Tugas Perbankan Syariah BAB 1 - 7

TUGAS
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH
Disusun oleh :
1. Dwi Tifani Fauziah (43216120250)
2. Ahmad Marzuki (43216120042)
Dosen : Shinta Melzatia, SE. M.Ak
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA 2017

BAB 1
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH
SOAL – SOAL LATIHAN
1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait dengan
bidang ilmu akuntansi adalah ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut
sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya
dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya
menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.
Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman,
tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksis hutang-piutang,
bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi
piutang merasa lebih tenang dengan penulisan tersebut, karena menulisnya
adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak
memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, banyak orang yang
memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang sedang
membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, akad tolong menolong tersebut dipelintir
menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan hutang, sampai akhirnya terjadi
suatu tambahan yang dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai
lapisan masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan. Adapun syarat-
syarat yang ditentukan oleh ayat ini untuk traksaksi adalah sebagai berikut:
a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara hutang,
haruslah tertulis dan berdokumen
b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi, namun
berpijak pada pengakuan orang berutang
c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah
memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga
kejujuran
d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah pihak
yang menyaksikan proses transaksi

e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah mencukupi
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 terhadap
perkembangan praktik akuntansi dalam masyarakat muslim di zaman Nabi
Muhammad SAW yaitu peradaban islam sejak Nabi Muhammad SAW telah ada
perintah untuk melakukan pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan
kebenaran kepastian keterbukaan keadilan antara dua belah pihak yang
mempunyai hubungan muamalah tadi. Dengan perkataan lain dapat kita
sebutkan bahwa islam mengharuskan pencatatan untuk tujuan keadilan dan
kebenaran. Sedangkan pencatatan untuk tujuan lain seperti data untuk
pengambilan keputusan tidak diharuskan.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa
kekhalifahan ditandai dengan baitul maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar
awal abad ke-7. Pada masa itu,baitul maal berfungsi untuk menampung dan
mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, „ushr (pajak pertanian
dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah
yang diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim).
Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah
masuk dan dicatat di baitul maal. Meskipun pengelolaan baitul maal saat itu
masih sederhana, namun Nabi SAW telah menunjuk petugas qadi, ditambah
para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42
orang dan dibagi dalam empat bagian yaitu: sekretaris pernyataan, sekretaris
hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris
peperangan (Nurhayati & Wasilah, 2009). Dari sini dapat dilihat betapa
pemisahan tugas keuangan untuk menjamin terciptanya akuntabilitas sudah
dilaksanakan sejak masa Rasulullah SAW dan terus dilanjutkannya baitul maal
pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.. Hingga masa itu,
manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran
dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa.
Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa kekhalifahan Umar bin

Khattab r.a.. Pada masa itu beliau memperluas fungsi baitul maal dengan
fungsi Diwan (dawwana yang berarti penulisan) yang juga mengurusi mengenai
pembayaran gaji. Pada masa itu baitul maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi
juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. juga
membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen
tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan
pelaporan keuangan yang baik. Perkembangan baitul maal yang lebih pesat
terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a., dimana pada masa itu
sistem administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan
lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus
pada baitul maal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah
SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan
telah berlangsung dengan baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica
Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan peradaban Muslim ialah melalui
bukunya, Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem
buku berpasangan (double entri bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan
dimana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debet dan sisi kredit harus sama atau
seimbang atau dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan dua kali (double)
yaitu pada kedua sisi.
Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang
ekonomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan peneliti
tentang sejarah akuntansi di dalam buku Summa de Arithmetica yang dibuat
Pacioli, diantaranya adalah :
a. Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan
akuntansi sebagaimana ditulis oleh Luca Pacioli tidaklah terjadi di Republik Italia
kuno. Yang terjadi adalah italia mengetahui tentang akuntansi dan ilmu itu
sampai pada mereka dari bangsa lain. Dalam bukunya Luca Pacioli hanyalah
bagian dari apa yang ada pada saat itu, yang beredar di antara guru dan murid

sekolah aritmetika dan perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli bukanlah
penemu melainkan pencatat terhadap apa yang beredar saat itu.
b. Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-
15, Eropa sedang terhenti perkembangannya dan tidak dapat diharapkan adanya
kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi.
c. Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping
pastilah dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang dan ia beranggapan
bahwa mereka berasal dari mesir.
d. Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli didasarkan
pada tulisan Leonard of Piza, orang eropa pertama kali menerjemahkan buku
Aljabar yang ditulis dalam bahasa arab, yang berisikan dasar-dasar
bookkeeping.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli diterbitkan,
telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad
bin Kiyah Al Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada
tahun 1363 M. Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan
praktik double entry adalah sebagai berikut:
1. Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat
sumber-sumber pemasukan tersebut.
2. Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan
pengeluaran-pengeluaran tersebut
Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang dimaksud
oleh Luca Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat dan bahkan pemerintah
Italia. Pendapat ini dipandang bertentangan dengan fakta terkait mengenai tidak
operasionalnya angka romawi untuk digunakan Dalam praktik akuntansi yang
sedemikian maju. Sementara, masyarakat muslim pada saat itu telah
mengembangkan penggunaan angka nol, yang kemudian disebut dalam dunia
akademik sebgai angka arab, mengembangkan berbagai bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol
adalah ilmu matematika yang dikenal dengan bidang aljabar.
5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang
menunjukan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh
masyarakat.
a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di
Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya
Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur
Rasyidin, terdapat Undang-undang yang diterapkan untuk perorangan,
perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak
pelarangan penggunaan harta dan anggaran Negara
b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara
khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan
sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan)
c. Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini
sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni
Surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan
dalam bermuamalah (bertransaksi), penunjukkan seorang pencatat beserta
saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang
diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman
dalam hal tersebut.
6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi syariah
adalah:
a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang dipelopori
oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat
yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang
bertentangan dengan ketentuan syariah.

b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah,
antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan beberapa pemikir
lainnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah
pemenuhan kewajiban zakat. Pendekatan ini diawali dengan menentukan
tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan
Sunnah.
c. Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran
Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat
bantu menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh pemikir akuntansi
syariah Shahul Hameed. Pendekatan Hibrid secara parsial telah diterapkan
di lingkungan beberapa perusahaan konvensional.
7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing pendekatan
yang ada dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah:
a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang
memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha
(boleh) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dalam bidang
muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang
menyatakannya
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib
berlandaskan pada wahyu dan dipandang merusak karena mengandung
asumsi yang tidak Islami.
b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap
tujuan dan akuntansi yang dikembangkan.
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya

c. Kelebihan Pendekatan Hibrid :
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa
dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam
akuntansi syariah.
Kekurangan Pendekatan Hibrid :
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk mengembangkan
triple bottom line menjadi fourt bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan, dan
kesesuaian syariah).
8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk
dikembangkan pada saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis
Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi
keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan
bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Sehingga lebih mudah
untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat ini
9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat
pada akuntansi konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi alternatif
adalah kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda pendapat dalam
menilai urgensi perbedaan Akuntansi Syari‟ah dan konvensional, atau cukup
merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam akuntansi konvensional, namun
dalam perkembangan berikunya, gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata
lebih menguat. Ini memuncak setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian
dijadikan landasan untuk dibentuknya The Financial Accounting Organization for
Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990. Dalam
perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The Accounting
and Auditing Organization for Islmic Financial Institutions (AAO-IFI).
Ada sejumlah argumentasi yang diajukan, mengapa Akuntansi Syari‟ah harus
berbeda dengan akuntansi konvensional. Diantaranya adalah karena faktor-
faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan
bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dan sekaligus

ridha-Nya. Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang biasa ingin dicapai
akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai
keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan
merujuk pada Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan yang
dipakai menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari‟ah adalah karena:
a. Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari‟a in all their
financial and other dealings
b. The functions of Islamic banks are significantly different from those of
traditional banks who have adopted the Western model of banking
c. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with them
differs from the relatioship of those who deal with the traditional banks. Unlike
traditional banks, Islamic banks do not use interest in their investment and
financing transactions, whereas traditional banks borrow and lend money on
the basis of interest.
Pendapat di atas rasanya cukup jelas dan masuk akal, bila kemudian
disimpulkan bahwa wajar – bahkan haruslah – Akuntansi Syari‟ah tidak sama
dengan akuntansi konvensional. Disamping itu kalau seseorang mencoba
memahami hakekat keberadaan akuntansi sebagai alat yang tidak bebas nilai,
dan bahkan penuh kompromi untuk berbagai kepentingan pihak tertentu. Ada
dua aliran yang terjadi, pertama adalah mereka yang menghendaki tujuan dan
berbagai kaidah Akuntansi Syari‟ah dibangun atas dasar prinsip dan ajaran
Islam, lalu membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran akuntansi
kontemporer yang sudah mapan. Kedua, adalah berangkat dari tujuan dan
kaidah akuntansi konvensional yang sudah ada, kemudian mengujinya dari
padang Islam. Bagian yang dipandang sejalan diterima dan dipakai, sedangkan
bagian yang dipandang tidak sesuai ditolak.
10.Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi konvensional
yang berkembang saat ini selain akuntansi dalam perspektif syariah menurut
kami adalah Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi Ekonomi Politis (AEP) adalah
sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi.

Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam
menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam
ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk menjelaskan dan
menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba,
kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu
pendekatan AEP akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat sebagai
model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan memberikan
suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi, akuntansi, dan
laporan akuntansi yang baru. Akuntansi akonomi politik tidak seperti akuntansi
konvensional dalam pengakuan modal, bagi akuntansi ekonomi politik mengakui
adanya dua dimensi modal:
a. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi.
b. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.
11.Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta
implikasinya terhadap akuntansi syariah:
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah
(Alqur‟an dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk
menajer mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi
yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah
compliance kepada investor. Dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-
keungan perusahaan maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak
hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan dan
juga mengapresiasi perkembangan akuntasi sosial dan lingkungan di Eropa
dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasiakan dalam
akuntansi syariah.
12.Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar
dalam pengembangan akuntansi syariah:
Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada
kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi. kepada upaya

mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan ummat
Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting bagi
tercapainya kebangkitan ummat Islam. Upaya-upaya yang sedemikian rupa
seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-undang zakat akan
membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat Islam, yang selama ini
dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan
diasumsikan hanya sebagai penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat
dibuktikan kehandalannya dalam membangun dan memberdayakan ekonomi
ummat Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan ekonomi ummat
Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan Negara
13.Permasalahan yang mungkin timbul dalam penggunaan akuntansi konvensional
sebagai dasar pengembangan akuntansi syariah adalah kerangka akuntansi
konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat, tidak sesuai diterapkan
sebagai dasar pengembangan akuntansi syariah. Ketidaksesuaiannya itu terlihat
pada aspek pengeliminasian nilai-nilai agama, penggunaan rasionalitas sebagai
dasar pengambilan keputusan dan penekanannya pada nilai pemilik modal pada
suatu perusahaan.
14.Kami setuju dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para sejarawan akuntansi
syariah yang menyatakan bahwa konsep double entry accounting telah
diterapkan oleh masyarakat Muslim pada abad pertengahan. Prof. Dr. Omar
Abdulllah Zaid menyebutkan bahwa sebelum munculnya buku Pacioli ada
sebuah manuskrip yang ditulis pada tahun 765 H/1363 M yang menyebutkan dan
menegaskan penggunaaan akuntansi dan pengembangannnya di negara
muslim. Manuskrip ini ditulis oleh penulis muslim, Abdullahh bin Muhammad bin
Kayak Al Mazindarani yang diberi judul ”Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqat”.
Tulisan ini disimpan di perpustakaan Sulaiman Al Qanuni di Istambul Turki. Di
bagian manuskrip dengan nomor 2756 memuat akuntansi di negara Islam.
Tulisan-tulisan tentang pembukuan berpasangan tidak terlepas dari
perkembangan ilmu aritmatika dan penemuan angka nol. Aritmatika yang

mengembangkan persamaan Aljabar/Algebra yang merupakan hasil ijtihad
Aljabr, pemikir muslim pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Demikian juga
penemuan angka nol juga oleh cendekiawan muslim, Al khawarizmi yang dikenal
Algoritma. Buku Pacioli sendiri sebenarnya bukanlah buku yang secara khusus
membahas pembukuan berpasangan, namun lebih kepada pembahasan
Aritmatika dan ilmu matematika yang lain. Padahal jauh sebelumnya penulisan
yang dilakukan oleh Pacioli, Al Jabr dan Al Khawarizmi telah mendahului dengan
penemuan-penemuan yang kontribusinya sampai saat ini masih digunakan
secara luas. Pada dinasti Abbasiyah sekitar abad ke-9 peradaban Islam telah
memegang kendali peradaban dunia, baik dari segi perdagangan maupun ilmu
pengetahuan. Jika ada klaim bahwa pembukuan berpasangan pertama adalah di
Itali, perlu adanya keraguan karena pada masa sebelumnya diterbitkan buku
Pacioli, perdagangan barat tidaklah menonjol bahkan sebelumnya dunia barat
mengalami Dark Ages.
15.Ajaran Islam sangat kondusif dengan penggunaan dan pengembangan
akuntansi dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam yang mewajibkan
penganutnya untuk menerapkan prinsip dan ajaran Islam dalam seluruh sendi
kehidupannya, termasuk dalam aktivitas bisnis maupun profesi yang dijalani.
Secara umum, dalam ajaran islam, setiap orang boleh melakukan apapun,
kecuali yang dinyatakan dilarang. Akan tetapi, banyak diantara larangan tersebut
merupakan sesuatu yang biasa dipraktikkan dalam bisnis konvensional. Selain
itu, islam memiliki beberapa transaksi maupun kejadian ekonomi unik yang tidak
biasa diterapkan dalam bisnis konvensional, antara lain, transaksi pembayaran
zakat, transaksi usaha yang menggunakan skema bagi hasil, skema sewa, dan
lain sebagainya. Atas dasar itu, muncullah kajian dan pemikiran untuk
mengembangkan akuntansi dalam perspektif islam atau yang biasa
disebut Islamic Accounting dalam bahasa Inggris dan Akuntansi Syariah dalam
bahasa indonesia. Ada 3 pendekatan yang berkembang dikalangan pakar
akuntansi dalam perspektif islam dalam merumuskan bentuk akuntansi syariah,
yaitu:

a. Pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer
b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
c. Pendekatan Hibrid

BAB 2
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
1. Kaitan Al Quran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah adalah lembaga
keuangan syariah tidak menggunakan sistem atau prinsip riba di dalam Al Quran
yaitu bunga. Lembaga Keuangan Syariah dalam setiap transaksi tidak mengenal
bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam
pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer
Chapra , penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara
penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di
antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin
dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak
menguntungkan.
2. Berikut ini penjelasan tentang perkembangan lembaga keuangan syariah yang
terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum Muhammad diangkat
sebagai rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga
politik semacam dewan perwakilan rakyat untuk ukuran masa itu yang
disebut Daarun Nadwah. Di dalamnya para tokoh Makkah berkumpul dan
bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusan. Ketika dilantik sebagai
rasul, mereka mengadakan semacam lembaga tandingan untuk itu, yaitu Daarul
Arqam. Perkembangan lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan dan
rintangan, sampai akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah.
Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka yang pertama kali didirikan Rasulullah
adalah masjid (Quba), yang bukan saja merupakan tempat beribadah, tetapi juga
sentral kegiatan kaum muslimin. Kemudian beliau masuk Madinah dan
membentuk ”lembaga” persatuan di antara para sahabatnya, yaitu persaudaraan
antara Muhajirin dan kaum Anshar. Hal ini diikuti dengan pembangunan masjid

lain yang lebih besar (masjid Nabawi), yang kemudian menjadi sentral
pemerintah untuk selanjutnya.
Pendirian ”lembaga” dilanjutkan dengan penertiban pasar. Rasulullah
diriwayatkan menolak membentuk pasar baru yang khusus untuk kaum
muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan
dengan sunnatullah. Demikian halnya, dalam penentuan harga. Akan halnya
mata uang tidak ada satu pun bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi
menciptakan mata uang sendiri.
a. Pendirian Baitul Maal
Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa
Salam adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Maal.
Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan
(revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure) yang transparan yang
bertujuan apa yang disebut sekarang ini sebagai welfare oriented. Ini sangat
asing pada waktu itu, karena umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para
penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti Romawi
dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja. Kalaupun lembaga Baitul Maal yang
menurut pada orientalis bukan sesuatu yang baru, maka proses siklus dana
masyarakat (zakat, wakaf, ushr dan sebagainya) yang dinamis dan berputar
dengan cepat merupakan preseden yang sama sekali baru.
Sebagian berpendapat bahwa Baitul Maal serupa dengan bank sentral seperti
yang ada sekarang walaupun tentunya lebih sederhana karena berbagai
keterbatasan pada waktu itu. Untuk sebagian yang lain, Baitul Maal berfungsi
seperti Menteri Keuangan atau Bendahara Negara masa kini, karena fungsinya
yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara,
bukan hanya berfokus kepada pengaturan suplai dan moneter. Tetapi seiring
dengan keperluan zaman kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan.
b. Wilayatul Hisbah
Konsep yang sama sekali baru adalah sistem pengawasan atau kontrol oleh
negara yang pada zaman Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Salam dipegang

sendiri oleh beliau. Ini sejalan dengan apa yang pada zaman modern disebut
“enfocement agency”. Beberapa waktu kemudian konsep pengawasan ini
terkenal dengan sebutan “Wilayatul Hisbah”. Konsep ini merupakan preseden
baru, mengingat pada zaman itu dimensi pengontrolan di kerajaan sekitar Laut
Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya
mengenakan upeti dari rakyat dan mempermainkan harga di pasar agar
komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sedangkan barang-barang yang
diperlukan jatuh harganya.
Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menegur seseorang yang menjual
kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar. Juga diriwayatkan bahwa
Rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang
layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi.
Pilar infranstruktur yang satu ini barangkali yang terpenting menurut prespektif
ekonomi dari sekian pilar yang ada, karena ini merupakan bingkai
(framework) bagi aktivitas ekonomi dan mualamat. Dengan kata lain, aktivitas
muamalat pada zaman itu tidak akan berhasil tanpa “law and order”.
c. Pembangunan Etika Bisnis
Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi
juga membangun sumber daya manusia dan akhlak (etika) lembaga sebagai
pendukung dan prasyarat dari lembaga itu sendiri.
Kelembagaan “pasar”, misalnya, tidak akan berjalan dengan baik tanpa akhlak
dan etika yang diterapkan.
Larangan Riba dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits, Islam melarang mengambil riba
apa pun jenisnya. Islam melarang mengambil Riba sekecil apa pun nilainya.
Hal-hal Yang Harus dihindari dalam Islamic Financial Institution:
 Maisir, adalah praktek spekulasi/gambling/judi untuk mendapatkan
keuntungan.
 Gharar, adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak
sehingga pihak yang lain dirugikan.
 Bathil, adalah terjadinya transaksi yang disertai kerusakan dari barang
yang diperdagangkan sehingga kesepakatan menjadi batal.

d. Penghapusan Riba
Walaupun basic infrastructure telah barhasil dibangun, namun kondisi Madinah
masih belum lagi kondusif untuk pembangunan sektor ekonomi, terutama public
economics. Keberadaan para yahudi dengan praktik ribanya membuat penduduk
Madianah resah, kerana sering kali perbuatan mereka itu mencekik leher. Untuk
Rasulullah sendiri praktik ini sudah beliau ketahui sejak masih berada di Mekkah,
karena ayat-ayat yang turun di Mekkah ada yang menceritakan praktik kotor
orang Yahudi tersebut.
e. Monopoli
Merupakan kejahatan pasar yang tidak pernah dimanfaatkan oleh siapapun. Ini
sudah dilarang oleh Nabi Shalallahu Alaihi Wa Salam sejak abad 14 yang lalu.
Demikian pula sebaliknya, yang monopsoni. Kedua hal ini bertentangan dengan
kebijakan ekonomi muamalah gaya Rasulullah yang mementingkan keadilan.
Dasar Hukum
“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka,
dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan
disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan
yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara
mereka itu siksa yang pedih. An-Nissaa‟ (4 : 160-161)
Opini umum menganggap bahwa dengan melakukan peminjaman uang kepada
orang lain dan menetapkan riba pada pinjaman itu maka pinjaman itu akan
tumbuh.
Tapi opini ini dijawab langsung oleh Al-Qur‟an, bahwa itu tidak betul. Firman
Allah Shubhannahu Wa Ta‟alaa dalam Al Qur‟an dalam Surah ar-Ruum (30 : 39)
menyebutkan:
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada
harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan
(pahalanya)”.
Namun teguran Al-Qur‟an ini tidak dihiraukan oleh beberapa orang sahabat yang
terlanjur terlibat dengan praktik itu. Lalu datang teguran berikutnya, agar dalam
memberikan pinjaman dengan menetapkan riba yang berlipat ganda. Dengan
teguran yang kedua ini banyak para sahabat yang meninggalkan riba. Hanya
orang Yahudi saja yang tetap melakukan praktik itu dengan dalih bahwa tidak
ada bedanya antara jual beli dengan riba, sebab keduanya sama-sama
merupakan praktik mencari margin dari modal yang diputarkan.
Sementara para sahabat yang telah meninggalkan riba telah bertaubat sebelum
sempat mengatakan agar mereka hanya mengambil modalnya saja.
Penghapusan riba ini terbukti berhasil menciptakan kondisi yang memungkinkan
untuk tumbuhya ekonomi secara cepat. Jika pada masa hijrah, Madinah
merupakan kota yang miskin, tetapi ketika Nabi meningggal, Madinah
merupakan kota baru yang tumbuh dan berkembang menghidupi daerah-daerah
sekitarnya.
Prinsip-prinsip yang dianut Dalam Bisnis Islam Secara Umum:
 Keadilan
Dalam setiap kebijakan ekonomi Nabi mementingkan keadilan yang bukan saja
berlaku untuk kaum Muslimin, tetapi juga berlaku untuk kaum kaum lainnya
sekitar Madinah. Terbukti ketika diminta untuk menetapkan harga, Rasulullah
marah dan menolaknya. Ini membuktikan bahwa Nabi Shalallahu Alaihi Wa
Salam menyerahkan penetapan harga itu pada kekuatan pasar yang alami
(bukan karena monopoli atau proteksi). Prinsip ini tercermin dari penerapan
imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembilan margin keuntungan yang
disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah.
 Transparansi
Dalam mengelolan usaha, perbankan syariah diwajibkan mengumumkan hasil
usaha secara terbuka kepada para Shahibul mal atau pemilik dana setiap
bulannya.

 Responsibilitas
Apabila terjadi kerugian usaha yang sedang dikerjakan bersama, maka para
pihak harus bersedia menanggung kerugian tersebut sesuai share masing-
masing.
 Accountabilitas
Adanya tuntunan bahwa setiap transaksi yang mengakibatkan utang piutang
hendaknya dilakukan pencatatan agar tidak mengakibatkan kesalahan.
 Kemandirian
Adalah mendorong kegiatan investasi pada sektor riil dan mencegah terjadinya
simpanan yang tidak produktif melalui prinsip bagi hasil serta memperluas
kesempatan kerja.
3. Pada masa kekhalifahan, sistem lembaga keuangan syariah yang diterapkan
Rasulullah SAW ini tetap diikuti oleh Abu Bakr Shiddiq. Ada beberapa langkah-
langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam mengembangkan ekonomi sebagai
sumber keuangan negara pada saat itu, antara lain akurat terhadap perhitungan
zakat dan melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau
membayar zakat dan pajak. Pada pemerintahan Khalifah selanjutnya, Umar bin
Khattab menambahkan fungsi lembaga keuangan Baitu Mal yang pada masa
Rrasulullah dan Abu Bakar hanya mengurusi masalah pendapatan negara primer
dan sekunder, menjadi sebagai lembaga keuangan yang mengatur aliran arus
kas negara dan menggaji para tentara Islam, lalu Baitul Mal diubah namanya
menjadi Al-Diwan. Selain itu Umar bin Khattab membangun beberapa fasilitas
yang mendukung kegiatan perdagangan. Di masa Utsman bin Affan, Islam
berhasil menguasai kewilayah Armenia, Tunisia, Rhodes dan sebagian wilayah
Persia. Seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam Utsman bin
Affan membentuk lembaga keamanan guna menjami stabilitas keamanan di
daerah perekonomian. Ali bin Thalib membuat kebijakan untuk menarik semua
dana yang diberikan oleh Utsman bin Affan kepada para Pejabat, dan melakukan
pengawasan ketat terhadapa lembaga keuangan saat itu, serta meneruskan
kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan pada masa Umar.

4. Berikut ini penjelasan sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern
pertama kali dan pengaruhnya terhadap dunia internasional yaitu setelah
mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk
muslim yang mendirikan lembaga keuangan alternatif yang bebas dari riba.
Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika Islam adalah
sebagai upaya kaum muslimin untuk rnendasari segenap aspek kehidupan
ekonominya berlandaskan Al-Qulr‟an dan sunnah. Ide untuk mendirikan lembaga
keuangan ini tersemai berkat gerakan kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis
(fundamentalis) dan Modernis. Usaha modern pertama kali untuk mendirikan
bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun l940-an, akan
tetapi usaha ini gagal. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun
1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikah di pedesaan
negara itu. Desember 1970, Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank
Islam. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional
untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and
Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam, dikaji oleh para ahli
dari delapan negara Islam. Inti dari proposal itu, mengusulkan sistem keuangan
yang berdasarkan bunga harus diganti dengan sistem kerja sama dengan skema
bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima dan sidang
menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank
Islam. Dan isi proposal itu antara lain mengusulkan:
a. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam
b. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
c. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral di
negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi
Islam yang terpadu.
d. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.
e. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan
kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam.
f. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
g. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.

Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan Pembangunan
negara-negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut:
1. Mengatur investasi modal Islam.
2. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
3. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
4. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk
investasi regional di negara-negara Islam.
Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan
pembentukan perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam
(Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah
ekonomi dan perbankan Islam, yang tugasnya antara lain adalah menyediakan
bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan
lembaga keuangan Islam. Akhirnya pada Oktober tahun 1975 terbentuklah
Islamic Development Bank (IDE) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri.
Bank ini menyediakan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya,
membantu mereka untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan
penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank yang berpusat di Jeddah
Arab Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya mudah
dimengerti apabila perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk
mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Bahkan ada tiga
negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang kemudian mengubah sistem
keuangannya menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam lain seperti Malaysia
dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank
konvensional. Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang
sangat pesat dan menyebar ke banyak negara, termasuk negara Barat. The
Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank Islam pertama yang
beroperasi di Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank besar dari
negara-negara Barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan
Jardien Flaming telah membuka Jendela Islam (Islamic Window) dengan tujuan
agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.
Pembukaan Islamic Window (atau cabang syari‟ah di Indonesia) pada bank

umum didasari atas keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan
syari‟at Islam. Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik dengan konsep
tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh
dua faktor: pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur‟an dan sunnah yang paling
banyak dipahami oleh ulama dan cendekiawan muslim, adalah doktrin transaksi
non ribawi. Kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan sekarang) me-
nimbulkan ketakutan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika
Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala
itu timbul pemikiran untuk “memutar” dana petrodollar tersebut melalui lembaga
keuangan Islam.
5. Berikut ini penjelasan mengenai peran lembaga-lembaga internasional dalam
pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia secara umum dan di
indonesia secara khusus. Berbicara mengenai lahirnya IDB maka tidak dapat
dilepaskan dari organisasi induknya yaitu Organisasi Konferensi Islam.
Kemunculan OKI memang dilatarbelakangi oleh konflik Timur Tengah yaitu
masalah Israel dan Palestina. Namun belakangan keberadaan OKI tidak lagi
sekedar dikaitkan dengan upaya pembebasan rakyat Palestina dari
cengkeraman Israel. Lebih dari itu, kiprah OKI dengan segenap kelembagaan
dan potensi yang dimilikinya termasuk IDB telah dapat memainkan peran yang
lebih luas, yakni mencakup berbagai persoalan yang dihadapi dunia Islam
dibidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.
Dalam konteks ekonomi, IDB merupakan representasi aktifitas ekonomi negara-
negara muslim yang notabene anggota OKI. Islamic Development Bank (IDB)
atau Bank Pembangunan Islami, merupakan lembaga keuangan multilateral
yang didirikan pada tahun 1975 (1392 H) oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI)
untuk meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi negara anggota dan
masyarakat muslim dinegara bukan anggota berlandaskan prinsip-prinsip Islami/
Syariah.
Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Islamic Depelopment Bank (IDB)

Negara Indonesia merupakan salah satu negara pendiri Islamic Development
Bank. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan IDB telah
dilakukan sejak tahun 1978 / 1398 H. Sharing Indonesia terhadap total modal
IDB sebesar 2,32 persen. Porsi ini menempatkan Indonesia dalam 10 besar
negara penyetor modal IDB. Saat ini Indonesia menjadi salah satu anggota
Board Executive Director (BED) di IDB. Indonesia selalu ikut aktif berperan
dalam aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, financial,
maupun yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan
moral, antara lain terhadap masuknya beberapa negara menjadi anggota baru
IDB, bantuan pendanaan pada negara Palestina, dan negara anggota lain
khususnya di kawasan Afrika yang mengalami bencana alam, serta bantuan
pembangunan daerah Mindanau, Philippina Selatan. Dukungan financial, antara
lain kontribusi Indonesia ke dalam modal IDB (ordinary capital resources),
kontribusi Indonesia ke dalam modal Export Financing Scheme (EFS)-IDB, dan
penyertaan Indonesia ke dalam modal The Islamic Corporation for the Insurance
of Investment and Export Credit (ICIIEC). Dukungan yang berkaitan dengan
peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari adanya dukungan terhadap
penempatan national agency di Indonesia yang dibutuhkan oleh IDB sebagai
channeling, line atau executing agent IDB di Indonesia. Tujuan penempatan
national agency tersebut adalah untuk memperlancar operasional IDB dalam
hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan informasi,
pencairan dana dan pembayaran kembali.
6. Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
a. Asuransi Syariah
b. Pegadaian Syariah
c. Baitul Maal wa TamwiIl
d. Koperasi Syariah
e. Reksa Dana Syariah
Karakteristik sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal
sebagai berikut:

 Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus
sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
 Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan
Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution (lembaga
perantara), berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
 Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit
orianted, tetapi juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan
kebahagiaan di akhirat;
 Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan
prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi
komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;
 Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan
tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
7. Kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga-
lembaga keuangan syariah lainnya ialah Bank Indonesia (BI) mendorong bank-
bank syariah melakukan kerja sama atau program linkage dengan lembaga
keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa
keuangan syariah. Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah
dengan lembaga keuangan mikro syariah bersifat mutual benefit atau timbal balik
dan bertujuan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan BMT dan
koperasi syariah, mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola kemitraan
terbaik antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah. Urgensi
keberadaan industri keuangan mikro bagi sektor usaha mikro-kecil nasional
disadari betul pemerintah. Banyak upaya penguatan industri keuangan mikro
yang telah dan terus dilakukan. Antara lain adalah penguatan landasan hukum
keuangan mikro dengan penerbitan UU No 17 tahun 2012 tentang
Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dua
UU ini diharapkan dapat mendorong industri keuangan mikro yang di dalamnya
terdapat berbagai bentuk lembaga keuangan dalam memberikan pelayanan bagi

usaha mikro-kecil. Pada sisi lain, kepastian hukum bagi lembaga keuangan
sektor mikro-kecil akan memudahkan lembaga dalam melakukan kerja sama
dengan institusi lain seperti melakukan kemitraan dengan bank syariah. Halim
mengatakan kedua UU tersebut memberikan banyak tugas bagi otoritas
dan stakeholders perkoperasian dan keuangan mikro untuk dilaksanakan. Selain
itu, terdapat sejumlah isu seperti pemilahan kewenangan dan tanggung jawab
lembaga-lembaga pemerintah dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan
lembaga keuangan mikro. Khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan
format BMT, terdapat isu penting mengenai kejelasan posisi BMT dalam kedua
UU tersebut. BMT secara eksplisit tertulis sebagai lembaga keuangan mikro
yang akan diawasi OJK dalam UU LKM. Namun pada realitasnya banyak BMT
beroperasi dengan badan hukum koperasi juga menjadi objek yang diatur UU
Perkoperasian dengan mengelompokan lembaga tersebut sebagai Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan prinsip ekonomi syariah. BI berharap ke
depannya lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan kemitraan dan
aliansi strategis dengan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk bank
syariah sehingga mampu melayani sektor usaha mikro-kecil secara maksimal.
8. Peran institusi terhadap pengembangan industri perbankan Syariah. Pemerintah
adalah organ yang sangat dominan dalam sebuah negara. Selain memiliki hak,
pemerintah juga memliki fungsi. Salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi
regulasi atau pembuat kebijakan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar negara
mampu meraih tujuan. Kebijakan tersebut juga termasuk kebijakan dalam
perbankan syariah. Meskipun saat ini perbankan syariah di Indonesia
dikembangkan dalam kerangka sistem perbankan ganda dalam Arsitektur
Perbankan Indonesia (API), masa depan perbankan syariah harus
diperhitungkan. Pengembangan sistem perbankan ganda membuktikan bahwa
stabilitas dan pertumbuhan dapat selaras dan sejalan dalam memperkokoh
ketahanan perbankan nasional. Kombinasi sistem ini memungkinkan mendorong
sejumlah sudut pasar perbankan yang belum tergarap seluruhnya. Di lain pihak,
ini menjadi alternatif bagi masyarakat negara muslim terbesar di dunia untuk

memilih jasa keuangan mana yang terbaik menurut mereka. Terbukanya pasar
alternatif membuka peluang kompetisi yang lebih besar. Sejumlah bank
internasional pun mulai membuka lini syariah dan turut berkompetisi untuk
menggarap pasar ini.
9. Perkembangan bank syariah di Indonesia dan prospeknya dalam sepuluh tahun
ke depan. Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius
dan bersungguh sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah.
Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan
membawa „maslahat‟ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan
masyarakat. Pertama, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk
yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan
underlying transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang
bersifat spekulatif (gharar) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji
ketangguhannya dari direct hit krisis keuangan global. Secara makro, perbankan
syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem
keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga, sistem bagi hasil (profit-loss
sharing) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang
lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha
selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana. Sampai dengan bulan
Februari 2012, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak
11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS,
dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir
seluruh penjuru nusantara (Tabel 2). Total aset perbankan syariah mencapai
Rp149,3 triliun (BUS & UUS Rp145,6 triliun dan BPRS Rp3,7 triliun) atau tumbuh
sebesar 51,1% (yoy) dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah
mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata
sebesar 40,2% pertahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-
rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Oleh
karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai „the fastest growing

industry‟. Akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang jauh lebih tinggi dari
pertumbuhan perbankan nasional berhasil meningkatkan porsi perbankan
syariah dalam perbankan nasional menjadi 4,0%. Jika tren pertumbuhan yang
tinggi industri perbankan syariah tersebut dapat dipertahankan, maka porsi
perbankan syariah diperkirakan dapat mencapai 15%-20% dalam kurun waktu
10 tahun ke depan.
10.Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah Di tengah perkembangan industri
perbankan syariah yang pesat tersebut, perlu disadari masih adanya beberapa
tantangan yang harus diselesaikan agar perbankan syariah dapat meningkatkan
kualitas pertumbuhannya dan mempertahankan akselerasinya secara
berkesinambungan. Tantangan yang harus diselesaikan dalam jangka pendek
(immediate) antara lain:
a. Pemenuhan gap sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun
kualitas. Ekspansi perbankan syariah yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh
penyediaan SDI secara memadai sehingga secara akumulasi diperkirakan
menimbulkan gap mencapai 20.000 orang. Hal ini dikarenakan masih
sedikitnya lembaga pendidikan (khususnya perguruan tinggi) yang membuka
program studi keuangan syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan maupun
materi pelatihan di bidang keuangan syariah juga belum terstandarisasi
dengan baik untuk mempertahankan kualitas lulusannya. Untuk itu perlu
dukungan kalangan akademis termasuk Kementrian Pendidikan untuk
mendorong pembukaan program studi keuangan syariah. Industri perbankan
syariah secara bersama-sama juga dapat melakukan penelitian untuk
mengidentifikasi jenis keahlian yang dibutuhkan sehingga dapat dilakukan „link
and match‟ dengan dunia pendidikan.
b. Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang
kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Kompetisi di
industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi
sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah.
Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya

sekedar „mengimitasi‟ produk perbankan konvensional. Bank syariah harus
berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan
uniqueness dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Namun
disadari bahwa lifecycle dari suatu inovasi produk dan layanan perbankan
syariah sangat pendek karena dengan mudah dan segera dapat ditiru oleh
bank-bank lainnya sehingga mengurangi minat bank untuk berinovasi. Untuk
itu, perlu dibentuk semacam working group yang beranggotakan praktisi
perbankan syariah untuk memikirkan secara bersama-sama inovasi produk
yang dapat dikembangkan. Mekanisme lain yang dapat diambil untuk
mendorong inovasi produk dan layanan adalah memberikan patent selama
beberapa tahun agar tidak ditiru oleh bank yang lain.
c. Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan
untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan
produk dan layanan perbankan syariah harus terus dilakukan. Namun disadari
bahwa kegiatan ini merupakan cost center bagi bank syariah. Selama ini
kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah didukung oleh Bank
Indonesia melalui program „iB Campaign‟ baik melalui media masa (iklan
layanan masyarakat), syariah expo, penyelenggaraan workshop/seminar, dsb.
Peran Bank Indonesia dalam hal ini akan berkurang seiring dengan
pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan
(termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk
itu, industri perbankan syariah perlu meningkatkan „kemandirian‟, baik dalam
hal formulasi program maupun pembiayaannya sehingga program „iB
Campaign‟ dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.
11.Indonesia mempunyai peran dalam pengembangan bank syariah di tingkat
internasional. Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjadi
trendsetter keuangan syariah dunia, ha lini terlihat dari sejumlah bank sentral
negara lain meminta BI memberi training, seperti negara Bangladesh dan
Tanzania.

12.Kami menolak pendapat bahwa yang boleh dikembangkan oleh masyarakat
Muslim hanyalah Baitul Maal sebagaimana yang dikembangkan nabi dan para
khalifah pemerintahan Islam, karena dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam
bersumber dari adanya larangan Riba dalam Al Qur‟an dan Hadits.
Q.S : Al Baqoroh : 275
“ Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan seperti
berdirinya orang-orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena
sentuhannya,………”
Q.S : An Nisa : 161
“ Dan mereka memakan riba, padahal telah dilarang dan karena mereka telah
memakan harta manusia dengan cara yang tidak betul, Kami telah sediakan bagi
orang-orang kafir itu siksaan yang pedih.
Selain berdasarkan Al Qur‟an dan Hadis, berdirinya Bank Islam juga didasari
oleh kenyataan – kenyataan sebagai berikut :
a. Praktek sistem bunga dan akibatnya
b. Penerapan sistem bunga membawa akibat negatif, antara lain masyarakat
sebagai nasabah menghadapi ketidakpastian dan semakin memberatkan
nasabah karena dengan penetapan persentase jumlah bunga akan berlipat
ganda jika nasabah tidak mampu membayar setelah jatuh tempo.
c. Mengakibatkan Eksploitasi oleh orang kaya terhadap orang miskin.
d. Sistem Perbankan yang ada sekarang memiliki kecenderungan terjadinya
konsentrasi kekuatan ekonomi ditangan kelompok elite.
e. Sistem perbankan yang menerapkan bunga menimbulkan laju inflasi yang
semakin tinggi
f. Sistem perbankan yang menerapkan bunga sekarang dirasakan kurang
berhasil dalam membantu mengurangi kemiskinan dan pemerataan
pendapatan baik tingkat nasional ataupun internasional.
Dengan beroperasinya Perbankan Syariah diharapkan mempunyai pengaruh
yang besar terhadap terwujudnya suatu sistem ekonomi yang islam. Didirikannya

bank Islam dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk memperoleh
kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan
perintah agamanya juga keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan
dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai.
Prinsip Pokok Bank Syariah sebagai berikut:
a. Pelarangan riba dalam segala bentuknya
b. Pelarangan transaksi yang diharamkan
c. Pelarangan transaksi yang mengandung unsur ghoror dan maisir
d. Pelarangan transaksi yang mengakibatkan kerusakan moral dan lingkungan
13.Berikut adalah kekurangan bank konvensional:
a. Sistem bunga haram dalam Islam
Entah siapa yang pertama kali memberlakukan system bunga ini, tetapi
sampai hari ini sangat dikenal masyarakat luas. Dalam pandangan Islam
sendiri, system bunga pada bank itu tidak boleh dilakukan alias diharamkan.
Mengapa? Karena dari system bunga, maka perekonomian akan terombang-
ambing adanya.
b. Bunga yang begitu besar
Bunga yang ada di bank konvensional begitu besarnya kadang membuat
orang berfikir dua kali untuk membuka tabungan atau rekening di bank
konvensional tersebut. Setiap bulan pasti berkurang uang yang ada di
rekening bank konvensional dengan persentase bunga yang cukup. Maka
dari itu, di point nomor dua ini yaitu bunga begitu besar sangat cocok
untuk kekurangan bank konvensional.
c. Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak potensi dan
penampakan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu
d. Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
e. Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.

14.Kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yang diperkirakan dapat mengatasi
kelemahan bank konvensional adalah:
a. Akad
Semua transaksi yang dilakukan di bank syariah harus berdasarkan akad
yang dibenarkan oleh Syariah Islam berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist dan
telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti akad al-
mudharabah (bagi hasil), al-musyarakah (perkongsian), al-musaqat (kerja
sama tani), al-ba‟i (bagi hasil), al-ijarah (sewa-menyewa), dan al-wakalah
(keagenan).
Untuk bank konvensional, surat penjanjian dibuat berdasarkan hukum positif
yang sedang berlaku di Indonesia.
b. Keuntungan
Bank syariah mengunakan pendekatan bagi hasil (al-mudharabah) untuk
mendapatkan keuntungan, sementara bank konvensional justru mengunakan
konsep biaya untuk menghitung keuntungan.
Pada bank konvensional, “bunga” yang diberikan kepada nasabah
sebenarnya berasal dari keuntungan bank meminjamkan dana kepada
nasabah lain dengan “bunga” yang lebih besar.
c. Pengelolaan Dana
Bank syariah akan menolak untuk menyalurkan kredit yang diinvestasikan
pada kegiatan bisnis yang melanggar hukum Islam, seperti perniagaan
barang-barang haram, bunga (riba), perjudian (maisir), dan manipulatif
(ghahar).
Sementara bank konvensional akan menyalurkan kredit tanpa harus
mengetahui dari mana atau kemana uang tersebut disalurkan, selama debitur
bisa membayar cicilan dengan rutin.
d. Hubungan Bank dan Nasabah
Di bank syariah, nasabah diperlakukan sebagaimana seorang mitra alias
partner. Hal ini dikarenakan bank dan nasabah diikat dalam “akad” yang
sangat transparan. Tak heran banyak nasabah yang mengaku kalau
hubungan emosional mereka lumayan kuat dengan banknya.

Pada bank konvensional, hubungan nasabah dan bank lebih pada hubungan
kreditur dan debitur. Namun akhir-akhir ini mereka juga berusaha
untuk memperkuat hubungan dengan nasabah.
15.Tahapan perkembangan bank syariah yang direncanakan oleh BI dalam cetak
biru pengembangan bank syariah adalah pada tahun 2002, BI menerlahkan
“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Cetak biru (blue
print) ini dibuat untuk memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-
tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang. Berikut
adalah sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 yang
ingin digariskan dalam cetak biri tersebut:
a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan.
b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah
c. Terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien
d. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi
masyarakat luas.
Pengembangan perbankan syariah yang dituangkan dalam “Cetak biru
pengembangan perbankan syariah di Indonesia” dibagi atas tiga tahap.
Ketiga tahap tersebut memilik fokus yang berbeda-beda. Inisiatif strategis
pada tahap pertama dilakukan pada tahun 2002-2004 dengan fokus pada
pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan
karakteristik operasional pebankan syariah yang sehat. Adapun tahap kedua
pengembangan perbankan syariah (2004-2008) difokuskan apda realisasi
kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program
pengembangan. Sementara itu, tahap ketiga (2008-2011) merupakan
finasisasi implementasi inisiatif sistem perbankan syariah.
Saran kami dalam upaya pengembangan bank syariah
a. Pertama, inovasi produk keuangan dan perbankan syariah merupakan pilar
utama dalam pengembangan industri perbankan syariah.

b. Kedua, lanjut Agus, sekuritisasi aset bank syariah. Salah satu kunci
kesuksesan KPR Syariah adalah sekuritisasi (tawriq) asset.
c. Ketiga, kualitas aset. Bank syariah harus tetap mewaspadai tren peningkatan
pembiayaan bermasalah di tahun depan yang mempengarui kualitas aset
(pembiayaan).
d. Keempat, memperkuat permodalan dan skala usaha bank syariah
e. Kelima, pengumpulan dana murah dengan bantuan insentif pemerintah untuk
mengumpulkan dana wakaf
f. Keenam, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan
g. Ketujuh meningkatkan teknologi sistem keuangan syariah

BAB 3
PRINSIP DASAR BANK SYARIAH
1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN)
adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan
yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,
2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur,
yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi
sebagai lembaga keuangan.
2. Empat Prinsip Hukum Muamalat:
Prinsip Mubah –> Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah,
kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur‟an dan Sunah Rasul
Prinsip Sukarela –> Mumalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa
mengandung unsur-unsur paksaan
Prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat –> Muamalah
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan
mudarat dalam hidup masyarakat
Prinsip Keadilan –> Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan
dalam kesempitan
3. Tiga contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat mungkin biasa dilakukan
di bank konvensional:
a. Transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan
b. Transaksi yang tidak sah akadnya
c. Transaksi yang mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan
yang diharamkan, seperti:

 Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)
 Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)
 Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan)
 Ba‟i Najsy (rekayasa pasar dalam permintaan)
 Maysir (judi), dan
 Riba (tambahan yang disayaratkan)
4. Perbedaan antara tadlis dan gharar:
Pada dasarnya, kedua transaksi ini sama-sama memiliki empat hal pokok dalam
hal jual beli, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.
Perbedaannya adalah Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal
pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (unknown to one party),
sedangkan Gharar merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok
yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
5. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk
dalam kategori tadlis dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu
penyerahan:
1. Harga –> Ketika harga beras turun dan pembeli tidak mengetahui bahwa
harga beras sudah turun, disini penjual memanfaatkan hal tersebut dengan tetap
menjual harga beras sebesar harga beras aslinya / pada saat sebelum turun
2. Kualitas –> Dalam jual beli handphone, dan sesungguhnya handphone
tersebut memiliki cacat yang diketahui oleh penjual dan tidak diketahui oleh
pembeli. Dan penjual tidak memberi tahu kepada pembeli bahwasannya ada
cacat di handphoe tersebut. Disini penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli
mengenai kualitas barang tersebut sehingga bisa menjual handphone sesuai
harga aslinya (tidak dikurangi dengan nilai cacat handphone)
3. Kuantitas –> Salah satu pihak (penjual) mengurangi takaran barang yang
telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran ini hanya
diketahui oleh penjual

4. Waktu penyerahan –> Seorang kontrakstor berjanji bisa menyelesaikan
pembangunan rumah dinas dalam jangka waktu 5 bulan, padahal kontraktor
tersebut memahami bahwa waktu penyelesaian lebih dari 5 bulan
6. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk
dalam kategori gharar dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu
penyerahan:
1. Harga –> Misalnya, dalam jual beli mobil secara kredit. Jika mobil tersebut
dilunasi dalam jangka waktu yang lebih cepat maka bunga yang dikenakan
adalah lebih kecil. Sedangkan bila dilunasi dalam jangka waktu lebih dari lama,
maka akan dikenakan bunga lebih besar. Disini, penjual dan pembeli tidak
mengetahui kapan mobil tersebut akan terlunasi
2. Kualitas –> Misalnya, penjualan sapi yang masih dalam perut induknya.
Dalam hal ini, kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui
bagaimana kualitas sapi itu nantinya ketika lahir. Apakah pembeli akan
diuntungkan atau dirugikan
3. Kuantitas –> Misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon
atau tanaman belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini, kedua belah pihak
baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui berapa kuantitas hasil panen
yang akan diperjualbelikan. Nilai jual hasil panen bisa lebih tinggi dan bisa lebih
rendah dari nilai yang diserahterimakan
4. Waktu penyerahan –> Misalnya penjualan mobil yang sedang hilang dicuri
dengan akad pembeli membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil yang
sedang hilang dilarikan pencuri. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik pembeli
maupun penjual tidak mengetahui kapan barang akan diserahterimakan
7. Yang dimaksud dengan riba adalah:
Secara bahasa, riba bermakna tambahan, tumbuh atau membesar. Menurut
Imam Sarakhsi dalam Mabsut juz XII, hlm. 109, riba adalah tambahan yang
disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang
dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba adalah bentuk transaksi

yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktik
perbankan konvensional.
Tiga contoh bisnis yang ada di masyarakat yang beroperasi dengan konsep riba,
yaitu: Bank Konvensional, Praktek lintah darat (rentenir), dan Jual beli emas
pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang jauh lebih rendah.
8. Perbedaan antara ba‟i najsy dan ba‟i ikhtikar:
Ba‟i najsy adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada
banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk naik.
Contoh : Perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal dan produksi
barang-barang yang banyak dimintai masyarakat dengan terbatas guna
menaikkan harga barang tersebut
Ba‟i ikhtikar adalah tindakan mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan
cara menimbun. Contoh : Penjualan beras, minyak tanah atau barang-barang
pokok lainnya yang sengaja ditimbunkan agar dapat menaikkan harganya.
9. Yang dimaksud dengan maysir (judi atau gambling):
Sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara
pihak lainnya akan menderita kerugian (Ibnu Qudama:Al Mughni, 13/408). Tiga
contoh praktik maysir yang mungkin masih ada di masyarakat, diantaranya:
Melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu
pihak yang dirugikan. Praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh
ketika menang undian. Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya
menyetor dana tertentu untuk dapat memperoleh hadiah tapi dengan cara
permainan tersebut diacak.
10.Rukun sahnya akad:
1. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini,
kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti
proses perjanjian, jika tidak, akad dianggap tidak sah.

2. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima (ijab
kabul). Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang,
sedangkan kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang
berikutnya. Ijab kabul tidak harus dilakukan secara lisan.
3. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam
akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya.
Adapun syarat barang tersebut dianggap sah apabila:
 Barang tersebut suci atau bisa disucikan
 Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan
 Komoditas harus bisa diserahterimakan
 Barang yang dijual harus milik penjual
 Bila barang dijual langsung harus diketahui wujudnya, dan bila tidak
berlokasi, harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya.
11.Perbedaan antara riba fadhl dan riba nasi‟ah:
 Riba fadhl adalah riba yang timbul karena pertukaran antarbarang ribawi yang
sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan
 Riba nasi‟ah adalah riba yang timbul karena penangguhan penyerahan atau
penerimaan barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya.
Jadi, letak perbedaannya adalah pada jenis barang yang dipertukarkan, apakah
sama atau tidak.
12.Contoh praktik riba qardh dan riba jahiliyah:
Riba qardh –> Praktik perbankan konvensional yang mengharuskan
pengembalian dana yang dipinjam beserta dengan kelebihannya atau disebut
dengan bunga.
Riba Jahiliyah –> Pinjaman terhadap rentenir dimana bunga yang dibebankan
akan semakin tinggi ketika peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada waktu
yang telah ditetapkan

13.Yang dimaksud dengan ta‟alluq:
Ta‟alluq adalah dua akad yang saling berkaitan, dimana berlakunya akad 1
bergantung pada akad 2.
Contohnya ta‟alluq:
Penjualan dengan cara „inah, yaitu seseorang menjual barang seharga tertentu
secara cicilan kepada seorang lain dengan syarat. Orang lain tersebut kembali
menjual barang tersebut secara tunai.
14.Pelarangan atas transaksi short selling:
Short Selling atau penjualan cepat dapat digolongkan ke dalam Bai‟
Najasy dimana short selling merupakan praktek perjanjian penyerahan syarat
berharga yang dilakukan sebelum tanggal yang ditentukan agar dapat diperoleh
dengan harga yang jauh lebih murah sebelum tanggal penyerahan.
15.Hubungan antara ekonomi gelembung yang terjadi pada sistem ekonomi
kapitalis dengan berbagai transaksi yang dilarang syariah tetapi dibolehkan
kapitalis:
Ekonomi gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset barang
mewah dengan nilai fundamental yang lebih rendah namun harga jual yang lebih
tinggi. Hal ini sangat dilarang oleh syariah karena termasuk dalam tadlis dan
riba, dimana tadlis itu sendiri menspekulasi harga dan tidak diketahui oleh salah
satu pihak. Kemudian termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena praktek
ekonomi gelembung mengupayakan keuntungan yang begitu besar jauh
melebihi nilai instrinsiknya.

BAB 4
SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH
1. Landasan hukum pendirian bank syariah di Indonesia adalah Bank syariah
adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk
simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Perbedaan antara BUS dengan BPRS adalah BUS adalah bank syariah yang
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS
adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Perbedaan antara BUS dengan UUS adalah BUS adalah bank syariah yang
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan UUS
adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank
yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantorinduk dari kantor cabang pembantu
dan/atau unit syariah
4. Perbedaan fungsi bank syariah dengan bank konvensional adalah fungsi bank
syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dan juga
menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima
dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya
(antara lain denda terhadap nasabah atau ta‟zir) dan menyalurkan kepada
organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun
dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada

pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
Berbeda dengan fungsi konvensional imbalan yang diberikan kepada para
deposan bank konvensional memiliki sifat tetap tanpa dipengaruhi oleh kinerja
bank dan jumlahnya dapat ditentukan di muka karena hanya didasarkan pada
presentase tertentu terhadap jumlah uang yang disimpan dibank konvensional.
5. Fungsi manajer investasi pada bank syariah adalah bertindak sebagai manajer
investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat
disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat
menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan
pemilik dana
6. Fungsi Investor bank syariah dengan fungsi ini investor penanaman dana yang
dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif
denganresiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah
7. Fungsi manajer investasi bank syariah dengan fungsi ini bank syariah bertindak
sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana
tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana
yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara
bank syariah dan pemilik dana
8. Dua prinsip yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana oleh bank syariah,
yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Jelaskan perbedaan kedua prinsip
tersebut dalam aktivitas penghimpunan
Prinsip wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun
badan hokum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan,
kapan pun si penitip menghendaki. Sedangkan prinsip mudharabah adalah
perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama
menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan
usaha.

9. Akad yang cocok untuk digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana pada
bank syariah adalah Wadiah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum
dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.
Sedangkan wadiah yad-amanah adalah penerima titipan tidak boleh
memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali
titipannya. Akad yang cocok untuk digunakan dalam kegiatan penghimpunan
dana pada bank syariah adalah aka dyad-amanah.
10.Perbedaan mudharabah muthlaqah dengan mudharabah muqayyadah dalam
penghimpunan dana bank syariah, yaitu Mudharabah muthlaqah adalah
mudharabah yang member kuasa kepada mudharib secara penuh untuk
menjalankan usaha tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha
tersebut, batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan
konsumen usaha. Sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu shahibul maal,
memberi batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha,
tempat, pemasok, maupun konsumen.
11.Tiga alasan mudharabah muqayyadah tidak cocok untuk diterapkan pada
penghimpunan dana tabungan dan deposito
a. Kedudukan bank hanya sebagai agen
b. Karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah
muqayyadah
c. Sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah
muqayyadah
12.Perbedaan antara investasi terikat channeling dan pola investasi terikat
executing adalah pola channeling adalah apabila semua risiko ditanggung oleh
pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun.
Sedangkan pola executing adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung
risiko.

13.Perbedaan antara tabungan, deposito, dan giro adalah tabungan merupakan
simpanan uang yang bisa dilakukan secara perseorangan atau instansi sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan setiap bank, Deposito merupakan simpanan
berjangka yang bisa dilakukan penarikan sesuai dengan waktu yang telah
disepakati oleh bank dan pemilik rekening, sedangkan Giro merupakan
simpanan uang kepada bank yang bisa ditarik secara tunai pada setiap jam kerja
bank
14.Perbedaan antara tabungan mudharabah dengan tabungan konvensional yaitu
tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat diterik
dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan tabungan
konvensional merupakan rekening untuk menyimpan uang oleh nasabah yang
sewaktu-waktu dapat diambil oleh nasabah, baik melalui bank atau ATM. Jangka
waktu kepemilikan tabungan konvensional ini tidak dibatasi, dan nasabah pun
bisa menyetorkan uang kapan pun dengan jumlah berapa pun.
15.Tiga perbedaan antara hubungan wadiah dengan tabungan mudharabah yaitu :
Sifat dana pada tabungan wadiah yaitu bersifat titipan, sedangkan sifat dana
pada tabungan mudharabah yaitu bersifat investasi
Insentif pada tabungan wadiah yaitu berupa bonus yang tidak disyaratkan di
muka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Sedangkan
insentif pada tabungan mudharabah yaitu berupa bagi hasil yang wajib diberikan
oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang
disepakati kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati
Pengembalian dana pada tabungan wadiah yaitu dijamin akan dikembalikan oleh
pihak bank. Sedangkan pada tabungan mudharabah yaitu tidak dijamin
dikembalikan semua
16.Berikut ketentuan DSN Nomor 2 Tahun 2000 yang terkait dengan tabungan
mudharabah :

 Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau
pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
 Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
mengembangkannya, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak
lain
 Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang
 Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan
dituangkan dalam akad pembukuan rekening
 Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
 Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan
17.Perbedaan Deposito mudharabah dengan tabungan mudharabah yaitu
Deposito Mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana
(shahibul maal) memercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan
hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang
disepakati sejak awal. Sedangkan Tabungan Mudharabah adalah simpanan
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang
disepakati, tetapi tidak dapat diterik dengan cek atau alat yang dipersamakan
dengan itu
18.Tiga skema yang digunakan dalam penyaluran dana bank syariah adalah
1. Skema Jual Beli
2. Skema Investasi
3. Skema Sewa
19.Berikut ini perbedaan antara jual beli dalam bentuk murabahah dengan jual beli
dalam bentuk salam dan istishna

 Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan
harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan
pembeli
 Jual beli dengan skema salam adalah jual beli yang pelunasannya
dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima
 Jual beli dengan skema Istishna‟ adalah jual beli yang didasarkan atas
penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk
menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang
disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati
20.Berikut ini kelebihan dan kekurangan jual beli dalam bentuk salam dan istishna
jika dibandingkan jual beli dalam bentuk murabahah
Kelebihan Jual beli dalam bentuk salam yaitu bank sebagai penjual memperoleh
keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok
pembelian barang yang dilakukan pada pemasok. Sedang kan kelebihan jual beli
dalam bentuk istishna yaitu bank untuk membantu nasabah yang memerlukan
produk konstruksi seperti bangunan, kapal, dan pesawat terbang yang belum jadi
dan memerlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikannya
Kekurangan jual beli dalam bentuk salam yaitu kurang memiliki bargaining power
dengan penjual disbanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank.
Sedangkan kekurangan jual beli dalam bentuk istishna yaitu pembuatan produk
dilakukan oleh pihak lain, yaitu produsen, bank biasanya juga melakukan kontrak
istishna‟
21.Perbedaan antara jual beli istishna dengan jual beli istishna parallel adalah
Jual beli Istishna‟ adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli
kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu
produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya
dengan harga yang disepakati. Sedangkan jual beli Istishna’ Paralel adalah
sebuah bentuk akad Istishna‟ antara nasabah dan bank syariah, kemudian untuk

memenuhi kewajibannya kepada nasabah, bank syariah memerlukan pihak lain
sebagai Shani‟.
22.Perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli salam parallel yaitu
Jual beli salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu
oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Sedangkan salam pararel
berarti melaksanakan dua transaksi bai‟ as salam antara bank dengan nasabah,
dan antara bank dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara
simultan.
23.Perbedaan prinsip investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan
skema musyarakah adalah
Prinsip Investasi dengan skema mudharabah pada dasarnya, penyaluran dana
dengan skema mudharabah sama dengan penghimpunan dana. Dalam transaksi
penghimpunan, bank adalah mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah
penabung/deposan adalah shahibul maah (pemilik dana). Sedangkan investasi
dengan skema musyarakah adalah kerja sama investasi para pemilik modal
yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan
pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya,
sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal
berdasarkan porsi modal masing-masing
24.Perbedaan antara prinsip sewa dengan skema ijarah dan prinsip sewa dengan
skema ijarah muntahiya bittamlik yaitu
Prinsip sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara
pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa
yang disewakan. Sedangkan prinsip sewa dengan skema ijarah muntahiya
bittamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan
penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya
dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa

25.skema ijarah dan skema ijarah muntahiya bittamlik cocok digunakan dalam
kondisi transaksi bank adalah pemilik objek sewa, sedangkan nasabah adalah
penyewa

BAB 5
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Syariah
1. Tujuan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
(KDPPLKS) bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, auditor, dan
para pemakai laporan keuangan antara lain:
1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan
tugasnya membuat standar
2. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi
syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku
umum
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan syariah
2. Maksud paradigma transaksi syariah adalah transaksi syariah berlandaskan
pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah
(kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia
untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material maupun spiritual (falah).
Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki
akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak
sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha.
3. Asas ukhuwah, adalah, mashlahah, tawazun, dan syumuliyah beserta kaitannya
dengan akuntansi adalah

 Prinsip Ukhuwah berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan
bentuk interaksi social dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk
kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong
 Prinsip „adalah mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya
dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan
sesuatu sesuai posisinya
 Prinsip Maslahah berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan
segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan
ukhrawi, material dan sprirtual, serta individual dan kolektif
 Prinsip tawazun adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan
aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sektor keuangan dan
riil, bisnis dan social, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan
pelestarian
 Prinsip syumuliah artinya transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan,
dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku,
agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil „alamin.
4. Transaksi syariah dapat berupa komersial dan non-komersial yaitu
Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi
hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan/atau pemberian layanan jasa
untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan transaksi non-komersial dapat
dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan, penghimpunan
dana penyaluran dana social seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah
5. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan, antara lain:
1. Investor sekarang dan investor potensial
2. Pemilik dana qardh
3. Pemilik dana syirkah temporer
4. Pemilik dana titipan
5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf
6. Pengawas syariah

7. Karyawan
8. Pemasok dan mitra usaha lainnya
9. Pelanggan
10.Pemerintah
11.Masyarakat
6. Pemberi dana qardh dan informasi yang diperlukannya dari laporan keuangan
adalah pemberi dana qardh merupakan individu atau institusi yang memberikan
pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema qardh, yaitu
pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan yang
dipinjam. Pemberi dana qardh membutuhkan informasi yang memungkinkan
mereka untuk menyimpulkan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh
tempo
7. Pemilik dana syirkah temporer dan informasi yang diperlukannya dari laporan
keuangan adalah pemilik dana syirkah temporer adalah individu atau institusi
yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan
menggunakan skema bagi hasil. Pemilik dana syirkah temporer berkepentingan
dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengetahui
tingkat keamanan dan keuntungan dana yang diinvestasikan pada entitas
syariah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan untuk menarik, mempertahankan, atau menambah dana yang
diinvestasikan
8. Pemilik dana titipan dan informasi yang diperlukannya dari laporan keuangan
adalah pemilik dana titipan adalah individu atau institusi yang menitipakn
dananya di entitas syariah dengan skema wadiah atau penitipan tanpa adanya
kewajiban bagi yang dititpi untuk memberikan tambahan kepada penitip. Pemilik
dana titipan membutuhkan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka
mengetahui apakah dana titipan dapat diambil setiap saat

9. Informasi yang diperlukan oleh pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah,
dan wakaf adalah pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf
berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana
tersebut
10.Kepentingan pengawas syariah terhadap laporan keuangan perusahaan adalah
pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh dewan syariah Nasional
untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah
11.Tujuan utama dan tujuan lain laporan keuangan syariah yaitu:
Tujuan utama laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang
meyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu
entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan
Tujuan lainnya sebagai berikut :
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi
dan kegiatan usaha
b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta
informai asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan
penggunaannya
c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab
entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana,
menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak
d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam
modal dan pemilik dana syirkah, temporer serta informasi mengenai
pemenuhan kewajiban fungsi social entitas syariah, termasuk pengelolaan
dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf
12.Asumsi dasar akrual adalah pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada
saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar)

serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan di;aporkan dalam laporan
keuangan pada periode yang bersangkutan
13.Asumsi kelangsungan usaha adalah laporan keuangan biasanya disusun atas
dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan menlanjutkan
usahanya di masa depan
14.Empat karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah :
a. Dapat dipahami adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang
memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketentuan yang
wajar
b. Relevan adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan
ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu,
masa kini, atau masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil
evaluasi mereka di masa lalu
c. Andal adalah informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian
yang meyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari
yang seharusnya disajikan atau secara yang secara wajar diharapkan
dapat disajikan
d. Dapat dibandingkan adalah pemakai harus dapat memperbandingkan
laporan keuangan entitas syariah antarperiode untuk mengidentifikasi
kecendruangan posisi dan kinerja keungan
15.Manfaat ekonomi masa depan dalam suatu asset mengalir dalam entitas syariah
dalam bentuk
a. Digunakan sendiri maupun bersama asset lain dalam produksi barang dan
jasa yang dijual oleh entitas syariah
b. Dipertukarkan dengan asset lain yang diperlukan
c. Digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, atau
d. Dibagikan kepada para pemilik entitas syariah

16.Cara penyelesaian kewajiban suatu entitas syariah dapat dilakukan di masa
depan, antara lain:
a. Pembayaran kas
b. Penyerahan asset lain
c. Pemberian jasa
d. Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, serta
e. Konveri kewajiban menjadi ekuitas
17.Dana syirkas temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan
jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah
mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan
pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan
18.Contoh dana syirkah temporer adalah :
 Dana dari pembiayaan mudharabah muthlaqah
 Mudharabah muqayyadah
 Musyarakat, dan
 Akun lain yang sejenis
19.Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban maupun
ekuitas dikarenakan dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai
kewajiban karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian,
untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat
kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Sedangkan Dana syirkah temporer
tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo
dan pemilik dan tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan
pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang
berasal dari asset lancer dan noninvestasi
20.Berikut ini penjelasan tentang penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas
bagi hasil adalah sebagai berikut:

 Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau
penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak
berasal dari kontribusi penanaman modal
 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya asset atau
terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak
menyangkut pembagian dan penanaman modal
 Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian dari hasil pemilik dana atas
keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam
suatu periode laporan keuangan
21.Asset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya
di masa depan diperoleh entitas syariah dan asset tersebut mempunyai nilai atau
biaya yang dapat diukur dengan andal
22.Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya yang mendukung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk
menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat
diukur secara andal
23.Dana syirkah diakui jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan
dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung
manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal
24.Penghasilan diakui jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang
berkaitan dengan peningkatan asset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan
dapat dikur secara andal

25.Beban diakui jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan
dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat
diukur secara andal

BAB 6
AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA
1. Perbedaan antara penghimpunan dana pada bank syariah dengan
penghimpunan dana pada bank konvensional antara lain:
 Konsep penghimpun dana:
a. Bank Syariah: Al-Wadiah (Giro), Al-Mudharabah (Tabungan &
Deposito)
b. Bank konvensional: Giro, Tabungan & Deposito
 Konsep penyalur dana:
a. Bank syariah: Bagi hasil (mudharabah & musyarakah), · Jual beli
(murabahah, salam, istishna‟, ijarah), Jasa (qordh, hawalah, kafalah,
wakalah, rahn)
b. Bank konvensional: Bunga (baik untuk konsumtif, modal
kerja/investasi)
2. Giro Wadiah adalah simpanan atau titipan pada bank syariah yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat (wadi‟ah demand deposit).
3. Perbedaan mekanisme transfer antar kantor bank yang sama dengan antar
bank yang berbeda adalah Mekanisme terjadinya transfer adalah satu kantor
bank memindah uang kerekening nasabah lain dikantor bank yang sama
tetapi berbeda wilayah atau kantor cabang lain. Transfer bisa dilakukan
dalam berbeda wilayah maupun antar kota antar kota sama, satu cabang,
bila langsung mentransfer melalui RAK
4. Akad yang biasa digunakan untuk giro di bank syariah di Indonesia serta
kelebihan dan kekurangannya antara lain:

a. Giro Wadi‟ah adalah dana yang dititipkan dibank yang dapat ditarik
sewaktu – waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu atm dan
sarana perintah pembayaran lainnya. Dalam akad ini tidak ada perjanjian
bagi hasil atau bonus, karena prinsipnya pemilik modal hanya
menitipkaan uangnya saja. Jika ada bonus maka akan diberi tidak akan
diberi.
b. Giro Mudharabah adalah dana yang ada dalam giro itu dapat digunakan
oleh bank untuk investasi dan menggunakan perjanjian bagi hasil antara
pemilik modal dengan bank.
Keuntungan dari akad wadi‟ah dan mudharabah
 Usaha dan keuntungan akan dibagi sesuai dari kesepakatan awal.
 Jika terjadi kerugian akan itu disebabkan dari pemilik modal maka rugi
tersebut akan ditanggung oleh pemilik, tetapi jika rugi tersebut
dilakukan oleh bank maka ditanggung oleh bank.
 Jauh dari perbuatan yang tidak baik
 Tetap berpegang teguh pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah.
Kerugian dari akad wadi‟ah dan mudharabah
 System bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit.
 Pemilik modal belum pasti mendapat keuntungan.
5. Akad yang biasa digunakan untuk tabungan di Indonesia adalah akad
wadiah dan mudharabah

Soal Kasus
Kasus 1
Buatlah jurnal untuk transaksi terkait dengan giro wadiah berikut:
5 Jan 20XA
Bank Murni Syariah (BMS) cabang Bogor menerima setoran
tunai pembukaan giro wadiah atas nama Gina sebesar Rp
55.000.000,-.
6 Jan 20XA
Gina menarik cek untuk mencairkan dananya secara tunai
sebesar Rp18.000.000
7 Jan 20XA
Gina mengeluarkan bilyet giro untuk mentransfer sejumlah
dana ke rekening Daniel nasabah tabungan BMS cabang
Jakarta sebesar Rp7.000.000,-
10 Jan 20XA
Gina menerima transfer dari BMS cabang Yogya sebesar Rp
5.000.000 untuk rekening giro Gina.
15 Jan 20XA
Gina mengeluarkan bilyet giro untuk pembayaran pembelian
sebuah mesin kepada PT Andrizal Jaya nasabah giro Bank
Berkah Syariah (BBS) sebesar Rp 15.000.000.
20 Jan 20XA
Gina menerima transfer dari BMS cabang Solo sebesar Rp
5.000.000.
23 Jan 20XA
Gina menerima bilyet giro dari Fajar nasabah Bank Peduli
Syariah (BPS) yang pernah membeli sesuatu dari Gina
seharga Rp 15.000.000. Bilyet giro tersebut dicairkan oleh
Gina ke BPS untuk dimasukkan ke rekening giro Gina di Bank
Murni Syariah cabang Bogor.
25 Jan 20XA
Gina menerima transfer dari BMS cabang Yogya sebesar Rp
12.000.000 untuk rekening giro Gina.
31 Jan 20XA
Gina menerima bonus giro wadiah dari BMS sebesar
Rp35.000,-
31 Jan 20XA
dipotong giro Gina untuk administrasi sebesar Rp 10.000 dan
pajak sebesar Rp 7.000.

Jawaban:
Jurnal kasus 1
Tanggal Transaksi (rekening) Debit (Rp) Kredit (Rp)
5 jan 20XA
Kas 55.000.000
Giro wadiah – Gina 55.000.000
6 Jan 20XA
Giro Wadiah – Gina 18.000.000
Kas 18.000.000
7 Jan 20XA
RAK Daniel Cabang Jakarta 7.000.000
10 Jan 20XA
RAK Cabang Yogya 5.000.000
15 Jan 20XA
RAK PT Andrizal jaya 15.000.000
20 Jan 20XA
RAK Cabang Solo` 5.000.000
Giro Wadiah - Gina 5.000.000
23 Jan 20XA
RAK Fajar BPS 15.000.000
Giro Wadiah - Gina 15.000.000
25 Jan 20XA
RAK Cabang Yogya 12.000.000
31 Jan 20XA
Bonus Wadiah 35.000
Giro Wadiah - Gina 35.000
31 Jan 20XA
Giro Wadiah – Gina 10.000
Adminstrasi Giro Wadiah 10.000
Giro Wadiah - Gina 7.000.
Pajak Giro 7.000

Kasus 2
Buatlah jurnal untuk transaksi terkait dengan transaksi deposito mudharabah berikut
berikut:
1 Sept 20XB
Bank Syariah Muhammadiyah (BSM) menerima setoran atas
nama Sdr. Donal sebesar Rp 20.000.000 sebagai investasi
deposito mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan
nisbah 60 untuk nasabah dan 40 untuk BSM.
25 Sept 20XB
berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil
yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah
sebesar Rp 35.000.000.
1 Okt 20XB
dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Sdr.
Donal sebesar Rp 80.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong
sebesar pajak 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening
tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama.
1 Okt 20XB Sdr. Donal mencairkan secara tunai deposito mudharabahnya
Jawaban:
Tanggal Transaksi (Rekening) Debit (Rp) Kredit (Rp)
1 Sept 20XB
Kas 20.000.000
Deposito Mudharabah – Donal 20.000.000
25 Sept 20XB
Hak pihak ketiga atas bagi hasil – deposito 35.000.000
Bagi hasil belum dibagikan – deposito 35.000.000
1 Okt 20XB
Bagi Hasil belum dibagikan – Deposito 80.000
Tabungan Mudharabah 64.000
Titipan Kas Negara – Pajak deposito 16.000
1 Okt 20XB
Deposito Mudharabah – Hasan 20.064.000
Tabungan Mudharabah – Hasan 20.064.000

BAB 7
Akuntansi Transaksi Pembiayaan Mudharabah
1. Definisi mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak
di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal
kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini
menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari
pemilik modal dan keahlian dari pengelola.
2. Perbedaan antara mudharabah muthlaqah mudharaah muqayyah dan
mudharabah musytarakah ada pada persetujuan yang diserahkan pemilik
modal terhadap dana yang diinvestasikannya, pada mudharabah muthlaqah
pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam
pengelolaan investasinya, sedangkan pada mudharabah muqayyadah
pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai
dana, lokasi, cara dan/atau objek investasi atau sektor usaha.
3. Kondisi yang cocok diterapkan pada masing-masing mudharabah
muthalaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarakah
antara lain:
a. Mudharabah muthlaqah dapat diterapkan pada kondisi nasabah
membebaskan mudharib mengusahakan dananya, sehingga mudharib
dapat dengan leluasa mengelola dana tanpa ada batasan walaupun
pastinya dana yang dikelola harus dibidang yang halal dan sesuai dengan
kaidah-kaidah syariah.

Tugas Perbankan Syariah BAB 1 - 7

Tugas Perbankan Syariah BAB 1 - 7

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Tugas Perbankan Syariah BAB 1 - 7

Similar to Tugas Perbankan Syariah BAB 1 - 7 (15)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Tugas Perbankan Syariah BAB 1 - 7