tugas perbankan syariah bab 1- bab 15

1. TUGAS PERBANKAN SYARIAH
Nama Anggota Kelompok 12 :
1. Aldini Gunawan ( 43214110462 )
2. Intan Sari ( 43214110498 )
Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA
2017

2. BAB I
Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah
1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait
dengan bidang ilmu akuntansi adalah ayat ini berbicara tentang anjuran
atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan
mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris),
sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan
jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional
ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah
mereka yang melakukan transaksis hutang-piutang, bahkan yang lebih
khusus adalah yang berhutang. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh
ayat ini untuk traksaksi adalah sebagai berikut:
a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara
hutang, haruslah tertulis dan berdokumen
b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi,
namun berpijak pada pengakuan orang berutang
c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah
memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga
kejujuran
d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah
pihak yang menyaksikan proses transaksi
e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah
mencukupi
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadapa
praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul
maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa
itu,baitul maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh
penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian
dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di
daerah yang diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian
dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat
dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa
kekhalifahan ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada masa
kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.. Hingga masa itu,
manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan
pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada
sisa.

3. 4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de
Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan peradaban
Muslim ialah melalui bukunya, Luca Pacioli dianggap sebagai orang
pertama yang menggagas sistem buku berpasangan (double entri
bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan dimana sisi kiri dan sisi
kanan atau sisi debet dan sisi kredit harus sama atau seimbang atau dengan
kata lain pencatatannya harus dilakukan dua kali (double) yaitu pada
kedua sisi.
5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang
menunjukan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan
oleh masyarakat.
a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam
di Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan
terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan
oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat Undang-undang yang
diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau
perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta
dan anggaran Negara
b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik
secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan
dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan)
c. Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah
ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat
terpanjang, yakni Surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan
fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah (bertransaksi),
penunjukkan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan
manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah
hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut.
6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi
syariah adalah:
a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang
dipelopori oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam
dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan
syariah.
b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi
syariah, antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan

4. beberapa pemikir lainnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan
akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat. Pendekatan ini
diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam
yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
c. Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsipsyariah yang sesuai dengan
ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah
mungkin dapat bantu menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh
pemikir akuntansi syariah Shahul Hameed.
7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing
pendekatan yang ada dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah:
a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang
memerlukannya.
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib
berlandaskan pada wahyu dan dipandang merusak karena
mengandung asumsi yang tidak Islami.
b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler
terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan.
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c. KelebihanPendekatan Hibrid :
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di
Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu
diaplikasikan dalam akuntansi syariah.
KekuranganPendekatan Hibrid :
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk
mengembangkan triple bottom line menjadi fourt bottom line
(ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah).
8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk
dikembangkan pada saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis
Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan
mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah.
Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern
pada saat ini

5. 9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat
pada akuntansi konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi
alternatif adalah kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda
pendapat dalam menilai urgensi perbedaan Akuntansi Syari’ah dan
konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam
akuntansi konvensional, namun dalam perkembangan berikunya,
gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata lebih menguat. Ini memuncak
setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan landasan untuk
dibentuknya The Financial Accounting Organization for Islamic Bank and
Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990. Dalam
perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The
Accounting and Auditing Organization for Islmic Financial Institutions
(AAO-IFI). Ada sejumlah argumentasi yang diajukan, mengapa Akuntansi
Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi konvensional. Diantaranya
adalah karena faktor-faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan
cara Islam, harus diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka
mematuhi perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya.
10. Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi
konvensional yang berkembang saat ini selain akuntansi dalam perspektif
syariah menurut kami adalah Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi
Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan
kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja yang
lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari
laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan.
11. Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta
implikasinya terhadap akuntansi syariah:
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati
ketentuan Allah (Alqur’an dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder
diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi, mengukur, dan
melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah
ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor.
12. Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat sebagai
dasar dalam pengembangan akuntansi syariah:
Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada
kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi. kepada
upaya mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di
kalangan ummat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki
peranan penting bagi tercapainya kebangkitan ummat Islam.

6. 13.Kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat,
tidak sesuai diterapkan pada masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu
terlihat pada aspek: pengeliminasian nilai-nilai agama; penggunaan
rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan; dan penekanannya pada
nilai pemilik modal pada suatu perusahaan. Oleh karena itu kenyataannya
masyarakat islam memiliki alternatif atas keberadaan akuntansi
konvensional, dan para sarjana muslim mampu mengembangkan kerangka
akuntansi yang sesuai dengannya dan didasarkan pada nilai-nilai
agamanya.
14.Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah
ada perintah Allah melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang
bersifat tidak tunai (Al-Baqarah 282) dan untuk membayar zakat. Perintah
Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong setiap individu
senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Adapun
perintah Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam saat itu
untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Berkembangnya praktik
pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekwensi logis dari ketentuan
membayar zakat yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu
dari aset yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan
haul.
15. Ajaran islam sangat kondusif dengan penggunaan dan pengembangan
akuntansi dalam kehidupan manusia. Islam melalui Al Qur’an telah
menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku
transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep
pertanggungjawaban atau accountability, sebagai ditegaskan dalam surat
Al Baqaroh ayat 282. Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi
sosial. Akuntansi Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk
menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi
sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan
dalam masyarakat Islam.

7. BAB II
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
1. Jelaskan kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah.
Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi riba.
Berikut ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang riba :
‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ ِ‫س‬َ‫م‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ن‬َ‫ط‬‫ي‬َّ‫ش‬‫ال‬ ُ‫ه‬ُ‫ط‬ُّ‫ب‬َ‫خ‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫م‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ َ‫ل‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬‫أ‬َ‫ي‬ َ‫ن‬‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ل‬َ‫ا‬
‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫ا‬ ‫و‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ َ‫م‬ َّ‫ر‬َ‫ح‬ َ‫و‬ َ‫ع‬‫ي‬َ‫ب‬‫ال‬ ُ‫للا‬ َّ‫ل‬َ‫ح‬َ‫ا‬ َ‫و‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ ‫ل‬‫ث‬ِ‫م‬ ُ‫ع‬‫ي‬َ‫ب‬‫ال‬
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan
penyakit jiwa (gila). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah:
275)
‫م‬‫ي‬ِ‫ث‬َ‫ا‬ ‫ار‬َّ‫ف‬َ‫ك‬ َّ‫ل‬ُ‫ك‬ ُّ‫ب‬ ِ‫ُح‬‫ي‬َ‫ل‬ ُ‫للا‬‫و‬ ِ‫ت‬َ‫ق‬‫د‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫ى‬ِ‫ب‬‫ُر‬‫ي‬ َ‫و‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ ُ‫للا‬ ُ‫ق‬َ‫ح‬‫م‬َ‫ي‬
Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT
tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ”
(Q.S. Al-Baqarah: 276)
‫ا‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ َ‫ن‬‫م‬ َ‫ي‬ِ‫ق‬َ‫ب‬‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ر‬َ‫ذ‬ َ‫و‬ َ‫للا‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬‫ال‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ِى‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬‫ا‬َ‫ي‬ِِ َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤ‬ُ‫م‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ن‬
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa
riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah:
278)
ُ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ِك‬‫ئ‬‫ول‬ُ‫أ‬َ‫ف‬ ِ‫للا‬ َ‫ه‬‫ج‬ َ‫و‬ َ‫ُوءن‬‫د‬‫ي‬ ِ‫ر‬ُ‫ت‬ ‫َوة‬‫ك‬َ‫ز‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫َي‬‫ت‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ِ‫للا‬ ‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ ‫ا‬ َ‫ُو‬‫ب‬‫ر‬َ‫ي‬ َ‫ل‬َ‫ف‬ ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬‫م‬َ‫أ‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ‫ا‬ َ‫ُو‬‫ب‬‫ر‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ًا‬‫ب‬ ِ‫ر‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫َي‬‫ت‬‫ا‬َ‫ء‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬
َ‫ن‬‫و‬ُ‫ف‬ِ‫ع‬‫ض‬ُ‫م‬‫ال‬

8. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta
manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,
Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya)
Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di katakan
riba, oleh sebab adanya lembaga keuangan syariah sangat membantu
dalam era digital melakukan transaksi ekonomi. dan pada ayat alqur’an
juga telah di jabarkan tentang akuntansi syariah.
‫ا‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ت‬ ‫ن‬‫ي‬َ‫د‬ِ‫ب‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ل‬ َ‫ج‬َ‫أ‬ ‫ُِم‬ ‫ى‬ًّ‫م‬َ‫س‬ ُ‫ه‬‫ُو‬‫ب‬ُ‫ت‬‫اك‬َ‫ف‬ ۚ ‫ب‬ُ‫ت‬‫ك‬َ‫ي‬‫ل‬ َ‫و‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬‫ي‬َ‫ب‬ ‫َِك‬ ‫ب‬ِ‫ت‬‫ا‬
ِ‫ل‬‫د‬َ‫ع‬‫ال‬ِ‫ب‬ ۚ َ‫ل‬ َ‫و‬ َ‫ب‬‫أ‬َ‫ي‬ ‫ب‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ك‬ ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ب‬ُ‫ت‬‫ك‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ُ‫ه‬َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اّلل‬ ۚ ‫َِف‬ ‫ب‬ُ‫ت‬‫ك‬َ‫ي‬‫ل‬ ِ‫ل‬ِ‫ل‬‫ُم‬‫ي‬‫ل‬ َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ه‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ِال‬ ُّ‫ق‬َ‫ح‬
ِ‫ق‬َّ‫ت‬َ‫ي‬‫ل‬ َ‫و‬ َ َّ‫اّلل‬ ُ‫ه‬َّ‫ب‬ َ‫ر‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ‫س‬ َ‫خ‬‫ب‬َ‫ي‬ ُ‫ه‬‫ن‬ ِ‫م‬ ‫ا‬ً‫ئ‬‫َي‬‫ش‬ ۚ ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ َ‫ن‬‫َا‬‫ك‬ ‫ِال‬َِ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫ه‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُّ‫ق‬َ‫ح‬‫ال‬ ‫ا‬ً‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬َ‫س‬ ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫ي‬ِ‫ع‬َ‫ض‬
‫و‬َ‫أ‬ َ‫ل‬ ُ‫ع‬‫ي‬ ِ‫ط‬َ‫ت‬‫س‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ل‬ ِ‫م‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ‫ل‬ِ‫ل‬‫ُم‬‫ي‬‫ل‬َ‫ف‬ ُ‫ه‬ُّ‫ي‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬‫د‬َ‫ع‬‫ال‬ِ‫ب‬ ۚ ‫ُوا‬‫د‬ ِ‫ه‬‫َش‬‫ت‬‫اس‬ َ‫و‬ ِ‫ن‬‫ي‬َ‫د‬‫ي‬ِ‫ه‬َ‫ش‬ ‫ن‬ ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫ج‬ ِ‫ر‬ ۖ ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬
‫م‬َ‫ل‬ ‫َا‬‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ ِ‫ن‬‫ي‬َ‫ل‬ُ‫ج‬ َ‫ر‬ ‫ل‬ُ‫ج‬ َ‫ر‬َ‫ف‬ ِ‫ن‬‫َا‬‫ت‬َ‫أ‬ َ‫ر‬‫ام‬ َ‫و‬ ‫ن‬َّ‫م‬ ِ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬َ‫ض‬‫َر‬‫ت‬ َ‫ن‬ ِ‫م‬ ِ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ه‬ُّ‫ش‬‫ال‬ ‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ل‬ ِ‫َض‬‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫د‬‫ح‬ِ‫إ‬
َ‫ر‬ ِ‫ك‬َ‫ذ‬ُ‫ت‬َ‫ف‬ ‫ا‬ َ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫د‬‫ح‬ِ‫إ‬ ‫ى‬ َ‫ر‬‫خ‬ُ ‫اْل‬ ۚ َ‫ل‬ َ‫و‬ َ‫ب‬‫أ‬َ‫ي‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ه‬ُّ‫ش‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ‫ُِد‬ ‫ُوا‬‫ع‬ ۚ َ‫ل‬ َ‫و‬ ‫وا‬ُ‫م‬َ‫أ‬‫َس‬‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ه‬‫ُو‬‫ب‬ُ‫ت‬‫َك‬‫ت‬
‫ا‬ ً‫ر‬‫ي‬ِ‫غ‬َ‫ص‬ ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ ً‫ر‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ك‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ َ‫ج‬َ‫أ‬ ۚ ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ُ‫ط‬َ‫س‬‫ق‬َ‫أ‬ َ‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ ِ َّ‫اّلل‬ ‫َِو‬ ُ‫م‬ َ‫و‬‫ق‬َ‫أ‬ ِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ش‬‫ل‬ِ‫ل‬ ‫َى‬‫ن‬‫د‬َ‫أ‬ َ‫و‬ َّ‫ل‬َ‫أ‬ ‫َر‬‫ت‬ِ‫ُوا‬‫ب‬‫َا‬‫ت‬ ۖ
َّ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ً‫ة‬ َ‫ر‬‫ا‬ َ‫ج‬ِ‫ت‬ ً‫ة‬ َ‫ر‬ ِ‫اض‬ َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ ُ‫ر‬‫ي‬ِ‫د‬ُ‫ت‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬‫ي‬َ‫ب‬ َ‫س‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ‫َِع‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬َ‫ل‬ ‫َاح‬‫ن‬ُ‫ج‬ َّ‫ل‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ه‬‫ُو‬‫ب‬ُ‫ت‬‫َك‬‫ت‬ ۗ
‫ُوا‬‫د‬ ِ‫ه‬‫ش‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫ع‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ت‬ ۚ َ‫ل‬ َ‫و‬ َّ‫ر‬‫ا‬َ‫ض‬ُ‫ي‬ ‫ب‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ك‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ‫يد‬ِ‫ه‬َ‫ش‬ ۚ ‫َِو‬ ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ل‬َ‫ع‬‫َف‬‫ت‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫وق‬ُ‫س‬ُ‫ف‬ ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬ ۗ
‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬ َ َّ‫اّلل‬ ۖ ُ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ ُ َّ‫اّلل‬ ۗ ُ َّ‫اّلل‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬ ‫ء‬‫ي‬َ‫ش‬ ‫ل‬َ‫ع‬ِِ ‫يم‬
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang
itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang
seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang
itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali

9. jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi
Muhammad SAW
Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam
Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal
sebagai pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan aktifitas
perdagangan hingga ke berbagai Negara. Dari tanah Arab, mereka
membawa dagangannya hingga ke Benua Afrika, Asia Tengah, Asia
Tenggara, hingga ke Eropa.
Di masa jahiliyah tersebut, sistem perdagangan (ekonomi) jauh
dari prinsip-prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan
sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar
atau salah. Maka, ketika Islam datang, segala bentuk perdagangan yang
merugikan baik itu bersifat judi (maysir), tidak jelas (gharar), dan
berbunga (riba) dihapuskan. Sebab, hal itu bertentangan dengan ajaran-
ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin,adil dan transparan.
Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib,
berdagang ke Syam, ketika itu beliau telah mempraktekkan sistem
perdagangan yang jujur sehingga, masyarakat senang melakukan
perdagangan dengannya. Begitu juga ketika beliau turut membawa
dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya yang dikenal jujur (al-amin),
barang dagangannya laku terjual.
Ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada umur 25
tahun, beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur,
transparan, terbuka, dan berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih
dilakukan secara pribadi dan kekeluargaan, belum melembaga dalam
sebuah sistem yang terstruktur. Karena itu, di zaman beliau belum ada
sebuah lembaga keuangan Islam yang mengatur sistem perdagangan
secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran Islam yakni Al-
Qur’an. Beliau senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan
tujuan membantu kaum yang lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru
mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau

10. menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada
masa awal hijrah.
Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah
kemadinah. Pada saat hijrah kemadinah, kota ini masih dalam keadaan
kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Dikota ini
banyak suku, salah satunya adalah suku yahudi yang dipimpin oleh
Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di madinah. Suasana kota
ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang terkuat dan
kaya adalah yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya
ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan,
maka system pajak dan fiscal tidak berlaku.
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam wakti
singkat mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin
seluruh pusat pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam
pemerintahan dan organisasi membangun intitusi-intitusi, mengarahkan
urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan
pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh.
Pada masa Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan
kebijakan yang terapkan oleh beliau dan para sahabat. Mengenai keuangan
public pada masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau
sebagai kepala Negara. Demikian halnya dengan para sahabat
Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai kepala Negara. sebab,
kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan kedudukan
melayani publik.
3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa
keakhalifahan:
1) Pada masa Abu Bakar Sidiq
Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara diurus
oleh kekayaan dari Baitul Maal dan ini terjadi selama sekitr 27 bulan
dimasa kepemimpinanya, Abu Bakar Siddiq telah banyak menangani
maslah murtad, cukai dan orang-orang yang telah menolak membayar
zakat kepada negara, Abu bakar Siddiq selau memperhatikan keakuratan
penghitungan zakat dan zakat terseebut selalu di distribusikan setiap
periode tanpa sisa, bahkan hingga beliau wafat hanya terdapat satu dirham
di perbendaharaan negara.
2) Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi

11. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah
kebijakan keuagan negara pada masa khalifah umar, diantaranya adalah :
a) Properti baitul mal
di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah dan amil
nya hanyalah pemegang kepercayaan jadi merupakan tangung jawab
negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk
janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan, orang miskin,
membayar utang orang-orang bangkrut, membayar uang diyat untuk
kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk
urusan komersial
b) Kepemilikan Tanah
Pada masa pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan
melaui perjanjian damai. disinilah mulai timbul permasalahan bagaimana
pembagiannya, diantaranya ada sahabat yang menuntut agar kekayaan
tersebut di distribusikan pada para pejuang sementara yang lainnya
menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu rencana yang cocok bik untuk
mereka yang dating pertama baik yang terakhir. Setelah melakukan proses
syura, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah sebagai fay,
dan prisip yang sama diadopsi untuk kasus yang akan datang.
c) Zakat dan Ushr
Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik sarang-
sarang tawon tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang
tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bila bahwa mereka mau
membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila
tidak, tidak akan mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubayd,
Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pergunugan dan
yang diperoleh dari ladang. Zakat yang tetapkan adalah seper duapuluh
untuk madu yang pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua.
d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim
Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya
kecuali orang Kristen Banu Taghlib yang kseluruhan kekayaan terdiri dari
ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum
Muslimin. Banu Taghlib adalah suku Arab Keristen yang menderita akibat
peperangan. Umar menganal jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu
gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah.
Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana memperlakukan

12. mereka pereti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset
negara.
3) Masa Usman bin Affan
Kholifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya
beliau meingankan beban pemerintah dalam hal yang serius bahkan
menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalah
pahaman antara kholifah dan abdulah bin arqam, salah satu seprang
sahabat nabi yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan
bitul mal pusat. Beliau juga berusaha menigkatkan pengeluaran
pertahanan dan kelautan, menigkatkan dana pensiun dan pembangunan di
wilayah taklukan baru, kholifah membuat beberapa perubahan
administerasi.
4) Kholifah Ali bin Abi Thalib
Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan
pemungutan khums atas ikan atau hasil hutan. berbeda degan kholifah
umar, kholifah Ali mendisteribusikan seluruh pendapatan dibaitul mal
keprovinsi yang ada di baitul mal di madinah, busro dan kufah.
Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa
kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya
pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilagkan seluruhnya kerena sepanjang
pantai peperti sirya, palistina dan mesir berada dikekuasaan Muawiyah.
Pasca khulafa’urrasyidin.
Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam
berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian tongkat estafet
kepemimpinan diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam
bentuk pewarisan tahta. Ketika dunia Islam berada di bawah
kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan keturunannya yang sering disebut
dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Jika pada masa
sebelumnya Baitul Mal dikelolah dengan penuh kehati-hatian sebagai
amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini Baitul
Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya
transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik
oleh rakyat.
Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa
kepemimpinan khalifah ke delapan Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul
Aziz yang memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk

13. membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan
berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar
membuat perhitungan dengan para amir (setingkat gubernur) agar mereka
mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak
sah.
Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul
Aziz, kebijakan baru pun dimulai. Umar sebagai raja, mengembalikan
harta milik pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu, terdapat
perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Makkah, yang sejak
Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara. Namun, pada masa
khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-685 M), harta tersebut
dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta tersebut
kepada keturunannya.[19]
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar
bin Abdul Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Mal semakin meluas.
Baitul Mal tidak hanya sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga
dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi
keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal
juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan
intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai.
Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang
dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak hanya
layak disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis
muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi
kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.
Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun
Perpustakaan, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah.
Baghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama,
Barat masih gelap gulita.
4. Jelaskan sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali
dan pengaruhnya terhadap dunia Internasional.
Setelahmengenyamkemerdekaan, ada sejumlah hegara yang mayoritas
berpenduduk muslim yang mendirikan lembaga keuangan alterriatif yang bebas
dari riba. Tujuan utama dari pendirianferribaga keuangaffber landaskan etika
Islam adalah sebagai upaya kaum mtlsliniin untuk rnendasari segenap aspek
kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qulr’an dan sunnah. Ide untuk
mendirikan lembaga keuangan ini tersemai berkat gerakan kebangkitan Islam
Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis. Usaha modern pertama kali

14. untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan
taruih l940-an, akaritetapi usaha ini gagal[17]. Eksperimen lain dilakukan di
Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa
bunga didirikah di pedesaan negara itu.
Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank
Islam. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional
untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and
Development) dan proposal pendirian Federasi Bank
Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari proposal
itu, mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus diganti dengan
sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.
Proposal itu diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam
Internasional dan Federasi Bank Islam. Dan isi proposal itu antara lain
mengusulkan:
1. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam
2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
3. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral
di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem
ekonomi Islam yang terpadu.
4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.
5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal
pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja
Islam.
6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.
8. Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan
Pembangunan negara-negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut:
9. Mengatur investasi modal Islam.
10. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
11. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur
penelitiannya.
12. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang
untuk investasi regional di negara-negara Islam.
Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan
pembentukan perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam
(Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah

15. ekonomi dan perbankan Islam, yang tugasnya antara lain adalah menyediakan
bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan
lembaga keuangan Islam. Akhirnya pada oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic
Development Bank (IDE) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini
menyediakan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu
mereka untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan penting dalam
penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi ini
telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya mudah dimengeri apabila
perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam
mulai menyebar ke banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan
Sudan) yang kemudian mengubah sistem keuangannya menjadi sistem nir-bunga.
Di negara Islam lain seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi
berdampingan dengan bank-bank konvensional.
Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat
pesat dan menyebar ke banyak negara, termasuk negara Barat. The Islamic Bank
International of Denmark tercatat sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di
Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank besar dari negara-negara
Barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardien Flaming
telah membuka Jendela Islam (Islamic Window) dengan tujuan agar dapat
memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.
Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia) pada bank
umum didasari atas keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan
syari’at Islam. Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik dengan konsep
tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua
faktor: pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling banyak
dipahami oleh ulama dan cenedekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non
ribawi. Kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan sekarang) me-
nimbulkan kekuatan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika
Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala
itu timbul pemikiran untuk “memutar” dana petrodollar tersebut melalui lembaga
keuangan Islam.

16. 5. Jelaskan peran lembaga – lembaga internasional seperti Islamic
Development Bank (IDB), Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institution (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan
International Islamic Financial Market (IIFM) dalam pengembangan lembaga
keuangan syariah di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus.
Islamic Development Bank (IDB),
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam
aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun
yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan moral,
antara lain terhadap masuknya beberapa negara menjadi anggota baru IDB,
bantuan pendanaan pada negara Palestina, dan negara anggota lain khususnya di
kawasan Afrika yang mengalami bencana alam, serta bantuan pembangunan
daerah Mindanau, Filipina selatan.
Sementara dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi dalam
permodalan IDB (ordinary capital resources), juga ke dalam modal Export
Financing Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan ke dalam modal The Islamic
Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIIEC).
Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat
dilihat dari adanya dukungan terhadap penempatan national agency di Indonesia
yang dibutuhkan oleh IDB sebagai channeling, line atau executing agent IDB di
Indonesia. Tujuan penempatan national agency tersebut adalah untuk
memperlancar operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi,
komunikasi, pertukaran data dan informasi, pencairan dana dan pembayaran
Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan
audit keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga
keuangan di dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui
oleh negara-negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai
benchmark akuntansi dan audit keuangan syariah.
Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bahrain
Monetery Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan sistem
keuangan syariah yang transparan, berkesinambungan, dan bersih.

17. Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi
dasar bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar Akuntansi
Perbankan Syariah yang baru-baru ini disahkan Dewan Syariah Nasional
merupakan peraturan akuntansi perbankan yang merujuk pada standar AAOIFI.
Islamic Financial Services Board (IFSB),
Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, 21
April 2002, telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan islam
internasional. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4
November 2002, delapan Gubernur Bank Sentral dari delapan negara Islam,
ditambah dengan Presiden IDB, telah menandatangani pendirian Islamic Financial
Services Board (IFSB) di Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung
dipimpin oleh seorang bankir senior yang berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed
Abdel Kari, Ph.D.
Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di
dunia itu, didirikan oleh Bank Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia,
Bahrain, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic
Development Bank (IDB).
Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam sidang
tahunan IMF tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya
tumbuh padaConsultative Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko,
23 September 2000. Dari situlah komitmen negara-negara pendiri semakin kuat
hingga dibentukTechnical Committee untuk mewujudkan lembaga tersebut.
Setelah melalui sejumlah pertemuan penting, akhirnya terwujud juga pada tahun
2002.
Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk
menstandarisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini
sehingga standar operasi dan produknya sama secara internasional. Selain itu,
melalui lembaga tersebut akan dapat dijalin kerja sama antar lembaga keuangan
syariah di dunia..
International Isntitute of Islamic Thought (IIIT)
International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga
nonprofit, lembaga pendidikan dan budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan
ke-Islaman secara umum. Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada 1981 atau
1401 H. Lembaga yang memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di
Herndon, Virginia.
Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya,

18. dan mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam
dengan moral pengetahuan.
6. Sebutkan berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di
Indonesia dan jelaskan karakteristiknya masing – masing.
Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
a. Asuransi Syariah
Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha
untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang
melalui investasi dalam bentuk asset dan atau taba’ru yang memberikan
pola pengembalian untuk menghadapi resiko/ bahaya tertentu melalui akad
yang sesuai dengan syariah.
b. Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah
suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang
bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang
kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan
kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang
yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi
kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.
c. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro
Syariah Baitul Maal wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu,
sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan
kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKMS BMT
adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi produktif dengan
mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha
ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya
d. Koperasi Syariah
Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa
Indonesia dari kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi
berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata
syirkah dalam bahasa Arab.[5] Syirkah ini merupakan wadah kemitraan,
kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal
yang sangat terpuji dalam islam.
e. Rekda dana syariah
f. Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang
menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang
dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa

19. Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang
diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk
ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai
menguntungkan.
Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
a. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus
sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
b. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan
Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution (lembaga
perantara), berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
c. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit
orianted, tetapi juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan
kebahagiaan di akhirat;
d. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan
prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi
komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;
e. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan
tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
7. Identifikasilah kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank syariah
dengan lembaga – lembaga keuangan syariah lainnya.
Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama
atau program linkage dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal
wa Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah.
Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan lembaga
keuangan mikro syariah bersifat mutual benefit atau timbal balik dan bertujuan
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan
BMT dan koperasi syariah, mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola
kemitraan terbaik antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan masih banyak
masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan, padahal potensi UMKM sangat
besar.

20. "Berbagai kebijakan dan inistiatif pengembangan koperasi dan lembaga
keuangan mikro termasuk yang berpola syariah penting menjadi prioritas
pembangunan ke depan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika,
Senin (17/6).
Menurut dia, urgensi keberadaan industri keuangan mikro bagi sektor
usaha mikro-kecil nasional disadari betul pemerintah. Banyak upaya penguatan
industri keuangan mikro yang telah dan terus dilakukan.
8. Jelaskan peran institusi seperti BI, Departemen Keuangan, MUI, dan IAI
terhadap pengembangan industri perbankan syariah.
Secara umum, peranan bank sentralsangat penting dan strategis dalamupaya
menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perludiwujudkannya sistem
perbankan yang sehat itu, karena dunia perbankan adalahsalah satu pilar utama
dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkansecarakhusus, bank sentral
mempunyai peranan yang penting dalam mencegahtimbulnya risiko-risiko
kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyarakatpenyimpan dana, dan
merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian.
Pengawasan lembaga perbankan selama ini dilakukan oleh Bank
Indonesia. Berdasar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank
Indonesia memiliki kewenangan yang besar. Bank Indonesia
menetapkanperaturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan
kegiatanusahatertentu dari bank, melaksanakanpengawasan bank dan
mengenakansanksiterhadap bank sesuai denganperaturan perundang-
undangan.Kewenanganpengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak hanya diatur
dalamUndang-UndangNomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004, namun jugadiatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
juncto Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998menyebutkan bahwa, Pembinaan dan pengawasan Bank
dilakukan oleh Bank Indonesia, juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentangPerbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang
Nomor 21 Tahun2008), menyatakan bahwa, Pembinaan dan pengawasan Bank
Syariah dan UUSdilakukan oleh Bank Indonesia

21. 9. Identifikasilah permasalahan yang dihadapi oleh industry perbankan syariah
Indonesia pada saat ini.
Beberapa masalah dan problematika yang dihadapi oleh industri
perbankan syariah, hampir sama dengan masalah yang dihadapi oleh beberapa
bank umum atau konvesional. Bedanya adalah dari penerapan aturan yang ada
pada bank itu sendiri, bank syariah memakai aturan kesyariahan yang bersumber
pada hukum-hukum islam, sedangkan bank umum atau konvesional menggunakan
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Adapun beberapa
problematika yang muncul seiring dengan berkembangnya industri perbankan
syariah dapat kita kategorikan pada beberapa masalah yang diantaranya adalah :
Pertama, adalah kurangnya deposito. Perbankan yang beroperasi secara
syariah tidak dapat menerima simpanan dari orang-orang yang ingin mendapat
keuntungannya tanpa menanggung resiko apapun. Karena sesuai syariah, berbagi
keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko.
kedua, masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah likuiditas
berlebihan (excessive liquidity). Tentu saja bank Islam akan lebih cenderung
mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya bila
dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini dilakukan untuk
mengantisipasi penarikan rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu-
waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian tidak semua nasabah bank
Islam yang potensial menyetujui meminjamkan uangnya berdasarkan prinsip
musyarakah atau kemitraan.
Ketiga, adalah problematika biaya dan profitabilitas. Bank Islam bekerja
dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang halal dan sesuai
syariah saja. Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan supervisi dan
terkadang mengelola secara langsung operasional suatu proyek yang didanainya.
Ini dilakukan untuk mereduksi pengeluaran manajerial. Akibatnya bank Islam
harus memikul biaya tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank-
bank berasas bunga.
keempat yang dihadapi selanjutnya adalah masalah pendanaan pinjaman
untuk konsumsi. Bank Islam terkadang kesulitan untuk memberi pinjaman yang
bertujuan konsumtif. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya dana yang dapat
dipinjamkan tanpa memperoleh keuntungan.
kelima adalah masih minimnya sumberdaya manusia yang memahami
secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah.
Dalam kasus ini industri perbankan syariah pun juga banyak mengalami masalah
dalam sistemnya, karena selama ini hanya bank umum atau konvesional saja yang
mendapatan sorotan lebih dari para pakar ekonomi tentang masalah dan
problematika yang sedang dihadapi.

22. 10. Jelaskan peran Indonesia dalam pengembangan bank syariah di tingkat
internasional.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam
perbankan syariah sudah semakin nampak. Hal ini terbukti adanya UU No.7
Tahun 1992 dan perubahannya UU perbankan No. 10 Tahun 1998 yang mengatur
dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan
diimplementasikan oleh bank syariah. Tidak hanya sebatas itu peran pemerintah
juga memberikan kontribusi dana untuk dikelola oleh bank syariah yaitu tentang
dana haji yang sebelumnya dikelola oleh bank-bank nasional. Disamping itu
pemerintah telah memberikan izin kepada bank-bank syariah dan konvensional
untuk membuka cabang atau unit yang lebih luas. Dengan demikian diharapkan
bank syariah mampu tumbuh dan berkembang dengan pesat dan memberikan
perubahan kepada perekonomian nasional sehingga Indonesia menjadi Negara
yang lebih maju.
Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah harus proaktif mengundang
investor mancanegara (terutama dari Timur Tengah) untuk berinvestasi di industri
perbankan syariah Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat mencontoh pemerintah
Singapura yang rajin melakukan pendekatan personal kepada para investor Timur
Tengah. Terkait dengan hal ini, Pemerintah terlebih dulu harus merevisi Undang-
undang tentang Pajak Pertambahan Nilai agar transaksi murabahah di bank
syariah tidak dikenakan pajak ganda. Karena untuk menjaring investor asing,
Indonesia perlu membuat regulasi yang mengakomodasi pertumbuhan perbankan
syariah.
11. Identifikasilah kelemahan yang terdapat pada bank konvensional.
kelemahan yang terdapat pada bank konvensional.
1. Faktor manajemen yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit,
campur tangan pemilik yang berlebihan dan manager yang tidak
professional.
2. Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak potensi dan
penampakan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
3. Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
4. Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.

23. 12. Identifikasilah 3 kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yang diperkirakan
dapat mengatasi kelemahan bank konvensional.
a. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal
karena tidak diharuskan membayar biaya secara tetap.
b. Adanya sistem bagi hasil yang membuat bank syariah menjadi lebih
mandiri.
c. Keuntungan yang didapat nasabah bisa meningkat apabila pendapatan
yang diperoleh bank tersebut juga meningkat
13. Jelaskan dan evaluasilah tahapan perkembangan bank syariah yang
direncanakan oleh BI dalam cetak biru pengembangan bank syariah.
BI menerlahkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”.
Cetak biru (blue print) ini dibuat untuk memberikan arahan yang ingin dicapai
serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka
panjang. Berikut adalah sasaran pengembangan perbankan syariah sampai
tahun 2011 yang ingin digariskan dalam cetak biri tersebut:
a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan.
b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional
perbankan syariah
c. Terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien
d. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan
bagi masyarakat luas.
Pengembangan perbankan syariah yang dituangkan dalam “Cetak biru
pengembangan perbankan syariah di Indonesia” dibagi atas tiga tahap. Ketiga
tahap tersebut memilik fokus yang berbeda-beda. Inisiatif strategis pada tahap
pertama dilakukan pada tahun 2002-2004 dengan fokus pada pembentukan
kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik
operasional pebankan syariah yang sehat.
Adapun tahap kedua pengembangan perbankan syariah (2004-2008)
difokuskan apda realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama
program pengembangan. Sementara itu, tahap ketiga (2008-2011) merupakan
finasisasi implementasi inisiatif sistem perbankan syariah.

24. BAB III
Prinsip Dasar Bank Syariah
1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah
Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk
keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga
keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa
suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan
syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.
2. Empat Prinsip Hukum Muamalat:
a. Prinsip Mubah –> Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah
mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Sunah
Rasul
b. Prinsip Sukarela –> Mumalah dilakukan atas dasar sukarela dan
tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat –
> Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan
manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
d. Prinsip Keadilan –> Muamalah dilaksanakan dengan memelihara
nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur
pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
3. Tiga contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat
mungkin biasa dilakukan di bank konvensional:
a. Transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
b. Transaksi yang tidak sah akadnya.
c. Transaksi yang mengandung sistem dan prosedur memperoleh
keuntungan yang diharamkan, seperti:
 Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)
 Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)
 Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan)
 Ba’i Najsy (rekayasa pasar dalam permintaan)
 Maysir (judi), dan
 Riba (tambahan yang disayaratkan)
4. Perbedaan antara tadlis dan gharar:
Pada dasarnya, kedua transaksi ini sama-sama memiliki empat hal pokok
dalam hal jual beli, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.
Perbedaannya adalah:

25. a. Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang
tidak diketahui oleh salah satu pihak (unknown to one party),
sedangkan
b. Gharar merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang
tidak diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
5. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat,
akan tetapi masuk dalam kategori tadlis dalam kategori harga,
kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan:
a. Harga –> Ketika harga beras turun dan pembeli tidak mengetahui
bahwa harga beras sudah turun, disini penjual memanfaatkan hal
tersebut dengan tetap menjual harga beras sebesar harga beras aslinya /
pada saat sebelum turun
b. Kualitas –> Dalam jual beli handphone, dan sesungguhnya handphone
tersebut memiliki cacat yang diketahui oleh penjual dan tidak diketahui
oleh pembeli. Dan penjual tidak memberi tahu kepada pembeli
bahwasannya ada cacat di handphoe tersebut. Disini penjual
memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai kualitas barang
tersebut sehingga bisa menjual handphone sesuai harga aslinya (tidak
dikurangi dengan nilai cacat handphone)
c. Kuantitas –> Salah satu pihak (penjual) mengurangi takaran barang
yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran
ini hanya diketahui oleh penjual
d. Waktu penyerahan –> Seorang kontrakstor berjanji bisa menyelesaikan
pembangunan rumah dinas dalam jangka waktu 5 bulan, padahal
kontraktor tersebut memahami bahwa waktu penyelesaian lebih dari 5
bulan
6. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat,
akan tetapi masuk dalam kategori gharar dalam kategori harga,
kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan:
a. Harga –> Misalnya, dalam jual beli mobil secara kredit. Jika mobil
tersebut dilunasi dalam jangka waktu yang lebih cepat maka bunga
yang dikenakan adalah lebih kecil. Sedangkan bila dilunasi dalam
jangka waktu lebih dari lama, maka akan dikenakan bunga lebih besar.
Disini, penjual dan pembeli tidak mengetahui kapan mobil tersebut
akan terlunasi
b. Kualitas –> Misalnya, penjualan sapi yang masih dalam perut
induknya. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik pembeli maupun
penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu nantinya ketika
lahir. Apakah pembeli akan diuntungkan atau dirugikan

26. c. Kuantitas –> Misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika
pohon atau tanaman belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini,
kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui
berapa kuantitas hasil panen yang akan diperjualbelikan. Nilai jual
hasil panen bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dari nilai yang
diserahterimakan
d. Waktu penyerahan –> Misalnya penjualan mobil yang sedang hilang
dicuri dengan akad pembeli membayar seharga tertentu dan berhak
atas mobil yang sedang hilang dilarikan pencuri. Dalam hal ini, kedua
belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui kapan
barang akan diserahterimakan
7. Jelaskan yang dimaksud dengan riba dan berilah 3 contoh bisnis yang
ada di masyarakat yang beroprasi dalam konsep riba
Jawab :
Riba adalah tambahan yang yang disyaratkan dalam transaksi bisnis
tanpa adanya padanan (‘iwad) yang dibenarkan syariah atas
penambahan tersebut.
Contoh :
a. Bank Konvensional
b. Praktek lintah darat (rentenir)
c. Jual beli emas pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang
jauh lebih rendah
8. Jelaskan perbedaan antara bai’ itikhar dan berilah masing – masing 2
contoh yang mungkin masih ada di masyarakat.!
Jawab :
- bai’ najasy merupakan tindakan menciptakan permintaan palsu,
seolah-olah ada banyakpermintaan terhadap suatu produk, sehingga
harga jual produk naik. Sedangkan bai’ ikhtiar mengupayakan
adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun.
- Contoh Bai’ najasy yaitu perdagangan saham di bursa efek atau
pasar modal dan produksi barang-barang yang banyak dimintai
masyarakat dengan terbatas guna menaikkan harga barang tersebut.
- Contoh Bai’ Ikhtiar yaitu Penjualan beras, minyak tanah atau
barang-barang pokok lainnya yang sengaja ditimbunkan agar dapat
menaikkan harganya

27. 9. Jelaskan yang dimaksud dengan masyir dan berilah 3 contoh praktik
masyir yang mungkin masih ada di masyarakat !
Jawab :
Masyir merupakan sebuah permainan dimana satu pihak akan
memperoleh keuntungan sementara pihak lain akan memperoleh
kerugian.
Contohnya :
- Melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada
salah satu pihak yang dirugikan.
- Praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh ketika
menang undian.
- Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya menyetor dana
tertentu untuk dapat memperoleh hadiah tapi dengan cara permainan
tersebut diacak
10. Jelaskan rukun sahnya akad !
Jawab :
1. ‘Aqid, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak
terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa
orang.
2. Ma’qud adalaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-
benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah
(pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad
kafalah.
3. Maudhu’ al-‘aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan
akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. Shighat al-aqd, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan
yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran
kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataam
yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah
adanya ijab.
11. Jelaskan perbedaan antara riba fadhl dan riba nasi’ah
Jawab :
Para ulama menyebutkan bahwa nasi’ah artinya mengakhirkan dan
menangguhkan yaitu memberi tambahan pasa suatu barang dari dua
barang yang tertukar (jaul beli) sebagai imbaan dari diakhirkannya
pembayaran sedangkan Riba Fadhi ialah memberi barang dari salah
satu barang yang ditukar (jualbelikan)yang sam jenisnya dan ini
hukumnya haram.

28. 12. Berikan contoh praktik riba qardh dan riba jahiliy !
Jawab :
Contoh praktik dari Riba Qardh : Vna memeberikan pinjaman pada Zia
sebasar Rp 500.000 dan wajib mengembalikan sebesar Rp 700.000
saat jatuh tempo dan kelebihan uang ini tidak jwlas untuk apa.
Sedangkan Contoh Riba Jahiliyah Pada jaman Jahikiyah para kreditur,
apaila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata keada debitur
“Lunaskan hutang-hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran
itu dengan tambahan” maka pihak debitur harus menambah kewajiban
pembayaran hutng nya dn kreditur menunggu waktu pembayaran
kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru”
13. Jelaskan yang dimaksud dengan ta’aliuq dan beri contoh ?
Jawab :
Ta’alluq adalah ketergantungan akad dengan akad lainnya. Kesahihan
suatu akad tidak boleh ada ketergantungan dengan akad yang lain.
Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling
dikaitkan, di mana berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2.
Contoh: misalkan A menjual barang X seharga Rp120 juta secara
cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual
barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp100 juta.
Transaksi tersebut haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia
menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut
kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif
bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya
rukun. Dalam terminologi fikih, kasus di atas disebut bai’ al-‘Inah.
14. Transaksi short selling telah dinyatakan terlarang oleh Bapepam.
Transaksi ini pada dasarnya juga dilarang oleh syariat islam.
Jawab :
Short Selling atau penjualan cepat dapat digolongkan ke dalam Bai’
Najasy dimana short selling merupakan prektek perjanjian penyerahan
syrat berharga yang dilakukan sebelum tanggal yang ditentukan agar
dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah sebelum tanggla
penyerahan

29. 15. Jelaskan hubungan antara ekonomi gelembung yang terjadi pada
system ekonomi kapitalis dengan berbagai transaksi yang dilarang
syariah, tetapi dibolehkan kapitalis?
Jawaban :
Ekonomi Gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset
barang mewah dengan nilai fundamental yang lebih rendah namun
harga jual yang lebih tinggi. Hal ini sangat dilarang oleh syariah
karena termasuk dalam tadlis dan riba, dimana tadlis itu sendiri
menspekulasi harga dan tidak diketahui oleh salah satu pihak.
Kemudian termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena praktek
ekonomi gelembung mengupayakan keuntungan yang begitu besar
jauh melebihi nilai instrinsiknya.

30. BAB IV
SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH
1. Landasan hukum perbankan syariah telah tercapai dengan disahkannya
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang
membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah
maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem
syariah.
1. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau
2. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Demikian secara ringkas lahirnya landasan hukum perbankan syariah di
Indonesia. Penjelasan lengkap dapat dibaca pula di Perkembangan
Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah.
2. PERBEDAAN BUS, DAN BPRS MENURUT UU PBI
UU PBI PERIZINAN
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. memperoleh izin dari Bank Indonesia
2. modal utama minimal 1 triliun
3. milik WNI/Badan hukum Indonesia
4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin
kemitraan dengan maksimal saham 99%.
5. pemerintah daerah
11/23/PBI/2009
BPRS
1. milik WNI 100% saham milik WNI
2. milik WNI dan pemerintah daerah
3. pemerintah daerah
4. modal minimal,
2 milyar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan
Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
1 milyar diluar kota provinsi yang dicantumkan diatas
500 juta di wilayah diluar yang disebutkan diatas.
UU PBI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT
EKSEKUTIF
11/3/PBI/2009 1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib

31. BANK UMUM
SYARIAH
memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan
reputasi keuangan.
2. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3
(tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah
anggota Direksi
4. satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia
5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
6. anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki
saham melebihi 25%
7. Penambahan Dewan Pengawas Syariah.
11/23/PBI/2009
BPRS
1. wajib memenuhi persyaratan kopetensi, integritas, dan
reputasi keuangan
2. Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS
untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah
3. Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 3 (tiga) orang
4. satu anggota dewan komisaris wajib berdomisili di
dekat kantor BPRS
5. Direktur utama minimal 2 tahun berpengalaman di
pendanaan atau pembiayaan di perbankan syariah
6. 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi
di lembaga keuangan mikro syariah.
UU PBI PEMBUKAAN KANTOR CABANG
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari
pimpinan BI
2. pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis
Bank
3. plaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari
setelah penerbitan perizinan.
11/23/PBI/2009
BPRS
1. Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan
dengan izin Bank Indonesia.
2. berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama
dengan kantor pusatnya;
3. telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS
4. didukung dengan teknologi sistem informasi yang
memadai
5. menambah modal disetor paling kurang sebesar 75%
(tuju puluh lima persen) dari ketentuan modal minimal

32. BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan Kantor Cabang.
UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan
memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan mendapat persetujuan dari BI
2. Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung
11/23/PBI/2009
BPRS
1. diajukan oleh Direksi BPRS paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah perubahan nama mendapat persetujuan
dari instansi berwenang
2. sesuai uu yang berlaku dan melakukan permohonan
perubahan nama ke Bank Indonesia
3. diumumkan maksimal 10 hari setelah diizinkan oleh
BI.
UU PBI PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS KEINGINAN
PEMEGANG SAHAM
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. harus berdasarkan rapat pemegang saham
2. harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap
segala urusan seperti nasabah
3. Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya
kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan permohonan
pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia
disertai dengan dokumen pendukung.
11/23/PBI/2009
BPRS
1. sama seperti BPR di BPRS juga terdapat hal yang
sama mengenai pencabutan izin.

33. 3. Jelaskan perbedaan antara BUS dengan UUS ?
UU PBI PERIZINAN
11/1/PBI/2009
BANK UMUM
1. memperoleh izin dari Bank Indonesia
2. modal utama 3 triliun
3. milik WNI/Badan hukum Indonesia
4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin
kemitraan dengan kepemilikan saham maksimal 99% dan
minimal 30 milyar untuk WNI
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. memperoleh izin dari Bank Indonesia
2. modal utama minimal 1 triliun
3. milik WNI/Badan hukum Indonesia
4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin
kemitraan dengan maksimal saham 99%.
5. pemerintah daerah
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam bentuk
izin usaha
2. rencana pembukaan UUS harus dimasukan ke dalam
rencana bisnis BUK
3. modal kerja UUS minimal 100 milyar
4. modal kerja harus disisihkan dalam bentuk tunai
5. BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib
mencantumkan secara jelas frase “Unit Usaha Syariah”
setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang
bersangkutan
4.
UU PBI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT
EKSEKUTIF
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib
memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan
reputasi keuangan.
2. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3
(tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah
anggota Direksi
4. satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia
5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
6. anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki
saham melebihi 25%
7. Penambahan Dewan Pengawas Syariah.

34. 11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yang
bertanggung jawab penuh terhadap UUS (Direktur UUS)
wajib dilaporkan oleh BUK paling lambat 10 (sepuluh)
hari setelah tanggal pengangkatan dan/atau penggantian
efektif
2. Direktur dapat merangkap tugas BUK selama tidak
ada benturan
3. Direktur UUS wajib mengikuti proses wawancara
4. Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 orang
paling banyak 3 orang
5.
UU PBI PEMBUKAAN KANTOR CABANG
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari
pimpinan BI
2. pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis
Bank
3. plaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari
setelah penerbitan perizinan.
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. Pembukaan KCS dapat beralamat yang sama dengan
kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK,
sepanjang memenuhi persyaratan tertentu
2. UUS wajib melaksanakan pembukaan KCS dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
izin diberikan.
3. Pelaksanaan pembukaan KCS wajib dilaporkan oleh
UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
pembukaan.
4. Pembukaan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin
Bank Indonesia.
5. Rencana pembukaan KCS harus dicantumkan dalam
rencana bisnis UUS.
6.
UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan
memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan mendapat persetujuan dari BI
2. Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
1. UUS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis
status kantor pada masing-masing kantornya.

35. SYARIAH 2. UUS wajib mencantumkan logo iB pada masing-
masing kantor, Layanan Syariah dan Kegiatan Pelayanan
Kas Syariah
3. meminta izin ke Bank Indonesia
7.
UU PBI PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS KEINGINAN
PEMEGANG SAHAM
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. harus berdasarkan rapat pemegang saham
2. harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap
segala urusan seperti nasabah
3. Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya
kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan permohonan
pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia
disertai dengan dokumen pendukung.
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. mendapatkan izin dari Bank konvensional yang
menaungi UUS
2. sudah memenuhi kewajiban terhadap nasabah dan aktor
di dalam UUS
4. Jelaskan Perbedaan fungsi bank syariah dengan bank konvensional
Ada beberapa perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang perlu Anda
ketahui, berdasarkan beberapa poin berikut ini:
1. Akad
Berdasarkan akad sendiri, bank syariah dan bank konvensional memiliki
perjanjian atau akad yang berbeda sesuai dengan landasannya. Bank konvensional
dibuat sesuai dengan perjanjian yang berpatokan terhadap hukum positif,
sedangkan akad atau perjanjian bank syariah dibuat sesuai dengan hukum Islam.
2. Bunga dan Bagi Hasil
Perbedaan yang paling mencolok antara bank syariah dan bank konvensional
adalah sistem pada pendapatan usahanya. Adapun perbedaan antara bunga bank
dan bagi hasil adalah sebagai berikut:
• Bagi hasil, biasanya jumlahnya dibuat ketika waktu akad atau perjanjian
berdasarkan pedoman yang berpatokan pada untung rugi. Besarnya bagi
hasil ini disesuaikan berdasarkan besarnya keuntungan yang didapatkan.
Sistem bagi hasil ini tergantung dari keuntungan proyek, sehingga
apabila merugi maka kerugian tersebut ditanggung secara bersama oleh
semua pihak. Sistem bagi hasil ini bisa meningkatkan pembagian laba
berdasarkan peningkatan pendapatan.

36. • Bunga bank, biasanya ditentukan saat waktu perjanjian berdasarkan
asumsi untuk selalu untung. Besarnya persentase bunga bank disesuaikan
dengan jumlah dari modal yang di kreditkan. Pembayaran bunga
biasanya tetap tidak melihat untuk maupun rugi. Pembayaran bunga tak
akan meningkat walaupun keuntungan semakin meningkat.
3. Dewan Pengawas
Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sendiri terletak
pada dewan pengawas. Dimana, bank syariah sendiri mewajibkan untuk
menetapkan DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank
konvensional tidak menetapkan adanya dewan pengawas. DPS sendiri
adalah dewan berupa ulama dan pakar ekonomi yang memiliki
pemahaman atau menguasai fiqh mu’amalah bertugas untuk mengawasi
sistem operasional bank beserta segala produknya.
5. jelaskan aplikasi fungsi manajer investasi pada bank syariah
Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer
investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer
investasi dari pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian,
kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi ini tidak banyak
diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang bekerja di bank syaria
(bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola
kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang
diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik
dana.
6. jelaskan fungsi investor pada bank syariah
Bank-bank menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana
pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi
yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut
meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad Mudharabah, akad
salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau
kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan
produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan.
Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah bank
menerima keuntungan Mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan
akad.

37. 7. Jelaskan aplikasi fungsi manager investasi pada bank syariah
Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer
investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer
investasi dari pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian,
kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi ini tidak banyak
diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang bekerja di bank syaria
(bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola
kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang
diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik
dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang
tidak lancar bahkan sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang
diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun
menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank
syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik
dana yang dihimpun.
8. Ada dua prinsip yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana oleh
bank syariah, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Jelaskan
perbedaan kedua prinsip tersebut dalam aktifitas penghimpunan.
perbedaan akad mudharabah dan wadiah dalam bank syariah itu,
 Nasabah pada akad mudharabah bisa memperoleh bagi hasil (nisbah),
sedangkan akad wadiah tidak. Dapatnya cuma bonus suka rela dari pihak
bank.
 Pada akad mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul mal (pemilik
modal), sedangkan pada wadiah berperan sebagai muwadi (penitip
uang/barang).
 Dana pada akad mudharabah bisa dibilang sebagai investasi karena bisa
mendapatkan bagi hasil atau nisbah, sedangkan pada wadiah hanya
bersifat titipan/simpanan.
8. Wadi’ah Yad al-Amanah. Wadi’ah Yad al-Amanah (tangan amanah)
artinya, akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan
tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut. tapi orang
yang dititipi barang (wadi’) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau
kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian
atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan
(karena sebab-sebab factor diluar kemampuannya).
Wadi’ah Yad adh Dhamanah. Wadi’ah Yad Dhamanah adalah akad
penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau
tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang

38. dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau
kerusakan barang tersebut. Akad wadi’ah ini berlaku apabila orang yang
dititipi barang (Wadi’) tidak lagi meng-Idle-kan asset atau barang titipan
tersebut, tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah
mendapat izin dari orang yang memiliki harta (Muwaddi’), dengan
demikian akad wadi’ah yang berlaku adalah wadi’ah yand
dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala
kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.
10. Dalam penghimpuana dana dengan prinsip Mudharabah mutlaqah,
Kedududkan bank syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola
dana), sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (shahibul maal).
Selanjutnya, hasil usaha yang diperoleh bank dibagi antara bank dengan
nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dimuka.
Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah,
kedudukan bank hanya sebagai agen, karena pemilik dana adalah nasabah
pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedangkan pengelola dana adalah
nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah
nasabah pembiaya mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha
dilakukan antara pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah
pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini
menerima fee.
11. Sebutkan 3 alasan kenapa mudharabah muqayyadah tidak cocok untuk
diterapkan pada penghimpunan dana tabungan dan deposito ?
Alasannya dapat disimpulkan dari prinsip mudharabah muqayyadah sendiri :
a) kedudukan bank hanya sebagai agen saja,
b) karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah
muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan
mudharabah muqayyadah.
c) Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana
mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah
muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja.

39. 12. Jelaskan perbedaan antara investasi terikat channeling dan pola investasi
terikat executing ?
 Pola chaneling adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana
dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun.
 Pola executing adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko.
Prinsip mudharabah muthlaqah dapat diterapkan dalam kegiatan usaha
bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito
mudharabah.
13. Jelaskan perbedaan antara tabungan, deposito dan giro ?
 Giro adalah cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan
pemindahbukuan
 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek,
bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 Deposito, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan
yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu
menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.
14. Jelaskan perbedaan antara tabungan mudharabah dengan tabungan
konvensional ?
 Akad
Akad di sini adalah perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Akad pada
bank konvensional berpatokan hukum positif, sedangkan bank syariah
berdasarkan hukum agama islam. Ya seperti akad wadiah dan mudharabah di
atas contohnya.
 Bunga dan bagi hasil
Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah pada poin kedua ini juga
sudah cukup singkat dijelaskan di atas. Bank umum menerapkan sistem bunga
yang jumlahnya ditetapkan sekian persen dari saldo nasabah. Jumlah bunga ini
tidak terpengaruh apakah pihak bank memperoleh laba banyak atau bahkan
justru rugi.
 Dewan pengawas
Agar memperoleh keuntungan, pihak bank menggunakan uang nasabah untuk
modal usaha. Di bank syariah diwajibkan adanya dewan pengawas untuk
mengawasi apakah usaha dan operasional yang dilakukan pihak bank sesuai

40. aturan islam atau justru berlawanan. Sedangkan pada bank konvensional tidak
harus adanya dewan pengawas seperti ini.
 Hubungan pihak bank dan nasabah
Hubungan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya lebih erat dibanding
di bank konvensional. Mengapa? Ya karena bank syariah memperlakukan
nasabah sebagai partner atau mitra usaha. Selain itu nasabah bank syariah
punya hak untuk tau uang simpanannya digunakan untuk apa saja.
 Promosi
Promosi yang dilakukan bank syariah biasanya disampaikan kepada
masyarakat lebih jelas isinya, transparan dan tidak ambigu. Demikianlah
pengertian dan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Jangan
lupa baca artikel menarik lainnya di bawah ini.
15. Jelaskan 3 perbedaan antara tabungan wadiah dengan tabungan
mudharabah ?
1. Akad kedua Produk Penghimpun dana tidak sama. Pada Tabungan Wadiah
menggunakan akad Wadiah, lebih tepatnya akad wadiah Yad Adh-dhamanah,
Sedangkan pada Tabungan Mudharabah menggunakan akad Mudharabah.
2. Karena akadnya adalah wadiah yg merupakan akad sukarela/sosial atau
tabarru' maka tidak ada keuntungan bagi hasil bagi nasabah. Sedangkan Pada
mudharabah Keuntungan di bagi melalu bagi hasil.
3. Pada Tabungan Wadiah bank syariah dapat memberikan bonus yang langsung
ditempatkan ke rekening milik nasabah, Bonus wadiah memiliki 2 syarat
yaitu: Tidak diperjanjikan di awal, dan tidak ditentukan besarnya di awal
karena sifatnya adalah bonus dan sukarela.
4. Sedangkan Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang sifatnya mengikat
adanya kerjasama antara bank dan nasabah.
16. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pun telah
mengeluarkan fatwa tentang produk tabungan di bank syariah. Dalam Fatwa
DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, ketentuan umum tabungan
berdasarkan mudharabah yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan
dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, bank
sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan
nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan bank tidak diperkenankan
mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang
bersangkutan.

41. 17. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapatdilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi
tidak dapat ditarikdengan cek atau alat yang dapat dipersamakan degan itu seperti
dijelaskan dalam butir tabungan wadiah.
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik
dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib,bank dapat melakukan
berbagaimacam usaha yang yang tidak bertentangan degan prinsip syariah
dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah degan
pihaklain.
3. Modal harus dinyatakan degan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan
piutang.
Deposito Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan padatertentu menurut perjanjian antara penyimpanan degan bank yang
bersangkutan
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik
dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan
berbagaimacam usaha yang tidak bertentangan degan prinsip syariah
danmengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah degan
pihaklain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan
bukan piutang.
Persamaan:
Sama-sama merupakan Simpanan yang di dasarkan dengan syariat islam
18. 3 skema yang digunakan dalam penyaluran dana bank syariah
1. Pendanaan/Penghimpunan dana: Wadiah dan mudharabah.
a. Wadiah (titipan)
Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank
syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh
bank syariah untuk beragam keperluan (yang sesuai syariah).
Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah
berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema
wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan.

42. BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM
TabunganKu dan BSM Tabungan Simpatik.
b. Mudharabah (investasi)
Dengan skema mudharabah, nasabah menginvestasikan dananya
kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, BSM
berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah
mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis
yang menguntungkan (dan sesuai syariah). Hasil keuntungan dari
bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan
BSM sesuai nisbah yang telah disepakai di muka.
BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan
BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Mabrur, BSM
Tabungan Investa Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.
2. Pembiayaan/Penyaluran
dana: Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah dsb.
a. Murabahah
Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah.
Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk
kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin
yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin)
tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang
disepakati antara nasabah dengan bank syariah
b. Ijarah
Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank
syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk
kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah
membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang
telah disepakati di muka.
c. Istishna
Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah,
namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan.
Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan
mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang
ditambah dengan marjin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok
dan marjin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode,

43. melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank
syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi.
d. Mudharabah
Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah
menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.
e. Musyarakah
Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak
menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi
(biasanya sekitar 70 s.d. 80%).
f. Lainnya
3. Jasa: Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb.
a. Wakalah
Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Artinya BSM bekerja untuk
mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. BSM
mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal
transfer uang, L/C, SKBDN dsb.
b. Rahn
Rahn bermakna gadai. Artinya bank syariah meminjamkan uang
(qardh) kepada nasabah dengan jaminan yang dititipkan nasabah
ke bank syariah. Bank syariah memungut biaya penitipan jaminan
tersebut untuk menutup biaya dan keuntungan bank syariah.
BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Gadai Emas iB.
c. Kafalah
Dengan skema kafalah, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila
terjadi sesuatu dengan nasabah, bank syariah akan bertanggung
jawab kepada pihak ke-3 sesuai kesepakatan awal.
BSM mengaplikasikan skema ini pada produk BSM Bank Garansi.
19. Murabahah adalah jual belibarang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan/margin yang disepakati. Akad yang banyak mendapat penilaian
tentang “kehalalan” pelaksanaannya adalah murabahah, yaitu jual beli dengan
harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati Pada

44. murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara
pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.
20. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah
yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang
dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan
yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan
mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli,
dimana barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam dan istishna’ adalah jual
beli dengan pemesanan terlebih dahulu
21. Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin /
penerima pesanan ( shani’)dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu
produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu’) dimana bahan baku dan
biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem
pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.
Istishna’ Paralel Dalam sebuah kontrak bai’ al-istishna’, bisa saja pembeli
mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak
tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna’ kedua
untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal
sebagai istishna’ paralel.
22. Jelaskan perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli salam paralel
?
Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual suatu barang yang
penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya
disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu,
sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Jual beli salam ialah
menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat,
barang itu ada di dalam tanggungan si penjual. Misalnya si penjual berkata, “
Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm,
tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,- “. Pembeli pun
berkata, “ Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 100.000,-”.
Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada.
Jadi, salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari
pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.

45. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai’ as-salam antara
bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga
lainnya secara simultan. Dewan pengawas syariah Rajhi Banking dan
Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik
salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak
bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Beberapa ulama
kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika
perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal
demikian diduga akan menjurus kepada riba.
23. Jelaskan perbedaan prinsip investasi dengan skema mudharabah dan
investasi dengan skema masyarakat ?
Mudharabah (Trustee Profit Sharing)
Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang
memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan
perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian,
sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah
bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal
kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari bank, yang
dengan dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan
membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli,
dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit).
Musyarakah
Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu
di mana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana (expertise)
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan di tanggung bersama
sesuai dengan kesepakatan .
24. Jelaskan perbedaan antara prinsip sewa dengan skema ijarah dan
prinsip sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik ?
Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna),
bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah
sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek
transaksinya.
Pada dasarnya, ijarah didefinisikansebagai hak untuk memanfaatkan
barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan

46. Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas
suatu barangatau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tiu sendiri.
Al-bai’ wal ijarah muntahia bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua
buah akad al-bai’dan akad ijarah muntahia bittamlik (IMBT). Al-bai’
merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara
sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dalam
ijarah mintahia bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah
satu dari dua cara berikut ini:
1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan
tersebut pada akhir masa sewa.
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang
disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa (alternatif 1)
biasanya diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa
relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai
sewayangsudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi
harga beli untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin
memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu diakhir periode.
25. Dalam kondisi apakah skema ijarah dan skema ijarah muntahiya
bittamlik cocok digunakan ?
Pengertian Ijarah : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas
barang itu.
Pengertian IMBT (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik) : Ijarah yang berakhir
dengan kepemilikan.
Contoh Ijarah :
seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya,
membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon
kepada Bank syariah untuk menyewa alat2 berat itu. Maka nasabah akan
membayar sewa alat2 berat tersebut kepada Bank syariah
Contoh IMBT :
Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya,
membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon
kepada Bank syariah untuk menyewa alat2 berat itu.

47. BAB V
Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan
Syariah
1. Jelaskan tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian
laporan keuangan syariah bagi penyusun standar, penyusun laporan
keuangan, auditor,
Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi,
menyangkut posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, tujan
lainnya adalah :
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prisip syariah
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab
entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana,
menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
2. Jelaskan yang dimaksud dengan asas ukhuwah, ‘adalah, mashlahah,
tawazun, dan syumuliyah beserta kaitannya dengan akuntansi ?
Jawab:
Ukhuwah berarti Persaudaraan antar sesama. Akuntansi syariah
berasaskan ukhuwah memiliki makna bahwa akuntansi syariah
menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat
ekonomi (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh memperoleh
keuntungan di atas kerugian orang lain.
‘Adalah berarti Keadilan. Akuntansi syariah berasaskan ‘adalah memiliki
makna bahwa akuntansi syariah menempatkan sesuatu hanya pada
tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta
memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Lawan dari ‘adalah (keadilan)
adalah dzulm (kedzhaliman). ‘Adalah dalam akuntansi syariah adalah
menghindari transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh
Islam.
Mashlahah berarti kebermanfaatan/kemaslahatan. Akuntansi syariah
berasaskan mashlahah bermakna bahwa akuntansi syariah memiliki nilai
kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan akhirat, material dan
spiritual, serta individual dan kolektif.

48. Tawazun berarti keseimbangan. Akuntansi syariah berasaskan tawazun
bermakna bahwa akuntansi syariah tidak terbatas pada satu aspek tetapi
mencakup banyak aspek baik material dan spiritual, privat dan publik,
sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan
pelestarian.
Syumuliyah berarti universalisme atau bersifat menyeluruh. Akuntansi
syariah berasaskan syumuliyah bermakna bahwa akuntansi syariah dapat
dilaksanakan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan
tanpa membedakan agama, suku, ras atau golongan tertentu, sesuai dengan
semangat rahmatan lil alamin(rahmat bagi semesta alam). Dengan asas
ini, akuntansi syariah tidaklah hanya terkhusus bagi orang Islam semata,
namun bagi non muslim juga dapat menerapkannnya, karena
aspek muamalah maaliyah dalam Islam terbuka untuk semua manusia.
 Transaksi syariah dapat berupa komersial dan non komersial.
Jelaskan kedua bentuk transaksi tersebut ?
Jawab:
Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial
maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah
komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi
hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian
layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.
Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian
dana pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana
sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.
 Sebutkanlah pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan ?
Jawab:
1. Investor, mereka membutuhkan informasi untuk membantu
menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi
tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang
memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah
untuk membayar dividen.
2. Pemberi dana qardh, pemberi dana qardh tertarik dengan informasi
keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah
dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.