Teks ini membahas sejarah perkembangan akuntansi syariah sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangannya pada masa modern. Terdapat beberapa pendekatan dalam mengembangkan akuntansi syariah yaitu pendekatan induktif, deduktif, dan hibrid, dimana masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Teks ini juga menyimpulkan bahwa pendekatan induktif yang menyesuaikan akuntansi kontemporer dengan prinsip sy

1. TUGAS PERBANKAN SYARIAH
DOSEN : BU SHINTA MELZATIA.
DI SUSUN OLEH :
NUR RISNAWATI ( 43214110380)
ATIK RIANAH (43213120146)
FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA
2017

2. BAB 1
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH
1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait
dengan bidang ilmu akuntansi adalah ayat ini berbicara tentang anjuran
atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan
mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris),
sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai
dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara
redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang
dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksis hutang-piutang,
bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi
piutang merasa lebih tenang dengan penulisan tersebut, karena
menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau
kreditor tidak memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang,
banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-
pihak yang sedang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, akad tolong
menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan
hutang, sampai akhirnya terjadi suatu tambahan yang dinamakan riba.
Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik
kelembagaan maupun perorangan. Adapun syarat-syarat yang ditentukan
oleh ayat ini untuk traksaksi adalah sebagai berikut:
a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara
hutang, haruslah tertulis dan berdokumen
b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi,
namun berpijak pada pengakuan orang berutang
c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah
memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga
kejujuran
d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah
pihak yang menyaksikan proses transaksi
e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah
mencukupi

3. 2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadapa
praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul
maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa
itu,baitul maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh
penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian
dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di
daerah yang diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian
dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru
dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa
kekhalifahan ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada
masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.. Hingga masa itu,
manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan
pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada
sisa. Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa
kekhalifahan Umar bin Khattab r.a.. Pada masa itu beliau memperluas
fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan (dawwana yang berarti
penulisan) yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa
itu baitul maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-
daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. juga
membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian
departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem
keuangan dan pelaporan keuangan yang baik.
Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa
kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a., dimana pada masa itu sistem
administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan
lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi
surplus pada baitul maal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan
Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses
pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de
Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan peradaban
Muslim ialah melalui bukunya, Luca Pacioli dianggap sebagai orang
pertama yang menggagas sistem buku berpasangan (double entri
bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan dimana sisi kiri dan sisi
kanan atau sisi debet dan sisi kredit harus sama atau seimbang atau
dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan dua kali (double) yaitu
pada kedua sisi.
Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam
bidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan

4. peneliti tentang sejarah akuntansi di dalam buku Summa de Arithmetica
yang dibuat Pacioli, diantaranya adalah :
a. Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan
akuntansi sebagaimana ditulis oleh Luca Pacioli tidaklah terjadi di
Republik Italia kuno. Yang terjadi adalah italia mengetahui tentang
akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Dalam
bukunya Luca Pacioli hanyalah bagian dari apa yang ada pada saat itu,
yang beredar di antara guru dan murid sekolah aritmetika dan
perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli bukanlah penemu
melainkan pencatat terhadap apa yang beredar saat itu.
b. Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir
abad ke-15, Eropa sedang terhenti perkembangannya dan tidak dapat
diharapkan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi.
c. Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping
pastilah dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang dan ia
beranggapan bahwa mereka berasal dari mesir.
d. Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli
didasarkan pada tulisan Leonard of Piza, orang eropa pertama kali
menerjemahkan buku Aljabar yang ditulis dalam bahasa arab, yang
berisikan dasar-dasar bookkeeping.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli
diterbitkan, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh
Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al Mazindarani dengan
judul Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M. Beberapa
kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik double
entry adalah sebagai berikut:
1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan
mencatat sumber-sumber pemasukan tersebut.
2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan
pengeluaran-pengeluaran tersebut
Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang
dimaksud oleh Luca Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat dan
bahkan pemerintah Italia. Pendapat ini dipandang bertentangan dengan
fakta terkait mengenai tidak operasionalnya angka romawi untuk
digunakan Dalam praktik akuntansi yang sedemikian maju. Sementara,
masyarakat muslim pada saat itu telah mengembangkan penggunaan
angka nol, yang kemudian disebut dalam dunia akademik sebgai angka
arab, mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah ilmu
matematika yang dikenal dengan bidang aljabar.
5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang
menunjukan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan
oleh masyarakat.
a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam
di Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan
terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian
dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat Undang-undang
yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau
perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta
dan anggaran Negara
b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik
secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan
dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan)
c. Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap
masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat
terpanjang, yakni Surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan
fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah (bertransaksi),
penunjukkan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan
manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah
hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut.
6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi
syariah adalah:
a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang
dipelopori oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam
dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan
syariah.
b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi
syariah, antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan
beberapa pemikir lainnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan
akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat. Pendekatan ini
diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam
yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
c. Pendekatan Hibrid

6. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan
ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah
mungkin dapat bantu menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh
pemikir akuntansi syariah Shahul Hameed. Pendekatan Hibrid secara
parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan
konvensional.
7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing
pendekatan yang ada dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah:
a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang
memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip
ibaha (boleh) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait
dalam bidang muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada
larangan yang menyatakannya
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib
berlandaskan pada wahyu dan dipandang merusak karena
mengandung asumsi yang tidak Islami.
b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler
terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan.
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c. Kelebihan Pendekatan Hibrid :
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di
Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu
diaplikasikan dalam akuntansi syariah.
Kekurangan Pendekatan Hibrid :
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk
mengembangkan triple bottom line menjadi fourt bottom line
(ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah).
8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk
dikembangkan pada saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis
Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam
dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

7. Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern
pada saat ini
9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat
pada akuntansi konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi
alternatif adalah kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda
pendapat dalam menilai urgensi perbedaan Akuntansi Syari’ah dan
konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam
akuntansi konvensional, namun dalam perkembangan berikunya,
gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata lebih menguat. Ini
memuncak setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan
landasan untuk dibentuknya The Financial Accounting Organization for
Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990.
Dalam perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi
The Accounting and Auditing Organization for Islmic Financial
Institutions (AAO-IFI). Ada sejumlah argumentasi yang diajukan,
mengapa Akuntansi Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi
konvensional. Diantaranya adalah karena faktor-faktor tujuan. Siapapun
yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan bahwa tujuannya
adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya.
Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang biasa ingin dicapai akuntansi
konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian,
tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan
merujuk pada Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan
yang dipakai menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari’ah
adalah karena:
a. Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in
all their financial and other dealings
b. The functions of Islamic banks are significantly different from those of
traditional banks who have adopted the Western model of banking
c. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with
them differs from the relatioship of those who deal with the traditional
banks. Unlike traditional banks, Islamic banks do not use interest in
their investment and financing transactions, whereas traditional banks
borrow and lend money on the basis of interest.
10.Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi
konvensional yang berkembang saat ini selain akuntansi dalam perspektif

8. syariah menurut kami adalah Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi
Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif,
dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja
yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami
nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara
keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk menjelaskan dan
menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba,
kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu
pendekatan AEP akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat
sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan
memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi,
akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. Akuntansi akonomi politik
tidak seperti akuntansi konvensional dalam pengakuan modal, bagi
akuntansi ekonomi politik mengakui adanya dua dimensi modal:
a. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi.
b. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.
11.Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta
implikasinya terhadap akuntansi syariah:
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati
ketentuan Allah (Alqur’an dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder
diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi, mengukur, dan
melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah
ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor.
Dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keungan perusahaan
maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah
ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan dan
juga mengapresiasi perkembangan akuntasi sosial dan lingkungan di
Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu
diaplikasiakan dalam akuntansi syariah.
12.Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat sebagai
dasar dalam pengembangan akuntansi syariah:Gerakan zakat adalah
gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan
bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi. kepada upaya
mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan
ummat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan
penting bagi tercapainya kebangkitan ummat Islam. Upaya-upaya yang
sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-

9. undang zakat akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat
Islam, yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem
ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai penopang
kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan kehandalannya
dalam membangun dan memberdayakan ekonomi ummat Islam, sebagai
rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan ekonomi ummat Islam berarti
juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara.
13. kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat,
tidak sesuai diterapkan pada masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu
terlihat pada aspek: pengeliminasian nilai-nilai agama; penggunaan
rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan; dan penekanannya
pada nilai pemilik modal pada suatu perusahaan. Oleh karena itu
kenyataannya masyarakat islam memiliki alternatif atas keberadaan
akuntansi konvensional, dan para sarjana muslim mampu
mengembangkan kerangka akuntansi yang sesuai dengannya dan
didasarkan pada nilai-nilai agamanya.Sementara itu, paradigma stari’ah,
menekankan pada aspek nilai hukum dan etika islami dalam sistem
akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi kerangka yang sesuai dalam
mengembangkan akuntasi syari’ah. Suatu hal yang sangat penting untuk
diperkenalkan adalah bahwa penerapan akuntansi syari’ah berdasarkan
pada paradigma syari’ah yng merupakan bagian yang sangat berhubungan
dengan tauhid al-ibadah mengakui ke-Esa-an Allah sebagai pemilik Alam
semesta ini). Denagn demikian, usaha berkelanjutan akan dilakukan oleh
setiap orang islam untuk menjabarkan syari’ah dalam kehidupannya. Hal
yang lebih penting adalah penjabaran tersebut diharapkan dapat diterima
oleh semua golongan, khususnya bagi kelompok non-muslim.
14. Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah
ada perintah Allah melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang
bersifat tidak tunai (Al-Baqarah 282) dan untuk membayar zakat.
Perintah Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong setiap
individu senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi.
Adapun perintah Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam
saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya.
Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset merupakan
konsekwensi logis dari ketentuan membayar zakat yang besarnya
dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang
yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul.
15. Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi
yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan
akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau

10. accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282.
Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi sosial. Akuntansi
Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena
ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk
menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.
BAB 2
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN
1. Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi riba. Berikut
ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang riba :
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila).
Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275)
Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ” (Q.S.
Al-Baqarah: 276)
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa
riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278)
dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta
manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang
berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

11. Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di katakan riba,
oleh sebab adanya lembaga keuangan syariah sangat membantu dalam
era digital melakukan transaksi ekonomi. dan pada ayat alqur’an juga
telah di jabarkan tentang akuntansi syariah.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan

12. saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
2. Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam
Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal sebagai
pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke
berbagai Negara. Dari tanah Arab, mereka membawa dagangannya hingga ke Benua
Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga ke Eropa.
Di masa jahiliyah tersebut, sistem perdagangan (ekonomi) jauh dari prinsip-
prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya
tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah. Maka, ketika
Islam datang, segala bentuk perdagangan yang merugikan baik itu bersifat judi
(maysir), tidak jelas (gharar), dan berbunga (riba) dihapuskan. Sebab, hal itu
bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin,adil dan
transparan.
Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib, berdagang ke
Syam, ketika itu beliau telah mempraktekkan sistem perdagangan yang jujur
sehingga, masyarakat senang melakukan perdagangan dengannya. Begitu juga ketika
beliau turut membawa dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya yang dikenal jujur
(al-amin), barang dagangannya laku terjual.
Ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada umur 25 tahun,
beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur, transparan, terbuka, dan
berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan
kekeluargaan, belum melembaga dalam sebuah sistem yang terstruktur. Karena itu,
di zaman beliau belum ada sebuah lembaga keuangan Islam yang mengatur sistem
perdagangan secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran Islam yakni Al-
Qur’an. Beliau senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan tujuan
membantu kaum yang lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru mulai melirik
permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau menyelesaikan masalah
politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah.
Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah kemadinah. Pada
saat hijrah kemadinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki
pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Dikota ini banyak suku, salah satunya adalah
suku yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di
madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang
terkuat dan kaya adalah yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya

13. ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan, maka
system pajak dan fiscal tidak berlaku.
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam wakti singkat
mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat
pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan
organisasi membangun intitusi-intitusi, mengarahkan urusan luar negeri,
membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan
jabatannya secara penuh.
Pada masa Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan kebijakan yang
terapkan oleh beliau dan para sahabat. Mengenai keuangan public pada masa
Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala Negara. Demikian
halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai
kepala Negara. sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan
kedudukan melayani publik.
Sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa nabi
terbilang masih sangat sederhana, pemasukan-pemasukan negara baik dari
ghanimah, zakat dan lainnya masih bisa diatur dan diawasi oleh Nabi sendiri. Pada
masa awal Islam ini juga belum dikenal Baitul Mal dalam bentuk lembaga. Hanya saja
nilai-nilai tentang praktek Baitul Mal itu sendiri telah dipraktekkan sendiri oleh Nabi.
Sistem yang digunakan Nabi ini masih terus berlangsung sampai pada masa khalifah
Abu Bakar yang kemudian ketika kekuasaan beralih pada Umar pendapatan negara
semakin bertambah dan dibuatlah kebijakan baru yakni membuat lembaga
keuangan berupa Baitul Mal yang mengurus diantaranya output dan input khas
Negara. Peranan ini pun masih diteruskan dan dikembangkan oleh khalifah sesudah
Umar, yang mana pada khalifah sesudah Umar dapat dikatakan pasang surut
perkembangannya. Kadang baik kadang juga memprihatinkan. Berbeda pada masa
Nabi sampai Umar yang dapat dikatakan 90% selangkah lebih maju dari sebelumnya,
karena ada inovasi-inovasi baru yang dimunculkan dan membuahkan manfaat.
Pada abad ke 19 lembaga keuangan syariah mulai serius di bahas dan di
kerjakan oleh berbagai negara-negara uslim yang akhirnya berdirilah bank-bank
Islam termasuk diantaranya di Indonesia. Perkembangan yang ada tahap ini bisa
dikatakan sebagai kemajuan meskipun ada hambatan dan pelan perkembangannya.
Terbukti di dunia-dunia barat pun sekarang sudah banyak yang mengadopsi sistem
keuangan syariah dan dalam negara kita banyak muncul akhir-akhir ini bank,
maupun lembaga keuangan Islam lainnya. Lembaga keuangan syariah di indonesia
semakin hari semakin bertambah peminatnya meskipun masih dalam skala kecil jika
dilihat tahapan-tahapannya.

14. Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi
utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa
pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umatmIslam, praktik-praktik seperti
menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan
keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman
Rasulullah saw. Nabi sendiri dikenal dengan julukan al-amin, sehingga dipercaya oleh
masyarakat Makkah menerima simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir
sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib ra untuk
mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak
yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan.
Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat Rasul,
memilih tidak menerima titipan harta. la lebih suka menerimanya dalam bentuk
pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni
pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk
memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk
mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas juga
pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan
pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal di Irak.
Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan
dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang
berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek
untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek
ini, mereka mengambil gandumdi Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.
Pemberian modal kerja bebasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah,
musaqah, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan,
jelas terdapat individu-individu yang telah melaksankan fungsi perbankan di zaman
Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada
sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, adasahabat yang
melaksankan fungsi pengiriman uang, dan ada yang memberikan modal kerja.
Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk membentuk
pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang
alamiah dan harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Hal ini sama dengan
penolakannya dalam penentuan harga. Rasul pun tidak menciptakan mata uang
sendiri. Namun demikian Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian
sebagai berikut:

15.  BaitulMal
Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal merupakan
sesuatu yang berbeda dan revolusioner pada zaman itu. Sebab pada umumnya
pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga
sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh
seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mai
bertujuan untuk kesejahteraan masyaarakat atau apa yang dikenal sekarang sebagai
welfare oriented, karena seluruh penerimaan pendapatan (revenue collection) dan
pembelanjaan (expenditure) dilakukan secara transparan.
Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul Mal: ada
yang berpendapat bahwa fungsi baitul mal mirip dengan bank sentral seperti yang
ada sekarang, walaupun tentu saja lebih sederhana karena berbagai keterbatasan
pada waktu itu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa baitul mal berfungsi seperti
menteri keuangan atau bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam
menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya menf
okuskan pada pengaturan suplai dan moneter.
Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal
dikonsepsikan sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan
kaum muslimin dalam arti luas. Artinya baitul mal semakin mapan bentuknya pada
masa kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya kekayaan kaum
muslimin pada akhir kekhalif ahan Abu Bakar, yang kemudian menjadikan
rumahnya sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di
samping itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam
semakin luas, sehingga tanggungjawab pemerintah semakin banyak. Dari sisi
pendapatan, dana yang terkumpul dari zakat, kharaj dan sebagainya semakin
menumpuk. Pada masa pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan
dan pemerintahan. Perhatiannya yang besar pada kemakmuran, ditandai adanya
pembanguan f asilitas umum, dan keberhasilannya dalam menciptakan jalan
penghubung antara sungai Nil dan laut merah. Adapun sumber dana baitul mal
adalah sebagai berikut:
 Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana zakat.
 Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak pertambangan dan
hasil laut.
 Baitul Mal Fai’, menyimpan kharaj, jizyah, ‘usyr dan pajak.

16.  Baitul Mal Dlawa’i, penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya
dan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya.
Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem
desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai baitul mal tersendiri dan tidak
tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada memiliki sumber dana
dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan al-Qur’an, Sunnah dan
ijtihad ulama. Baitul mal wilayah merupakan pelengkap dan penyempurna bagi
baitul mal pusat, dengan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat
setempat, dan jika terdapat kelebihan dana akan ditransfer ke pusat, dan begitu
juga sebaliknya[11].
 Wilayatul Hisbah
Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi
dianggap sebagai konsep yang sama sekali baru, mengingat pada zaman itu, dimensi
pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan
penguasa lokal seenaknya saja mengenakan upeti dari rakyatnya, dan mempermainkan
harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sementara barang-
barang yang mereka perlukan, harganya jatuh. Diriway atkan bahwa rasulullah menolak
permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin
karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul pun pernah menegur
seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar.
Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri oleh
Rasulullah, namun kemudian beliau menentukan orang-orang yang kredibel dalam
menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulullah telah mengangkat Sa’id bin Sa’ad
bin al-Ash bin Umayah sebagai petugas yang mengontrol pasar di Makkah dan Umar bin
Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa pemerintahannya mengangkat
Sa’ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud sebagai pengawas pasar,
dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa’ binti Abdullah al-Adawiyah al-Qurasyiyah.
Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia perdagangan internasional zaman
sekarang sebagai principle of reciprocity, yakni memberlakukan kuota kepada para
pedagang yang datang dari Persia dan Romawi, karena kedua negara tersebut
memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang di Madinah[12].
 Etika Bisnis

17. Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga akan
tetapi membangun sumber daya manusia dan etika (akhlak) yang mendukung dan
menjadi prasyarat dari lembaga itu sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak akan
berjalan dengan baik tanpa adanya akhlak/etika. Dalam hal ini rasulullah saw melakukan
hal-hal sebagai berikut:
a. Menghapus Riba
Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar, namun
untuk membangun sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum kondusif, dengan
adanya praktik riba yang dilakukan oleh orang Yahudi yang membuat masyarakat madinah
resah dan sering perbuatan mereka mencekik leher. Karena itu dengan bimbingan al-Qur’an
nabi menyerukan untuk meninggalkan riba. Dengan penghapusan riba tersebut akhirnya
terbukti mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara
cepat. Madinah yang pada awalnya merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota
baru yang tumbuh berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.
b. Keadilan
Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip keadilan,
keadilan yang berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum muslimin saja. Hal ini
ditunjukkan oleh bukti bahwa nabi menolak menetapkan harga, dan membiarkan
penetapan harga itu pada mekanisme pasar secara alami.
c. Prinsip dan etika bisnis lainnya
Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan selain yang
sudah disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa berpegang pada sifat-sifat
yang terpuji, seperti bersikap jujur, adil, ihsan, ta’awun, amanah, tawakal, qana’ah, dan
sabar.
3. Pada masa Abu Bakar Sidiq
Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara diurus oleh kekayaan
dari Baitul Maal dan ini terjadi selama sekitr 27 bulan dimasa kepemimpinanya, Abu
Bakar Siddiq telah banyak menangani maslah murtad, cukai dan orang-orang yang
telah menolak membayar zakat kepada negara, Abu bakar Siddiq selau
memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan zakat terseebut selalu di

18. distribusikan setiap periode tanpa sisa, bahkan hingga beliau wafat hanya terdapat
satu dirham di perbendaharaan negara.
Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi
Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kebijakan keuagan
negara pada masa khalifah umar, diantaranya adalah :
a) Properti baitul mal
di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah dan amil nya
hanyalah pemegang kepercayaan jadi merupakan tangung jawab negara untuk
menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak
terlantar, membiayai penguburan, orang miskin, membayar utang orang-orang
bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk
memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial.[14]
Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan lembaga
keuangan negara pertama yang disebut Al-diwan. sebenarnya itu adalah sebuah
kantor yang ditunjukkan untuk mengurusi pembayaran tunjangan-tunjangan
angkatan perang dan pension serta tunjangan-tunjangan lainnya dalam basis regular
dan tepat.
b) Kepemilikan Tanah
Pada masa pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan melaui
perjanjian damai. disinilah mulai timbul permasalahan bagaimana pembagiannya,
diantaranya ada sahabat yang menuntut agar kekayaan tersebut di distribusikan
pada para pejuang sementara yang lainnya menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu
rencana yang cocok bik untuk mereka yang dating pertama baik yang terakhir.
Setelah melakukan proses syura, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-
tanah sebagai fay, dan prisip yang sama diadopsi untuk kasus yang akan datang.
c) Zakat dan Ushr
Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon
tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang tersebut dilindungi secara
resmi. Umar katakan bila bahwa mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon
mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan. Menurut
laporan Abu Ubayd, Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah
pergunugan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang tetapkan adalah seper
duapuluh untuk madu yang pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua.

19. Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal dipedesaan bisa
membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan (maqs). Setelah Negara Islam
berdiri di Arabia, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan
dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan
dan masuk dalam perjanjian yang ditandatagani oleh beliau bersama dengan suku-
suku yang tunduk kepada kekusaannya. Secara jalas dikatakan bahwa pembebanan
sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai
yang pertama dalam mausia umum.
d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim
Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya kecuali orang
Kristen Banu Taghlib yang kseluruhan kekayaan terdiri dari ternak. Mereka
membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslimin. Banu Taghlib adalah suku
Arab Keristen yang menderita akibat peperangan. Umar menganal jizyah kepada
mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah
membayar sedekah. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana
memperlakukan mereka pereti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi
aset negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus
mereka bayar, dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak
atau melaksanakannya untuk menerima kepercayaan mereka.mereka dan
menyetujui dan menerima membayar sedekah ganda. [17]
Masa Usman bin Affan
Kholifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya beliau
meingankan beban pemerintah dalam hal yang serius bahkan menyimpan uangnya
di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalah pahaman antara kholifah dan
abdulah bin arqam, salah satu seprang sahabat nabi yang terkemuka, yang
berwenang melaksanakan kegiatan bitul mal pusat. Beliau juga berusaha
menigkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, menigkatkan dana pensiun dan
pembangunan di wilayah taklukan baru, kholifah membuat beberapa perubahan
administerasi.
Kholifah Ali bin Abi Thalib
Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pemungutan khums
atas ikan atau hasil hutan. berbeda degan kholifah umar, kholifah Ali
mendisteribusikan seluruh pendapatan dibaitul mal keprovinsi yang ada di baitul mal
di madinah, busro dan kufah.
Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa
kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada

20. masa kepemimpinan Usman hampir dihilagkan seluruhnya kerena sepanjang pantai peperti
sirya, palistina dan mesir berada dikekuasaan Muawiyah.
Pasca khulafa’urrasyidin.
Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam berada di
tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian tongkat estafet kepemimpinan
diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam bentuk pewarisan tahta.
Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan
keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal
berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelolah dengan penuh kehati-
hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini
Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya
transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.
Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa
kepemimpinan khalifah ke delapan Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz yang
memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal
dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada
yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para amir
(setingkat gubernur) agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya
bersumber dari sesuatu yang tidak sah.
Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz,
kebijakan baru pun dimulai. Umar sebagai raja, mengembalikan harta milik
pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu, terdapat perkampungan Fadak, desa di
sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara.
Namun, pada masa khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-685 M), harta
tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta tersebut
kepada keturunannya.[19]
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin Abdul
Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Mal semakin meluas. Baitul Mal tidak hanya
sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan
untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan
prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek
penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang
intelektual Islam dimulai.
Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan
oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak hanya layak disebut sebagai
pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan,
mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.

21. Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan,
sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah
menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat masih gelap gulita.
4. Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah hegara yang mayoritas berpenduduk
muslim yang mendirikan lembaga keuangan alterriatif yang bebas dari riba. Tujuan utama
dari pendirianferribaga keuangaffber landaskan etika Islam adalah sebagai upaya kaum
mtlsliniin untuk rnendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qulr’an
dan sunnah. Ide untuk mendirikan lembaga keuangan ini tersemai berkat gerakan
kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis. Usaha modern
pertama kali untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan
taruih l940-an, akaritetapi usaha ini gagal[17]. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada
akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikah di pedesaan
negara itu.
Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam. Proposal yang
disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan
(International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank
Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari proposal itu, mengusulkan
sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus diganti dengan sistem kerja sama dengan skema
bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima dan sidang menyetujui rencana
mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Dan isi proposal itu antara lain
mengusulkan:
1. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam
2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
3. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral di negara Islam
sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.
4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.
5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-
kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam.
6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.
8. Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan Pembangunan negara-
negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut:
9. Mengatur investasi modal Islam.
10. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
11. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
12. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi
regional di negara-negara Islam.

22. Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan pembentukan
perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai
badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam, yang tugasnya antara lain
adalah menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan
lembaga keuangan Islam. Akhirnya pada oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic Development
Bank (IDE) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk
pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam, dan
memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank yang berpusat di Jeddah
Arab Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya mudah dimengeri apabila
perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke
banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang kemudian mengubah sistem
keuangannya menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam lain seperti Malaysia dan Indonesia, bank
nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.
Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menyebar
ke banyak negara, termasuk negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat
sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank
besar dari negara-negara Barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardien
Flaming telah membuka Jendela Islam (Islamic Window) dengan tujuan agar dapat memberikan jasa-
jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.
Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia) pada bank umum didasari atas
keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan syari’at Islam. Karena itu kini, ekonomi
Islam terkesan identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini
dipengaruhi oleh dua faktor: pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling
banyak dipahami oleh ulama dan cenedekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non ribawi. Kedua,
peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan sekarang) me- nimbulkan kekuatan finansial negara-
negara kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia
Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk “memutar” dana petrodollar tersebut melalui
lembaga keuangan Islam.
Lembaga Keuangan Syariah Modern
Macam-macam lembaga keuangan non bank diantaranya:
1) Lembaga zakat
Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bahwa oragnisasi yang berhak mengelola
zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni orgaanisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan
disebut juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan disebut
Badan Amil Zakat (BAZ).
Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola dana
zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia
yang diemban ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya. Masyarkat harus
didoraong supaya membentuk lembaga amil sebanyk-banyaknya.

23. Di Indonesia kita bisa menghubungi BAZNAS, Rumah Zakat dan lembaga-lembaga amil zakat
terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah kita.
Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi modern ini
membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan memudahkan penerimanya
untuk menerima zakat tersebut.[21]
2) Baitul Mal Wattamwil (BMT)
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul
maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti
zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan
penyaluran dana komersial.
BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak
ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif
dalam membangun sebuah sitem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu
menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.
BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi
dengan pola syaria’ah, sudah barang tentu kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau
kontrol dari luar, tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih
dominan.[22]
Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya
ada dalam system keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan
dalam beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa di alokasikan untuk kepentingan social atau
peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam.[23]
5. Islamic Development Bank (IDB),
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik
dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun yang berkaitan dengan
peningkatan sumber daya manusia. Dukungan moral, antara lain terhadap masuknya
beberapa negara menjadi anggota baru IDB, bantuan pendanaan pada negara
Palestina, dan negara anggota lain khususnya di kawasan Afrika yang mengalami
bencana alam, serta bantuan pembangunan daerah Mindanau, Filipina selatan.
Sementara dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi dalam
permodalan IDB (ordinary capital resources), juga ke dalam modal Export Financing
Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan ke dalam modal The Islamic Corporation for the
Insurance of Investment and Export Credit (ICIIEC).
Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat
dari adanya dukungan terhadap penempatan national agency di Indonesia yang
dibutuhkan oleh IDB sebagai channeling, line atau executing agent IDB di Indonesia.
Tujuan penempatan national agency tersebut adalah untuk memperlancar

24. operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran
data dan informasi, pencairan dana dan pembayaran kembali.
Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah memperoleh
manfaat yang cukup besar dari keberadaan IDB. Sejak 1975 hingga 2016 (Januari),
total pinjaman Indonesia ke IDB mencapai US$3.761,10 juta. Adapun sektor terbesar
yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian, pendidikan, keuangan
dan transportasi. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya pada umunya sangat kecil.
Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian
(37,30%), pendidikan (22,94%), keuangan (6,54%) dan transportasi (2,67%).
Baru-baru ini IDB mengestimasi bantuan pendanaan sekitar US$ 3-5 miliar yang bisa
dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur nasional
Indonesia, dan pemantaban inklusi keuangan syariah di tanah air yang sudah mulai
bertumbuh. Dalam 10 tahun terakhir industri perbankan syariah berkembang
signifikan, total aset naik hampir 14 kali lipat. Dari Rp 21,5 triliun di tahun 2005
meningkat jadi Rp 296,2 triliun pada tahun 2015. (boz)
Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit
keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di
dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-
negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan
audit keuangan syariah.
Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bahrain Monetery
Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang
transparan, berkesinambungan, dan bersih.
Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi dasar bagi
lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar Akuntansi Perbankan
Syariah yang baru-baru ini disahkan Dewan Syariah Nasional merupakan peraturan
akuntansi perbankan yang merujuk pada standar AAOIFI.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEMBAGA DUNIA YANG TERKAIT DALAM
KEUANGAN PERBANKAN ISLAM :
Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: pertama, semakin banyaknya
Negara baik muslim maupun non-muslim yang mengembangkan industri keuangan
syariah dan perkembangan industri tersebut menunjukkan angka pertumbuhan yang
sangat tinggi, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama industri ini akan
memainkan peran yang signifikan dalam percaturan industri keuangan dunia. Kedua,

25. krisis keuangan yang menghantam banyak Negara, tidak hanya negara-negara
emerging market (1998 – 2005) tetapi juga negara-negara maju (2008 – 2011),
dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini mendorong banyak pihak untuk mencari
alternative system keuangan yang lebih kuat. Alternative system keuangan tersebut
diharapkan bukan hanya tahan dari guncangan krisis tetapi juga mampu mencegah
krisis itu terjadi.
PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI-KEUANGAN ISLAM DI DUNIA
Dengan dinamika yang ada pada aspek politik dan budaya, kebangkitan negeri-negeri
muslim dari kungkungan kolonialisme menjadi faktor penentu bangkitnya kesadaran
mengaplikasikan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan perkembangan
keilmuan ekonomi-keuangan Islam mengikut perkembangan aplikasinya dilapangan.
Seperti yang banyak diketahui dari sejarah, perkembangan ilmu ekonomi Islam
modern berawal dari ketidakpuasan tokoh agama Mesir khususnya para Guru di
universitas Al Azhar Mesir atas beroperasinya Bank Inggris menggunakan konsep riba
dalam rangka pembiayaan proyek Terusan Suez. Namun pada awal tersebut
diskursus keilmuannya masih terbatas pada ruang lingkup Ilmu Fikih dan Kalam. Hal
ini wajar terjadi mengingat saat itu, di dunia ilmu diskursus ekonomi-keuangan Islam
masih beredar dikalangan ahli hukum dan kalam (Fuqaha).
Kemudian pada dekade seanjutnya diskursus ilmu ekonomi-keuangan Islam berhasil
mulai mengekstrak prinsip-prinsip umum ekonomi yang kemudian mampu
memberikan gambaran lebih jelas seperti apa aplikasi dasar dari ekonomi-keuangan
Islam. Pada periode ini dimulai pula inisiasi pendirian lembaga keuangan yang
operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Mitghamr Local Savings
Bank yang didirikan oleh organisasi Ikhwanul Muslimun di Mesir pada tahun 1963).
Pada periode selanjutnya, perkembangan keilmuan ekonomi-keuangan syariah
berkembang sangat pesat dan lebih kompleks. Ilmu ekonomi-keuangan Islam bukan
hanya berkembang pada semua aspek ekonomi dan keuangan tetapi juga semakin
dalam diskursusnya, mengingat pada periode tersebut telah muncul generasi baru
ekonom muslim yang mencoba melakukan eksplorasi keilmuan menggunakan
wawasan keilmuan ekonomi yang mereka miliki.
Disamping itu dukungan negara-negara muslim pada aplikasi ini semakin terlihat baik
secara individual maupun kolektif. Oleh sebab itu pada periode ini muncul kesadaran
diantara sekelompok negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi
Konferensi Islam (OKI/OIC) untuk mendirikan Islamic Development Bank yang
bertujuan membantu permasalahan pembangunan negara-negara muslim
anggotanya. Dan akhirnya pada dua dekade terakhir ini, aplikasi ekonomi-keuangan
Islam semakin meluas dan semakin bervariasi pula aplikasinya. Aplikasinya tidak
hanya terkonsentrasi pada aplikasi lembaga perbankan syariah dan sektor moneter
saja, tetapi juga sudah menyebar pada aplikasi lembaga-lembaga keuangan non-
bank seperti asuransi dan pasar modal, serta aplikasi non moneter seperti zakat dan
wakaf. Produk dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pun semakin meluas
dan berkembang.

26. Pada awal pengembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam lebih didominasi
oleh praktek perbankan dengan produk yang mayoritas menggunakan akad jual-beli
(murabaha). Selanjutnya basis akad produk semakin bervariasi, misalnya pada akad
ijarah, takaful dan mudharabah-musyarakah (equities). Bahkan saat ini sudah pula
beredar produk Sukuk (Islamic Bonds) yang dapat digunakan bukan hanya nasabah
perorangan (retail) tetapi juga lembaga keuangan dan pemerintah. Oleh karena itu,
jika dilihat dari penggunanya, khusus aplikasi keuangan Islam telah menjangkau
semua segmen pengguna, dari kelompok retail, high net-worth (VIP customers),
lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank, pemerintah dan lembaga lainnya.
Pada periode ini ada kesan dimana perkembangan industri, khususnya industri
keuangan syariah, berkembang dengan sangat cepatnya. Sementara, kecepatan
tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan sistem pendidikan yang mampu
menopang perkembangan industri. Dengan kondisi seperti itu, tentu muncul
masalah-masalah yang mengganggu, baik disektor industri maupun di sektor sistem
pendidikan (akan dibahas pada bagian selanjutnya).
Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir meliputi semua
aspek transaksi keuangan, dari jenis transaksi di perbankan, asuransi, pasar modal,
dana pension, reksadana, perusahaan pembiayaan sampai dengan pegadaian. Secara
kelembagaan aplikasi keuangan syariah memang dipelopori oleh berdirinya bank-
bank syariah sebagai berikut:
1. Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar
2. Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz
3. Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali
4. Dubai Islamic Bank (1975) –Sh. Saeed Lootah
Selanjutnya perkembangan aplikasi keuangan syariah di dunia menyebar pada
praktek-praktek non-bank seperti asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan,
dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia sendiri aplikasi
keuangan syariah dipelopori dengan berdirinya BPR Syariah pertama di Bandung
yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988) dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992
(berdasarkan UU No. 7 Tentang Perbankan dan PP No.72 tentang bank bagi hasil)
Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di tanah air
menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data akhir tahun 2010
pertumbuhan keuangan syariah nasional secara umum diprakirakan lebih dari 30%,
khusus untuk pertumbuhan perbankan syariah per-September 2011 mampu tumbuh
mencapai 48%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Maris Strategies & The
Bankers November 2010, industri keuangan syariah Indonesia berdasarkan besarnya
aset peringkatnya naik dari peringkat 17 tahun 2009 menjadi 13 dunia tahun 2010,
dimana asetnya bertambah lebih dari dua kali lipat, dari USD 3.3 miliar menjadi 7.2
miliar. Namun begitu, berdasarkan besarnya aset saat ini belum ada satupun
perusahaan keuangan syariah Indonesia yang mampu menembus peringkat 25 besar
dunia. Dengan karakteristik aplikasi keuangan syariah yang erat dengan aktifitas
usaha produktif ekonomi (sektor riil), diyakini bahwa praktek keuangan syariah

27. mampu berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan
peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Oleh
karena itu, diperlukan upaya-upaya yang mampu mengakselerasi pengembangan
industri keuangan syariah termasuk perbankan syariaHnasional.
Islamic Financial Services Board (IFSB),
Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, 21 April 2002,
telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan islam internasional. Sebagai
tindak lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4 November 2002, delapan
Gubernur Bank Sentral dari delapan negara Islam, ditambah dengan Presiden IDB,
telah menandatangani pendirian Islamic Financial Services Board (IFSB) di Kuala
Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung dipimpin oleh seorang bankir senior yang
berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari, Ph.D.
Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di dunia itu,
didirikan oleh Bank Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia, Bahrain, Iran,
Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic Development Bank
(IDB).
Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam sidang tahunan
IMF tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya tumbuh
padaConsultative Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko, 23
September 2000. Dari situlah komitmen negara-negara pendiri semakin kuat hingga
dibentukTechnical Committee untuk mewujudkan lembaga tersebut. Setelah melalui
sejumlah pertemuan penting, akhirnya terwujud juga pada tahun 2002.
Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB ini
memiliki arti sangat penting. Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga
perbankanIslam yang sedang tumbuh di 48 negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa,
dan Asia Barat. Bank-bank tersebut mengelola aset sekitar $ 170 miliar. IFSB akan
menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan penerapan
syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. IFSB juga akan
menjadi penguhubung sekaligus menjalin kerjasama dengan lembaga penetapan
standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara hal yang akan dilakukan,
yang cukup penting adalah penyusunan standar operasional yang selaras dengan
Basel Accord II. Basel Accord II sendiri masih dalam tahap persiapan akhir bagi
pengimplementasian pada akhir tahun 2006, yang dikendalikan secara eksklusif oleh
Bank for International Settlements (BIS) di Basel, Swiss. Intinya, fungsi IFSB seperti
Bank for International Settlement (BIS).
Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk menstandarisasi
perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini sehingga standar
operasi dan produknya sama secara internasional. Selain itu, melalui lembaga
tersebut akan dapat dijalin kerja sama antar lembaga keuangan syariah di dunia..
International Isntitute of Islamic Thought (IIIT)

28. International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga nonprofit,
lembaga pendidikan dan budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan ke-Islaman
secara umum. Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada 1981 atau 1401 H.
Lembaga yang memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di Herndon,
Virginia.
Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya, dan
mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam dengan
moral pengetahuan.
Seiring dengan pengembangan ekonomi syariah, IIIT juga turut berperan
mengembangkan konsep, mensosialisasikan, dan menstandarisasikan
ekonomisyariah. Salah satu program standarisasi ekonomi syariah adalah, The
Registered Fellow in Islamic Finance (RFIF) yang merupakan sertifikasi keahlian
keuangan syariah yang berskala internasional. Untuk menstandarisasi keahlian ini di
Indonesia bekerja sama dengan Karim Business Consulting.
6. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
 Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai
dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
 Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga
Keuangan Syariah sebagai intermediary institution (lembaga perantara), berdasarkan
kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
 Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi
juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
 Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip
kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan
pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;
 Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak
menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi syariah
1. Berdasarkan prinsip syariah.
2. Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat pada
operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Setiap lembaga keuangan yang
operasionalnya sesuai dengan syariah harus terhindar dari praktek riba atau
bunga. Selama lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba atau
bunga, maka operasional lembaga keuangan itu belum syariah.
3. Menggiatkan praktek jual-beli. Karena, riba atau bunga dilarang dalam syariah
Islam, maka sebagai solusinya praktek jual-beli dibuka lebar untuk dipraktekkan
dalam operasional lembaga keuangan syariah.
4. Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil juga menjadi ciri
khas dari praktek ekonomi syariah.
5. Instrumen zakat. Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam ekonomi Islam.
Secara syar’i, zakat merupakan bagian kewajiban dan menjadi pilar dalam Islam.

30. Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
A. Asuransi Syariah
Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling
melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk
asset dan atau taba’ru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/
bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.
Produk dan Mekanisme Operasional
Produk unggulan Asuransi Syariah agak berbeda dengan Asuransi Konvensional, produk
UnitLink (gabungan Asuransi dan Investasi) menjadi trend sementara pada Asuransi Syariah
Takaful pada setiap perusahaan memiliki produk unggulan yang berbeda sesuai dengan
permintaan nasabah. Di dalam pengelolaaan dana Asuransi Syariah, yang sebenarnya terjadi
adalah Takaful Umum.
 Takaful Umum
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian
seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor,
dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan
perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
 Takaful Keluarga
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga,
dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan
perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
 Takaful lainnya
 Fulnadi (Asuransi Pendidikan)
Adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana
pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai
sarjana.
 b) Dana Tunai Harian
Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah
sakit. Karena sakit atau kecelakaan.
 c) Santunan Kematian
Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan
 d) Santunan Cacat Tetap Total

31. Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit
atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan
atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan.
Tujuan berdirinya Asuransi Syariah
Tujuannya ialah sebagai berikut:
• Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
• Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan
biaya.
• Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya
tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya
tidak tentu dan tidak pasti.
• Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
• Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
• Menutup Loss of Earning Power (hilangnya daya produktif) seseorang atau badan usaha
pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)
Karakteristik Asuransi Syariah :
1. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta’awuni) dan
saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi.
2. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ dan akad tijari.
Akad tabarru’ digunakan diantara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan
antara peserta dengan entitas asuransi syariah.
3. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi.
4. Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabarru’
yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi
syariah.
5. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana
tabarru’) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

32. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
No. Materi
Pembeda
Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
1 Akad Tolong-menolong dan
investasi
Jual-beli (tabaduli)
2 Kepemilikan
dana
Dana yang terkumpul
dari nasabah (premi)
merupakan milik peserta,
perusahaan hanya
sebagai pemegang
amanah untuk
mengolahnya
Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) menjadi
milik perusahaan.
Perusahaan bebas untuk
menentukan investasinya
3 Investasi dana Investasi dana berdasar
syariah dengan sistem
bagi hasil (mudharabah)
Investasi dana berdasarkan
bunga (riba)
4 Pembayaran
klaim
Dari rekening tabarru’
(dana sosial) seluruh
peserta
Dari rekening dana
perusahaan
5 Keuntungan Dibagi antara perusahaan
dengan peserta, sesuai
prinsip bagi hasil
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan
6 Dewan pengawas
syariah
Ada dewan pengawas
syariah mengawasi
manajemen, produk, dan
investasi
Tidak ada
B. Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak
yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak
tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang
berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki

33. barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi
kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.
Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah
Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :
Jenis barang yang digadaikan:
 Perhiasan
 Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan sejenisnya
 Kendaraan
Biaya biaya:
 Biaya administrasi pinjaman
 Jasa simpanan
Proses pelelangan barang gadai
Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan pinjamannya.
Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan.
Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
 Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai yaitu
mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan benda (benda
bergerak) sebagai jaminan.
 Penaksiran nilai barang merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai hatrta
benda oleh pegadaian syariah. Jasa itu meliputi benda bergerak dan tidak
bergerak, biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah ongkos penaksiran
barang.
 Penitipan barang (ijarah) yaitu surat berharga dan atas jasa penitipan gadai
syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan
barang.
 Gold counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa penjualan emas yang
berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah.
Pembelian dilampiri sertifikat jaminan.
Karakteristik Penggadaian Syariah
1. Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang didasarkan pada
golongan barang.
2. 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari
3. Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman

34. 4. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat bukan
lelang.
5. Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk golongan A dan untuk
golongan BCD 88 – 86%
6. Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L.
7. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan prosentase
dikali uang pinjaman
8. Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan
9. Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh nasabah, dan bukan
menjadi milki pegadaian melainkan diserahkan kepada lembaga ZIS.
C. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal
wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi produktif
dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha
ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial
dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat,
infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi
paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana
sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara
berkelanjutan.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar.
4. Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan
miliki orang lain dari luar masyarakat itu.
5. LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara berkala
yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya di balai RW/RT/desa, kantor LKMS
BMT, rumah anggota, masjid, dsb), biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para
nasabah LKMS BMT, disamping pendampingan mental spiritualnya terutama motive
berusaha.
Peran BMT di masyarakat :

35. 1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak
2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah
3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin)
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.
Fungsi BMT di masyarakat:
1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih
professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam
berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh
masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi
untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk
anggota
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial
rakyat banyak.
D. Koperasi Syariah
Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari
kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi
mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.[5] Syirkah ini
merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat
baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam.
Fungsi dan Peran Koperasi Syariah[6]
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada
khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih
amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di
dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah
islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi;
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana,
sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;

36. 5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama
melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
Landasan Koperasi Syariah
1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
3. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah
dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful).
Karakteristik Koperasi Syariah
1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2. Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
3. Berfungsinya institusi zakat
4. Mengakui mekanisme pasar
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama.
E. Reksa Dana Syariah
Secara bahasa Reksa dana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau
pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahsa reksa
dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.[8] Reksadana (mutual fund) adalah wahana
yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian
diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut
bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di
antaranya.[9]
Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan
saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer
investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara
dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk
ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.
Tujuan berdirinya Reksadana Syariah

37. Tujuan berdirinya reksadana syariah ini sebenarnya lebih didasari kepada
permintaan pasar (masyarakat) untuk mengadakan investasi yang bergerak di pasar modal
dalam Lembaga keuangan non Bank. Dimana kita tahu selama ini produk investasi di
indonesia banyak yang dikeluarkan oleh perbankan, serta untuk menyediakan beragam
Instrumen Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
Prinsip Transaksi dan Aplikasinya
Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup:
1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha
utamanya sesuai dengan pedoman Syariah Islam. misalnya tidak
memproduksi makanan dan minuman yang haram dan syubhat atau tidak
memberikan jasa keuangan yang mempraktikan riba.
2. Perusahan yang berfungsi sebagai manajer investasi haruslah perusahaan
yang bergerak dalam bisnis yang halal.
3. Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah prinsip
wakalah (akad penyerahan kekuasaan).
Bagian-bagian Reksa Dana Syariah
a) Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip prinsip syariah
dalam kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian,
spekulasi dan lain sebagainya.[10]
Menurut metwally (1995, 177) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah:
1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan bisnis
dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna
mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk
membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada
harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja
kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally,
1995, 178-179) adalah sebagai berikut :

38. 1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat
diperjualbelikan melalui pialang
3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa
efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan
dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek,
dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan
4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan
dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali
5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat
dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode
perdagangan setelah menentukan HST
9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan
dengan harga HST
b) Pasar Uang Syariah
Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat
berharga jangka pendek.
Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar
uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut
Pertama : Ketentuan Umum
1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar
bank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank
yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi
keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
 bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
Kedua : Ketentuan Khusus
1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip
syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah;
al-Sharaf.

39. 2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam
butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh
dipindahtangankan sekali.
Ciri Pasar Uang Syariah:
 Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.
 Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai
kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.
 Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.
Manfaat Reksadana Syariah
Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksadana adalah
sebagaiberikut :
1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan
diversitifikasi investasi dalam efek,sehingga dapat memperkecil resiko.
2. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal.
Menentukan saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah,
namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri.
3. Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana
tersebut dikelola oleh manajer investasi professional maka pemodal tidak perlu
memantau kinerja investasinya hal tesebut telah dialihkan kepada manajer
investasi tersebut.
Ciri-Ciri Reksa Dana
1. Lembaga = Bentuk Hukum” Investasi sebagai intermediasi dari Investor
2. Periode Investasi menengah dan Jangka panjang
3. Beresiko
4. Lebih transparan
5. Pembukuan ditutup setiap hari
6. Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari.
7. Return > tingkat bunga deposito
8. Hasil yang diperoleh Neto – No Pajak
9. Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional
10. Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa
dana syariah. Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam
investasi syariah ini.
a. Kelembagaan

40. Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang.
Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari
perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana
syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas
syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang
direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Dengan begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar
dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.
b. Hubungan Investor dan Perusahaan
Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem
mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua
pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung
oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola.
Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka
pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi
jual beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan. Saham-
saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk
diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam
transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya
hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat
dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.
c. Kegiatan Investasi Reksa Dana
Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa
saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara investasi tidak halal yang
tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran,
pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan
lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan
saham-saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar
perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau
saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang
tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah.
Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan
melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti
penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.

41. 7. Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama atau
program linkage dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa
Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah.
Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan
mikro syariah bersifat mutual benefit atau timbal balik dan bertujuan
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan BMT dan
koperasi syariah, mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola kemitraan terbaik
antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan masih banyak masyarakat yang
belum terlayani jasa keuangan, padahal potensi UMKM sangat besar.
"Berbagai kebijakan dan inistiatif pengembangan koperasi dan lembaga keuangan
mikro termasuk yang berpola syariah penting menjadi prioritas pembangunan ke
depan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (17/6).
Menurut dia, urgensi keberadaan industri keuangan mikro bagi sektor usaha mikro-
kecil nasional disadari betul pemerintah. Banyak upaya penguatan industri keuangan
mikro yang telah dan terus dilakukan.
Antara lain adalah penguatan landasan hukum keuangan mikro dengan penerbitan
UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro.
"Dua UU ini diharapkan dapat mendorong industri keuangan mikro yang di
dalamnya terdapat berbagai bentuk lembaga keuangan dalam memberikan
pelayanan bagi usaha mikro-kecil," katanya.
Pada sisi lain, kepastian hukum bagi lembaga keuangan sektor mikro-kecil akan
memudahkan lembaga dalam melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti
melakukan kemitraan dengan bank syariah.
Halim mengatakan kedua UU tersebut memberikan banyak tugas bagi otoritas
dan stakeholders perkoperasian dan keuangan mikro untuk dilaksanakan.

42. Selain itu, terdapat sejumlah isu seperti pemilahan kewenangan dan tanggung jawab
lembaga-lembaga pemerintah dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan
lembaga keuangan mikro.
Khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan format BMT, terdapat isu
penting mengenai kejelasan posisi BMT dalam kedua UU tersebut. BMT secara
eksplisit tertulis sebagai lembaga keuangan mikro yang akan diawasi OJK dalam UU
LKM.
Namun pada realitasnya banyak BMT beroperasi dengan badan hukum koperasi juga
menjadi objek yang diatur UU Perkoperasian dengan mengelompokan lembaga
tersebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
BI berharap ke depannya lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan
kemitraan dan aliansi strategis dengan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk
bank syariah sehingga mampu melayani sektor usaha mikro-kecil secara maksimal.
Kerja sama antara lembaga zakat dengan keuangan syariah makin erat di Tanah Air.
Kedua lembaga bisa saling memberikan keuntungan demi kemajuan zakat dan
lembaga keuangan syariah sendiri.
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin, mengatakan
untuk mendorong ekonomi syariah di Tanah Air pihaknya telah bekerja sama dengan
lembaga keuangan syariah, mulai dari bank syariah, asuransi syariah, dan bank
pembiayaan rakyat syariah setiap tahunnya. ''Lembaga keuangan syariah menjadi
faktor penting dalam keuangan, lembaga zakat juga bagian penting dari ekonomi
syariah. Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah ini menjadi mutual benefit,''
ujarnya di Jakarta, Selasa (20/7).
Ia mengungkapkan dengan kerja sama bersama lembaga keuangan syariah, lembaga
zakat dapat mensosialisasikan lembaga keuangan syariah terkait. Di sisi lain lembaga
zakat pun terdorong memberi pelaporan, sehingga ada keterbukaan. ''Sinergi
lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah ini menjadi suatu kekuatan luar
biasa,'' tegas Didin.
Baznas bekerja sama di antaranya dengan Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank Syariah
Mandiri, Bank Mega Ssyariah, Bank Jabar-Banten Syariah. Didin menuturkan setiap
tahunnya penghimpunan zakat terus meningkat hampir dua kali lipat. Pada 2007
jumlah zakat yang terkumpul sekitar Rp 400 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 900
miliar pada 2008. Di tahun berikutnya jumlah zakat yang terhimpun sebesar Rp 1,2

43. triliun dan di tahun ini diharapkan dapat mencapai Rp 1,5 triliun. Hingga semester I
2010 penghimpunan zakat di Baznas telah mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
8. Secara umum, peranan bank sentralsangat penting dan strategis dalamupaya menciptakan
sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perludiwujudkannya sistem perbankan yang sehat
itu, karena dunia perbankan adalahsalah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi
suatu negara. Sedangkansecarakhusus, bank sentral mempunyai peranan yang penting
dalam mencegahtimbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri,
masyarakatpenyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan
perekonomian.
Pengawasan lembaga perbankan selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasar Pasal
24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memiliki kewenangan yang
besar. Bank Indonesia menetapkanperaturan, memberikan dan mencabut izin atas
kelembagaan dan kegiatanusahatertentu dari bank, melaksanakanpengawasan bank dan
mengenakansanksiterhadap bank sesuai denganperaturan perundang-
undangan.Kewenanganpengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak hanya diatur
dalamUndang-UndangNomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004,
namun jugadiatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-
UndangNomor 10 Tahun 1998. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998menyebutkan bahwa, Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia,
juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah (untuk
selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun2008), menyatakan bahwa, Pembinaan
dan pengawasan Bank Syariah dan UUSdilakukan oleh Bank Indonesia
Sebagai pengawas dan pembina bank, Bank Indonesia bertindak sebagaiseorang bapak
kepada anaknya. Bila seorang anak keliru dalam melakukan suatu tindakan maka seorang
bapak yang baik akan berusaha memberitahukan kepadaanaknya perihal kekeliruannya itu
bahkan lebih dari itu bapak tersebut akanmengusahakan supaya anaknya tidak keliru dalam
mengambil suatu tindakan.Demikian juga halnya Bank Indonesia dalam menjalankan tugas
pengawasanperbankan syariah di Indonesia.Bank Indonesia yang memegang otoritas
pembinaan dan pengawasan bank dibekali dengankewenangan yang berkaitan dengan
perizinan, mengeluarkanketentuan-ketentuan yang memberi landasan kerja yang sehat bagi
bank sertamengawasi dan memberikan pembinaan kepada bank dalam menjalankan
segalausaha bank tersebut dengan tujuan mendorong terwujudnya sistem perbankanyang
sehat.Pada pokoknya,Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tigabidang tugas,
yaitu
(1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
(2)mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
(3) mengatur danmengawasibank.Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan
mengawasi bank,menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia.
Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izinatas kelembagaan
dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Menurut ketentuan Pasal29 ayat (1) Undang-Undang
Perbankan, kegiatan Pembinaan dan pengawasanbank dilakukan oleh Bank Indonesia.
Pengertian yang dimaksud denganpembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan
cara menetapkanperaturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan,

44. pengurusan,kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan
kegiatanoperasional bank.
Disamping itu, bank Indonesia berwenang menetapkanketentuan-ketentuan perbankan
yang memuat prinsip kehatihatian (Pasal 25),dimana prinsip kehati-hatian tersebut
bertujuan untuk memberikan rambu-rambubagi penyelenggaraan kegiatan usaha
perbankan, guan mewujudkan sistemperbankan yang sehat
Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkanoleh Bank
Indonesia harus didukung oleh penerapan sanksi-sanksi yang adil.Berkaitan dengan
kewenangan di bidang pengawasan, sesuai ketentuan Pasal 26Undang-Undang No. 23 Tahun
1999 tentang Perbankan.Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank
Indonesiamencakup empat aspek, yaitu sebagai berikut:
1) Power to Licence;
2) Power to Regulate;
3) Power to Control;
4) Power to Impose Sunction.
Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas Bank Indonesia berlakubagi semua jenis
bank sesuai Undang-Undang Perbankan, termasuk didalamnyabank syariah. Esensi
pengawasan itu juga tampak relevan dengan misi dan nilai-nilai ekonomi Islam untuk
menegakkan hukum keadilan, profesionalitas dantanggung jawab.Dalam perspektif ekonomi
syariah, selain keempat aspek pengawasanBank Indonesia tersebut, masih diperluas lagi
dengan adanya elemen-elemen yangterdapat dalam perbankan syariah yang tidak
ditemukan dalam perbankankonvensional, yakni posisi, kewenangan, fungsi dan tanggung
jawab DewanPengawas Syariah (DPS), serta hubungannya dengan Majlis Ulama
Indonesia(MUI). DSN-MUI merupakan salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintahuntuk
memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah dilembaga keuangan
syariah.Ketika bank syariah ingin meluncurkan suatu produk layanan jasakeuangan, maka
selama ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan shariah compliance Dari DPS.
Jika produk yang akan diluncurkan oleh suatu bank syariah belum mendapat persetujuan
kesesuai dengan prinsip syariah dariDPS maka Bank Indonesia tidak akan memberikan izin
produk layanan jasa keuangantersebutDalammenjalankan tugas otoritas tunggal
pengawasan jasa keuanganperbankan, Bank Indonesia memiliki kewenangan melakukan
pemeriksaan ataspelaksanaan tugas setiap pihak yang terafiliasi dengan bank syariah,
khususnyadalam hal ini adalah tugas dalam menjalankan prinsip syariah. Yang termasuk
pihak terafiliasi dengan bank syariah, salah satunya adalah DPS.Hal di atas dapat dipahami,
bahwa prinsip-prinsip syariah (shariahompliance) setelah difatwakan oleh Majelis Ulama
Indonesia melalui DSN-MUI,selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
Artinya, pelanggaranterhadap prinsip syariah, secara langsung adalah pelanggaranterhadap
PeraturanBank Indonesia, sehinggasebagai otoritas jasa keuangan perbankan sebelum
OJK,Bank Indonesia memiliki kewenangan tertinggi dalam menjatuhkan sanksi padasektor
perbankan, termasuk mencabut izin usaha dan izin orang perorangan.
9. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki babak baru.
Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar
memperkenalkan alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank