Dokumen tersebut membahas latihan soal bab 1 sampai 8 mengenai perbankan syariah. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang: 1. Makna ayat Al Quran tentang akuntansi 2. Pengaruh ayat tersebut terhadap praktik akuntansi di masa Nabi Muhammad 3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad

1. PERBANKAN SYARIAH
LATIHAN SOAL BAB 1 SAMPAI DENGAN BAB 8
UNTUK MEMENUHI TUGAS SEBELUM UTS MATA KULIAH PERBANKAN SYARIAH
Dosen pengampu :
Shinta Melzatia, SE. M.Ak.
Di Buat Oleh:
Leli Lestari 43214120305
Riema Novitasari 43214120284

2. LATIHAN SOAL BAB 1
1. Makna yang terkandung di dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 282 terkait
dengan bidang ilmu akuntansi
 Apabila terjadi transaksi jual beli atau pinjaman hendaknya jelas
dikemukakan syarat-syarat pembayarannya termasuk waktu pembayarannya.
 Hendaknya ditulis dan diperkuat oleh dua orang saksi.
 Penulis dan saksi hendaklah bersifat adil dan dapat dipercaya sehingga tidak
terjadi kecurangan.
 Bagi yang tidak mampu menutarakan keinginannya dapat meminta wali.
 Saksi terdiri dari dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan.
Ayat ini menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan
hendaklah untuk dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam
kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak
manapun, saksi ini adalah orang yang mennyaksikan proses utang piutang secara langsung
dan dari awal.
Dalam menuliskan utang piutang haruslah dngan jelas atas kesepakatan kedua belah
pihak baik waktu dan jumlah utangnya. Bagi yang tidak punya kemampuan dalam
mengutarakan keinginanya dapat diwakilkan kepada walinya. Keadaaan yang seperti ini
diperbolehkan dengan syara` dengan ketentuan tidak adanya salah satu pihak yang merasa
dirugikan.
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat A-Baqarah ayat 282 terhadap perkembangan
praktik akuntansi dalam masyarakat muslim di zaman Nabi Muhammad SAW
Setelah munculnya islam disemenanjung Arab dibawah pimpinan Rasulullah SAW,
serta telah terbentuknya daulah islamiyah di Madinah, mulailah perhatian rasulullah untuk
membersihkan muamalah maaliyah (keuangan) dari unsure-unsur riba dan dari segala
bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha untuk
mengambil harta orang lain secara bathil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada
pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk
menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazhatul amwal (pengawas
Keuangan). Diantara bukti seriusnya persoalan ini adalah dengan diturunkannya ayat
terpanjang didalam al-qur’an, yaitu surah al-baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan fungsi-

3. fungsi pencatatan (kitabah), dasar-dasarnya, dan mamfaat-mamfaatnya, seperti yang
diterangkan oleh kaidah-kaidah hukuk yang harus dipedomani dalam hal ini.
Para sahabat rasul dan pemimpin umat islam juga menaruh perhatian yang tinggi
terhadap pembukuan (Akuntansi) ini, sebagaimana yang terdapat dalam sejarah khulafaur
rasyidin. Adapun tujuan pembukuan bagi mereka di waktu itu adalah untuk mengetahui
utang-utang dan piutang serta keketrangan perputaran uang. Seperti pemasukan dan
pengeluaran. Juga, difungsikan untuk merinci dan menghitung keuntungan atau kerugian,
serta menghitung harta keseluruhan untuk menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan
oleh masing-masing individu.
Dengan demikian jelas pula begitu besarnya perhatian islam terhadap akuntansi
didalam perekonomian islam bahkan telah diterapkan pula beberapa undang-undang
akuntansi yang telah ada seperti undang-undang akuntansi untuk perorangan, perserikatan
(Syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan pengunaan harta (hijir),
dan angaran negara.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW
Praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul maal yang
didirkan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu, baitul maal berfungsi untuk
menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr (pajak
pertanian dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari nonmuslim yang tinggal di daerah
yang diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim). Semua
pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di
baitul maal. Meskipun pengelolaan baitul maal saat itu masih sederhana, namun Nabi SAW
telah menunjuk petugas qadi, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi
pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam empat bagian yaitu:
sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan
sekretaris peperangan (Nurhayati & Wasilah, 2009). Dari sini dapat dilihat betapa
pemisahan tugas keuangan untuk menjamin terciptanya akuntabilitas sudah dilaksanakan
sejak masa Rasulullah SAW.
Praktik akuntansi pada masa kekhalifahan

4. Praktik baitul maal terus dilanjutkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a..
Hingga masa itu, manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan
pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa.
Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa kekhalifahan Umar bin Khattab
r.a.. Pada masa itu beliau memperluas fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan (dawwana
yang berarti penulisan) yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu
baitul maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam.
Khalifah Umar bin Khattab r.a. juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana
pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem
keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Perkembangan baitul maal yang lebih pesat
terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a. dimana pada masa itu sistem
administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya
itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada baitul maal yang kemudian
dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa
proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetika
Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan peradaban Muslim.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku luca pacioli diterbitkan, telah ada
manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al
Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M.
Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik double entry adalah
sebagai berikut:
 Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan menncatat
sumber-sumberpemasukan tersebut.
 Hasrus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan
pengeluaran pengeluarantersebut
Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang dimaksud oleh
Luca Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat dan bahkan pemerintah italia. Pendapat ini
dipandang bertentangan dengan fakta terkait mengenai tidak operasionalnya angka romawi
untuk digunakan Dalam praktik akuntansi yang sedemikian maju. Sementara, masyarakat
muslim pada saat itu telah mengembangkan penggunaan angka nol, yang kemudian disebut

5. dalam dunia akademik sebgai angka arab,mengembangkan berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah ilmu
matematika yang dikenal dengan bidang aljabar.
5. Akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu
dikembangkan oleh masyarakat Muslim
Bukti-Bukti Otentik Peradaban Islam Telah mengenal Akuntansi:
Al Qur’an Surah Albaqarah ayat 282-283 diatas telah mendorong umat Islam untuk
peduli terhadap pencatatan kegiatan mu’amalah yang dilakukan tidak secara tunai dan
menimbulkan tradisi pencatan transaksi keuangan dan perdagangan dikalangan umat Islam.
Disamping itu, adanya kewajiban pembayaran zakat membawa konsekuensi bagi
Pemerintah Islam untuk membuat laporan keuangan periodik Baitul Mal. Adapun bagi para
pengusaha Muslim kewajiban membayar zakat membuat mereka melakukan klasifikasi
asetnya sesuai ketentuan zakat dan membayarkan zakatnya jika telah memenuhi hisab dan
haul.
Berikut ini kronologis bukti sejarah yang bisa menggambarkan perkembangan Akuntansi di
dunia Islam :
 Di masa rasulullah sudah ada sahabat yang memiliki tugas sebagai “Hafazhatul
Amwal” ( Pengawas Keuangan ) Baitul maal.
 Perkembangan pemerintahan Islam pada masa Khalifah Umar Bin Khotob r.a. hingga
ke wilayah Afrika, Timur Tengah, Asia telah meningkatkan penerimaan dan
pengeluaran negara. Para sahabat kemudian merekomendasikan perlunya pencatatan
untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara, sehingga Khalifah
mendirikan lembaga yang khusus menangani masalah tersebut dan lembaga tersebut
di beri nama “Diwan” ( Dawwana = tulisan )
 Reliabilitas laporan keuangan di kembangkan oleh Khalifah Umar Bin Abdul Aziz
(681-720 M) dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Kemudian Al
Waleed bin Abdul Malik (705-715 M) mengenalkan catatan dan register yang tidak
terpisah-pisah seperti catatan-catatan sebelumnya. ( Lasheen, 1973 )

6.  Perkembangan Akuntansi mencapai puncaknya pada masa Daulah Abbasiah dimana
Akuntansi di klasifikasikan pada beberapa Spesialisasi, yaitu Akuntansi peternakan,
Akuntansi pertanian, Akuntansi Bendahara, Akuntansi Konstruksi, Akuntansi Mata
uang, Pemeriksaan Buku / Auditing ( Al- Kalkashandy, 1913 ).
 Ditemukannya sebuah manuskrip yang ditulis pada tahun 765 H./1363 M. Manuskrip
ini adalah karya seorang penulis muslim, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al
Mazindarani, dan diberi judul “Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqat”. Tulisan ini disimpan
di perpustakaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Istambul Turki, tercatat di bagian
manuskrip dengan nomor 2756, dan memuat tentang akuntansi dan sistem akuntansi
di negara Islam. Huruf yang digunakan dalam tulisan ini adalah huruf Arab, tetapi
bahasa yang digunakan terkadang bahasa Arab, terkadang bahasa Parsi dan terkadang
pula bahasa Turki yang populer di Daulat Utsmaniyah,. Buku ini telah ditulis kurang
lebih 131 tahun sebelum munculnya buku Pacioli “Luca Pacioli Summa de Arithmatica
Geometria et Proportionalita” pada tahun 1494 yang menjadi cikal bakal di daulatnya
Pacioli sebagai Bapak Akuntansi lantaran dalam salah satu Bab di bukunya dianggap
telah memperkenalkan Double Entry Accounting System.
6. Tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi syariah
yaitu:
a) Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang dipelopori
oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution).
Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan
organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan
ketentuan syariah. Argumen yang mendukung pendekatan ini menyatakan bahwa
pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang memerlukannya.
Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha (boleh) yang menyatakan
bahwa segala sesuatu yang terkait dalam bidang muamalah boleh dilakukan
sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya.

7. Adapun argumen yang menentang pendekatan ini menyatakan bahwa ini
tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan pada
wahyu dan dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami.
b) Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah,
antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan beberapa pemikit lainnya.
Mereka berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan
kewajiban zakat.
Pendekatan ini diawali denngan menentukan tujuan berdasarkan prinsip
ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
Kemudian tujuan tersebut dignakan untuk mengembangkan akuntansi
kontemporer.Argumen yang mendukung pendekatan ini menyatakan bahwa
pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan
dan akuntansi yang dikembangkan. Adapun argumen yang menentang menyatakan
bahwa pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya.
c) Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsipsyariah yang sesuai dengan ajaran
Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu
menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh pemikir akuntansi syariah Shahul
Hameed.Pendekatan Hibrid secara parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa
perusahaan konvensional. Pendekatan ini mengapresiasi perkembangan akuntansi
sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu
diaplikasikan dalam akuntansi syariah. Dan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh
pemikir akuntansi Islam adalah mengembangkan triple bottom line menjadi fourt
bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah).
7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing pendekatan yang
ada dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah:
a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang memerlukannya.
Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha (boleh) yang menyatakan

8. bahwa segala sesuatu yang terkait dalam bidang muamalah boleh dilakukan
sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan pada
wahyu dan dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami.
b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan
dan akuntansi yang dikembangkan.
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c. Kelebihan Pendekatan Hibrid :
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga
dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah.
Kekurangan Pendekatan Hibrid :
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk mengembangkan triple
bottom line menjadi fourt bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian
syariah).
8. Berikan pendapat tentang pendekatan yang menurut anda tepat untuk
dikembangkan pada saat sekarang.
1. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk dikembangkan
pada saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer,
karena Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai
dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan
dengan ketentuan syariah. Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada
zaman modern pada saat ini
9. Berikan pendapat tentang pendekatan yang menurut anda tepat untuk
dikembangkan pada saat sekarang.

9. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk dikembangkan pada
saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer, karena
Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan
organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan
syariah. Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat ini
10. Jelaskan pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat
pada akuntansi konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi alternatif.
Pengenalan beberapa konsep dari nilai mendasar akuntansi konvensional saat ini
adalah bersifat kontradiksi bagi masyarakat islam. Sebab secara mendasar hal tersebut
berhubungan dengan bunga atau riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan. Disamping
itu, ada beberapa unsur yang masuk dalam kategori gharar. Banyak isu lain, sebagaimana
yang diharapkan oleh akuntan muslim. Demikian pula Dewan Pengawas Syariah yang
secara efektif mengontrol mekanisme akuntansi. Secara umum dapat dikatakan, bahwa
masalah rasionalisme sebagai suatu dasar dalam pengembangan akuntansi saat ini.
Didalamnya terdapat tiga gambaran kontradiktif menutut pandangan islam, yaitu:
pertama, akuntansi konvensional didasari oleh penolakan agama dan metafisika serta
menempatkan negara sebagai kekuatan yang berkuasac. Hal ini berlawanan dengan
konsep islam
Dengan menggunkan teori filsafat dan sosial, Brrel dan Morgan (1979),
menjelaskan empat perbedaan paradigma secara sosiologi dalam bidang akuntansi.
Keempat paradigma itu adalah: fungsionalis, interpretatif, humanis, radikal, dan
strukturalis radikal. Sementara ahli lain melakukan klasifikasi ulang model akuntansi
berdasarkan pada suatu perspektif sistem, yaitu: model yang berorientasi pada data,
kegunaan keputusan, dan kategori sumber organisasional, dimana akuntansi keuangan
tampaknya sebagai data yang dikumpulkan dari suatu organisasi dan mengubahnya
menjadi laporan informasi tertentu yang sesuai dengan lingkungan.
Velayutham dan Rahman (1992) menggunakan matrix multidimensional dalam
mengklasifikasikan teori akuntansi, yaitu: tujuan akuntansi (deskriptif/normatif),
pendekatan dalam formulasi teori (deduktif, induktif, eklektif), asumsi-asumsi dasar
(ekonomi, sosiologi, etika, perilaku manusia, kominikasi), dan tingkap pengembangan
teori akuntansi.

10. Berdasarkan paradigma yang dikembangkan oleh Khun (1970), paradigma baru
dapat dikembangkan yaitu paradigma akuntansi syariah yang dikembangkan
berdasarkan kepercayaan masyarakat muslim. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa
syariah diturunkan dari tiga sumber, yaitu: Al Qur’an, Hadist, fiqh. Sumber-sumber
tersebut urut secara hierarki tidak dapatmendahului satu terhadap yang lainnya. Sumber
yang pertama adalah selalu Al Qur’an, diikuti Hadist, fiqh, dan seterusnya.
Tujuan utama syariah adalah mendidik setiap manusia, memantapkan keadilan
dan merealisasikan keuntungan bagi setiap manusia di dunia maupun akhirat. Syariah
mengatur setiap aspek kehidupan umat muslim, baik politik, ekonomi, dan sosial dengan
menjaga keyakinan, kehidupan, akal, dan kekayaan meraka.
11. Akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder dalam implikasinya terhadap
akuntansi syariah
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah
(Alqur’an dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk menajer
mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan
dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor.
12. Salah satu bentuk pendekatan deduktif adalah menjadikan zakat sebagai dasar
pengembangan akuntansi syariah. Implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar dalam
pengembangan akuntansi syariah.
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang penting. Kewajiban ini mutlak dan
dikenakan atas harta dan penghasilan. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat ini
terpenuhi tanpa mengetahui metode perhitungan zakat atas harta atau penghasilan.
Kewajiban zakat bagi muslim merupakan bukti betapa pentingnya peranan akuntansi
bukan saja bagi perusahaan ataupun lembaga tetapi juga perorangan. Akuntansi dapat
membantu dalam proses penghitungan hasil laba dan jumlah aset yang menjadi alasan
pengambilan zakat.

11. Dalam islam diatur zakat di bebankan atas harta, perniagaan, penghasilan panen,
barang tambang dan lain sebagainya. Sehingga dalam menghitung keuntungan dari
perniagaan atau hasil panen diperlukan konsep pengukuran laba, prinsip pengakuan
hasil, serta metode penilaian atau konsep harga. Oleh karena itu konsep-konsep
akuntansi sangat perlu dalam pelaksanaan kewajiban seorang muslim.
13. Permasalahan yang mungkin timbul dalam penggunaan akuntansi konvensional
sebagai dasar pengembangan akuntansi syariah:
Beberapa kritikan terhadap akuntansi berbasis konvesional, Muzahid (2001), mengatakan
diantaranya:
 Prinsip konservatisme yang dianggap menguntungkan pemegang saham dan
merugikan pihak lain. Praktik konservatisme akuntansi dianggap praktik yang
kontrovesial, dikarenakan sering memperlambat atau menunda pengakuan
pendapatan yang mungkin terjadi tetapi mempercepat pengakuan biaya, yang
mengakibatkan aset dinilai paling rendah dan hutang dinilai paling tinggi. Apabila
metode ini digunakan, hasilnya cenderung bias dan tidak mencerminkan
kenyataan. Selain itu,
 Metode penilaian historical cost tidak memiliki informasi yang relevan bagi
investor. Prinsip historical cost tidak mewakili nilai uang yang sama apalagi pada
masa inflasi dan deflasi.
 Pencatatan transaksi seluruh entitas antara halal dan haram pun tidak
dibedakan. Kritikan-kritikan tersebut disebabkan landasan filosofis akuntansi
konvesional dihadapkan dalam pendekatan kapitalis dan liberal yang didominasi
oleh kepentingan laba semata.
Konsep akuntansi syariah berbeda dan bertentangan dengan konsep akuntansi
konvesional. Akuntansi syariah lebih bersifat orientasi sosial bahwa nilai
akuntansi adalah Allah SWT, sesuai dengan semangat tauhid dalam menyeleksi
akuntansi konvesional berubah menjadi akuntansi syariah. Hamed (2000)
mengatakan bahwasanya, pendekatan akuntansi syariah dikembangkan menjadi
tiga yaitu induktif (pengembangan dari praktik akuntansi konvesional), deduktif
(berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah) dan hybrid (dikembangkan sesuai dengan

12. ajaran Islam dan masalah-masalah di masyarakat yang akuntansi bisa
berkontibusi menyelesaikannya).
14. Beberapa sejarawan akuntansi syariah menyatakan bahwa konsep double entry
accounting telah diterapkan oleh masyarakan muslim pada abad pertengahan.
Evaluasilah bukti-bukti yang di ajukan oleh para sejarawan tersebut dan berikan
penilaian anda apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut.
Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada
perintah Allah melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai
(Al-Baqarah 282) dan untuk membayar zakat. Perintah Allah dalam Al-Baqarah 282
tersebut telah mendorong setiap individu senantiasa menggunakan dokumen
ataupun bukti transaksi. Adapun perintah Allah untuk membayar zakat mendorong
umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya.
Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekwensi logis
dari ketentuan membayar zakat yang besarnya dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari aset yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan
haul.
15. Ajaran islam sangat kondusif dengan penggunaan dan pengembangan akuntansi
dalam kehidupan manusia. Berikan argumentasi anda guna mendukung pendapat
tersebut.
Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang
harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah
menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau accountability, sebagai
ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282. Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus
berorietasi sosial. Akuntansi Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk
menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai
suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat
Islam.

