SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

TUGAS
PERBANKAN SYARIAH
Disusun oleh :
1. Evy Sulistiyani (43216120101)
2. Fifi Kusuma Dewi (43216120075)
Dosen : Shinta Melzatia, SE. M.Ak
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA 2017

BAB 1
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH
SOAL – SOAL LATIHAN
1. Makna yang terkandung didalam tafsir Alquran Surat Al-Baqarah ayat 282 terkait
dengan bidang ilmu akutansi yaitu kita akan mengetahui secara mendetail
mengenai hukum hutang piutang, berikut tentang tata cara transaksi,
perhitungan, pencatatan (proses akutansi), lama waktu transaksi, syarat pelaku
yang diperbolehkan melakukan transaksi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
kita sebagai umat Islam jangan sampai salah arah. Lakukanlah sesuai dengan
hukum Islam agar tidak ada penipuan dan kesalahpahaman.
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 terhadap
perkembangan praktik akuntansi dalam masyarakat muslim di zaman Nabi
Muhammad SAW yaitu peradaban islam sejak Nabi Muhammad SAW telah ada
perintah untuk melakukan pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan
kebenaran kepastian keterbukaan keadilan antara dua belah pihak yang
mempunyai hubungan muamalah tadi.
Dengan perkataan lain dapat kita sebutkan bahwa islam mengharuskan
pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Sedangkan pencatatan untuk
tujuan lain seperti data untuk pengambilan keputusan tidak diharuskan.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa
kekhalifahan yaitu
a. Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika
dan Asia di zaman Khalifar Umar bin Khatab, telah meningkatkan
penerimaan dan pengeluaran negara.
b. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara
c. Khalifah Umar Bin Khatab mendirikan lembaga yang bernama Diwan (dari
kata dawwana=tulisan)
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithametica
Geometria, Proportionalita peradaban Muslim yaitu buku Pacioli termasuk buku
yang pertama kali dicetak tentang sistem pencatatan sisi-sisi transaksi (double
entry), dan buku Al Mazindarani masih dalam bentuk manuskrip, belum di cetak
dan belum diterbitkan. Al Mazindarani berkata bahwa ada buku-buku (barangkali
yang dimaksudkan adalah manuskrip-manuskrip yang menjelaskan aplikasi-
aplikasi akuntansi yang populer pada saat itu, sebelum dia menulis bukunya
yang dikenal dengan judul :”Risalah Falakiyah Kitab As Sayaqat”. Dia juga

mengatakan bahwa secara pribadi, dia telah mengambil manfaat dari buku-buku
itu dalam menulis buku “Risalah Falakiyah” tersebut.
5. Tiga argument yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang
menunjukkan bahwa akuntansi modern telah terlebih dahulu dikembangkan oleh
masyarakat Muslim adalah
1.Sebagaimana dikemukakan oleh Gaffikin dan Triyuwono (1996) akuntansi
adalah refleksi dari sebuah realitas yang idealnya dibangun dan dipraktikan
berdasarkan nilai-nilai dan etika. Nilai-nilai dan etika orang Muslim adalah
syariah, maka alternatif terbaik pengembangan akuntansi syariah adalah
menggunakan pemikiran yang sesuai dengan syariah.
2. Untuk memahami pengertian akuntansi syariah, dapat mengacu pada definisi
akuntansi syariah yang dikemukakan oleh Hameed (2003) yaitu:
Berangkat dari definisi-definisi akuntansi tersebut di atas, akuntansi syariah
dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai berikut: “Akuntansi syariah adalah
suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran
transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan
uang, guna mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu
entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat
digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan
memilih alternative-alternatif tindakan bagi para pemakainya”. Perkembangan
akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran
nilai yang sangat mendasar dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat
6. Tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi
syariah adalah
1) Pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer biasanya
disingkat dengan pendekatan induktif. Berdasarkan Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI),
pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan barat yang
sesuai dengan organisasi bisnis orang islam dan mengeluarkan bagian
yang bertentangan dengan ketentuan syariah.
2) Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam. Pendekatan ini diawali
dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang
terdapat dalam Alqur’an dan Sunah. Kemudian, tujuan yang sudah
ditentukan tersebut digunakan untuk mengembangkan akuntansi
kontemporer.

3) Pendekatan Hibrid. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang
sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntantansi
syariah mungkin dapat menbantu menyelesaikannya.
7. Identifikasi kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing – masing
pendekatan yang ada dalam mengembangkan akuntansi syariah yaitu
Pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer : Kelebihannya
pendekatan ini menyatakan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan dan
relevan dengan institusi yang memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini
sesuai dengan prinsip ibaha (mubah) yang menyatakan bahwa segala
sesuatu yang terkait dengan bidang muamalah (aktivitas duniawi) boleh
dilakuakan sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya.
Kekurangannya pendekatan ini menyatakan bahwa ini tidak bisa
diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan pada
wahyu dan dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak
islami.
Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam : Kelebihan
pendekatan ini menyatakan bahwa pendekatan ini akan meminimalisasi
pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang
dikembangkan. Kekurangan pendekatan ini sulit dikembangkan.
Pendekatan Hibrid : Kelebihan pendekatan ini menyatakan bahwa suatu
metodologi Islam harus memperhatikan relevansinya dengan masalah
masyarakat yang diidentifikasikan dan dianalisis dari sudut pandang Islam.
8. Pendekatan yang menurut saya tepat untuk dikembangkan pada saat sekarang
adalah Pendekatan Hibrid karena pendekatan ini Akuntabilitas primer diwujudkan
dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah (Alqur’an dan Sunah), sedang
akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi,
mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan
masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dansyariah compliance kepada investor.
9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat pada
akuntasi konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi alternative
karena tantangan bagaimana menciptakan standar metodologi akuntansi
terhadap beragam tipe pola atau skema pembiayaan perbankan syariah yang
dapat diterima secara internasional. Kemudian juga adalah tantangan regulasi
yang secara umum belum menunjukkan keberpihakan yang lebih terhadap sektor
perbankan syariah.
10.Jelaskan berbagai tawaran akuntansi sebagai alternative terhadap praktik
akuntansi konvensional yang berkembang saat ini selain akuntansi dalam
perspektif syariah Kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat

didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen,
yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai
aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan,
analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan
dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.
11.Yang dimaksud akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta
amplikasinya terhadap akuntasi syariah adalah Akuntabilitas primer diwujudkan
dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah, sedangkan akuntabilitas
sekunder diwujudkan dalam bentuk manejer mengidentifikasi, mengukur dan
melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi
sosial, lingkungan dan syariah complience kepada investor.
12.Implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar dalam pengembangan akuntansi
syariah karena Identifikasi dasar penentuan zakat dalam akuntansi syari’ah
merupakan landasan penentuan dan penjelasan prinsip, aturan, dan standar
akuntansi syari’ah. Hal tersebut diperlukan guna memfasilitasi tugas akuntan
dalam mengidentifikasi dan memahami cakupan tanggung jawab dalam
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan
zakat.
13.Permasalahan yang mungkin timbul dalam penggunaan akuntansi konvensional
sebagai dasar pengembangan akuntansi syariah yaitu kerangka akuntansi
konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat, tidak sesuai diterapkan pada
masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu terlihat pada aspek: pengeliminasian
nilai-nilai agama; penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan
keputusan; dan penekanannya pada nilai pemilik modal pada suatu perusahaan.
14.Konsep double entry accounting telah diterapkan masyarakat muslim pada abad
pertengahan.
Saya setuju dengan pendapat tersebut karena selain manuskrip tentang
akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al Mazindarani
dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M yang
menggambarkan praktik double entry bookkeeping masyarakat Muslim pada saat
itu. Double entry bookkeeping diduga berasal dari Spanyol dengan alasan bahwa
kebudayaan dan teknologi Spanyol pada abad pertengahan tersebut jauh lebih
unggul dibanding dengan peradaban Italia dan Negara Eropa lainnya. Sementara
pada waktu itu, Spanyol adalah negara Muslim serta merupakan pusat
kebudayaan dan teknologi di Eropa. Dengan demikian, masyarakat yang
dimaksud sangatlah mungkin masyarakat Muslim, termasuk masyarakat
berbagai daerah di Eropa yang terimbas oleh kemajuan yang dicapai oleh
peradaban Islam saat itu.

15.Ajaran Islam sangat kondusif dengan penggunaan pengembangan akuntansi
dalam kehidupan manusia. Akuntansi syariah memiliki tujuan normatif yang ideal,
yaitu menciptakan realitas tauhid. Realitas ini adalah realitas sosial yang
mengandung jaringan kuasa ilahi yang mengikat dan memilin kehidupan manusia
dalam ketundukan pada tuhan. Untuk sampai pada tujuan ini diperluakn
instrrumen untuk membangun dan membentukk akuntansi syariah, yaitu dengan
cara menggunakan metodologi syariah.

Bab 2
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
1. Kaitan Al-Quran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah yaitu dalam
segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem
perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang
bersumber dari Al Quran dan Al Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al
Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem
Ekonomi Syariah.
Al Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi
secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya
instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan
dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Para ahli yang meneliti
tentang hal-hal yang ada dalam Al Quran mengakui bahwa praktek perundang-
undangan Al Quran selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini, menandakan
bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut Al Quran.
2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi
Muhammad SAW. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang didirikan pada
masa Rasulullah dan tetap dipertahankan sampai masa pemerintahan Khulafaur
Rasyidin, lalu diadaptasi oleh dinasti Islam setelah masa khalifah. Lembaga
Keuangan ini berfngsi untuk mengatur pendapatan negara Islam saat itu yang
dibagi menjadi pendapatan primer dan sekunder.
3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa
kekhalifahan Sistem yang diterapkan Rasulullah SAW ini kemudian diikuti oleh
Abu Bakr Shiddiq. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar
dalam mengembangkan ekonomi sebagai sumber keuangan negara pada saat
itu, antara akurat terhadap perhitungan zakat dan melakukan penegakan hukum
terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak.Pada pemerintahan
Khalifah selanjutnya, Umar bin Khattab menambahkan fungsi lembaga keuangan
Baitu Mal yang pada masa Rrasulullah dan Abu Bakar hanya mengurusi masalah
pendapatan negara primer dan sekunder, menjadi sebagai lembaga keuangan
yang mengatur aliran arus kas negara dan menggaji para tentara Islam, lalu
Baitul Mal diubah namanya menjadi Al-Diwan. Selain itu Umar bin Khattab
membangun beberapa fasilitas yang mendukung kegiatan perdagangan.Pada
Masa Utsman bin Affan, Islam berhasil menguasai kewilayah armenia, tunisia,

rhodes dan sebagian wilayah persia. Seiring dengan semakin luasnya wilayah
kekuasaan Islam Utsman bin Affan membentuk lembaga keamanan guna
menjami stabilitas keamanan didaerah perekonomian Ali bin Thalib membuat
kebijakan untuk menarik semua dana yang diberikan oleh Utsman bin Affan
kepada para Pejabat, dan melakukan pengawasan ketat terhadapa lembaga
keuangan saat itu, serta meneruskan kebujakan-kebijakan yang telah
dicanangkan pada masa umar.
4. Sejarah pendiri lembaga keuangan syariah modern pertama kali dan
pengaruhnya terhadap dunia internasional Pada tahun 1963, di desa Mit Ghamr
salah satu daerah di wilayah Mesir, dibentuk lembaga keuangan pedesaan yang
bernama Mit Ghamr Saving Bank atau bisa disebut Mit Ghamr Bank yang
dipelopori seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Bank ini tidak
membebankan bunga dalam setiap kegiatan keuangannya. Menjadi lembaga
keuangan syariah pertama yang ada didunia. Keberhasilan Mit Ghamr Bank
menginspirasi berbagai kalangan seperti :
1) Pemerintah Mesir dibawah Gamal Abdul Naser membentuk Naser Social
Investment dengan basis perkotaan pada tahun 1972.
2) Masyarakat Cendikiawan dan profesional di Filipina membentuk Bank
Amanah pada tahun 1973.
3) Organisasi Konfrensi Islam (OKI) yang anggotanya adalah negara-negara
pemerintahan muslim membetuk Islamic Development Bank (IDB) pada tahun
1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1975 dengan kantor Pusat di Jeddah.
5. Peran lembaga-lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB),
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI),
Islamic Financial Service Board (IFBS) dan International Islamic Financial Market
(IIFM) dalam pengembangan lembaga keuangan syariah didunia secara umum
dan di Indonesia secara khusus.
Lembaga-lembaga di dunia yang terkait dengan keuangan dan perbankan islam
diantaranya adalah Islamic Development Bank (IDB) dimana Fungsi utama IDB
adalah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islami untuk
pembangunan ekonomi dan sosial, terutama untuk proyek-proyek yang dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IDB memiliki badan-badan pendukung
seperti . Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Corporation for
Insurance of Investments and Export Credits (ICIEC), International Center for
Biosaline Agriculture (ICBA), Islamic Corporation for the Development of the
Private Sector (ICD), World WAQF Foundation (WWF), dan International Islamic
Trade Finance Corporation (ITFC), yang pada intinya bergerak dibidang
penelitian dan juga bergerak dibidang profit / mencari keuntungan. Selain IDB
terdapat lembaga internasional lainnya seperti Accounting and Auditing
Organitation for Islamic Finance (AAOIFI) yang menyusun dan menerbitkan
standar akuntansi, audit, governance & ethicserta sharia standard
untuk lembaga keuangan syariah, Islamic Financial Services Board (IFSB)

yang menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan
penerapan syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah serta menjadi
penguhubung sekaligus menjalin kerjasama dengan lembaga penetapan standar
di bidang moneter dan stabilitas ekonomi, International Islamic Financial Market
(IIFM) yang menyusun standar internasional untuk pasar keuangan syariah
khususnya Islamic Capital and Money Market segment of Islamic
Financial Services Industry (IFSI) memiliki peran utama dalam menyusun
standarisasi produk dan dokumentasi, sekaligus mendorong
harmonisasi proses-
proses terkait dengan pasar modal dan pasar uang syariah
untuk menambah ketersediaan instrumen keuangan syariah jangka pendek
yang berkualitas tinggi, likuid dan dapat diperdagangkan secara internasional
dengan rating tinggi
untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin berinvestasi di produk
keuangan syariah.
6. Berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia dan
karakteristiknya masing-masing yaitu
Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia di bagi dua yaitu Lembaga Keuangan
Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Lembaga Keuangan
Syariah Bank
Bank Syariah Karakteristik Bank Syariah:
1) Universal. Memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa
memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.
2) Adil. Memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan
sesuatu sesuai dengan posisinya dan melaran adanya unsur maysir (unsur
spekulasi atau untung-untungan), gharar(ketidakjelasan), haram, riba,
3) Transparan. Dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh
lapisan masyarakat.
4) Seimbang. Mengembangkan sektor keuangan melalui akitfitas perbankan
syariah yang mencangkup pengembangan sektor riil dan UMKM (Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah)
5) Maslahat. Bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan
6) Variatif. Produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan
umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan
sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa
pembayaran (debet card, syariah charge).
7) Fasilitas. Penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana
kebajikan memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan
interkoneksi antarbank syariah.
Lembaga Keuangan Non Bank:
A· Asuransi Syariah Karakteristik Asuransi Syariah:

1) Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong dan
saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi.
2) Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru dan akad
tijari
3) Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan
investasi.
4) Dana tabarru dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabarru
yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas
asuransi syariah.
5) Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana
tabarru dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.
B· Pegadaian Syariah Karakteristik Penggadaian Syariah:
a. Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang didasarkan pada
golongan barang.
b. 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari
c. Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman
d. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat
bukan lelang.
e. Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk golongan A
dan untuk golongan BCD 88
f. Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L.
g. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan
prosentase dikali uang pinjaman
h. Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan
i. Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh nasabah, dan
bukan menjadi milki pegadaian melainkan diserahkan kepada lembaga ZIS.
C· Baitul Maal Wattamwil (BMT) Karakteristik BMT:
1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan
ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
2) Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan
dana sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang
banyak secara berkelanjutan.
3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat
sekitar.
4) Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri,
bukan miliki orang lain dari luar masyarakat itu.
5) LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara
berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya di balai
RW/RT/desa, kantor LKMS BMT, rumah anggota, masjid, dsb), biasanya diisi
dengan perbincangan bisnis para nasabah LKMS BMT, disamping
pendampingan mental spiritualnya terutama motive berusaha.

D· Koperasi Syariah Karakteristik Koperasi Syariah:
a. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
b. Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
c. Berfungsinya institusi zakat
d. Mengakui mekanisme pasar
e. Mengakui motif mencari keuntungan
f. Mengakui kebebasan berusaha
g. Mengakui adanya hak bersama.
E· Reksa Dana Syariah Karakteristik Reksa Dana:
a. Lembaga = Bentuk Hukum Investasi sebagai intermediasi dari Investor
b. Periode Investasi menengah dan Jangka panjang
c. Beresiko
d. Lebih transparan
e. Pembukuan ditutup setiap hari
f. Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari.
g. Return > tingkat bunga deposito
h. Hasil yang diperoleh Neto & No Pajak
7. Identifikasilah kaitan kerjasama yang mungkin dilakukan oleh bank syariah
dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam perspektif Islam,
aktifitas ekonomi senantiasa di dorong untuk berkembangnya sektor riil seperti
perdagangan, pertanian, dan industri. Tujuan pemerintah mendirikan bank
syariah tidak hanya untuk memberikan alternatif perbankan non-riba bagi
masyarakat, namun juga untuk mengembangkan sektor riil. Hal ini sejalan
dengan penjelasan mengenai bank syariah yang merupakan lembaga
keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil
melalui kegiatan kegiatan aktivitas usahanya dalam hal ini pembiayaan
berbasis bagi hasil. Kita bisa liat dari beberapa akad yang ditawaran oleh Bank
syariah salah satunya ialah Mudharabah dan Musyarakah.
8. Jelaskan peran institusi-institusi seperti Bank Indonesia, Departemen
Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia terhadap
pengembangan industri perbankan syariah.
Bank Indonesia (BI) merupakan regulator bagi perkembangan seluruh bank
umum dan BPR di Indonesia, termasuk BUS dan BPR syariah. Prinsip syariah
pun telah masuk dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perbankan, sebagai payung hukum pengembangan perbankan syariah di
Indonesia.

Komite Akuntansi Syariah (KAS) merupakan komite yang dibentuk oleh IAI
untuk merumuskan standar akuntansi syariah. Komite ini dibentuk sejak
oktober 2005 dari berbagai unsur, antara lain Dewan Standar Akuntansi
Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI), DSN-MUI, BI, BABEPAM,
Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO), Asosiasi Asuransi
Syariah Indonesia (AASI), dan akademisi.
MUI membentuk DewanSyariah Nasional (DSN) yang khusus mengurusi
masalah keuangan syariahdiIndonesia dengan Keputusan DSN-MUI Nomor: 03
Tahun 2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
9. Dengan melihat data perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia, simpulkanlah perkembangan bank syariah di Indonesia dan
prospeknya dalam sepuluh tahun kedepan. Di lihat dari prospeknya ekonomi
syri’ah bisa menjadi acuan utama dan menjadi tonggak ekonomi dunia. Di
Indonesia prospek ekonomi syari’ah akan begitu pesat dengan adanya
undang-undang dan peraturan pemerintah yang mendukung
perkembangannya ekonomi syari’ah.
10.Identifikasilah permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan syariah
Indonesia pada saat ini. Beberapa masalah dan problematika yang dihadapi
oleh industri perbankan syariah, hampir sama dengan masalah yang dihadapi
oleh beberapa bank umum atau konvesional. Bedanya adalah dari penerapan
aturan yang ada pada bank itu sendiri, bank syariah memakai aturan
kesyariahan yang bersumber pada hukum-hukum islam, sedangkan bank
umum atau konvesional menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan
oleh bank sentral. Bank Islam bekerja dengan aturan yang sangat ketat dan
memilih investasi yang halal dan sesuai syariah saja. Implikasinya adalah
bank Islam harus melakukan supervisi dan terkadang mengelola secara
langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Ini dilakukan untuk
mereduksi pengeluaran manajerial. Akibatnya bank Islam harus memikul biaya
tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank-bank berasas
bunga. Bank Islam pun harus mampu meminimalisir potensi kerugian dari
investasi mudarabahnya dan mengamankan tingkat keuntungan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan bank-bank riba. Hal ini menyebabkan bank Islam
terdorong untuk mencari proyek yang segera memberikan keuntungan.
Kemudian bank-bank Islam yang ada saat ini masih kesulitan untuk
mengumpulkan dana zakat, infak, maupun shadaqah pada skala yang besar,
padahal dana zakat ini merupakan potensi yang sangat luar biasa, dan bisa
dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan pinjaman untuk tujuan
konsumtif. dan masih minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara
komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah

11.Peran Indonesia dalam pengembangan bank syariah di tingkat Internasional
yaitu Indonesia akan menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan ekonomi
Islam. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk itu. Beberapa
potensi tersebut antara lain, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kelompok
negara, seperti G20 dan APEC. Selain itu, Indonesia merupakan negara
Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pengalaman pembangunan
yang cukup lama dengan mengadopsi sistem sosialis dan kapitalis dan ini
menjadi aset untuk membangun sistem perekonomian Indonesia yang
berdasarkan pada agama dan kepribadian budaya.
12.Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang boleh dikembangkan oleh
masyarakat Muslim hanyalah Baitul Maal sebagaimana yang dikembangkan
nabi dan para khalifah pemerintahan Islam, adapun bank syariah dan lembaga
keuangan syariah lain tidak memiliki dasar syariah yang kuat untuk
dikembangkan. Setujukah anda dengan pendapat tersebut dan berikan
argumen guna menerima atau menolak pandangan tersebut! Bermula dengan
gerakan lembaga keuangan Islam modern yang dimulai dengan didirikannya
sebuah bank simpanan lokal (local saving bank) yang beroperasi tanpa bunga
di desa Mit Ghamir, di tepi sungai Nil , Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul
Hamid An Naggar. Walaupun beberapa tahun kemudian ia berhenti beroperasi
karena masalah manajemen, namun ia menjadi sumber inspirasi utama untuk
melahirkan lembaga-lembaga keuangan Islam berikutnya karena prestasi
yang telah ia catat. Dengan kemunculan bank-bank swasta Islam baik
ditingkat desa maupun international memicu kelahiran lembaga keuangan
Islam lainnya yang merupakan kebutuhan untuk perputaran modal dan
investasi seperti pasar modal,asuransi dan lembaga investasi Syariah. Dan
ternyata langkah ini bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin tetapi juga
diikuti oleh non muslim.
13.Kelemahan yang terdapat pada bank konvensional.
a) System pendapatan berupa bunga yang sudah ditentukan dimuka oleh
bank. Dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti.
Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang
disetujui walaupun dia rugi pada perusahaannya. Meskipun
perusahaannya untung, bisa jadi bunga yang harus dibayarkan
melebihi keuntungannya.
b) Hubungan antara nasabah dan bank adalah kreditur & debitur dengan
sistem bunga, bank tidak tertarik dalam kemitraan usaha, kecuali bila
ada jaminan pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka,
setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur
dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak
mempunyai insentif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi

masyarakat dan para pekerja. Sistem ini menyebabkan mis-alokasi
sumber daya.
c) Dana nasabah diinvestasikan pada aset-aset yang sesuai dengan
kebijakan Bank hanya mau meminjamkan dana kepada bisnis yang
sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup
memberikan jaminan bagi keamanan pinjamannya, Sisa uangnya
disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. jadi, semakin
banyak pinjaman yang diberikan kepada usaha yang sudah mapan
dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk
memulai usahanya, dan hal ini menyebabkan tidak imbangnya
pendapatan dan kesejahteran.
14.3 kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yang diperkirakan dapat mengatasi
kelemahan bank konvensional yaitu :
- kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham,pengelola
bank,dan nasabahnya.Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan
kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan
secara jujur dan adil.
- dengan adanya keterikatan secara religi,maka semua pihak yang terlibat
dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman
ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini
membawa berkah.
- adanya Fasilitas pembiayaan (al=mudharabah dan al-musyarakah) yang
tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya
secara tetap.hai ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang
diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-
sungguh.
15.Jelaskan dan evaluasilah tahapan perkembangan bank syariah yang
direncanakan oleh Bank Indonesia dalam blueprint pengembangan bank
syariah! Berikanlah saran anda dalam upaya pengembangan bank syariah.
Pada tahun 2002, BI menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan
Syariah di Indonesia”. Cetak biru (blue print) ini dibuat untuk memberikan
arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran
pengembangan jangka panjang. Berikut adalah sasaran pengembangan
perbankan syariah sampai tahun 2011 yang ingin digariskan dalam cetak biru
tersebut:
a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan.
b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah
c. Terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien
d. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi
masyarakat luas. Pengembangan perbankan syariah yang dituangkan dalam
“Cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia” dibagi atas tiga
tahap. Ketiga tahap tersebut memilik fokus yang berbeda-beda. Inisiatif

strategis pada tahap pertama dilakukan pada tahun 2002-2004 dengan fokus
pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan
dengan karakteristik operasional perbankan syariah yang sehat. Adapun tahap
kedua pengembangan perbankan syariah (2004-2008) difokuskan apda
realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program
pengembangan. Sementara itu, tahap ketiga (2008-2011) merupakan
finasisasi implementasi inisiatif sistem perbankan syariah.

Bab 3
PRINSIP DASAR BANK SYARIAH
1. Definisi lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah
Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk
keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan
syariah(DSN-MUI,2003).
2. Empat prinsip hukum muamalat yaitu
a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah,kecuali yang ditentukan
lain oleh Alquran dan sunah rasul(prinsip mubah).
b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur
paksaan(prinsip sukarela).
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat(prinsip mendatangkan manfaat
dan menghindarkan mudarat).
d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,menghindari unsur-
unsur pengambilan kesempatan dan kesempitan(prinsip keadilan).
3. Tiga (3) contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat mungkin biasa
dilakukan dibank adalah
a. Mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
b.Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuangan yang diharamkan
(tadlis, bai’ ikhtiar, bai’ Najsy, riba, gharar, maysir).
c.Tidak sah akadnya.
4. Perbedaan antara tadlis dan gharar yaitu
Tadlis merupakan ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak sedangkan
gharar merupakan ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang
bertransaksi jual beli.
5. Contoh transaksi yang mungkin terjadi di masyarakat,akan tetapi masuk dalam
kategori tadlis dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan
Contoh di masyarakat yang mungkin terjadi dalam kategori tadlis yaitu barang-
barang yang dibeli melalui pesanan. Biasanya harga yang ditawarkan lebih tinggi
dari harga pasaran dengan alasan kualitas yang lebih baik namun kenyataannya
kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai dengan harga yang diajukan bahkan ketika
penjual mempromosikan barang dagangannya, penjual tersebut menyanggupi
produk akan selesai pada waktu yang lebih singkat padahal hal itu hanya untuk
menutupi kemampuan dan manarik hati para pemesan.

6. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi dimasyarakat, akan tetapi masuk
dalam kategori gharar dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu
penyerahan
Contoh yang mungkin terjadi di masyarakat terkait dengan praktik gharar dalam
kategori harga, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan yaitu pembelian sebidang
tanah yang ditanami bermacam- macam buah dan sayur namun belum tampak
hasilnya. Ketika transaksi terjadi harga telah disepakati dan dibayar DP terlebih
dahulu tetapi waktu penyerahan tanah tersebut akan dilaksanakan ketika
pembayarannya telah dilunasi atau setelah ada hasil panen. Dapat disimpulkan
bahwa kualitas dan kuantitas hasil tanaman tersebut tidak diketahui oleh kedua
pihak. Selain itu harga yang disepakati pada saat terjadi transaksi bisa saja lebih
tinggi atau lebih rendah dari hasil panen nanti dan waktu penyerahan pun tidak
menentu karena akan terjadi penyerahan ketika telah dilunasi.
7. Yang dimaksud dengan riba dan berilah 3 contoh bisnis yang ada di masyarakat
yang beroperasi dalam konsep riba
• Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya
padanan(iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
• 3 contoh praktik riba di masyrakat: Bank Konvensional, Praktek lintah
darat(rentenir), Jual beli emas pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang
jauh lebih rendah.
8. Perbedaan antara bai’ najasy dengan bai’ ikhtiar dan contoh yang mungkin ada di
masyarakat yaitu
• bai’ najasy merupakan tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada
banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk naik.
Sedangkan bai’ ikhtiar mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara
menimbun.
• Contoh Bai’ najasy yaitu perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal dan
produksi barang-barang yang banyak dimintai masyarakat dengan terbatas guna
menaikkan harga barang tersebut.
• Contoh Bai’ Ikhtiar yaitu Penjualan beras, minyak tanah atau barang-barang pokok
lainnya yang sengaja ditimbunkan agar dapat menaikkan harganya.
9. Yang dimaksud dengan maysir dan 3 contoh praktik maysir yang mungkin masih
ada di masyarakat
a.Masyir merupakan sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh
keuntungan sementara pihak lain akan memperoleh kerugian.
Contohnya :
b. Melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu
pihak yang dirugikan.
c. Praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh ketika menang undian.
d. Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya menyetor dana tertentu
untuk dapat memperoleh hadiah tapi dengan cara permainan tersebut diacak.

10. Rukun sahnya akad apabila
a. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad.Dalam hal ini,kedua
pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses
perjanjian,jika tidak akan dianggap tidak sah.Kemampuan tersebut dibuktikan
dengan kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk (sudah baligh dan
tidak dalam keadaan tercekal seperti dinyatakan pailit) dan tidak dibawah paksaan.
b. adanya sesuatu yang diikat dengan akad,yakni barang yang dijual dalam akad
jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Adapun
syarat barang tersebut dianggap sah apabila:
• Barang tersebut atau tidak terkena najis,bisa disucikan.
• Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan.
• Komoditas harus diserahterimakan.
• Barang yang dijual harus milik penjual.
• Bila barang dijual harus diketahui wujudnya, dan bila tidak berada dilokasi, harus
diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya.
c. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terimah. Sedangkan kabul
adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya.
11. Perbedaan antara riba fadhl dengan riba ansi’ah adalah
Riba fadhl merupakan riba yang timbul karena pertukaran antara barangribawi
yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan riba nasi’ah
merupakan riba yang timbul karena penangguhan penyerahan atau penerimaan
barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya.
12. Contoh praktik riba qardh dan riba jahiliyah yaitu
Contoh riba qardh yaitu praktik perbankkan konvensional yang mengharuskan
pengembalian dana yang dipinjam beserta dengan kelebihannya atau disebut
dengan bunga.
Contoh Riba Jahiliyah yaitu Pinjaman terhadap rentenir dimana bunga yang
dibebankan akan semakin tinggi ketika peminjam tidak dapat melunasi utangnya
pada waktu yang telah ditetapkan.
13. Yang dimaksud dengan ta’alluq dan contohnya yaitu
ta’alluq adalah dua akad yang saling berkaitan, dimana berlakunya akad 1
bergantung pada akad 2. Contohnya yaitu penjualan dengan cara ‘inah, yaitu
seorang penjual barang seharga tertentu secara cicilan (misalkan Rp 11 juta)
kepada orang lain dengan syarat, orang lain tersebut kembali menjual barang
tersebut secara tunai(misalkan Rp 10 juta).
14. Transaksi short selling telah dinyatakan terlarang oleh Bapepam. Transaksi ini
pada dasarnya juga dilarang oleh syariat islam. Pelarangan atas transaksi short
selling
penjualan cepat dapat digolongkan ke dalam Bai’ Najasy dimana short selling
merupakan prektek perjanjian penyerahan syrat berharga yang dilakukan sebelum

tanggal yang ditentukan agar dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah
sebelum tanggla penyerahan.
15. Hubungan antara ekonomi gelembung yang terjadi pada system ekonomi
kapitalis dengan berbagai transaksi yang dilarang syariah, tetapi dibolehkan kapitalis
maksudnya
Ekonomi Gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset barang
mewah dengan nilai fundamental yang lebih rendah namun harga jual yang lebih
tinggi. Hal ini sangat dilarang oleh syariah karena termasuk dalam tadlis dan riba,
dimana tadlis itu sendiri menspekulasi harga dan tidak diketahui oleh salah satu
pihak. Kemudian termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena praktek ekonomi
gelembung mengupayakan keuntungan yang begitu besar jauh melebihi nilai
instrinsiknya.

Bab 4
SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH
1. Landasan hukum pendirian bank syariah di Indonesia dimulai tahun 2008
perbankan syariah memiliki Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang
nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini secara
lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran buku ini. Bank Syariah yang
didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah
tentu berdasarkan Undang-undang nomor 21 dan seluruh peraturan
pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-
undang nomor 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 21
tahun 2008. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 69 undang-undang tersebut
yaitu:
“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai
Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3790) beserta peraturan
pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-undang ini”.
2. Perbedaan antara BUS dan BPRS yaitu BUS kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPRS tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayarannya.
3. Perbedaan antara BUS dan UUS, BUS adalah bank syariah yang kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan UUS adalah unit
kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai

kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.
4. Perbedaan fungsi bank syariah dan bank konvensional adalah selain
menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank
Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal
yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana
sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
5. Aplikasi fungsi manajer investasi pada bank syariah dapat dilihat dari segi
penghimpunan dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana
mudharabah, bertindak sebagai manager investasi dalam arti dana tersebut
harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang
dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagi hasil
dengan pemilik dana.
6. Aplikasi fungsi investor pada bank syariah dapat dilihat dalam hal penyaluran
dana yang dilakukan bank syariah, baik yang dilakukan dengan
mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan prinsip bagi hasil.
7. Aplikasi fungsi manajer investasi pada bank syariah dapat dilihat dari segi
penghimpunan dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana
mudharabah, bertindak sebagai manager investasi dalam arti dana tersebut
harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang
dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagi hasil
dengan pemilik dana.
8. Perbedaan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah jika wadiah berarti titipan
dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus
dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapan pun si penitip
menghendaki. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama
usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua
bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.

9. Perbedaan antara wadiah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum
dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan
sedangkan wadiah yad-amanah adalah penerima titipan tidak boleh
memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali
titipannya. Akad yang cocok digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana
pada bank syariah adalah wadiah yad-dhamanah.
10. Perbedaan mudharabah muthlaqah dengan mudharabah muqayyadah adalah
mudharabah merupakan investasi yang tidak terikat sedangkan mudharabah
muqayyadah disebut juga investasi terikat.
11. Tiga alasan mengapa mudharabah muqayyadah tidak cocok diterapkan pada
penghimpunan dana tabungan dan deposito adalah sbb:
- Kedudukan bank hanya sebagai agen
- Semua resiko ditanggung oleh pemilik dana
- Pemilik dana (shahibul maal) membatasi/memberi syarat kepada
mudharib dalam pengelolaan dana seperti, hanya untuk melakukan
mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.
12. Perbedaan antara investasi terikat channeling apabila semua resiko
ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung
resiko apapun sedangkan pola executing apabilan pemilik dana dan bank
sama-sama menanggung resiko.
13. Perbedaan tabungan, deposito dan giro menurut undang-undang perbankan
nomor 10 tahun 1998 adalah giro sebagai simpanan yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah
pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Deposito adalah
simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Tabungan
adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-
syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet
giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

14. Perbedaan tabungan mudharabah dengan tabungan konvensional adalah
tabungan mudharabah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan
perbankan sedangkan tabungan konvensional menggunakan prinsip ekonomi
perbankan.
15. Perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terletak tiga aspek
yaitu sifat dana, insentif dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan
wadiah bersifat titipan sedang sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat
investasi. Insentif pada tabungan wadiah berupa bonus yang tidak disyaratkan
dimuka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Dalam hal
pengembalian dana, tabungan wadiah dijamin akan dikembalikan semua oleh
bank, akan tetapi pada tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan
semua.
16. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan
mudharabah adalah sebagai berikut:
- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik
dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan
mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak
lain.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan
piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan
dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan.
17. Perbedaan tabungan mudharabah dengan deposito mudharabah ialah bahwa
deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang
disepakati sedangkan persamaannya adalah nisbah yang telah disepakati.

18. Tiga skema yang digunakan dalam penyaluran dana bank syariah yaitu skema
jual beli, skema investasi dan skema sewa.
19. Jual beli dalam bentuk mudharabah adalah jual beli dengan menyatakan
harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
Jual beli dalam bentuk salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan
terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima, sedangkan
jual beli dalam bentuk istishna’ adalah jual beli yang didasarkan atas
penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk
menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang
dsyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.
20. Kelebihan jual beli dalam bentuk salam dan istishna’ dibandingkan jual beli
dalam bentuk mudharabah adalah memberikan kemudahan bagi nasabah
yang kurang memiliki bargaining power serta nasabah yang memerlukan
produk konstruksi sedangkan kekurangannya adalah Jika semua/sebagian
barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih
rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua
pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uang atau menunggu
sampai barang tersedia
21. Perbedaan antara jual beli istishna’ dengan jual beli istishna’ paralel adalah
Bai ‘ al istishna ‘ atau disebut dengan istishna’, merupakan kontrak jual beli
dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan
tertentu yang disepakati antara pemesan ( pembeli, mustahni’ ) dan penjual (
pembuat, shani’ ). Istisna’ paralel yaitu suatu bentuk akad istisna’ antara
pemesan (pembeli, mustasni’) dengan penjual (pembuat, shani’), kemudian
untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni’, penjual memerlukan pihak
lain sebagai shani’
22. Perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli salam paralel adalah Bai’ as
salam atau biasa disebut dengan salam, merupakan pembelian barang yang
pembayarannya dilunasi di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di
kemudian hari sedangkan Salam paralel merupakan jual beli barang yang

melibatkan dua transaksi salam, dalam hal ini transaksi salam pertama
dilakukan dilakukan antara nasabah dengan bank, sedang transaksi salam
kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok.
23. Perbedaan prinsip investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan
skema musyarakat adalah dalam skema mudharabah seluruh modal berasal
dari bank sebagai shahibul maal sedang dalam skema musyarakat modal
berasal dari investasi pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada
suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah
yang telah disepakati.
24. Perbedaan antara prinsip sewa dengan skema ijarah dan skema ijarah
muntahiya bittamlik yaitu transaksi ijarah muntahiya bittamlik memberi hak pilih
pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.
25. Kondisi skema ijarah dan skema ijarah muntahiya bittamlik cocok digunakan
untuk sewa menyewayang berakhir dengan kepemilikan.

Bab 5
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
1. Tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah
adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:
(a) penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan
tugasnya;
(b) penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi
syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
(c) auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku
umum; dan
(d) para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan syariah.
2. Maksud dari paradigma syariah menekankan setiap aktivitas umat manusia
memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah
dan akhlak sebagai paramenter baik dan buruk, benar dan salahnya suatu
aktivitas ekonomi. Dengan paradigma ini, akan membentuk integritas yang
dapat membentu terbentuknya karakter tatakelola yang baik (good
governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik.
3. Prinsip ukhuwah berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk
interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan
secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Prinsip ‘adalah
mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan
sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk
kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan
spiritual, serta individual dan kolektif. Prinsip keseimbangan (tawazun)
esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat

dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan
keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Prinsip universalisme
(syumuliah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak
yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan
golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil
alamin).
4. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial
maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah
komersial dilakukan antara lain berupa:
1. investasi untuk mendapatkan bagi hasil
2. jual beli barang untuk mendapatkan laba
3. pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.
Transaksi syariah non komersial dilakukan antara lain berupa:
1. pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh)
2. penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah,
wakaf, hibah.
5. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan yaitu Investor sekarang
dan potensial, pemberi dana qardh, pemilik dana syirkah temporer, pemilik
dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf,
pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan,
pemerintah serta masyarakat.
6. Pemberi dana qardh merupakan individu atau institusi yang memberikan
pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema qardh yaitu
pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan yang
dipinjam. Pemberi dana qardh membutuhkan informasi yang memungkinkan
mereka untuk menyimpulkan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat
jatuh tempo.
7. Pemilik dana syirkah temporer adalah individu atau institusi yang
menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan
menggunakan skema bagi hasil. Pemilik dana syirkah temporer
membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk mengetahui
tingkat keamanan dan keuntungan dana yang diinvestasikan pada entitas
syariah.

8. Pemilik dana titipan adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di
entitas syariah dengan skema wadiah atau penitipan tanpa adanya kewajiban
bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan kepada penitip. Pemilik dana
membutuhkan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka mengetahui
apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
9. Informasi yang diperlukan oleh pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah
dan wakaf adalah mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
10.Kepentingan pengawas syariah terhadap laporan keuangan perusahaan
adalah untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan sistem operasi entitas
syariah terhadap prinsip syariah.
11.Tujuan utama laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu
entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pemngambilan keputusan ekonomi, tujuan lainnya adalah sebagai berikut :
a. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, informasi
pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila
ada, serta bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta
penggunaannya.
b. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab
bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya
pada tingkat keuntungan yang layak, serta informasi mengenai tingkat
keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi
terikat.
c. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan
dan penyaluran zakat.
12.Asumsi dasar akrual adalah pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada
saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar),
diungkapkan dalam catatan akuntansi, dilaporkan dalam laporan keuangan
pada periode yang bersangkutan.
13.Asumsi kelangsungan usaha yaitu entitas syariah di asumsikan tidak
bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material
skala usahanya.
14.Empat karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah, yaitu:

1. Dapat dipahami; Kualitas penting informasi yang ditampung dalam
laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami
oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan untuk memiliki
pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis,
akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan
yang wajar. Namun demikian, informasi yang kompleks yang seharuskan
dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas
dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat
dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan; Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi
kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi
memiliki kualitas relevan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi
pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu,
masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil
evaliuasi mereka di masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna untuk
peramalan dan penegasan atas transaksi yang berkaitan satu sama lain.
Relevan juga di pengaruhi oleh hakikat dan tingkat materialitasnya.
Materialitas ditentukan berdasarkan pengaruh kelalaian (ambang batas)
terhadap keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan
keuangan. Oleh karena itu, materialitas dipengaruhi oleh besarnya
kesalahan dalam mencantumkan atau pencatatan.
3. Keandalan; Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang
menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaianya
sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan
atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin
relevan tapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
mengunakan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu
tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas
syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca,
meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan
dari tuntutan tersebut.
4. Dapat dibandingkan; Pemakai harus dapat membandingkan laporan
keuangan entisas syariah antar periode untuk mengidentifikasi

kecenderungan posisi dan kinerja keungan. Pemakai juga harus dapat
membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk
mengevaluasai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan
secara relatif. Oleh karena itu, pembandingan berupa pengukuran dan
penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa
harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, atar
periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda,
maupun dengan entitas yang lain. Agar dapat dibandingkan, informasi
tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut
juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akutansi yang
berlaku.
15.Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke
dalam entitas syariah dengan beberapa cara, misalnya digunakan sendiri
maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh
entitas syariah; dipertukarkan dengan aset lain yang diperlukan; digunakan
untuk menyelesaikan kewajiban; atau dibagikan kepada pemilik entitas
syariah.
16.Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai
cara, misalnya, dengan: (a) pembayaran kas; (b) penyerahan aset lain; (c)
pemberian jasa; (d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain;
atau (e) konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat
dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau
membatalkan haknya.
17.Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah di
mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan
dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
18.Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi
mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah, dan akun
lain yang sejenis.
19.Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini
karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk
mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian
atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak

dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan
pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan
pemegang saham, seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang
berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi (current and other
noninvestment accounts).
20.
- Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu
periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau
penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak
berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi
pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gain).
- Beban (expenses) dalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu
periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau
terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak
menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya
beban untuk pelaksanaan aktivitas syariah maupun kerugian yang timbul.
- Hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana
syariah temporer adalah bagian hasil pemilik dana atas keuntungan dan
kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode
laporan keuangan.
21.Aset diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa
manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset
tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Suatu
aset tidak dapat diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran telah
terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir kedalam
entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi
semacam ini diakui sebagai beban.
22.Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan
bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan
dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) masa kini dan jumlah
yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
23.Pengakuan dana syirkah temporer dalam laporan posisi keuangan jika entitas
syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui
pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah

yan harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Jumlah DST dapat
berubah-rubah sesuai dengan hasil invetasi.
24.Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau kenaikan
manfaat ekonomi di masa depan yan berkaitan dengan peningkatan aset atau
penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti
pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset
atau penurunan liabilitas.
25.Beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau penurunan manfaat
ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau
peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti
pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan atau
penurunan aset.

Bab 6
AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA
1. Perbedaan antara penghimpunan dana pada bank syariah dengan
penghimpunan dana pada bank konvensional terdapat pada akad yang
digunakan jika di bank konvensional hanya mengenal sistem penghimpunan
dana lewat tabungan maupun giro dengan tambahan berupa bunga yang
sudah dipatok dari awal besarannya sedangkan di perbankan syariah juga
sama dengan sistem tabungan dan giro tapi menggunakan akad
mudharabah dan wadiah, kedua akad tersebut dapat diaplikasikan dalam
tabungan dan giro dengan tambahan yang didasari bonus bukan bunga
layaknya yang diterapkan di bank konvensional.
2. Giro wadiah adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiah.
Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana
mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan
tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambil dana
tersebut. Keuntungan atas pengelolaan dan titipan tersebut menjadi milik
bank, karena hakikat wadiah adalah qardh dan pada prinsipnya tidak ada
bonus yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana wadiah. Kendati
demikian, bank syariah diperbolehkan memberikan bonus sukarela kepada
pemilik dana wadiah, dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka.

3. Perbedaan mekanisme transfer antarkantor bank yang sama dengan
antarbank yang berbeda adalah untuk transaksi yang bersifat transfer
antarkantor, dalam praktik perbankan biasa digunakan rekening sementara
dengan nama rekening antarkantor (RAK) sedangkan untuk transaksi yang
melibatkan transaksi antarbank yang berbeda, biasanya diselesaikan dalam
mekanisme yang difasilitasi oleh Bank Indonesia atau pihak yang ditunjuk
oleh Bank Indonesia.
4. Akad yang biasa digunakan untuk giro pada bank syariah adalah wadiah.
5. Akad yang biasa digunakan untuk tabungan di Indonesia adalah akad
wadiah dan mudharabah.

Bab 7
AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH
1. Definisi mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di
mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada
pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini
menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik
modal dan keahlian dari pengelola.
2. Perbedaan antara mudharabah muthlaqah mudharaah muqayyah dan
mudharabah musytarakah yaitu Perbedaan ketiga jenis mudharabah ini pada
persetujuan yang diserahkan pemilik modal terhadap dana yang
diinvestasikannya, pada mudharabah muthlaqah pemilik dana memberikan
kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya,
sedangkan pada mudharabah muqayyadah pemilik dana memberikan
batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan/atau
objek investasi atau sektor usaha.
3. Masing-masing mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah dan
mudharabah musytarakah cocok diterapkan dalam kondisi
a. Mudharabah muthlaqah dapat diterapkan pada kondisi nasabah
membebaskan mudharib mengusahakan dananya, sehingga mudharib
dapat dengan leluasa mengelola dana tanpa ada batasan walaupun
pastinya dana yang dikelola harus dibidang yang halal dan sesuai
dengan kaidah-kaidah syariah.
b. Mudharabah muqqayadah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah
menetapkan batasan-batasan kepada mudharib, batasan-batasan
yang dimaksudkan yaitu mengenai dana, lokasi, cara dan/atau objek
investasi.
c. Mudharabah musytarakah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah
hanya menitipkan dananya kepada bank untuk disimpan secara aman.
4. Landasan syar’i dibolehkannya transaksi mudharabah yaitu Surah Al-
Jumu’ah ayat 10 artinya ”apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kami beruntung
Surah Al-Baqarah ayat 283 artinya ”jika kamu dalam perjalanan (dan
bermuamalah tidak secara tunai) sedang kami tidak memperoleh seorang

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain,
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para
saksi) menyembunyikan persaksian, Dan barang siapa yang
menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
5. Rukun transaksi mudharabah yaitu
Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa Mudharabah memiliki lima rukun:
1. Modal.
2. Jenis usaha.
3. Keuntungan.
4. Shighot (pelafalan transaksi)
5. Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola. (Ar-Raudhah
karya imam Nawawi (5/117))

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

Similar to SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (17)

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH