OPTIMALISASI SUBDITFASHARKAN

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi-JK dengan kabinetnya yang
terkenal dengan sebutan kabinet kerja telah menggulirkan sebuah doktrin politik
luar negerinya yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, hal ini
terkandung tujuan agar bangsa Indonesia ini menjadi suatu bangsa yang
dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa dunia. Oleh karena itu dengan
dicetuskannya doktrin politik poros maritim maka seluruh alur pelayaran dunia
yang melalui jalur strategis di wilayah perairan Negara Indonesia akan
dipergunakan sebagai media pendekatan diplomasi terkait dengan peran
strategis bangsa Indonesia terhadap kepentingan negara-negara asia tenggara
dan benua Australia. Doktrin maritim yang telah digulirkan tersebut, justru akan
membawa suatu perubahan manuver politik bangsa Indonesia, yang akan
menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang jaya dilautan, memiliki
kemanfaatan dan peranan penting terhadap kepentingan kawasan asia pasifik.
Pada era pemerintahan Presiden Jokowi- Wapres JK dalam masa
pemerintahannya telah menggulirkan 9 (Sembilan) agenda prioritas atau yang
lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita. Adapun poin pertama di dalam Nawa
Cita itu adalah bahwa pemerintahan Jokowi-JK ingin menghadirkan kembali
kemampuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga negaranya.Agenda penciptaan kondisi keamanan dan
perlindungan kepada warga negaranya yang maksimal itu melalui upaya-upaya
politik luar negeri yang bebas aktif, dan kondisi keamanan nasional yang
terpercaya serta pembangunan pertahanan yang kuat.1
Sehubungan dengan digulirkannya Nawa Cita pada pemerintahan sekarang
ini maka keamanan dan ketertiban masyarakat adalah prioritas utama dan suatu
kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya
proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang
ditandai dengan terjaminnya keamanan,ketertibandan tegaknya hukum,serta
terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta
1Connie Rahakundini Bakrie ‘Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Dari Negara
Kepulauan Menuju Negara Maritim’, di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (8/10/2014)

2
mempersiapkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,mencegah
dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.2 Hal tersebut memicu
terjadinya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang
menegaskan tentang pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan
fungsi dan peranannya masing-masing.
Selain itu Polda Jambi dalam mengimplementasikan berbagai program
kerja dengan menyelaraskan program Quick Wins Polri 2015 antara lainadalah
sebagai berikut : 1 (pertama). Penertiban dan penegakkan hukum bagi
organisasi radikal dan anti Pancasila, 2 (kedua) Perburuan dan penangkapa n
gembong terorisme Santoso dan jejaring terorisme, 3(ketiga) Aksi nasional
pembersihanpreman dan premanisme, 4 (keempat) Pembentukan dan
mengefektifkan satgas ops Polri, kontra radikal dan deradikalisasi(khususnya
ISIS), 5(kelima) Pemberlakuan rekruitmen terbuka untuk jabatan dilingkungan
Mabes Polri, Polda jajaran dan Polres, 6 (keenam) Polisi sebagai penggerak
revolusi mental dan pelopor tertibsosial di ruang publik, 7 (ketujuh) Pembentukan
tim internal anti korupsi (melibatkan organisasi luar dan KPK), 8 (kedelapan)
Crash Program pelayanan masyarakat, pelayanan bersih dari percaloan.Oleh
karena itu bapak Brigjen Drs. Bambang Sudarisman, SH, MM, dengan
Comannder Wish Kapolda Jambi, yang disampaikan pada acara arahan seluruh
personil Polda Jambi yang dipusatkandi SPN Pondok Meja Polda Jambi, pada
tanggal 5 Agustus 2014, dengan kebijakan yang diuraikan kedalam 5(lima) poin
yaitu: 1).Disiplin penjabarannya adalah budaya bersih (transparan dan
akuntabel), budaya tertib (administrasi dan operasional), budaya kerja(sesuai
dengan job desk). 2). Loyal yaitu loyal terhadap organisasi, loyal terhadap
pimpinan. 3). Tidak tercela. 4). Kerja keras. 5). Iman dan taqwa, yang
penjabarannya adalah sabar dan ikhlas, tawakkal, dan doa.3
Grand Strategi 2005-2025,Grand Strategi Polri dirumuskan dalam 3 (tiga)
tahapan yang mencerminkan upaya Polri secara gradual yaitu : tahap 1
(pertama) trust building (2005 – 2010). Keberhasilan Polri dalam
2Pasal 1 UU Nomor 2 tahun 2002,tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,Jakarta,
Fokusmedia,2009,hal.1.
3Brigjen Drs. Bambang Sudarisman, SH, MM, Comannder Wish Kapolda Jambi, di SPN Pondok
Meja Polda Jambi, tanggal 5 Agustus 2014.

3
menjalankantugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan
kepercayaan(trust).Kemudian tahap2(kedua) adalah partnership building (2011
– 2015). Merupakankelanjutan dari tahap pertama, di mana perlu dibangun
kerjasama yangerat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan
Polri,tahap 3 (ketiga) :strive for excellence (2016 – 2025) yaitu membangun
kemampuanpelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat. Dengan
demikiankebutuhan masyarakat akan pelayanan Polri yang optimal dapat
diwujudkan.Selain itu juga bahwa pelaksanaan Renstra di lingkungan Ditpolair
dihadapkan pada semakin meningkatnya pemanfaatan wilayah perairan sebagai
media transportasi, sehingga tingkat kerawanan diperairan juga semakin
meningkat.Fenomena tersebut mengakibatkan Kepolisian Perairan dipacu dan
dituntut untuk selalu melakukan revitalisasi disemua bidang guna meningkatkan
kinerja demi keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam pencapaian Reformasi
Birokrasi Polri yakni Strive for Excelence (Pelayanan Prima).Oleh karena itu
dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang tertera didalam
perkap nomor 22 tahun 2010 tentang struktur organisasi tingkat polda, maka
Subdit Fasharkan ditpolair Polda Jambi mendukung Reformasi Birokrasi Polri
guna melanjutkan Grand Strategi Polri ( 2005 -2025 ) yang dijabarkan tahapan III
“ Strive For Excellence” sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Negara pemberdayaan Aparatur Negara ; Per / 15 / M.PAN / 7 / 2008.
Terkait peran strategis Kepolisian Perairan sebagai salah satu unsur
pelaksana tugas Polri yang dilaksanakan oleh Ditpolair yang menyelenggarakan
pelayanan publik dengan memberdayakan alat utamanya yaitu kapal yang
merupakan bagian dari Grand Strategi Polri 2005-2025 yang ditujukan untuk
membangun kemitraan (Partnership Building), maka untuk memperoleh hasil
yang maksimal dan mendasar dari tujuan Renstra tersebut program quick wins
Polair merupakan pilihan yang sangat tepat, terutama dalam rangka memberikan
pelayanan masyarakat di perairan, sebagaimana penjabaran kebijakan Polri
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dam merupakan prioritas
kebijakan pimpinan Polri saat ini.
Propinsi Jambi adalah propinsi yang terletak di pesisir timur di bagian
tengah Pulau Sumatra.Secara geografisPropinsi Jambi terletak pada Pantai

4
Timur Pulau Sumatera berhadapan dengan laut Cina Selatan, pada alur lalu
lintas Internasional dan Regional. Propinsi Jambi terletak diantara 00 45’ – 20 45’
Lintang Selatan dan antara 1010 10’ – 1040 44’ Bujur Timur, luas wilayah
Propinsi Jambi 53.435,72 Km2 dengan luas daratan 51.000 Km2, luas lautan
425,5 Km2 dan panjang pantai 185 Km.2 Adapun batas-batas wilayah Propinsi
Jambi adalah sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Propinsi Riau. Sebelah
Selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan.Sebelah Barat dengan Propinsi
Sumatera Barat.Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan. 4 Propinsi Jambi
termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore
(IMS-GT) dan disebut segitiga pertumbuhan ekonomi dari tiga kawasan bebas
perdagangan SIBAJO (Singapura-Batam-Johor).5
Dalam perkembangannya, timbul situasi Kamtibmas yang kurang kondusif
di wilayah perairan. Situasi kamtibmas yang tidak kondusif pada wilayah perairan
Jambi bersumber dari tindakan-tindakan melanggar hukum oleh individu
maupunkelompok-kelompok masyarakat, yang pada akhirnya situasi Kamtibmas
yang tidak kondusif tersebutakan berpengaruh pada tatakehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan situasi kamtibmas
yang kondusif di wilayah perairan Jambi, harus dilakukan kegiatan secara aktif
melalui langkah-langkah sistematis yang dimulai dari perencanaan,
pengorganisasian yang dilanjutkan pengendalian, maupun langkah-langkah
koordinasi dalam penjabaran tugasnya.
Dari kondisi dan kerawanan daerah perairanJambi saat ini merupakan
suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda
Jambi dalam menjamin terwujudnya kamtibmas di wilayah perairan Provinsi
Jambi. Namun pada kenyataannya kita di hadapkan dengan polemik internal
yaitu keterbatasan kemampuan baik dari segi personel, alat utama dan alat
khusus, pangkalan, anggaran maupun organisasi pada Direktorat Kepolisian
Perairan Polda Jambi yang belum mampu memenuhi tuntutan tugas pokoknya
secara memadai. Untuk mengatasi hal tersebut diatas serta guna memenuhi
harapan dari masyarakat, maka Dit Polair Polda Jambi dengan alat apung/kapal
sebagai sarana (alat utama) patroli harus mampu mencegah dan menanggulangi
4 www.jambiprof.go.id.Jambi dalam Angka,diakses tanggal26 Februari 2013
5 dadangdjoko.blogspot.com/2014/08/provinsi-jambi.html,diakses pada tanggal4 Maret 2015 pkl 11.28 wib

5
setiap gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah perairan. Oleh karena itu
relevan dengan kondisi tersebut diatas, hal yang sangat tendensius untuk segera
dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan subditfasharkan dalam
melaksanakan pemeliharaan dan perawatan (harwat) kapal guna mendukung
tugas pokok fungsi polair dalam meningkatkan pelayanan prima sehingga akan
terwujud stabilitas kamtibmas di wilayah perairan Jambi.
Dari uraian tersebut diatas, maka penulis memilih judul dalam penulisan
Naskah Karya Perorangan ini tentang: ”OPTIMALISASI KEMAMPUAN
PERSONIL SUBDITFASHARKANDALAM RANGKA MEMELIHARA, MERAWAT
DAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH TENTANG HARWAT KAPAL PATROLI DIREKTORAT POLISI
PERAIRAN POLDA JAMBI”.
B. Permasalahan
Dari judul Naskah Karya Perorangan tersebut di atas yang menjadi pokok
permasalahan adalah Bagaimanakah optimalisasi kemampuan personil
subditfasharkanditpolair dalam rangka memelihara, merawat dan
menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa pemerintah tentang harwat kapal
patroli direktorat polisi perairan di wilayah hukum polda Jambi?
C. Persoalan
Dari permasalahan tersebut maka yang menjadi persoalannya adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan personil subditfasharkan
Ditpolair Polda Jambi?
2. Bagaimana Tata kelola Subditfasharkandalam mendukung
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan penyelenggaraan
pengadaan jasa lainnya yangbaik ?
3. Bagaimana ketentuan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan
Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan
kedua atas Perpres RI No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah ?

