Perbankan Syariah Universitas Mercu Buana

1. PERBANKAN SYARIAH
KELOMPOK 11
DOSEN : SHINTA MELZATIA, SE. M.AK
DI SUSUN OLEH :
INDRI PURWANINGSIH (43214120200)
SHERA RUSMALA DEWI (43214110455)

2. BAB I
Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah
1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang
terkait dengan bidang ilmu akuntansi adalah ayat ini berbicara
tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis
utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga
yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis
utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan
waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada
orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang
melakukan transaksis hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus
adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa
lebih tenang dengan penulisan tersebut, karena menulisnya adalah
perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak
memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, banyak
orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak
yang sedang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, akad tolong
menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan di dalam
pelunasan hutang, sampai akhirnya terjadi suatu tambahan yang
dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan
masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan. Adapun
syarat-syarat yang ditentukan oleh ayat ini untuk traksaksi adalah
sebagai berikut:
a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang
secara hutang, haruslah tertulis dan berdokumen
b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang
bertransaksi, namun berpijak pada pengakuan orang berutang
c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman
haruslah memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan
kebenaran dan menjaga kejujuran
d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua
belah pihak yang menyaksikan proses transaksi
e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi
sudah mencukupi
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282
terhadapa praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat
dicermati pada baitul maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar
awal abad ke-7. Pada masa itu,baitul maal berfungsi untuk
menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik
berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian dari muslim), jizyah (pajak
perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang diduduki
umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim).
Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat
dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.

3. 3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada
masa kekhalifahan ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul
maal pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.. Hingga
masa itu, manajemen baitul maal masih sederhana
dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang
sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan
fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa kekhalifahan Umar bin
Khattab r.a.. Pada masa itu beliau memperluas fungsi baitul
maal dengan fungsi Diwan (dawwana yang berarti penulisan) yang
juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul
maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-daerah
yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. juga
membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian
departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam
sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik.
Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa
kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a., dimana pada masa itu sistem
administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat
dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah
terjadi surplus pada baitul maal yang kemudian dibagikan secara
sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan
bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan
baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de
Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan
peradaban Muslim ialah melalui bukunya, Luca Pacioli dianggap
sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku
berpasangan (double entri bookeeping), yaitu sistem buku
berpasangan dimana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debet dan sisi
kredit harus sama atau seimbang atau dengan kata lain
pencatatannya harus dilakukan dua kali (double) yaitu pada kedua
sisi.
Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan
dalam bidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan
di kalangan peneliti tentang sejarah akuntansi di dalam
buku Summa de Arithmetica yang dibuat Pacioli, diantaranya
adalah :
a. Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa
perkembangan akuntansi sebagaimana ditulis oleh Luca Pacioli
tidaklah terjadi di Republik Italia kuno. Yang terjadi adalah italia
mengetahui tentang akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka
dari bangsa lain. Dalam bukunya Luca Pacioli hanyalah bagian
dari apa yang ada pada saat itu, yang beredar di antara guru
dan murid sekolah aritmetika dan perdagangan. Dengan
demikian, Luca Pacioli bukanlah penemu melainkan pencatat
terhadap apa yang beredar saat itu.

4. b. Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada
akhir abad ke-15, Eropa sedang terhenti perkembangannya dan
tidak dapat diharapkan adanya kemajuan yang berarti dalam
metode akuntansi.
c. Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa
bookkeeping pastilah dipraktikkan pertama kali oleh para
pedagang dan ia beranggapan bahwa mereka berasal dari
mesir.
d. Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli
didasarkan pada tulisan Leonard of Piza, orang eropa pertama
kali menerjemahkan buku Aljabar yang ditulis dalam bahasa
arab, yang berisikan dasar-dasar bookkeeping.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli
diterbitkan, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh
Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al Mazindarani dengan
judul Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M.
Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan
praktik double entry adalah sebagai berikut:
1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan
mencatat sumber-sumber pemasukan tersebut.
2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan
menjelaskan pengeluaran-pengeluaran tersebut
Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat
uang dimaksud oleh Luca Pacioli dalam bukunya
adalah masyarakat dan bahkan pemerintah Italia. Pendapat ini
dipandang bertentangan dengan fakta terkait mengenai tidak
operasionalnya angka romawi untuk digunakan Dalam praktik
akuntansi yang sedemikian maju. Sementara, masyarakat muslim
pada saat itu telah mengembangkan penggunaan angka nol, yang
kemudian disebut dalam dunia akademik sebgai angka arab,
mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol
adalah ilmu matematika yang dikenal dengan bidang aljabar.
5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah
yang menunjukan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu
dikembangkan oleh masyarakat.
a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya
Islam di Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah
SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang
kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat
Undang-undang yang diterapkan untuk perorangan,
perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf,
hak-hak pelarangan penggunaan harta dan anggaran Negara

5. b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah
mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani
profesi akuntan dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas
keuangan)
c. Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap
masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan
diturunkannya ayat terpanjang, yakni Surat Al Baqarah ayat
282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam
bermuamalah (bertransaksi), penunjukkan seorang pencatat
beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya,
seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang
harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut.
6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan
akuntansi syariah adalah:
a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif,
yang dipelopori oleh AAOIFI (Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institution). Pendekatan ini
menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai
dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang
bertentangan dengan ketentuan syariah.
b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir
akuntansi syariah, antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan,
Gaffikin dan beberapa pemikir lainnya. Mereka berpandangan
bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban
zakat. Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan
berdasarkan prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-
Qur’an dan Sunnah.
c. Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai
dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang
akuntansi syariah mungkin dapat bantu menyelesaikan.
Pendekatan ini dipelopori oleh pemikir akuntansi syariah
Shahul Hameed. Pendekatan Hibrid secara parsial telah
diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional.
7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing
pendekatan yang ada dalam mengembangkan akuntansi syariah
adalah:
a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi
Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi
yang memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan
prinsip ibaha (boleh) yang menyatakan bahwa segala sesuatu
yang terkait dalam bidang muamalah boleh dilakukan
sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya

6. Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi
Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya
wajib berlandaskan pada wahyu dan dipandang merusak
karena mengandung asumsi yang tidak Islami.
b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran
sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan.
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c. Kelebihan Pendekatan Hibrid :
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan
di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu
diaplikasikan dalam akuntansi syariah.
Kekurangan Pendekatan Hibrid :
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk
mengembangkan triple bottom line menjadi fourt bottom line
(ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah).
8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat
untuk dikembangkan pada saat sekarang adalah pendekatan
Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini
menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai
dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang
bertentangan dengan ketentuan syariah. Sehingga lebih mudah
untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat ini
9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang
terdapat pada akuntansi konvensional sehingga perlu
dikembangkan akuntansi alternatif adalah kendati ada kesan
bahwa pada mulanya pakar berbeda pendapat dalam menilai
urgensi perbedaan Akuntansi Syari’ah dan konvensional, atau
cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam akuntansi
konvensional, namun dalam perkembangan berikunya, gumpalan
semangat untuk berbeda, ternyata lebih menguat. Ini memuncak
setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan landasan
untuk dibentuknya The Financial Accounting Organization for
Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun
1990. Dalam perkembangannya lembaga ini kemudian berganti
nama menjadi The Accounting and Auditing Organization for Islmic
Financial Institutions (AAO-IFI). Ada sejumlah argumentasi yang
diajukan, mengapa Akuntansi Syari’ah harus berbeda dengan
akuntansi konvensional. Diantaranya adalah karena faktor-faktor
tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara Islam, harus
diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi
perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya. Ini tentu sangat berbeda
dengan tujuan yang biasa ingin dicapai akuntansi konvensional,

7. yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian, tetapi
kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan merujuk
pada Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan yang
dipakai menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari’ah
adalah karena:
a. Islamic banks must comply with the principles and rules of
Shari’a in all their financial and other dealings
b. The functions of Islamic banks are significantly different from
those of traditional banks who have adopted the Western model
of banking
c. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal
with them differs from the relatioship of those who deal with the
traditional banks. Unlike traditional banks, Islamic banks do not
use interest in their investment and financing transactions,
whereas traditional banks borrow and lend money on the basis
of interest.
10.Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi
konvensional yang berkembang saat ini selain akuntansi dalam
perspektif syariah menurut kami adalah Akuntansi Ekonomi Politik.
Akuntansi Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan
normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia
memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam
menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di
dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba
untuk menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan
akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, dan kekuatan
dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu pendekatan AEP
akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat sebagai
model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan
memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat
institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. Akuntansi
akonomi politik tidak seperti akuntansi konvensional dalam
pengakuan modal, bagi akuntansi ekonomi politik mengakui
adanya dua dimensi modal:
a. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi.
b. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi
sosial.
11.Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder
serta implikasinya terhadap akuntansi syariah:
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati
ketentuan Allah (Alqur’an dan Sunah), sedang akuntabilitas
sekunder diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi,
mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan
dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah
compliance kepada investor. Dapat dilihat dari laporan keuangan
dan non-keungan perusahaan maupun disclosure perusahaan yang

8. memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga
masalah sosial dan lingkungan dan juga mengapresiasi
perkembangan akuntasi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga
dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasiakan dalam
akuntansi syariah.
12.Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat
sebagai dasar dalam pengembangan akuntansi syariah:
Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan
kepada kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut
berimplikasi. kepada upaya mempercepat pembangunan dan
pembinaan sumber daya di kalangan ummat Islam, karena sumber
daya manusia (SDM) memiliki peranan penting bagi tercapainya
kebangkitan ummat Islam. Upaya-upaya yang sedemikian rupa
seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-undang zakat
akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat Islam,
yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem
ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai
penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan
kehandalannya dalam membangun dan memberdayakan ekonomi
ummat Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan
ekonomi ummat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi
bangsa dan negara.
13. Jelaskan permasalahan yang mungkin timbul dalam penggunaan
akuntansi konvensional sebagai dasar pengembangan akuntansi
syariah.
Jawab :
kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide
barat, tidak sesuai diterapkan pada masyarakat islam.
Ketidaksesuaiannya itu terlihat pada aspek: pengeliminasian nilai-nilai
agama; penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan;
dan penekanannya pada nilai pemilik modal pada suatu perusahaan. Oleh
karena itu kenyataannya masyarakat islam memiliki alternatif atas
keberadaan akuntansi konvensional, dan para sarjana muslim mampu
mengembangkan kerangka akuntansi yang sesuai dengannya dan
didasarkan pada nilai-nilai agamanya.
Sementara itu, paradigma stari’ah, menekankan pada aspek nilai
hukum dan etika islami dalam sistem akuntansi. Aspek ini diusulkan
menjadi kerangka yang sesuai dalam mengembangkan akuntasi syari’ah.
Suatu hal yang sangat penting untuk diperkenalkan adalah bahwa
penerapan akuntansi syari’ah berdasarkan pada paradigma syari’ah yng
merupakan bagian yang sangat berhubungan dengan tauhid al-ibadah
mengakui ke-Esa-an Allah sebagai pemilik Alam semesta ini). Denagn
demikian, usaha berkelanjutan akan dilakukan oleh setiap orang islam
untuk menjabarkan syari’ah dalam kehidupannya. Hal yang lebih penting

9. adalah penjabaran tersebut diharapkan dapat diterima oleh semua
golongan, khususnya bagi kelompok non-muslim.
14. Beberapa sejarawan akuntansi syariah menyatakan bahwa
konsep double entry accounting telah diterapkan oleh masyarakan muslim
pada abad pertengahan. Evaluasilah bukti-bukti yang di ajukan oleh para
sejarawan tersebut dan berikan penilaian anda apakah setuju atau tidak
setuju dengan pendapat tersebut.
Jawab :
Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah
ada perintah Allah melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang
bersifat tidak tunai (Al-Baqarah 282) dan untuk membayar zakat. Perintah
Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong setiap individu
senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Adapun
perintah Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam saat itu
untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Berkembangnya praktik
pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekwensi logis dari
ketentuan membayar zakat yang besarnya dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang yang telah
memenuhi kriteria nisab dan haul.
15. Ajaran islam sangat kondusif dengan penggunaan dan
pengembangan akuntansi dalam kehidupan manusia. Berikan
argumentasi anda guna mendukung pendapat tersebut.
Jawab :
Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang
harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi
adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau
accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282.
Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi sosial. Akuntansi
Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena
ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk
menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.
BAB II
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
1. Jelaskan kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan
syariah.

10. Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi
riba. Berikut ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang riba :
‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ ِ‫س‬َ‫م‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ن‬َ‫ط‬‫ي‬َّ‫ش‬‫ال‬ ُ‫ه‬ُ‫ط‬ُّ‫ب‬َ‫خ‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫م‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ َ‫ل‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬‫أ‬َ‫ي‬ َ‫ن‬‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ل‬َ‫ا‬
‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ َ‫م‬ َّ‫ر‬َ‫ح‬ َ‫و‬ َ‫ع‬‫ي‬َ‫ب‬‫ال‬ ُ‫للا‬ َّ‫ل‬َ‫ح‬َ‫ا‬ َ‫و‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ ‫ل‬‫ث‬ِ‫م‬ ُ‫ع‬‫ي‬َ‫ب‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫ا‬ ‫و‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran
tekanan penyakit jiwa (gila). Keadaan mereka yang demikian itu
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275)
‫م‬‫ي‬ِ‫ث‬َ‫ا‬ ‫ار‬َّ‫ف‬َ‫ك‬ َّ‫ل‬ُ‫ك‬ ُّ‫ب‬ ِ‫ُح‬‫ي‬َ‫ل‬ ُ‫للا‬‫و‬ ِ‫ت‬َ‫ق‬‫د‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫ى‬ِ‫ب‬‫ُر‬‫ي‬ َ‫و‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ ُ‫للا‬ ُ‫ق‬َ‫ح‬‫م‬َ‫ي‬
Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah
SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu
berbuat dosa. ” (Q.S. Al-Baqarah: 276)
َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤ‬ُ‫م‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ِن‬‫ا‬ ‫وا‬َ‫ب‬ ِ‫الر‬ َ‫ن‬‫م‬ َ‫ي‬ِ‫ق‬َ‫ب‬‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ر‬َ‫ذ‬ َ‫و‬ َ‫للا‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬‫ال‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ِى‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬‫ا‬َ‫ي‬
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang
beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278)
َ‫ِك‬‫ئ‬‫ول‬ُ‫أ‬َ‫ف‬ ِ‫للا‬ َ‫ه‬‫ج‬ َ‫و‬ َ‫ُوءن‬‫د‬‫ي‬ ِ‫ر‬ُ‫ت‬ ‫َوة‬‫ك‬َ‫ز‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫َي‬‫ت‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ِ‫للا‬ ‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ ‫ا‬ َ‫ُو‬‫ب‬‫ر‬َ‫ي‬ َ‫ل‬َ‫ف‬ ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬‫م‬َ‫أ‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ‫ا‬ َ‫ُو‬‫ب‬‫ر‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ًا‬‫ب‬ ِ‫ر‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫َي‬‫ت‬‫ا‬َ‫ء‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬
َ‫ن‬‫و‬ُ‫ف‬ِ‫ع‬‫ض‬ُ‫م‬‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬
dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah
pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan
apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya)
Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di
katakan riba, oleh sebab adanya lembaga keuangan syariah
sangat membantu dalam era digital melakukan transaksi
ekonomi. dan pada ayat alqur’an juga telah di jabarkan tentang
akuntansi syariah.

11. ‫ب‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ك‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬‫ي‬َ‫ب‬ ‫ب‬ُ‫ت‬‫ك‬َ‫ي‬‫ل‬ َ‫و‬ ۚ ُ‫ه‬‫ُو‬‫ب‬ُ‫ت‬‫اك‬َ‫ف‬ ‫ى‬ًّ‫م‬َ‫س‬ُ‫م‬ ‫ل‬ َ‫ج‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ن‬‫ي‬َ‫د‬ِ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬
ُّ‫ق‬َ‫ح‬‫ال‬ ِ‫ه‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ل‬ِ‫ل‬‫ُم‬‫ي‬‫ل‬ َ‫و‬ ‫ب‬ُ‫ت‬‫ك‬َ‫ي‬‫ل‬َ‫ف‬ ۚ ُ َّ‫ّللا‬ ُ‫ه‬َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ َ‫ب‬ُ‫ت‬‫ك‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ب‬ِ‫ت‬‫َا‬‫ك‬ َ‫ب‬‫أ‬َ‫ي‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ۚ ِ‫ل‬‫د‬َ‫ع‬‫ال‬ِ‫ب‬
‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫ي‬ِ‫ع‬َ‫ض‬ ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬َ‫س‬ ُّ‫ق‬ َ‫ح‬‫ال‬ ِ‫ه‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬‫َا‬‫ك‬ ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ۚ ‫ا‬ً‫ئ‬‫َي‬‫ش‬ ُ‫ه‬‫ن‬ ِ‫م‬ ‫س‬َ‫خ‬‫ب‬َ‫ي‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َّ‫ب‬ َ‫ر‬ َ َّ‫ّللا‬ ِ‫ق‬َّ‫ت‬َ‫ي‬‫ل‬ َ‫و‬
‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ۖ ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫ج‬ ِ‫ر‬ ‫ن‬ ِ‫م‬ ِ‫ن‬‫ي‬َ‫د‬‫ي‬ِ‫ه‬َ‫ش‬ ‫ُوا‬‫د‬ ِ‫ه‬‫َش‬‫ت‬‫اس‬ َ‫و‬ ۚ ِ‫ل‬‫د‬َ‫ع‬‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬ُّ‫ي‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ‫ل‬ِ‫ل‬‫ُم‬‫ي‬‫ل‬َ‫ف‬ َ‫ُو‬‫ه‬ َّ‫ل‬ ِ‫م‬ُ‫ي‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ع‬‫ي‬ ِ‫ط‬َ‫ت‬‫س‬َ‫ي‬ َ‫ل‬
‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫د‬‫ح‬ِ‫إ‬ َّ‫ل‬ ِ‫َض‬‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ه‬ُّ‫ش‬‫ال‬ َ‫ن‬ ِ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬َ‫ض‬‫َر‬‫ت‬ ‫ن‬َّ‫م‬ ِ‫م‬ ِ‫ن‬‫َا‬‫ت‬َ‫أ‬ َ‫ر‬‫ام‬ َ‫و‬ ‫ل‬ُ‫ج‬ َ‫ر‬َ‫ف‬ ِ‫ن‬‫ي‬َ‫ل‬ُ‫ج‬ َ‫ر‬ ‫َا‬‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ ‫م‬َ‫ل‬
ُ‫ه‬‫ُو‬‫ب‬ُ‫ت‬‫َك‬‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫م‬َ‫أ‬‫َس‬‫ت‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ۚ ‫ُوا‬‫ع‬ُ‫د‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ه‬ُّ‫ش‬‫ال‬ َ‫ب‬‫أ‬َ‫ي‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ۚ ‫ى‬ َ‫ر‬‫خ‬ُ ‫اْل‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫د‬‫ح‬ِ‫إ‬ َ‫ر‬ ِ‫ك‬َ‫ذ‬ُ‫ت‬َ‫ف‬
ۖ ‫ُوا‬‫ب‬‫َا‬‫ت‬‫َر‬‫ت‬ َّ‫ل‬َ‫أ‬ ‫َى‬‫ن‬‫د‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ش‬‫ل‬ِ‫ل‬ ُ‫م‬ َ‫و‬‫ق‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ِ َّ‫ّللا‬ َ‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ ُ‫ط‬َ‫س‬‫ق‬َ‫أ‬ ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ۚ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ َ‫ج‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ ً‫ر‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ك‬ ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ ً‫ر‬‫ي‬ِ‫غ‬َ‫ص‬
ۗ ‫َا‬‫ه‬‫ُو‬‫ب‬ُ‫ت‬‫َك‬‫ت‬ َّ‫ل‬َ‫أ‬ ‫َاح‬‫ن‬ُ‫ج‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫س‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬‫ي‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ ُ‫ر‬‫ي‬ِ‫د‬ُ‫ت‬ ً‫ة‬ َ‫ر‬ ِ‫اض‬ َ‫ح‬ ً‫ة‬ َ‫ر‬‫ا‬ َ‫ج‬ِ‫ت‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ل‬ِ‫إ‬
ۗ ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬ ‫وق‬ُ‫س‬ُ‫ف‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫وا‬ُ‫ل‬َ‫ع‬‫َف‬‫ت‬ ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ۚ ‫يد‬ِ‫ه‬َ‫ش‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ‫ب‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ك‬ َّ‫ر‬‫ا‬َ‫ض‬ُ‫ي‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ ۚ ‫م‬ُ‫ت‬‫ع‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ُوا‬‫د‬ ِ‫ه‬‫ش‬َ‫أ‬ َ‫و‬
‫يم‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ء‬‫َي‬‫ش‬ ِ‫ل‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ َّ‫ّللا‬ َ‫و‬ ۗ ُ َّ‫ّللا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ ۖ َ َّ‫ّللا‬ ‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah
akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai
batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan
lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila
kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah;
Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada
masa Nabi Muhammad SAW
Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam
Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah
dikenal sebagai pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan
aktifitas perdagangan hingga ke berbagai Negara. Dari tanah Arab,

12. mereka membawa dagangannya hingga ke Benua Afrika, Asia
Tengah, Asia Tenggara, hingga ke Eropa.
Di masa jahiliyah tersebut, sistem perdagangan (ekonomi)
jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari
keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apakah
tindakan mereka itu benar atau salah. Maka, ketika Islam datang,
segala bentuk perdagangan yang merugikan baik itu bersifat judi
(maysir), tidak jelas (gharar), dan berbunga (riba) dihapuskan.
Sebab, hal itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang
rahmatan lil 'alamin,adil dan transparan.
Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib,
berdagang ke Syam, ketika itu beliau telah mempraktekkan sistem
perdagangan yang jujur sehingga, masyarakat senang melakukan
perdagangan dengannya. Begitu juga ketika beliau turut membawa
dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya yang dikenal jujur (al-
amin), barang dagangannya laku terjual.
Ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada
umur 25 tahun, beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan
yang jujur, transparan, terbuka, dan berkeadilan. Sistem
perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan kekeluargaan,
belum melembaga dalam sebuah sistem yang terstruktur. Karena
itu, di zaman beliau belum ada sebuah lembaga keuangan Islam
yang mengatur sistem perdagangan secara sistematis, kecuali
selalu merujuk pada ajaran Islam yakni Al-Qur’an. Beliau
senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan tujuan
membantu kaum yang lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru
mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah
beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di
Madinah pada masa awal hijrah.
Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah
kemadinah. Pada saat hijrah kemadinah, kota ini masih dalam
keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang
berdaulat. Dikota ini banyak suku, salah satunya adalah suku
yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi
raja di madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar
kelompok. Kelompok yang terkuat dan kaya adalah yahudi, namun
kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil
pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan, maka
system pajak dan fiscal tidak berlaku.
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam
wakti singkat mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil
memimpin seluruh pusat pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-
prinsip dalam pemerintahan dan organisasi membangun intitusi-
intitusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para

13. sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan
jabatannya secara penuh.
Pada masa Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan
kebijakan yang terapkan oleh beliau dan para sahabat. Mengenai
keuangan public pada masa Rasulullah adalah berangkat dari
kedudukan beliau sebagai kepala Negara. Demikian halnya dengan
para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai
kepala Negara. sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah
identik dengan kedudukan melayani publik.
Sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan
pada masa nabi terbilang masih sangat sederhana, pemasukan-
pemasukan negara baik dari ghanimah, zakat dan lainnya masih
bisa diatur dan diawasi oleh Nabi sendiri. Pada masa awal Islam ini
juga belum dikenal Baitul Mal dalam bentuk lembaga. Hanya saja
nilai-nilai tentang praktek Baitul Mal itu sendiri telah dipraktekkan
sendiri oleh Nabi. Sistem yang digunakan Nabi ini masih terus
berlangsung sampai pada masa khalifah Abu Bakar yang kemudian
ketika kekuasaan beralih pada Umar pendapatan negara semakin
bertambah dan dibuatlah kebijakan baru yakni membuat lembaga
keuangan berupa Baitul Mal yang mengurus diantaranya output
dan input khas Negara. Peranan ini pun masih diteruskan dan
dikembangkan oleh khalifah sesudah Umar, yang mana pada
khalifah sesudah Umar dapat dikatakan pasang surut
perkembangannya. Kadang baik kadang juga memprihatinkan.
Berbeda pada masa Nabi sampai Umar yang dapat dikatakan 90%
selangkah lebih maju dari sebelumnya, karena ada inovasi-inovasi
baru yang dimunculkan dan membuahkan manfaat.
Pada abad ke 19 lembaga keuangan syariah mulai serius di
bahas dan di kerjakan oleh berbagai negara-negara uslim yang
akhirnya berdirilah bank-bank Islam termasuk diantaranya di
Indonesia. Perkembangan yang ada tahap ini bisa dikatakan
sebagai kemajuan meskipun ada hambatan dan pelan
perkembangannya. Terbukti di dunia-dunia barat pun sekarang
sudah banyak yang mengadopsi sistem keuangan syariah dan
dalam negara kita banyak muncul akhir-akhir ini bank, maupun
lembaga keuangan Islam lainnya. Lembaga keuangan syariah di
indonesia semakin hari semakin bertambah peminatnya meskipun
masih dalam skala kecil jika dilihat tahapan-tahapannya.
Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang
melaksanakan tiga fungsi utama, yakni menerima simpanan uang,
meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam
sejarah perekonomian umatmIslam, praktik-praktik seperti
menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan
konsumsi dan keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang,
telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Nabi sendiri
dikenal dengan julukan al-amin, sehingga dipercaya oleh

14. masyarakat Makkah menerima simpanan harta. Hal ini terbukti
pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali
bin Abi Thalib ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada
para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat
memanfaatkan harta yang dititipkan.
Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang
sahabat Rasul, memilih tidak menerima titipan harta. la lebih suka
menerimanya dalam bentuk pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini
menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan
mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk
memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia
berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat
lain disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman
uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman
uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal di Irak.
Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah
dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara
negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali dalam
setahun. Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek untuk
membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan
menggunakan cek ini, mereka mengambil gandumdi Baitul Mal
yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal kerja bebasis
bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah, musaqah, telah dikenal
sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh
fungsi perbankan, jelas terdapat individu-individu yang telah
melaksankan fungsi perbankan di zaman Rasulullah saw. Ada
sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada
sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang,
adasahabat yang melaksankan fungsi pengiriman uang, dan ada
yang memberikan modal kerja.
Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak
untuk membentuk pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin,
karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan
sesuai dengan sunnatullah. Hal ini sama dengan penolakannya
dalam penentuan harga. Rasul pun tidak menciptakan mata uang
sendiri. Namun demikian Rasulullah membangun beberapa
lembaga perekonomian sebagai berikut:
• BaitulMal
Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul
Mal merupakan sesuatu yang berbeda dan revolusioner pada
zaman itu. Sebab pada umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan
oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah

15. Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh
seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan
raja. Baitul Mai bertujuan untuk kesejahteraan masyaarakat atau
apa yang dikenal sekarang sebagai welfare oriented, karena
seluruh penerimaan pendapatan (revenue collection) dan
pembelanjaan (expenditure) dilakukan secara transparan.
Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi
Baitul Mal: ada yang berpendapat bahwa fungsi baitul mal mirip
dengan bank sentral seperti yang ada sekarang, walaupun tentu
saja lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu
itu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa baitul mal berfungsi
seperti menteri keuangan atau bendahara negara, karena
fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan
dan belanja negara, bukan hanya menf okuskan pada pengaturan
suplai dan moneter.
Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul
mal dikonsepsikan sebagai institusi penyimpanan dan
pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin dalam arti luas.
Artinya baitul mal semakin mapan bentuknya pada masa
kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya
kekayaan kaum muslimin pada akhir kekhalif ahan Abu Bakar,
yang kemudian menjadikan rumahnya sebagai tempat
pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di samping itu pada
masa kekhalifahan Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam
semakin luas, sehingga tanggungjawab pemerintah semakin
banyak. Dari sisi pendapatan, dana yang terkumpul dari zakat,
kharaj dan sebagainya semakin menumpuk. Pada masa
pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan dan
pemerintahan. Perhatiannya yang besar pada kemakmuran,
ditandai adanya pembanguan f asilitas umum, dan
keberhasilannya dalam menciptakan jalan penghubung antara
sungai Nil dan laut merah. Adapun sumber dana baitul mal adalah
sebagai berikut:
✓ Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-
dana zakat.
✓ Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak
pertambangan dan hasil laut.
✓ Baitul Mal Fai’, menyimpan kharaj, jizyah, ‘usyr dan
pajak.
✓ Baitul Mal Dlawa’i, penyimpanan harta yang tidak
diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada
ahli warisnya.

16. Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan
sistem desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai baitul
mal tersendiri dan tidak tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap
baitul mal yang ada memiliki sumber dana dan pengalokasian
tersendiri sesuai dengan ketentuan al-Qur’an, Sunnah dan ijtihad
ulama. Baitul mal wilayah merupakan pelengkap dan
penyempurna bagi baitul mal pusat, dengan lebih mengutamakan
kesejahteraan masyarakat setempat, dan jika terdapat kelebihan
dana akan ditransfer ke pusat, dan begitu juga sebaliknya[11].
• Wilayatul Hisbah
Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas
ekonomi dianggap sebagai konsep yang sama sekali baru, mengingat
pada zaman itu, dimensi pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut
Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal
seenaknya saja mengenakan upeti dari rakyatnya, dan
mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki
mahal harganya, sementara barang-barang yang mereka perlukan,
harganya jatuh. Diriway atkan bahwa rasulullah menolak permintaan
para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum
muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul
pun pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan
harga yang berbeda di pasar.
Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang
sendiri oleh Rasulullah, namun kemudian beliau menentukan orang-
orang yang kredibel dalam menjalankan tugas hisbah (inspektur
pasar). Rasulullah telah mengangkat Sa’id bin Sa’ad bin al-Ash bin
Umayah sebagai petugas yang mengontrol pasar di Makkah dan Umar
bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa
pemerintahannya mengangkat Sa’ad bin Yazid menjadi asisten
Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud sebagai pengawas pasar, dan
memberikan urusan pasar kepada Asyifa’ binti Abdullah al-Adawiyah
al-Qurasyiyah. Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia
perdagangan internasional zaman sekarang sebagai principle of
reciprocity, yakni memberlakukan kuota kepada para pedagang yang
datang dari Persia dan Romawi, karena kedua negara tersebut
memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang di
Madinah[12].
• Etika Bisnis

17. Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu
lembaga akan tetapi membangun sumber daya manusia dan etika
(akhlak) yang mendukung dan menjadi prasyarat dari lembaga itu
sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak akan berjalan dengan baik
tanpa adanya akhlak/etika. Dalam hal ini rasulullah saw melakukan
hal-hal sebagai berikut:
a. Menghapus Riba
Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur
dasar, namun untuk membangun sektor ekonomi masih menghadapi
kondisi yang belum kondusif, dengan adanya praktik riba yang dilakukan
oleh orang Yahudi yang membuat masyarakat madinah resah dan sering
perbuatan mereka mencekik leher. Karena itu dengan bimbingan al-
Qur’an nabi menyerukan untuk meninggalkan riba. Dengan penghapusan
riba tersebut akhirnya terbukti mampu menciptakan kondisi yang kondusif
untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat. Madinah yang pada awalnya
merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota baru yang tumbuh
berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.
b. Keadilan
Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan
prinsip keadilan, keadilan yang berlaku bagi semua orang, bukan keadilan
bagi kaum muslimin saja. Hal ini ditunjukkan oleh bukti bahwa nabi
menolak menetapkan harga, dan membiarkan penetapan harga itu pada
mekanisme pasar secara alami.
c. Prinsip dan etika bisnis lainnya
Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti
diperhatikan selain yang sudah disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi
untuk senantiasa berpegang pada sifat-sifat yang terpuji, seperti bersikap
jujur, adil, ihsan, ta’awun, amanah, tawakal, qana’ah, dan sabar.
3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada
masa keakhalifahan:
1) Pada masa Abu Bakar Sidiq

18. Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara
diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal dan ini terjadi selama sekitr
27 bulan dimasa kepemimpinanya, Abu Bakar Siddiq telah banyak
menangani maslah murtad, cukai dan orang-orang yang telah
menolak membayar zakat kepada negara, Abu bakar Siddiq selau
memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan zakat
terseebut selalu di distribusikan setiap periode tanpa sisa, bahkan
hingga beliau wafat hanya terdapat satu dirham di perbendaharaan
negara.
2) Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi
Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah
kebijakan keuagan negara pada masa khalifah umar, diantaranya
adalah :
a) Properti baitul mal
di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah
dan amil nya hanyalah pemegang kepercayaan jadi merupakan
tangung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang
berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar,
membiayai penguburan, orang miskin, membayar utang orang-
orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu
dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan
komersial.[14]
Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar
mendirikan lembaga keuangan negara pertama yang disebut Al-
diwan. sebenarnya itu adalah sebuah kantor yang ditunjukkan
untuk mengurusi pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan
perang dan pension serta tunjangan-tunjangan lainnya dalam basis
regular dan tepat.
b) Kepemilikan Tanah
Pada masa pemerintahan Umar banyak daerah yang
ditaklukkan melaui perjanjian damai. disinilah mulai timbul
permasalahan bagaimana pembagiannya, diantaranya ada sahabat
yang menuntut agar kekayaan tersebut di distribusikan pada para
pejuang sementara yang lainnya menolak. Oleh karena itu,
dicarilah suatu rencana yang cocok bik untuk mereka yang dating
pertama baik yang terakhir. Setelah melakukan proses syura, Umar
memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah sebagai fay, dan
prisip yang sama diadopsi untuk kasus yang akan datang.
c) Zakat dan Ushr
Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik
sarang-sarang tawon tidak membayar ushr, tetapi menginginkan
sarang-sarang tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bila

19. bahwa mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon mereka
akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan.
Menurut laporan Abu Ubayd, Umar membedakan madu yang
diperoleh dari daerah pergunugan dan yang diperoleh dari ladang.
Zakat yang tetapkan adalah seper duapuluh untuk madu yang
pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua.
Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal
dipedesaan bisa membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan
(maqs). Setelah Negara Islam berdiri di Arabia, Nabi mengambil
inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus
bea masuk antar provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan
dan masuk dalam perjanjian yang ditandatagani oleh beliau
bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekusaannya.
Secara jalas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil
pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai
yang pertama dalam mausia umum.
d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim
Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya
kecuali orang Kristen Banu Taghlib yang kseluruhan kekayaan
terdiri dari ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang
dibayar kaum Muslimin. Banu Taghlib adalah suku Arab Keristen
yang menderita akibat peperangan. Umar menganal jizyah kepada
mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar
jizyah dan malah membayar sedekah. Ia mengatakan bahwa pada
dasarnya tidaklah bijaksana memperlakukan mereka pereti musuh
dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar
pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus
mereka bayar, dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis
seorang anak atau melaksanakannya untuk menerima kepercayaan
mereka.mereka dan menyetujui dan menerima membayar sedekah
ganda. [17]
3) Masa Usman bin Affan
Kholifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya.
Sebaliknya beliau meingankan beban pemerintah dalam hal yang
serius bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini
menimbulkan kesalah pahaman antara kholifah dan abdulah bin
arqam, salah satu seprang sahabat nabi yang terkemuka, yang
berwenang melaksanakan kegiatan bitul mal pusat. Beliau juga
berusaha menigkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan,
menigkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan
baru, kholifah membuat beberapa perubahan administerasi.
4) Kholifah Ali bin Abi Thalib

20. Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan
pemungutan khums atas ikan atau hasil hutan. berbeda degan
kholifah umar, kholifah Ali mendisteribusikan seluruh pendapatan
dibaitul mal keprovinsi yang ada di baitul mal di madinah, busro dan
kufah.
Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya
pada masa kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang
ditambah jumlahnya pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilagkan
seluruhnya kerena sepanjang pantai peperti sirya, palistina dan mesir
berada dikekuasaan Muawiyah.
Pasca khulafa’urrasyidin.
Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat
Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian
tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada putra mahkota
secara sepihak dalam bentuk pewarisan tahta. Ketika dunia Islam
berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan
keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi
Baitul Mal berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Mal
dikelolah dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT
dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini Baitul Mal berada
sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya
transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat dipertanyakan atau
dikritik oleh rakyat.
Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya
masa kepemimpinan khalifah ke delapan Bani Umayyah, yakni
Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 717-720 M.
Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan
harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada
yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan
para amir (setingkat gubernur) agar mereka mengembalikan harta
yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.
Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin
Abdul Aziz, kebijakan baru pun dimulai. Umar sebagai raja,
mengembalikan harta milik pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta
itu, terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Makkah,
yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara. Namun,
pada masa khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-685
M), harta tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan
mewariskan harta tersebut kepada keturunannya.[19]
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika
Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Mal semakin
meluas. Baitul Mal tidak hanya sebatas menyalurkan dana
tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk
menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana
dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk

21. membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual
Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai.
Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat
yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya
tidak hanya layak disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga
sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan
mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.
Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah
membangun Perpustakaan, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi,
seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah menjadi kota
metropolitan. Pada saat yang sama, Barat masih gelap gulita.
4. Jelaskan sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern
pertama kali dan pengaruhnya terhadap dunia Internasional.
Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah hegara yang
mayoritas berpenduduk muslim yang mendirikan lembaga keuangan
alterriatif yang bebas dari riba. Tujuan utama dari pendirianferribaga
keuangaffber landaskan etika Islam adalah sebagai upaya kaum mtlsliniin
untuk rnendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-
Qulr’an dan sunnah. Ide untuk mendirikan lembaga keuangan ini tersemai
berkat gerakan kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis (fundamentalis)
dan Modernis. Usaha modern pertama kali untuk mendirikan bank tanpa
bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan taruih l940-an, akaritetapi
usaha ini gagal[17]. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir
tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikah
di pedesaan negara itu.
Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan
bank Islam. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam
Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic
Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank
Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari
proposal itu, mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga
harus diganti dengan sistem kerja sama dengan skema bagi hasil
keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima dan sidang
menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi
Bank Islam. Dan isi proposal itu antara lain mengusulkan:
1. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam
2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
3. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank
sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya
sistem ekonomi Islam yang terpadu.
4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara
Islam.

22. 5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal
pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka
kerja Islam.
6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.
8. Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan
Pembangunan negara-negara Islam, yang berfungsi sebagai
berikut:
9. Mengatur investasi modal Islam.
10.Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara
Islam.
11.Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur
penelitiannya.
12.Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang
dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.
Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni
mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank-
bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk
masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam, yang tugasnya antara
lain adalah menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang
ingin mendirikan bank Islam dan lembaga keuangan Islam. Akhirnya pada
oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic Development Bank (IDE) yang
beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial
untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka
untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan penting dalam
penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank yang berpusat di Jeddah Arab
Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya mudah
dimengeri apabila perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha
untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Bahkan
ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang kemudian mengubah
sistem keuangannya menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam lain
seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan
dengan bank-bank konvensional.
Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang
sangat pesat dan menyebar ke banyak negara, termasuk negara Barat.
The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank Islam
pertama yang beroperasi di Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-
bank besar dari negara-negara Barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase
Manhattan Bank dan Jardien Flaming telah membuka Jendela Islam
(Islamic Window) dengan tujuan agar dapat memberikan jasa-jasa
perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

23. Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia)
pada bank umum didasari atas keuntungan semata, bukan dimotivasi
untuk melaksanakan syari’at Islam. Karena itu kini, ekonomi Islam
terkesan identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan.
Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor: pertama, petunjuk Tuhan
dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling banyak dipahami oleh ulama dan
cenedekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non ribawi. Kedua,
peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan sekarang) me- nimbulkan
kekuatan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika Utara,
termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala
itu timbul pemikiran untuk “memutar” dana petrodollar tersebut melalui
lembaga keuangan Islam.

24. Lembaga Keuangan Syariah Modern
Macam-macam lembaga keuangan non bank diantaranya:
1) Lembaga zakat
Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bahwa
oragnisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni
orgaanisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut juga
Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh
Pemerintah dan disebut Badan Amil Zakat (BAZ).
Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni
bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang
lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia yang diemban ini
jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya. Masyarkat
harus didoraong supaya membentuk lembaga amil sebanyk-banyaknya.
Di Indonesia kita bisa menghubungi BAZNAS, Rumah Zakat dan
lembaga-lembaga amil zakat terpercaya lainnya yang dekat dengan
kantor atau rumah kita.
Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era
ekonomi modern ini membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat,
karena juga akan memudahkan penerimanya untuk menerima zakat
tersebut.[21]
2) Baitul Mal Wattamwil (BMT)
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal
dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha
pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak
dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan
dan penyaluran dana komersial.
BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran
masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan
agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam
membangun sebuah sitem keuangan yang lebih adil dan yang lebih
penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.
BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial.
Karena beroperasi dengan pola syaria’ah, sudah barang tentu kontrolnya
tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar, tetapi agama
atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.[22]
Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf Lembaga ini
merupakan lembaga yang hanya ada dalam system keuangan Islam,
karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam
beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa di alokasikan untuk kepentingan
social atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam.[23]

26. 5. Jelaskan peran lembaga – lembaga internasional seperti Islamic
Development Bank (IDB), Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institution (AAOIFI), Islamic Financial Services Board
(IFSB), dan International Islamic Financial Market (IIFM) dalam
pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia secara umum dan di
Indonesia secara khusus.
Islamic Development Bank (IDB),
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam
aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, finansial,
maupun yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia.
Dukungan moral, antara lain terhadap masuknya beberapa negara
menjadi anggota baru IDB, bantuan pendanaan pada negara Palestina,
dan negara anggota lain khususnya di kawasan Afrika yang mengalami
bencana alam, serta bantuan pembangunan daerah Mindanau, Filipina
selatan.
Sementara dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi
dalam permodalan IDB (ordinary capital resources), juga ke dalam modal
Export Financing Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan ke dalam modal
The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit
(ICIIEC).
Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya
manusia dapat dilihat dari adanya dukungan terhadap
penempatan national agency di Indonesia yang dibutuhkan oleh IDB
sebagai channeling, line atau executing agent IDB di Indonesia. Tujuan
penempatan national agency tersebut adalah untuk memperlancar
operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi,
pertukaran data dan informasi, pencairan dana dan pembayaran kembali.
Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah
memperoleh manfaat yang cukup besar dari keberadaan IDB. Sejak 1975
hingga 2016 (Januari), total pinjaman Indonesia ke IDB mencapai
US$3.761,10 juta. Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman
IDB terbesar adalah pertanian, pendidikan, keuangan dan transportasi.
Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya pada umunya sangat kecil.
Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah
pertanian (37,30%), pendidikan (22,94%), keuangan (6,54%) dan
transportasi (2,67%).
Baru-baru ini IDB mengestimasi bantuan pendanaan sekitar US$ 3-
5 miliar yang bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan
infrastruktur nasional Indonesia, dan pemantaban inklusi keuangan
syariah di tanah air yang sudah mulai bertumbuh. Dalam 10 tahun
terakhir industri perbankan syariah berkembang signifikan, total aset naik

27. hampir 14 kali lipat. Dari Rp 21,5 triliun di tahun 2005 meningkat jadi Rp
296,2 triliun pada tahun 2015. (boz)
Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem
akunting dan audit keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah,
khususnya lembaga keuangan di dunia. Lembaga ini berkantor pusat di
London, Inggris, dan diakui oleh negara-negara yang memiliki lembaga
keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan audit keuangan
syariah.
Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan
Bahrain Monetery Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan
sistem keuangan syariah yang transparan, berkesinambungan, dan
bersih.
Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI
menjadi dasar bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Standar Akuntansi Perbankan Syariah yang baru-baru ini disahkan Dewan
Syariah Nasional merupakan peraturan akuntansi perbankan yang
merujuk pada standar AAOIFI.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEMBAGA DUNIA YANG
TERKAIT DALAM KEUANGAN PERBANKAN ISLAM :
Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: pertama,
semakin banyaknya Negara baik muslim maupun non-muslim yang
mengembangkan industri keuangan syariah dan perkembangan industri
tersebut menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat tinggi, sehingga
diperkirakan dalam waktu yang tidak lama industri ini akan memainkan
peran yang signifikan dalam percaturan industri keuangan dunia. Kedua,
krisis keuangan yang menghantam banyak Negara, tidak hanya negara-
negara emerging market (1998 – 2005) tetapi juga negara-negara maju
(2008 – 2011), dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini mendorong
banyak pihak untuk mencari alternative system keuangan yang lebih kuat.
Alternative system keuangan tersebut diharapkan bukan hanya tahan dari
guncangan krisis tetapi juga mampu mencegah krisis itu terjadi.
PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI-KEUANGAN ISLAM DI DUNIA

28. Dengan dinamika yang ada pada aspek politik dan budaya,
kebangkitan negeri-negeri muslim dari kungkungan kolonialisme menjadi
faktor penentu bangkitnya kesadaran mengaplikasikan ekonomi
berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan perkembangan keilmuan ekonomi-
keuangan Islam mengikut perkembangan aplikasinya dilapangan. Seperti
yang banyak diketahui dari sejarah, perkembangan ilmu ekonomi Islam
modern berawal dari ketidakpuasan tokoh agama Mesir khususnya para
Guru di universitas Al Azhar Mesir atas beroperasinya Bank Inggris
menggunakan konsep riba dalam rangka pembiayaan proyek Terusan
Suez. Namun pada awal tersebut diskursus keilmuannya masih terbatas
pada ruang lingkup Ilmu Fikih dan Kalam. Hal ini wajar terjadi mengingat
saat itu, di dunia ilmu diskursus ekonomi-keuangan Islam masih beredar
dikalangan ahli hukum dan kalam (Fuqaha).
Kemudian pada dekade seanjutnya diskursus ilmu ekonomi-
keuangan Islam berhasil mulai mengekstrak prinsip-prinsip umum
ekonomi yang kemudian mampu memberikan gambaran lebih jelas seperti
apa aplikasi dasar dari ekonomi-keuangan Islam. Pada periode ini dimulai
pula inisiasi pendirian lembaga keuangan yang operasionalnya
berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Mitghamr Local Savings Bank
yang didirikan oleh organisasi Ikhwanul Muslimun di Mesir pada tahun
1963). Pada periode selanjutnya, perkembangan keilmuan ekonomi-
keuangan syariah berkembang sangat pesat dan lebih kompleks. Ilmu
ekonomi-keuangan Islam bukan hanya berkembang pada semua aspek
ekonomi dan keuangan tetapi juga semakin dalam diskursusnya,
mengingat pada periode tersebut telah muncul generasi baru ekonom
muslim yang mencoba melakukan eksplorasi keilmuan menggunakan
wawasan keilmuan ekonomi yang mereka miliki.
Disamping itu dukungan negara-negara muslim pada aplikasi ini
semakin terlihat baik secara individual maupun kolektif. Oleh sebab itu
pada periode ini muncul kesadaran diantara sekelompok negara-negara
muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC)
untuk mendirikan Islamic Development Bank yang bertujuan membantu
permasalahan pembangunan negara-negara muslim anggotanya. Dan
akhirnya pada dua dekade terakhir ini, aplikasi ekonomi-keuangan Islam
semakin meluas dan semakin bervariasi pula aplikasinya. Aplikasinya
tidak hanya terkonsentrasi pada aplikasi lembaga perbankan syariah dan
sektor moneter saja, tetapi juga sudah menyebar pada aplikasi lembaga-
lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan pasar modal, serta
aplikasi non moneter seperti zakat dan wakaf. Produk dan kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran pun semakin meluas dan berkembang.
Pada awal pengembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam
lebih didominasi oleh praktek perbankan dengan produk yang mayoritas
menggunakan akad jual-beli (murabaha). Selanjutnya basis akad produk
semakin bervariasi, misalnya pada akad ijarah, takaful dan mudharabah-

29. musyarakah (equities). Bahkan saat ini sudah pula beredar produk Sukuk
(Islamic Bonds) yang dapat digunakan bukan hanya nasabah perorangan
(retail) tetapi juga lembaga keuangan dan pemerintah. Oleh karena itu,
jika dilihat dari penggunanya, khusus aplikasi keuangan Islam telah
menjangkau semua segmen pengguna, dari kelompok retail, high net-
worth (VIP customers), lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank,
pemerintah dan lembaga lainnya. Pada periode ini ada kesan dimana
perkembangan industri, khususnya industri keuangan syariah,
berkembang dengan sangat cepatnya. Sementara, kecepatan tersebut
tidak diimbangi dengan pembangunan sistem pendidikan yang mampu
menopang perkembangan industri. Dengan kondisi seperti itu, tentu
muncul masalah-masalah yang mengganggu, baik disektor industri
maupun di sektor sistem pendidikan (akan dibahas pada bagian
selanjutnya).
Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir
meliputi semua aspek transaksi keuangan, dari jenis transaksi di
perbankan, asuransi, pasar modal, dana pension, reksadana, perusahaan
pembiayaan sampai dengan pegadaian. Secara kelembagaan aplikasi
keuangan syariah memang dipelopori oleh berdirinya bank-bank syariah
sebagai berikut:
1. Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar
2. Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz
3. Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali
4. Dubai Islamic Bank (1975) –Sh. Saeed Lootah
Selanjutnya perkembangan aplikasi keuangan syariah di dunia
menyebar pada praktek-praktek non-bank seperti asuransi, pasar modal,
perusahaan pembiayaan, dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya.
Sementara di Indonesia sendiri aplikasi keuangan syariah dipelopori
dengan berdirinya BPR Syariah pertama di Bandung yaitu BPRS Berkah
Amal Sejahtera (1988) dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992
(berdasarkan UU No. 7 Tentang Perbankan dan PP No.72 tentang bank
bagi hasil)
Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di
tanah air menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan
data akhir tahun 2010 pertumbuhan keuangan syariah nasional secara
umum diprakirakan lebih dari 30%, khusus untuk pertumbuhan perbankan
syariah per-September 2011 mampu tumbuh mencapai 48%. Berdasarkan
data yang dikeluarkan oleh Maris Strategies & The Bankers November
2010, industri keuangan syariah Indonesia berdasarkan besarnya aset
peringkatnya naik dari peringkat 17 tahun 2009 menjadi 13 dunia tahun
2010, dimana asetnya bertambah lebih dari dua kali lipat, dari USD 3.3
miliar menjadi 7.2 miliar. Namun begitu, berdasarkan besarnya aset saat
ini belum ada satupun perusahaan keuangan syariah Indonesia yang

30. mampu menembus peringkat 25 besar dunia. Dengan karakteristik
aplikasi keuangan syariah yang erat dengan aktifitas usaha produktif
ekonomi (sektor riil), diyakini bahwa praktek keuangan syariah mampu
berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan
peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional.Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang mampu
mengakselerasi pengembangan industri keuangan syariah termasuk
perbankan syariaHnasional.
Islamic Financial Services Board (IFSB),
Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika
Serikat, 21 April 2002, telah disepakati akan dibentuk satu institusi
keuangan islam internasional. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut,
pada tanggal 4 November 2002, delapan Gubernur Bank Sentral dari
delapan negara Islam, ditambah dengan Presiden IDB, telah
menandatangani pendirian Islamic Financial Services Board (IFSB) di
Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung dipimpin oleh seorang
bankir senior yang berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari,
Ph.D.
Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan
syariah di dunia itu, didirikan oleh Bank Sentral dan otoritas moneter dari
Indonesia, Bahrain, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan,
dan Islamic Development Bank (IDB).
Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam
sidang tahunan IMF tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama
dan embrionya tumbuh padaConsultative Meeting for Islamic Financial
Products, di Praha, Ceko, 23 September 2000. Dari situlah komitmen
negara-negara pendiri semakin kuat hingga dibentukTechnical Committee
untuk mewujudkan lembaga tersebut. Setelah melalui sejumlah pertemuan
penting, akhirnya terwujud juga pada tahun 2002.
Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia,
kehadiran IFSB ini memiliki arti sangat penting. Karena kini terdapat
sekitar 200 lembaga perbankanIslam yang sedang tumbuh di 48 negara,
termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat. Bank-bank tersebut
mengelola aset sekitar $ 170 miliar. IFSB akan menyusun standar dan
prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan penerapan syariah Islam
oleh lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. IFSB juga akan
menjadi penguhubung sekaligus menjalin kerjasama dengan lembaga
penetapan standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara hal
yang akan dilakukan, yang cukup penting adalah penyusunan standar
operasional yang selaras dengan Basel Accord II. Basel Accord II sendiri
masih dalam tahap persiapan akhir bagi pengimplementasian pada akhir
tahun 2006, yang dikendalikan secara eksklusif oleh Bank for International
Settlements (BIS) di Basel, Swiss. Intinya, fungsi IFSB seperti Bank for
International Settlement (BIS).

31. Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk
menstandarisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di
negeri ini sehingga standar operasi dan produknya sama secara
internasional. Selain itu, melalui lembaga tersebut akan dapat dijalin kerja
sama antar lembaga keuangan syariah di dunia..
International Isntitute of Islamic Thought (IIIT)
International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah
lembaga nonprofit, lembaga pendidikan dan budaya, yang fokus terhadap
gagasan-gagasan ke-Islaman secara umum. Lembaga ini berdiri di
Amerika Serikat pada 1981 atau 1401 H. Lembaga yang memiliki berbagai
cabang di dunia ini, berkantor pusat di Herndon, Virginia.
Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan,
budaya, dan mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan
dan etika Islam dengan moral pengetahuan.
Seiring dengan pengembangan ekonomi syariah, IIIT juga turut
berperan mengembangkan konsep, mensosialisasikan, dan
menstandarisasikan ekonomisyariah. Salah satu program standarisasi
ekonomi syariah adalah, The Registered Fellow in Islamic Finance (RFIF)
yang merupakan sertifikasi keahlian keuangan syariah yang berskala
internasional. Untuk menstandarisasi keahlian ini di Indonesia bekerja
sama dengan Karim Business Consulting.
6. Sebutkan berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat
di Indonesia dan jelaskan karakteristiknya masing – masing.
Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah
harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan
Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution
(lembaga perantara), berdasarkan kemitraan, bukan hubungan
debitur-kreditur;
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit
orianted, tetapi juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan
kebahagiaan di akhirat;
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah
berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa
menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/
kredit) guna transaksi sosial;
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal
dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar
Islam.
Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi
syariah
1. Berdasarkan prinsip syariah.

32. 2. Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini
melekat pada operasional lembaga keuangan syariah (LKS).
Setiap lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan
syariah harus terhindar dari praktek riba atau bunga. Selama
lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba atau
bunga, maka operasional lembaga keuangan itu belum syariah.
3. Menggiatkan praktek jual-beli. Karena, riba atau bunga dilarang
dalam syariah Islam, maka sebagai solusinya praktek jual-beli
dibuka lebar untuk dipraktekkan dalam operasional lembaga
keuangan syariah.
4. Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil
juga menjadi ciri khas dari praktek ekonomi syariah.
5. Instrumen zakat. Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam
ekonomi Islam. Secara syar’i, zakat merupakan bagian
kewajiban dan menjadi pilar dalam Islam.

33. Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
A. Asuransi Syariah
Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah
usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah
orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau taba’ru yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/ bahaya
tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.
Produk dan Mekanisme Operasional
Produk unggulan Asuransi Syariah agak berbeda dengan Asuransi
Konvensional, produk UnitLink (gabungan Asuransi dan Investasi) menjadi
trend sementara pada Asuransi Syariah Takaful pada setiap perusahaan
memiliki produk unggulan yang berbeda sesuai dengan permintaan
nasabah. Di dalam pengelolaaan dana Asuransi Syariah, yang
sebenarnya terjadi adalah Takaful Umum.
▪ Takaful Umum
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi
di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan,
niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya
masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang
sesuai Muamalah Syariah Islam.
▪ Takaful Keluarga
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi
jiwa dan keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat
Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai
Muamalah Syariah Islam.
▪ Takaful lainnya
✓ Fulnadi (Asuransi Pendidikan)
Adalah program asuransi perorangan yang bermaksud
menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US
Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.
✓ b) Dana Tunai Harian
Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani
rawat inap di rumah sakit. Karena sakit atau kecelakaan.
✓ c) Santunan Kematian
Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit
atau kecelakaan
✓ d) Santunan Cacat Tetap Total

34. Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap
Total karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat
melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun
untuk memperoleh penghasilan.
Tujuan berdirinya Asuransi Syariah
Tujuannya ialah sebagai berikut:
• Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang
diderita satu pihak.
• Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan
pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang
memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
• Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang
jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian
yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
• Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank
memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh
peminjam uang.
• Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi
akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku
untuk asuransi jiwa.
• Menutup Loss of Earning Power (hilangnya daya produktif) seseorang
atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)
Karakteristik Asuransi Syariah :
1. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong
menolong (ta’awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara
sesama peserta asuransi.
2. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad
tabarru’ dan akad tijari. Akad tabarru’ digunakan diantara para
peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan
entitas asuransi syariah.
3. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau
kontribusi dan investasi.
4. Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting
dana tabarru’ yang merupakan milik peserta secara kolektif yang
dikelola oleh entitas asuransi syariah.
5. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta
kolektif (dana tabarru’) dimana risiko ditanggung secara bersama
antara peserta asuransi.

35. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
No. Materi
Pembeda
Asuransi Syariah Asuransi
Konvensional
1 Akad Tolong-menolong dan
investasi
Jual-beli (tabaduli)
2 Kepemilikan
dana
Dana yang terkumpul
dari nasabah (premi)
merupakan milik
peserta, perusahaan
hanya sebagai
pemegang amanah
untuk mengolahnya
Dana yang terkumpul
dari nasabah (premi)
menjadi milik
perusahaan.
Perusahaan bebas
untuk menentukan
investasinya
3 Investasi dana Investasi dana
berdasar syariah
dengan sistem bagi
hasil (mudharabah)
Investasi dana
berdasarkan bunga
(riba)
4 Pembayaran
klaim
Dari rekening tabarru’
(dana sosial) seluruh
peserta
Dari rekening dana
perusahaan
5 Keuntungan Dibagi antara
perusahaan dengan
peserta, sesuai prinsip
bagi hasil
Seluruhnya menjadi
milik perusahaan
6 Dewan
pengawas
syariah
Ada dewan pengawas
syariah mengawasi
manajemen, produk,
dan investasi
Tidak ada
B. Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai
adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas
suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak
yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang
memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk

36. memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak
dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.
Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah
Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :
Jenis barang yang digadaikan:
• Perhiasan
• Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan
sejenisnya
• Kendaraan
Biaya biaya:
• Biaya administrasi pinjaman
• Jasa simpanan
Proses pelelangan barang gadai
Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan
pinjamannya. Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal
penjualan.
Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
• Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum
gadai yaitu mensyaratkan pemberian pinjaman dengan
penyerahan benda (benda bergerak) sebagai jaminan.
• Penaksiran nilai barang merupakan pelayanan berupa jasa
atas nilai hatrta benda oleh pegadaian syariah. Jasa itu
meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, biaya yang
dikenakan kepada nasabah adalah ongkos penaksiran
barang.
• Penitipan barang (ijarah) yaitu surat berharga dan atas jasa
penitipan gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik
barang berupa sewa penitipan barang.
• Gold counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa
penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang
disediakan oleh pegadaian syariah. Pembelian dilampiri
sertifikat jaminan.
Karakteristik Penggadaian Syariah
1. Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang
didasarkan pada golongan barang.
2. 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari
3. Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman
4. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada
masyarakat bukan lelang.

37. 5. Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk
golongan A dan untuk golongan BCD 88 – 86%
6. Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L.
7. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan
dengan prosentase dikali uang pinjaman
8. Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan
9. Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh
nasabah, dan bukan menjadi milki pegadaian melainkan
diserahkan kepada lembaga ZIS.
C. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro
Syariah Baitul Maal wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan
ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha – usaha
ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu
pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat
lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan
menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti
dana zakat, infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan
pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan
lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan
penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah
bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari
masyarakat sekitar.
4. Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu
sendiri, bukan miliki orang lain dari luar masyarakat itu.
5. LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha
anggota secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan
(biasanya di balai RW/RT/desa, kantor LKMS BMT, rumah anggota,
masjid, dsb), biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para
nasabah LKMS BMT, disamping pendampingan mental spiritualnya
terutama motive berusaha.
Peran BMT di masyarakat :
1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak
2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah

38. 3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa
(miskin)
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup
yang barakah.
Fungsi BMT di masyarakat:
1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola
menjadi lebih professional, salaam, dan amanah sehingga
semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha
menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang
dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di
dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar
produk-produk anggota
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga
ekonomi dan sosial rakyat banyak.
D. Koperasi Syariah
Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam
bahasa Indonesia dari kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic
koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna
dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.[5] Syirkah ini merupakan wadah
kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik
dan halal yang sangat terpuji dalam islam.
Fungsi dan Peran Koperasi Syariah[6]
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya,
guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar
menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten,
dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-
prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan
penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi
pemanfaatan harta;
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu
bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara
efektif;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

39. Landasan Koperasi Syariah
1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
3. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran
dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan
saling menguatkan (takaful).
Karakteristik Koperasi Syariah
1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2. Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
3. Berfungsinya institusi zakat
4. Mengakui mekanisme pasar
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama.
E. Reksa Dana Syariah
Secara bahasa Reksa dana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa
yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan
uang. Dengan demikian secara bahsa reksa dana berarti kumpulan uang
yang dipelihara.[8] Reksadana (mutual fund) adalah wahana yang
digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk
kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi
(MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar
uang, atau kombinasi dari beberapa di antaranya.[9]
Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang
menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang
dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa
Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang
diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk
ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai
menguntungkan.
Tujuan berdirinya Reksadana Syariah
Tujuan berdirinya reksadana syariah ini sebenarnya lebih didasari
kepada permintaan pasar (masyarakat) untuk mengadakan investasi yang
bergerak di pasar modal dalam Lembaga keuangan non Bank. Dimana
kita tahu selama ini produk investasi di indonesia banyak yang dikeluarkan
oleh perbankan, serta untuk menyediakan beragam Instrumen Syariah

40. yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
Prinsip Transaksi dan Aplikasinya
Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah
mencakup:
1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang
kegiatan usaha utamanya sesuai dengan pedoman Syariah
Islam. misalnya tidak memproduksi makanan dan minuman
yang haram dan syubhat atau tidak memberikan jasa
keuangan yang mempraktikan riba.
2. Perusahan yang berfungsi sebagai manajer investasi
haruslah perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang
halal.
3. Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah
adalah prinsip wakalah (akad penyerahan kekuasaan).
Bagian-bagian Reksa Dana Syariah
a) Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip
prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang
dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya.[10]
Menurut metwally (1995, 177) fungsi dari keberadaan pasar modal
syariah:
1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam
kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari
keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual
sahamnya guna mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar
untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka
pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum
pada pasar modal konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh
kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga
saham.
Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal
syariah (Metwally, 1995, 178-179) adalah sebagai berikut :
1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham
dapat diperjualbelikan melalui pialang

41. 3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat
diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi
tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta
neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan
jarak tidak lebih dari 3 bulan
4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-
tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali
5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari
HST
6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan
yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi
syariah
8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu
minggu periode perdagangan setelah menentukan HST
9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode
perdagangan, dan dengan harga HST
b) Pasar Uang Syariah
Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya
diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek.
Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-
MUI/X/2002, tentang pasar uang antar bank berdasar prinsip syariah
adalah sebagai berikut
Pertama : Ketentuan Umum
1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu
pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu
pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan
transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
✓ bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
✓ bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
Kedua : Ketentuan Khusus
1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank
berdasarkan prinsip syariah adalah: mudharabah
(muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf.
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana
tersebut dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang
digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.
Ciri Pasar Uang Syariah:
✓ Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.

42. ✓ Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak
yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.
✓ Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.
Manfaat Reksadana Syariah
Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana
reksadana adalah sebagaiberikut :
1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat
melakukan diversitifikasi investasi dalam efek,sehingga dapat
memperkecil resiko.
2. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi
di pasar modal. Menentukan saham yang baik untuk dibeli
bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan
pengetahuan dan keahlian tersendiri.
3. Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana
dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi
professional maka pemodal tidak perlu memantau kinerja
investasinya hal tesebut telah dialihkan kepada manajer
investasi tersebut.
Ciri-Ciri Reksa Dana
1. Lembaga = Bentuk Hukum” Investasi sebagai intermediasi dari
Investor
2. Periode Investasi menengah dan Jangka panjang
3. Beresiko
4. Lebih transparan
5. Pembukuan ditutup setiap hari
6. Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari.
7. Return > tingkat bunga deposito
8. Hasil yang diperoleh Neto – No Pajak
9. Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional
10. Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana
konvensional dan reksa dana syariah. Dan tentunya ada
beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam investasi
syariah ini.
a. Kelembagaan
Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum
seperti sekarang. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya
mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara
syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana syariah,
keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan
Pengawas syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan
ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan
Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan

43. begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar
tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.
b. Hubungan Investor dan Perusahaan
Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan
dengan sistem mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah
akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama
menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya
menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan
apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian
tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian
tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka
pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam
hal ini transaksi jual beli, saham-saham dalam reksa dana syariah
dapat diperjual belikan. Saham-saham dalam reksa dana syariah
merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk diperjual
belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar)
dalam transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham
terbentuk dengan adanya hukum supply and demand. Semua
saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi
yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.
c. Kegiatan Investasi Reksa Dana
Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah
dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan
syariah, diantara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan
adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi,
makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan
ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.
Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan
dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang
tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau
saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana
saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan
oleh Dewan Syariah.
Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak
diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya
mengandung gharar seperti penawaran palsu dan tindakan
spekulasi lainnya.
7. Identifikasilah kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank
syariah dengan lembaga – lembaga keuangan syariah lainnya.
Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan
kerja sama atau program linkage dengan lembaga keuangan mikro

44. syariah seperti Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa keuangan
syariah.
Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan
lembaga keuangan mikro syariah bersifat mutual benefit atau timbal balik
dan bertujuan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM).
Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan
pemetaan BMT dan koperasi syariah, mengidentifikasi kunci sukses dan
bentuk pola kemitraan terbaik antara bank syariah dengan lembaga
keuangan mikro syariah.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan masih banyak
masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan, padahal potensi UMKM
sangat besar.
"Berbagai kebijakan dan inistiatif pengembangan koperasi dan lembaga
keuangan mikro termasuk yang berpola syariah penting menjadi prioritas
pembangunan ke depan," ujarnya dalam siaran pers yang
diterima Republika, Senin (17/6).
Menurut dia, urgensi keberadaan industri keuangan mikro bagi
sektor usaha mikro-kecil nasional disadari betul pemerintah. Banyak
upaya penguatan industri keuangan mikro yang telah dan terus dilakukan.
Antara lain adalah penguatan landasan hukum keuangan mikro
dengan penerbitan UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU
No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
"Dua UU ini diharapkan dapat mendorong industri keuangan mikro yang di
dalamnya terdapat berbagai bentuk lembaga keuangan dalam
memberikan pelayanan bagi usaha mikro-kecil," katanya.
Pada sisi lain, kepastian hukum bagi lembaga keuangan sektor
mikro-kecil akan memudahkan lembaga dalam melakukan kerja sama
dengan institusi lain seperti melakukan kemitraan dengan bank syariah.
Halim mengatakan kedua UU tersebut memberikan banyak tugas
bagi otoritas dan stakeholders perkoperasian dan keuangan mikro untuk
dilaksanakan.
Selain itu, terdapat sejumlah isu seperti pemilahan kewenangan dan
tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah dalam pembinaan,
pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro.
Khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan format BMT,
terdapat isu penting mengenai kejelasan posisi BMT dalam kedua UU

45. tersebut. BMT secara eksplisit tertulis sebagai lembaga keuangan mikro
yang akan diawasi OJK dalam UU LKM.
Namun pada realitasnya banyak BMT beroperasi dengan badan
hukum koperasi juga menjadi objek yang diatur UU Perkoperasian dengan
mengelompokan lembaga tersebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam
(KSP) berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
BI berharap ke depannya lembaga keuangan mikro syariah dapat
meningkatkan kemitraan dan aliansi strategis dengan lembaga keuangan
syariah lainnya, termasuk bank syariah sehingga mampu melayani sektor
usaha mikro-kecil secara maksimal.
Kerja sama antara lembaga zakat dengan keuangan syariah makin
erat di Tanah Air. Kedua lembaga bisa saling memberikan keuntungan
demi kemajuan zakat dan lembaga keuangan syariah sendiri.
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin
Hafidhuddin, mengatakan untuk mendorong ekonomi syariah di Tanah Air
pihaknya telah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, mulai
dari bank syariah, asuransi syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah
setiap tahunnya. ''Lembaga keuangan syariah menjadi faktor penting
dalam keuangan, lembaga zakat juga bagian penting dari ekonomi
syariah. Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah ini menjadi
mutual benefit,'' ujarnya di Jakarta, Selasa (20/7).
Ia mengungkapkan dengan kerja sama bersama lembaga
keuangan syariah, lembaga zakat dapat mensosialisasikan lembaga
keuangan syariah terkait. Di sisi lain lembaga zakat pun terdorong
memberi pelaporan, sehingga ada keterbukaan. ''Sinergi lembaga zakat
dan lembaga keuangan syariah ini menjadi suatu kekuatan luar biasa,''
tegas Didin.
Baznas bekerja sama di antaranya dengan Bank Muamalat, BRI
Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Ssyariah, Bank Jabar-Banten
Syariah. Didin menuturkan setiap tahunnya penghimpunan zakat terus
meningkat hampir dua kali lipat. Pada 2007 jumlah zakat yang terkumpul
sekitar Rp 400 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 900 miliar pada 2008. Di
tahun berikutnya jumlah zakat yang terhimpun sebesar Rp 1,2 triliun dan
di tahun ini diharapkan dapat mencapai Rp 1,5 triliun. Hingga semester I
2010 penghimpunan zakat di Baznas telah mencapai lebih dari Rp 500
miliar.