13. LATIHAN SOAL BAB 2
1. Jelaskan kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah.
Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi riba. Berikut ayat-
ayat Al-Qur’an yang membahas tentang riba :
‫ا‬َ‫َّل‬‫ذ‬ِ‫ي‬ْ‫ن‬ََ ‫ا‬َ‫ل‬ َّ‫ك‬ُ‫ل‬ُ‫و‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ َ‫ك‬َِّ‫َنَب‬ ‫ا‬َ‫ل‬ َّ‫ُك‬‫م‬ُ‫و‬َ‫ذ‬ ََ ‫ا‬َِِ‫ا‬ ‫ك‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬ُ‫ق‬ َّ‫ك‬ُ‫و‬َ‫ذ‬ ‫ََّّا‬ِ‫ي‬ْ‫ن‬َ ‫ا‬ََِّ‫خ‬َ‫ب‬َ‫ذ‬‫ا‬ُ‫ه‬ُُ ‫لُا‬ََُّ‫ذ‬ْ‫ن‬‫َن‬ ‫ا‬َ‫ِل‬‫م‬ ‫ْبا‬َ‫م‬َّ‫ن‬َ ‫ا‬َ‫ل‬ِ‫ن‬َ‫ي‬ ‫ا‬َّ‫ق‬ُ‫ن‬ْ‫ه‬َ‫ن‬ِِّ
‫ك‬ُ‫ن‬‫ك‬َ‫و‬ ‫ك‬َ‫م‬ْ‫ه‬َِ ‫ا‬َُّْ‫ذ‬ََِّّ‫ن‬َ ‫م‬َّ‫ِث‬‫م‬ َ‫ك‬َِّ‫َنَب‬ ‫ا‬ْ‫م‬َ‫ح‬ََ َ‫ك‬ ‫ا‬ُُ ‫ا‬ََّْ‫ذ‬ََِّّ‫ن‬َ ‫ا‬َ‫ق‬ََْ‫ح‬ َ‫ك‬ َ‫ك‬َِّ‫َنَب‬
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila). Keadaan
mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual
beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275)
‫ا‬ُ‫م‬َ‫ح‬َّ‫م‬َ‫ذ‬ ‫ا‬ُُ َ‫ك‬َِّ‫َنَب‬ ‫و‬ِِّ ََُّ‫ذ‬ َ‫ك‬ ‫ا‬ِ‫ص‬َ‫و‬‫ْق‬‫ت‬‫َن‬ ‫ا‬ُُ‫ك‬ ‫ِيَا‬‫ح‬ُ‫ذ‬ََ ‫ا‬ْ‫م‬ُ‫و‬ ‫ا‬ََ‫ك‬ْ‫ر‬َ‫و‬ ‫َّق‬‫ذ‬ِ‫ث‬ََ
Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ” (Q.S. Al-
Baqarah: 276)
‫ك‬َ‫ن‬َ‫ذ‬‫ك‬َ‫ذ‬ ‫ا‬َ‫َّل‬ِِ‫ي‬ْ‫ن‬َ َ َّ‫ك‬ُ‫ه‬َ‫م‬َ‫ا‬ َ َّ‫ك‬ُ‫و‬ْ‫ب‬‫َن‬ ‫ا‬َُ َ َّ‫ك‬ََُ‫ي‬ َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ِا‬‫و‬َِّ‫ك‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫َل‬‫م‬ َ‫ك‬َِّ‫َنَب‬ ‫ِلَّا‬َ ‫ا‬َّ‫ق‬ُ‫ب‬َّ‫ه‬ُ‫و‬ ‫ا‬َ‫َّل‬‫ذ‬ِ‫ه‬ِ‫م‬ َّ‫ُن‬‫م‬
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang
belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278)
‫ك‬َ‫م‬ َ‫ك‬ ‫ق‬ُ‫ب‬َّ‫ذ‬َ‫ب‬ََ‫م‬ ‫بلَّا‬‫م‬ ‫ِّك‬ِّ‫َب‬ َ َ‫ُك‬ِّ َََّ‫ذ‬ِ‫ن‬ ‫ِو‬‫ى‬ ‫ا‬ِ‫َم‬ َ‫ك‬َّ‫م‬َ‫ا‬ ‫ا‬ِْ‫ك‬ْ‫ه‬‫َن‬ ‫ا‬َ‫ل‬َ‫ى‬ َ َ‫ُك‬ِّ َََّ‫ذ‬ ‫ق‬َّ‫ه‬ِ‫د‬ ‫ا‬ُِ ‫ك‬َ‫م‬ َ‫ك‬ ‫ا‬َّ‫ق‬ُ‫ب‬َّ‫ذ‬َ‫ب‬ََ ‫ِلَّا‬‫م‬ ‫ا‬َ‫ك‬‫ك‬َ‫و‬ٍَ ‫ا‬َ‫كمل‬ُ‫ق‬َّ‫ذ‬ َُِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ه‬ َ‫ك‬ ‫ا‬ُِ ‫ا‬َ‫ل‬ِ‫و‬‫كن‬ُ‫ن‬َ‫ى‬ ‫ا‬ُ‫ق‬ُُ ‫ا‬َ‫ل‬ َّ‫ك‬ُ‫ر‬َُُِِّ‫م‬َّ‫ن‬َ
dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia,
Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat
yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian)
Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

14. Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di katakan riba, oleh
sebab adanya lembaga keuangan syariah sangat membantu dalam era digital
melakukan transaksi ekonomi. dan pada ayat alqur’an juga telah di jabarkan
tentang akuntansi syariah.
‫ك‬َ‫ذ‬ ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ذ‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ذل‬ ِ‫ي‬ْ‫ن‬َ َ‫ك‬ُ‫ه‬ َ‫م‬‫ا‬ َ َ‫ي‬ِ‫ا‬ ‫ا‬َّ‫ق‬ُ‫ب‬َّ‫ه‬َ‫ذ‬َ َ‫ق‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ل‬َّ‫ذ‬ َ‫ق‬ِِّ ‫ا‬ِ‫و‬َ‫ن‬ِ‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ه‬َ‫ا‬ ‫و‬ِِّ‫م‬ َ ُ‫م‬ ‫ا‬ُ‫ا‬‫ُك‬ُِّ‫ب‬ َّ‫و‬‫ك‬َ‫ى‬ ‫ا‬ ‫يَّا‬ُ‫ب‬ َّ‫و‬َ‫ذ‬َّ‫ن‬ َ‫ك‬ ‫ا‬َّ‫ق‬ُ‫و‬َ‫ه‬َّ‫ذ‬َِّ ‫َا‬‫ي‬ِ‫ب‬‫ك‬ َ‫و‬ ‫ا‬ِ‫م‬ َّ‫ق‬ََِّ‫ن‬‫ك‬ِِّ ‫ا‬ ‫ا‬ََ َ‫ك‬
‫ا‬َ‫ي‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ ‫َا‬‫ي‬ِ‫ب‬‫ك‬َ‫و‬ ‫لَّا‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ي‬ُ‫ب‬ َّ‫و‬َ‫ذ‬ ‫ك‬َ‫م‬ َ‫و‬ ‫ا‬ُ‫ه‬ َ‫م‬ْ‫ل‬ َ‫د‬ ‫ا‬ُ ُْ ‫ا‬ ‫يَّا‬ُ‫ب‬ َّ‫و‬َ‫ذ‬َّ‫ل‬َ‫ى‬ ‫ا‬ِ‫م‬ِ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ذ‬َّ‫ن‬ َ‫ك‬ َِّ‫ي‬ْ‫ن‬َ ‫ا‬ِ‫ه‬َّ‫ذ‬َ‫ل‬ َ‫د‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ح‬َّ‫ن‬َ ‫ا‬ِ‫م‬ْ‫ب‬َ‫ذ‬َّ‫ن‬ َ‫ك‬ ‫ا‬َ ُْ ‫ا‬ُ‫ه‬ِّْ ََ ‫ا‬ََ َ‫ك‬ ‫َّْا‬ َ‫خ‬ََِّّ‫ذ‬
‫ا‬ُ‫ه‬َّ‫ه‬ِ‫م‬ ‫ك‬ِّ‫و‬َّ‫ذ‬َ‫ن‬ ‫ا‬ ‫لَّا‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ ‫ا‬َ‫كل‬ َ‫و‬ َِّ‫ي‬ْ‫ن‬َ ‫ا‬ِ‫ه‬َّ‫ذ‬َ‫ل‬ َ‫د‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ح‬َّ‫ن‬َ ‫ك‬ِّ‫ن‬‫ِذ‬‫ر‬ َ ‫كَّا‬َ‫ا‬ ‫ك‬ِّ‫ر‬‫ذ‬ ِِ َُ ‫كَّا‬َ‫ا‬ ‫ا‬ََ ‫ا‬ُْ‫ذ‬ َُِ‫ب‬ َّ َ‫ذ‬ ‫لَّا‬َ‫ا‬ ‫ا‬ْ‫م‬ِ‫م‬ُ‫ذ‬ ‫ا‬َ‫ك‬ُُ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ذ‬َّ‫ل‬َ‫ى‬ ‫ا‬ُ‫ه‬َ‫ذ‬ِ‫ن‬ َ‫ك‬
‫ا‬ِ‫م‬ َّ‫ق‬ََِّ‫ن‬‫ك‬ِِّ ‫ا‬ َ‫ك‬ُ‫ق‬ِ‫ن‬َّ‫ن‬َ‫ب‬ َّ َ َ‫ك‬ ‫ا‬ِ‫ل‬َّ‫ذ‬ َ‫ق‬‫ذ‬ِ‫ن‬َ‫ن‬ ‫لَّا‬ ِ‫م‬ ‫ا‬َّ‫ق‬ُ‫و‬ِ‫ن‬‫ك‬ َ‫ه‬ َِ ‫ا‬ ‫لَّا‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ا‬َّ‫ق‬ ‫ك‬َ‫ه‬‫ك‬ُ‫و‬َ‫ذ‬ ‫ا‬ِ‫ل‬َّ‫ذ‬َ‫ل‬ ُ‫ه‬ ََ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫ه‬ َََ‫ى‬ ‫ا‬ِ‫كل‬َ‫ب‬َ‫ا‬ َََّ‫م‬َ َ‫ك‬ ‫لَّا‬ْ‫م‬ ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ل‬ َّ‫ك‬ َُ َََّ‫ب‬
‫ا‬َ‫ل‬ ِ‫م‬ ‫ا‬ِ‫م‬َ َ‫ق‬َ‫ن‬َ‫ن‬‫َن‬ ‫لَّا‬َ‫ا‬ ‫ا‬ْ‫م‬ َُِ‫ب‬ ‫ك‬َ‫م‬َُُ َ‫ق‬ َّ‫ح‬ِ‫ا‬ ‫ا‬ََ‫ب‬‫و‬ َ‫ي‬ُ‫ب‬َ‫ى‬ ‫ك‬َ‫م‬َُُ َ‫ق‬ َّ‫ح‬ِ‫ا‬ ‫ا‬ِ‫أ‬ ََ َّ‫خ‬ُ َّ َ ‫ا‬ ‫ا‬ََ َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ي‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ ‫ا‬ُ‫م‬ََ‫ق‬َ‫ن‬َ‫ن‬‫َن‬ ََ‫ي‬ِ‫ا‬ ‫ك‬َ‫م‬ َ‫ك‬ُ‫د‬ُ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ََ َ‫ك‬
َ‫ك‬ُ‫م‬َ‫ن‬ َّ َ‫ب‬ ‫لَّا‬َ‫ا‬ ‫ا‬ُ‫ا‬‫ُك‬ُِّ‫ب‬ َّ‫و‬َ‫ب‬ َ َِّ‫ذ‬ ِ‫ر‬ َ‫ت‬ ‫كَّا‬َ‫ا‬ َ َِّ‫ذ‬َِِّ‫و‬ ‫ا‬ِ‫و‬َ‫ن‬ِ‫ا‬ ‫ا‬ِ‫ه‬ِ‫ل‬ َ‫ه‬َ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬َّ‫ق‬ُ‫و‬ِ‫ن‬ َِ‫ي‬ ‫ا‬ُُ َ َّ‫و‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ق‬َّ‫ه‬ ِ‫د‬ ‫ا‬ِ ُْ ‫ا‬ُ‫ق‬ َ‫ك‬َّ‫و‬َ‫ا‬ َ‫ك‬ ‫ا‬ِ‫ك‬ َ‫ق‬‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ن‬‫ِل‬‫ن‬ ‫ا‬ِ‫و‬َ‫ه‬ َّ‫ق‬َ‫ا‬ َ‫ك‬ ‫ا‬ََْ‫ا‬
َ‫ُك‬ِّ‫ك‬َ‫ب‬ َََّ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬َِْ‫ا‬ ‫لَّا‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫كل‬ُ‫و‬َ‫ب‬ ‫ا‬ِّ‫ك‬ ََ‫ك‬ َ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬ِّ‫ك‬ ََ ُِ‫ك‬ َ‫ح‬ ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ه‬‫ك‬ َُ‫ذ‬ ِ‫ق‬ُ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ق‬ُ‫و‬َ‫ه‬َّ‫ذ‬َِّ ‫ا‬ََّْ‫ذ‬َ‫ل‬َ‫ى‬ ‫ا‬َّ‫ق‬ُ‫و‬َّ‫ذ‬َ‫ل‬َ‫د‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ك‬َ‫ه‬ ُ‫ه‬ ‫ا‬ََْ‫ا‬ ‫ك‬َُ‫ُك‬ُِّ‫ب‬ َّ‫و‬َ‫ب‬ ‫ا‬ َ‫ك‬ُ‫ق‬ِ‫ن‬َّ‫ن‬َ‫ا‬ َ‫ك‬
َ َ‫ي‬ِ‫ا‬ ‫ا‬َّ‫ق‬ُ‫ب‬ ََِّ‫ذ‬‫ك‬ََِّ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬َ‫اك‬ََ ‫ْا‬َ‫ك‬ َُُ‫ذ‬ ‫َا‬‫ي‬ِ‫ب‬‫ك‬َ‫و‬ ‫ا‬ََ َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ق‬‫ذ‬ِ‫ن‬َ‫ن‬ ‫ا‬ ‫لَّا‬ِ‫ا‬ َ‫ك‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬ ََِّ‫ر‬َ‫ب‬ ‫ا‬ُ‫ه‬ْ‫ه‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ ‫ا‬َ‫م‬‫ك‬ُ ُ‫ى‬ ‫ا‬َّ‫ق‬ُ‫و‬ِِّ ‫ا‬ َ‫ك‬ُ‫و‬ْ‫ب‬َ َ‫ك‬ ‫ا‬َ ُْ ‫ا‬ ‫ا‬ُ‫ق‬ُ‫و‬ُ‫م‬‫ب‬‫ل‬ َُِ‫ذ‬ َ‫ك‬ ‫ا‬ُ ُْ
‫ا‬ ‫ا‬ُ ُْ َ‫ك‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬ُ‫و‬ِِّ ‫ا‬َ‫م‬ َّ‫ا‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ق‬‫ِذ‬‫ل‬ َ‫د‬
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya
sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada
dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu,

15. (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah;
Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi
Muhammad SAW
Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam
Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal sebagai
pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke
berbagai Negara. Dari tanah Arab, mereka membawa dagangannya hingga ke Benua
Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga ke Eropa.
Di masa jahiliyah tersebut, sistem perdagangan (ekonomi) jauh dari prinsip-
prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya
tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah. Maka, ketika
Islam datang, segala bentuk perdagangan yang merugikan baik itu bersifat judi
(maysir), tidak jelas (gharar), dan berbunga (riba) dihapuskan. Sebab, hal itu
bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin,adil dan
transparan.
Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib, berdagang ke
Syam, ketika itu beliau telah mempraktekkan sistem perdagangan yang jujur
sehingga, masyarakat senang melakukan perdagangan dengannya. Begitu juga ketika
beliau turut membawa dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya yang dikenal jujur
(al-amin), barang dagangannya laku terjual.
Ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada umur 25 tahun,
beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur, transparan, terbuka, dan
berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan
kekeluargaan, belum melembaga dalam sebuah sistem yang terstruktur. Karena itu,
di zaman beliau belum ada sebuah lembaga keuangan Islam yang mengatur sistem
perdagangan secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran Islam yakni Al-
Qur’an. Beliau senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan tujuan
membantu kaum yang lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru mulai melirik
permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau menyelesaikan masalah
politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah.
Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah kemadinah. Pada
saat hijrah kemadinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki
pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Dikota ini banyak suku, salah satunya adalah
suku yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di

16. madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang
terkuat dan kaya adalah yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya
ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan, maka
system pajak dan fiscal tidak berlaku.
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam wakti singkat
mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat
pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan
organisasi membangun intitusi-intitusi, mengarahkan urusan luar negeri,
membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan
jabatannya secara penuh.
Pada masa Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan kebijakan yang
terapkan oleh beliau dan para sahabat. Mengenai keuangan public pada masa
Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala Negara. Demikian
halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai
kepala Negara. sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan
kedudukan melayani publik.
Sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa nabi
terbilang masih sangat sederhana, pemasukan-pemasukan negara baik dari
ghanimah, zakat dan lainnya masih bisa diatur dan diawasi oleh Nabi sendiri. Pada
masa awal Islam ini juga belum dikenal Baitul Mal dalam bentuk lembaga. Hanya saja
nilai-nilai tentang praktek Baitul Mal itu sendiri telah dipraktekkan sendiri oleh Nabi.
Sistem yang digunakan Nabi ini masih terus berlangsung sampai pada masa khalifah
Abu Bakar yang kemudian ketika kekuasaan beralih pada Umar pendapatan negara
semakin bertambah dan dibuatlah kebijakan baru yakni membuat lembaga keuangan
berupa Baitul Mal yang mengurus diantaranya output dan input khas Negara.
Peranan ini pun masih diteruskan dan dikembangkan oleh khalifah sesudah Umar,
yang mana pada khalifah sesudah Umar dapat dikatakan pasang surut
perkembangannya. Kadang baik kadang juga memprihatinkan. Berbeda pada masa
Nabi sampai Umar yang dapat dikatakan 90% selangkah lebih maju dari sebelumnya,
karena ada inovasi-inovasi baru yang dimunculkan dan membuahkan manfaat.
Pada abad ke 19 lembaga keuangan syariah mulai serius di bahas dan di
kerjakan oleh berbagai negara-negara uslim yang akhirnya berdirilah bank-bank
Islam termasuk diantaranya di Indonesia. Perkembangan yang ada tahap ini bisa
dikatakan sebagai kemajuan meskipun ada hambatan dan pelan perkembangannya.
Terbukti di dunia-dunia barat pun sekarang sudah banyak yang mengadopsi sistem
keuangan syariah dan dalam negara kita banyak muncul akhir-akhir ini bank, maupun
lembaga keuangan Islam lainnya. Lembaga keuangan syariah di indonesia semakin
hari semakin bertambah peminatnya meskipun masih dalam skala kecil jika dilihat
tahapan-tahapannya.
Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi
utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa
pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umatmIslam, praktik-praktik seperti

17. menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan
keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman
Rasulullah saw. Nabi sendiri dikenal dengan julukan al-amin, sehingga dipercaya oleh
masyarakat Makkah menerima simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir
sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib ra untuk
mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak
yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan.
Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat Rasul,
memilih tidak menerima titipan harta. la lebih suka menerimanya dalam bentuk
pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni
pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk
memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk
mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas juga
pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan
pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal di Irak.
Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan
dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang
berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek
untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek
ini, mereka mengambil gandumdi Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.
Pemberian modal kerja bebasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah,
musaqah, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan,
jelas terdapat individu-individu yang telah melaksankan fungsi perbankan di zaman
Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada
sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, adasahabat yang
melaksankan fungsi pengiriman uang, dan ada yang memberikan modal kerja.
Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk membentuk
pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang
alamiah dan harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Hal ini sama dengan
penolakannya dalam penentuan harga. Rasul pun tidak menciptakan mata uang
sendiri. Namun demikian Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian
sebagai berikut:
 BaitulMal
Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal merupakan
sesuatu yang berbeda dan revolusioner pada zaman itu. Sebab pada umumnya pajak-
pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar
jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang
menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mai bertujuan
untuk kesejahteraan masyaarakat atau apa yang dikenal sekarang sebagai welfare

18. oriented, karena seluruh penerimaan pendapatan (revenue collection) dan
pembelanjaan (expenditure) dilakukan secara transparan.
Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul Mal: ada
yang berpendapat bahwa fungsi baitul mal mirip dengan bank sentral seperti yang
ada sekarang, walaupun tentu saja lebih sederhana karena berbagai keterbatasan
pada waktu itu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa baitul mal berfungsi seperti
menteri keuangan atau bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam
menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya menf okuskan
pada pengaturan suplai dan moneter.
Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal dikonsepsikan
sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin
dalam arti luas. Artinya baitul mal semakin mapan bentuknya pada masa
kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya kekayaan kaum muslimin
pada akhir kekhalif ahan Abu Bakar, yang kemudian menjadikan rumahnya sebagai
tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di samping itu pada masa
kekhalifahan Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga
tanggungjawab pemerintah semakin banyak. Dari sisi pendapatan, dana yang
terkumpul dari zakat, kharaj dan sebagainya semakin menumpuk. Pada masa
pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan dan pemerintahan.
Perhatiannya yang besar pada kemakmuran, ditandai adanya pembanguan f asilitas
umum, dan keberhasilannya dalam menciptakan jalan penghubung antara sungai Nil
dan laut merah. Adapun sumber dana baitul mal adalah sebagai berikut:
 Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana zakat.
 Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak pertambangan dan hasil laut.
 Baitul Mal Fai’, menyimpan kharaj, jizyah, ‘usyr dan pajak.
 Baitul Mal Dlawa’i, penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan harta
warisan yang tidak ada ahli warisnya.
Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem desentralisasi,
di mana setiap wilayah mempunyai baitul mal tersendiri dan tidak tersentralisasi di
wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada memiliki sumber dana dan pengalokasian
tersendiri sesuai dengan ketentuan al-Qur’an, Sunnah dan ijtihad ulama. Baitul mal
wilayah merupakan pelengkap dan penyempurna bagi baitul mal pusat, dengan lebih
mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat, dan jika terdapat kelebihan
dana akan ditransfer ke pusat, dan begitu juga sebaliknya[11].

19.  Wilayatul Hisbah
Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi
dianggap sebagai konsep yang sama sekali baru, mengingat pada zaman itu, dimensi
pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan
penguasa lokal seenaknya saja mengenakan upeti dari rakyatnya, dan
mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya,
sementara barang-barang yang mereka perlukan, harganya jatuh. Diriway atkan
bahwa rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang
layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul
pun pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda
di pasar.
Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri oleh
Rasulullah, namun kemudian beliau menentukan orang-orang yang kredibel dalam
menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulullah telah mengangkat Sa’id bin
Sa’ad bin al-Ash bin Umayah sebagai petugas yang mengontrol pasar di Makkah dan
Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa pemerintahannya
mengangkat Sa’ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud sebagai
pengawas pasar, dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa’ binti Abdullah al-
Adawiyah al-Qurasyiyah. Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia
perdagangan internasional zaman sekarang sebagai principle of reciprocity, yakni
memberlakukan kuota kepada para pedagang yang datang dari Persia dan Romawi,
karena kedua negara tersebut memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang
di Madinah[12].
 Etika Bisnis
Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga akan
tetapi membangun sumber daya manusia dan etika (akhlak) yang mendukung dan
menjadi prasyarat dari lembaga itu sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak akan
berjalan dengan baik tanpa adanya akhlak/etika. Dalam hal ini rasulullah saw
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menghapus Riba
Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar,
namun untuk membangun sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum
kondusif, dengan adanya praktik riba yang dilakukan oleh orang Yahudi yang
membuat masyarakat madinah resah dan sering perbuatan mereka mencekik leher.
Karena itu dengan bimbingan al-Qur’an nabi menyerukan untuk meninggalkan riba.
Dengan penghapusan riba tersebut akhirnya terbukti mampu menciptakan kondisi
yang kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat. Madinah yang pada

20. awalnya merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota baru yang tumbuh
berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.
b. Keadilan
Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip
keadilan, keadilan yang berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum
muslimin saja. Hal ini ditunjukkan oleh bukti bahwa nabi menolak menetapkan harga,
dan membiarkan penetapan harga itu pada mekanisme pasar secara alami.
c. Prinsip dan etika bisnis lainnya
Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan selain
yang sudah disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa berpegang
pada sifat-sifat yang terpuji, seperti bersikap jujur, adil, ihsan, ta’awun, amanah,
tawakal, qana’ah, dan sabar.
3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa
keakhalifahan:
1) Pada masa Abu Bakar Sidiq
Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara diurus oleh kekayaan
dari Baitul Maal dan ini terjadi selama sekitr 27 bulan dimasa kepemimpinanya, Abu
Bakar Siddiq telah banyak menangani maslah murtad, cukai dan orang-orang yang
telah menolak membayar zakat kepada negara, Abu bakar Siddiq selau
memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan zakat terseebut selalu di
distribusikan setiap periode tanpa sisa, bahkan hingga beliau wafat hanya terdapat
satu dirham di perbendaharaan negara.
2) Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi
Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kebijakan keuagan
negara pada masa khalifah umar, diantaranya adalah :
a) Properti baitul mal
di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah dan amil nya
hanyalah pemegang kepercayaan jadi merupakan tangung jawab negara untuk
menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak
terlantar, membiayai penguburan, orang miskin, membayar utang orang-orang
bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk
memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial.[14]
Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan lembaga
keuangan negara pertama yang disebut Al-diwan. sebenarnya itu adalah sebuah

21. kantor yang ditunjukkan untuk mengurusi pembayaran tunjangan-tunjangan
angkatan perang dan pension serta tunjangan-tunjangan lainnya dalam basis regular
dan tepat.
b) Kepemilikan Tanah
Pada masa pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan melaui
perjanjian damai. disinilah mulai timbul permasalahan bagaimana pembagiannya,
diantaranya ada sahabat yang menuntut agar kekayaan tersebut di distribusikan
pada para pejuang sementara yang lainnya menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu
rencana yang cocok bik untuk mereka yang dating pertama baik yang terakhir.
Setelah melakukan proses syura, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-
tanah sebagai fay, dan prisip yang sama diadopsi untuk kasus yang akan datang.
c) Zakat dan Ushr
Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon
tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang tersebut dilindungi secara
resmi. Umar katakan bila bahwa mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon
mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan. Menurut
laporan Abu Ubayd, Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah
pergunugan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang tetapkan adalah seper
duapuluh untuk madu yang pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua.
Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal dipedesaan bisa
membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan (maqs). Setelah Negara Islam
berdiri di Arabia, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan
dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan
dan masuk dalam perjanjian yang ditandatagani oleh beliau bersama dengan suku-
suku yang tunduk kepada kekusaannya. Secara jalas dikatakan bahwa pembebanan
sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai
yang pertama dalam mausia umum.
d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim
Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya kecuali orang
Kristen Banu Taghlib yang kseluruhan kekayaan terdiri dari ternak. Mereka
membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslimin. Banu Taghlib adalah suku
Arab Keristen yang menderita akibat peperangan. Umar menganal jizyah kepada
mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah
membayar sedekah. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana
memperlakukan mereka pereti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi
aset negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus
mereka bayar, dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak
atau melaksanakannya untuk menerima kepercayaan mereka.mereka dan
menyetujui dan menerima membayar sedekah ganda. [17]

22. 3) Masa Usman bin Affan
Kholifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya beliau
meingankan beban pemerintah dalam hal yang serius bahkan menyimpan uangnya
di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalah pahaman antara kholifah dan
abdulah bin arqam, salah satu seprang sahabat nabi yang terkemuka, yang
berwenang melaksanakan kegiatan bitul mal pusat. Beliau juga berusaha
menigkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, menigkatkan dana pensiun dan
pembangunan di wilayah taklukan baru, kholifah membuat beberapa perubahan
administerasi.
4) Kholifah Ali bin Abi Thalib
Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pemungutan khums
atas ikan atau hasil hutan. berbeda degan kholifah umar, kholifah Ali
mendisteribusikan seluruh pendapatan dibaitul mal keprovinsi yang ada di baitul mal
di madinah, busro dan kufah.
Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa
kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada
masa kepemimpinan Usman hampir dihilagkan seluruhnya kerena sepanjang pantai peperti
sirya, palistina dan mesir berada dikekuasaan Muawiyah.
Pasca khulafa’urrasyidin.
Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam berada di
tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian tongkat estafet kepemimpinan
diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam bentuk pewarisan tahta.
Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan
keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal
berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelolah dengan penuh kehati-
hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini
Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya
transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.
Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa
kepemimpinan khalifah ke delapan Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz yang
memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal
dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada
yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para amir
(setingkat gubernur) agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya
bersumber dari sesuatu yang tidak sah.
Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz,
kebijakan baru pun dimulai. Umar sebagai raja, mengembalikan harta milik
pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu, terdapat perkampungan Fadak, desa di
sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara.

23. Namun, pada masa khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-685 M), harta
tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta tersebut
kepada keturunannya.[19]
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin Abdul
Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Mal semakin meluas. Baitul Mal tidak hanya
sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan
untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan
prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek
penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang
intelektual Islam dimulai.
Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan
oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak hanya layak disebut sebagai
pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan,
mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.
Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan,
sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah
menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat masih gelap gulita.
4. Jelaskan sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali dan
pengaruhnya terhadap dunia Internasional.
Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah hegara yang mayoritas
berpenduduk muslim yang mendirikan lembaga keuangan alterriatif yang bebas dari riba.
Tujuan utama dari pendirianferribaga keuangaffber landaskan etika Islam adalah sebagai
upaya kaum mtlsliniin untuk rnendasari segenap aspek kehidupan ekonominya
berlandaskan al-Qulr’an dan sunnah. Ide untuk mendirikan lembaga keuangan ini tersemai
berkat gerakan kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis.
Usaha modern pertama kali untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada
pertengahan taruih l940-an, akaritetapi usaha ini gagal[17]. Eksperimen lain dilakukan di
Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga
didirikah di pedesaan negara itu.
Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam. Proposal
yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan
Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal
pendirian Federasi Bank
Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari proposal itu,
mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus diganti dengan sistem kerja
sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima dan
sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam.
Dan isi proposal itu antara lain mengusulkan:

24. 1. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam
2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
3. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral di negara
Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang
terpadu.
4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.
5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan
kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam.
6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.
8. Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan Pembangunan
negara-negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut:
9. Mengatur investasi modal Islam.
10. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
11. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
12. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk
investasi regional di negara-negara Islam.
Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan
pembentukan perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam (Association of
Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan
Islam, yang tugasnya antara lain adalah menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara
Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan lembaga keuangan Islam. Akhirnya pada
oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic Development Bank (IDE) yang beranggotakan 22
negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk pembangunan negara-negara
anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan
penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi
ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya mudah dimengeri apabila
perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam mulai
menyebar ke banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang
kemudian mengubah sistem keuangannya menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam lain
seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-
bank konvensional.
Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan
menyebar ke banyak negara, termasuk negara Barat. The Islamic Bank International of
Denmark tercatat sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di Denmark (Eropa) pada
tahun 1983. Kini bank-bank besar dari negara-negara Barat, seperti Citibank, ANZ Bank,
Chase Manhattan Bank dan Jardien Flaming telah membuka Jendela Islam (Islamic Window)
dengan tujuan agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat
Islam.

25. Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia) pada bank umum
didasari atas keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan syari’at Islam.
Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik dengan konsep tentang sistem keuangan
dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor: pertama, petunjuk Tuhan
dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling banyak dipahami oleh ulama dan cenedekiawan
muslim, adalah doktrin transaksi non ribawi. Kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979
(dan sekarang) me- nimbulkan kekuatan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah,
Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itu
timbul pemikiran untuk “memutar” dana petrodollar tersebut melalui lembaga keuangan
Islam.
Lembaga Keuangan Syariah Modern
Macam-macam lembaga keuangan non bank diantaranya:
1) Lembaga zakat
Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bahwa oragnisasi yang berhak
mengelola zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni orgaanisasi yang tumbuh atas prakarsa
masyarakat dan disebut juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh
Pemerintah dan disebut Badan Amil Zakat (BAZ).
Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola
dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan
umat. Misi mulia yang diemban ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan
programnya. Masyarkat harus didoraong supaya membentuk lembaga amil sebanyk-
banyaknya.
Di Indonesia kita bisa menghubungi BAZNAS, Rumah Zakat dan lembaga-lembaga
amil zakat terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah kita.
Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi modern ini
membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan memudahkan
penerimanya untuk menerima zakat tersebut.[21]
2) Baitul Mal Wattamwil (BMT)
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut
tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana
yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha
pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial.
BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara
luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat
berperan aktif dalam membangun sebuah sitem keuangan yang lebih adil dan yang lebih
penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.
BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena
beroperasi dengan pola syaria’ah, sudah barang tentu kontrolnya tidak saja dari aspek

26. ekonomi saja atau kontrol dari luar, tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol
dari dalam yang lebih dominan.[22]
Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf Lembaga ini merupakan lembaga yang
hanya ada dalam system keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi
sukarelawan dalam beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa di alokasikan untuk
kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam.
5. Jelaskan peran lembaga – lembaga internasional seperti Islamic Development Bank
(IDB), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI),
Islamic Financial Services Board (IFSB), dan International Islamic Financial Market (IIFM)
dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia secara umum dan di Indonesia
secara khusus.
Islamic Development Bank (IDB),
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik
dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun yang berkaitan dengan
peningkatan sumber daya manusia. Dukungan moral, antara lain terhadap masuknya
beberapa negara menjadi anggota baru IDB, bantuan pendanaan pada negara Palestina, dan
negara anggota lain khususnya di kawasan Afrika yang mengalami bencana alam, serta
bantuan pembangunan daerah Mindanau, Filipina selatan.
Sementara dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi dalam
permodalan IDB (ordinary capital resources), juga ke dalam modal Export Financing Scheme
(EFS)-IDB, dan penyertaan ke dalam modal The Islamic Corporation for the Insurance of
Investment and Export Credit (ICIIEC).
Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat
dari adanya dukungan terhadap penempatan national agency di Indonesia yang dibutuhkan
oleh IDB sebagai channeling, line atau executing agent IDB di Indonesia. Tujuan
penempatan national agency tersebut adalah untuk memperlancar operasional IDB dalam
hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan informasi, pencairan
dana dan pembayaran kembali.
Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah memperoleh
manfaat yang cukup besar dari keberadaan IDB. Sejak 1975 hingga 2016 (Januari), total
pinjaman Indonesia ke IDB mencapai US$3.761,10 juta. Adapun sektor terbesar yang
mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian, pendidikan, keuangan dan
transportasi. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya pada umunya sangat kecil. Adapun
sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian (37,30%),
pendidikan (22,94%), keuangan (6,54%) dan transportasi (2,67%).
Baru-baru ini IDB mengestimasi bantuan pendanaan sekitar US$ 3-5 miliar yang bisa
dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur nasional Indonesia, dan
pemantaban inklusi keuangan syariah di tanah air yang sudah mulai bertumbuh. Dalam 10

27. tahun terakhir industri perbankan syariah berkembang signifikan, total aset naik hampir 14
kali lipat. Dari Rp 21,5 triliun di tahun 2005 meningkat jadi Rp 296,2 triliun pada tahun 2015.
(boz)
Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit
keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia.
Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-negara yang
memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan audit keuangan
syariah.
Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bahrain Monetery
Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang transparan,
berkesinambungan, dan bersih.
Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi dasar bagi
lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar Akuntansi Perbankan Syariah yang
baru-baru ini disahkan Dewan Syariah Nasional merupakan peraturan akuntansi perbankan
yang merujuk pada standar AAOIFI.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEMBAGA DUNIA YANG TERKAIT DALAM
KEUANGAN PERBANKAN ISLAM :
Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: pertama, semakin banyaknya
Negara baik muslim maupun non-muslim yang mengembangkan industri keuangan syariah
dan perkembangan industri tersebut menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat tinggi,
sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama industri ini akan memainkan peran yang
signifikan dalam percaturan industri keuangan dunia. Kedua, krisis keuangan yang
menghantam banyak Negara, tidak hanya negara-negara emerging market (1998 – 2005)
tetapi juga negara-negara maju (2008 – 2011), dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini
mendorong banyak pihak untuk mencari alternative system keuangan yang lebih kuat.
Alternative system keuangan tersebut diharapkan bukan hanya tahan dari guncangan krisis
tetapi juga mampu mencegah krisis itu terjadi.
PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI-KEUANGAN ISLAM DI DUNIA
Dengan dinamika yang ada pada aspek politik dan budaya, kebangkitan negeri-negeri
muslim dari kungkungan kolonialisme menjadi faktor penentu bangkitnya kesadaran
mengaplikasikan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan perkembangan keilmuan
ekonomi-keuangan Islam mengikut perkembangan aplikasinya dilapangan. Seperti yang
banyak diketahui dari sejarah, perkembangan ilmu ekonomi Islam modern berawal dari
ketidakpuasan tokoh agama Mesir khususnya para Guru di universitas Al Azhar Mesir atas

28. beroperasinya Bank Inggris menggunakan konsep riba dalam rangka pembiayaan proyek
Terusan Suez. Namun pada awal tersebut diskursus keilmuannya masih terbatas pada ruang
lingkup Ilmu Fikih dan Kalam. Hal ini wajar terjadi mengingat saat itu, di dunia ilmu diskursus
ekonomi-keuangan Islam masih beredar dikalangan ahli hukum dan kalam (Fuqaha).
Kemudian pada dekade seanjutnya diskursus ilmu ekonomi-keuangan Islam berhasil
mulai mengekstrak prinsip-prinsip umum ekonomi yang kemudian mampu memberikan
gambaran lebih jelas seperti apa aplikasi dasar dari ekonomi-keuangan Islam. Pada periode
ini dimulai pula inisiasi pendirian lembaga keuangan yang operasionalnya berpedoman pada
prinsip-prinsip syariah (Mitghamr Local Savings Bank yang didirikan oleh organisasi Ikhwanul
Muslimun di Mesir pada tahun 1963). Pada periode selanjutnya, perkembangan keilmuan
ekonomi-keuangan syariah berkembang sangat pesat dan lebih kompleks. Ilmu ekonomi-
keuangan Islam bukan hanya berkembang pada semua aspek ekonomi dan keuangan tetapi
juga semakin dalam diskursusnya, mengingat pada periode tersebut telah muncul generasi
baru ekonom muslim yang mencoba melakukan eksplorasi keilmuan menggunakan
wawasan keilmuan ekonomi yang mereka miliki.
Disamping itu dukungan negara-negara muslim pada aplikasi ini semakin terlihat baik
secara individual maupun kolektif. Oleh sebab itu pada periode ini muncul kesadaran
diantara sekelompok negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi
Islam (OKI/OIC) untuk mendirikan Islamic Development Bank yang bertujuan membantu
permasalahan pembangunan negara-negara muslim anggotanya. Dan akhirnya pada dua
dekade terakhir ini, aplikasi ekonomi-keuangan Islam semakin meluas dan semakin
bervariasi pula aplikasinya. Aplikasinya tidak hanya terkonsentrasi pada aplikasi lembaga
perbankan syariah dan sektor moneter saja, tetapi juga sudah menyebar pada aplikasi
lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan pasar modal, serta aplikasi non
moneter seperti zakat dan wakaf. Produk dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran
pun semakin meluas dan berkembang.
Pada awal pengembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam lebih didominasi
oleh praktek perbankan dengan produk yang mayoritas menggunakan akad jual-beli
(murabaha). Selanjutnya basis akad produk semakin bervariasi, misalnya pada akad ijarah,
takaful dan mudharabah-musyarakah (equities). Bahkan saat ini sudah pula beredar produk
Sukuk (Islamic Bonds) yang dapat digunakan bukan hanya nasabah perorangan (retail) tetapi
juga lembaga keuangan dan pemerintah. Oleh karena itu, jika dilihat dari penggunanya,
khusus aplikasi keuangan Islam telah menjangkau semua segmen pengguna, dari kelompok
retail, high net-worth (VIP customers), lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank,
pemerintah dan lembaga lainnya. Pada periode ini ada kesan dimana perkembangan
industri, khususnya industri keuangan syariah, berkembang dengan sangat cepatnya.
Sementara, kecepatan tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan sistem pendidikan
yang mampu menopang perkembangan industri. Dengan kondisi seperti itu, tentu muncul
masalah-masalah yang mengganggu, baik disektor industri maupun di sektor sistem
pendidikan (akan dibahas pada bagian selanjutnya).
Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir meliputi semua
aspek transaksi keuangan, dari jenis transaksi di perbankan, asuransi, pasar modal, dana
pension, reksadana, perusahaan pembiayaan sampai dengan pegadaian. Secara

29. kelembagaan aplikasi keuangan syariah memang dipelopori oleh berdirinya bank-bank
syariah sebagai berikut:
1. Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar
2. Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz
3. Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali
4. Dubai Islamic Bank (1975) –Sh. Saeed Lootah
Selanjutnya perkembangan aplikasi keuangan syariah di dunia menyebar pada
praktek-praktek non-bank seperti asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana
pensiun, reksadana dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia sendiri aplikasi keuangan
syariah dipelopori dengan berdirinya BPR Syariah pertama di Bandung yaitu BPRS Berkah
Amal Sejahtera (1988) dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992 (berdasarkan UU No. 7
Tentang Perbankan dan PP No.72 tentang bank bagi hasil)
Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di tanah air
menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data akhir tahun 2010
pertumbuhan keuangan syariah nasional secara umum diprakirakan lebih dari 30%, khusus
untuk pertumbuhan perbankan syariah per-September 2011 mampu tumbuh mencapai
48%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Maris Strategies & The Bankers November
2010, industri keuangan syariah Indonesia berdasarkan besarnya aset peringkatnya naik dari
peringkat 17 tahun 2009 menjadi 13 dunia tahun 2010, dimana asetnya bertambah lebih
dari dua kali lipat, dari USD 3.3 miliar menjadi 7.2 miliar. Namun begitu, berdasarkan
besarnya aset saat ini belum ada satupun perusahaan keuangan syariah Indonesia yang
mampu menembus peringkat 25 besar dunia. Dengan karakteristik aplikasi keuangan
syariah yang erat dengan aktifitas usaha produktif ekonomi (sektor riil), diyakini bahwa
praktek keuangan syariah mampu berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan dan peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional.Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang mampu mengakselerasi
pengembangan industri keuangan syariah termasuk perbankan syariaHnasional.
Islamic Financial Services Board (IFSB),
Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, 21 April 2002,
telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan islam internasional. Sebagai tindak
lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4 November 2002, delapan Gubernur Bank
Sentral dari delapan negara Islam, ditambah dengan Presiden IDB, telah menandatangani
pendirian Islamic Financial Services Board (IFSB) di Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga itu
langsung dipimpin oleh seorang bankir senior yang berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed
Abdel Kari, Ph.D.
Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di dunia itu,
didirikan oleh Bank Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia, Bahrain, Iran, Kuwait,
Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic Development Bank (IDB).
Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam sidang tahunan IMF
tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya tumbuh

30. padaConsultative Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko, 23 September
2000. Dari situlah komitmen negara-negara pendiri semakin kuat hingga dibentukTechnical
Committee untuk mewujudkan lembaga tersebut. Setelah melalui sejumlah pertemuan
penting, akhirnya terwujud juga pada tahun 2002.
Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB ini
memiliki arti sangat penting. Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga perbankanIslam yang
sedang tumbuh di 48 negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat. Bank-bank
tersebut mengelola aset sekitar $ 170 miliar. IFSB akan menyusun standar dan prinsip pokok
pengawasan, pengaturan, dan penerapan syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah di
seluruh Indonesia. IFSB juga akan menjadi penguhubung sekaligus menjalin kerjasama
dengan lembaga penetapan standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara hal
yang akan dilakukan, yang cukup penting adalah penyusunan standar operasional yang
selaras dengan Basel Accord II. Basel Accord II sendiri masih dalam tahap persiapan akhir
bagi pengimplementasian pada akhir tahun 2006, yang dikendalikan secara eksklusif oleh
Bank for International Settlements (BIS) di Basel, Swiss. Intinya, fungsi IFSB seperti Bank for
International Settlement (BIS).
Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk menstandarisasi
perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini sehingga standar operasi dan
produknya sama secara internasional. Selain itu, melalui lembaga tersebut akan dapat
dijalin kerja sama antar lembaga keuangan syariah di dunia..
International Isntitute of Islamic Thought (IIIT)
International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga nonprofit,
lembaga pendidikan dan budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan ke-Islaman secara
umum. Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada 1981 atau 1401 H. Lembaga yang
memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di Herndon, Virginia.
Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya, dan
mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam dengan moral
pengetahuan.
Seiring dengan pengembangan ekonomi syariah, IIIT juga turut berperan
mengembangkan konsep, mensosialisasikan, dan menstandarisasikan ekonomisyariah. Salah
satu program standarisasi ekonomi syariah adalah, The Registered Fellow in Islamic Finance
(RFIF) yang merupakan sertifikasi keahlian keuangan syariah yang berskala internasional.
Untuk menstandarisasi keahlian ini di Indonesia bekerja sama dengan Karim Business
Consulting.
6. Sebutkan berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia dan
jelaskan karakteristiknya masing – masing.
Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai
dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga
Keuangan Syariah sebagai intermediary institution (lembaga perantara), berdasarkan
kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;

31. 3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi
juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip
kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan
pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak
menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi syariah
1. Berdasarkan prinsip syariah.
2. Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat pada
operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Setiap lembaga keuangan yang
operasionalnya sesuai dengan syariah harus terhindar dari praktek riba atau
bunga. Selama lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba atau
bunga, maka operasional lembaga keuangan itu belum syariah.
3. Menggiatkan praktek jual-beli. Karena, riba atau bunga dilarang dalam syariah
Islam, maka sebagai solusinya praktek jual-beli dibuka lebar untuk dipraktekkan
dalam operasional lembaga keuangan syariah.
4. Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil juga menjadi ciri
khas dari praktek ekonomi syariah.
5. Instrumen zakat. Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam ekonomi Islam.
Secara syar’i, zakat merupakan bagian kewajiban dan menjadi pilar dalam Islam.
Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
A. Asuransi Syariah
Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling
melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk
asset dan atau taba’ru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/
bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.
Produk dan Mekanisme Operasional
Produk unggulan Asuransi Syariah agak berbeda dengan Asuransi Konvensional, produk
UnitLink (gabungan Asuransi dan Investasi) menjadi trend sementara pada Asuransi Syariah
Takaful pada setiap perusahaan memiliki produk unggulan yang berbeda sesuai dengan
permintaan nasabah. Di dalam pengelolaaan dana Asuransi Syariah, yang sebenarnya terjadi
adalah Takaful Umum.
 Takaful Umum
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian
seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor,
dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan
perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.

32.  Takaful Keluarga
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga,
dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan
perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
 Takaful lainnya
 Fulnadi (Asuransi Pendidikan)
Adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana
pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai
sarjana.
 b) Dana Tunai Harian
Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah
sakit. Karena sakit atau kecelakaan.
 c) Santunan Kematian
Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan
 d) Santunan Cacat Tetap Total
Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit
atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan
atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan.
Tujuan berdirinya Asuransi Syariah
Tujuannya ialah sebagai berikut:
• Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
• Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan
biaya.
• Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya
tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya
tidak tentu dan tidak pasti.
• Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
• Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
• Menutup Loss of Earning Power (hilangnya daya produktif) seseorang atau badan usaha
pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)
Karakteristik Asuransi Syariah :

33. 1. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta’awuni) dan
saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi.
2. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ dan akad tijari.
Akad tabarru’ digunakan diantara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan
antara peserta dengan entitas asuransi syariah.
3. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi.
4. Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabarru’
yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi
syariah.
5. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana
tabarru’) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
No. Materi Pembeda Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
1 Akad Tolong-menolong dan
investasi
Jual-beli (tabaduli)
2 Kepemilikan dana Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) merupakan
milik peserta, perusahaan
hanya sebagai pemegang
amanah untuk
mengolahnya
Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) menjadi milik
perusahaan. Perusahaan
bebas untuk menentukan
investasinya
3 Investasi dana Investasi dana berdasar
syariah dengan sistem bagi
hasil (mudharabah)
Investasi dana berdasarkan
bunga (riba)
4 Pembayaran klaim Dari rekening tabarru’ (dana
sosial) seluruh peserta
Dari rekening dana
perusahaan
5 Keuntungan Dibagi antara perusahaan
dengan peserta, sesuai
prinsip bagi hasil
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan

34. 6 Dewan pengawas
syariah
Ada dewan pengawas
syariah mengawasi
manajemen, produk, dan
investasi
Tidak ada
B. Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak
yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak
tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang
berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki
barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi
kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.
Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah
Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :
Jenis barang yang digadaikan:
 Perhiasan
 Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan sejenisnya
 Kendaraan
Biaya biaya:
 Biaya administrasi pinjaman
 Jasa simpanan
Proses pelelangan barang gadai
Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan pinjamannya.
Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan.
Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
 Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai yaitu
mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan benda (benda
bergerak) sebagai jaminan.
 Penaksiran nilai barang merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai hatrta
benda oleh pegadaian syariah. Jasa itu meliputi benda bergerak dan tidak
bergerak, biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah ongkos penaksiran
barang.
 Penitipan barang (ijarah) yaitu surat berharga dan atas jasa penitipan gadai
syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan
barang.

35.  Gold counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa penjualan emas yang
berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah.
Pembelian dilampiri sertifikat jaminan.
Karakteristik Penggadaian Syariah
1. Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang didasarkan pada
golongan barang.
2. 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari
3. Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman
4. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat bukan
lelang.
5. Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk golongan A dan untuk
golongan BCD 88 – 86%
6. Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L.
7. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan prosentase
dikali uang pinjaman
8. Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan
9. Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh nasabah, dan bukan
menjadi milki pegadaian melainkan diserahkan kepada lembaga ZIS.
C. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal
wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi produktif
dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha
ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial
dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat,
infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi
paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana
sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara
berkelanjutan.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar.
4. Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan
miliki orang lain dari luar masyarakat itu.

36. 5. LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara berkala
yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya di balai RW/RT/desa, kantor LKMS
BMT, rumah anggota, masjid, dsb), biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para
nasabah LKMS BMT, disamping pendampingan mental spiritualnya terutama motive
berusaha.
Peran BMT di masyarakat :
1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak
2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah
3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin)
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.
Fungsi BMT di masyarakat:
1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih
professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam
berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh
masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi
untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk
anggota
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial
rakyat banyak.
D. Koperasi Syariah
Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari
kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi
mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.[5] Syirkah ini
merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat
baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam.
Fungsi dan Peran Koperasi Syariah[6]
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada
khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih
amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di
dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah
islam;

37. 3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi;
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana,
sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama
melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
Landasan Koperasi Syariah
1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
3. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah
dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful).
Karakteristik Koperasi Syariah
1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2. Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
3. Berfungsinya institusi zakat
4. Mengakui mekanisme pasar
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama.
E. Reksa Dana Syariah
Secara bahasa Reksa dana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau
pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahsa reksa
dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.[8] Reksadana (mutual fund) adalah wahana
yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian
diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut
bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di
antaranya.[9]
Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan
saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer
investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara
dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk
ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.

38. Tujuan berdirinya Reksadana Syariah
Tujuan berdirinya reksadana syariah ini sebenarnya lebih didasari kepada
permintaan pasar (masyarakat) untuk mengadakan investasi yang bergerak di pasar modal
dalam Lembaga keuangan non Bank. Dimana kita tahu selama ini produk investasi di
indonesia banyak yang dikeluarkan oleh perbankan, serta untuk menyediakan beragam
Instrumen Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
Prinsip Transaksi dan Aplikasinya
Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup:
1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha
utamanya sesuai dengan pedoman Syariah Islam. misalnya tidak
memproduksi makanan dan minuman yang haram dan syubhat atau tidak
memberikan jasa keuangan yang mempraktikan riba.
2. Perusahan yang berfungsi sebagai manajer investasi haruslah perusahaan
yang bergerak dalam bisnis yang halal.
3. Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah prinsip
wakalah (akad penyerahan kekuasaan).
Bagian-bagian Reksa Dana Syariah
a) Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip prinsip syariah dalam
kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian,
spekulasi dan lain sebagainya.[10]
Menurut metwally (1995, 177) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah:
1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan bisnis
dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna
mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk
membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada
harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja
kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally,
1995, 178-179) adalah sebagai berikut :
1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek

39. 2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat
diperjualbelikan melalui pialang
3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa
efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan
dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek,
dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan
4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan
dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali
5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat
dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode
perdagangan setelah menentukan HST
9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan
dengan harga HST
b) Pasar Uang Syariah
Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat
berharga jangka pendek.
Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar
uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut
Pertama : Ketentuan Umum
1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar
bank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank
yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi
keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
 bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
Kedua : Ketentuan Khusus
1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip
syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah;
al-Sharaf.
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam
butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh
dipindahtangankan sekali.

40. Ciri Pasar Uang Syariah:
 Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.
 Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai
kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.
 Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.
Manfaat Reksadana Syariah
Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksadana adalah
sebagaiberikut :
1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan
diversitifikasi investasi dalam efek,sehingga dapat memperkecil resiko.
2. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal.
Menentukan saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah,
namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri.
3. Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana
tersebut dikelola oleh manajer investasi professional maka pemodal tidak perlu
memantau kinerja investasinya hal tesebut telah dialihkan kepada manajer
investasi tersebut.
Ciri-Ciri Reksa Dana
1. Lembaga = Bentuk Hukum” Investasi sebagai intermediasi dari Investor
2. Periode Investasi menengah dan Jangka panjang
3. Beresiko
4. Lebih transparan
5. Pembukuan ditutup setiap hari
6. Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari.
7. Return > tingkat bunga deposito
8. Hasil yang diperoleh Neto – No Pajak
9. Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional
10. Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa
dana syariah. Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam
investasi syariah ini.
a. Kelembagaan
Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang.
Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari
perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana
syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas
syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang
direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

41. Dengan begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar
dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.
b. Hubungan Investor dan Perusahaan
Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem
mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua
pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung
oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola.
Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka
pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi
jual beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan. Saham-
saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk
diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam
transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya
hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat
dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.
c. Kegiatan Investasi Reksa Dana
Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa
saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara investasi tidak halal yang
tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran,
pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan
lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan
saham-saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar
perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau
saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang
tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah.
Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan
melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti
penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.
7. Identifikasilah kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank syariah
dengan lembaga – lembaga keuangan syariah lainnya.
Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama atau
program linkage dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwiil
(BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah.