembaga keuangan syariah.
 Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil juga
menjadi ciri khas dari praktek ekonomi syariah.
 Instrumen zakat. Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam ekonomi
Islam. Secara syar’i, zakat merupakan bagian kewajiban dan menjadi pilar
dalam Islam.

Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
A. Asuransi Syariah
Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha
untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui
investasi dalam bentuk asset dan atau taba’ru yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi resiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai
dengan syariah.
Produk dan Mekanisme Operasional
Produk unggulan Asuransi Syariah agak berbeda dengan Asuransi Konvensional,
produk UnitLink (gabungan Asuransi dan Investasi) menjadi trend sementara pada
Asuransi Syariah Takaful pada setiap perusahaan memiliki produk unggulan yang
berbeda sesuai dengan permintaan nasabah. Di dalam pengelolaaan dana Asuransi
Syariah, yang sebenarnya terjadi adalah Takaful Umum.
 Takaful Umum
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang
kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan
kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang
sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
 Takaful Keluarga
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan
keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera
dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
 Takaful lainnya
 Fulnadi (Asuransi Pendidikan)
Adalah program asuransi perorangan yang bermaksud
menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar
untuk putra-putrinya sampai sarjana.
 b) Dana Tunai Harian
Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap
di rumah sakit. Karena sakit atau kecelakaan.
 c) Santunan Kematian
Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau
kecelakaan
 d) Santunan Cacat Tetap Total

Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total
karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan
pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh
penghasilan.
Tujuan berdirinya Asuransi Syariah
Tujuannya ialah sebagai berikut:
• Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu
pihak.
• Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan
pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan
banyak tenaga, waktu dan biaya.
• Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang
jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang
timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
• Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan
jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
• Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan
dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk
asuransi jiwa.
• Menutup Loss of Earning Power (hilangnya daya produktif) seseorang atau
badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)
Karakteristik Asuransi Syariah :
1. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong
(ta’awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta
asuransi.
2. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ dan
akad tijari. Akad tabarru’ digunakan diantara para peserta, sedangkan
akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.
3. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan
investasi.
4. Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana
tabarru’ yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola
oleh entitas asuransi syariah.
5. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif
(dana tabarru’) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta
asuransi.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
No. Materi Pembeda Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
1 Akad Tolong-menolong dan
investasi
Jual-beli (tabaduli)
2 Kepemilikan
dana
Dana yang terkumpul
dari nasabah (premi)
merupakan milik peserta,
perusahaan hanya
sebagai pemegang
amanah untuk
mengolahnya
Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) menjadi
milik perusahaan.
Perusahaan bebas untuk
menentukan investasinya
3 Investasi dana Investasi dana berdasar
syariah dengan sistem
bagi hasil (mudharabah)
Investasi dana
berdasarkan bunga (riba)
4 Pembayaran
klaim
Dari rekening tabarru’
(dana sosial) seluruh
peserta
Dari rekening dana
perusahaan
5 Keuntungan Dibagi antara
perusahaan dengan
peserta, sesuai prinsip
bagi hasil
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan
6 Dewan pengawas
syariah
Ada dewan pengawas
syariah mengawasi
manajemen, produk, dan
investasi
Tidak ada
B. Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah
suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang
bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada
pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak
yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila

pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya
waktu pinjaman.
Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah
Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :
Jenis barang yang digadaikan:
 Perhiasan
 Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan
sejenisnya
 Kendaraan
Biaya biaya:
 Biaya administrasi pinjaman
 Jasa simpanan
Proses pelelangan barang gadai
Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan
pinjamannya. Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal
penjualan.
Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
 Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai
yaitu mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan benda
(benda bergerak) sebagai jaminan.
 Penaksiran nilai barang merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai
hatrta benda oleh pegadaian syariah. Jasa itu meliputi benda
bergerak dan tidak bergerak, biaya yang dikenakan kepada nasabah
adalah ongkos penaksiran barang.
 Penitipan barang (ijarah) yaitu surat berharga dan atas jasa
penitipan gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik
barang berupa sewa penitipan barang.
 Gold counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa penjualan emas
yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh
pegadaian syariah. Pembelian dilampiri sertifikat jaminan.
Karakteristik Penggadaian Syariah
1. Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang didasarkan
pada golongan barang.
2. 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari
3. Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman

4. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada
masyarakat bukan lelang.
5. Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk golongan
A dan untuk golongan BCD 88 – 86%
6. Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L.
7. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan
prosentase dikali uang pinjaman
8. Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan
9. Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh nasabah,
dan bukan menjadi milki pegadaian melainkan diserahkan kepada lembaga
ZIS.
C. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro
Syariah Baitul Maal wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi
dan sosial masyarakat setempat.
Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi
produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan
kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT
juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk
kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh dan
mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
peraturan dan amanahnya.
BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan
ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan
penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi
kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat
sekitar.
4. Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu
sendiri, bukan miliki orang lain dari luar masyarakat itu.
5. LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota
secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya di balai
RW/RT/desa, kantor LKMS BMT, rumah anggota, masjid, dsb), biasanya
diisi dengan perbincangan bisnis para nasabah LKMS BMT, disamping
pendampingan mental spiritualnya terutama motive berusaha.

Peran BMT di masyarakat :
1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak
2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah
3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin)
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang
barakah.
Fungsi BMT di masyarakat:
1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola
menjadi lebih professional, salaam, dan amanah sehingga semakin
utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan
global.
2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki
oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar
organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-
produk anggota
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi
dan sosial rakyat banyak.
D. Koperasi Syariah
Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa
Indonesia dari kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja
sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam
bahasa Arab.[5] Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama,
kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji
dalam islam.
Fungsi dan Peran Koperasi Syariah[6]
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna
meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi
lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen
(istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam
dan prinsip-prinsip syariah islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan
dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu
bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
Landasan Koperasi Syariah
1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
3. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-
sunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling
menguatkan (takaful).
Karakteristik Koperasi Syariah
1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2. Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
3. Berfungsinya institusi zakat
4. Mengakui mekanisme pasar
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama.
E. Reksa Dana Syariah
Secara bahasa Reksa dana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti
jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian
secara bahsa reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.[8] Reksadana
(mutual fund) adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun dana
masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek
oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi,
instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di antaranya.[9]
Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang
menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh
manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada
para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut
dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi
syariah yang dinilai menguntungkan.

Tujuan berdirinya Reksadana Syariah
Tujuan berdirinya reksadana syariah ini sebenarnya lebih didasari kepada
permintaan pasar (masyarakat) untuk mengadakan investasi yang bergerak di
pasar modal dalam Lembaga keuangan non Bank. Dimana kita tahu selama ini
produk investasi di indonesia banyak yang dikeluarkan oleh perbankan, serta
untuk menyediakan beragam Instrumen Syariah yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Prinsip Transaksi dan Aplikasinya
Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup:
1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan
usaha utamanya sesuai dengan pedoman Syariah Islam. misalnya
tidak memproduksi makanan dan minuman yang haram dan
syubhat atau tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikan
riba.
2. Perusahan yang berfungsi sebagai manajer investasi haruslah
perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang halal.
3. Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah
prinsip wakalah (akad penyerahan kekuasaan).
Bagian-bagian Reksa Dana Syariah
a) Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip prinsip
syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang,
seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya.[10]
Menurut metwally (1995, 177) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah:
1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan
bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan
risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna
mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk
membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka
pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada
pasar modal konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh
kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga
saham.

Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah
(Metwally, 1995, 178-179) adalah sebagai berikut :
1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat
diperjualbelikan melalui pialang
3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di
Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan
(account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada
komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan
4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap
perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali
5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang
terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu
periode perdagangan setelah menentukan HST
9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode
perdagangan, dan dengan harga HST
b) Pasar Uang Syariah
Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan
surat-surat berharga jangka pendek.
Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002,
tentang pasar uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut
Pertama : Ketentuan Umum
1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar
uang antar bank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang
antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan
transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-
prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
 bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
Kedua : Ketentuan Khusus

1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan
prinsip syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah;
qard; wadi'ah; al-Sharaf.
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut
dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan
hanya boleh dipindahtangankan sekali.
Ciri Pasar Uang Syariah:
 Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.
 Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang
mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.
 Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.
Manfaat Reksadana Syariah
Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksadana
adalah sebagaiberikut :
1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat
melakukan diversitifikasi investasi dalam efek,sehingga dapat
memperkecil resiko.
2. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar
modal. Menentukan saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan
yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri.
3. Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana
dana tersebut dikelola oleh manajer investasi professional maka
pemodal tidak perlu memantau kinerja investasinya hal tesebut telah
dialihkan kepada manajer investasi tersebut.
Ciri-Ciri Reksa Dana
1. Lembaga = Bentuk Hukum” Investasi sebagai intermediasi dari Investor
2. Periode Investasi menengah dan Jangka panjang
3. Beresiko
4. Lebih transparan
5. Pembukuan ditutup setiap hari
6. Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari.
7. Return > tingkat bunga deposito
8. Hasil yang diperoleh Neto – No Pajak
9. Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional
10. Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional
dan reksa dana syariah. Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus
diperhatikan dalam investasi syariah ini.

a. Kelembagaan
Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti
sekarang. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan
kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun
demikian, dalam hal reksa dana syariah, keputusan tertinggi dalam hal
keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah yang beranggotakan
beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan
oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan
begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak
keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.
b. Hubungan Investor dan Perusahaan
Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan
sistem mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama
usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan
secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam
kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama
kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian
tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus
bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi jual beli,
saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan. Saham-
saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang
dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur
penipuan (gharar) dalam transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga
saham terbentuk dengan adanya hukum supply and demand. Semua saham
yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan
penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.
c. Kegiatan Investasi Reksa Dana
Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat
melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara
investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam
bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang
diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh
Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang
diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar
perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam
atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana
saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh
Dewan Syariah.

Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan
melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar
seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.
7. Identifikasilah kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank
syariah dengan lembaga – lembaga keuangan syariah lainnya.
Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama
atau program linkage dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal
wa Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah.
Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan lembaga
keuangan mikro syariah bersifat mutual benefit atau timbal balik dan bertujuan
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan
BMT dan koperasi syariah, mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola
kemitraan terbaik antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan masih banyak
masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan, padahal potensi UMKM sangat
besar.
"Berbagai kebijakan dan inistiatif pengembangan koperasi dan lembaga
keuangan mikro termasuk yang berpola syariah penting menjadi prioritas
pembangunan ke depan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika,
Senin (17/6).
Menurut dia, urgensi keberadaan industri keuangan mikro bagi sektor
usaha mikro-kecil nasional disadari betul pemerintah. Banyak upaya penguatan
industri keuangan mikro yang telah dan terus dilakukan.
Antara lain adalah penguatan landasan hukum keuangan mikro dengan
penerbitan UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro.

"Dua UU ini diharapkan dapat mendorong industri keuangan mikro yang di
dalamnya terdapat berbagai bentuk lembaga keuangan dalam memberikan
pelayanan bagi usaha mikro-kecil," katanya.
Pada sisi lain, kepastian hukum bagi lembaga keuangan sektor mikro-kecil
akan memudahkan lembaga dalam melakukan kerja sama dengan institusi lain
seperti melakukan kemitraan dengan bank syariah.
Halim mengatakan kedua UU tersebut memberikan banyak tugas bagi
otoritas dan stakeholders perkoperasian dan keuangan mikro untuk dilaksanakan.
Selain itu, terdapat sejumlah isu seperti pemilahan kewenangan dan tanggung
jawab lembaga-lembaga pemerintah dalam pembinaan, pengaturan dan
pengawasan lembaga keuangan mikro.
Khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan format BMT,
terdapat isu penting mengenai kejelasan posisi BMT dalam kedua UU tersebut.
BMT secara eksplisit tertulis sebagai lembaga keuangan mikro yang akan diawasi
OJK dalam UU LKM.
Namun pada realitasnya banyak BMT beroperasi dengan badan hukum
koperasi juga menjadi objek yang diatur UU Perkoperasian dengan
mengelompokan lembaga tersebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
BI berharap ke depannya lembaga keuangan mikro syariah dapat
meningkatkan kemitraan dan aliansi strategis dengan lembaga keuangan syariah
lainnya, termasuk bank syariah sehingga mampu melayani sektor usaha mikro-
kecil secara maksimal.
Kerja sama antara lembaga zakat dengan keuangan syariah makin erat di
Tanah Air. Kedua lembaga bisa saling memberikan keuntungan demi kemajuan
zakat dan lembaga keuangan syariah sendiri.
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin,
mengatakan untuk mendorong ekonomi syariah di Tanah Air pihaknya telah
bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, mulai dari bank syariah, asuransi

syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah setiap tahunnya. ''Lembaga
keuangan syariah menjadi faktor penting dalam keuangan, lembaga zakat juga
bagian penting dari ekonomi syariah. Kerja sama dengan lembaga keuangan
syariah ini menjadi mutual benefit,'' ujarnya di Jakarta, Selasa (20/7).
Ia mengungkapkan dengan kerja sama bersama lembaga keuangan syariah,
lembaga zakat dapat mensosialisasikan lembaga keuangan syariah terkait. Di sisi
lain lembaga zakat pun terdorong memberi pelaporan, sehingga ada keterbukaan.
''Sinergi lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah ini menjadi suatu kekuatan
luar biasa,'' tegas Didin.
Baznas bekerja sama di antaranya dengan Bank Muamalat, BRI Syariah,
Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Ssyariah, Bank Jabar-Banten Syariah. Didin
menuturkan setiap tahunnya penghimpunan zakat terus meningkat hampir dua kali
lipat. Pada 2007 jumlah zakat yang terkumpul sekitar Rp 400 miliar, lalu
meningkat menjadi Rp 900 miliar pada 2008. Di tahun berikutnya jumlah zakat
yang terhimpun sebesar Rp 1,2 triliun dan di tahun ini diharapkan dapat mencapai
Rp 1,5 triliun. Hingga semester I 2010 penghimpunan zakat di Baznas telah
mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
8. Jelaskan peran institusi seperti BI, Departemen Keuangan, MUI, dan IAI
terhadap pengembangan industri perbankan syariah.
Secara umum, peranan bank sentralsangat penting dan strategis
dalamupaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien.
Perludiwujudkannya sistem perbankan yang sehat itu, karena dunia perbankan
adalahsalah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara.
Sedangkansecarakhusus, bank sentral mempunyai peranan yang penting dalam
mencegahtimbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri,
masyarakatpenyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan
perekonomian.
Pengawasan lembaga perbankan selama ini dilakukan oleh Bank
Indonesia. Berdasar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank
Indonesia memiliki kewenangan yang besar. Bank Indonesia
menetapkanperaturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan
kegiatanusahatertentu dari bank, melaksanakanpengawasan bank dan
mengenakansanksiterhadap bank sesuai denganperaturan perundang-

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

Similar to SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH (14)

Recently uploaded

Recently uploaded (19)

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH