Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan akuntansi syariah dari masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangannya di masa modern. 2. Metode akuntansi modern seperti double entry bookkeeping telah dikembangkan oleh masyarakat Muslim jauh sebelum dikemukakan oleh Luca Pacioli. 3. Terdapat berbagai pendekatan dalam mengembangkan akuntansi syariah, namun pendekatan indu

1. TUGAS PERBANKAN SYARIAH
DOSEN : BU SHINTA MELZATIA.
NAMA : NUR RISNAWATI
NIM : 43214110380

2. BAB 1
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH
1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait
dengan bidang ilmu akuntansi adalah ayat ini berbicara tentang anjuran
atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan
mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris),
sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai
dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara
redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang
dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksis hutang-piutang,
bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi
piutang merasa lebih tenang dengan penulisan tersebut, karena
menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau
kreditor tidak memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang,
banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-
pihak yang sedang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, akad tolong
menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan
hutang, sampai akhirnya terjadi suatu tambahan yang dinamakan riba.
Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik
kelembagaan maupun perorangan. Adapun syarat-syarat yang ditentukan
oleh ayat ini untuk traksaksi adalah sebagai berikut:
a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara
hutang, haruslah tertulis dan berdokumen
b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi,
namun berpijak pada pengakuan orang berutang
c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah
memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga
kejujuran
d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah
pihak yang menyaksikan proses transaksi
e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah
mencukupi
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadapa
praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul
maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa
itu,baitul maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh
penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian
dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di

3. daerah yang diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian
dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru
dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa
kekhalifahan ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada
masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.. Hingga masa itu,
manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan
pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada
sisa. Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa
kekhalifahan Umar bin Khattab r.a.. Pada masa itu beliau memperluas
fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan (dawwana yang berarti
penulisan) yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa
itu baitul maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-
daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. juga
membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian
departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem
keuangan dan pelaporan keuangan yang baik.
Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa
kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a., dimana pada masa itu sistem
administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan
lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi
surplus pada baitul maal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan
Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses
pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de
Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan peradaban
Muslim ialah melalui bukunya, Luca Pacioli dianggap sebagai orang
pertama yang menggagas sistem buku berpasangan (double entri
bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan dimana sisi kiri dan sisi
kanan atau sisi debet dan sisi kredit harus sama atau seimbang atau
dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan dua kali (double) yaitu
pada kedua sisi.
Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam
bidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan
peneliti tentang sejarah akuntansi di dalam buku Summa de Arithmetica
yang dibuat Pacioli, diantaranya adalah :
a. Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan
akuntansi sebagaimana ditulis oleh Luca Pacioli tidaklah terjadi di
Republik Italia kuno. Yang terjadi adalah italia mengetahui tentang
akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Dalam

4. bukunya Luca Pacioli hanyalah bagian dari apa yang ada pada saat itu,
yang beredar di antara guru dan murid sekolah aritmetika dan
perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli bukanlah penemu
melainkan pencatat terhadap apa yang beredar saat itu.
b. Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir
abad ke-15, Eropa sedang terhenti perkembangannya dan tidak dapat
diharapkan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi.
c. Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping
pastilah dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang dan ia
beranggapan bahwa mereka berasal dari mesir.
d. Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli
didasarkan pada tulisan Leonard of Piza, orang eropa pertama kali
menerjemahkan buku Aljabar yang ditulis dalam bahasa arab, yang
berisikan dasar-dasar bookkeeping.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli
diterbitkan, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh
Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al Mazindarani dengan
judul Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M. Beberapa
kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik double
entry adalah sebagai berikut:
1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan
mencatat sumber-sumber pemasukan tersebut.
2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan
pengeluaran-pengeluaran tersebut
Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang
dimaksud oleh Luca Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat dan
bahkan pemerintah Italia. Pendapat ini dipandang bertentangan dengan
fakta terkait mengenai tidak operasionalnya angka romawi untuk
digunakan Dalam praktik akuntansi yang sedemikian maju. Sementara,
masyarakat muslim pada saat itu telah mengembangkan penggunaan
angka nol, yang kemudian disebut dalam dunia akademik sebgai angka
arab, mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah ilmu
matematika yang dikenal dengan bidang aljabar.
5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang
menunjukan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan
oleh masyarakat.
a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam
di Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan

5. terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian
dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat Undang-undang
yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau
perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta
dan anggaran Negara
b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik
secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan
dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan)
c. Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap
masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat
terpanjang, yakni Surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan
fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah (bertransaksi),
penunjukkan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan
manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah
hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut.
6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi
syariah adalah:
a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang
dipelopori oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam
dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan
syariah.
b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi
syariah, antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan
beberapa pemikir lainnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan
akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat. Pendekatan ini
diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam
yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
c. Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan
ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah
mungkin dapat bantu menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh
pemikir akuntansi syariah Shahul Hameed. Pendekatan Hibrid secara
parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan
konvensional.
7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing
pendekatan yang ada dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah:

6. a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang
memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip
ibaha (boleh) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait
dalam bidang muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada
larangan yang menyatakannya
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib
berlandaskan pada wahyu dan dipandang merusak karena
mengandung asumsi yang tidak Islami.
b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler
terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan.
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c. Kelebihan Pendekatan Hibrid :
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di
Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu
diaplikasikan dalam akuntansi syariah.
Kekurangan Pendekatan Hibrid :
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk
mengembangkan triple bottom line menjadi fourt bottom line
(ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah).
8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk
dikembangkan pada saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis
Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam
dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah.
Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern
pada saat ini
9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat
pada akuntansi konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi
alternatif adalah kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda
pendapat dalam menilai urgensi perbedaan Akuntansi Syari’ah dan
konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam
akuntansi konvensional, namun dalam perkembangan berikunya,

7. gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata lebih menguat. Ini
memuncak setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan
landasan untuk dibentuknya The Financial Accounting Organization for
Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990.
Dalam perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi
The Accounting and Auditing Organization for Islmic Financial
Institutions (AAO-IFI). Ada sejumlah argumentasi yang diajukan,
mengapa Akuntansi Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi
konvensional. Diantaranya adalah karena faktor-faktor tujuan. Siapapun
yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan bahwa tujuannya
adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya.
Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang biasa ingin dicapai akuntansi
konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian,
tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan
merujuk pada Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan
yang dipakai menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari’ah
adalah karena:
a. Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in
all their financial and other dealings
b. The functions of Islamic banks are significantly different from those of
traditional banks who have adopted the Western model of banking
c. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with
them differs from the relatioship of those who deal with the traditional
banks. Unlike traditional banks, Islamic banks do not use interest in
their investment and financing transactions, whereas traditional banks
borrow and lend money on the basis of interest.
10.Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi
konvensional yang berkembang saat ini selain akuntansi dalam perspektif
syariah menurut kami adalah Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi
Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif,
dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja
yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami
nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara
keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk menjelaskan dan
menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba,
kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu
pendekatan AEP akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat
sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan

8. memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi,
akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. Akuntansi akonomi politik
tidak seperti akuntansi konvensional dalam pengakuan modal, bagi
akuntansi ekonomi politik mengakui adanya dua dimensi modal:
a. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi.
b. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.
11.Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta
implikasinya terhadap akuntansi syariah:
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati
ketentuan Allah (Alqur’an dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder
diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi, mengukur, dan
melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah
ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor.
Dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keungan perusahaan
maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah
ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan dan
juga mengapresiasi perkembangan akuntasi sosial dan lingkungan di
Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu
diaplikasiakan dalam akuntansi syariah.
12.Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat sebagai
dasar dalam pengembangan akuntansi syariah:Gerakan zakat adalah
gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan
bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi. kepada upaya
mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan
ummat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan
penting bagi tercapainya kebangkitan ummat Islam. Upaya-upaya yang
sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-
undang zakat akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat
Islam, yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem
ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai penopang
kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan kehandalannya
dalam membangun dan memberdayakan ekonomi ummat Islam, sebagai
rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan ekonomi ummat Islam berarti
juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara.
13. kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat,
tidak sesuai diterapkan pada masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu
terlihat pada aspek: pengeliminasian nilai-nilai agama; penggunaan

9. rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan; dan penekanannya
pada nilai pemilik modal pada suatu perusahaan. Oleh karena itu
kenyataannya masyarakat islam memiliki alternatif atas keberadaan
akuntansi konvensional, dan para sarjana muslim mampu
mengembangkan kerangka akuntansi yang sesuai dengannya dan
didasarkan pada nilai-nilai agamanya.Sementara itu, paradigma stari’ah,
menekankan pada aspek nilai hukum dan etika islami dalam sistem
akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi kerangka yang sesuai dalam
mengembangkan akuntasi syari’ah. Suatu hal yang sangat penting untuk
diperkenalkan adalah bahwa penerapan akuntansi syari’ah berdasarkan
pada paradigma syari’ah yng merupakan bagian yang sangat berhubungan
dengan tauhid al-ibadah mengakui ke-Esa-an Allah sebagai pemilik Alam
semesta ini). Denagn demikian, usaha berkelanjutan akan dilakukan oleh
setiap orang islam untuk menjabarkan syari’ah dalam kehidupannya. Hal
yang lebih penting adalah penjabaran tersebut diharapkan dapat diterima
oleh semua golongan, khususnya bagi kelompok non-muslim.
14. Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah
ada perintah Allah melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang
bersifat tidak tunai (Al-Baqarah 282) dan untuk membayar zakat.
Perintah Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong setiap
individu senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi.
Adapun perintah Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam
saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya.
Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset merupakan
konsekwensi logis dari ketentuan membayar zakat yang besarnya
dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang
yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul.
15. Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi
yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan
akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau
accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282.
Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi sosial. Akuntansi
Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena
ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk
menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

10. BAB 2
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN
1. Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi riba. Berikut
ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang riba :
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila).
Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275)
Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ” (Q.S.
Al-Baqarah: 276)
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa
riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278)
dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta
manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang
berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)
Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di katakan riba,
oleh sebab adanya lembaga keuangan syariah sangat membantu dalam
era digital melakukan transaksi ekonomi. dan pada ayat alqur’an juga
telah di jabarkan tentang akuntansi syariah.

11. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan
saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
2. Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam
Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal sebagai
pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke
berbagai Negara. Dari tanah Arab, mereka membawa dagangannya hingga ke Benua
Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga ke Eropa.

12. Di masa jahiliyah tersebut, sistem perdagangan (ekonomi) jauh dari prinsip-
prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya
tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah. Maka, ketika
Islam datang, segala bentuk perdagangan yang merugikan baik itu bersifat judi
(maysir), tidak jelas (gharar), dan berbunga (riba) dihapuskan. Sebab, hal itu
bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin,adil dan
transparan.
Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib, berdagang ke
Syam, ketika itu beliau telah mempraktekkan sistem perdagangan yang jujur
sehingga, masyarakat senang melakukan perdagangan dengannya. Begitu juga ketika
beliau turut membawa dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya yang dikenal jujur
(al-amin), barang dagangannya laku terjual.
Ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada umur 25 tahun,
beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur, transparan, terbuka, dan
berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan
kekeluargaan, belum melembaga dalam sebuah sistem yang terstruktur. Karena itu,
di zaman beliau belum ada sebuah lembaga keuangan Islam yang mengatur sistem
perdagangan secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran Islam yakni Al-
Qur’an. Beliau senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan tujuan
membantu kaum yang lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru mulai melirik
permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau menyelesaikan masalah
politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah.
Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah kemadinah. Pada
saat hijrah kemadinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki
pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Dikota ini banyak suku, salah satunya adalah
suku yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di
madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang
terkuat dan kaya adalah yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya
ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan, maka
system pajak dan fiscal tidak berlaku.
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam wakti singkat
mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat
pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan
organisasi membangun intitusi-intitusi, mengarahkan urusan luar negeri,
membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan
jabatannya secara penuh.
Pada masa Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan kebijakan yang
terapkan oleh beliau dan para sahabat. Mengenai keuangan public pada masa

13. Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala Negara. Demikian
halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai
kepala Negara. sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan
kedudukan melayani publik.
Sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa nabi
terbilang masih sangat sederhana, pemasukan-pemasukan negara baik dari
ghanimah, zakat dan lainnya masih bisa diatur dan diawasi oleh Nabi sendiri. Pada
masa awal Islam ini juga belum dikenal Baitul Mal dalam bentuk lembaga. Hanya saja
nilai-nilai tentang praktek Baitul Mal itu sendiri telah dipraktekkan sendiri oleh Nabi.
Sistem yang digunakan Nabi ini masih terus berlangsung sampai pada masa khalifah
Abu Bakar yang kemudian ketika kekuasaan beralih pada Umar pendapatan negara
semakin bertambah dan dibuatlah kebijakan baru yakni membuat lembaga
keuangan berupa Baitul Mal yang mengurus diantaranya output dan input khas
Negara. Peranan ini pun masih diteruskan dan dikembangkan oleh khalifah sesudah
Umar, yang mana pada khalifah sesudah Umar dapat dikatakan pasang surut
perkembangannya. Kadang baik kadang juga memprihatinkan. Berbeda pada masa
Nabi sampai Umar yang dapat dikatakan 90% selangkah lebih maju dari sebelumnya,
karena ada inovasi-inovasi baru yang dimunculkan dan membuahkan manfaat.
Pada abad ke 19 lembaga keuangan syariah mulai serius di bahas dan di
kerjakan oleh berbagai negara-negara uslim yang akhirnya berdirilah bank-bank
Islam termasuk diantaranya di Indonesia. Perkembangan yang ada tahap ini bisa
dikatakan sebagai kemajuan meskipun ada hambatan dan pelan perkembangannya.
Terbukti di dunia-dunia barat pun sekarang sudah banyak yang mengadopsi sistem
keuangan syariah dan dalam negara kita banyak muncul akhir-akhir ini bank,
maupun lembaga keuangan Islam lainnya. Lembaga keuangan syariah di indonesia
semakin hari semakin bertambah peminatnya meskipun masih dalam skala kecil jika
dilihat tahapan-tahapannya.
Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi
utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa
pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umatmIslam, praktik-praktik seperti
menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan
keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman
Rasulullah saw. Nabi sendiri dikenal dengan julukan al-amin, sehingga dipercaya oleh
masyarakat Makkah menerima simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir
sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib ra untuk
mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak
yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan.
Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat Rasul,
memilih tidak menerima titipan harta. la lebih suka menerimanya dalam bentuk

14. pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni
pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk
memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk
mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas juga
pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan
pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal di Irak.
Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan
dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang
berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek
untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek
ini, mereka mengambil gandumdi Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.
Pemberian modal kerja bebasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah,
musaqah, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan,
jelas terdapat individu-individu yang telah melaksankan fungsi perbankan di zaman
Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada
sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, adasahabat yang
melaksankan fungsi pengiriman uang, dan ada yang memberikan modal kerja.
Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk membentuk
pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang
alamiah dan harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Hal ini sama dengan
penolakannya dalam penentuan harga. Rasul pun tidak menciptakan mata uang
sendiri. Namun demikian Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian
sebagai berikut:
 BaitulMal
Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal merupakan
sesuatu yang berbeda dan revolusioner pada zaman itu. Sebab pada umumnya
pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga
sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh
seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mai
bertujuan untuk kesejahteraan masyaarakat atau apa yang dikenal sekarang sebagai
welfare oriented, karena seluruh penerimaan pendapatan (revenue collection) dan
pembelanjaan (expenditure) dilakukan secara transparan.

15. Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul Mal: ada
yang berpendapat bahwa fungsi baitul mal mirip dengan bank sentral seperti yang
ada sekarang, walaupun tentu saja lebih sederhana karena berbagai keterbatasan
pada waktu itu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa baitul mal berfungsi seperti
menteri keuangan atau bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam
menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya menf
okuskan pada pengaturan suplai dan moneter.
Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal
dikonsepsikan sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan
kaum muslimin dalam arti luas. Artinya baitul mal semakin mapan bentuknya pada
masa kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya kekayaan kaum
muslimin pada akhir kekhalif ahan Abu Bakar, yang kemudian menjadikan
rumahnya sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di
samping itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam
semakin luas, sehingga tanggungjawab pemerintah semakin banyak. Dari sisi
pendapatan, dana yang terkumpul dari zakat, kharaj dan sebagainya semakin
menumpuk. Pada masa pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan
dan pemerintahan. Perhatiannya yang besar pada kemakmuran, ditandai adanya
pembanguan f asilitas umum, dan keberhasilannya dalam menciptakan jalan
penghubung antara sungai Nil dan laut merah. Adapun sumber dana baitul mal
adalah sebagai berikut:
 Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana zakat.
 Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak pertambangan dan
hasil laut.
 Baitul Mal Fai’, menyimpan kharaj, jizyah, ‘usyr dan pajak.
 Baitul Mal Dlawa’i, penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya
dan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya.
Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem
desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai baitul mal tersendiri dan tidak
tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada memiliki sumber dana
dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan al-Qur’an, Sunnah dan
ijtihad ulama. Baitul mal wilayah merupakan pelengkap dan penyempurna bagi
baitul mal pusat, dengan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat

16. setempat, dan jika terdapat kelebihan dana akan ditransfer ke pusat, dan begitu
juga sebaliknya[11].
 Wilayatul Hisbah
Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi
dianggap sebagai konsep yang sama sekali baru, mengingat pada zaman itu, dimensi
pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan
penguasa lokal seenaknya saja mengenakan upeti dari rakyatnya, dan mempermainkan
harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sementara barang-
barang yang mereka perlukan, harganya jatuh. Diriway atkan bahwa rasulullah menolak
permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin
karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul pun pernah menegur
seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar.
Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri oleh
Rasulullah, namun kemudian beliau menentukan orang-orang yang kredibel dalam
menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulullah telah mengangkat Sa’id bin Sa’ad
bin al-Ash bin Umayah sebagai petugas yang mengontrol pasar di Makkah dan Umar bin
Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa pemerintahannya mengangkat
Sa’ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud sebagai pengawas pasar,
dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa’ binti Abdullah al-Adawiyah al-Qurasyiyah.
Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia perdagangan internasional zaman
sekarang sebagai principle of reciprocity, yakni memberlakukan kuota kepada para
pedagang yang datang dari Persia dan Romawi, karena kedua negara tersebut
memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang di Madinah[12].
 Etika Bisnis
Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga akan
tetapi membangun sumber daya manusia dan etika (akhlak) yang mendukung dan
menjadi prasyarat dari lembaga itu sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak akan
berjalan dengan baik tanpa adanya akhlak/etika. Dalam hal ini rasulullah saw melakukan
hal-hal sebagai berikut:
a. Menghapus Riba

17. Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar, namun
untuk membangun sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum kondusif, dengan
adanya praktik riba yang dilakukan oleh orang Yahudi yang membuat masyarakat madinah
resah dan sering perbuatan mereka mencekik leher. Karena itu dengan bimbingan al-Qur’an
nabi menyerukan untuk meninggalkan riba. Dengan penghapusan riba tersebut akhirnya
terbukti mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara
cepat. Madinah yang pada awalnya merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota
baru yang tumbuh berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.
b. Keadilan
Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip keadilan,
keadilan yang berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum muslimin saja. Hal ini
ditunjukkan oleh bukti bahwa nabi menolak menetapkan harga, dan membiarkan
penetapan harga itu pada mekanisme pasar secara alami.
c. Prinsip dan etika bisnis lainnya
Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan selain yang
sudah disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa berpegang pada sifat-sifat
yang terpuji, seperti bersikap jujur, adil, ihsan, ta’awun, amanah, tawakal, qana’ah, dan
sabar.
3. Pada masa Abu Bakar Sidiq
Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara diurus oleh kekayaan
dari Baitul Maal dan ini terjadi selama sekitr 27 bulan dimasa kepemimpinanya, Abu
Bakar Siddiq telah banyak menangani maslah murtad, cukai dan orang-orang yang
telah menolak membayar zakat kepada negara, Abu bakar Siddiq selau
memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan zakat terseebut selalu di
distribusikan setiap periode tanpa sisa, bahkan hingga beliau wafat hanya terdapat
satu dirham di perbendaharaan negara.
Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi
Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kebijakan keuagan
negara pada masa khalifah umar, diantaranya adalah :
a) Properti baitul mal

18. di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah dan amil nya
hanyalah pemegang kepercayaan jadi merupakan tangung jawab negara untuk
menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak
terlantar, membiayai penguburan, orang miskin, membayar utang orang-orang
bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk
memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial.[14]
Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan lembaga
keuangan negara pertama yang disebut Al-diwan. sebenarnya itu adalah sebuah
kantor yang ditunjukkan untuk mengurusi pembayaran tunjangan-tunjangan
angkatan perang dan pension serta tunjangan-tunjangan lainnya dalam basis regular
dan tepat.
b) Kepemilikan Tanah
Pada masa pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan melaui
perjanjian damai. disinilah mulai timbul permasalahan bagaimana pembagiannya,
diantaranya ada sahabat yang menuntut agar kekayaan tersebut di distribusikan
pada para pejuang sementara yang lainnya menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu
rencana yang cocok bik untuk mereka yang dating pertama baik yang terakhir.
Setelah melakukan proses syura, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-
tanah sebagai fay, dan prisip yang sama diadopsi untuk kasus yang akan datang.
c) Zakat dan Ushr
Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon
tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang tersebut dilindungi secara
resmi. Umar katakan bila bahwa mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon
mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan. Menurut
laporan Abu Ubayd, Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah
pergunugan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang tetapkan adalah seper
duapuluh untuk madu yang pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua.
Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal dipedesaan bisa
membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan (maqs). Setelah Negara Islam
berdiri di Arabia, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan
dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan
dan masuk dalam perjanjian yang ditandatagani oleh beliau bersama dengan suku-
suku yang tunduk kepada kekusaannya. Secara jalas dikatakan bahwa pembebanan
sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai
yang pertama dalam mausia umum.

19. d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim
Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya kecuali orang
Kristen Banu Taghlib yang kseluruhan kekayaan terdiri dari ternak. Mereka
membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslimin. Banu Taghlib adalah suku
Arab Keristen yang menderita akibat peperangan. Umar menganal jizyah kepada
mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah
membayar sedekah. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana
memperlakukan mereka pereti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi
aset negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus
mereka bayar, dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak
atau melaksanakannya untuk menerima kepercayaan mereka.mereka dan
menyetujui dan menerima membayar sedekah ganda. [17]
Masa Usman bin Affan
Kholifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya beliau
meingankan beban pemerintah dalam hal yang serius bahkan menyimpan uangnya
di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalah pahaman antara kholifah dan
abdulah bin arqam, salah satu seprang sahabat nabi yang terkemuka, yang
berwenang melaksanakan kegiatan bitul mal pusat. Beliau juga berusaha
menigkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, menigkatkan dana pensiun dan
pembangunan di wilayah taklukan baru, kholifah membuat beberapa perubahan
administerasi.
Kholifah Ali bin Abi Thalib
Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pemungutan khums
atas ikan atau hasil hutan. berbeda degan kholifah umar, kholifah Ali
mendisteribusikan seluruh pendapatan dibaitul mal keprovinsi yang ada di baitul mal
di madinah, busro dan kufah.
Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa
kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada
masa kepemimpinan Usman hampir dihilagkan seluruhnya kerena sepanjang pantai peperti
sirya, palistina dan mesir berada dikekuasaan Muawiyah.
Pasca khulafa’urrasyidin.
Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam berada di
tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian tongkat estafet kepemimpinan
diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam bentuk pewarisan tahta.
Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan
keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal

20. berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelolah dengan penuh kehati-
hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini
Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya
transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.
Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa
kepemimpinan khalifah ke delapan Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz yang
memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal
dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada
yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para amir
(setingkat gubernur) agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya
bersumber dari sesuatu yang tidak sah.
Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz,
kebijakan baru pun dimulai. Umar sebagai raja, mengembalikan harta milik
pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu, terdapat perkampungan Fadak, desa di
sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara.
Namun, pada masa khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-685 M), harta
tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta tersebut
kepada keturunannya.[19]
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin Abdul
Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Mal semakin meluas. Baitul Mal tidak hanya
sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan
untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan
prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek
penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang
intelektual Islam dimulai.
Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan
oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak hanya layak disebut sebagai
pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan,
mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.
Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan,
sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah
menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat masih gelap gulita.
4. Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah hegara yang mayoritas berpenduduk
muslim yang mendirikan lembaga keuangan alterriatif yang bebas dari riba. Tujuan utama
dari pendirianferribaga keuangaffber landaskan etika Islam adalah sebagai upaya kaum
mtlsliniin untuk rnendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qulr’an
dan sunnah. Ide untuk mendirikan lembaga keuangan ini tersemai berkat gerakan
kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis. Usaha modern

21. pertama kali untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan
taruih l940-an, akaritetapi usaha ini gagal[17]. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada
akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikah di pedesaan
negara itu.
Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam. Proposal yang
disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan
(International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank
Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari proposal itu, mengusulkan
sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus diganti dengan sistem kerja sama dengan skema
bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima dan sidang menyetujui rencana
mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Dan isi proposal itu antara lain
mengusulkan:
1. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam
2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
3. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral di negara Islam
sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.
4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.
5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-
kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam.
6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.
8. Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan Pembangunan negara-
negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut:
9. Mengatur investasi modal Islam.
10. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
11. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
12. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi
regional di negara-negara Islam.
Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan pembentukan
perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai
badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam, yang tugasnya antara lain
adalah menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan
lembaga keuangan Islam. Akhirnya pada oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic Development
Bank (IDE) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk
pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam, dan
memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank yang berpusat di Jeddah
Arab Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya mudah dimengeri apabila
perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke

22. banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang kemudian mengubah sistem
keuangannya menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam lain seperti Malaysia dan Indonesia, bank
nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.
Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menyebar
ke banyak negara, termasuk negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat
sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank
besar dari negara-negara Barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardien
Flaming telah membuka Jendela Islam (Islamic Window) dengan tujuan agar dapat memberikan jasa-
jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.
Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia) pada bank umum didasari atas
keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan syari’at Islam. Karena itu kini, ekonomi
Islam terkesan identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini
dipengaruhi oleh dua faktor: pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling
banyak dipahami oleh ulama dan cenedekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non ribawi. Kedua,
peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan sekarang) me- nimbulkan kekuatan finansial negara-
negara kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia
Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk “memutar” dana petrodollar tersebut melalui
lembaga keuangan Islam.
Lembaga Keuangan Syariah Modern
Macam-macam lembaga keuangan non bank diantaranya:
1) Lembaga zakat
Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bahwa oragnisasi yang berhak mengelola
zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni orgaanisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan
disebut juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan disebut
Badan Amil Zakat (BAZ).
Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola dana
zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia
yang diemban ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya. Masyarkat harus
didoraong supaya membentuk lembaga amil sebanyk-banyaknya.
Di Indonesia kita bisa menghubungi BAZNAS, Rumah Zakat dan lembaga-lembaga amil zakat
terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah kita.
Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi modern ini
membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan memudahkan penerimanya
untuk menerima zakat tersebut.[21]
2) Baitul Mal Wattamwil (BMT)
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul
maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti

23. zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan
penyaluran dana komersial.
BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak
ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif
dalam membangun sebuah sitem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu
menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.
BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi
dengan pola syaria’ah, sudah barang tentu kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau
kontrol dari luar, tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih
dominan.[22]
Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya
ada dalam system keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan
dalam beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa di alokasikan untuk kepentingan social atau
peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam.[23]
5. Islamic Development Bank (IDB),
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik
dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun yang berkaitan dengan
peningkatan sumber daya manusia. Dukungan moral, antara lain terhadap masuknya
beberapa negara menjadi anggota baru IDB, bantuan pendanaan pada negara
Palestina, dan negara anggota lain khususnya di kawasan Afrika yang mengalami
bencana alam, serta bantuan pembangunan daerah Mindanau, Filipina selatan.
Sementara dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi dalam
permodalan IDB (ordinary capital resources), juga ke dalam modal Export Financing
Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan ke dalam modal The Islamic Corporation for the
Insurance of Investment and Export Credit (ICIIEC).
Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat
dari adanya dukungan terhadap penempatan national agency di Indonesia yang
dibutuhkan oleh IDB sebagai channeling, line atau executing agent IDB di Indonesia.
Tujuan penempatan national agency tersebut adalah untuk memperlancar
operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran
data dan informasi, pencairan dana dan pembayaran kembali.
Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah memperoleh
manfaat yang cukup besar dari keberadaan IDB. Sejak 1975 hingga 2016 (Januari),
total pinjaman Indonesia ke IDB mencapai US$3.761,10 juta. Adapun sektor terbesar
yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian, pendidikan, keuangan
dan transportasi. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya pada umunya sangat kecil.
Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian
(37,30%), pendidikan (22,94%), keuangan (6,54%) dan transportasi (2,67%).
Baru-baru ini IDB mengestimasi bantuan pendanaan sekitar US$ 3-5 miliar yang bisa
dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur nasional

24. Indonesia, dan pemantaban inklusi keuangan syariah di tanah air yang sudah mulai
bertumbuh. Dalam 10 tahun terakhir industri perbankan syariah berkembang
signifikan, total aset naik hampir 14 kali lipat. Dari Rp 21,5 triliun di tahun 2005
meningkat jadi Rp 296,2 triliun pada tahun 2015. (boz)
Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit
keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di
dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-
negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan
audit keuangan syariah.
Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bahrain Monetery
Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang
transparan, berkesinambungan, dan bersih.
Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi dasar bagi
lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar Akuntansi Perbankan
Syariah yang baru-baru ini disahkan Dewan Syariah Nasional merupakan peraturan
akuntansi perbankan yang merujuk pada standar AAOIFI.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEMBAGA DUNIA YANG TERKAIT DALAM
KEUANGAN PERBANKAN ISLAM :
Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: pertama, semakin banyaknya
Negara baik muslim maupun non-muslim yang mengembangkan industri keuangan
syariah dan perkembangan industri tersebut menunjukkan angka pertumbuhan yang
sangat tinggi, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama industri ini akan
memainkan peran yang signifikan dalam percaturan industri keuangan dunia. Kedua,
krisis keuangan yang menghantam banyak Negara, tidak hanya negara-negara
emerging market (1998 – 2005) tetapi juga negara-negara maju (2008 – 2011),
dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini mendorong banyak pihak untuk mencari
alternative system keuangan yang lebih kuat. Alternative system keuangan tersebut
diharapkan bukan hanya tahan dari guncangan krisis tetapi juga mampu mencegah
krisis itu terjadi.
PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI-KEUANGAN ISLAM DI DUNIA
Dengan dinamika yang ada pada aspek politik dan budaya, kebangkitan negeri-negeri
muslim dari kungkungan kolonialisme menjadi faktor penentu bangkitnya kesadaran

25. mengaplikasikan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan perkembangan
keilmuan ekonomi-keuangan Islam mengikut perkembangan aplikasinya dilapangan.
Seperti yang banyak diketahui dari sejarah, perkembangan ilmu ekonomi Islam
modern berawal dari ketidakpuasan tokoh agama Mesir khususnya para Guru di
universitas Al Azhar Mesir atas beroperasinya Bank Inggris menggunakan konsep riba
dalam rangka pembiayaan proyek Terusan Suez. Namun pada awal tersebut
diskursus keilmuannya masih terbatas pada ruang lingkup Ilmu Fikih dan Kalam. Hal
ini wajar terjadi mengingat saat itu, di dunia ilmu diskursus ekonomi-keuangan Islam
masih beredar dikalangan ahli hukum dan kalam (Fuqaha).
Kemudian pada dekade seanjutnya diskursus ilmu ekonomi-keuangan Islam berhasil
mulai mengekstrak prinsip-prinsip umum ekonomi yang kemudian mampu
memberikan gambaran lebih jelas seperti apa aplikasi dasar dari ekonomi-keuangan
Islam. Pada periode ini dimulai pula inisiasi pendirian lembaga keuangan yang
operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Mitghamr Local Savings
Bank yang didirikan oleh organisasi Ikhwanul Muslimun di Mesir pada tahun 1963).
Pada periode selanjutnya, perkembangan keilmuan ekonomi-keuangan syariah
berkembang sangat pesat dan lebih kompleks. Ilmu ekonomi-keuangan Islam bukan
hanya berkembang pada semua aspek ekonomi dan keuangan tetapi juga semakin
dalam diskursusnya, mengingat pada periode tersebut telah muncul generasi baru
ekonom muslim yang mencoba melakukan eksplorasi keilmuan menggunakan
wawasan keilmuan ekonomi yang mereka miliki.
Disamping itu dukungan negara-negara muslim pada aplikasi ini semakin terlihat baik
secara individual maupun kolektif. Oleh sebab itu pada periode ini muncul kesadaran
diantara sekelompok negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi
Konferensi Islam (OKI/OIC) untuk mendirikan Islamic Development Bank yang
bertujuan membantu permasalahan pembangunan negara-negara muslim
anggotanya. Dan akhirnya pada dua dekade terakhir ini, aplikasi ekonomi-keuangan
Islam semakin meluas dan semakin bervariasi pula aplikasinya. Aplikasinya tidak
hanya terkonsentrasi pada aplikasi lembaga perbankan syariah dan sektor moneter
saja, tetapi juga sudah menyebar pada aplikasi lembaga-lembaga keuangan non-
bank seperti asuransi dan pasar modal, serta aplikasi non moneter seperti zakat dan
wakaf. Produk dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pun semakin meluas
dan berkembang.
Pada awal pengembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam lebih didominasi
oleh praktek perbankan dengan produk yang mayoritas menggunakan akad jual-beli
(murabaha). Selanjutnya basis akad produk semakin bervariasi, misalnya pada akad
ijarah, takaful dan mudharabah-musyarakah (equities). Bahkan saat ini sudah pula
beredar produk Sukuk (Islamic Bonds) yang dapat digunakan bukan hanya nasabah
perorangan (retail) tetapi juga lembaga keuangan dan pemerintah. Oleh karena itu,
jika dilihat dari penggunanya, khusus aplikasi keuangan Islam telah menjangkau
semua segmen pengguna, dari kelompok retail, high net-worth (VIP customers),
lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank, pemerintah dan lembaga lainnya.
Pada periode ini ada kesan dimana perkembangan industri, khususnya industri

26. keuangan syariah, berkembang dengan sangat cepatnya. Sementara, kecepatan
tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan sistem pendidikan yang mampu
menopang perkembangan industri. Dengan kondisi seperti itu, tentu muncul
masalah-masalah yang mengganggu, baik disektor industri maupun di sektor sistem
pendidikan (akan dibahas pada bagian selanjutnya).
Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir meliputi semua
aspek transaksi keuangan, dari jenis transaksi di perbankan, asuransi, pasar modal,
dana pension, reksadana, perusahaan pembiayaan sampai dengan pegadaian. Secara
kelembagaan aplikasi keuangan syariah memang dipelopori oleh berdirinya bank-
bank syariah sebagai berikut:
1. Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar
2. Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz
3. Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali
4. Dubai Islamic Bank (1975) –Sh. Saeed Lootah
Selanjutnya perkembangan aplikasi keuangan syariah di dunia menyebar pada
praktek-praktek non-bank seperti asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan,
dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia sendiri aplikasi
keuangan syariah dipelopori dengan berdirinya BPR Syariah pertama di Bandung
yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988) dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992
(berdasarkan UU No. 7 Tentang Perbankan dan PP No.72 tentang bank bagi hasil)
Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di tanah air
menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data akhir tahun 2010
pertumbuhan keuangan syariah nasional secara umum diprakirakan lebih dari 30%,
khusus untuk pertumbuhan perbankan syariah per-September 2011 mampu tumbuh
mencapai 48%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Maris Strategies & The
Bankers November 2010, industri keuangan syariah Indonesia berdasarkan besarnya
aset peringkatnya naik dari peringkat 17 tahun 2009 menjadi 13 dunia tahun 2010,
dimana asetnya bertambah lebih dari dua kali lipat, dari USD 3.3 miliar menjadi 7.2
miliar. Namun begitu, berdasarkan besarnya aset saat ini belum ada satupun
perusahaan keuangan syariah Indonesia yang mampu menembus peringkat 25 besar
dunia. Dengan karakteristik aplikasi keuangan syariah yang erat dengan aktifitas
usaha produktif ekonomi (sektor riil), diyakini bahwa praktek keuangan syariah
mampu berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan
peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Oleh
karena itu, diperlukan upaya-upaya yang mampu mengakselerasi pengembangan
industri keuangan syariah termasuk perbankan syariaHnasional.
Islamic Financial Services Board (IFSB),

27. Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, 21 April 2002,
telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan islam internasional. Sebagai
tindak lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4 November 2002, delapan
Gubernur Bank Sentral dari delapan negara Islam, ditambah dengan Presiden IDB,
telah menandatangani pendirian Islamic Financial Services Board (IFSB) di Kuala
Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung dipimpin oleh seorang bankir senior yang
berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari, Ph.D.
Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di dunia itu,
didirikan oleh Bank Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia, Bahrain, Iran,
Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic Development Bank
(IDB).
Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam sidang tahunan
IMF tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya tumbuh
padaConsultative Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko, 23
September 2000. Dari situlah komitmen negara-negara pendiri semakin kuat hingga
dibentukTechnical Committee untuk mewujudkan lembaga tersebut. Setelah melalui
sejumlah pertemuan penting, akhirnya terwujud juga pada tahun 2002.
Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB ini
memiliki arti sangat penting. Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga
perbankanIslam yang sedang tumbuh di 48 negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa,
dan Asia Barat. Bank-bank tersebut mengelola aset sekitar $ 170 miliar. IFSB akan
menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan penerapan
syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. IFSB juga akan
menjadi penguhubung sekaligus menjalin kerjasama dengan lembaga penetapan
standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara hal yang akan dilakukan,
yang cukup penting adalah penyusunan standar operasional yang selaras dengan
Basel Accord II. Basel Accord II sendiri masih dalam tahap persiapan akhir bagi
pengimplementasian pada akhir tahun 2006, yang dikendalikan secara eksklusif oleh
Bank for International Settlements (BIS) di Basel, Swiss. Intinya, fungsi IFSB seperti
Bank for International Settlement (BIS).
Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk menstandarisasi
perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini sehingga standar
operasi dan produknya sama secara internasional. Selain itu, melalui lembaga
tersebut akan dapat dijalin kerja sama antar lembaga keuangan syariah di dunia..
International Isntitute of Islamic Thought (IIIT)
International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga nonprofit,
lembaga pendidikan dan budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan ke-Islaman
secara umum. Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada 1981 atau 1401 H.
Lembaga yang memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di Herndon,
Virginia.
Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya, dan
mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam dengan
moral pengetahuan.

28. Seiring dengan pengembangan ekonomi syariah, IIIT juga turut berperan
mengembangkan konsep, mensosialisasikan, dan menstandarisasikan
ekonomisyariah. Salah satu program standarisasi ekonomi syariah adalah, The
Registered Fellow in Islamic Finance (RFIF) yang merupakan sertifikasi keahlian
keuangan syariah yang berskala internasional. Untuk menstandarisasi keahlian ini di
Indonesia bekerja sama dengan Karim Business Consulting.
6. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
 Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai
dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
 Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga
Keuangan Syariah sebagai intermediary institution (lembaga perantara), berdasarkan
kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
 Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi
juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
 Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip
kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan
pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;
 Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak
menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi syariah
1. Berdasarkan prinsip syariah.
2. Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat pada
operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Setiap lembaga keuangan yang
operasionalnya sesuai dengan syariah harus terhindar dari praktek riba atau
bunga. Selama lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba atau
bunga, maka operasional lembaga keuangan itu belum syariah.
3. Menggiatkan praktek jual-beli. Karena, riba atau bunga dilarang dalam syariah
Islam, maka sebagai solusinya praktek jual-beli dibuka lebar untuk dipraktekkan
dalam operasional lembaga keuangan syariah.
4. Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil juga menjadi ciri
khas dari praktek ekonomi syariah.
5. Instrumen zakat. Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam ekonomi Islam.
Secara syar’i, zakat merupakan bagian kewajiban dan menjadi pilar dalam Islam.

29. Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
A. Asuransi Syariah
Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling
melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk
asset dan atau taba’ru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/
bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.
Produk dan Mekanisme Operasional
Produk unggulan Asuransi Syariah agak berbeda dengan Asuransi Konvensional, produk
UnitLink (gabungan Asuransi dan Investasi) menjadi trend sementara pada Asuransi Syariah
Takaful pada setiap perusahaan memiliki produk unggulan yang berbeda sesuai dengan
permintaan nasabah. Di dalam pengelolaaan dana Asuransi Syariah, yang sebenarnya terjadi
adalah Takaful Umum.
 Takaful Umum
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian
seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor,
dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan
perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
 Takaful Keluarga
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga,
dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan
perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
 Takaful lainnya
 Fulnadi (Asuransi Pendidikan)
Adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana
pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai
sarjana.
 b) Dana Tunai Harian
Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah
sakit. Karena sakit atau kecelakaan.
 c) Santunan Kematian
Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan
 d) Santunan Cacat Tetap Total

30. Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit
atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan
atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan.
Tujuan berdirinya Asuransi Syariah
Tujuannya ialah sebagai berikut:
• Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
• Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan
biaya.
• Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya
tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya
tidak tentu dan tidak pasti.
• Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
• Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
• Menutup Loss of Earning Power (hilangnya daya produktif) seseorang atau badan usaha
pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)
Karakteristik Asuransi Syariah :
1. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta’awuni) dan
saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi.
2. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ dan akad tijari.
Akad tabarru’ digunakan diantara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan
antara peserta dengan entitas asuransi syariah.
3. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi.
4. Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabarru’
yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi
syariah.
5. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana
tabarru’) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

31. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
No. Materi
Pembeda
Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
1 Akad Tolong-menolong dan
investasi
Jual-beli (tabaduli)
2 Kepemilikan
dana
Dana yang terkumpul
dari nasabah (premi)
merupakan milik peserta,
perusahaan hanya
sebagai pemegang
amanah untuk
mengolahnya
Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) menjadi
milik perusahaan.
Perusahaan bebas untuk
menentukan investasinya
3 Investasi dana Investasi dana berdasar
syariah dengan sistem
bagi hasil (mudharabah)
Investasi dana berdasarkan
bunga (riba)
4 Pembayaran
klaim
Dari rekening tabarru’
(dana sosial) seluruh
peserta
Dari rekening dana
perusahaan
5 Keuntungan Dibagi antara perusahaan
dengan peserta, sesuai
prinsip bagi hasil
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan
6 Dewan pengawas
syariah
Ada dewan pengawas
syariah mengawasi
manajemen, produk, dan
investasi
Tidak ada
B. Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak
yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak
tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang
berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki

32. barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi
kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.
Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah
Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :
Jenis barang yang digadaikan:
 Perhiasan
 Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan sejenisnya
 Kendaraan
Biaya biaya:
 Biaya administrasi pinjaman
 Jasa simpanan
Proses pelelangan barang gadai
Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan pinjamannya.
Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan.
Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
 Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai yaitu
mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan benda (benda
bergerak) sebagai jaminan.
 Penaksiran nilai barang merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai hatrta
benda oleh pegadaian syariah. Jasa itu meliputi benda bergerak dan tidak
bergerak, biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah ongkos penaksiran
barang.
 Penitipan barang (ijarah) yaitu surat berharga dan atas jasa penitipan gadai
syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan
barang.
 Gold counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa penjualan emas yang
berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah.
Pembelian dilampiri sertifikat jaminan.
Karakteristik Penggadaian Syariah
1. Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang didasarkan pada
golongan barang.
2. 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari
3. Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman

33. 4. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat bukan
lelang.
5. Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk golongan A dan untuk
golongan BCD 88 – 86%
6. Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L.
7. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan prosentase
dikali uang pinjaman
8. Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan
9. Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh nasabah, dan bukan
menjadi milki pegadaian melainkan diserahkan kepada lembaga ZIS.
C. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal
wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi produktif
dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha
ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial
dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat,
infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi
paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana
sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara
berkelanjutan.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar.
4. Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan
miliki orang lain dari luar masyarakat itu.
5. LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara berkala
yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya di balai RW/RT/desa, kantor LKMS
BMT, rumah anggota, masjid, dsb), biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para
nasabah LKMS BMT, disamping pendampingan mental spiritualnya terutama motive
berusaha.
Peran BMT di masyarakat :

34. 1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak
2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah
3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin)
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.
Fungsi BMT di masyarakat:
1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih
professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam
berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh
masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi
untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk
anggota
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial
rakyat banyak.
D. Koperasi Syariah
Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari
kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi
mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.[5] Syirkah ini
merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat
baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam.
Fungsi dan Peran Koperasi Syariah[6]
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada
khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih
amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di
dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah
islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi;
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana,
sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;

35. 5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama
melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
Landasan Koperasi Syariah
1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
3. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah
dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful).
Karakteristik Koperasi Syariah
1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2. Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
3. Berfungsinya institusi zakat
4. Mengakui mekanisme pasar
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama.
E. Reksa Dana Syariah
Secara bahasa Reksa dana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau
pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahsa reksa
dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.[8] Reksadana (mutual fund) adalah wahana
yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian
diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut
bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di
antaranya.[9]
Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan
saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer
investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara
dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk
ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.
Tujuan berdirinya Reksadana Syariah

36. Tujuan berdirinya reksadana syariah ini sebenarnya lebih didasari kepada
permintaan pasar (masyarakat) untuk mengadakan investasi yang bergerak di pasar modal
dalam Lembaga keuangan non Bank. Dimana kita tahu selama ini produk investasi di
indonesia banyak yang dikeluarkan oleh perbankan, serta untuk menyediakan beragam
Instrumen Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
Prinsip Transaksi dan Aplikasinya
Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup:
1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha
utamanya sesuai dengan pedoman Syariah Islam. misalnya tidak
memproduksi makanan dan minuman yang haram dan syubhat atau tidak
memberikan jasa keuangan yang mempraktikan riba.
2. Perusahan yang berfungsi sebagai manajer investasi haruslah perusahaan
yang bergerak dalam bisnis yang halal.
3. Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah prinsip
wakalah (akad penyerahan kekuasaan).
Bagian-bagian Reksa Dana Syariah
a) Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip prinsip syariah
dalam kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian,
spekulasi dan lain sebagainya.[10]
Menurut metwally (1995, 177) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah:
1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan bisnis
dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna
mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk
membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada
harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja
kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally,
1995, 178-179) adalah sebagai berikut :

37. 1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat
diperjualbelikan melalui pialang
3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa
efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan
dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek,
dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan
4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan
dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali
5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat
dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode
perdagangan setelah menentukan HST
9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan
dengan harga HST
b) Pasar Uang Syariah
Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat
berharga jangka pendek.
Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar
uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut
Pertama : Ketentuan Umum
1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar
bank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank
yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi
keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
 bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
Kedua : Ketentuan Khusus
1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip
syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah;
al-Sharaf.

38. 2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam
butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh
dipindahtangankan sekali.
Ciri Pasar Uang Syariah:
 Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.
 Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai
kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.
 Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.
Manfaat Reksadana Syariah
Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksadana adalah
sebagaiberikut :
1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan
diversitifikasi investasi dalam efek,sehingga dapat memperkecil resiko.
2. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal.
Menentukan saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah,
namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri.
3. Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana
tersebut dikelola oleh manajer investasi professional maka pemodal tidak perlu
memantau kinerja investasinya hal tesebut telah dialihkan kepada manajer
investasi tersebut.
Ciri-Ciri Reksa Dana
1. Lembaga = Bentuk Hukum” Investasi sebagai intermediasi dari Investor
2. Periode Investasi menengah dan Jangka panjang
3. Beresiko
4. Lebih transparan
5. Pembukuan ditutup setiap hari
6. Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari.
7. Return > tingkat bunga deposito
8. Hasil yang diperoleh Neto – No Pajak
9. Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional
10. Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa
dana syariah. Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam
investasi syariah ini.
a. Kelembagaan

39. Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang.
Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari
perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana
syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas
syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang
direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Dengan begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar
dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.
b. Hubungan Investor dan Perusahaan
Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem
mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua
pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung
oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola.
Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka
pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi
jual beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan. Saham-
saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk
diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam
transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya
hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat
dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.
c. Kegiatan Investasi Reksa Dana
Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa
saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara investasi tidak halal yang
tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran,
pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan
lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan
saham-saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar
perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau
saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang
tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah.
Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan
melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti
penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.

40. 7. Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama atau
program linkage dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa
Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah.
Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan
mikro syariah bersifat mutual benefit atau timbal balik dan bertujuan
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan BMT dan
koperasi syariah, mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola kemitraan terbaik
antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan masih banyak masyarakat yang
belum terlayani jasa keuangan, padahal potensi UMKM sangat besar.
"Berbagai kebijakan dan inistiatif pengembangan koperasi dan lembaga keuangan
mikro termasuk yang berpola syariah penting menjadi prioritas pembangunan ke
depan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (17/6).
Menurut dia, urgensi keberadaan industri keuangan mikro bagi sektor usaha mikro-
kecil nasional disadari betul pemerintah. Banyak upaya penguatan industri keuangan
mikro yang telah dan terus dilakukan.
Antara lain adalah penguatan landasan hukum keuangan mikro dengan penerbitan
UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro.
"Dua UU ini diharapkan dapat mendorong industri keuangan mikro yang di
dalamnya terdapat berbagai bentuk lembaga keuangan dalam memberikan
pelayanan bagi usaha mikro-kecil," katanya.
Pada sisi lain, kepastian hukum bagi lembaga keuangan sektor mikro-kecil akan
memudahkan lembaga dalam melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti
melakukan kemitraan dengan bank syariah.
Halim mengatakan kedua UU tersebut memberikan banyak tugas bagi otoritas
dan stakeholders perkoperasian dan keuangan mikro untuk dilaksanakan.

41. Selain itu, terdapat sejumlah isu seperti pemilahan kewenangan dan tanggung jawab
lembaga-lembaga pemerintah dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan
lembaga keuangan mikro.
Khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan format BMT, terdapat isu
penting mengenai kejelasan posisi BMT dalam kedua UU tersebut. BMT secara
eksplisit tertulis sebagai lembaga keuangan mikro yang akan diawasi OJK dalam UU
LKM.
Namun pada realitasnya banyak BMT beroperasi dengan badan hukum koperasi juga
menjadi objek yang diatur UU Perkoperasian dengan mengelompokan lembaga
tersebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
BI berharap ke depannya lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan
kemitraan dan aliansi strategis dengan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk
bank syariah sehingga mampu melayani sektor usaha mikro-kecil secara maksimal.
Kerja sama antara lembaga zakat dengan keuangan syariah makin erat di Tanah Air.
Kedua lembaga bisa saling memberikan keuntungan demi kemajuan zakat dan
lembaga keuangan syariah sendiri.
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin, mengatakan
untuk mendorong ekonomi syariah di Tanah Air pihaknya telah bekerja sama dengan
lembaga keuangan syariah, mulai dari bank syariah, asuransi syariah, dan bank
pembiayaan rakyat syariah setiap tahunnya. ''Lembaga keuangan syariah menjadi
faktor penting dalam keuangan, lembaga zakat juga bagian penting dari ekonomi
syariah. Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah ini menjadi mutual benefit,''
ujarnya di Jakarta, Selasa (20/7).
Ia mengungkapkan dengan kerja sama bersama lembaga keuangan syariah, lembaga
zakat dapat mensosialisasikan lembaga keuangan syariah terkait. Di sisi lain lembaga
zakat pun terdorong memberi pelaporan, sehingga ada keterbukaan. ''Sinergi
lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah ini menjadi suatu kekuatan luar
biasa,'' tegas Didin.
Baznas bekerja sama di antaranya dengan Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank Syariah
Mandiri, Bank Mega Ssyariah, Bank Jabar-Banten Syariah. Didin menuturkan setiap
tahunnya penghimpunan zakat terus meningkat hampir dua kali lipat. Pada 2007
jumlah zakat yang terkumpul sekitar Rp 400 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 900
miliar pada 2008. Di tahun berikutnya jumlah zakat yang terhimpun sebesar Rp 1,2

42. triliun dan di tahun ini diharapkan dapat mencapai Rp 1,5 triliun. Hingga semester I
2010 penghimpunan zakat di Baznas telah mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
8. Secara umum, peranan bank sentralsangat penting dan strategis dalamupaya menciptakan
sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perludiwujudkannya sistem perbankan yang sehat
itu, karena dunia perbankan adalahsalah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi
suatu negara. Sedangkansecarakhusus, bank sentral mempunyai peranan yang penting
dalam mencegahtimbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri,
masyarakatpenyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan
perekonomian.
Pengawasan lembaga perbankan selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasar Pasal
24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memiliki kewenangan yang
besar. Bank Indonesia menetapkanperaturan, memberikan dan mencabut izin atas
kelembagaan dan kegiatanusahatertentu dari bank, melaksanakanpengawasan bank dan
mengenakansanksiterhadap bank sesuai denganperaturan perundang-
undangan.Kewenanganpengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak hanya diatur
dalamUndang-UndangNomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004,
namun jugadiatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-
UndangNomor 10 Tahun 1998. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998menyebutkan bahwa, Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia,
juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah (untuk
selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun2008), menyatakan bahwa, Pembinaan
dan pengawasan Bank Syariah dan UUSdilakukan oleh Bank Indonesia
Sebagai pengawas dan pembina bank, Bank Indonesia bertindak sebagaiseorang bapak
kepada anaknya. Bila seorang anak keliru dalam melakukan suatu tindakan maka seorang
bapak yang baik akan berusaha memberitahukan kepadaanaknya perihal kekeliruannya itu
bahkan lebih dari itu bapak tersebut akanmengusahakan supaya anaknya tidak keliru dalam
mengambil suatu tindakan.Demikian juga halnya Bank Indonesia dalam menjalankan tugas
pengawasanperbankan syariah di Indonesia.Bank Indonesia yang memegang otoritas
pembinaan dan pengawasan bank dibekali dengankewenangan yang berkaitan dengan
perizinan, mengeluarkanketentuan-ketentuan yang memberi landasan kerja yang sehat bagi
bank sertamengawasi dan memberikan pembinaan kepada bank dalam menjalankan
segalausaha bank tersebut dengan tujuan mendorong terwujudnya sistem perbankanyang
sehat.Pada pokoknya,Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tigabidang tugas,
yaitu
(1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
(2)mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
(3) mengatur danmengawasibank.Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan
mengawasi bank,menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia.
Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izinatas kelembagaan
dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Menurut ketentuan Pasal29 ayat (1) Undang-Undang
Perbankan, kegiatan Pembinaan dan pengawasanbank dilakukan oleh Bank Indonesia.
Pengertian yang dimaksud denganpembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan
cara menetapkanperaturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan,

43. pengurusan,kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan
kegiatanoperasional bank.
Disamping itu, bank Indonesia berwenang menetapkanketentuan-ketentuan perbankan
yang memuat prinsip kehatihatian (Pasal 25),dimana prinsip kehati-hatian tersebut
bertujuan untuk memberikan rambu-rambubagi penyelenggaraan kegiatan usaha
perbankan, guan mewujudkan sistemperbankan yang sehat
Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkanoleh Bank
Indonesia harus didukung oleh penerapan sanksi-sanksi yang adil.Berkaitan dengan
kewenangan di bidang pengawasan, sesuai ketentuan Pasal 26Undang-Undang No. 23 Tahun
1999 tentang Perbankan.Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank
Indonesiamencakup empat aspek, yaitu sebagai berikut:
1) Power to Licence;
2) Power to Regulate;
3) Power to Control;
4) Power to Impose Sunction.
Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas Bank Indonesia berlakubagi semua jenis
bank sesuai Undang-Undang Perbankan, termasuk didalamnyabank syariah. Esensi
pengawasan itu juga tampak relevan dengan misi dan nilai-nilai ekonomi Islam untuk
menegakkan hukum keadilan, profesionalitas dantanggung jawab.Dalam perspektif ekonomi
syariah, selain keempat aspek pengawasanBank Indonesia tersebut, masih diperluas lagi
dengan adanya elemen-elemen yangterdapat dalam perbankan syariah yang tidak
ditemukan dalam perbankankonvensional, yakni posisi, kewenangan, fungsi dan tanggung
jawab DewanPengawas Syariah (DPS), serta hubungannya dengan Majlis Ulama
Indonesia(MUI). DSN-MUI merupakan salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintahuntuk
memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah dilembaga keuangan
syariah.Ketika bank syariah ingin meluncurkan suatu produk layanan jasakeuangan, maka
selama ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan shariah compliance Dari DPS.
Jika produk yang akan diluncurkan oleh suatu bank syariah belum mendapat persetujuan
kesesuai dengan prinsip syariah dariDPS maka Bank Indonesia tidak akan memberikan izin
produk layanan jasa keuangantersebutDalammenjalankan tugas otoritas tunggal
pengawasan jasa keuanganperbankan, Bank Indonesia memiliki kewenangan melakukan
pemeriksaan ataspelaksanaan tugas setiap pihak yang terafiliasi dengan bank syariah,
khususnyadalam hal ini adalah tugas dalam menjalankan prinsip syariah. Yang termasuk
pihak terafiliasi dengan bank syariah, salah satunya adalah DPS.Hal di atas dapat dipahami,
bahwa prinsip-prinsip syariah (shariahompliance) setelah difatwakan oleh Majelis Ulama
Indonesia melalui DSN-MUI,selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
Artinya, pelanggaranterhadap prinsip syariah, secara langsung adalah pelanggaranterhadap
PeraturanBank Indonesia, sehinggasebagai otoritas jasa keuangan perbankan sebelum
OJK,Bank Indonesia memiliki kewenangan tertinggi dalam menjatuhkan sanksi padasektor
perbankan, termasuk mencabut izin usaha dan izin orang perorangan.
9. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki babak baru.
Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar
memperkenalkan alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank

44. syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam peraturan ekonomi di
tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan
pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal ini ditunjukan denagn
akselerasi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia.
Industri perbankan syariah 2010 mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding
2009. hal ini merujuk pada hasil analisis terhadap kondisi fundamental makro ekonomi
dalam situasi perekonomian dunia yang cenderung pulih, serta dinamik internal industri
perbankan syariah.
Faktor-faktor pendukung industri perbankan syariah mencakup pertumbuhan secara
un-organic akibat penambahan pemain baru dalam industri, baik bank umum, unit usaha
syariah (UUS) maupun BPRS. Pada tahun 2009, jumlah bank umum syariah yang beroperasi
bertambah dengan adanya konversi usaha 3 bank, yaitu Bank jasa Artha, Bank Persyarikatan
dan Bank Hasfa yang masing-masing diakusisi oleh BRI, Bukopin dan Panin menjadi Bank
Umum Syariah.
Pertumbuhan secara un-organic tersebut juga didukng dengan pertumbuhan organic
melalui pertumbuhan volume usaha yang di dukung oleh peningkatan jumlah jaringan
kantor bank syariah. Per awal November 2009 silam, masyarakat dapat menikmati layanan
jasa perbankan melalui 1.101 kantor bank syariah yang dioperasikan oleh 6 Bank Umum
Syariah dan 25 UUS dan 138 BPR Syariah.
Tahun 2010 membuka peluang besar lagi bagi peningkatan volume usaha dan
kenerja perbankan syariah. Pasalnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setahun
kedepan masih relatif tinggi, seiring dengan credit rating yang mengalami peningkatan.
Gencarannya progam edukasi dan diseminasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia,
perbankan syariah maupun pihak-pihak terkait lainnya makin menciptakan situasi yang
kondusif bagi industri pasar modal ini.
Berdasarkan suatu penelitian pada sebuah bank syariah terhadap sekitar 3.200
nasabah di seluruh Indonesia, diketahui bahwa lebih dari 70 % nasabah memilih bank
syariah dalam melakukan transaksi perbankan dengan alasan utama sesuai keyakinan
agama. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang menginginkan dalam
melakukan transasksi keuangan tidak bertentangan dengan keyakinan agama. Alasan utama
lainnya yang menyebabkan nasabah memilih bank syariah adalah karena pelayanan bank
syariah yang cepat dan memuaskan sebesar 38% serta karena lokasi kantor bank strategis
sebesar 30%, di samping alasan-alasan rasional lainnya.
Memperhatikan hal di atas, sebenarnya prospek ekonomi syariah cukup menjanjikan
dimasa depan. Hal ini, disebabkan adanya kesadaran sebagian masyarakat, terutama yang
berpendidikan tinggi untuk menjalankan kehidupan sosial ekonomi tanpa meninggalkan
nilai-nilai Islam. Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan kesiapan sarana dan prasarana
guna mendukung berkembangnya perekonomian secara optimal di masa depan. Sarana dan
prasarana tersebut, tidak hanya bersifat material, tetapi juga non material, serta sistem
pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan tersebut, sehingga tercipta sumber daya

45. manusia yang memiliki kemampuan dalam membangun dan mengembangkan ekonomi
syariah di masa depan
Secara spesifik kinerja perbankan syariah nasional pada aspek pendanaan (dana
pihak ketiga) menunjukan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Industri perbankan
syariah masih mampu menjaga pertumbuhan tinggi dari DPK perbankan syariah, dimana
angka pertumbuhan year on year hingga bulan Oktober 43 %. Diperkirakan pada tahun 2011
DPK perbankan syariah masih akan tumbuh dengan pesat mengingat jaringan kantor
perbankan syariah akan signifikan meningkat sebagai implikasi dari munculnya bank syariah
baru pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, sisi pembiayaan perbankan syariah, diperkirakan akan pula
mengalami peningkatan pertumbuhan yang tinggi. Hingga Oktober tahun 2010 secara YoY
pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah nasional mencapai 39 %, jauh di atas
pertumbuhan kredit perbankan nasional. Angka ini tentu sedikit banyak mempresentasikan
kontribusi perbankan syariah terhadap dunia usaha nasional, khususnya dunia usaha mikro.
Meskipun perbankan syariah mengalami high growth, namun industri perbankan
syariah masih harus mengatasi beberapa tantangan, agar dapat mempertahankan
pertmbuhan yang tinggi tersebut secara lebih berkesinambungan. Setidaknya ada 5
tantangan utama perbankan syariah selain tantangan-tantangan lainya yang juga perlu
dihadapi.
1. Pertama, sumber daya manusia. Dengan semakin meningkatnya kapasitas
ekspensi BUS dan UUS di masa depan, maka semakin menuntut
penambahan SDM berkualitas dalam jumlah memadai.
2. Ketiga, aspek regulasi. Pengembangan perbankan syariah tidak terlepas
dari aspek regulasi. Jika ketentuan perundang-undangan tidak kondusif
bisa menghambat pertumbuhan perbankan syariah, karena itu dukungan
dari aspek hukum saat ini sangat mendesak untuk dipenuhi. Untuk itu
masyarakat ekonomi syariah dan ikatan ekonomi Islam Indonesia serta
MUI harus mengawal dan mendesak terus janji pemerintah untuk segera
mengeluarkan beberapa UU yang terkait.
3. Keempat, optimalisasi jaringan pelayanan. Kebijakan pembukaan office
chaneling bank syariah yang dimulai bulan Maret 2006, sepanjang tahun
2007 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kebijakan office
chanelling pada dasarnya terfokus untuk menjawab masalah cakupan
pelayanan perbankan yang terbatas. Namun, sangat disayangkan
pembukaan office chanelling tersebut tidak diimbangi dengan progam
edukasi dan sosialisasi.
4. Kelima, inovasi produk. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa
depan akan tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah
menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, sesuai kebutuhan
masyarakat, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena itu

46. perbankan syariah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendesign pro
duk-produknya.
Menurut identifikasi Bank Indonesia, yang disampaikan pada seminar Akhir Tahun
perbankan syariah 2005, kendala-kendala perkembangan bank syariah di samping imbas
kondisi makro ekonomi, juga dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :
 Jaringan kantor pelayanan dan keaungan syariah masih relatif terbatas.
 SDM yang kompeten dan profesional masih belum optimal.
 Pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah sudah cukup baik, namun minat
untuk menggunakannya masih kurang.
 Sinkronisasi kebijakan dengan intitusi pemerintah lainnya berkaitan dengan
transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal belum maksimal.
 Rezim suku bunga tinggi pada tahun 2005.
Bank Indonesia dan para stakeholder yang terlibat lainnya yakin bahwa
pengembangan bank syariah dianggap masih mempunyai prospek yang tinggi, jika kendala
jaringan dapat diatasi. Hal tersebut diyakini karena peluang yang besar dan dapat dilihat
dari hal-hal sebagai berikut :
 Respon masyarakat yang antusias dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan
menggunakan prinsip-prinsip syariah.
 Pengembangan instrumen keuangan syariah yang diharapkan akan semakin
menarik investor/ pelaku bisnis masuk dan membesarkan industri perbankan
syariah nasional.
 Potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah dalam industri perbankan
syariah nasional.
Tantangan yang sangat jelas terlihat pada masa yang akan datang dari perbankan
syariah nasional adalah bagaimana menjaga laju pertumbuhan pembiayaan ini dengan
kinerja yang juga baik dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalahnya. Di samping itu,
tantangan yang lain juga harus diperhatikan adalah pembiayaan perbankan syariah masih
terkonsentrasi menggunakan akad beresiko kecil yaitu produk-produk menggunakan akad
berbasis jual beli serta masih berada pada sektor-sektor ekonomi yang belum variatif, yaitu
masih dominan berada pada sektor jasa dan perdagangan.
Di luar perkembangan fisik yang terlihat ini, diharapkan pada tahun-tahun
mendatang perkembangan industri perbankan syariah nasional juga semakin
memperlihatkan keberkahannya berupa kemanfaatan bagi masyarakat dhuafa. Oleh karena
itu, mungkin sebaiknya diperkenalkan pula variabel/ angka perkembangan berupa derajat
kemanfaatan ini sebagai parameter kemanfaatan perbankan syariah nasional bagi
masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh industri perbankan yang terbilang mapan.
Semoga usaha-usaha pengembangan industri ini oleh pihak-pihak terkait, semakin
dimudahkan oleh Allah swt. Sehingga perbankan syariah nasional mampu berperan
signifikan dalam perkembangan nasional dan lebih luas lagi dalam mendukung
perekonomian nasional.

47. 10. Beberapa masalah dan problematika yang dihadapi oleh industri perbankan syariah,
hampir sama dengan masalah yang dihadapi oleh beberapa bank umum atau
konvesional. Bedanya adalah dari penerapan aturan yang ada pada bank itu sendiri,
bank syariah memakai aturan kesyariahan yang bersumber pada hukum-hukum
islam, sedangkan bank umum atau konvesional menggunakan aturan-aturan yang
telah ditetapkan oleh bank sentral. Adapun beberapa problematika yang muncul
seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah dapat kita kategorikan
pada beberapa masalah yang diantaranya adalah :
Pertama, adalah kurangnya deposito. Perbankan yang beroperasi secara syariah
tidak dapat menerima simpanan dari orang-orang yang ingin mendapat
keuntungannya tanpa menanggung resiko apapun. Karena sesuai syariah, berbagi
keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko. Jenis deposan seperti ini pada
umumnya lebih cenderung untuk mendepositokan uangnya pada bank-bank yang
beroperasi dengan system bunga / riba atau pada pasar modal (stock market).
kedua, masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan
(excessive liquidity). Tentu saja bank Islam akan lebih cenderung mempertahankan
rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya bila dibandingkan dengan
perbankan konvensional. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penarikan rekening
tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu. Kemudian tidak semua nasabah bank Islam yang potensial menyetujui
meminjamkan uangnya berdasarkan prinsip musyarakah atau kemitraan. Pada
umumnya nasabah lebih senang meminjam dana atas dasar mudarabah, atau
bahkan meminjam dari bank konvensional dengan system bunga. Sebaliknya bank
Islam akan lebih senang –dengan alasan resiko– berinvestasi atas dasar musyarakah
ketimbang mudarabah, karena dalam mudarabah, jika suatu usaha mengalami
kerugian maka bank akan menanggung beban kerugian yang lebih besar ketimbang
partnernya. Sikap konservatif investor dan bank tersebut akan menimbulkan
likuiditas berlebihan. Bank Islam pun cenderung menahan lebih banyak cadangannya
(baik pada kasnya sendiri maupun bank sentral) sebagai perlindungan atas kerugian
dan menjaga kepuasan para nasabah potensialnya.
Ketiga, adalah problematika biaya dan profitabilitas. Bank Islam bekerja dengan
aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang halal dan sesuai syariah saja.
Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan supervisi dan terkadang mengelola
secara langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Ini dilakukan untuk
mereduksi pengeluaran manajerial. Akibatnya bank Islam harus memikul biaya
tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank-bank berasas bunga.
Bank Islam pun harus mampu meminimalisir potensi kerugian dari investasi
mudarabahnya dan mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan bank-bank riba. Hal ini menyebabkan bank Islam terdorong
untuk mencari proyek yang segera memberikan keuntungan. Long gestation project
(proyek dengan masa menunggu yang lama) dan proyek infrastruktur adalah proyek-

48. proyek yang kurang menarik minat perbankan Islam, dimana bank Islam harus
membayar keuntungan yang besar setiap tahun terhadap simpanan.
keempat yang dihadapi selanjutnya adalah masalah pendanaan pinjaman untuk
konsumsi. Bank Islam terkadang kesulitan untuk memberi pinjaman yang bertujuan
konsumtif. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya dana yang dapat dipinjamkan
tanpa memperoleh keuntungan. Kemudian bank-bank Islam yang ada saat ini masih
kesulitan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, maupun shadaqah pada skala yang
besar, padahal dana zakat ini merupakan potensi yang sangat luar biasa, dan bisa
dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan pinjaman untuk tujuan konsumtif.
kelima adalah masih minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara
komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah. Dalam
kasus ini industri perbankan syariah pun juga banyak mengalami masalah dalam
sistemnya, karena selama ini hanya bank umum atau konvesional saja yang
mendapatan sorotan lebih dari para pakar ekonomi tentang masalah dan
problematika yang sedang dihadapi.
11. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam perbankan
syariah sudah semakin nampak. Hal ini terbukti adanya UU No.7 Tahun 1992 dan
perubahannya UU perbankan No. 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan jelas
landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan
diimplementasikan oleh bank syariah. Tidak hanya sebatas itu peran pemerintah
juga memberikan kontribusi dana untuk dikelola oleh bank syariah yaitu tentang
dana haji yang sebelumnya dikelola oleh bank-bank nasional. Disamping itu
pemerintah telah memberikan izin kepada bank-bank syariah dan konvensional
untuk membuka cabang atau unit yang lebih luas. Dengan demikian diharapkan bank
syariah mampu tumbuh dan berkembang dengan pesat dan memberikan perubahan
kepada perekonomian nasional sehingga Indonesia menjadi Negara yang lebih maju.
Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah harus proaktif mengundang investor
mancanegara (terutama dari Timur Tengah) untuk berinvestasi di industri perbankan
syariah Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat mencontoh pemerintah Singapura
yang rajin melakukan pendekatan personal kepada para investor Timur Tengah.
Terkait dengan hal ini, Pemerintah terlebih dulu harus merevisi Undang-undang
tentang Pajak Pertambahan Nilai agar transaksi murabahah di bank syariah tidak
dikenakan pajak ganda. Karena untuk menjaring investor asing, Indonesia perlu
membuat regulasi yang mengakomodasi pertumbuhan perbankan syariah.
Selain itu, agar peran Pemerintah bisa optimal maka diperlukan juga sinergi antar
instansi Pemerintah dan stakeholder perbankan syariah (seperti Bank
Indonesia) untuk bergotong royong mengembangkan industri perbankan syariah
Indonesia.
12. Tidak setuju, karena selain baitul maal lembaga keuangan yang lain juga sudah sesuai
syariat islam. Dan apabila di katakan bid’ah termasuk ke dalam bid’ah yang hasanah .
13. kelemahan yang terdapat pada bank konvensional.

49.  Faktor manajemen yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit, campur tangan
pemilik yang berlebihan dan manager yang tidak professional.
 Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak potensi dan penampakan
pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
 Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
 Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.
SISTEM BUNGA
Perbedaan utama yang paling mencolok antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yakni
pembagian keuntungan. Bank konvensional sepenuhnya menerapkan sistem bunga atau riba. Hal ini
karena kontrak yang dilakukan bank sebagai mediator pemilik dana dengan peminjam dilakukan
dengan penetapan bunga. Ada dua macam bunga yang diberikan oleh bank yaitu bunga simpanan
yang diberikan oleh bank sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank dan
bunga pinjaman yang diberikan oleh bank kepada para peminjam. Karena nasabah telah
mempercayakan dananya, maka bank harus menjamin pengembalian pokok beserta bunganya.
Selanjutnya keuntungan bank adalah selisih bunga antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman.
Jadi para pemilik dana mendapatkan keuntungan dari bunga tanpa keterlibatan langsung dalam
usaha. Demikian juga pihak bank tidak ikut merasakan untung rugi usaha tersebut.
Hal yang sama tak berlaku di bank syariah. Dana masyarakat yang disimpan di bank
disalurkan kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan akan dibagi
antara pihak pemilik dana dan pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Dari perbandingan itu
terlihat bahwa dengan sistem riba pada bank konvensional pemilik dana akan menerima bunga
sebesar ketentuan bank. Namun pembagian bunga tak terkait dengan pendapatan bank itu sendiri.
Sehingga berapapun pendapatan bank, nasabah hanya mendapatkan keuntungan sebesar bunga
yang dijanjikan saja.
Dalam sistem bunga, jika terjadi kerugian, maka kerugian itu hanya ditanggung si peminjam
(debitur) saja, berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, sedangkan pada sistem
bagi hasil, jika terjadi kerugian, maka hal itu ditanggung bersama oleh pemilik modal dan peminjam.
Pihak perbankan syariah menaggung kerugian materi, sedangkan si peminjam menanggung kerugian
tenaga, waktu dan pikiran.
1. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan
berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah
diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan
suku bunga pinjaman. Dilain pihak kepentingan pemakai dana adalah memperoleh
tingkat bunga yang rendah. Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga
pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank
konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Sedangkan pada Bank
syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah
(simpanan) sesuai ajaran Islam. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik
nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan
sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank.

50. 14. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal karena tidak
diharuskan membayar biaya secara tetap.
Adanya sistem bagi hasil yang membuat bank syariah menjadi lebih mandiri.
Keuntungan yang didapat nasabah bisa meningkat apabila pendapatan yang diperoleh bank
tersebut juga meningkat.
15. BI menerlahkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Cetak
biru (blue print) ini dibuat untuk memberikan arahan yang ingin dicapai serta
tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang.
Berikut adalah sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 yang
ingin digariskan dalam cetak biri tersebut:
a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan.
b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah
c. Terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien
d. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi
masyarakat luas.
Pengembangan perbankan syariah yang dituangkan dalam “Cetak biru pengembangan
perbankan syariah di Indonesia” dibagi atas tiga tahap. Ketiga tahap tersebut memilik fokus
yang berbeda-beda. Inisiatif strategis pada tahap pertama dilakukan pada tahun 2002-2004
dengan fokus pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan
dengan karakteristik operasional pebankan syariah yang sehat.
Adapun tahap kedua pengembangan perbankan syariah (2004-2008) difokuskan apda
realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program pengembangan.
Sementara itu, tahap ketiga (2008-2011) merupakan finasisasi implementasi inisiatif sistem
perbankan syariah.
Kebijakan pengembangan perbankan syariah diterapkan dengan berpedoman pada
starategi pengembangan jangka panjang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Cetak Biru
(Blue Print) Pengembangan Perbankan Syariah yang dimulai sejak tahun 2005. Kebijakan
yang ditempuh dalam berapa tahap tersebut difokuskan pada upaya memperkuat struktur
industri perbankan syariah. Disamping itu, kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk
mengantisipasi tantangan dan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun
internasional guna menjaga momentum pertumbuhan syariah. Kebijakan terkini yang
dilakukan oleh Bank Indonesia adalah Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan
Syariah 2007-2008 yang merupakan langkah ketujuh dari delapan langkah yang tercantum
dalam Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2007. Adapun tujuan dari program Akselerasi
Pengembangan perbankan Syariah (PAPBS) adalah tercapainya share perbankan syariah
sebesar 5% dari total asset seluruh perbankan di Indonesia pada akhir tahun 2008 dengan
tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Kebijakan dimaksud lebih difokuskan pada pencapaian target kuantitatif melalui terobosan
paket kebijakan dan program inisiatif yang dapat memberikan perubahan pertumbuhan aset
bank secara signifikan dalam jangka pendek.

51. Sehubungan dengan itu, maka sasaran kebijakan dan program akselerasi 2007-2008
tersebut adalah mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand, memperkuat
permodalan, manajemen dan SDI bank syariah, mengoptimalkan peranan pemerintah serta
melibatkan seluruh stakeholder perbankan syariah untuk bepartisipasi aktif dalam program
akselerasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Selanjutnya, upaya konkrit
tersebut tercakup dalam 6 (enam) pilar program akselerasi pengembangan perbankan
syariah sebagai berikut :
1. Penguatan Kelembagaan Bank Syariah
2. Pengembangan Produk Bank Syariah
3. Intensifikasi edukasi publik & aliansi mitra strategis
4. Peningkatan peranan pemerintah & penguatan kerangka hukum Bank Syariah
5. Penguatan Sumber Daya Insani (SDI) Bank Syariah
6. Penguatan Pengawasan Bank Syariah
Dalam mengimplementasikan program-program akselerasi di atas, maka telah
dibentuk Working Group yang beranggotakan Bank Indonesia dan Bank-bank Syariah.
Secara berkala Working Group tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas langkah-
langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target yang telah ditentukan
tersebut.
Hasil Kerja Bank Indonesia Dalam Mengembangkan Perbankan Syariah Nasional
Perjalanan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki tahun ke 14 sejak
diberlakukannya UU No.7 tahun 1992. Dalam kurun waktu tersebut perbankan syariah
menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.
Seperti telah diuraikan dimuka, bahwa Bank Indonesia dari waktu ke waktu
senantiasa berupaya mencari terobosan untuk menjaga kinerja industri perbankan syariah
tetap baik. Berbagai langkah kebijakan telah ditempuh oleh Bank Indonesia, dalam rangka
meningkatkan peran bank syariah dalam perekonomian nasional. Guna memelihara
momentum pertumbuhan yang pesat dari lembaga perbankan syariah dan untuk menjawab
tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, Bank
Indonesia telah menyusun ”Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”,
dengan kerangka waktu perencanaan 10 tahun kedepan. Cetak Biru tersebut meletakkan
posisi serta cara pandang Bank Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para
stakeholder perbankan syariah. Selanjutnya seperti telah diuraikan terdahulu, Bank
Indonesia juga telah membuat kebijakan akselerasi pengembangan perbankan syariah tahun
2007-2008.

52. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2002-2006) perkembangan jaringan kantor
perbankan syariah di Indonesia meningkat cukup pesat, dari 101 jaringan menjadi 531
jaringan kantor. Hal tersebut ditunjang dengan bertambahnya jumlah Unit Usaha Syariah
(UUS) yaitu dari 3 UUS menjadi 20 UUS, dan BPRS juga tumbuh dari 81 menjadi 105 BPRS.
Saat ini, juga terdapat cukup banyak permohonan pembukaan kantor bank Syariah yang
sedang diproses oleh Bank Indonesia. Total asset Bank Syariah secara nasional akhir
Desember 2006 mencapai Rp 26,7 Triliun (1,58% dari total asset seluruh perbankan)
Potensi pengembangan lembaga perbankan syariah yang cukup besar antara lain
adalah di Jawa Barat. Sesuai dengan hasil penelitian ”Potensi, Preferensi dan Perilaku
Masyarakat terhadap Bank Syariah”, menyebutkan bahwa sebanyak 45 persen dari
responden di Pulau Jawa mengatakan bahwa sistem bunga tidak sejalan dengan agama,
sementara itu 94 persen dari responden di Jawa Barat menilai bahwa sistem bagi hasil
adalah sistem universal dan dapat diterima karena menguntungkan bank maupun nasabah.
Kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan merupakan faktor
dominan yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank syariah di Jawa Barat.
Di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung terdapat 2 Bank Umum
Syariah (BUS) dan 8 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 30 buah kantor cabang. Disamping itu
terdapat 12 BPR Syariah (BPRS) dengan 18 buah jaringan kantor.
Total asset perbankan syariah di Jawa Barat tiga tahun terakhir meningkat dari Rp
1,98 Triliun menjadi Rp 3,39 Triliun atau tumbuh 71,21%.
Proyeksi & Prospek Pengembangan Perbankan Syariah Nasional
Market share perbankan syariah masih dapat lebih ditingkatkan yaitu apabila sudah
terdapat kelengkapan infrastruktur legal (UU BS, UU Pajak, UU Sukuk, Lembaga hukum dan
arbitrase). Selanjutnya, diperlukan juga dukungan penuh dari pemerintah dalam
pembenahan sektor riil dan iklim investasi serta pengembangan Bank Syariah melalui bank-
bank pemerintah. Selain itu, diperlukan pula dukungan dari stakeholder lainnya dengan
menjadikan Bank Syariah sebagai aset bangsa serta peningkatan kualitas sistem pengawasan
Bank Syariah yang menjamin Bank Syariah tumbuh secara sehat, hati-hati dan patuh
terhadap prinsip syariah.
Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
BPRS sebagai bagian dari sistem perbankan syariah nasional telah memiliki positioning
tersendiri yaitu melayani usaha mikro dan kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah
(dhuafa). Untuk dapat melayani segmen tersebut, beberapa persyaratan mendasar perlu

53. dipenuhi, yaitu pertama, keberadaan BPRS harus mendekati dengan lokasi nasabah. Kedua,
local content sangat penting. Hal ini dapat dilakukan hanya apabila BPRS fokus melayani
regional tertentu, sehingga terjadi proses saling memahami antara BPRS dengan nasabah.
Oleh karena itu konsep pengembangan BPRS adalah Community bank yaitu bank yang
dimiliki masyarakat lokal dan melayani kebutuhan masyarakat lokal. BPRS sebagai sebuah
community bank, antara lain harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Peranan local community sebagai shareholder
2. Peranan local shareholder sebagai sumber utama Sumber Daya Insani (SDI) BPRS
3. Memprioritaskan melayani kebutuhan akan jasa perbankan syariah dan masyarakat
setempat.
4. Pengembangan jaringan kantor BPRS
5. Menempatkan local community sebagai stakeholder utama BPRS.
1. Adapun program pengembangan external dan internal BPRS antara lain adalah
sebagai berikut :
External :
1. Menyusun dan menyempurnakan aturan yang mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan
kepatuhan kepada prinsip syariah dengan memperhatikan karakteristik operasional BPRS.
a. Exit policy, selesai 2007
b. Tingkat Kesehatan (TKS), selesai 2007
c. Good Corporate Governance (GCG), selesai 2007
d. Kelembagaan, selesai 2007
2. Memperkuat daya saing BPRS melalui pemberian bantuan teknis untuk pengembangan
SDM dan BPRS Net.
a. Program sertifikasi, paling lambat tahun 2009
b. Pengembangan Islamic Micro Banking School, berdiri paling lambat 2009
c. Program Penguatan Infrastruktur TI BPRS, telah terintegrasi paling lambat 2009
d. Penguatan struktur permodalan BPRS dengan melibatkan Pemda dan masyarakat
setempat, target s/d tahun 2010
e. Pengembangan BPRS Net, diharapkan akan berfungsi efektif 2008
3. Mendorong pendirian BPRS sehingga dapat tersebar secara merata ke seluruh kabupaten
di Indonesia dengan konsep community banking. Target satu kabupaten, minimal terdapat 1
BPRS tercapai tahun 2015.
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya infrastruktur industri BPRS, yang meliputi,
program pemberdayaan asosiasi bank syariah, perluasan jaringan Basyarnas, peningkatan
kerjasama dengan lembaga certif, pemerintah dan peningkatan peranan Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

54. Internal :
1. Menjalankan fungsi pengawasan BPRS dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan
karakteristik operasional BPRS.2.Mengembangkan produk dan layanan BPRS yang
sesuai dengan kebutuhan nasabah UMK.3.Meningkatkan jangkauan pelayanan
(outreach) BPRS dengan melakukan linkage dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan
Unit Usaha Syariah (UUS) serta bekerjasama dengan lembaga terkait yang dapat
membantu meningkatkan kualitas pelayanan termasuk dalam memberikan jasa
asistensi di bidang spiritual, manajemen dan teknologi.
BAB 3
PRINSIP DASAR BANK SYARIAH
1. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk
keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan
syariah(DSN-MUI,2003).
2. a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah,kecuali yang ditentukan
lain oleh Alquran dan sunah rasul(prinsip mubah).
b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur
paksaan(prinsip sukarela).
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat(prinsip mendatangkan manfaat
dan menghindarkan mudarat).
d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,menghindari unsur-
unsur pengambilan kesempatan dan kesempitan(prinsip keadilan).
3. - Mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
-Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuangan yang diharamkan (tadlis,
bai’ ikhtiar, bai’ Najsy, riba, gharar, maysir).
-Tidak sah akadnya.
4. Tadlis merupakan ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak sedangkan
gharar merupakan ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang
bertransaksi jual beli.
5. Contoh di masyarakat yang mungkin terjadi dalam kategori tadlis yaitu barang-
barang yang dibeli melalui pesanan. Biasanya harga yang ditawarkan lebih tinggi
dari harga pasaran dengan alasan kualitas yang lebih baik namun kenyataannya
kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai dengan harga yang diajukan bahkan ketika
penjual mempromosikan barang dagangannya, penjual tersebut menyanggupi
produk akan selesai pada waktu yang lebih singkat padahal hal itu hanya untuk
menutupi kemampuan dan manarik hati para pemesan.
6. Contoh yang mungkin terjadi di masyarakat terkait dengan praktik gharar dalam
kategori harga, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan yaitu pembelian sebidang
tanah yang ditanami bermacam- macam buah dan sayur namun belum tampak
hasilnya. Ketika transaksi terjadi harga telah disepakati dan dibayar DP terlebih
dahulu tetapi waktu penyerahan tanah tersebut akan dilaksanakan ketika
pembayarannya telah dilunasi atau setelah ada hasil panen. Dapat disimpulkan

55. bahwa kualitas dan kuantitas hasil tanaman tersebut tidak diketahui oleh kedua
pihak. Selain itu harga yang disepakati pada saat terjadi transaksi bisa saja lebih
tinggi atau lebih rendah dari hasil panen nanti dan waktu penyerahan pun tidak
menentu karena akan terjadi penyerahan ketika telah dilunasi.
7. • Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya
padanan(iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
• 3 contoh praktik riba di masyrakat: Bank Konvensional, Praktek lintah
darat(rentenir), Jual beli emas pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang
jauh lebih rendah.
8. • bai’ najasy merupakan tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada
banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk naik.
Sedangkan bai’ ikhtiar mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara
menimbun.
• Contoh Bai’ najasy yaitu perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal dan
produksi barang-barang yang banyak dimintai masyarakat dengan terbatas guna
menaikkan harga barang tersebut.
• Contoh Bai’ Ikhtiar yaitu Penjualan beras, minyak tanah atau barang-barang pokok
lainnya yang sengaja ditimbunkan agar dapat menaikkan harganya.
9. Masyir merupakan sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh
keuntungan sementara pihak lain akan memperoleh kerugian.
Contohnya :
Melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu pihak
yang dirugikan.
Praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh ketika menang undian.
Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya menyetor dana tertentu untuk
dapat memperoleh hadiah tapi dengan cara permainan tersebut diacak.
10. a. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad.Dalam hal ini,kedua
pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses
perjanjian,jika tidak akan dianggap tidak sah.Kemampuan tersebut dibuktikan
dengan kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk (sudah baligh dan
tidak dalam keadaan tercekal seperti dinyatakan pailit) dan tidak dibawah paksaan.
b. adanya sesuatu yang diikat dengan akad,yakni barang yang dijual dalam akad jual
beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Adapun syarat
barang tersebut dianggap sah apabila:
• Barang tersebut atau tidak terkena najis,bisa disucikan.
• Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan.
• Komoditas harus diserahterimakan.
• Barang yang dijual harus milik penjual.
• Bila barang dijual harus diketahui wujudnya, dan bila tidak berada dilokasi, harus
diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya.
c. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima. Sedangkan kabul
adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya.
11.  Riba fadhl merupakan riba yang timbul karena pertukaran antara barangribawi
yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan riba nasi’ah
merupakan riba yang timbul karena penangguhan penyerahan atau penerimaan
barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya.

56. 12.  Contoh riba qardh yaitu praktik perbankkan konvensional yang mengharuskan
pengembalian dana yang dipinjam beserta dengan kelebihannya atau disebut
dengan bunga.
 Contoh Riba Jahiliyah yaitu Pinjaman terhadap rentenir dimana bunga yang
dibebankan akan semakin tinggi ketika peminjam tidak dapat melunasi utangnya
pada waktu yang telah ditetapkan.
13.  ta’alluq adalah dua akad yang saling berkaitan, dimana berlakunya akad 1
bergantung pada akad 2. Contohnya yaitu penjualan dengan cara ‘inah, yaitu
seorang penjual barang seharga tertentu secara cicilan (misalkan Rp 11 juta) kepada
orang lain dengan syarat, orang lain tersebut kembali menjual barang tersebut
secara tunai(misalkan Rp 10 juta).
14.  Short Selling atau penjualan cepat dapat digolongkan ke dalam Bai’ Najasy
dimana short selling merupakan prektek perjanjian penyerahan syrat berharga yang
dilakukan sebelum tanggal yang ditentukan agar dapat diperoleh dengan harga yang
jauh lebih murah sebelum tanggla penyerahan.
15. • Ekonomi Gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset barang
mewah dengan nilai fundamental yang lebih rendah namun harga jual yang lebih
tinggi. Hal ini sangat dilarang oleh syariah karena termasuk dalam tadlis dan riba,
dimana tadlis itu sendiri menspekulasi harga dan tidak diketahui oleh salah satu
pihak. Kemudian termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena praktek ekonomi
gelembung mengupayakan keuntungan yang begitu besar jauh melebihi nilai
instrinsiknya.
BAB 4
SISTEM OPERASI BANK SYARIAH
1. Saat ini, titik kulminasi landasan hukum perbankan syariah telah tercapai dengan
disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang
membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun
yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.
1. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau
2. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan
kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah.
Demikian secara ringkas lahirnya landasan hukum perbankan syariah di Indonesia.
Penjelasan lengkap dapat dibaca pula di Perkembangan Undang-Undang Tentang
Perbankan Syariah.
2. PERBEDAAN BUS, DAN BPRS MENURUT UU PBI

57. UU PBI PERIZINAN
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. memperoleh izin dari Bank Indonesia
2. modal utama minimal 1 triliun
3. milik WNI/Badan hukum Indonesia
4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin
kemitraan dengan maksimal saham 99%.
5. pemerintah daerah
11/23/PBI/2009
BPRS
1. milik WNI 100% saham milik WNI
2. milik WNI dan pemerintah daerah
3. pemerintah daerah
4. modal minimal,
2 milyar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan
Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
1 milyar diluar kota provinsi yang dicantumkan diatas
500 juta di wilayah diluar yang disebutkan diatas.
UU PBI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT
EKSEKUTIF
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib
memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi
keuangan.
2. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga)
orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
4. satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia
5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
6. anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki saham
melebihi 25%
7. Penambahan Dewan Pengawas Syariah.
11/23/PBI/2009
BPRS
1. wajib memenuhi persyaratan kopetensi, integritas, dan
reputasi keuangan
2. Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk
memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah
3. Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 3 (tiga) orang
4. satu anggota dewan komisaris wajib berdomisili di dekat
kantor BPRS
5. Direktur utama minimal 2 tahun berpengalaman di
pendanaan atau pembiayaan di perbankan syariah
6. 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di

58. lembaga keuangan mikro syariah.
UU PBI PEMBUKAAN KANTOR CABANG
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari
pimpinan BI
2. pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis Bank
3. plaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari setelah
penerbitan perizinan.
11/23/PBI/2009
BPRS
1. Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan
izin Bank Indonesia.
2. berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama
dengan kantor pusatnya;
3. telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS
4. didukung dengan teknologi sistem informasi yang
memadai
5. menambah modal disetor paling kurang sebesar 75% (tuju
puluh lima persen) dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai
dengan lokasi pembukaan Kantor Cabang.
UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat
persetujuan dari BI
2. Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama
disertai dengan dokumen pendukung
11/23/PBI/2009
BPRS
1. diajukan oleh Direksi BPRS paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah perubahan nama mendapat persetujuan dari instansi
berwenang
2. sesuai uu yang berlaku dan melakukan permohonan
perubahan nama ke Bank Indonesia
3. diumumkan maksimal 10 hari setelah diizinkan oleh BI.
UU PBI PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS KEINGINAN
PEMEGANG SAHAM
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. harus berdasarkan rapat pemegang saham
2. harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap segala
urusan seperti nasabah
3. Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada
seluruh nasabah, Direksi mengajukan permohonan

59. pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia disertai
dengan dokumen pendukung.
11/23/PBI/2009
BPRS
1. sama seperti BPR di BPRS juga terdapat hal yang sama
mengenai pencabutan izin.
3.
UU PBI PERIZINAN
11/1/PBI/2009
BANK UMUM
1. memperoleh izin dari Bank Indonesia
2. modal utama 3 triliun
3. milik WNI/Badan hukum Indonesia
4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin
kemitraan dengan kepemilikan saham maksimal 99% dan
minimal 30 milyar untuk WNI
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. memperoleh izin dari Bank Indonesia
2. modal utama minimal 1 triliun
3. milik WNI/Badan hukum Indonesia
4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin
kemitraan dengan maksimal saham 99%.
5. pemerintah daerah
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam bentuk izin
usaha
2. rencana pembukaan UUS harus dimasukan ke dalam
rencana bisnis BUK
3. modal kerja UUS minimal 100 milyar
4. modal kerja harus disisihkan dalam bentuk tunai
5. BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib
mencantumkan secara jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah
nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan
4.
UU PBI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT
EKSEKUTIF
11/3/PBI/2009 1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib

60. BANK UMUM
SYARIAH
memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi
keuangan.
2. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga)
orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
4. satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia
5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
6. anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki saham
melebihi 25%
7. Penambahan Dewan Pengawas Syariah.
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yang
bertanggung jawab penuh terhadap UUS (Direktur UUS) wajib
dilaporkan oleh BUK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
tanggal pengangkatan dan/atau penggantian efektif
2. Direktur dapat merangkap tugas BUK selama tidak ada
benturan
3. Direktur UUS wajib mengikuti proses wawancara
4. Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 orang paling
banyak 3 orang
5.
UU PBI PEMBUKAAN KANTOR CABANG
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari
pimpinan BI
2. pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis Bank
3. plaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari setelah
penerbitan perizinan.
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. Pembukaan KCS dapat beralamat yang sama dengan kantor
cabang atau kantor cabang pembantu BUK, sepanjang
memenuhi persyaratan tertentu
2. UUS wajib melaksanakan pembukaan KCS dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin
diberikan.
3. Pelaksanaan pembukaan KCS wajib dilaporkan oleh UUS
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
4. Pembukaan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank
Indonesia.
5. Rencana pembukaan KCS harus dicantumkan dalam
rencana bisnis UUS.
6.
UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK

61. 11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat
persetujuan dari BI
2. Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama
disertai dengan dokumen pendukung
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. UUS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status
kantor pada masing-masing kantornya.
2. UUS wajib mencantumkan logo iB pada masing-masing
kantor, Layanan Syariah dan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah
3. meminta izin ke Bank Indonesia
7.
UU PBI PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS KEINGINAN
PEMEGANG SAHAM
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. harus berdasarkan rapat pemegang saham
2. harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap segala
urusan seperti nasabah
3. Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada
seluruh nasabah, Direksi mengajukan permohonan
pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia disertai
dengan dokumen pendukung.
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. mendapatkan izin dari Bank konvensional yang menaungi
UUS
2. sudah memenuhi kewajiban terhadap nasabah dan aktor di
dalam UUS
4. Ada beberapa perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang perlu Anda ketahui,
berdasarkan beberapa poin berikut ini:
1. Akad
Berdasarkan akad sendiri, bank syariah dan bank konvensional memiliki perjanjian atau akad
yang berbeda sesuai dengan landasannya. Bank konvensional dibuat sesuai dengan perjanjian
yang berpatokan terhadap hukum positif, sedangkan akad atau perjanjian bank syariah dibuat
sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah sendiri memiliki berbagai macam ketentuan,
seperti adanya rukun dan adanya syarat. Rukun yang dimaksudkan di sini berupa penjual,
pembeli, ijab qobul, harga dan barang. Sementara untuk syarat sendiri terdiri dari sifat barang
maupun jasa yang harus halal, dan juga harga barang maupun jasa yang juga harus jelas.
2. Bunga dan Bagi Hasil
Perbedaan yang paling mencolok antara bank syariah dan bank konvensional adalah sistem
pada pendapatan usahanya. Bank syariah sendiri menerapkan sistem pendapatan usaha

62. dengan sistem bagi hasil. Syariah sendiri mengharamkan riba dan lebih mendorong sistem
bagi hasil. Meskipun keduanya bertujuan sama untuk memperoleh keuntungan dari pemilik
dana, akan tetapi caranya berbeda. Adapun perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil
ad/alah sebagai berikut:
• Bagi hasil, biasanya jumlahnya dibuat ketika waktu akad atau perjanjian berdasarkan
pedoman yang berpatokan pada untung rugi. Besarnya bagi hasil ini disesuaikan
berdasarkan besarnya keuntungan yang didapatkan. Sistem bagi hasil ini tergantung
dari keuntungan proyek, sehingga apabila merugi maka kerugian tersebut
ditanggung secara bersama oleh semua pihak. Sistem bagi hasil ini bisa
meningkatkan pembagian laba berdasarkan peningkatan pendapatan.
• Bunga bank, biasanya ditentukan saat waktu perjanjian berdasarkan asumsi untuk
selalu untung. Besarnya persentase bunga bank disesuaikan dengan jumlah dari
modal yang di kreditkan. Pembayaran bunga biasanya tetap tidak melihat untuk
maupun rugi. Pembayaran bunga tak akan meningkat walaupun keuntungan semakin
meningkat.
3. Dewan Pengawas
Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sendiri terletak pada dewan
pengawas. Dimana, bank syariah sendiri mewajibkan untuk menetapkan DPS atau
Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak menetapkan adanya
dewan pengawas. DPS sendiri adalah dewan berupa ulama dan pakar ekonomi yang
memiliki pemahaman atau menguasai fiqh mu’amalah bertugas untuk mengawasi
sistem operasional bank beserta segala produknya.
5. Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi,
maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik
dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari
bank syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir
yang bekerja di bank syaria (bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan
paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah
yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana.
Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan
sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang
diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi
yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang
diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.
6. Bank-bank menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank
maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah.
Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa,
musyarakah, akad Mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau
akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan,
memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual

63. belikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah bank menerima
keuntungan Mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad.
7. Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi,
maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik
dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari
bank syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir
yang bekerja di bank syaria (bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan
paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah
yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana.
Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan
sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang
diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi
yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang
diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.
8. perbedaan akad mudharabah dan wadiah dalam bank syariah itu,
 Nasabah pada akad mudharabah bisa memperoleh bagi hasil (nisbah), sedangkan akad
wadiah tidak. Dapatnya cuma bonus suka rela dari pihak bank.
 Pada akad mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul mal (pemilik modal),
sedangkan pada wadiah berperan sebagai muwadi (penitip uang/barang).
 Dana pada akad mudharabah bisa dibilang sebagai investasi karena bisa mendapatkan
bagi hasil atau nisbah, sedangkan pada wadiah hanya bersifat titipan/simpanan.
9. Wadi’ah Yad al-Amanah. Wadi’ah Yad al-Amanah (tangan amanah) artinya, akad
penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan
barang atau uang tersebut. tapi orang yang dititipi barang (wadi’) tidak bertanggung jawab
atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian
atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab
factor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis Rasulullah:
“jaminan pertanngungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan
(pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai.
 Wadi’ah Yad adh Dhamanah. Wadi’ah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang
atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat
memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab
terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Akad wadi’ah ini berlaku apabila
orang yang dititipi barang (Wadi’) tidak lagi meng-Idle-kan asset atau barang titipan
tersebut, tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari
orang yang memiliki harta (Muwaddi’), dengan demikian akad wadi’ah yang berlaku

64. adalah wadi’ah yand dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas
segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.
10. Dalam penghimpuana dana dengan prinsip Mudharabah mutlaqah, Kedududkan bank
syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana), sedangkan penabung atau
deposan adalah pemilik dana (shahibul maal). Selanjutnya, hasil usaha yang diperoleh bank
dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati
dimuka.
 Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan
bank hanya sebagai agen, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana
mudharabah muqayyadah, sedangkan pengelola dana adalah nasabah pembiayaan
mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiaya
mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara pemilik dana
mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah.
Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee.
11. Alasannya dapat disimpulkan dari prinsip mudharabah muqayyadah sendiri :
a) kedudukan bank hanya sebagai agen saja,
b) karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedang
pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah.
c) Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah
muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank sebagai
agen dalam hal ini menerima fee saja.
12. Pola chaneling adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank
sebagai agen tidak menanggung risiko apapun.
 Pola executing adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Prinsip
mudharabah muthlaqah dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk
produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

65. 13. Giro adalah cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan
 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat
tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat
lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 Deposito, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian
antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.
14. Akad Akad di sini adalah perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Akad pada bank
konvensional berpatokan hukum positif, sedangkan bank syariah berdasarkan hukum agama
islam. Ya seperti akad wadiah dan mudharabah di atas contohnya.
 Bunga dan bagi hasil
Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah pada poin kedua ini juga sudah cukup
singkat dijelaskan di atas. Bank umum menerapkan sistem bunga yang jumlahnya
ditetapkan sekian persen dari saldo nasabah. Jumlah bunga ini tidak terpengaruh apakah
pihak bank memperoleh laba banyak atau bahkan justru rugi.
Sedangkan bagi bank syariah, sistem bunga seperti itu adalah riba yang harus dihindari
oleh umat muslim. Sebagai gantinya, bank islami ini menerapkan sistem nisbah pada akad
mudharabah dan bonus untuk akad wadiah.
 Dewan pengawas
Agar memperoleh keuntungan, pihak bank menggunakan uang nasabah untuk modal
usaha. Di bank syariah diwajibkan adanya dewan pengawas untuk mengawasi apakah
usaha dan operasional yang dilakukan pihak bank sesuai aturan islam atau justru
berlawanan. Sedangkan pada bank konvensional tidak harus adanya dewan pengawas
seperti ini.
 Hubungan pihak bank dan nasabah
Hubungan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya lebih erat dibanding di bank
konvensional. Mengapa? Ya karena bank syariah memperlakukan nasabah sebagai

66. partner atau mitra usaha. Selain itu nasabah bank syariah punya hak untuk tau uang
simpanannya digunakan untuk apa saja.
 Promosi
Promosi yang dilakukan bank syariah biasanya disampaikan kepada masyarakat lebih
jelas isinya, transparan dan tidak ambigu. Demikianlah pengertian dan perbedaan bank
konvensional dengan bank syariah. Jangan lupa baca artikel menarik lainnya di bawah ini.
1. Akad kedua Produk Penghimpun dana tidak sama. Pada Tabungan Wadiah menggunakan
akad Wadiah, lebih tepatnya akad wadiah Yad Adh-dhamanah, Sedangkan pada
Tabungan Mudharabah menggunakan akad Mudharabah.
Karena akadnya adalah wadiah yg merupakan akad sukarela/sosial atau tabarru' maka
tidak ada keuntungan bagi hasil bagi nasabah. Sedangkan Pada mudharabah Keuntungan
di bagi melalu bagi hasil.
Pada Tabungan Wadiah bank syariah dapat memberikan bonus yang langsung
ditempatkan ke rekening milik nasabah, Bonus wadiah memiliki 2 syarat yaitu: Tidak
diperjanjikan di awal, dan tidak ditentukan besarnya di awal karena sifatnya adalah
bonus dan sukarela.
Sedangkan Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang sifatnya mengikat adanya
kerjasama antara bank dan nasabah.
16. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pun telah mengeluarkan
fatwa tentang produk tabungan di bank syariah. Dalam Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000
tentang Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah yaitu pembagian
keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan
rekening, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan
nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah
keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
17. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapatdilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarikdengan cek
atau alat yang dapat dipersamakan degan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah.
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan
bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana

67. 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib,bank dapat melakukan berbagaimacam usaha
yang yang tidak bertentangan degan prinsip syariah dan mengembangkannya
termasuk didalamnya mudharabah degan pihaklain.
3. Modal harus dinyatakan degan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
DEPOSITO MUDHARABAH adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan padatertentu menurut perjanjian antara penyimpanan degan bank yang
bersangkutan
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan
bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagaimacam usaha
yang tidak bertentangan degan prinsip syariah danmengembangkannya, termasuk
didalamnya mudharabah degan pihaklain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
Persamaan:
Sama-sama merupakan Simpanan yang di dasarkan dengan syariat islam
18. 3 skema yang digunakan dalam penyaluran dana bank syariah
1. Pendanaan/Penghimpunan dana: Wadiah dan mudharabah.
a. Wadiah (titipan)
Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah.
Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk
beragam keperluan (yang sesuai syariah). Namun bila nasabah hendak
menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut.
Umumnya skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis
tabungan.
BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu dan BSM
Tabungan Simpatik.
b. Mudharabah (investasi)
Dengan skema mudharabah, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank
syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, BSM berfungsi sebagai manajer
investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana
tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan (dan sesuai syariah).
Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana
dengan BSM sesuai nisbah yang telah disepakai di muka.
BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan BSM, BSM
Tabungan Berencana, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Investa
Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.

68. 2. Pembiayaan/Penyaluran
dana: Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah dsb.
a. Murabahah
Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah
akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang
tersebut kepada nasabah dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual
(pokok pembiayaan + marjin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka
waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual
sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka
waktu pembiayaan.
Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto)
menggunakan skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam
pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70%
pembiayaan bank syariah menggunakan skema murabahah.
b. Ijarah
Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah
membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian
disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank
syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka.
BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Pembiayaan Eduka (pembiayaan
untuk kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah. Beberapa pembiayaan investasi
juga menggunakan skema ijarah, khususnya skema ijarah muntahiya bit
tamlik (IMBT).
c. Istishna
Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang
yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai
pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah
sebesar pembiayaan barang ditambah dengan marjin keuntungan. Pembayaran
angsuran pokok dan marjin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir
periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah
memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi.
d. Mudharabah
Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung
sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.
e. Musyarakah
Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung
sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%).
f. Lainnya
3. Jasa: Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb.
a. Wakalah

69. Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Artinya BSM bekerja untuk mewakili
nasabah dalam melakukan suatu hal. BSM mengaplikasikan skema ini pada
beragam layanannya semisal transfer uang, L/C, SKBDN dsb.
b. Rahn
Rahn bermakna gadai. Artinya bank syariah meminjamkan uang (qardh)
kepada nasabah dengan jaminan yang dititipkan nasabah ke bank syariah.
Bank syariah memungut biaya penitipan jaminan tersebut untuk menutup
biaya dan keuntungan bank syariah.
BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Gadai Emas iB.
c. Kafalah
Dengan skema kafalah, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila terjadi
sesuatu dengan nasabah, bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak
ke-3 sesuai kesepakatan awal.
BSM mengaplikasikan skema ini pada produk BSM Bank Garansi.
d. Sharf
Merupakan jasa penukaran uang. BSM mengaplikasikan skema ini untuk
layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US$,
Malaysia Ringgit, Japan Yen dsb.
e. Lainnya
19. Murabahah adalah jual belibarang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin
yang disepakati. Akad yang banyak mendapat penilaian tentang “kehalalan” pelaksanaannya
adalah murabahah, yaitu jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan
yang sudah disepakati Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi
sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.
as-salam atau as-salaf Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual
suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan
barangnya diserahkan kemudian hari atau bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan
penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atauforward buying atau future
sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas,
serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.
Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin /
penerima pesanan ( shani’)dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu produk
barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi
tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka,
tengah atau akhir.
Secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai’ as-salam juga berlaku
pada bai’ al-istishna’.Menurut Hanafi, bai’ al-istishna’ termasuk akad yang dilarang karena

70. mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan
dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istishna’, pokok kontrak itu belum ada atau tidak
dimiliki penjual.
20. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang
membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank
dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh
bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh
kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan
dalam salam dan istishna’ adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu
21. Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima
pesanan ( shani’)dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu produk barang dengan
spesifikasi tertentu (mashnu’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab
pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.
Istishna’ Paralel Dalam sebuah kontrak bai’ al-istishna’, bisa saja pembeli mengizinkan
pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan
demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna’ kedua untuk memenuhi kewajibannya
pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna’ paralel.
22. Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya
ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan
pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.
Jual beli salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan
sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual. Misalnya si penjual berkata, “ Saya
jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh
laci, dengan harga Rp. 100.000,- “. Pembeli pun berkata, “ Saya beli meja dengan sifat
tersebut dengan harga Rp. 100.000,-”. Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga,
tetapi mejanya belum ada. Jadi, salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual
dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.
Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai’ as-salam antara bank dan
nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara
simultan. Dewan pengawas syariah Rajhi Banking dan Investment Corporation telah
menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan

71. transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama.
Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama
jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal
demikian diduga akan menjurus kepada riba.
23. Mudharabah (Trustee Profit Sharing) Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian
bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan
perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian
ditanggung oleh pemilik modal.
Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak
sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah.
Mudharib menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut mudharib
dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan
untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit).
Musyarakah
Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu di mana
masing-masing pihak memberikan konstribusi dana (expertise) dengan kesepakatan
bahwa keuntungan dari resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan .
Maka bisa di simpulkan bahwa Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua
pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai
dengan proporsi yang telah disepakati sejak awal.
24. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan
kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual
beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya.
Pada dasarnya, ijarah didefinisikansebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan
membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barangatau jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tiu
sendiri.

72. Skema Pembiayaan Ijarah
Keterangan:
1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah
2. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek
ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek
ijarah, tariff ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad
pembiayaanijarah ditandatangani. Nasabah wajib menyerahkan jaminan yang
dimiliki.
4. Bank menyerahkan barang objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati.
Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut
kepada bank.
5. Bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai’ wal ijarah), setelah periode ijarah
berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat
disewakan kembali.
6. Bila bank menyewa objek ijarah tersebut (al-ijarah wal ijarah, atau ijarah paralel),
setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada
supplier/penjual/pemilik.
Al-bai’ wal ijarah muntahia bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad al-
bai’dan akad ijarah muntahia bittamlik (IMBT). Al-bai’ merupakan akad jual-beli,
sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau
hibah diakhir masa sewa. Dalam ijarah mintahia bittamlik, pemindahan hak milik barang
terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:
1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut
pada akhir masa sewa.
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan
tersebut pada akhir masa sewa.
Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil
bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa
yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewayangsudah dibayarkan sampai akhir
periode sewa belum mencukupi harga beli untuk menutupi kekurangan tersebut, bila

73. pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu diakhir
periode.
25. Pengertian Ijarah : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran
upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.
Pengertian IMBT (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik) : Ijarah yang berakhir dengan
kepemilikan.
Contoh Ijarah :
seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan
alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk
menyewa alat2 berat itu. Maka nasabah akan membayar sewa alat2 berat tersebut kepada
Bank syariah
Contoh IMBT :
Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan
alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk
menyewa alat2 berat itu.Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebut akan terus dibutuhkan dan
dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan ijarah
muntahia bit-tamlik, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa, nasabah
Membelinya
BAB 5
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
SYARIAH
1. TUJUAN KERANGKA DASAR Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam
pelaksanaan tugasnya.Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah
akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.Auditor,
dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan
prinsip syariah yang berlaku umum.

74. Para pemakai Laporan Keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar keuangan syariah.
PEMAKAI DAN KEBUTUHAN INFORMASI
1.Investor sekarang dan investor potensial, hal ini karena mereka harus
memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau
peneriamaan dividen.
2.Pemilik dana qardh, untuk mengetahui apakah dana qardh dapat di bayar saat
jatuh tempo.
3.Pemilik danan syirkah temporer, untuk pengambilan keputusan pada investasi
yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman.
4.Pemilik dana titipan, untuk memastikan bahwa titipan dan dapat diambil setiap
saat.
5.Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, untuk informasi tentang
sumber dan penyaluran dana
tersebut.
6.Pengawas syariah, untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah
terhadap prinsip syariah.
7.Karyawan, untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas
entitas syariah.
8.Pemasok dan mitra usaha lainnya, untuk memperoleh informasi
tentangkemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo.
9.Pelanggan, untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas
syariah.
10.Pemerintah serta lembaga-lembaganya, untuk memperoleh informasi tentang
aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional lainnya.
11.Masyarakat, untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap
masyarakat dan negara.
2. PARADIGMA TRANSAKSI SYARIAH
Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan
oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi
seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan
spritual (al-falah). Dengan cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan
membentuk karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar
(market discipline) yang baik.
3. -Persaudaraan (ukhuwah); Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai
universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk
kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah
menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics)
sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah
dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami

75. (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan
beraliansi (tahaluf).
-Keadilan (‘adalah); Prinsip keadilan (‘adalah) esensinya menempatkan sesuatu
hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta
memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan
usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur :
a. riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah
maupun fadhl);
b. kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun
lingkungan);
c. maysir (unsur judi dan sikap spekulatif);
d. gharar (unsur ketidakjelasan); dan
e. haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas
operasional yang terkait).
Kemaslahatan (maslahah); Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala
bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual,
serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni
kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua
aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang
dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi
tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap :
f. akidah, keimanan dan ketakwaan (dien);
g. intelek (‘aql);
h. keturunan (nasl);
i. jiwa dan keselamatan (nafs); dan
j. harta benda (mal).
-Keseimbangan (tawazun); Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi
keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan
sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

76. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan
semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak
hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat
merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.
-Universalisme (syumuliyah). Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan
oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa
membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta
(rahmatan lil alamin).
4. komersial adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh orang baik atau badan yang bertujuan
untuk mendapatkan suatu keuntungan,baik secara langsung maupun tidak
langsung.sedangkan Non komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik itu
pribadi atau badany yang tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan,baik secara langsung
maupun tidak langsung.
5.
 Para pemilik dan calon pemilik perusahaan
Pemilik perusahaan memiliki resiko dan hasil atas investasi modal ke dalam perusahaan,.
Mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu dalam memutuskan membeli,
menahan, dan menjual investasi mereka. Sebagai pemilik perusahaan (persero), mereka akan
menilai perusahaan yang akan memberikan bagian laba (deviden) yang lebih menguntungkan atas
investasi modalnya dan sebagai bahan masukan dalam menilai kinerja pihak manajemen dalam
pengelolaan usaha. Selain itu Para pemilik dan calon pemilik perusahaan berkepentingan untuk
mengetahui perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan.
 Manajer
Seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk penyusunan
perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan, serta melakukan
tindakan koreksi yang diperlukan.
 Para pegawai/karyawan perusahaan
Para pegawai perusahaan sangat berkepentingan untuk mendapatkan informasi keuangan
perusahaan. Hal ini dihubungkan dengan hak-hak pegawai dalam bidang penggajian, gratifikasi
ataupun bonus (jasa produksi) serta perangsang sosial lainnya dari perusahaan untuk tujuan
kesejahteraan perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan pengabdian pegawai pada perusahaan.
 Investor
Investor membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk menentukan apakah akan
menanamkan modalnya atau tidak. Jika dalam prediksi investor akan memberikan keuntungan yang
baik, maka investor akan menyetorkan modal ke perusahaan, dan begitu juga sebaliknya.
 Kreditur
Kreditur berkepentingan dengan data akuntansi, karena kreditur berkepentingan untuk
pemberian kredit kepada calon nasabahnya. Nasabah yang dipilih kreditur adalah nasabah yang

77. mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu yang tepat. Oleh karena
kreditur sangat berkepentingan dengan laporan keuangan calon nasabah dan nasabahnya.
 Instansi Pemerintah
Instansi pemerintah sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi. Dari informasi
keuangan suatu organisasi, pemerintah akan dapat menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar
oleh organisasi yang bersangkutan.
 Organisasi Nirlaba
Meski organisasi nirlaba bertujuan tidak untuk mencari laba, organisasi ini masih sangat
memerlukan informasi keuangan untuk tujuan penyusunan anggaran, membayar karyawan dan
membayar beban-beban yang lain
 Pemakai lainnya
Informasi akuntansi juga diperlukan oleh organisasi lainnya seperti organisasi buruh, yang
memerlukan informasi akuntansi untuk mengajukan kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan, serta
mengetahui kemajuan perusahaan dimana mereka bekerja.
6. Pemberi dana qardh. Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayarkan pada saaat
jatuh tempo. menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta
perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
7. Dana syirkah temporeradalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah
mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan
entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan
sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang
disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja,
kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan
atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
8. akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana)
menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak
selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai
kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola
dana.menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan
posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi.

78. 9. Sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya atau mampu, sedang orang yang mempunyai
hutang tidaklah termasuk orang kaya, oleh karena itu perlu menyelesaikan hutang-
hutangnya terlebih dahulu.
Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedang orang
yang mempunyai hutang adalah orang yang sedang berada dalam kesulitan yang sama atau
mungkin lebih parah kondisinya dari fakir miskin.
10. laporan keuangan akuntansi syariah, ada beberapa faktor yang harus kita pahami
sebelumnya, untuk menunjang laporan-laporan keuangan baik yang masuk maupun yang
keluar dalam suatu perusahaan atau perBankan. Faktor-faktor yang ada akan menjadi acuan
dalam laporan akuntansi adalah : pernyataan posisi keuangan, pernyataan pendapatan,
pernyataan perubahan dalam saham pemilik atau pernyataan laba ditahan, pernyataan
aliran kas, pernyataan perubahan dalam investasi terbatas dan setaranya, pernyataan
sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sosial, dan pernyataan sumber dan
penggunaan dana dalam Qaradh.
11. Tujuan Laporan Keuangan Syariah
Laporan Keuangan syariah adalah serangkaian proses dari pelaporan keuangan syariah. Laporan
keuangan syariah dibuat untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan syariah
lebih banyak daripada tujuan laporan keuangan konvensional. hal ini tidak terlepas dari multifungsi
yang diperankan oleh entitas syariah.
12. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa diakui pada saat kejadian dan bukan
pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta pencatatan akuntansi dilaporkan
dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.Dengan demikian, laporan
keuangan yang disusun atas dasar akrual ini dapat memberikan informasi kepada para
pengguna, tidak terbatas pada transaksi-transaksi masa lalu yang menyangkut penerimaan
dan pembayaran kas tetapi juga menyangkut kewajiban pembayaran kas di masa yang akan
datang, termasuk adanya sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di
masa yang akan datang untuk kepentingan pengambilan keputusan ekonomi.
13. a. Dapat dipahami (understandability), adalah yang dapat membantu atau memberi
kesempatan kepada para pemakai informasi untuk memahami maknanya;
b. Tepat waktu (timely), adalah informasi yang siap digunakan oleh pemakainya, sebelum
kehilangan makna dan kapasitasnya;
c. Keandalan (reliability), adalah kualitasinformasi yang menjamin bahwa informasinya bebas
dari kesalahan dan penyimpangan (error dan bias) serta telah dinilai dan disajikan secara
layak sesuai dengan tujuannua;
d. Penyajian yang jujur (representation faithfulness), adalah kesesuaian antara pengukuran
akuntansi dengan fenomenanya, yang menentukan bahwa pokok persoalannya harus
terwakili untuk menjamin keabsahan dan kebenaran informasinya;
e. Daya banding (comparability), adalah kualitas informasi yang bermanfaat bagi para
pemakainya untuk mengindentifikasi informasi yang berbeda atau sejenis di antara dua
kesatuan antitas ekonomi;
f. Kelengkapan (completeness) adalah, informasi yang disajikan tyermasuk semua informasi
yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.
14. Kelangsungan Usaha
Penyusunan laporan keuangan pada dasarnya disusun dengan mendasarkan pada asumsi
kelangsungan usaha dan akan melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Dengan
asumsi dasar tersebut perusahaan tidak bermaksud melakukan likuidasi atau mengurangi
skala usahanya.

79. 15. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran,
kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan
keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan
umum, yang terdiri dari:
(a) Pemerintah pusat;
(b) Pemerintah daerah;
(c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah
pusat;
(d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya,
jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib
menyajikan laporan keuangan
16. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar
kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah
dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang
dapat diukur dengan andal.
Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam
pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan
terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal
dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat
berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan
lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan,
kerusakan karena ketidaksengajaan.
Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin
berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan antara transaksi
dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan
kewajiban.
17. Dana syirkah temporer adalah
dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk
mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau
kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan
kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian
normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian
atau kekurangan dana tersebut.
18. Contoh syirkah inân: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis
properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan
konstribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah
tersebut.Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqûd); sedangkan
barang (‘urûdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika
barang itu dihitung nilainya (qîmah al-‘urûdh) pada saat akad. Contoh dari dana syirkah
temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah
muqayyadah, mudharabahmusytarakah, dan akun lain yang sejenis.
19. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk
mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau
wanprestasi entitas syariah.
Disisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai
waktu jatuh tempo danpemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan

80. pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset
lancar dan aset non investasi (current and other non investment accounts).
Hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana syirkah temporer (bisa BANK atau non
BANK) merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah,
mudharabah muqayyadah atau musytarakah. Entitas syariah mempunyai hak untuk
mengelola dan menginvestasikan dana yangditerima dengan atau tanpa batasan seperti
mengenai tempat, cara atau obyek investasi.
Dana syirkah temporer merupakan salah satu unsur neraca dimana hal tersebut sesuai
dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada entitas syariah untuk mengelola
danmenginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana
lainnya. Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai
kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak.
Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dengan konsep bagi hasil atau bagi untung
20. Penghasilan yaitu penghasilan yang di terima secara teratur setiap bulan.pengurang dari
pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada,laporan
laba/rugi.Pihak yang menjajikandan membarikan hak kepada pihak ketiga.
21. Aset di akui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh oleh
pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang di ukur dengan andal.
22. pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur
sesuai dengan kesepakatan,dan/atau pada saat kewajiban timbul.
23. Dana syirkah temporer muncul karena ada transaksi investasi yang menggunakan akad
syirkah (kerja sama) yaitu mudharabah dan musyarakah. Disebut temporer karena syirkah
yang dilakukan memiliki jangka waktu tertentu.
24. penghasilan diakui sebagai penghasilan dan kapan suatu biaya diakui sebagai pengurangan
dari penghasilan tersebut.
25. Beban di akui pada saat terjadinya transaksi sehingga informasi yang di berikan lebih handal
dan terpercaya.
BAB 6
TEORI DAN PRAKTIK KONTERPORER
1. Perbedaan antara penghimpunan dana pada bank syariah dengan penghimpunan
dana pada bank konvensional terdapat pada akad yang digunakan jika di bank
konvensional hanya mengenal sistem penghimpunan dana lewat tabungan maupun
giro dengan tambahan berupa bunga yang sudah dipatok dari awal besarannya
sedangkan di perbankan syariah juga sama dengan sistem tabungan dan giro tapi
menggunakan akad mudharabah dan wadiah, kedua akad tersebut dapat
diaplikasikan dalam tabungan dan giro dengan tambahan yang didasari bonus bukan
bunga layaknya yang diterapkan di bank konvensional.

81. 2. Giro Wadi’ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi’ah, yakni
titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana
penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-Wadi’ah Yad
Dhomanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan
media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan
diinvestasikan Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis
usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional
tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan
ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi.
3. Mekanisme terjadinya transfer adalah satu kantor bank memindah uang kerekening
nasabah lain dikantor bank yang sama tetapi berbeda wilayah atau kantor cabang
lain. Transfer bisa dilakukan dalam berbeda wilayah maupun antar kota antar kota
sama, satu cabang, bila langsung mentransfer melalui RAK. perbedaannya terdapat
pada jurnal tranksaksi yang dicatat.
4. Tabungan yang paling umum adalah simpanan biasa atau berupa titipan. Tabungan
ini menggunakan akad WADIAH atau lebih khususnya adalah WADIAH YAD
DHAMANAH. Mengapa wadiah?
1. tabungan biasa ini adalah bukan berupa investasi berjangka yang waktunya
ditentukan tetapi tabungan biasa umumnya bersifat simpanan berupa titipan,
nasabah diijinkan untuk menyimpan dan mengambil uang kapan saja baik
melalui ATM atau langsung datang ke kantor. Untuk itu, akad WADIAH lah
yang paling sesuai dalam produk tabungan biasa.
2. prinsip WADIAH untuk tabungan biasa, memang sudah sesuai dengan yang di
fatwakan oleh MUI / Dewan Syariah Nasional. Dalam produk tabungan yang
menggunakan prinsip WADIAH, pihak bank tidak diwajibkan memberikan
imbalan apapun kepada nasabah yang menyimpan uang di bank, tetapi
umumnya bank memberikan bonus sesuai kebijakan.
Untuk produk tabungan yang menggunakan prinsip WADIAH sebagai landasan,
maka nasabah mengijinkan dananya untuk dipergunakan oleh bank untuk kegiatan
usaha syariah, akan tetapi setiap saat bank wajib mengembalikan dana tersebut kepada
nasabah bila nasabah mengambilnya baik melalui cek atau ATM.
Produk - produk penghimpunan dana (funding) pada bank syariah yang menggunakan
prinsip WADIAH umumnya :

82. 1. Tabungan biasa (bukan tabungan berjangka)
2. Giro
Kelebihan untuk wadiah yaitu nasabah tidak dikenai biaya administrasi bulanan.
Saldo nasabah juga tidak dipersyaratkan harus ada saldo minimum. Nasabah bebas
menabung berapa saja dan menyisakan saldo berapa saja.
Kekurangan untuk wadiah adalah manfaat tabungan ini. Uang yang dititipkan tidak
akan bertambah. Tidak mungin kan kita menitipkan barang terus uang bertambah.
Pilihan wadiah ini kurang bagus untuk menyimpan uang dalam jangka waktu yang
lama, mengingat tiap hari nilai uang akan semakin berkurang.
5. tabungan wadiah dan tabungan Mudharabah. Kelebihan tabungan Wadiah ini
dibanding Mudhaarabah adalah, nasabah tidak dikenai biaya administrasi bulanan.
Saldo nasabah juga tidak dipersyaratkan harus ada saldo minimum. Nasabah bebas
menabung berapa saja dan menyisakan saldo berapa saja.
Kekurangan tabungan wadiah ini dibanding mudharabah adalah manfaat tabungan ini.
Uang yang dititipkan tidak akan bertambah. Tidak mungin kan kita menitipkan barang
terus uang bertambah. Pilihan wadiah ini kurang bagus untuk menyimpan uang dalam
jangka waktu yang lama, mengingat tiap hari nilai uang akan semakin berkurang. Jadi
ini sangat kurang tepat untuk pilihan berinvestasi dibanding tabungan mudharabah.
BAB 7
Akuntansi Transaksi Pembiayaan Mudharabah
1. Mudharabah muthlaqah dapat diterapkan pada kondisi nasabah membebaskan
mudharib mengusahakan dananya, sehingga mudharib dapat dengan leluasa
mengelola dana tanpa ada batasan walaupun pastinya dana yang dikelola harus
dibidang yang halal dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

83. Mudharabah muqqayadah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah menetapkan
batasan-batasan kepada mudharib, batasan-batasan yang dimaksudkan yaitu mengenai
dana, lokasi, cara dan/atau objek investasi.
Mudharabah musytarakah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah hanya menitipkan
dananya kepada bank untuk disimpan secara aman.
2. Dalil Al-quran landasan akad mudharabah yaitu :
Surah Al-Jumu’ah ayat 10 artinya
”apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kami beruntung
Surah Al-Baqarah ayat 283 artinya ”jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah
tidak secara tunai) sedang kami tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika
sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, Dan barang
siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
3. Rukun Mudharabah:
1. Pihak yang melakukan akad (shahibul maal dan mudharib) harus cakap hukum.
2. Modal yang diberikan oleh shahibul maal yaitu sejumlah uang atau aset untuk
tujuan usaha dengan syarat:
 Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.

84.  Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada mudharib
baik secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam akad
mudharabah.
3. Pernyataan ijab qabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua
ketentuan yang disepakati dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari
modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib, dengan syarat:
 Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (shahibul maal dan mudharib).
 Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam
bentuk nisbah bagi hasil.
 Penyediaan dana menanggung semua kerugian kecuali kerugian akibat kesalahan
yang disengaja oleh mudharib.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan (muqabil)
modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memerhatikan hal-hal berikut:
 Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa ada campur tangan penyedia
dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa
yang dapt menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan.
 Pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang
berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku
dalam aktifitasnya.
4. Transaksi bai’ al-istisna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan
pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.
Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli

85. barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli
akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah
pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu
waktu pada masa yang akan datang.
5. Murabahah, salam, dan istishna’ merupakan jenis pembiayaan berdasarkan akad
jual beli. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah
yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari
pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang
dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai
harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana
barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam dan istishna’ adalah jual beli dengan
pemesanan terlebih dahulu.
BAB 8
Akuntansi Transaksi Pembiayaan Musyarakah
1. Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling
menyumbangkan pembiayaan (dana / modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha
tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan / Laba dari usaha
pembiayaan musyarakah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak
berdasarkan nisbah yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian yang timbul
dari usaha tersebut dibagikan menurut proporsi modal.
2. Pembiayaan Mudharabah

86. Pembiayaan Musyarakah
3. Rukun akad musyarakah ada 4 yaitu:
a. Pelaku terdiri atas para mitra
b. Objek musyarakah berupa modal dan kerja
c. Ijab Kabul / serah terima
d. Nisbah keuntungan
4. Perbedaan pada ketentuan penyertaan dana oleh mitra usaha dimana akad musyarakah
menurun bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra
lainnya sehingga pada suatu saat kepemilikan atas usaha akan didapati oleh satu pihak
saja, sedangkan akad musyarakah permanen penyertaan dana oleh mitra usaha selalu
tetap hingga berakhirnya akad.
5. Perbedaan Mendasar revenue sharing, profit sharing dan gross profit sharing
PROFIT SHARING REVENUE SHARING GROSS PROFIT SHARING
1. Pendapatan yang akan
didistribusikan adalah pendapatan
bersih setelah pengurangan total
Cost terhadap total revenue.
1. Pendapatan yang akan
didistribusikan adalah
pendapatan kotor dari
penyaluran dana, tanpa harus
1. Pendapatan nilai
nominal keuntungan
yang akan dibagi ke
nasabah adalah seluruh

87. di-kalkulasi-kan terlebih dahulu
dengan biaya-biaya
pengeluaran operasional usaha .
keuntungan kecuali
administrasi, akad
hiwalah dan qord
2. Biaya-biaya operasional akan
dibeban ke dalam modal usaha atau
pendapatan usaha, artinya biaya-
biaya akan ditanggung oleh
shahibul maal
2. Biaya-biaya akan ditanggung
bank Syariah sebagai
Mudharib, yaitu pengelola
modal.
2. Tidak ada pengurangan
biaya operasional, maka
metode gross profit share akan
memberikan nilai bagi hasil
lebih besar kepada nasabah
3. Pendistribusian pendapatan yang
akan dibagikan adalah seluruh
pendapatan, baik pendapatan dari
hasil investasi dana atau
pendapatan dari fee atas jasa-jasa
yang diberikan bank setelah
dikurangi seluruh biaya-biaya
operasional.
3. Pendapatan yang akan
didistribusikan hanya
pendapatan dari penyaluran
dana shahibul maal, sedangkan
pendapatan Fee atas jasa-jasa
bank syariah merupakan
pendapatan murni bank sendiri.
Dari pendapatan Fee inilah
bank Syariah dapat menutupi
biaya-biaya operasional yang
ditanggung bank syariah.
BAB 9
Akuntansi Transaksi Murahabah
1. Definisi Murabahah: Perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah.
Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian
menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan
ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah
dannasabah.

88. 2. Murabahah cocok digunakan untuk transaksi jual beli, dan traksaksi jual
beli itu boleh dilakukan dengan:
1. Murabahah tanpa pesanan
Bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya tanpa adanya pesanan
terlebih dahulu dari nasabah.
2. Murabahah berdasarkan pesanan
BANK (Membeli) ==> BARANG (Setelah) ==> NASABAH (Pemesan)
Dan Murabahah umumnya dapat diterapkan juga pada produk pembiayaan
untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti
letter of credit (L/C). skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak
terlalu asing bagi yang sudah biasa transaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.
.3. Al – Quran Ayat – ayat Al – Quran yang secara umum membolehkan jual beli.
Diantaranya adalah firman Allah : “…dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba” (QS. Al-Baqarah :275). Ayat ini munujukan bolehnya melakukan transaksi jual beli
dan Murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Dan firman Allah : “Hai orang-
orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali denga jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.
(QS.An-Nisaa:29)
Dari ayat Al – quran diatas dapat diketahui bahwa jual beli (Ba’i) sah menurut islam dan
dapat menjadi landasan yang di halalkan dalam mencapai berkah melalui jual beli.
4. Adapun rukun jual beli murabahah yang disepakati oleh jumhur ulama adalah:
a) Penjual (ba’i), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin
menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah
merupakan pihak penjual.
b) Pembeli (musytari) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari
penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli.
c) Barang/objek (mabi’) yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah
dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk
mengadakan barang yang diinginkan pembeli.
d) Harga (tsaman). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara

89. hutang maka harus jelas waktu pembayaranya.
e) Ijab qabul (sighat) sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli)
untuk melakukan transaksi.
5.Boleh, bank syariah boleh mengenakan denda terhadap nasabah mampu , tetapi yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, dan pengakuan denda diakui sebagai dana
kebajikan pada saat diterima.
BAB 10
Akuntansi Transaksi Salam Dan Paralel
1. Salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada.
Maka dari itu barang diserhkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan
secara tunai. Barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat transaksi dan harus
diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk
fungible adalah barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan
jumlahnya
2. Kelebihan menggunakan akad salam antara lain:
a. Bagi petani
Skema salam pembayaran dimuka sangat membantu petani dalam pembiayaan kebutuhan
petani dalam memproduksi barang pertanian. Dengan demikian, petani memiliki
dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat
menghsilkan produk pertanian yang lebih banyak, sehingga disamping untuk diserahkan
kepada pembeli sebanyak yang sudah ditentukan, juga dapat digunakan untuk diri sendiri
atau untuk dijual kepada pihak lain.
b. Bagi pemerintah
Penggunaan skema salam dengan ciri pembayaran dimuka akan dapat mempercepat
pencapaian target target pemerintah dalam meningkatnkan cadangan pengadaan
produk pertanian. Skema ini dipandang dapat mengantisipasi keengganan
petanimenjual produknya kepada pemerintah selama ini. Baik karena telah terbiasa
menjual kepada tengkulak atau pedagang besar. Keuntungan lainya bagi pemerintah
ialah dengan tercapainya target cadangan pengadaan produk pertanian dengan dana
yang terjangkau, maka akan mempercepat peran serta pemerintah dalam ekspor
produk keluar negeri.

90. c. Bagi pengusaha
Penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai
penjualan pengusaha produk pertanian. Pengusaha, dalam hal ini berperan sebagai
penjual produk pertanian baik untuk konsumsi local maupun ekspor, akan dapat
memiliki produk pertanian dari petani dengan harga yang relatif lebih rendah
dibanding dengan harga pasar mengingat pembayaran yang dilakukan dimuka.
Adanya harga pembelian yang relative lebih murah tersebut akan memberikan
keuntungan bagi penguasaha untuk memperoleh margin yang menarik. Keuntungan
lain bagi pengusaha adalah adanya kepastian memperoleh barang yang di inginkan,
sehingga tidak perlu khawatir atas persaingan mendapatkan mendapatkan barang saat
panen dengan pengusaha lain.
d. Bagi bank syariah
Skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank syariah mengingat
pembeli sudah menyerahkan uangnya dimuka terlebih dahulu. Dengan demikian
resiko kegagalan membayar utang tidak ada ssama sekali, walau transaksi ini
menimbulkan resiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang dengan pengalaman
dan jaringan petani yang dimiliki bank resiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi
oleh bank syariah
Kekurangan menggunakan akad salam adalah :
Ketika pembayaran sudah dilakukan dimuka, tetapi proses penyiapan barang sesuai
dengan pesanan mengalami kendala sehingga sampai pada jatuh tempoh sesuai
kesepakatan, barang juga belum bisa dipenuhi, akhirnya ada pihak yang dirugikan, ini
seperti permasalahan metode just in time dimana tidak ada persediaan barang, ketika
mendapat pesanan barang dengan pembayaran dimuka, pihak produsen baru berupaya
memenuhi barang pesanan dari konsumen.
3. a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual
beli biasa tidak perlu.
b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual;
yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan
kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas
yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al Quran dan hadits.
d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika mebuat kontrak; yang dalam
jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang
berlangsung

91. 4. Landasan Syar’i dibolehkannya transaksi salam.
Salam terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dalam Al-Qur’an dijelaskan pada
surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah[3] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya....”
Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut
dengan transaksi bai’ as-salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya
bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin utuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan
oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut di atas
Ketentuan syar’I transaksi salam diatur dalam fatwa DSN nomor 05/DSN-
MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan
pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan
kontrak, ketentuan – ketentuan tersebut akan dalam aspek rukun salam berikut:
5. Rukun transaksi salam
Pelaksanaan bai’as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:
a) Muslam atau pembeli
b) Muslam ilaih atau penjual
c) Modal atau Utang
d) Muslam Fiih atau Barang
e) Sighat atau ucapan
BAB 11
Akuntansi Transaksi Isthisna dan Isthisna Paralel
1. Transaksi bai’ al-istisna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat
barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat
barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut

92. spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah
pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan
di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan
datang.
2. Murabahah, salam, dan istishna’ merupakan jenis pembiayaan berdasarkan akad
jual beli. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah
yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari
pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang
dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai
harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana
barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam dan istishna’ adalah jual beli dengan
pemesanan terlebih dahulu.
3. Adapun rukun istishna’ sebagai berikut:
a. Al-‘Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) harus memunyai hak
membelanjakan harta
b. Shighat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua
belah pihak, yaitu penjual dan pembeli
c. Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi.
4. Transaksi Istishna sangat cocok untuk digunakan dalam transakasi Barang Manufaktur,
Bangunan, Rakit Mesin atau juga software.
5. Pada transaksi Istishna’ Paralael terdapat tiga pihak, yiatu Bank, Nasabah dan Pemasok.
Sedangkan pada transaksi Istishna’ hanya terdapat dua pihak yaitu Bank dan Nasabah

93. BAB 12
Akuntansi Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiya bit Tamlik
1. ijarah berarti urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuanya, yang dapat diserah
terimakan, dan boleh diganti dengan upah yang telah disepakati.
Transaksi ijarah itu sendiri pada dasarnya dilandasi dengan prinsip perpindahan manfaat.
Pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu’ajjir (orang yang menyewakan). Sementara
itu pihak lain yang mendapatkan manfaat sewa disebut Musta’jir (orang yang menyewa =
penyewa).
2. Perbedaan antara Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik.
Banyak orang yang menyamakan ijarah dengan leasing. Hal ini terjadi karena kedua istilah
tersebut sama-sama mengacu pada sewa menyewa. Kita akan membahas perbedaan dan
persamaanantara ijarah dan leasing.
1. Dari segi objeknya.
· Bila dilihat dari segi objek yang disewakan, leasing hanya berlaku untuk sewa
menyewa barang saja.
· Sedangkan dalam ijarah objek yang disewakan bisa berupa barang dan jasa/tenaga
kerja.
2. Dari segi metode pembayaran.
· Bila dilihat dari segi metode pembayarannya, leasing hanya memiliki satu metode
pembayaran yaitu, pembayaran sewa pada leasing tidak bergantung kepada kinerja objek
yang disewakan. Contohnya: Ahmad menyewa mobil X pada Toyota Rent A Car untuk dua
hari dengan tarif 1.000.000/hari. Dengan mobil tersebut Ahmad berencana pergi ke Bandung.
Bila ternyata Ahmad tidak pergi ke Bandung, tetapi hanya ke Bogor Ahmad tetap harus
membayar sewa mobil tersebut seharga 1.000.000/hari. Dengan demikian, penentuan harga
sewa pada kasus diatas tergantung pada lamanyawaktu sewa, bukan apakah mobil tersebut
dapat mengantarkan kita ke Bandung atau tidak.
· Dari segi metode pembayarannya ijarah, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah
yang pembayarannya tergantung kepada kinerja objek yang disewanyadan ijarah yang
pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objeknya. Contoh ijarah yang pembayarannya
tergantung pada kinerja objek yang disewakan adalah: Adi ingin ke Bandung bersama
keluarganya. Karena tidak ingin mengemudikan mobilnya sendiri,ia menghubungi
perusahaan travel. Kepada perusahaan travel, Ahmad mengatakan, “Tolong antarkan saya
beserta keluarga ke Bandung dengan mobil perusahaan Anda. Jika Anda bisa mengantarkan
kami ke Bandung anda akan kami bayar 500.000. Contoh untuk ijarah yang pembayarannya
tidak tidak tergantung pada kinerja objeknya sama seperti contoh Ahmad diatas.
3. Dari segi perpindahan kepemilikan.

94. · Dalam leasing ada dua jenis perpindahan kepemilikan, yaitu: operating lease dan
financial lease. Dalam operating lease, tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset, baik
diawal maupun diakhir. Sedangkan financial lease diakhir periode sewa si penyewa diberikan
pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut. Dalam perbankan
syari’ah dikenal dengan ijarah muntahia bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahannya
kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.Karena itu dalam
ijarah muntahia bittamlik, pihak yang menyewakan berjanji diawal periode kepada pihak
penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya. Dengan
demikian, ada dua jenis ijarah muntahia bittamlik:
a. Ijarah muntahia bittamlik dengan janji menghibahkan barang diakhir periode sewa.
b. Ijarah muntahia bittamlik dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa.
3. Rukun ijarah ada 5, yaitu:
1. Mu’jir (orang/barang yang disewa).
2. Musta’jir (orang yang menyewa).
3. Objek transaksi (manfaat).
4. Sighat (ijab dan qabul).
5. Imbalan atau upah.
4 Pengawasan
. Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan bank dengan fatwa
dewan DSN, DPS suatu bank syariah akan elakukan pengawasan syariah. Menurut Bank
Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa :
a. Memastikan penyauran dana berdasarkan pronsip ijarah tidak dipergunakan untuk
kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
b. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad
ijarah selesai, dan dalam akad ijarah (wa’ad) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan
pada saat berakhirnya akad ijarah
c. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan
perjanjian sebgaimana diatur dalm fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan
lainnya antara lain ketentuan standar akad
5 . Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan
jenis akad lainnya yaitu:

95. 1. Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek
transaksi.
2. Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih
rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap
BAB 13
Akuntansi Transaksi Dana Zakat,Kebijakan dan Pinjaman Qardh
Kelebihan dari sistem Profit and Loss Sharing dan sistem Revenue Sharing
1. Merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan
pembiayaan jangka pendek;
2. Tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-
dana yang dapat dipinjamkan, karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil
usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidaktentuan hasil
produksinya. Sedangkan kelemahan sistem profit and loss sharing dalam penerapannya
menyebabkan berbagai problem yang berkaitan dengan penggunaan profit and loss sharing
dalam aktivitas investasi bank-bank Islam.Berdasarkan teori perbankan Islam kontenporer,
prinsip mudharabah dan musyarakah dijadikan sebagai alternative penerapan sistem bagi
hasil (profit and loss sharing). Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikasi
profit and loss sharing dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat
lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan Islam, hal ini terjadi karena beberapa alasan,
diantaranya:
a. Standar moral
Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim
tidak memberikan kebebasan penggunaan profit and loss sharing sebagai mekanisme
investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan
pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu
membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan
alasan ini bank-bank Islam menggunakan pembiayaan profit and loss sharing yang diberikan
setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana
hanya akan diberikan kepada partner yang efisien dalam mengelola bisnis,jujur dalam
melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah profitable, serta pembiayaan usaha
tersebut umumnya untuk jangka pendek dan bukan untuk pembiayaan jangka panjang serta
bukan pembiayaan untuk lembaga.
b. Ketidakefektifan model pembiayaan profit and loss sharing
Pembiayaan profit and loss sharing tidak melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan
dari ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, profit and loss sharing yang diterapkan
dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus

96. bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun
kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam kredit institusional menjadi terlambat. Berbagai
problem yang berkaitan dengan aplikasinya prinsip mudharabah dan musyarakah pada level
kredit institusional benar-benar tidak dapat di pakai. Alasannya adalah meningkatnya
permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya, dengan demikian permintaan
pemakaian pinjaman dengan mengggunakan sistem profit and loss sharing menjadi tidak
terpenuhi.
c. Berkaitan dengan para pengusaha
Keterkaitan bank dengan peminjam, sistem profit and loss sharing dalam membantu
perkembangan usaha lebih banyak terlibat secara langsung dari pada sistem lainnya pada
bank konvensional. Bank-bank Islam memerlukan informasi lebih detail tentang aktivitas
bisnis yang mereka biayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap
pengambilan keputusan bisnis partnernya. Pada sistem lain, keterlibatan yang tinggi ini akan
mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih memita kebebasan yang luas dari pada
campur tangan dalam menggunakan dana yang mereka pinjamkan.
d.Dari segi biaya
Memberikan dana berdasarkan sistem bagi hasil profit and loss sharing memerlukan
kewaspadaan yang lebih tinggi dari pada pihak bank dalam menyalurkan dana-dananya.
Bank-bank Islam kemungkinan besar meningkatkan kualitas kepegawaian mereka dengan
cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang
mereka pinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli dari pada teknis peminjaman pada
bank konvensional. Ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam
menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap
pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap
pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan
untuk menjaga efektifitas operasional perbankan Islam kemungkinan akan menghasilkan
biaya ekstra yang di tanggung oleh partner ketika mengembalikan dana pinjaman yang
berdasarkan sistem bagi hasil profit and loss sharing.
e. Dari segi teknis
Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil profit and loss sharing
tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah (partner), dan kualkulasi keuntungan
(profit calculation). Pada satu sisi dari bank Islam sendiri, profesional pegawai pada saat itu
dari segi keahlian dan pengetahuan yang luas tentang perilaku aktifitas ekonomi yang
berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta
mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam
menjalankan proyek usaha. Dari pihak nasabah (partner), kebutahurufan yang kebanyakan
masih menyelimuti masyarakat dunia muslim akan jelas menyulitkan untuk membuat catatan-

97. catatan akuntan yang mendetail.Permintaan untuk membuat catatan-catatan akuntansi yang
mendetail sulit dipenuhi, yang menjadikan masyarakat lebih suka menggunakan sistem
pembiayaan di bank konvensional dari pada mengalami masalah membuat buku pegangan
yang mendetail.
Kalkulasi keuntungan dalam menggunakan sistem bagi hasil profit and loss sharing juga
mengalami kesulitan. Meskipun di dalam khazanah fiqih dijelaskan mengenai petunjuk
perhitungan keuntungan tersebut, namun kenyataannya dalam praktek kelihatannya tidak ada
keseragaman di antara bank-bank Islam mengenai cara melakukan perhitungan keuntungan,
yang dalam istilah akuntannya bersifat subyektif. Berbagai macam cara perhitungan
keuntungan ini berpangkal dari dalam penempatan pada modal aktifa dan tanggungan pasiva.
Penilaian ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya tingkat penurunan modal tertentu
modal tertentu, serta kebijakan mengenai kebijakan cadangan dan persediaan. Oleh
karenanya, dlam bisnis yang sama dapat menunjukkan keuntungan yang berbeda tanpa
menaruh curiga, adanya kesalahan dalam perhitungan.
f. Kurang menariknya sistem profit and loss sharing dalam aktiva bisnis
Dalam lapangan bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh
berdasarkan sistem profit and loss sharing tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan
menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan mereka oleh pihak bank juga intervensi bank
teradap urusan manajemn mereka. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan
berdasarkan bunga, dimana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh pasti, dan
biaya pinjaman diketahui dengan jelas.
g. Permasalahan efisiensi
Tingkat investasi mungkin lebih tinggi di bawah sistem profit and loss sharing dari pada
sistem lainnya, karena dalam sistem profit and loss sharing diberikan penawaran yang
memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Karena pengusaha dapat mengabaikan
kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan
ketidak tentuan hasil prodksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan
dana pinjaman terhadap investasi yang riil. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut
menanggung resiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Meskipun
kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya untuk efisiensi kelangsungan
bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan.
2. Dana kebajikan merupakan dana sosial diluar zakat yang berasal dari masyarakat yang
dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan bisa juga disebut dengan dana qardh. PSAK 59
dan PAPSI menggunakan istilah qardh dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi, pada
PSAK 101, istilah ini diganti dengan istilah “Dana Kebajikan”. Tidak ada keterangan resmi
alasan penggantian istilah ini dalam PSAK 101. Akan tetapi, adanya istilah dana kebajikan
memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut, mengingat istilah

98. qardh lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam meminjam tanpa
bunga.
3. Infaq dan Shodaqoh dalam dana kebajikan ,Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber
dana kebajikan terdiri atas: Infak, Sedekah, Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku, Pengembalian dana kebajikan produktif, Denda,
Pendapatan non-halal, Sumbangan/hibah.
Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan
sedekah baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah
maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah
kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran
kewajibannya kepada bank syariah. Semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang
merupakan denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Sumbangan atau hibah pada
dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunah. Akan tetapi, istilah sumbangan atau
hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang
mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam ataupun dari instansi dan lembaga
yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Pendapatan
non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan
pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan,
bank syariah dalam hal tertentu harus memeiliki rekening di bank konvensional. Dengan
memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada didalam ataupun diluar negeri,
adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hali
ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi
dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan.
Infaq dan Shodaqoh dalam Dana ZIS, Istilah Infaq dan Shodaqoh sering digunakan secara
bersamaan dalam beberapa pembahasan, seperti pembahasan mengenai pengelolaan dana
Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) sehingga muncul istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan
Shodaqoh (BAZIS) maupun Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS). Padahal
istilah amil hanya digunakan dalam konsep pengelolaan dana zakat. Namun demikian,
praktik pengelolaan dana ZIS sudah begitu popular di Indonesia sehingga seolah-olah dana
ZIS tidak ada bedanya satu dengan yang lain.
4. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 infak;
 sedekah;
 hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 pengembalian dana kebajikan produktif;
 denda; dan
 pendapatan nonhalal
Penggunaan dana kebajikan untuk:
 dana kebajikan produktif;

99.  sumbangan; dan
 penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. kenaikan atau penurunan sumber dana
kebajikan; saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan saldo akhir dana
penggunaan dana kebajikan.
5. Sumber dana ZIS
Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen
utama laporan keuangan, yang menunjukkan:
(a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): (i) zakat dari dalam entitas syariah; (ii)
zakat dari pihak luar entitas syariah;
Penggunaan dana ZIS melalui lembaga amil zakat untuk:
 fakir
 miskin
 riqab
 orang yang terlilit utang (gharim)
 muallaf
 fii sabilillah;
 orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)
 amil
6. Ketentuan syar’i transaksi pinjaman Qardh
Disyariatkannya qardh mengacu pada al-quran dan Sunah, Antara lain Q.S Al-
Baqarah:245 dan HR. Ibnu Hibban. Jadi didalam pinjaman Qardh tidak dibolehkan
disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman. Akan tetapi asal tidak dipersyaratkan
pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan pinjaman lebih baik dari
yang dipinjamkan ( Sesuai dengan yang dianjurkan Rasullah kepada peminjam)
BAB 14
Akuntansi Kas, Penempatan Bank Indonesia,Kliring dan Pajak

100. 1. Bank belum mencatat transaksi tertentu :
a. Setoran dalam perjalanan (deposit in transit)
Perusahaan telah mencatat setoran ke bank, tetapi bank belum
mencatatnya sehingga tidak tercantum dalam Laporan Bank,
b. Cek dalam peredaran (out standing checks)
Cek yang ditarik dan telah dibukukan oleh perusahaan, tetapi bank
belum mencatatnya karena pemegang cek belum menguangkan ke
bank,
Perusahaan belum mencatat transaksi tertentu :
a. Penerimaan kas melalui bank (inkaso)
Bank melakukan penerimaan kas (misalnya dari piutang/wesel tagih) untuk
dibukukan ke dalam rekening giro perusahaan,
b. Biaya administrasi bank
Biaya-biaya yang dibebankan oleh bank kepada perusahaan,
c. Pendapatan bunga atau jasa giro
Bunga yang diberikan bank kepada perusahaan atas saldo rekeningnya,
d. Cek kosong dari konsumen atau debitur (cek yang tidak cukup
dananya)
Cek yang diterima perusahaan kemudian disetorkan bersama-sama dengan
uang tunai ke bank, akan tetapi dikembalikan bank karena tidak cukup dana
(not sufficient fund),
e. Cek yang dikembalikan kepada penyetor dengan alasan lain
Cek yang dikembalikan dengan alasan-alasan :
(1) rekening penarik cek telah ditutup,
(2) cek telah daluarsa,
(3) tandatangan yang tercantum pada cek tidak sah,
(4) terdapat kesalahan dalam penulisan cek.
2. system dana tetap
Sistem dana tetap adalah sistem yang menetapkan dan menyisihkan dana kas kecil
dengan nilai yang tetap atau tidak berubah tiap periode pengisiannya. Kecuali jika
perusahaan menghendaki perubahan jumlah dana kas kecil. Kondisi tersebut mungkin
terjadi ketika perusahaan merasakan kas kecil yang sudah disisihkan ternyata tidak
dapat memenuhi semua keperluan operasional kecil, sehingga perlu ditambah lagi
nilaiya. Atau bisa juga perusahaan merasa dana kas kecil terlalu besar untuk
operasional kecil perusahaan, sehingga perlu dikurangi jumlahnya.
Dengan adanya perubahan kebijakan atas nilai dana kas kecil tersebut, maka
perusahaan (akuntan) harus melakukan catatan penyesuaian atas penambahan atau
pengurangan nilai tersebut. Yang perlu diingat dalam sistem dana tetap adalah
pencatatan pengeluaran kas kecil tidak dicatat seketika terjadi pengeluaran. Melainkan
dicatat ketika terjadi pengisian kembali kas kecil.

101. Contoh kasus, pimpinan perusahaan A menetapkan kebijakan membentuk dana kas
kecil untuk keperluan pengeluaran rutin sebesar Rp 1.000.000. Pada akhir bulan, dana
tersebut telah digunakan Rp 750.000. Maka sisa pada akhir bulan (saldo) adalah Rp
250.000. Pada awal bulan berikutnya, dana yang diterima adalah Rp 750.000. Jadi
pada awal bulan jumlah dana kas kecil yang ada adalah tetap sebesar Rp 1.000.000.
 system dana berfluktuatif
Sistem dana fluktuasi adalah sistem yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai
dengan kebutuhan operasional. Artinya, saldo akun kas kecil ini tidak tetap atau
berfluktuasi sesuai dengan jumlah transaksi kas kecil. Jadi nominal saldonya akan
berubah tiap-tiap periode sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.
Misal, ketika menetapkan kebijakan kas kecil pertama kali, perusahaan menetapkan
jumlah kas kecil sebesar Rp. 1.000.000 (saldo awal). Kemudian kas kecil tersebut
digunakan untuk keperluan operasional perusahaan hingga akhir periode. Pada awal
periode berikutnya, kas kecil diisi kembali dengan jumlah yang sama atau berbeda
dengan saldo awal. Berbeda dalam arti bisa kurang atau lebih dari nilai saldo awalnya.
Hal ini disesuaikan apakah kebutuhan perusahaan memerlukan tambahan dana kas
kecil atau pengurangan atau pun tidak perlu ada keduanya.
3. Kliring adalah suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan
elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil
perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (Penjelasan Pasal 16 UU
No. 23 Tahun 1999). Dalam penjelasan lanjutannya, dikatakan bahwa
sistem kliring antar bank meliputi sistem kliring domestik dan lintas
negara.
Dari definisi tersebut, dapat dipastikan kegiatan kliring ini adalah salah satu kegiatan
yang sangat penting bagi dunia perbankan.
Tujuan diselenggarakannya kegiatan kliring itu sendiri adalah untuk mempermudah
transaksi pembayaran yang aman dan cepat.
4. Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga
kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota. Artinya cek
atau Bilyet Giro yang dikliringkan harus berasal dari kota atau wilayah
kliring (clearing) yang sama.
Sedangkan warkat-warkat yang dapat dikliringkan oleh bank melalui lembaga kliring
adalah sebagai berikut :
 Cek (cheque)
 Bilyet Giro (BG)

102.  Wesel Bank
 Surat Bukti Penerimaan Transfer dari luar kota
 Lalu Lintas Giral (LLG)/ nota kredit
5. objek Pajak (Dharibah) adalah al-Maal (harta/penghasilan),
objek Jizyah adalah jiwa (an-Nafs), objek Kharaj adalah tanah (status
tanahnya) dan objek ‘Ushr adalah barang masuk (impor). Oleh karena
objeknya berbeda, maka jika dipakai istilah Kharaj,
Jizyah, atau ‘Ushr untuk pajak akan rancu dengan Dharibah. Untuk itu,
biarkanlah Pajak atas tanah disebut dengan Kharaj, sedangkan istilah yang
tepat untuk pajak yang objeknya harta/penghasilan adalah Dharibah.
Tarif pajak pada bank syariah
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak yang wajib memiliki NPWP di Bank
Syariah, yaitu:
1. Pegawai Bank yang penghasilannya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP).
2. Kantor Cabang Utama
3. KCP yang berbeda wilayah dengan Cabang Utama. Apabila Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) yang berlokasi di wilayah KCP berbeda dengan KPP-nya Cabang Utama,
maka KCP wajib memiliki NPWP sendiri. Namun KCP yang memang ingin memiliki
NPWP sendiri meskipun KPP-nya sama dengan KPP Cabang Utamanya maka tetap
berhak mendaftar NPWP.
4. Nasabah Badan
5. Nasabah Perorangan Giro
6. Nasabah Perorangan Pembiayaan > Rp 50.000.000,- Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) Status PTKP Tahunan PTKP Bulanan TK/0 Rp 24.300.000,- Rp
2.025.000,- TK/1 Rp 26.325.000,- Rp 2.193.750,- TK/2 Rp 28.350.000,- Rp
2.362.500,- TK/3 Rp 30.375.000,- Rp 2.531.250,- K/0 Rp 26.325.000,- Rp
2.193.750,- K/1 Rp 28.350.000,- Rp 2.362.500,- K/2 Rp 30.375.000,- Rp 2.531.250,-
K/3 Rp 32.400.000,- Rp 2.700.000,- Apabila orang pribadi memiliki penghasilan
bulanan di bawah PTKP bulanan, namun selama setahun penghasilannya telah
melebihi PTKP tahunan, maka wajib memiliki NPWP.
Beberapa kegunaan dan keuntungan jika memiliki NPWP, antara lain:
1. Sebagai salah satu syarat membuka Rekening Giro di Bank
2. Sebagai salah satu syarat pengajuan pinjaman di Bank
3. Sebagai salah satu syarat pengajuan SIUP, tender, dll
4. Tidak dikenakan kenaikan pajak .
5. Seluruh WNI bebas biaya fiskal luar negeri (mulai 1 Januari 2011) Mekanisme
Pemotongan Pajak Kewajiban pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan
(Bank Syariah) terhadap penerima penghasilan yang antara lain: 1. Nasabah deposan
(Bagi hasil, hadiah, dan sejenisnya) 2. Rekanan/vendor (fee, komisi, honor, sewa, dan

103. sejenisnya) 3. Pegawai (gaji, lembur, tunjangan, dan sejenisnya) Berdasarkan
ketentuan perpajakan.
BAB 15
Perhitungan Bagi Hasil
1. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil
Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah
dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sahibul maal dilakukan
beberapa tahapan sebagai berkut:
1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil,
2. Menentukan jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil,
3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi
hasil,
4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah,
5. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.
2. Yangdimaksuddengan:
Revenue Sharing: yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan/pendapatan
usaha.
Profit Sharing: (disebut pula profit-and-loss sharing), yang dijadikan dasar
perhitungan adalah profit, yang merupakan selisih antara penjualan/pendapatan usaha
dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya
penjualan, serta biaya umum dan administrasi. Profit sharing dapat diartikan sebagai
sistem pembagian keuntungan yang didapat dari suatu usaha.
Gross Profit Sharing: yang dijadikan dasar perhitungan adalah gross profit (laba
kotor), yakni penjualan/pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok
penjualan/biaya produksi
4. Dasar bagi hasil yang umum digunakan perbankan syariah di
indonesiasaatiniadalah:

104. Menurut UU 10/1998, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum
Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara
lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan
memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan
prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa
iqtina).
Dapat disimpulkan bahwa secara umum prinsip-prinsip bagi hasil yang digunakan
dalam perbankan adalah mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah kerjasama
antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya
dan pihak lain menjadi pengelola dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak
yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh
pengelola, Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
kesepakatan. Keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan
kesepakatanditentukandiawalperjanjian.
1. Saldo rata-rata harian : Institusi keuangan mengukur dan menghitung hutang rata-
rata per hari dalam siklus tagihan Anda, dan menggunakan jumlah rata-rata tersebut
untuk menentukan jumlah bunga atas hutang Anda untuk bulan tersebut. Setiap
institusi keuangan menggunakan cara yang berbeda dalam melakukan perhitungan ini.
2. Suku Bunga Padanan (Equivalent Rate) adalah suku bunga yang besarnya dihitung
setiap hari (bunga harian), setiap minggu (bunga mingguan), setiap bulan (bunga
bulanan) dan setiap tahun (bunga tahunan, untuk sejumlah pinjaman atau investasi
selama jangka waktu tertentu, yang apabila dihitung secara anuitas (bunga berbunga)
akan memberikan penghasilan bunga dalam jumlah yang sama.
Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan
atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan

105. Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada
dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.
Prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan
penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Di Indonesia, hampir semua Bank
Syariah menerapkan prinsip wadiah pada tabungan giro. Giro wadiah adalah titipan
pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran
lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.