AKUNTANSI SYARIAH

DOSEN:
SHINTA MELZATIA, SE. M.AK.
DISUSUN OLEH:
EKO WIDAYANTI (43216120073)
RAISA ARSITA (43216120174)
FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA
2017

BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH
Soal – soal latihan
1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait dengan bidang ilmu
akuntansi adalah ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban
menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya
(notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan
ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang
beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksis hutang-piutang,
bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih
tenang dengan penulisan tersebut, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang
sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang,
banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang sedang
membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, akad tolong menolong tersebut dipelintir menjadi
suatu tambahan di dalam pelunasan hutang, sampai akhirnya terjadi suatu tambahan yang
dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kelembagaan
maupun perorangan. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh ayat ini untuk traksaksi adalah
sebagai berikut:
a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara hutang, haruslah tertulis
dan berdokumen
b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi, namun berpijak pada
pengakuan orang berutang
c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan Tuhan dan
tidak meremehkan kebenaran dan menjaga kejujuran
d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang menyaksikan
proses transaksi
e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah mencukupi
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadapa praktik akuntansi di masa
Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal
abad ke-7. Pada masa itu,baitul maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh
penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian dari muslim), jizyah (pajak
perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang diduduki umat Muslim)

serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk kepentingan
negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan ditandai
dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a..
Hingga masa itu, manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran
dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi baitul
maal mulai dilakukan dimasa kekhalifahan Umar bin Khattab r.a.. Pada masa itu beliau
memperluas fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan (dawwana yang berarti penulisan) yang
juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul maal tidak lagi dipusatkan di
Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. juga
membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut
menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang
baik.
Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a.,
dimana pada masa itu sistem administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat
pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus
pada baitul maal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya
surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan
baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria,
Proportioni et Proportionalita dengan peradaban Muslim ialah melalui bukunya, Luca Pacioli
dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku berpasangan (double entri
bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan dimana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debet dan
sisi kredit harus sama atau seimbang atau dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan dua
kali (double) yaitu pada kedua sisi.
Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan
bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan peneliti tentang sejarah akuntansi di dalam
buku Summa de Arithmetica yang dibuat Pacioli, diantaranya adalah :
a. Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan akuntansi sebagaimana
ditulis oleh Luca Pacioli tidaklah terjadi di Republik Italia kuno. Yang terjadi adalah italia

mengetahui tentang akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Dalam
bukunya Luca Pacioli hanyalah bagian dari apa yang ada pada saat itu, yang beredar di
antara guru dan murid sekolah aritmetika dan perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli
bukanlah penemu melainkan pencatat terhadap apa yang beredar saat itu.
b. Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-15, Eropa sedang
terhenti perkembangannya dan tidak dapat diharapkan adanya kemajuan yang berarti
dalam metode akuntansi.
c. Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping pastilah dipraktikkan
pertama kali oleh para pedagang dan ia beranggapan bahwa mereka berasal dari mesir.
d. Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli didasarkan pada tulisan
Leonard of Piza, orang eropa pertama kali menerjemahkan buku Aljabar yang ditulis dalam
bahasa arab, yang berisikan dasar-dasar bookkeeping.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli diterbitkan, telah ada
manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al
Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M. Beberapa
kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik double entry adalah sebagai
berikut:
1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber-sumber
pemasukan tersebut.
2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran-
pengeluaran tersebut
Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang dimaksud oleh Luca Pacioli
dalam bukunya adalah masyarakat dan bahkan pemerintah Italia. Pendapat ini dipandang
bertentangan dengan fakta terkait mengenai tidak operasionalnya angka romawi untuk
digunakan Dalam praktik akuntansi yang sedemikian maju. Sementara, masyarakat muslim pada
saat itu telah mengembangkan penggunaan angka nol, yang kemudian disebut dalam dunia
akademik sebgai angka arab, mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah ilmu matematika yang
dikenal dengan bidang aljabar.
5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukan bahwa
akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat.

a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di
bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang
kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat Undang-undang yang
diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf,
hak-hak pelarangan penggunaan harta dan anggaran Negara
b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa
sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas
keuangan)
c. Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu
masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni Surat Al Baqarah ayat 282 yang
menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah (bertransaksi), penunjukkan
seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang
diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut.
6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah:
a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang dipelopori oleh AAOIFI
(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution). Pendekatan ini
menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam
dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah.
b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah, antara lain
Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan beberapa pemikir lainnya. Mereka
berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat.
Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang
terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
c. Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan
persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu menyelesaikan.
Pendekatan ini dipelopori oleh pemikir akuntansi syariah Shahul Hameed. Pendekatan
Hibrid secara parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional.

7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing pendekatan yang ada dalam
mengembangkan akuntansi syariah adalah:
a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang memerlukannya. Selain
itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha (boleh) yang menyatakan bahwa segala
sesuatu yang terkait dalam bidang muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan
yang menyatakannya
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan pada wahyu
dan dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami.
b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan
akuntansi yang dikembangkan.
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c. Kelebihan Pendekatan Hibrid :
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade
terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah.
Kekurangan Pendekatan Hibrid :
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk mengembangkan triple bottom line
menjadi fourt bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah).
8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk dikembangkan pada saat
sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini
menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan
mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Sehingga lebih mudah
untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat ini
9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat pada akuntansi
konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi alternatif adalah kendati ada kesan
bahwa pada mulanya pakar berbeda pendapat dalam menilai urgensi perbedaan Akuntansi
Syari’ah dan konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam
akuntansi konvensional, namun dalam perkembangan berikunya, gumpalan semangat untuk

berbeda, ternyata lebih menguat. Ini memuncak setelah dilakukan berbagai studi yang
kemudian dijadikan landasan untuk dibentuknya The Financial Accounting Organization for
Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990. Dalam perkembangannya
lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The Accounting and Auditing Organization for
Islmic Financial Institutions (AAO-IFI). Ada sejumlah argumentasi yang diajukan, mengapa
Akuntansi Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi konvensional. Diantaranya adalah karena
faktor-faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan bahwa
tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya. Ini tentu
sangat berbeda dengan tujuan yang biasa ingin dicapai akuntansi konvensional, yang biasanya
hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih
spesifik, dengan merujuk pada Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan yang
dipakai menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari’ah adalah karena:
a. Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in all their financial and
other dealings
b. The functions of Islamic banks are significantly different from those of traditional banks who
have adopted the Western model of banking
c. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with them differs from the
relatioship of those who deal with the traditional banks. Unlike traditional banks, Islamic
banks do not use interest in their investment and financing transactions, whereas traditional
banks borrow and lend money on the basis of interest.
10. Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi konvensional yang berkembang
saat ini selain akuntansi dalam perspektif syariah menurut kami adalah Akuntansi Ekonomi
Politik. Akuntansi Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan
kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih
holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam
ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk menjelaskan dan
menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, dan
kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu pendekatan AEP akan menjadikan
struktur institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran
tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi,
akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. Akuntansi akonomi politik tidak seperti akuntansi

konvensional dalam pengakuan modal, bagi akuntansi ekonomi politik mengakui adanya dua
dimensi modal:
a. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi.
b. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.
11. Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta implikasinya terhadap
akuntansi syariah:
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah (Alqur’an dan
Sunah), sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi,
mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi,
sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor. Dapat dilihat dari laporan keuangan
dan non-keungan perusahaan maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya
masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan dan juga mengapresiasi
perkembangan akuntasi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan
menganggap itu perlu diaplikasiakan dalam akuntansi syariah.
12. Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar dalam
pengembangan akuntansi syariah:
Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan
bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi. kepada upaya mempercepat pembangunan
dan pembinaan sumber daya di kalangan ummat Islam, karena sumber daya manusia (SDM)
memiliki peranan penting bagi tercapainya kebangkitan ummat Islam. Upaya-upaya yang
sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-undang zakat akan
membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat Islam, yang selama ini dianggap tidak
mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai
penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan kehandalannya dalam
membangun dan memberdayakan ekonomi ummat Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini,
kekuatan ekonomi ummat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara.
13. kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat, tidak sesuai diterapkan
pada masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu terlihat pada aspek: pengeliminasian nilai-nilai
agama; penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan; dan penekanannya

pada nilai pemilik modal pada suatu perusahaan. Oleh karena itu kenyataannya masyarakat
islam memiliki alternatif atas keberadaan akuntansi konvensional, dan para sarjana muslim
mampu mengembangkan kerangka akuntansi yang sesuai dengannya dan didasarkan pada nilai-
nilai agamanya.
Sementara itu, paradigma stari’ah, menekankan pada aspek nilai hukum dan etika islami dalam
sistem akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi kerangka yang sesuai dalam mengembangkan
akuntasi syari’ah. Suatu hal yang sangat penting untuk diperkenalkan adalah bahwa penerapan
akuntansi syari’ah berdasarkan pada paradigma syari’ah yng merupakan bagian yang sangat
berhubungan dengan tauhid al-ibadah mengakui ke-Esa-an Allah sebagai pemilik Alam semesta
ini). Denagn demikian, usaha berkelanjutan akan dilakukan oleh setiap orang islam untuk
menjabarkan syari’ah dalam kehidupannya. Hal yang lebih penting adalah penjabaran tersebut
diharapkan dapat diterima oleh semua golongan, khususnya bagi kelompok non-muslim.
14. Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah Allah
melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (Al-Baqarah 282) dan untuk
membayar zakat. Perintah Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong setiap individu
senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Adapun perintah Allah untuk
membayar zakat mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang
dimilikinya. Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekwensi
logis dari ketentuan membayar zakat yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu
dari aset yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul.
15. Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh
para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep
pertanggungjawaban atau accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282.
Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi sosial. Akuntansi Syari’ah tidak hanya
sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter
tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam
masyarakat Islam.

BAB 2 PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Soal – soal latihan hal : 31
1. Surat An-Nisa ayat 79 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu
dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan berniaga yang berlaku dengan suka sama suka
diantara kamu.
Surat Al-Baqarah ayat 275 : “dan Allah S.W.T telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.
Dari surat-surat tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu kegiatan ekonomi Islam dapat
dilakukan dengan jalan jual beli, yaitu proses pemindahan hak milik barang atau asset dengan
menggunakan uang sebagai medianya.
a) Prinsip Al-Wahdiah atau Amanat
Dalam Surat An-Nisa ayat 58 :
“Sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat 1) kepada orang yang
berhak menerimanya. Dan bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka penetapan
hukum hendaknya adil 2) bahwa dengan itu Allah telah memberikan pengajaran sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan melihat.”
b) Prinsip Mudharabah
Dengan mengacu pada Surat Al-Muzzammil sebagian dari ayat 20, yaitu : “dan yang lain lagi,
orang-orang yang bepergian di muka bumi mencari karunia Allah, sementara yang lain
berperang di jalan Allah”. Bepergian untuk urusan dagang disebut juga Qiradh, yang berasal dari
kata Al-Qardhu yang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk
diperdagangkan dan memeperoleh sebagian keuangannya. Disebut juga mu’alamalah
maksudnya akad antara kedua belah pihak agar pihak yang satu mengeluarkan sejumlah uang
kepada pihak yang lain untuk dipergunakan untuk berdagang. Laba dibagi dua sesuai dengan
kesepakatan.
Dari surat tersebut terkandung makna prinsip mudharabah yang berasal dari kata “Adharbufil
Ardhi”. Bank syariah dengan berpijak pada prinsip mudharabah itu dapat menciptakan produk
berupa tabungan mudharabah, deposito mudharabah.
Surat Al-Jum’ah ayat 10 yaitu : “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah
kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah S.W.T”.
Surat Al-Baqarah ayat 198 yaitu : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”
.

Dalam surat-surat tersebut tersirat, bahwa mudharib sebagai wiraswasta adalah sebagaimana
dari orang-orang melakukan (dhaharb) perjalanan untuk mencari karunia-karunia Allah S.W.T.
dari keuntungan investasinya.
Dari dasar hukum syariah tersebut, makna mudharabah dari sisi kegiatan penyaluran dana dapat
diartikan suatu perkongsian antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul Al-mal)
menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha.
Keuntungan dibagikan sesuai dengan perbandingan laba yang telah disepakati bersama secara
Advance. Manakala terjadi kerugian maka shahibul al-mal akan kehilangan sebagian imbalan
dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung.
Kegiatan operasional bank syariah dalam pembiayaan dana dengan prinsip Al-mudharabah,
dapat melakukan investment account dan project financing.
c) Prinsip Musyarakah
Surat An-Nisa ayat 21 yaitu : “Jika saudara-saudara itu lebih dari satu orang, maka mereka
bersekutu dalam sepertiga itu”.
Surat As-Shaad ayat 24 yaitu : “Dan sesungguhnya kebanyakan mereka berbuat dhalim kepada
sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”.
Dari kedua surat tersebut terkandung makna kerja sama dalam suatu kegiatan antara satu pihak
dengan pihak lainnya, atau terdapatnya prinsip musyarakah. Pengertian musyarakah diartikan
suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek, di mana masing-masing
pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi
sesuai dengan pernyataan masing-masing. Oleh karena itu, bank syariah dalam kegiatan
pembiayaan, melakukan ketentuan :
• Pembiayaan dana bank syariah dengan nasabahnya melakukan kerja sama dengan
memberikan dana (sumber dana berasal dari kedua belah pihak, yaitu shahibul mal dan
mudharib) untuk kegiatan nasabah (mudharib).
• Dalam mengelola / menggunakan dana, pihak bank boleh ikut serta dalam manajemen
mudharib.
• Kerugian ditanggung bersama berdasarkan pada posisi modal masing-masing pihak.
• Bank boleh saja minta jaminan.
2. Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima
simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah
perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah

telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek
seperti menerima titipan harta, meninjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk
keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman
Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit,
menyalurkan dana, dan melakukan transfer dan setelah menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah. Rasulullah SAW yang dikenal dengan
julukan "Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada
saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali RA untuk
mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak
dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Seorang sahabat Rasulullah, Zubair Bin Al-Awwam,
memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman.
Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda; pertama, dengan mengambil uang itu
sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya
pinjaman, maka ia berkewajiban mengambalikannya utuh. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat
melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullahbin Zubair di Mekah juga
melakukan pengiriman uang keadiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak. Penggunaan cek
juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeriSyam dengan
Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar Bin Khattab RA,
beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek
ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.
Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah,
muzara’ah.
Musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Jelaslah bahwa
ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW,
meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang
melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-
meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang
memberikan modal kerja. Fungsi-fungsi Bank sudah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman
Nabi SAW: Menerima Simpanan Uang, Memberikan Pembiayaan, dan Jasa Transfer Uang.
Biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja.
Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah
kredit yang diambil dari istilah qard. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang,

Credo dalam bahasa romawi berarti kepercayaan, sedangkan qard dalam fiqih berarti
meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: check; Perancis:
cheque) yang diambil dari istilah saq (suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar,
sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.
3. Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kebijakan baru pun dimulai.
Umar sebagai raja, mengembalikan harta milik pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu,
terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat
dijadikan milik negara. Namun, pada masa khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-
685 M), harta tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta
tersebut kepada keturunannya.
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi
khalifah, fungsi Baitul Mal semakin meluas. Baitul Mal tidak hanya sebatas menyalurkan dana
tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi
keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk
membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah
gelombang intelektual Islam dimulai.
Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh khalifah Umar
bin Abdul Aziz membuatnya tidak hanya layak disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga
sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan
fiskal pada masa kekhalifahannya.
Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan, sekolah-sekolah,
dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan.
Pada saat yang sama, Barat masih gelap gulita.
Pada periode-periode awal, Khilafah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang
masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana
yang besar diperoleh antara lain dari Kharaj. Perbendaharaan Negara penuh dan berlimpah-
limpah, uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran. Khalifah
yang paling berjasa adalah al-Mansyur. Dia betul-betul telah meletakkan dasar-dasar yang kuat
bagi ekonomi dan keuangan negara. Dia mencontohkan Khalifah Umar bin Khattab dalam
menguatkan Islam. Dari keberhasilan kehidupan ekonomi masa al-Mansyur ini maka sektor lain
pun ikut mendulang keberhasilan. Diantaranya:

1. Pertanian, Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil
bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapuskan sama sekali.
2. Perindustrian, Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri,
sehingga terkenallah beberapa kota dan industri-industrinya.
3. Perdagangan, Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan seperti:
a. Membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah dagang.
b. Membangun armada-armada dagang.
4. Sejarah pendirian lembaga keuangan Syariah modern pertama kali terjadi pada tahun 1963, di
desa Mit Ghamr salah satu desa did wilayah Mesir, dibentuk lembaga keuangan pedesaan yang
bernama Mit Ghamr Saving Bank atau bias disebut Mit Ghamr Bank yang dipelopori seorang
ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Bank ini tidak membebankan dalam setiap kegiatan
keuangannya. Menjadi lembaga keuangan Syariah pertama yang ada di dunia.
Keberhasilan Mit Ghamr Bank menginspirasi berbagai kalangan seperti:
a. Pemerintah Mesir dibawah Gamal Abdul Naser membentuk Naser Social Investment
dengan basis perkotaan pada tahun 1972.
b. Masyarakat cendikiawan dan professional di Filipina membentuk Bank Amanah
pada tahun 1973.
c. Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggotanya adalah negara-negara
pemerintahan muslim membentuk Islamic Development Bank (IDB) pada tahun
1973 dan mulai beropersi pada tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah.
5. Peran lembaga-lembaga internasional:
a. Islamic Development Bank (IDB)
Fungsi dari lembaga ini antara lain memberikan bantuan modal dan kredit hibah untuk
proyek-proyek produktif dan memberikan assisten finansial bagi perusahaan-perusahaan di
negara muslim anggota IDB untuk pengembangan ekonomi dan sosial negara tersebut.
Lembaga ini juga mengalokasikan dana khusus untuk dana asistensi bagi pengembangan
ekonomi dan sosial bagi komunitas Islam di negara yang bukan anggota IDB.
Saat ini anggota IDB berjumlah 54 negara. Negara-negara anggota menyisihkan sejumlah
dana untuk IDB yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk program-program
pengembangan ekonomi dan sosial di negara muslim tersebut. Pada anggota juga otomatis
akan menjadi anggota Organisasi Konferenasi Islam (OKI) dan dalam kondisi tertentu akan
menjadi anggota Dewan Gubernur IDB.

b. Accounting and Auditing Organixation for Islamic Financial Institution (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit keuangan
lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia. Lembaga ini
berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-negara yang memiliki lembaga
keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan audit keuangan syariah.
c. Islamic Financial Services Board (IFSB)
Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB ini memiliki arti
sangat penting. Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga perbankan Islam yang sedang
tumbuh di 48 negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat. Bank-bank tersebut
mengelola aset sekitar $ 170 miliar.
IFSB akan menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan penerapan
syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. IFSB juga akan menjadi
penguhubung sekaligus menjalin kerjasama dengan lembaga penetapan standar di bidang
moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara hal yang akan dilakukan, yang cukup penting
adalah penyusunan standar operasional yang selaras dengan Basel Accord II. Basel Accord II
sendiri masih dalam tahap persiapan akhir bagi pengimplementasian pada akhir tahun
2006, yang dikendalikan secara eksklusif oleh Bank for International Settlements (BIS) di
Basel, Swiss. Intinya, fungsi IFSB seperti Bank for International Settlement (BIS).
Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk menstandarisasi perbankan
syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini sehingga standar operasi dan produknya
sama secara internasional. Selain itu, melalui lembaga tersebut akan dapat dijalin kerja
sama antar lembaga keuangan syariah di dunia.
d. International Islamic Financial Market (IIFM)
dalam pengembangan lembaga keuangan Syariah di dunia secara umum dan di Indonesia
secara khusus?
6. Lembaga Keuangan Syariah yang terdapat di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Lembaga
Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.
a. Lembaga Keuangan Syariah Bank
Bank Syariah
Karakteristik Bank Syariah:
1. Universal
2. Adil

3. Transparan
4. Seimbang
5. Maslahat
6. Variative
7. Fasilitas
b. Lembaga Keuangan Syariah non Bank
Asuransi Syariah
Karakteristik Asuransi Syariah:
1. Prinsip dasarnya adalah saling tolong-menolong (ta’awuni) dan saling menanggung
(takafuli) antara sesama peserta asuransi.
2. Akad yang digunakan adalah akad tabarru’ dan akad tijari.
3. Pembayarannya meliputi kontribusi dan investasi.
Pegadaian Syariah
Karakteristik Pegadaian Syariah:
1. Biaya administrasi didasarkan pada golongan barang.
2. 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari.
3. Jasa simpanan berdasarkan pada simpanan bukan pinjaman.
4. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual bukan dilelang.
5. Kelebihan hasil penjualan diserahkan kepada lembaga ZIS.
Baitul Maal Wattamwil (BMT)
Karakteristik BMT:
1. Berorientasi bisnis.
2. Bukan lembaga social tetapi dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang banyak secara
berkelanjutan.
3. Tumbuh berdasarkan peran partisipasi masyarakat sekitar.
4. Milik Bersama
5. Mengkaji usaha anggota secara berkala
Koperasi Syariah
Karakteristik Koperasi Syariah:
1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha.
2. Tidak ada riba

3. Mengakui mekanisme pasar.
4. Mengakui kebebasan usaha.
5. Mengakui adanya hak Bersama
Reksa Dana Syariah
Karakteristik Reksa Dana Syariah:
1. Periode investasi menengah dan jangka panjang.
2. Beresiko.
3. Lebih transparan.
4. Pembukuan ditutup setiap hari.
5. Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari.
7. Kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank Syariah dengan lembaga-lembaga
keuangan Syariah lainnya yaitu salah satunya dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti
Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah. Kepentingan membangun
kerja sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah bersifat mutual benefit
atau timbal balik dan bertujuan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan BMT dan koperasi syariah,
mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola kemitraan terbaik antara bank syariah dengan
lembaga keuangan mikro syariah
8. Peran berbagai intitusi terhadap pengembagan industri perbankan Syariah
a. Peran BI
Bank Indonesia (BI) merupakan regulator bagi perkembangan seluruh bank umum dan BPR
di Indonesia, termasuk BUS dan BPR Syariah. Prinsip Syariah pun telah masuk dalam Undng-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, sebagai paying hokum pengembangan
perbankan Syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut berupaya agar:
1. Pasar uang antar bank berdasarkan prisip Syariah.
2. Fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank Syariah.
3. Kualitas asset produktif.
4. Office chanelling.
b. Peran MUI
MUI merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh undang-undang untuk
menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang

didirikan untuk memberikan ketentuan hukum islam kepada lembaga keuangan syariah
dalam menjalanan aktivitasnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar
hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk
hukum islam, maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menjalankan
aktivitasnya
c. Peran IAI
IAI sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi keuangan dan
audit bagi berbagai industri merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan
Syariah di Indonesia, dimana perekenomian Syariah tidak dapat berjalan dan berkembang
dengan baik tanpa adanya standar akuntansi keuangan yang baik.
9. Dengan melihat data perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh BI, simpulan perkembangan bank
Syariah di Indonesia dan prospeknya dalam sepuluh tahun kedepan, yaitu: Dalam jangka
pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang
potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup
untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf
internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank
Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh
masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-
bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks
kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap
memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan
sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah
akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan negeri.
10. Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah Di tengah perkembangan industri perbankan
syariah yang pesat tersebut, perlu disadari masih adanya beberapa tantangan yang harus
diselesaikan agar perbankan syariah dapat meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan
mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan. Tantangan yang harus diselesaikan
dalam jangka pendek (immediate) adalah: Pemenuhan gap sumber daya insani (SDI), baik
secara kuantitas maupun kualitas. Ekspansi perbankan syariah yang tinggi ternyata tidak diikuti
oleh penyediaan SDI secara memadai sehingga secara akumulasi diperkirakan menimbulkan gap
mencapai 20.000 orang. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga pendidikan (khususnya

perguruan tinggi) yang membuka program studi keuangan syariah. Selain itu, kurikulum
pendidikan maupun materi pelatihan di bidang keuangan syariah juga belum terstandarisasi
dengan baik untuk mempertahankan kualitas lulusannya. Untuk itu perlu dukungan kalangan
akademis termasuk Kementrian Pendidikan untuk mendorong pembukaan program studi
keuangan syariah. Industri perbankan syariah secara bersama-sama juga dapat melakukan
penelitian untuk mengidentifikasi jenis keahlian yang dibutuhkan sehingga dapat dilakukan ‘link
and match’ dengan dunia pendidikan.
11. Indonesia mempunyai peran dalam pengembangan bank syariah di tingkat internasional.
Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjadi trendsetter keuangan syariah
dunia, ha lini terlihat dari sejumlah bank sentral negara lain meminta BI memberi training,
seperti negara Bangladesh dan Tanzania.
12. Kami menolak pendapat bahwa yang boleh dikembangkan oleh masyarakat Muslim hanyalah
Baitul Maal sebagaimana yang dikembangkan nabi dan para khalifah pemerintahan Islam,
karena dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam bersumber dari adanya larangan Riba dalam Al
Qur’an dan Hadits.
13. Berikut adalah kekurangan bank konvensional:
a. Sistem bunga haram dalam Islam
Entah siapa yang pertama kali memberlakukan system bunga ini, tetapi sampai hari ini sangat
dikenal masyarakat luas. Dalam pandangan Islam sendiri, system bunga pada bank itu tidak
boleh dilakukan alias diharamkan. Mengapa? Karena dari system bunga, maka perekonomian
akan terombang-ambing adanya.
b. Bunga yang begitu besar
Bunga yang ada di bank konvensional begitu besarnya kadang membuat orang berfikir dua
kali untuk membuka tabungan atau rekening di bank konvensional tersebut. Setiap bulan
pasti berkurang uang yang ada di rekening bank konvensional dengan persentase bunga
yang cukup. Maka dari itu, di point nomor dua ini yaitu bunga begitu besar sangat cocok
untuk kekurangan bank konvensional.
14. Kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yang diperkirakan dapat mengatasi kelemahan bank
konvensional adalah:
a. Akad
Semua transaksi yang dilakukan di bank syariah harus berdasarkan akad yang dibenarkan
oleh Syariah Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dan telah difatwakan oleh Majelis

Ulama Indonesia (MUI), seperti akad al-mudharabah (bagi hasil), al-musyarakah
(perkongsian), al-musaqat (kerja sama tani), al-ba’i (bagi hasil), al-ijarah (sewa-menyewa),
dan al-wakalah (keagenan).
Untuk bank konvensional, surat penjanjian dibuat berdasarkan hukum positif yang sedang
berlaku di Indonesia.
b. Keuntungan
Bank syariah mengunakan pendekatan bagi hasil (al-mudharabah) untuk mendapatkan
keuntungan, sementara bank konvensional justru mengunakan konsep biaya untuk
menghitung keuntungan.
Pada bank konvensional, “bunga” yang diberikan kepada nasabah sebenarnya berasal dari
keuntungan bank meminjamkan dana kepada nasabah lain dengan “bunga” yang lebih
besar.
15. Tahapan perkembangan bank syariah yang direncanakan oleh BI dalam cetak biru
pengembangan bank syariah adalah pada tahun 2002, BI menerlahkan “Cetak Biru
Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Cetak biru (blue print) ini dibuat untuk
memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran
pengembangan jangka panjang. Berikut adalah sasaran pengembangan perbankan syariah
sampai tahun 2011 yang ingin digariskan dalam cetak biru tersebut:
a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan.
Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah.

BAB 3 PRINSIP DASA BANK SYARIAH
1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga
keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional
sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS
harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas
operasi sebagai lembaga keuangan.
2. Empat Prinsip Hukum Muamalat:
a. Prinsip Mubah –> Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Sunah Rasul
b. Prinsip Sukarela –> Mumalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung
unsur-unsur paksaan.
c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat –> Muamalah dilakukan
atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam
hidup masyarakat.
d. Prinsip Keadilan –> Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.
3. Tiga contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat mungkin biasa dilakukan di bank
konvensional:
a. Transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
b. Transaksi yang tidak sah akadnya.
c. Transaksi yang mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang
diharamkan, seperti:
● Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)
● Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)
● Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan)
● Ba’i Najsy (rekayasa pasar dalam permintaan)
● Maysir (judi), dan
● Riba (tambahan yang disayaratkan)
4. Perbedaan antara tadlis dan gharar:

Pada dasarnya, kedua transaksi ini sama-sama memiliki empat hal pokok dalam hal jual beli,
yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Perbedaannya adalah:
a. Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh
salah satu pihak (unknown to one party), sedangkan
b. Gharar merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh
kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
5. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam
kategori tadlis dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan:
a. Harga –> Ketika harga beras turun dan pembeli tidak mengetahui bahwa harga beras sudah
turun, disini penjual memanfaatkan hal tersebut dengan tetap menjual harga beras sebesar
harga beras aslinya / pada saat sebelum turun
b. Kualitas –> Dalam jual beli handphone, dan sesungguhnya handphone tersebut memiliki
cacat yang diketahui oleh penjual dan tidak diketahui oleh pembeli. Dan penjual tidak
memberi tahu kepada pembeli bahwasannya ada cacat di handphoe tersebut. Disini penjual
memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai kualitas barang tersebut sehingga bisa
menjual handphone sesuai harga aslinya (tidak dikurangi dengan nilai cacat handphone)
c. Kuantitas –> Salah satu pihak (penjual) mengurangi takaran barang yang telah disepakati
antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran ini hanya diketahui oleh penjual
d. Waktu penyerahan –> Seorang kontrakstor berjanji bisa menyelesaikan pembangunan
rumah dinas dalam jangka waktu 5 bulan, padahal kontraktor tersebut memahami bahwa
waktu penyelesaian lebih dari 5 bulan
6. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam
kategori gharar dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan:
a. Harga –> Misalnya, dalam jual beli mobil secara kredit. Jika mobil tersebut dilunasi dalam
jangka waktu yang lebih cepat maka bunga yang dikenakan adalah lebih kecil. Sedangkan
bila dilunasi dalam jangka waktu lebih dari lama, maka akan dikenakan bunga lebih besar.
Disini, penjual dan pembeli tidak mengetahui kapan mobil tersebut akan terlunasi
b. Kualitas –> Misalnya, penjualan sapi yang masih dalam perut induknya. Dalam hal ini, kedua
belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu
nantinya ketika lahir. Apakah pembeli akan diuntungkan atau dirugikan

c. Kuantitas –> Misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman
belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik penjual maupun
pembeli tidak mengetahui berapa kuantitas hasil panen yang akan diperjualbelikan. Nilai
jual hasil panen bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dari nilai yang diserahterimakan
Waktu penyerahan –> Misalnya penjualan mobil yang sedang hilang dicuri dengan akad pembeli
membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil yang sedang hilang dilarikan pencuri. Dalam
hal ini, kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui kapan barang akan
diserahterimakan.
7. Riba adalah tambahan yang yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan
(‘iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
Contoh :
a. Bank Konvensional
b. Praktek lintah darat (rentenir)
c. Jual beli emas pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang jauh lebih rendah
8. Bai’ najasy merupakan tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak
permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk naik. Sedangkan bai’ ikhtiar
mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun.
- Contoh Bai’ najasy yaitu perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal dan
produksi barang-barang yang banyak dimintai masyarakat dengan terbatas guna
menaikkan harga barang tersebut.
- Contoh Bai’ Ikhtiar yaitu Penjualan beras, minyak tanah atau barang-barang pokok
lainnya yang sengaja ditimbunkan agar dapat menaikkan harganya
9. Masyir merupakan sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan
sementara pihak lain akan memperoleh kerugian.
Contohnya :
- Melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu pihak
yang dirugikan.
- Praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh ketika menang undian.
- Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya menyetor dana tertentu untuk
dapat memperoleh hadiah tapi dengan cara permainan tersebut diacak.
10.

1. ‘Aqid, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu
orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
2. Ma’qud adalaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual
dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin
seseorang dalam akad kafalah.
3. Maudhu’ al-‘aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad
maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. Shighat al-aqd, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah
seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul
ialah perkataam yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah
adanya ijab.
11. Para ulama menyebutkan bahwa nasi’ah artinya mengakhirkan dan menangguhkan yaitu
memberi tambahan pasa suatu barang dari dua barang yang tertukar (jaul beli) sebagai imbaan
dari diakhirkannya pembayaran sedangkan Riba Fadhi ialah memberi barang dari salah satu
barang yang ditukar (jualbelikan)yang sam jenisnya dan ini hukumnya haram.
12. Contoh praktik dari Riba Qardh : Vna memeberikan pinjaman pada Zia sebasar Rp 500.000 dan
wajib mengembalikan sebesar Rp 700.000 saat jatuh tempo dan kelebihan uang ini tidak jwlas
untuk apa. Sedangkan Contoh Riba Jahiliyah Pada jaman Jahikiyah para kreditur, apaila hutang
sudah jatuh tempo, akan berkata keada debitur “Lunaskan hutang-hutang anda sekarang, atau
anda tunda pembayaran itu dengan tambahan” maka pihak debitur harus menambah kewajiban
pembayaran hutng nya dn kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai
dengan ketentuan baru”
13. Ta’alluq adalah ketergantungan akad dengan akad lainnya. Kesahihan suatu akad tidak boleh
ada ketergantungan dengan akad yang lain. Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad
yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contoh: misalkan A
menjual barang X seharga Rp120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus
kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp100 juta. Transaksi
tersebut haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B
kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku
efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam
terminologi fikih, kasus di atas disebut bai’ al-‘Inah.

14. Short Selling atau penjualan cepat dapat digolongkan ke dalam Bai’ Najasy dimana short selling
merupakan prektek perjanjian penyerahan syrat berharga yang dilakukan sebelum tanggal yang
ditentukan agar dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah sebelum tanggla
penyerahan
15. Ekonomi Gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset barang mewah dengan
nilai fundamental yang lebih rendah namun harga jual yang lebih tinggi. Hal ini sangat dilarang
oleh syariah karena termasuk dalam tadlis dan riba, dimana tadlis itu sendiri menspekulasi harga
dan tidak diketahui oleh salah satu pihak. Kemudian termasuk riba yang dilarang oleh syariah
karena praktek ekonomi gelembung mengupayakan keuntungan yang begitu besar jauh
melebihi nilai instrinsiknya.

BAB 4 SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH
1. Saat ini, titik kulminasi landasan hukum perbankan syariah telah tercapai dengan disahkannya
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang membuka kesempatan
bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem
konvensional menjadi sistem syariah.
2.
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. memperoleh izin dari Bank Indonesia
2. modal utama minimal 1 triliun
3. milik WNI/Badan hukum Indonesia
4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin kemitraan dengan
maksimal saham 99%.
5. pemerintah daerah
11/23/PBI/2009
BPRS
1. milik WNI 100% saham milik WNI
2. milik WNI dan pemerintah daerah
3. pemerintah daerah
4. modal minimal, 2 milyar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan
Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, 1 milyar diluar kota
provinsi yang dicantumkan diatas, 500 juta di wilayah diluar yang
disebutkan diatas.
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi
persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
2. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling
banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
4. satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia
5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan
Komisaris adalah Komisaris Independen
6. anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25%
7. Penambahan Dewan Pengawas Syariah.
11/23/PBI/2009 1. wajib memenuhi persyaratan kopetensi, integritas, dan reputasi keuangan

3. Pada dasarnya sistem Unit Usaha Syariah (UUS ) sama dengan Bank Umum Syariah (BUS).
Perbedaannya terletak pada status pendirian sistem syariahnya. Pada BUS statusnya
independen dan tidak bernaung dibawah sistem perbankan konvensional. Sementara UUS
statusnya tidak independent dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan
konvensional, dimana bank konvensional masih menerapkan sistem riba.
4. Ada beberapa perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang perlu Anda ketahui,
berdasarkan beberapa poin berikut ini:
1. Akad
Berdasarkan akad sendiri, bank syariah dan bank konvensional memiliki perjanjian atau akad
yang berbeda sesuai dengan landasannya. Bank konvensional dibuat sesuai dengan perjanjian
yang berpatokan terhadap hukum positif, sedangkan akad atau perjanjian bank syariah dibuat
sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah sendiri memiliki berbagai macam ketentuan, seperti
adanya rukun dan adanya syarat. Rukun yang dimaksudkan di sini berupa penjual, pembeli, ijab
qobul, harga dan barang. Sementara untuk syarat sendiri terdiri dari sifat barang maupun jasa
yang harus halal, dan juga harga barang maupun jasa yang juga harus jelas.
2. Bunga dan Bagi Hasil
Perbedaan yang paling mencolok antara bank syariah dan bank konvensional adalah sistem pada
pendapatan usahanya. Bank syariah sendiri menerapkan sistem pendapatan usaha dengan
sistem bagi hasil. Syariah sendiri mengharamkan riba dan lebih mendorong sistem bagi hasil.
Meskipun keduanya bertujuan sama untuk memperoleh keuntungan dari pemilik dana, akan
tetapi caranya berbeda. Adapun perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil adalah sebagai
berikut:
BPRS 2. Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip
kehati-hatian dan Prinsip Syariah
3. Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga)
orang
4. satu anggota dewan komisaris wajib berdomisili di dekat kantor BPRS
5. Direktur utama minimal 2 tahun berpengalaman di pendanaan atau
pembiayaan di perbankan syariah
6. 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan
mikro syariah.

● Bagi hasil, biasanya jumlahnya dibuat ketika waktu akad atau perjanjian berdasarkan
pedoman yang berpatokan pada untung rugi. Besarnya bagi hasil ini disesuaikan
berdasarkan besarnya keuntungan yang didapatkan. Sistem bagi hasil ini tergantung dari
keuntungan proyek, sehingga apabila merugi maka kerugian tersebut ditanggung secara
bersama oleh semua pihak. Sistem bagi hasil ini bisa meningkatkan pembagian laba
berdasarkan peningkatan pendapatan.
● Bunga bank, biasanya ditentukan saat waktu perjanjian berdasarkan asumsi untuk selalu
untung. Besarnya persentase bunga bank disesuaikan dengan jumlah dari modal yang di
kreditkan. Pembayaran bunga biasanya tetap tidak melihat untuk maupun rugi. Pembayaran
bunga tak akan meningkat walaupun keuntungan semakin meningkat.
3. Dewan Pengawas
Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sendiri terletak pada dewan pengawas.
Dimana, bank syariah sendiri mewajibkan untuk menetapkan DPS atau Dewan Pengawas
Syariah, sedangkan bank konvensional tidak menetapkan adanya dewan pengawas. DPS sendiri
adalah dewan berupa ulama dan pakar ekonomi yang memiliki pemahaman atau menguasai fiqh
mu’amalah bertugas untuk mengawasi sistem operasional bank beserta segala produknya.
5. Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya
adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang
dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank
syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang
bekerja di bank syaria (bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan
paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah
yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika
investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai
macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima
oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang
dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh
pemilik dana yang dihimpun.
6. Bank-bank menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank
maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah.
Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa,
musyarakah, akad Mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi

pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan
produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan. Keuntungan
dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah bank menerima keuntungan
Mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad.
7. Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya
adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang
dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank
syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang
bekerja di bank syaria (bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan
paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah
yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika
investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai
macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima
oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang
dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh
pemilik dana yang dihimpun.
8. perbedaan akad mudharabah dan wadiah dalam bank syariah itu,
● Nasabah pada akad mudharabah bisa memperoleh bagi hasil (nisbah), sedangkan akad
wadiah tidak. Dapatnya cuma bonus suka rela dari pihak bank.
● Pada akad mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul mal (pemilik modal), sedangkan
pada wadiah berperan sebagai muwadi (penitip uang/barang).
● Dana pada akad mudharabah bisa dibilang sebagai investasi karena bisa mendapatkan bagi
hasil atau nisbah, sedangkan pada wadiah hanya bersifat titipan/simpanan.
9.
 Wadi’ah Yad al-Amanah. Wadi’ah Yad al-Amanah (tangan amanah) artinya, akad
penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan
menggunakan barang atau uang tersebut. tapi orang yang dititipi barang (wadi’) tidak
bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama
bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan
barang titipan (karena sebab-sebab factor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan
dalam sebuah Hadis Rasulullah: “jaminan pertanngungjawaban tidak diminta dari

peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak
lalai.
 Wadi’ah Yad adh Dhamanah. Wadi’ah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang
atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat
memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab
terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Akad wadi’ah ini berlaku apabila
orang yang dititipi barang (Wadi’) tidak lagi meng-Idle-kan asset atau barang titipan
tersebut, tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin
dari orang yang memiliki harta (Muwaddi’), dengan demikian akad wadi’ah yang berlaku
adalah wadi’ah yand dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas
segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.
10. Mudharabah Mutlaqah: Dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada
pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik
dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan
sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf)
Mudharabah Muqayyadah: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada
pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan
sebagainya.
Perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang
diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank
Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai
shahibul mal (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib berhak untuk
melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta
mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi
lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank
harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala
sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.
11. kenapa mudharabahmuqayyadahtidak cocok untukditerapkan pada penghimpunan dana
tabungan dan deposito
 dimana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian
(rugi) ditanggung oleh pemilik modal

 Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian
usaha yang dibiayai.
 investor sebagai pemilik dana mudharabah muqayyadah menanggung seluruh risiko
kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau
menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
12. investasi terikat chanelling
apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung
risiko apapun.
pola investasi terikatexecuting
apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko dan hal ini banyak yang menganggap bahwa
investasi terikat executing ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip mudharabah, namun dalam
akuntansi perbankan syariah diakomodir karena dalam praktiknya pola ini dijalankan oleh bank
syariah.
13. Tabungan merupakan simpanan uang yang bisa dilakukan secara perseorangan atau instansi
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan setiap bank. Simpanan uang ini bisa ditarik kapan saja,
terutama bagi bank yang telah memiliki sarana ATM atau Anjungan Tunai Mandiri untuk
penarikan uang secara mandiri. Tapi simpanan uang dalam bentuk tabungan tidak bisa ditarik
tunai dengan menggunakan bilyet giro, cek dan alat penarikan lain yang ditentukan bank.
Penabung akan mendapatkan sarana tabungan, seperti buku tabungan, kartu ATM, mobile
banking, internet banking dan sebagainya.Tabungan bisa dijadikan sarana menyisihkan kekayaan
atau pendapatan seseorang atau kelompok. Sekaligus bisa menunjang berbagai transaksi bisnis
dan keuangan.
Giro merupakan simpanan uang kepada bank yang bisa ditarik secara tunai pada setiap jam
kerja bank. Cara penarikan simpanan uang ini dengan menggunakan bilyet giro, cek, surat
perintah penarikan dan lain sebagainya. Rekening giro bisa dimiliki semua kalangan, dari
perseorangan, badan usaha, yayasan, pemerintah, perbankan dan lembaga keuangan. Anda bisa
membuka rekening giro dalam bentuk giro valuta asing dan giro rupiah. Pencatatan transaksi
rekening giro akan diterbitkan dalam sebuah rekening koran. Giro kerap dimanfaatkan
pengusaha atau perusahaan sebagai tempat penyimpanan uang dan untuk mengontrol aliran
keuangan sebuah perusahaan.
Deposito merupakan simpanan berjangka yang bisa dilakukan penarikan sesuai dengan waktu
yang telah disepakati oleh bank dan anda. Sehingga anda tidak bisa melakukan penarikan tunai

setiap saat layaknya simpanan model tabungan dan giro. Kecuali bila anda mau dikenakan
penalti atas penarikan simpanan sebelum jatuh tempo perjanjian deposito. Bunga yang
diberikan bank atas simpanan deposito lebih besar dibandingkan dengan tabungan dan giro,
serta tidak dikenakan pajak bulanan. Sehingga deposito sering dijadikan sarana investasi bagi
sebagian orang. Semakin besar uang simpanan anda dan jangka waktu penyimpanan yang
semakin lama. Maka bunga yang anda terima akan semakin besar. Anda juga bisa mencairkan
bunga bulanan dari deposito, sesuai dengan jatuh tempo deposito.
14. Tabungan Konvensional:
 Bunga sudah ditentukan besarnya terlebih dahulu oleh bank tanpa memperhitungkan
apakah bank sedang mendapatkan keuntungan atau tidak.
 Besarnya bunga adalah tetap baik bank sedang rugi atau laba. Walaupun ekonomi
sedang booming dan bank sedang mendapatkan banyak laba, akan tetapi tetap bunga
yang diberikan kepada nasabah tidak bertambah.
Tabungan Syariah (dengan prinsip bagi hasil):
 Tidak menawarkan bunga tetapi bagi hasil dan yang ditetapkan terlebih dahulu adalah
rasio (nisbah) antara bagian keuntungan yang didapat nasabah dan bagian keuntungan
yang didapat oleh bank, misalnya 60:40 artinya 60 persen keuntungan bagi nasabah dan
40 persen keuntungan bagi bank. Karena itu bagian keuntungan yang diterima nasabah
tergantung dari keuntungan yang didapat oleh bank.
 Besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah akan meningkat apabila keuntungan
bank sedang booming.
Di bank syariah tidak berlaku sistem bunga karena bunga adalah riba, dengan kata lain bank
syariah menghindari adanya pihak yang dizalimi ataupun menzalimi. Misalnya kita lihat nasabah
tabungan dengan bunga (bank konvensional), pada saat krisis ekonomi maka nasabah tabungan
mendapatkan bunga tinggi dan bank menjadi pihak yang "dizalimi" karena bank sedang sangat
merugi tetapi harus membayar bunga tinggi kepada nasabah. Sedangkan pada saat ekonomi
sedang booming maka pihak nasabah tabungan menjadi pihak yang "dizalimi" karena bunga
yang diterima tetap kecil padahal bank sedang mendapatkan keuntungan besar. Hal seperti di
atas tidak akan terjadi pada bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil.
15. Perbedaan antara Produk Penghimpunan Dana Tabungan Wadiah dengan Tabungan
Mudharabah, yaitu:

1. Akad kedua Produk Penghimpun dana tidak sama. Pada Tabungan Wadiah
menggunakan akad Wadiah, lebih tepatnya akad wadiah Yad Adh-dhamanah, Sedangkan
pada Tabungan Mudharabah menggunakan akad Mudharabah.
2. Karena akadnya adalah wadiah yg merupakan akad sukarela/sosial atau tabarru' maka
tidak ada keuntungan bagi hasil bagi nasabah. Sedangkan Pada mudharabah
Keuntungan di bagi melalu bagi hasil.
3. Pada Tabungan Wadiah bank syariah dapat memberikan bonus yang langsung
ditempatkan ke rekening milik nasabah, Bonus wadiah memiliki 2 syarat yaitu: Tidak
diperjanjikan di awal, dan tidak ditentukan besarnya di awal karena sifatnya adalah
bonus dan sukarela. Sedangkan Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang sifatnya
mengikat adanya kerjasama antara bank dan nasabah.
16. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pun telah mengeluarkan fatwa
tentang produk tabungan di bank syariah. Dalam Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang
Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah yaitu pembagian keuntungan
harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, bank
sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah
keuntungan yang menjadi haknya, dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah
keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
17. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapatdilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarikdengan cek
atau alat yang dapat dipersamakan degan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah.
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank
bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib,bank dapat melakukan berbagaimacam usaha yang
yang tidak bertentangan degan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk
didalamnya mudharabah degan pihaklain.
3. Modal harus dinyatakan degan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
DEPOSITO MUDHARABAH adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan padatertentu menurut perjanjian antara penyimpanan degan bank yang bersangkutan
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank
bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagaimacam usaha yang
tidak bertentangan degan prinsip syariah danmengembangkannya, termasuk didalamnya
mudharabah degan pihaklain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
Persamaan:
Sama-sama merupakan Simpanan yang di dasarkan dengan syariat islam
18. 3 skema yang digunakan dalam penyaluran dana bank syariah
1. Pendanaan/Penghimpunan dana: Wadiah dan mudharabah.
a. Wadiah (titipan)
Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah
memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan
(yang sesuai syariah). Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah
berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema wadiah digunakan
dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan.
BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu dan BSM Tabungan
Simpatik.
b. Mudharabah (investasi)
Dengan skema mudharabah, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah
untuk dikelola. Dalam skema ini, BSM berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah
dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang
menguntungkan (dan sesuai syariah). Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi
hasilkan antara nasabah dana dengan BSM sesuai nisbah yang telah disepakai di muka.
BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan BSM, BSM Tabungan
Berencana, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Investa Cendekia dan BSM Tabungan
Kurban.
2. Pembiayaan/Penyaluran dana: Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah dsb.
a. Murabahah
Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan
membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada
nasabah dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin)
tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah
dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran

nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.
Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto) menggunakan skema
ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam pembiayaan modal kerja atau
investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan
skema murabahah.
b. Ijarah
Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai
kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah.
Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang
telah disepakati di muka.
BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Pembiayaan Eduka (pembiayaan untuk
kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah. Beberapa pembiayaan investasi juga
menggunakan skema ijarah, khususnya skema ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT).
c. Istishna
Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang
hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan
barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan
barang ditambah dengan marjin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan marjin
kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan
kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan
konstruksi.
d. Mudharabah
Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya
kebutuhan modal usaha/investasi.
e. Musyarakah
Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung
sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%).
f. Lainnya
3. Jasa: Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb.
a. Wakalah

Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Artinya BSM bekerja untuk mewakili nasabah
dalam melakukan suatu hal. BSM mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya
semisal transfer uang, L/C, SKBDN dsb.
b. Rahn
Rahn bermakna gadai. Artinya bank syariah meminjamkan uang (qardh) kepada nasabah
dengan jaminan yang dititipkan nasabah ke bank syariah. Bank syariah memungut biaya
penitipan jaminan tersebut untuk menutup biaya dan keuntungan bank syariah.
BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Gadai Emas iB.
c. Kafalah
Dengan skema kafalah, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila terjadi sesuatu dengan
nasabah, bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ke-3 sesuai kesepakatan
awal.
BSM mengaplikasikan skema ini pada produk BSM Bank Garansi.
d. Sharf
Merupakan jasa penukaran uang. BSM mengaplikasikan skema ini untuk layanan
penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US$, Malaysia Ringgit,
Japan Yen dsb.
e. Lainnya
19. Murabahah adalah jual belibarang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang
disepakati. Akad yang banyak mendapat penilaian tentang “kehalalan” pelaksanaannya adalah
murabahah, yaitu jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah
disepakati Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara
pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. as-salam atau as-salaf Menjual
suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas
dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari atau
bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian
hari (advanced payment atauforward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah,
kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam
perjanjian. Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin /
penerima pesanan ( shani’)dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu produk barang
dengan spesifikasi tertentu (mashnu’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi
tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah

atau akhir. Secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai’ as-salam juga berlaku
pada bai’ al-istishna’.Menurut Hanafi, bai’ al-istishna’ termasuk akad yang dilarang karena
mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki
oleh penjual, sedangkan dalam istishna’, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual.
20. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang
membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank
dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank
(profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah
pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam
dan istishna’ adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.
21. Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan
( shani’)dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi
tertentu (mashnu’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak
produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. Istishna’
Paralel Dalam sebuah kontrak bai’ al-istishna’, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat
menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat
dapat membuat kontrak istishna’ kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama.
Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna’ paralel.
22. Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda,
atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal
terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Jual beli salam ialah menjual
sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam
tanggungan si penjual. Misalnya si penjual berkata, “ Saya jual kepadamu satu meja tulis dari
jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,- “.
Pembeli pun berkata, “ Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 100.000,-”. Dia
membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, salam ini
merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya
telah dibayarkan sewaktu akad. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai’ as-salam
antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya
secara simultan. Dewan pengawas syariah Rajhi Banking dan Investment Corporation telah
menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan
transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Beberapa

ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika
perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga
akan menjurus kepada riba.
23. Mudharabah (Trustee Profit Sharing)
Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga
kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara
dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai
mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib
menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut mudharib dapat mulai
menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada
pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit).
Musyarakah
Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu di mana masing-
masing pihak memberikan konstribusi dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan
dari resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan .
Maka bisa di simpulkan bahwa Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau
lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana.
Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah
disepakati sejak awal.
24. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan
kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi
perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada dasarnya, ijarah didefinisikansebagai hak
untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan
Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barangatau jasa
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan barang tiu sendiri. Skema Pembiayaan Ijarah
Keterangan:
1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah
2. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah,
dari supplier/penjual/pemilik.

3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah,
tariff ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaanijarah
ditandatangani. Nasabah wajib menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4. Bank menyerahkan barang objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati.
Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada
bank.
5. Bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai’ wal ijarah), setelah periode ijarah berakhir
objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali.
6. Bila bank menyewa objek ijarah tersebut (al-ijarah wal ijarah, atau ijarah paralel), setelah
periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada
supplier/penjual/pemilik.
Al-bai’ wal ijarah muntahia bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad al-bai’dan
akad ijarah muntahia bittamlik (IMBT). Al-bai’ merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT
merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa
sewa. Dalam ijarah mintahia bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu
dari dua cara berikut ini:
1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada
akhir masa sewa.
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut
pada akhir masa sewa.
Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan
financial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil,
akumulasi nilai sewayangsudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga
beli untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia
harus membeli barang itu diakhir periode.
25. Pengertian Ijarah : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah
sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.
Pengertian IMBT (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik) : Ijarah yang berakhir dengan kepemilikan.
Contoh Ijarah :
seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-
alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk menyewa
alat2 berat itu. Maka nasabah akan membayar sewa alat2 berat tersebut kepada Bank syariah

Contoh IMBT :
Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-
alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk menyewa
alat2 berat itu.Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia
kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan ijarah muntahia bit-
tamlik, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa, nasabah membelinya.

BAB 5 KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
Soal – soal latihan hal : 94-95
1. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi
keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi, tujan lainnya adalah :
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prisip syariah
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah
terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat
keuntungan yang layak.
4. Informasi tentang tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan
pemilik dana syirkah temporer ; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation)
fungsi social entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah,
dan wakaf.
2. Paradigma Transaksi Syariah
Transaksi syariah berlandasan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan
sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia
untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (falah). Pradigma dasar ini
menekankan bahwa setiap aktifitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang
menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan
salahnya aktifitas usaha.
Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktifitas umat manusia yang berisi
perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan tuhan
maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam
kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan
entitas yang melakukan transaksi syariah.
Asas Transaksi Syariah
Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:
● Persaudaraan (ukhuwah);
● Keadilan (‘adalah);
● Kemaslahatan (masalah);

● Keseimbangan (tawazun);
● Universalisme (syumuliyah).
Prinsip ukhuwah berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan
harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling
tolong menolong. Ukuhuwah dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu:
● Saling mengenal (ta’aruf),
● Saling memahami (tafahum),
● Saling menolong (ta’awun),
● Saling menjamin (takaful), dan
● Saling bersinergi (tahaluf).*
Karateristik Transaksi Syariah
Implementasi trasaksi yang sesuai dengan pradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi
karateristik dan persyaratan antara lain:
1. Karateristik hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida,
2. Prinsip kebebasan transaksi diakui sepanjang objeknya hal dan baik (toyyib),
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai
komoditas,
4. Tidak mengandung unsur riba,
5. Tidak mengandung unsure kezaliman,
6. Tidak mengandung unsur maysir,
7. Tidak mengandung unsure gharar,
8. Tidak mengandung unsure haram,
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang
didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha
tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk),
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk
keuntungansemua pihak tanpa merugikan orang lain sehingga tidak diperkenenkan
menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunkan dua transaksi
bersmaan yang berkaitan(ta’alluq) dalam satu akad,
11. Tidak ada distori harga melalui rekayasa permintaan(najasy), mupun melalui rekayasa
penawaran, dan

12. Tudak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap(risywah).
3. Ukhuwah berarti Persaudaraan antar sesama. Akuntansi syariah berasaskan ukhuwah memiliki
makna bahwa akuntansi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh
manfaat ekonomi (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan
di atas kerugian orang lain. Ukhuwahdalam akuntansi syariah berdasarkan pada
prinsip ta’aruf (saling mengenal), tafahum(saling memahami), ta’awun (saling
menolong), takaful (saling menjamin), dan tahaluf(saling bersinergi). ‘Adalah berarti Keadilan.
Akuntansi syariah berasaskan ‘adalah memiliki makna bahwa akuntansi syariah menempatkan
sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta
memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Lawan dari ‘adalah (keadilan)
adalah dzulm (kedzhaliman). ‘Adalah dalam akuntansi syariah adalah menghindari transaksi
yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Melaksanakan transaksi yang dilarang
dalam Islam sama saja dengan berbuat tidak adil, karena akan merugikan pihak yang
bertransaksi. Unsur yang terlarang dalam transaksi syariah adalah riba (unsur bunga dalam
segala bentuk dan jenisnya), kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun
lingkungan), maysir (unsur judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), dan haram (unsur
haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait). Mashlahah berarti
kebermanfaatan/kemaslahatan. Akuntansi syariah berasaskan mashlahah bermakna bahwa
akuntansi syariah memiliki nilai kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan akhirat,
material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Mashlahah harus memenuhi unsur
kepatuhan terhadap syariah (halal) dan membawa kebaikan (thayib).Akuntansi syariah dianggap
mashlahah ketika dapat memenuhi tujuan syariah (maqasid syariah) yaitu menjaga
agama (dien), akal (‘aql), keturunan (nasl), jiwa (nafs), dan harta (maal). Tawazun berarti
keseimbangan. Akuntansi syariah berasaskan tawazun bermakna bahwa akuntansi syariah tidak
terbatas pada satu aspek tetapi mencakup banyak aspek baik material dan spiritual, privat dan
publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan pelestarian.
Selain itu akuntansi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan
perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder), tetapi pada semua pihak
merasakan adanya aktivitas kegiatan ekonomi dari suatu perusahaan. Syumuliyah berarti
universalisme atau bersifat menyeluruh. Akuntansi syariah berasaskan syumuliyah bermakna
bahwa akuntansi syariah dapat dilaksanakan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang
berkepentingan tanpa membedakan agama, suku, ras atau golongan tertentu, sesuai dengan

semangat rahmatan lil alamin(rahmat bagi semesta alam). Dengan asas ini, akuntansi syariah
tidaklah hanya terkhusus bagi orang Islam semata, namun bagi non muslim juga dapat
menerapkannnya, karena aspek muamalah maaliyah dalam Islam terbuka untuk semua
manusia.
4. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial
yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi
untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian
layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain
berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana
sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.
5.
1. Investor, mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus
membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada
informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk
membayar dividen.
2. Pemberi dana qardh, pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat
jatuh tempo.
3. Pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan
informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi
dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
4. Pemilik dana titipan, pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pembayar dan penerima zakat,
infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai
sumber dan penyaluran dana tersebut.
6. Pengawas syariah, pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang
kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.
7. Karyawan, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada
informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik
dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah
dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

8. Pemasok dan mitra usaha lainnya, pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan
informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang
akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah
dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau
sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
9. Pelanggan, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan
hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang
dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
10. Pemerintah, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya
berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan
aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas
entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik
pendapatan nasional dan statistik lainnya.
11. Masyarakat, entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara.
Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian
nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam
modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan
informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah
serta rangkaian aktivitasnya.
6. Pemberi dana qardh adalah orang atau lembaga yang memberikan pinjaman tanpa imbalan
apapun karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.Pemberi
dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk
memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
7. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu
tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk
mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan
kesepakatan. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan
yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan
yang bersaing dan aman.
8. Pemilik dana titipan adalah nasabah penabung, mereka harus memastikan apakah dana yang
dititipkan dapat diambil setiap saat. Hal ini terkait dengan ketersediaan dana/kas pada entitas
syariah yang ditunjukan dengan rasio likuiditas. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi

keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil
setiap saat.
9. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan
akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
10. Pentingnya keberadaan pengawas syariah atau biasa disebut dengan audit syariah tersebut
untuk membantu LKS dalam menjalankan bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
meningkatkan kepercayaan stakeholder, menjamin kehalalan atas keuntungan yang dihasilkan,
serta sebagai komitmen LKS dalam melakukan bisnis dengan prinsip syariah.
11. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi
keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan
pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan
pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang
dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan
menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:
(a) aset;
(b) kewajiban;
(c) dana syirkah temporer;
(d) ekuitas;
(e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
(f) arus kas;
(g) dana zakat; dan
(h) dana kebajikan.
Tujuan lainnya adalah:
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan
usaha.
b. Informasi kepatuhan entitas syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta informasi
aset, kewajiban pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada
dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tangung jawab entitas syariah
terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat
keuntungan yang layak

d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan
pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban
(obligation) fungsi sosial entitas termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak,
sedekah, dan wakaf.
12. Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan
peistiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan
pada periode bersangkutan.Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan
informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan
pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang
merepsesentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun, dalam penghitungan
pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan
bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang
dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit).
13. Laporan keuangan biasannya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang
akan melanjutkan usahannya di masa depan. Oleh karana itu, entitas syariah diasumsikan tidak
bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara meterial skala usahannya.
Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan
dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.
Sedangkan menurut AAOIFI asumsi dasar akuntansi adalah :
1. Pengakuan Penghasilan (revenue)
2. Pengakuan biaya
3. Pengakuan laba dan rugi
4. Pengakuan laba dan rugi dari investasi terikat (bersyarat)
14.
1. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya
untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk meksud ini, pemakai diasumsikan
memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta
kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian,
informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat

dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit
untukdapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam
proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi
keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu,
masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di
masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna untuk peramalan (predictive) dan penegasan
(confirmatory) atas transaksi yang berkaitan satu sama lain.
3. Keandalan
Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan
dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful
representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat
disajikan.
Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut.
a. Penyajian jujur. Menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
Penggambaran tersebut harus memenuhi kriteria pengakuan, walaupun terkadang
mengalami kesulitan yang melekat untuk mengidentifikasi transaksi baik disebabkan
oleh kesulitan yang melekat pada transaksi atau oleh penerapan ukuran dan teknik
penyajian yang sesuai dengan makna transaksi atau peristiwa tersebut.
b. Substansi mengungguli bentuk. Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan
realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip dan bukan hanya bentuk hukumnya.
c. Netral. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu
saja.
d. Didasarkan atas pertimbangan yang sehat. Adakalanya di dalam menyusun sebuah
laporan keuangan akan menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang mengandung unsure kehati-hatian pada saat
melakukan perkiraan atas ketidakpastian tersebut.
e. Materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan
atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan
ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keungan. Materialitas tergantung

AKUNTANSI SYARIAH

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to AKUNTANSI SYARIAH

Similar to AKUNTANSI SYARIAH (16)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

AKUNTANSI SYARIAH