6
D. Ruang lingkup
Dalam Penulisan Naskah Karya Perorangan ini, penulis membatasi pada
pembahasanoptimalisasikemampuanpersonilsubsatker
subditfasharkanditpolairdalam rangka memelihara, merawat dan
menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnya pada lingkup satker
Ditpolair Polda Jambi.
E. Maksud dan tujuan
1. Maksud
Untuk memenuhi persyaratan seleksi Sespimmen Polri dikreg ke-55
TA. 2015.
2. Tujuan
a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaankegiatan memelihara,
merawat dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa
lainnyasaat ini;
b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi
subditfasharkanditpolair dalam kegiatan memelihara, merawat
dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnyadi
wilayah hukum Polda Jambi tersebut;
c. Untuk mendeskripsikan kondisi yang ideal
subditfasharkanditpolairdalam melaksanakanmemelihara,
merawat dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa
lainnya .
d. Memformulasikan
optimalisasikemampuansubditfasharkanditpolair dalam
memelihara, merawat dan menyelenggarakan kegiatan
pengadaan jasa lainnya pada lingkup satker Ditpolair Polda
Jambi;
e. Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa fasharkan
dengan baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan yang
tersebut dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah.

7
F. Metode Pendekatan
1. Metode
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Diskriptif
Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang
sebenarnya berdasarkan data yang kemudian di analisa untuk
mendapatkan pemecahannya.
2. Pendekatan
Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini
adalah pendekatan manajerial tugas Polri terkhusus pada sub satker
Subditfasharkan Ditpolair Polda Jambi.
G. Sistematika
Dalam penulisan Naskah Karya Perorangan ini di susun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Merupakan bab yang berisi latar belakang, permasalahan dan
pokok-pokok persoalan, ruang lingkup, maksud dan tujuan, metode
pendekatan dan sistematika serta pengertian-pengertian.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang landasan teori atau konsep yang
digunakan,antara lain :Konseps Analisa SWOT, Teori Manajemen,
Teori Manajemen Strategi, Teori Kinerja, Teori Pelayanan.
BAB III KONDISI SAAT INI
Bab ini akan menguraikan kondisi subditfasharkan (sub direktorat
fasilitas pemeliharaan dan perbaikan) pada saat ini, yang meliputi:
kondisi sumber dayamanusia, dukungan anggaran, dukungan
sarana dan prasarana serta metode yang digunakan dalam
kegiatanmemelihara, merawat dan menyelenggarakan kegiatan
pengadaan jasa lainnyadiwilayah hukum Polda Jambi.
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
kemampuansubditfasharkan ditpolair dalam memelihara, merawat

8
dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnyadiwilayah
hukum Polda Jambiyang terdiri dari faktor internal dan eksternal.
BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN
Bab ini akan membahas mengenai kondisi kemampuan
satuanpatrolidaerah yang ideal terkait dengan kondisi sumber daya
manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana
serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan subditfasharkan
ditpolair dalam memelihara, merawat dan menyelenggarakan
kegiatan pengadaan jasa lainnyadiwilayah hukum Polda Jambi.
BAB VI OPTIMALISASI
Bab ini merupakan isi dari optimalisasi kemampuansubditfasharkan
ditpolair dalam memelihara, merawat dan menyelenggarakan
kegiatan pengadaan jasa lainnyadiwilayah hukum Polda Jambi.
BAB VII PENUTUP
Bab ini terdiri dari kesimpulan atas penjelasan yang telah diuraikan
pada bab-babsebelumnya dan diakhiri dengan saran/rekomendasi.
H. Definisi Operasional
Dalam penulisan Naskah karya perorangan ini penulis memberikan
batasan-batasan terhadap pengertian-pengertian yang ada dalam pembahasan
ini, antara lain :
1. Optimalisasi
Optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya adalah
terbaik, tertinggi atau paling baik atau mengusahakan atau bertindak
secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari
yang sudah dikerjakan.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia
Press, Jakarta, 2014, hal. 562)
2. Kemampuan.
Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk
melakukan sesuatu. (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa
Indonesia Kontemporer, Jakarta, 1984, hal.32)
3. Subditfasharkan Ditpolair.

9
Subditfasharkan adalah subdirektorat fasilitas, pemeliharaan dan
perbaikan material peralatan komunikasi, elektronika, dan kapal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subditfasharkan
menyelenggarakan fungsi pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan di
Dok serta bangunan kapal. Subditfasharkan menyelenggarakan
fungsi pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin serta instalasi
listrik; dan pengawasan kelaiklautan dan keselamatan kapal
Polri.Subditfasharkan dibantu oleh seksi fasilitas (sifas) yang bertugas
merawat, memelihara, dan memperbaiki di Dok dan bangunan kapal
dan seksi pemeliharaan dan perbaikan (siharkan), yang bertugas
memelihara, merawat, dan memperbaiki mesin serta instalasi listrik
kapal.(Perkap Nomor 22 tahun 2010 tentang SOTK Poldatanggal 28
September 2010, Jakarta, 2010, hal.92).
4. Memelihara.
Memelihara (kk) mengandung pengertian menjaga dan merawat
baik-baik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia,Gitamedia Press, Jakarta,
2014,hal.594)
5. Merawat
Rawat, merawat (kk) artinya mengurus, menjaga, memelihara.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia,Gitamedia Press, Jakarta,
2014,hal.648).
6. Menyelenggarakan
Selenggara, menyelenggarakan (kk)berarti mengadakan sesuatu
secara besar dan ramai, mengurus dan mengusahakan
sesuatu;melakukan perintah atau rencana, mengadakan, mengatur
dan mengurus.( Kamus Besar Bahasa Indonesia,Gitamedia Press,
Jakarta, 2014,hal. 686)
7. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat
daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

10
memperoleh barang/jasa. (peraturan Presiden RI nomor 70 tahun
2012 tentang perubahan kedua atas perpres RI nomor 54 tahun 2010
tentang pengadaan barang /jasa pemerintah,2012, hal 2).
8. Tentang Harwat(pemeliharaan dan perawatan)kapal polisi patroli
direktorat polisi perairan Polda Jambi
Tentang harwat berarti pemeliharaan dan perawatan
sebagaimana yang tercantum dalam tupoksi subditfasharkan. (Perkap
Nomor 22 tahun 2010 tentang SOTK Polda tanggal 28 September
2010, Jakarta, 2010, pasal 209,hal.92)

11
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Analisa SWOT
Konsep teori analisa SWOT yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi
situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang atau ancaman yang selanjutnya diidentifikasikan guna menentukan
solusi atau alternatif pemecahan masalah (Problem Solving)yang dihadapi
sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang diharapkan Adapun dalam
melakukan analisa SWOT, maka akan diformulasikan suatu identifikasi situasi
terhadap setiap permasalahan yang ada dengan melakukan analisa dari
penggabungan beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain6 :
1. Kekuatan (Strength) adalah identifikasi situasi internal organisasi yang
berupa kompetensi atau kapabilitas atau sumber daya yang dimiliki
organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani
peluang dan ancaman yang dihadapi;
2. Kelemahan (Weakness) adalah situasi internal organisasi dimana
kompetensi kapabilitas atau sumber daya organisasi yang
pemanfaatanya belum dirasakan optimal dalam menangani peluang
dan ancaman;
3. Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal organisasi yang
berpotensi menguntungkan;
4. Ancaman (Threat) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi
menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas.
Analisa SWOT dalam penulisan ini, dipakai dalam memformulasikan serta
sebagai bahan penulis untuk mengkombinasikan strategi apa yang harus
dirangkai oleh penulis yang didapat dari analisa dari faktor-faktor yang
mempengaruhi yang meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu dengan
menformulasikan bagaimana temuan strategi dari kombinasi kekuatan dan
peluang yang dimiliki, adanya kelemahan dan peluang, dan kekuatan dan
ancaman yang ada serta seberapa besar kelemahan dan ancaman.
6Rangkuti Freddy,Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis:Reorientasi Konsep Perencanaan
Strategisuntuk Menghadapi abad 21,Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,hal.19

12
Dalam aplikasinya pada pelaksanaan tugas kepolisian, sangat sesuai
dalam memberikan informasi tentang kondisi internal organisasi saat ini sebagai
faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal sebagai faktor peluang
dan ancaman.Dengan demikian dapat di jadikan dasar dalam menyusun prioritas
pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan model titik temu.Sejauh mana faktor
itu relevan dengan visi misi Polri.Semakin dekat faktor itu dengan visi misi Polri
semakin perlu faktor itu diberi prioritas untuk diprogramkan.Sehingga dapat di
rumuskan suatu kebijaksanaan yang tepat dan strategis untuk mewujudkan
performance atau penampilan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang
telah di tetapkan.
B. Teori Manajemen George R. Terry
Dalam teori manajemen menurut George R. Terry dalam buku Principles
of Management.Rumusan teori dan fungsi manajemen adalah sebagai berikut7 :
1. Perencanaan (Planning) : mencakup sumber daya perusahaan,
pembangunan, personel, penetapan tujuan, proses yang
dilaksanakan, dan prediksi ke depan;
2. Pengorganisasian (Organizing) : mencakup syarat atau ketentuan
kegiatan yang berhubungan dengan cara memperoleh evaluasi dan
pelatihan personel;
3. Pelaksanaan/penggerak (Actuating) : mencakup bagaimana cara
menjalankan fungsi perencanaan yang telah ditentukan semula, yang
mana keberhasilan langsung terlihat dari langkah-langkah yang
dilakukan;
4. Pengendalian (Controlling) : memantau kegiatan-kegiatan untuk
memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan
atau mengoreksi penyimpangan.
Teori Manajemen dari George R. Terry tersebut menjelaskan bahwa
dengan adanya pengklasifikasian fungsi, maka pimpinan dapat mengevaluasi
7Sondang P.Siagian,MPA,Manajemen SDM,Jakarta, Bumi Aksara,2002,hal.105.

13
prestasi-prestasi kerja dan dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif
sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.
Aplikasi Teori Manajemen dari George R. Terry dalam pelaksanaan tugas
kepolisian sangat penting karena sudah mencakup perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga sekecil mungkin
kelemahan dan kekurangan dapat diminimalisasi. Di dalam setiap tugas
kepolisian tentunya penerapan teori manajemen relevan menjadi landasan dalam
mengelola dan mengkoordinasi sumber daya organisasi (personel, sarana
prasarana dan anggaran).
C. Teori Manajemen Strategi
Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan
pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai
penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan
diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk
mencapai tujuan.Menurut Pearch dan Robinson dikatakan bahwa manajemen
strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan
(formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang
untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.
Sedangkan pengertian manajemen strategis menurut Nawawi adalah
perencanaan berskala besar (perencanaan strategi) yang berorientasi pada
jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan
pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar
memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha
menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada
optimalisasi pencapaian tujuan (tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan
operasional) organsasi.8
Dari beberapa pengertian manajemen strategi tersebut menunjukkan
bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem yang memiliki berbagai
komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak
secara bersama-sama kearah yang sama pula. Komponen pertama adalah
8http://hipni.blogspot.com/2012/02/pengertiandifinisi-manajemen-strategi.html,diakses tanggal1 Maret
2013

14
perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan
dan strategi organisasi. 9 Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan
operasional dengan unsur-unsurnya sasaran dan tujuan operasional,
pelaksanaanfungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian,
pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan situsional, jaringan kerja
internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.
D. Teori Kinerja
Menurut Payaman Simanjuntak, kinerja adalah tingkat pencapaian hasilatas
pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja organisasiadalah menilai tingkatpencapaian
hasil dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.Dalam manajemen, kinerja
merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja
organisasi, termasuk kinerja tiap-tiap individu dan kelompok kerja di perusahaan
tersebut. 10 SedangkanDessler mengatakan bahwa pencapaian hasil dalam
rangka mewujudkan tujuan organisasi.Dalam manajemen, kinerja merupakan
keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi,
termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan
tersebut.11
Berdasarkan beberapa pendapat tentang teori kinerja/prestasi kerja dapat
disimpulkan bahwa kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi
pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun
prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang.Kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja
lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan (corporate
performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja
karyawan (individual performance) baik maka kemungkinan besar kinerja
perusahaan (corporate performance) juga baik.
9Ibid
10Simanjuntak,Payaman J,Manajemen dan Evaluasi Kerja.Jakarta,Lembaga Penerbit FEUI,2005,hal.32.
11Dessler,Gary, Manajemen SDM, Jakarta,Indeks,2009,hal.27.

15
E. Teori Pelayanan
Pelayanan masyarakat oleh Polri pada hakikatnya perwujudan dari
penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan peranannya selaku penegak hukum,
pengayom dan pelindung serta pelayanan masyarakat maupun pembimbing di
bidang kamtibmas dengan menempatkan masyarakat yang mempunyai derajat
dan kedudukan yang sama selaku warga negara yang berhak mendapatkan
perlindungan hukum, jiwa dan harta bendaya.
Menurut Hermawati, pelayanan yang dilakukan itu harus berdasarkan
azas-azas pelayanan prima antara lain:12
1. Aman, dalam pengertian pelayanan Polri dapat memberikan rasa
aman (Security), keselamatan (Safety), jaminan (Surety) dan
kedamaian / ketentraman (Peace) bagi masyarakat yang memerlukan.
2. Cepat, bahwa pelayanan diselenggarakan dalam waktu yang tepat
dan tidak ditunda-tunda.
3. Murah, pelayanan pada hakekatnya tidak diperlukan biaya dari
masyarakat, namun bila dipersyaratkan menggunakan biaya maka
diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan terjangkau oleh
masyarakat serta tidak dibebani penambahan biaya lainnya.
12Herawati,Pelayanan Prima,Jakarta,Lemdikpol Selapa Polri,2008,hal.22.

16
BAB III
KONDISI SAAT INI
A. Sumber Daya Manusia
Struktur, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Kepolisian
Perairan telah dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010
tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada
Tingkat Kepolisian Daerah. Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut
Ditpolair Polda Jambi mempunyai keterbatasan yangcenderung menimbulkan
kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya.
1. Kuantitas Personil
a. Data Personil Subditfasharkan
NO JABATAN PANGKAT ESELON DSP RIIL KET
1 KASUBDITFASHARKAN AKBP IIIA2 1 1 1
2 KASI FASILITAS KOMPOL IIIB 1 - -1
3 PAMIN IP/PNS IIIA/B IVB 2 1 -1
5 BAMIN/ BANUM BA/PNS II/I - 5 2 -3
6 KASIHARKAN KOMPOL IIIB 1 - -1
7 PAMIN IP/PNS IIIA/B IVB 2 - -2
8 BAMIN, BANUM BA/PNS II/I - 5 2 -3
JUMLAH 17 6 -11
Sumber data : Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2015
Kondisi pada saat ini di subditfasharkan sebagaimana data yang
disajikan oleh subbagrenmin adalah sebagai berikut : Kasubdifasharkan
dengan pangkat AKBP 1(satu) orang, Kasi Fasilitas jabatan Kompol
masih kosong belum ada pejabatnya, Pamin fasilitas jabatan IP (inspektur
polisi) hanya dijabat 1 (satu) orang (AIPTU) dan masih kurang 1 (satu)
orang lagi, Bamin/ Banum fasilitas hanya 2 (dua) orang seharusnya 5
(lima) personil. Kemudian Kasi Harkan jabatan Kompol kondisinya masih
kosong belum ada pejabatnya, Pamin Harkan jabatan IP (inspektur polisi)
kondisinya kosong seharusnya ada 2 (dua) personil, Bamin/ Banum
kondisinya ada 2 (dua) orang personil yang seharusnya ada 5 (lima)

17
personil. Kesimpulannya kondisi subditfasharkan saat ini hanya diawaki 6
(enam) personil, dan kondisi idealnya harusnya diawaki 17 (tujuh belas)
orang, jadi masih kurang 11 (sebelas) personil. Selain itu tinjauan dari sisi
kualitas 6 (enam) personil subditfasharkan tidak ada yang memiliki
kejuruan harwat polair kapal patroli.
b. Data kondisi Kapal Patroli Dit Polair Polda Jambi
NO JENISKAPAL JMLH
KAPAL
KONDISI
KET
1
NON
STANDART
1
1 Unit RB dan
tidak Layak/laik
Laut
Rencana didisposal dan
telah dilaporkan ke Biro
Sarpras Polda
2 TYPE C-1 1 1 Layak/LaikLaut Baik dan Laik Laut
3 TYPE C-2
8
8 Layak/Laik Laut Baik dan Laik Laut
4 TYPE C-3
4
3 Baik, 1 unit RB
(BS – 02, Yamaha 2X
40 PK, viber),
Rencana di
disposal
BS – 02, Yamaha 2X 40
PK, viber, Rencana
Didisposal, dan telah
dilaporkan ke Biro
Sarpras Polda
JUMLAH
14 Unit 12 Unit Layak Laut 2 Unit RB telah
diusulkan didisposal
Sumber data : Subbag Renmin (Matlog)Dit Polair Polda Jambi, 2015
Kondisi aset kapal patroli polisi yang dimiliki oleh Ditpolair Polda
Jambi secara keseluruhan adalah 14 (empat belas) unit dengan
kondisi 12 (dua belas) layak laut/laik laut, 2 (dua) unit RB/ rusak berat.
Kemudian untuk rinciannya adalah sebagai berikut :kapal patroli type
C1 terdiri 1 (satu) unit, kapal patroli type C2 terdiri dari 8 (delapan) unit
dalam kondisi layak/laik laut, kapal patroli type C3 terdiri dari 4 (empat)
unit dalam kondisi 3 (tiga) laik laut, 1 (satu) unit RB/ rusak berat.
Kemudian 1 (satu) unit kapal type non standart dalam kondisi RB/
rusak berat. Kesimpulannya hanya 11 (sebelas) unit kapal patrol yang
layak laut, sedang 2 (dua) unit kapal dalam kondisi RB/ rusak berat dan
diusulkan untuk dilakukan disposal ke Biro Rena Polda Jambi.

18
Jumlah personil Ditpolair Polda Jambi apabila mendasari dari
Peraturan Kapolri tersebut, sampai pada bulan Juni 2015 ini memiliki
personel sejumlah 134 orang. Dari data subbagrenminsendiri dapat
diketahui bahwa jumlah keseluruhan sesuai DSP masih kurang, dan
juga masih adanya jabatan yang belum terisi yaitu jabatan Kepala
seksi fasilitas dan kepala seksi harkan dan jabatan perwira serta bintara
lainnya.
2. Kualitas Personil
a. Data Kualifikasi Personil Ditpolair Polda Jambi
NO DIKJUR JUMLAH NO DIK UMUM JUMLAH
PA BA PA BA TA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Suspariksa Laut 1 -
1 SMU 6 97 192 Dasar Polair 7 34
3 Idik Polair 3 8
4 ANT - V 2 7
5 ATT – V - 2
6 Harwat kapal - 6
2 D 3 - - 17 Reserse 1 1
8 Intel 2 1
9 SAR - 6
3 STRATA 1 6 5 -
10 Komlek - 5
11 Brimob 1 -
12 Keuangan - 1
3 STRATA 2 3 1 -13 Binmas 1 -
14 Labfor 1 -
JUMLAH 17 71 JUMLAH 15 103 20
Dilihat dari data di atas bahwa kualitas personil Ditpolair Polda
Jambi adalah sebagai berikut :
a. Personil Ditpolair Polda Jambisebagian besar memiliki kualifikasi
pendidikan kejuruan, namun masih ada 46 personil yang belum
pernah mengikuti pendidikan kejuruan sama sekali.
b. Dilihat dari kualitas pendidikan umum personil Ditpolair Polda
Jambi sebagian besar hanya berpendidikan setingkat SMU.

19
Anggota yang pendidikannya SMU tentu akan berbeda dalam
bertindak bekerja serta tingkat pengetahuannya berkaitan
dengan perbengkelan jika dibandingkan dengan personil yang
berasal dari SMK perkapalan. Kenyataan ini juga akan
mempengaruhi kinerja Dit Pol Air dalam pelaksanaan tugas di
lapangan.
c. Dari pendidikan kejuruan yang telah diikuti, ada 81 personil yang
telah mengikuti pendidikan kejuruan FT. Polair, sedangkan yang
lainnya pendidikan kejuruan Polisi tugas umum.
d. Dengan keadaan kualitas dan kuantitas yang belum semuanya
memenuhi syarat akan mempengaruhi kinerja serta kemampuan
dalam mendukung tugas-tugas operasional dimana tugas dan
bidang kerja dari Dit Polair sangat membutuhkan keahlian serta
ketrampilan. Khususnya dalam melaksanakan tugas
pemeliharaan dan perawatan kapal polisi, mengoperasionalkan
kapal patroli, disamping dihadapkan pada perkembangan
gangguan Kamtibmas yang meningkat dan komplek di perairan;
e. Sedangkan personil subditfasharkan keseluruhan berjumlah 6
(enam) orang termasuk kasubdit, adalah personil yang tidak
memiliki kompetensi kejuruan harwat (pemeliharaan dan
perawatan ) kapal, kasubdit sendiri adalah personil nautika;
f. 6 (enam) bintara lainnya yang telah memiliki kualifikasi harwat
(pemeliharaan dan perawatan ) kapal telah didistribusikan ke
berbagai pospolair dan kapal patroli sebagai ABK (anak buah
kapal) tehnik mesin kapal;
3. Kemampuan dan Kompetensi personil SubditfasharkanDitpolair Polda
Jambi
a. Pengetahuan.
1) Kurangnya pemahaman pengetahuan tentang perundang-
undangan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan
barang dan jasa pemerintah terkait perpres RI nomor 70

20
tahun 2012 tentang perubahan kedua perpres nomor 54
tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
2) Personil jarang diikutkan dalam program pelatihan baik
yang diselenggarakan oleh intern Polri maupun lembaga
daninstansi terkait lainnya yang ada hubungannya dengan
pelatihan sosialisasi perpres RI nomor 70 tahun 2012
tentang perubahan kedua perpres nomor 54 tahun 2010
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena tidak
masuk dalam DIPA RKA-KL, kaitannya biaya diklat
ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh LKPP
(lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah);
3) Terkhusus personil subditfasharkan tidak pernah diikutkan
dalam kegiatan pelatihan pengadaan dari LKPP, namun
secara swadana dan inisiatif sendiri kasubditfasharkan
telah mengikuti pelatihan pengadaan dari pihak swasta
(PKSKP dan LKI) standard an lisensi LKPP tergabung
dengan personil pemprov (pemerintahan provinsi) Jambi,
namun yang bersangkutan belum memiliki bersertifikat
pengadaan;
4) Berdasarkan data dari subbagrenmin personil Ditpolair
Polda Jambi yang telah memiliki kualifikasi sertifikasi
pengadaan barang dan jasa level dasar adalah AKBP Agus
Sumarsono (KBO Ditpolair) dan Bripda Anggi (Bintara
Renmin Ditpolair);
b. Keterampilan
1) Keterampilan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa
pemerintah masih kurang, dan jarang terlibat dalam
berbagai kegiatan pengadaan ditempat lain, sebagai
referensi pengalaman;
2) Masih kurangnya keterampilan Personil dalam
melaksanakan harwat kapal secara rutin;

21
3) Personil yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap kegiatan harwat mesin dan kapal
tidak memiliki skill;
c. Perilaku
1) Personil Polair kurang minat terhadap bidang pengadaan
barang dan jasa, serta profesi harwat kapal yang
manakecenderungannya bidang fasharkan tidak diminati,
dan daya tariknya kurang;
2) Minimnya inisiatif atau kreatif personil ditpolair, hal ini
disebabkan oleh rekruitmen bintara Polri hanya
menghasilkan personil kuantitas bukan kualitas, bintara
polisi yang dihasilkan hanya sebagai pekerja. namun yang
terjadi hanya mencetak insan manusia status sosial bukan
profesi pengabdian;
3) Pekerjaan dibidang operasional lebih memiliki daya tarik
dibandingkan profesi harwat kapal dan kegiatan
pengadaannya, Mainset /pola pikir dan anggapan bahwa
dengan menyandang profesi personil operasional dan
kapal, akan memiliki rejeki lebih jika dibandingkan
subsatker lainnya;
B. Dukungan Anggaran
Alokasi Anggaran Dit Polair Polda Jambi selama ini masih jauh dari yang
di harapkan khususnya dukungan pemeliharaan dan perawatan kapal polisi
Ditpolair Polda Jambi lainnya.
1. AnggaranDIPA RKA-KL TA. 2015 Ditpolair Polda Jambiyang terdukung
adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN PERAWATAN
ANGKUTAN AIR
TARGET ANGGARAN KET
1 HAR KAPAL TYPE C2
(6 UNIT)
Terpeliharanya kapal
patroli sehingga siap
operasional
Rp. 202.000.000 6 (enam)
Unit
2. HAR KAPAL TYPE C3
(3 UNIT)
operasional
Rp.60.000.000 3(tiga)
Unit

22
3. HAR PERAHU KARET
(2 UNIT)
operasional
Rp. 7.000.000 2(dua)
Unit
TOTAL ANGGARAN Rp.269.000.000
2. Mendasari Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 128 ayat 2 tentang
tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, mendasarinya Peraturan menteri keuangan RI
nomor 53/PMK.02/2014, halaman 1 s.d 5 maka didalam
anggaranDIPA RKA-KL TA. 2015 Ditpolair Polda Jambi pada
kegiatan tambahan perawatan angkutan air , biaya pengelolaan
kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah terdukung sebagai
berikut;
N
O
TAMBAHAN
PERAWATAN
ANGKUTAN AIR
TARGET ANGGARAN KET
1 HONOR PA/KPA Terpeliharanya
Kapal Patroli
Sehingga Siap
Operasional
Rp. 720.000 Biaya pengelolaan
kegiatan pengadaan
barang dan jasa
2. HONOR PPK Terpeliharanya
Kapal Patroli
Sehingga Siap
Operasional
Rp.700.000 Biaya pengelolaan
kegiatan pengadaan
barang dan jasa
3. ULP/PEJABAT
PENGADAAN (3
ORG
XRp.600.000)
Terpeliharanya
Kapal Patroli
Sehingga Siap
Operasional
Rp. 1.800.000 Biaya pengelolaan
kegiatan pengadaan
barang dan jasa
4. HONOR PPSPM
(Rp.570.000)
Terpeliharanya
Kapal Patroli
Sehingga Siap
Operasional
Rp.570.000 Biaya pengelolaan
kegiatan pengadaan
barang dan jasa
5 HONOR
PEJABAT
KEUANGAN
(3XRp.390.000)
Terpeliharanya
Kapal Patroli
Sehingga Siap
Operasional
Rp.1.170.000 Biaya pengelolaan
kegiatan pengadaan
barang dan jasa

23
6
HONOR
PANITIA/PEJABA
T PENERIMA
HASIL
PENGADAAN (5
ORGXRp.520.000
Terpeliharanya
Kapal Patroli
Sehingga Siap
Operasional
kegiatan pengadaan
barang dan jasa
7 HONOR PANITIA
PENGAWAS
HASIL
PEKERJAAN (5
ORGXRp.360.000
Terpeliharanya
Kapal Patroli
Sehingga Siap
Operasional
kegiatan pengadaan
barang dan jasa
TOTAL ANGGARAN Rp.9.360.000
C. Dukungan Sarana dan Prasarana
1. Data Kapal Patroli Dit Polair Polda Jambi
NO NO
LAMBUNG
UKURAN
P x L
KONDISI DAYA KET
BB RR RB
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2001 25 x 5 - - X 305 PK C2
2 2002 11 x2,6 X - - 2 x 200 PK C2
3 2003 11 x 2,6 X - - 2 X 200 PK C2
4 2004 11 x 2,6 X - - 2 X 200 PK C2
5 2005 11 X 2,4 X - - 2 X 200 PK C2
6 2006 15 X 2,7 X - - 2 X 250 PK C2
7 2008 14X2,5 X - - 2X200 PK C2
8 1001 6,3 X 2 X - - 85 PK C3
9 1002 7,5 X 2 X - - 85 PK C3
10 1003 7 X 2 X - - 85 PK C3
11 1004 6,5 X 2,2 X - - 200 Pk C3
12 BS – 02 - - X 2 X 40 PK C3
13 2009 X - - 2 X 200 PK C2
14 2010 X - - 261 KW C1
2. Data Alkom
NO
JENIS
MATERIL
MERK/TYPE
KONDISI
JLH
KETBB RR R
B

24
1
ALL
BAND
GX –SSB
KENWOOD
TK80
1 - 2 3
Sebagai data matlog
subbagrenmin
2 KACINA
I COM/IC
2000
1 - - 1
Sebagai data matlog
subbagrenmin
3 HT MOTOROLLA 2 2 - 4
Sebagai data matlog
subbagrenmin
4 HT
ALINCO DJ
195
8 - - 8
Sebagai data matlog
subbagrenmin
3. Data Alat SAR
NO
JENIS
MATERIL
KONDISI
JLH KET
BB RR RB
1
RUBBER
BOAT
6 5
11 Masuk dalam
kegiatan harwat
kapal TA.2015
2 ALAT SELAM 3 1 - 4
Sebagai data matlog
subbagrenmin
3
TABUNG GAS
OKSIGEN
4 - - 4
Sebagai data matlog
subbagrenmin
4 GPS 3 - - 3
Sebagai data matlog
subbagrenmin
Adapun fakta dari sarana dan prasarana yang mendukung
pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan (harwat) kapal dapat dilihat
dengan indikator sebagai berikut :
1. Standar biaya harwat dari tahun 2014 s.d 5(lima) tahun
kebelakang tidak sesuai dengan standar biaya umum
dilingkungan Polri atau norma indeks dilingkungan Polri;
2. Selama kurun waktu tahun anggaran 2014 s.d 5(lima) tahun
kebelakang ternyata terdatakan ada 2(dua) unit kapal patroli
dalam kondisi rusak berat dan sudah diusulkan disposal ke
Kapolda Jambi melalui Karo Sarpras, kapal tersebut yaitu Kapal
Polisi XXVI – 2001 dan Kapal Polisi Bima Sakti – 02;

25
3. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal ini
Ditpolair tidak didukung oleh anggaran pada tahun tersebut,
karena pada saat penyusunan rancangan renja tahun
sebelumnya tidak mengulas dan tidak memasukkan anggaran
kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana
yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor
53/PMK.02/2014 tentang Standar biaya masukan tahun
anggaran 2015.
D. Metode yang Digunakan
Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan harwat kapal patroli
polisi selama ini adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah
dalam hal harwat kapal patroli polisi;
2. Menyelenggarakan buku cek harwat kapal secara rutin setiap
bulannya, tujuannya adalah dalam rangka untuk menginventarisi
segala kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan tugas
selama menyelenggarakan kegiatan patroli rutin di perairan;
3. Memanfaatkan segenap potensi sumber daya manusia yang dimiliki
oleh Ditpolair Polda Jambi secara maksimal dengan tetap
memperhatikan segala kekurangan dan antisipasi terhadap
kecenderungan kesalahan dan penyimpangan baik yang sengaja
dilakukan ataupun akibat dari ketidaktahuan ( minimnya pengetahuan
dan pengalaman) yang dilakukan oleh personil dalam penugasan
yang diemban;

26
BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
A. Faktor Internal
1. Kekuatan
a. Personil Ditpolair Polda Jambi dilihat dari segi kuantitas masih
kurang namun sudah mendekati DSP. Dari 134 orang personil
tersebut, sebanyak 81 personil telah mengikuti pendidikan
kejuruan fungsi teknis Pol Air seperti ANT-V, ATT-V, Das PA,
Das BA Pol Air, dan Komlek serta Harwat kapal. Terkhusus
personil subditfasharkan pada T.A.2014 s.d 2015 hanya
memiliki 6 (enam) personil termasuk kasubditnya yang memiliki
semangat juang, pantang menyerah, loyalitas dan pengabdian
yang tinggi dalam mendukung pelayanan prima.
b. Data kapal Polisi Perairan Daerah Jambi tahun 2013
NO
NAMA
KAPAL
POLISI
TYPE
KAPAL
MERK
MESIN
KUAT
MESIN
KONSTRUKSI
TAHUN
PEROLEHA
N
1 2 3 4 5 6 8
1 XXVI - 2001
NON
STANDAR
MITSUBIS
HI
305 PK KAYU 1999
2 XXVI - 2002 C 2 YAMAHA 2 X 200 PK FIBER 2003
3 XXVI - 2003 C 2 YAMAHA 2 X 200
PK
FIBER 2003
4 XXVI - 2004 C 2 YAMAHA 2 X 200
PK
FIBER 2003
5 XXVI - 2005 C 2 YAMAHA 2 X 200
PK
FIBER 2003
6 XXVI - 2006 C 2 ( LCT
)
SUZUKI 2 X 250 PK FIBER 2008
8 XXVI – 1001 C 3 YAMAHA 2 X 85 FIBER 2004

27
PK
9 XXVI – 1002 C 3 YAMAHA 2 X 85
PK
FIBER 2005
10 XXVI – 1003 C 3 YAMAHA 200 PK FIBER 2008
11 XXVI - 1004 SPEED
BOAT
YAMAHA 85 PK FIBER 2003
12 BS - 02 C 3 YAMAHA 2 X 40
PK
FIBER 2004
13 XXVI - 2009 C2 YAMAHA 2 X 200
PK
FIBER 2014
14 XXVI - 2010 C1 CUMNIS 261 KW ALUMUNIUM 2014
NO
NAMA
KAPAL
POLISI
TYPE KAPAL MERK MESIN KUAT MESIN KONSTRUKSI
TAHUN
PEROLEHAN
1 2 3 4 5 6 8
1 XXVI - 2001 NON
STANDAR
MITSUBISHI 305 PK KAYU 1999
6 XXVI - 2006 C 2 ( LCT ) SUZUKI 2 X 250 PK FIBER 2008
7 XXVI -
2009
C 2 YAMAHA 2 X 200 PK FIBER 2014
9 XXVI – 1001 C 3 YAMAHA 2 X 85 PK FIBER 2004
10 XXVI – 1002 C 3 YAMAHA 2 X 85 PK FIBER 2005
11 XXVI – 1003 C 3 YAMAHA 200 PK FIBER 2008
12 XXVI - 1004 SPEED
BOAT
YAMAHA 85 PK FIBER 2003

28
C. Pada Tahun 2013 Terdukung Anggaran Harwat Kapal Sebesar
Rp 96.700.000,- (Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Ribu
Rupiah)
d. Data kapal polisi Perairan Daerah Jambi tahun 2014
Jika dibandingkan dengan tahun 2014 telah terjadi penambahan
Kapal pada kolom 7 dan 14 antara lain adalah sebagai berikut :
Pada tahun 2014 terdukung anggaran harwat kapal sebesar Rp
85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah. kesimpulannya
adalah telah terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.
11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Kelemahan
a. Kurangnya kualitas dan kemampuan personil tentang fungsi
teknis Polair terutama kualifikasi tenaga pengadaan barang dan
jasa pemerintah, kualifikasi profesional harwat kapal polisi, dan
kualifikasi pengawakansubditfasharkan;
b. Dukungan anggaran tentang pemeliharaan dan perawatan kapal
patroli sudah mulai bertambah untuk tahun anggaran 2014
sekalipunbelum maksimal;
c. Belum adanya Bangunan Dockkapal sendiri sehingga
pekerjaan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan angkutan air
belum maksimal, karena harus sewa dock galangan kapal milik
masyarakat;
d. Masih terbatasnya jumlah personil Dit Polair Polda Jambi yang
memiliki kemampuan khusus Tehnika / ahli perbengkelan dan
permesinan;
e. Pada tahun anggaran 2014 sampai dengan 5(lima) tahun
kebelakang, kepanitian pengadaan/ULP, PPK, PPHP, KPA, PP
SPM tidak didukung dengan anggaran/ honor panitia pengadaan,
13 BS - 02 C 3 YAMAHA 2 X 40 PK FIBER 2004
14 XXVI - 2010 C2 CUMMINS 261 KW ALUMINIUM 2014

29
namun untuk tahun anggaran 2015 sudah tertera didalam pagu
ideal dan progiat Ditpolair Polda Jambi;
f. Masih banyak jabatan yang belum terisi pada Subdit Fasharkan
Dit Polair Polda Jambi setelah keluarnya peraturan Kapolri : 22
tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang struktur
Organisasi dan tata cara kerja pada tingkat Polda;
g. Mentalitas personil belum seluruhnya baik dan masih
diketemukan serta adanya pelanggaran disipilin yang dilakukan.
B. Faktor Eksternal
1. Peluang
a. Pertelahaan anggaran Ditpolair Polda Jambi 2015 untuk
diusulkannya adanya perubahan anggaran terkait harwat kapal
sebagaimana yang tertera didalam standar biaya Polri tahun
2014 telah dikirim ke Kapolda Jambi up.Biro Rena Polda Jambii.
b. Digulirkannya sistem Buttom up oleh Mabes Polri dalam
perencanaan, yaitu menggali segala permasalahan dari bawah
untuk disampaikan sebagai bahan perencanaan kegiatan kerja
tahun anggaran kedepannya telah dilaksanakan dan selanjutnya
diharapkan adanya suatu perubahan terutama untuk kegiatan
tahun kedepannya.
2. Ancaman
a. Minimalisnya tim ahli dibidang pengadaan barang dan jasa
harwat kapal polisi yang ada di Satker Ditpolair Polda Jambi;
b. Dukungan anggaran dalam bidang harwat kapal polisi juga
sangat minimalis;
c. Faktor secara umum kapal polisi patroli buatan pabrikan (dock
kapal BUMN ataupun swasta) yang akan di harwat spekteknya
terbuat dari fiber glass yang sangat rentan mudah pecah;
d. Kurang minatnya pemborong atau pengusaha proyek setempat
untuk melakukan pekerjaan harwat kapal polisi anggapan
mereka bahwa dana hawat kapal kurang dari 1 miliar adalah

30
proyek pengadaan yang nilai anggarannya kecil (pengadaan
banci);
e. Mainset pemborong atau pengusaha proyek beranggapan
bahwa pekerjaan pengadaan yang ada di institusi polisi terlalu
ribet dan meresahkan karena APIP atau inspektorat terlalu detail
dalam mencampuri kegiatan pekerjaan;
f. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga
lemdikpol Polri (Pusdik Polairud Pondok Dayung) dalam rangka
upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia Polri
dibidang harwat kapal polisi, outcome/hasil kemampuan
personilkecenderungannya hanya bersifat seremonial, rutinitas,
dan kurang berkualitas sehingga sangat merugikan usernya
dalam hal ini kasatker dan direktorat polair, permasalahannya tim
pelatih atau tim pendidiknya tidak berasal dari tenaga profesional
atau tidak melibatkan tenaga ahli dari luar lembaga Polri;
g. Dasar penyusunan suatu rencana kegiatan/kerja tahun kedepan
berdasarkan Standar biaya tahun sekarang tetapi didalam
penyusunannya tanpa memperhatikan kenaikan harga terkini
secara umum, sehingga berakibat standar biaya pelaksanaan
kegiatan yang menjadi acuan/standartidak pernah sesuai dengan
perencanaan;
h. Mainset personil Polri yang mengemban kegiatan pengadaan
ataupun penanggung jawab anggaran satker dalam jumlah
yang besar dihantui pemikiran rasa takut yang luar biasa
(paranoid) terkait penyimpangan anggaran (khawatir diperiksa
APIP, wasrik tingkat Polda /Itwasda Polda, wasrik Itwasum
Mabes Polri, KPK dan BPK);
i. Kultur malas dalam mencari referensi peraturan pemerintah
guna mendukung dalam penyusunan perencanaan anggaran,
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
j. Lemahnya manajemen pengawasan (controlling) dalam
pelaksanaan suatu kegiatan;

31
k. Adanya ketimpangan terhadap norma indeks di lingkungan Polri
atau standar biaya khusus di lingkungan Polri, hal ini dapat
dilihat dari perbandingan antara standar biaya khusus Polri
tahun anggaran 2011 yang tersebut dalam Kep Kapolri nomor
Kep/606/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 pada halaman 62
mencantumkan indeks kapal Polisi Klas C3 = mesin dalam untuk
harwat unit per tahun Rp.25.000.000,-, danindeks kapal Polisi
Klas C3 = mesin luar/mesin temple 80 PK s.d 300 PK
mendapatkan dana harwat unit per tahun Rp. 8.000.000,-.
Sedangkan norma indeks di lingkungan Polri atau standar biaya
khusus di lingkungan Polri, hal ini dapat dilihat dari perbandingan
antara standar biaya khusus Polri tahun anggaran 2014 yang
tersebut dalam Kep Kapolri nomor Kep/523/VII/2013 tanggal 24
Juli 2013 pada halaman 93 mencantumkan indeks kapal Polisi
Klas C yang terbagi atas 1). Kapal patroli klas C1 dalam unit per
tahun dengan dana harwat Rp. 800.000,-, dan 2). Kapal patroli
klas C2 dalam unit per tahun dengan dana harwat
Rp.560.000.000,-, kemudian kapal klas C2 diklasifikasikan ke
dalam 2(dua) jenis yaitu a). Mesin dalam, unit pertahun
mendapat dana harwat Rp. 25.000.000,-, dan b). Mesin luar,
unit per tahun (mesin temple 80 PK s.d 300 PK mendapatkan
dana harwat Rp. 800.000.000,-. Faktanya berdasarkan data
inventaris kapal Polisi yang dimiliki oleh Ditpolair Polda Jambi
tidak memiliki kapal klasifikasi C1, yang ada hanya memiliki 13
(tiga belas) unit kapal keseluruhan, dengan rincian 1 (satu) unit
non standart RB telah diusulkan disposal, klasifikasi C2
berjumlah 8 (delapan) unit laik laut, klasifikasi C3 berjumlah 3
(tiga) unit kondisi laik laut, 1(satu) unit RB telah diusulkan
disposal. Jadi kesimpulannya apabila kita mengacu kepada
norma indeks ataustandar biaya khusus Polri tahun anggaran
2014 yang tersebut dalam Kep Kapolri nomor Kep/523/VII/2013
tanggal 24 Juli 2013 pada halaman 93, seharusnya kapal polisi
Ditpolair Polda Jambi untuk klasifikasi C3 tidak akan

32
memperoleh dana harwat kapal, berikutnya untuk klasifikasi C2
juga ada ketimpang baik itu C2, mesin dalam, mesin luar
kesemuanya menampilkan list daftar angka dana harwat,
padahal klasifikasi C2 masih dibedakan menjadi 2(dua) jenis
yaitu mesin dalam dan mesin luar /temple. Artinya norma indek
Polri atau standar biaya khusus Polri agar direvisi dan dilakukan
penyempurnaan, terkandung maksud untuk penyusunan tahun
anggaran kedepannya mendapatkan patokkan dan acuan yang
jelas dan tepat sasaran.

33
BAB V
KONDISI YANG DIHARAPKAN
A. Sumber Daya Manusia
1. Kuantitas personil
a. Diawaki oleh personil yang memiliki kuantitas tenaga berijasah
dan bersertifikat LKPP pengadaan barang dan jasa pemerintah,
kemudian subditfasharkan diawaki oleh personil yang memiliki
ijasah kemampuan dasar, berijasah ahli mesin, dan memiliki
pengalaman dalam bidang perbengkelan. Oleh karena itu
kekurangan personil Subditfasharkan saat ini yang sangat
timpang jauh dari kuantitas yang dipersyaratkan, maka
kasubditfasharkan yang menjabat saat ini diharapkan mampu
mensiasati memberdayakan personil yang ada sesuai dengan
kemampuan dan manajerial yang dimiliki dalam memback up
kegiatan harwat kapal polisi patroli;
b. Terisinya seluruh personil yang mengawaki dalam struktur
subditfasharkan sebagaimana yang tertera dalam Perkap Nomor
22 tahun 2010 tentang SOTK Polda tanggal 28 September 2010,
Jakarta, 2010, hal.92. Oleh karena itu perlunya mengusulkan ke
Poldabiro SDM untuk pengisian jabatan pada struktur organisasi
Subditfasharkan Ditpolair Polda Jambi yaitu untuk jabatan
Perwira yang masih kosong terutama jabatan untuk para kasi
(kepala seksi) fasiltas dan kasi harkan (pemeliharaan dan
perbaikan), para pamin (perwira administrasi/ staf fasharkan)
agar segera diisi oleh personil yang memiliki riwayat pekerjaan
dan kemampuan dibidang harwat kapal, memiliki pengalaman,
kualifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah/ LKPP, serta
memahami, mengerti, berpengalaman dibidang perbengkelan;
2. Kualitas personil
a. Pengetahuan

34
1) Personil subditfasharkan yang berkemampuan sertifikat
tenaga pengadaan dan berpengalaman sebagai ahli
perbengkelan (ATT) oleh karena itu pihak Ditpolair agar
mengusulkan dalam rancangan perencanaan tahun
anggaran kedepannya untuk diusulkan dana biaya
anggaran pelatihan/ pendidikan kualifikasi pengadaan
barang dan jasa pemerintah serta mendapatkan sertifikat
pengadaan dari LKPP;
2) Subditfasharkan memiliki personil yang berkemampuan
dan berpengalaman dalam hal dock kapal, oleh karena itu
pihak Ditpolair berupaya untuk memberikan kesempatan
kepada personil subditfasharkan untuk mengikuti
pendidikan kejuruan dan pelatihan dengan memprioritaskan
bidang Harwat kapal patroli;
3) Personil subditfasharkan bersertikat LKPP, oleh karena itu
pihak satker ditpolair agar memberikan kesempatan kepada
personilnya untuk mengikuti berbagai pelatihan dan ujian
sertifikasi pengadaan dengan didukung anggaran;
4) Adanya kesempatan dari pihak lembaga dalam hal ini
satker Ditpolair memberi kesempatan dan
mengikutsertakan secara rutin personil fasharkan terutama
yang telah memiliki kualifikasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah, untuk ikut serta memback up satker lain yang
memiliki kegiatan yang sama dibidang pengadaan dengan
tujuan agar lebih mahir dan terpola karena pengalaman;
5) Didapatkannya pelatihan secara rutin untuk kemampuan
personil subditfasharkan, oleh karena Ditpolair berusaha
untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan secara mandiri
yang didukung oleh anggaran DIPA dengan nara sumber
dari pihak luar (kalangan profesional) dan yang
berpengalaman, sehingga mainset personil kader
pemangku harwat kapal patroli terpola;
b. Keterampilan

35
Personil subditfasharkan yang memiliki keterampilan dan ijasah
/sertifikat sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung tugas harwat
kapal patroli, personil subditfasharkan harus berusaha untuk
meningkatkan :
1) Keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah
dan telah memiliki sertifikat pengadaan –LKPP;
2) Kemampuan mekanik secara mandiri untuk kegiatan harwat
rutin Kapal patroli / Ahli Tehnika (ATT) yang pelatihannya
diselenggarakan di pusdik polair lemdikpol polri ataupun di
SPN Polda Jambi dengan menggandeng tenaga ahli dari
luar institusi Polda Jambi (tenaga ahli perbengkelan, dealer
mesin, reparasi terkemuka, pengajar dari SMK Permesinan
dan bangunan kapal, tenaga ahli dock kapal swasta);
c. Perilaku
1) Mentalitas personil yang lebih cenderung memilih tugas dan
tanggung jawab dalam bidang operasional, untuk bidang
harwat kapal kurang mendapat perhatian dan kurang
berminat;
2) Mainset personil polair lebih menyenangi posisi sebagai
awak kapal dan pospolair adalah lebih bergengsi jika
dibandingkan sebagai staf direktorat pada fungsi lainnya,
factor dorongan rejeki dari lingkup tugasnya diluar gaji dan
remunerasi juga sangat mempengaruhi;
3) Subditfasharkan memiliki personil yang memiliki pemikiran
atau pola pikir yang realistis,pejuang,fighting,siap untuk
menghadapi ancaman apapun jauh dari ketakutan karena
membayangkan akan adanya resiko tentang ancaman
tipikor akibat adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Adanya ketakutan atau paranoid dengan
jabatan tugas dan tanggung jawab selaku pejabat
pengadaan, yang konon ceritanya memiliki resiko besar

36
untuk diperiksa KPK dan BPK, terkait pelanggaran
pengadaan barang dan jasa pemerintah;
B. Dukungan Anggaran
Selama 5 (Lima ) Tahun
NO KEGIATAN DIPA RKA-KL
JUMLAH
(Rp)
KET
1 Kegiatan Harwat
Kapal Ta.2009
Dipa Rka-Kl TA.2009
Sejumlah Rp
46.000.000 (Empat
Puluh Enam Juta
Rupiah
Rp 46.000.000
(EmpatPuluh
Enam Juta
Rupiah
PengadaanLangsung
2 Kegiatan Harwat
Kapal Ta.2010
Dipa Rka-Kl TA.2010
Sejumlah
Rp.81.224.500
Rp.81.224.500 PengadaanLangsung
3 Kegiatan Harwat
Kapal Ta. 2011
Dipa Rka-Kl T A.2011
Sejumlah
Rp.90.727.000
4 Kegiatan Harwat
Kapal Ta. 2012
Dipa Rka-Kl
TA.2012 Sejumlah
Rp.108.017.000
Rp..
108.017.000
PengadaanLangsung
5 Kegiatan Harwat
Kapal Ta. 2013
Dipa Rka-Kl
TA.2013 Sejumlah
Rp. 96.700.000
Rp. 96.700.000 PengadaanLangsung
6 Kegiatan Harwat
Kapal Ta. 2014
Dipa Rka-Kl
TA.2014 Sejumlah
Rp.85.000.000
=Dukgar Rp.85 Juta
dgn rincian sbb: C2=
1 Unit
Rp.80.600.000,-,
C3= Rp.4.400.000,-
7 Kegiatan Harwat
Kapal Ta. 2015
Dipa Rka-Kl.
TA.2015 Sejumlah
Rp.269.000.000
Rp.269.000.000 Tender Bebas/LPSE
=Dukgar Rp 269 Juta
dgn rincian sbb:

37
C2=Rp.33.666.666,-
X 6 Unit =Rp.202
Juta.
C3=Rp.20 Juta X3
Unit =Rp 60 Juta
1 Unit Perahu Karet
=Rp.7 Juta
Sumber data : Subbag Renmin dan Subditfasharkan Dit Polair Polda Jambi, 2015
Dukgar mengalami peningkatan sebagaimana dalam data
subbagrenmin dalam rentang 5 (lima) tahun kebelakang (Dipa Rka-Kl
TA.2009 Sejumlah Rp 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah, Dipa
RKA-Kl TA.2010 Sejumlah Rp.81.224.500, Dipa RKA-Kl T A.2011 Sejumlah
Rp.90.727.000, Dipa RKA-KLTA.2012 Sejumlah Rp.108.017.000, DipaRka-
Kl TA.2013 Sejumlah Rp. 96.700.000, Dipa RKA-Kl TA.2014 Sejumlah
Rp.85.000.000, Dipa RKA-Kl.TA.2015 sejumlah Rp.269.000.000.
Seiring dengan penambahan dukgar diatas yang perlu
mendapatkanperhatian dari institusi terutama subbagrenmin ditpolair untuk
disalurkan ke biro perencanaan guna perbaikan dukungan anggarandengan
berbagai fasilitas sarana prasarana untuk menjamin kondisi laik laut atau
layak pakai terhadap kapal patroli polisi, maka harapannya adalah adanya
usulan perencanaan yang mendekati ideal dan tenaga ahli yang
profesional dan cukup secara kuantitas dan kualitas.
C. Sarana dan Prasarana
1. Dengan kondisi saat ini yang serba terbatas bahkan tidak dimiliknya
markas komando tempat perbengkelan dan dock kapal polisi aset
Polri, maka sewa dock kapal dalam kegiatan pengadaanharwat
menjadi alternative pilihan dan sangat diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan harwat kapal polisi patroli yang diperoleh dari kegiatan
pengadaan barang dan jasa serta kegiatan harwat rutin dari masing-
masing ABK kapal polisi yang tentunya disesuai dengankarakteristik
kapal patroli type non standart, C-2, C-3 yang dimiliki oleh Ditpolair
Polda Jambi.

38
2. Melakukan kegiatan pengadaan pemeliharaan serta perawatan secara
kontinyu atau berkelanjutanterhadap seluruh material dan
fasilitaskapal patroli beserta peralatannya, sehingga usia pakai kapal
patroli yang dimiliki dapat bertahan lama,dengan menambah anggaran
harwat kapal patroli pada tahun anggaran kedepannya.
D. Metode yang Digunakan
Metodenya adalah kegiatan tender pengadaan bebas melalui LPSE,
dan terbuka untuk umum, selain itu subditfasharkan diawaki oleh personil
yang secara kualitas maupun kuantitas sesuai denga DSP sebagaimana
yang diatur dalam peraturan Kapolri.
Adapun Alur menyusunrencana kegiatan harwat adalah sebagai
berikut :
Sumber :Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang kegiatan pengadaan /harwat
kapal 2015
PRODUK KEGIATAN
DIPA RAKL
BUKU-BUKU
PERENCANAAN/
SURAT
PERINTAH
Direktur Polair
PERENCANAAN PENGGUNAAN
ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN
PELAKSANAAN
PENGADAAN

39
BAB VI
OPTIMALISASI
Perkembangan penambahan alutsista terutama keberadaan kapal polisi
yang telah kita terima dari pengadaan mabes Polri (Baharakam Ditpolair Polri)
otomatis berdampak strategis untuk memback up kamtibmas di wilayah
perairan Jambi dalam upaya cegah tangkal terhadap gangguan kamtibmas
diwilayah perairan yuridiksi hukum Polda Jambi. Oleh karena itu
SubditfasharkanDitpolair Polda Jambi dalam tupoksinya antara lain menyiapkan
fasilitas dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan material peralatan, komunikasi,
elektronika dan kapal , yang dibantu oleh kasi fasilitas dalam hal merawat,
memelihara, dan memperbaiki di dock dan bangunan kapal, kemudian kasi
(kepala seksi) pemeliharaan dan perbaikan yang bertugas memelihara,
merawat dan memperbaiki mesin serta instalasi kapal. Intinya Kasubditfasharkan
memiliki tugas selaku pengemban pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan di
dock serta bangunan kapal, pengemban tugas pemeliharaan, perawatan, dan
perbaikan mesin serta instalasi listrik, selaku pengawas kelaiklautan dan
keselamatan kapal polisi. Optimalisasi kemampuan kegiatan harwat kapal
polisi olehSubditfasharkandiadakan guna meningkatkan kinerja dengan tujuan
akhir terwujudnya tugas menjaga kamtibmas wilayah yurudiksi perairan yang
kondusif, maka perlu dirumuskan dengan membuat visi dan misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, strategi dan action plan yang dapat diuraikan sebagai
berikut :
A. Visi dan Misi
1. Visi
Untuk optimalisasi kemampuan personil fungsi subditfasharkan
Ditpolair Polda Jambi guna meningkatkan pelayanan prima dalam
rangka melaksanakan harwat kapal patroli guna mendukung
sitkamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambi, maka
dapat dirumuskan visi, yaitu :“OPTIMALISASI KEMAMPUAN
PERSONIL SUBDITFASHARKANDALAM RANGKA MEMELIHARA,

40
MERAWAT DAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH TENTANG HARWAT
(PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN) KAPAL POLISI PATROLI
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA JAMBI“.
2. Misi
a. Meningkatkan kondisi sumber daya manusia
SubditfasharkanDitpolair Polda Jambidalamrangka mendukung
pelaksanaanharwat kapal polisi, guna mendukung pelaksanaan
tugas harkamtibmas diwilayah perairan yuridiksi hukum Polda
Jambi;
b. Meningkatkan tata kelola yang dapat mendukung pelaksanaan
tugas harwat kapal polisi oleh SubditfasharkanDitpolair Polda
Jambi secara maksimal, baik dan berkualitas sebagaimana yang
diharapkan oleh institusi.
B. Tujuan
1. Tercapainya kondisi sumber daya manusia Ditpolair Polda Jambiyang
mumpuni, mahir dan ahli dalam bidang harwat kapal polisi dan
berpengalaman dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah,
melaksanakan pemeliharaan dan perawatan secara rutin
gunamendukung kesiapsiagaan tugas satrolda dan para kapal
patrolinya dalam harkamtibmas perairan yuridiksi hukum Polda Jambi;
2. Tercapainya dan terlaksananya tata kelola dibidang harwat kapal
patroli secara baik dan benar, terencana, gunaefisiensi serta
meningkatkan kinerja SubditfasharkanDit Polair Polda Jambi.
C. Sasaran
1. Sumber daya manusia Ditpolair Polda Jambi yang bertugas dan
melaksanakan kegiatan program pengadaan harwat kapal patroli dan
harwat rutin (Kasubditfasharkan, para kasi staf fasharkan, para pamin
staf fasharkan, para bintara staf fasharkan, para personil bintara kapal
yang mengemban harwat kapal);

41
2. Para pejabat Ditpolair Polda Jambiyang terkait dalam kegiatan
pengadaan (KPA/PA, PPK, PPSPM, ULP, Pejabat Keuangan, APIP/
pengawas , Pejabat Penerima Hasil Pengadaan) memiliki kesadaran
dan pemahaman dibidang pengadaan sehingga kegiatan harwat
dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengendalian yang baik dan benar.
D. Kebijakan
1. Terdukungnya pengembangan sumber daya manusia personil
Ditpolair Polda Jambi dalam pelaksanaan kegiatan harwat kapal
patroli meliputi dukungan terhadap sumber daya yang mengawakinya,
anggaran, sarana dan prasarana serta metode yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa harwat kapal polisi;
2. Terdukungnya pengembangan terhadap tata kelola dalam
pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kapal patrol Ditpolair
Polda Jambi yang meliputi aspek manajerial yaitu aspek perencanaan,
aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan serta aspek
pengawasan dan pengendalian.
E. Strategi
Adapun strategi yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan landasan
teori analisa SWOT, yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk
menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau
ancaman yang selanjutnya diidentifikasikan guna menentukan cara solusi atau
alternatif pemecahan masalah (Problem Solving) yang dihadapi sehingga tercipta
suatu kondisi sebagaimana yang diharapkan.
Penulis melakukan analisa SWOT yaitu dengan mengkombinasikan
Kekuatan dengan Peluang (S-O), Kelemahan dan Peluang (W-O), Kekuatan dan
Ancaman (S-T) serta Kelemahan dan Ancaman (W-T), maka penulis dapat
menentukan, menganalisa dan memformulasikan strategi yang dapat dilakukan
dalam pelaksanaan Patroli perairan oleh Ditpolair Polda Jambi, sebagai maksud
untuk meningkatkan kinerja, sehingga outcome yang didapat adalah dapat
mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Jambi, yaitu :

42
1. Strategi Jangka pendek (0 - 6 bulan)
a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan harwat
rutin yang harus dijalani dan dilakukan oleh para Dan Kapal
beserta ABK-nya sebagai pedoman pelaksanaan tugas
pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kapal dalam
kesehariannya (S-O).
b. Melaksanakan menyusun dan menyelenggarakan buku cek
harwat rutin kapal patroli polisi (W-O).
c. Melaksanakan pengulangan latihan keterampilan dan
menyelenggarakan kegiatan jukrah dan pelatihan singkat terkait
giat harwat kapal selama 1 (satu) hari (S-T).
d. Menyusun rencana dan melaksanakan pelatihan rutin tentang
pemeliharaan kemampuan harwat kapal patroli polisi kepada
personil khususnya awak kapal patroli perairan selama 5 (lima )
hari kerja (W-T).
2. Strategi jangka sedang (6 bulan - 1 tahun)
a. Melakukan modifikasi metode harwat kapal patroli polisi
disesuaikan dengan karakteristik lokasi patroli /perairan sungai,
muaro, laut (perairan lepas) perairan yuridiksi Jambi(S-O).
b. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kerjasama dengan
pihak ke-3 (tiga) pemborong proyek harwat pengadaan barang
dan jasa pemerintah yang disesuaikan dengan karakteristik
ancaman perairan (sampah,karang/batu, kayu bekas/limbah
sawmil, terintip karang, dan sedimentasi/pendangkalan (W-O).
c. Melakukan kerjasama terhadap masyarakat perairan (sungai,
muaro, laut) dan para nelayan yang memiliki pengalaman,
pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan perbantuan
sesaat kpada para Dan kapal dan ABK-nya, dimana letak
pospolnya sangat jauh dari lokasi dock harwat ditpolair Jambi
(S-T)
d. Meningkatkan kemampuan personil awak kapal patroli perairan
dengan mengusulkan mengikuti pendididkan kejuruan dan
pelatihan tentang FT. Polair (harwat kapal polisi) dan

43
mengusulkan adanya pertelahaan anggaran pada saat
penyusunan pagu idial guna mendukung kegiatan harwat kapal
polisi perairanW-T).
3. Strategi jangka panjang (1-2 tahun)
a. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat selaku
pihak ke-3 (tiga) untuk turut serta memasukkan permohonan
berkas tawaran pengadaan barang dan jasa pemerintah dibidang
harwat kapal polisi patroli ke LPSE, prisip pengadaan yang
terbuka, transparan, adil dan cepat (S-O).
b. Mengidentifikasi kebutuhan riil terhadap sarana dan prasarana
pendukung kegiatan harwat kapal polisi patroli perairan guna
perubahan terhadap pagu ideal secara buttom up(W-O).
c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan MOU dengan LSM
(lembaga pelatihan mandiri standar LKPP) untuk melaksanakan
acara kegiatan pelatihan terhadap personil Ditpolair guna
pemahaman terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah,
menyiapkan kemampuan pengetahuan para awak organisasi
pengadaan (ULP, pejabat pengawas, pejabat penerima hasil
pekerjaan/PPHP) dengan tujuan antisipasi kesalahan didalam
kegiatan pengadaan(S-T).
d. Meminimalisir pelanggaran disiplin personil khususnya yang
melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa pemerintah
dan kegiatan rutin harwat kapal polisi patroli(W-T).
F. Action Plan
Rencana aksi (action plan) dalam optimalisasi kemampuan personil
subditfasharkan dalam melaksanakan kegiatan kerja pengadaan dan jasa
pemerintah dan kegiatan cek harwat rutin terhadap kapal-kapal polisi perairan
dalam rangka mendukung dan meningkatkan kinerja direktorat secara
keseluruhan yaitu mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan
Polda Jambiadalah dengan :
1. Meningkatkan kondisi peningkatan kemampuan sumber daya
manusia Ditpolair Polda Jambi dengan merencanakan dan

44
meningkatkan kegiatan pelatihan dalam mendukung pelaksanaan
rencana kerja Ditpolair Polda Jambi tahun anggaran 2015 terutama
dibidang subditfasharkan;
2. Berupaya untuk meningkatkan kualitas rancangan DIPA RKA-KL
TA.kedepannya, terkandung maksud dan tujuan, terpola untuk
membiasakan kegiatan tender bebas/ LPSE;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dokumen perencanaan terutama
rencana kerja tahunan dan penetapan kerja, renja tahunan harus
berfungsi sebagai instrument atau menjadi dasar pengajuan
anggaran untuk menghasilkan kinerja yang bisa diukur dan
beroreientasi hasil;
Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengadaan harwat kapal
Patroli olehsubditpolair Polda Jambi, dapat dilihat dari dukungan oleh sumber
daya manusia dan anggaran dengan cara sebagai berikut :
a. Subyek :
Dir PolairPolda Jambi/ Wadirpolair, Kasubditfasharkan dan para kasi
(kepala seksi), para pamin (perwira administrasi) dalam komunitas
subditfasharkan Ditpolair Polda Jambi.
b. Metode :
1) Peningkatan Kemampuan Sumber daya manusia
a) Pengisian kekosongan jabatan dalam struktur
organisasi /STOK Polda direktorat, terkhusus
subditfasharkan yaitu dengan cara mengusulkan
pengisian jabatan Kepala seksi fasilitas dan kepala
seksi pemeliharaan dan perbaikkan serta memiliki
kemampuan profesionalitas , pemahaman di bidang
FT. Polair pada bagian pengadaan dan harwat kapal
patroli.
b) Pendidikan atau edukasi
Mengusulkan dan memprioritaskan kepada
personil yang terlibat dalam kepanitiaan pengadaan,
untuk diusulkan memperoleh tunjangan profesi antara
lain adalah sebagai berikut;

45
(1) Memfasilitasi personil subditfasharkan dengan
pelatihan pengadaan barang dan jasa
pemerintah dibidang harwat kapal polisi dengan
didukung anggaran/ DIPA;
(2) Mengikuti pendidikan pengembangan umum di
universitas yang ada di Jambi (terkait ilmu
ekonomi manajemen);
(3) Mengikuti berbagai pelatihan tentang harkatpuan
FT. Polair yang diselenggarakan oleh Lemdikpol
Polri ( Harwat kapal, Komlek);
c) Sosialisasi/penyegaran peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu melaksanakan
sosialisasi kepada personil Ditpolairsecara
terprogram dan konsisten tentang peraturan yang
berkaitan dengan kegiatan pengadaan harwat kapal
patroli, antara lain :
(1) Sosialisasi Perpres nomor 54 tahun 2010 dan
Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang
perubahan kedua atas perpres no 54 tahun
2010 tentang pengadaan barang dan jasa
pemerintah;
(2) Sosialisasi SOP yang berkaitan denganharwat
kapal patroli, dan pemahaman, mengerti
penggunaan fungsi dan peran buku cek harwat
kapal polisi.
d) Arahan pimpinan pasukan
Dengan carakonsistenmemberikan arahan
kepada personil (APP) pada setiap kegiatan apel
pagi/sebelum melaksanakan tugasnyakepada personil
staf fasharkan dan personil/ABK kapal patroli, tentang
pentingnya harwat rutin terhadap kapalnya.
e) Untuk memberikan motivasi dan penyampaian pesan
pimpinan agar mengurangi segala bentuk

46
penyimpangan yang dilakukan seluruh oleh seluruh
personil penerima APP;
f) Wejangan /santiaji Binrohtal dan optimalisasi kinerja
antara lain adalah sebagai berikut:
(1) Melaksanakan pembinaan mental dan rohani
kepada personil staf fasharkan dan ABK kapal
patroli;
(2) Mengoptimalkansistem manajemen kinerja
(SMK) untuk mengidentifikasi dan mengukur
prestasi kinerja personil secara
berkesinambungan dan konsisten;
(3) Meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan
kegiatan harwat kapal polisi, seperti membuat
pakta integritas guna memantapkan komitmen
bersama;
(4) Melakukan kontrak kinerja untuk disepakati
mengenai keberhasilan pelaksanaan tugas
dalampelaksanaan harwat pengadaan dan rutin
terhadap patroli.
2) Sarana dan Prasarana
Dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
dalam mendukung Patroli perairan, melakukan upaya
dengan mengajukan kepada Kapolda Jambi melalui Kepala
Biro perencanaan dan Kepala Biro Sarpras yang
dimasukkan ke dalam pengajuan rancangan rencana kerja
tahun berikutnya yaitu mengajukan usulan terkait
keberadaan dock kapal patroli polisi.
3) Anggaran
Untuk meningkatkan dukungan anggaran dalam
mendukung pelaksanaan Patroli perairan, berupaya untuk
mengajukan usulan kepada Kapolda Jambi melalui Kepala
Biro Perencanaan, yang selanjutnya dituangkan kedalam

47
rancangan rencana kerja tahun anggaran berikutnya, yaitu
dengan :
a) Mengajukan usulan pengadaan harwat kapal yang
sesuai dengan jumlah kuantitas kapal yang dimiliki
oleh Ditpolair Polda Jambi;
b) Mengajukan dana kegiatan pengadaan barang dan
jasa harwat kapal patroli polisi sesuai dengan
standarisasi biaya umum yang ada;
c. Obyek
Sebagai obyek dalam mengoptimalkan fungsi dan peran
subditfasharkan antara lain adalah sebagai berikut:
1). Kasubditfasharkan;
2). Para Kasi Staf subditfasharkan (kasi fasilitas dan kasi
harkan);
3). Para Pamin staf fasharkan;
4). Para ABK kapal polisi patroli

48
BAB VII
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Dari paparan di atas maka disimpulkan bahwa:
1. Kegiatan pengadaan harwat (pemeliharaan dan perawatan) kapal patrol
polisi dan kegiatan rutin harwat . telah dilaksanakan oleh subditfasharkan
Ditpolair Polda Jambi dalam usahanya meningkatkan kelaik lautan kapal
patroli polisi guna mendukung pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda
Jambi,namun dalam implementasinya masih belum optimal karena
berbagai faktor kendala dan hambatan sumber daya yang ada. Oleh
karenanya diperlukan suatu upaya khusus yang strategis dalam
mengoptimalkan pelaksanaan harwat kapal , seperti : peningkatan
sumber daya manusia, pengajuan atas penambahan anggaran guna
mendukung pelaksanaan harwat kapal patroli perairan dan mengajukan
pengusulan sarana prasarana dock kapal patroli perairan guna efektif
dan efisien kegiatan harwat;
2. Tata kelola pelaksanaan kegiatan harwat kapal patroli perairan oleh
Ditpolair Polda Jambiyang saat ini sudah berjalan dengan segala
keterbatasan,namun dalam pelaksanaannya secara detail belum
dilaksanakan secara optimal, sehingga pelaksanaan patroli perairan
tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu optimalisasi
pelaksanaan tata kelola kegiatan harwat kapal patroli polisi. perairan oleh
Ditpolair Polda Jambi yang bernilai strategis dengan melakukan upaya
sebagai berikut : menyusun rencana program kerja dan anggaran, dalam
pengorganisasian dengan mengarahkan dan menetapkan siapa subyek
pelaksana kegiatan harwat kapal patroli, pembina teknis dan
pengendalinya, dari aspek pelaksanaan patroli perairan dengan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta dari
aspek pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pemanfaatan
kekuatan yang terdapat dalam struktur organisasi Ditpolair Polda Jambi
untuk secara bersama-sama melaksanakan pengawasan dan

49
pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan harwat kapal Patrolipolisi
perairan.
3. Produk Norma indeksdilingkungan Polri atau standar biaya khusus
dilingkungan Polri yang disusun oleh Mabes Polri pada saat ini agar
direvisi dan dilakukan penyempurnaan, terkandung maksud untuk
penyusunan tahun anggaran kedepannya mendapatkanstandar/patokan
sebagai bahan acuan yang jelas dan tepat sasaran dalam penyusunan
rancangan renja tahun anggaran baru terutama dibidang anggaran
harwat kapal polisi.
4. Sebagaimana yang tercantum dalam norma indeks dilingkungan Polri
atau standar biaya khusus di lingkungan Polri T.A. 2011 s.d 2014 , pada
peruntukan kapal C2 per unit per tahun sebesar Rp 560 Juta (mesin
dalam, mesin luar), sedangkan peruntukan dukgar kapal C3 dalam per
unit per tahun dengan klasifikasi mesin dalam Rp. 25 Juta, mesin luar Rp
8 Juta, kemudian pemeliharaan alat berupa perahu karet mesin tempel
20 PK s.d 40 PK dalam unit per kapal Rp 14.500.000,-. Faktanya
realisasi alokasi dana dukgar untuk kegiatan harwat kapal polisi dan
pemeliharaan alat perahu karet di Ditpolair Polda Jambi, rentangannya
adalah sebagai berikut :
a. Kapal polisi type C2 (tahun 2012=Rp.30.816.666 +tahun 2013=Rp
25.326.500+tahun 2014=Rp 80.600.000+tahun 2015=Rp 33.666.666)
: 4 tahun = rata-rata type C2 dipatok harga harwat Rp 42.602.458;
b. Kapal polisi type C3 (tahun 2012=Rp.15.567.000+tahun 2013=Rp
54.673.500+tahun 2014=Rp 4.400.000+tahun 2015=Rp 20.000.000)
: 4 tahun = rata-rata type C3 dipatok harga harwat Rp 23.660.125;
c. Perahu Karet 20 PK s.d 40 PK (tahun 2013=Rp 16.700.000 + tahun
2015=Rp 7.000.000,-) : 2 tahun = rata-rata dipatok harga harwat Rp
11.850.000;
d. Rata-rata alokasi dukgar untuk kapal type C2 hanya 7,6 %, kapal
type C3 hanya 295,7 %, perahu karet hanya 81,7 % dari norma
indeks atau standar biaya khusus dilingkungan Polri tahun 2011 s.d
2014

50
e. Kemudian pemeliharaan alat berupa perahu karet mesin tempel 20 PK
s.d 40 PK dalam unit per kapal Rp 14.500.000,-. faktanya realisasi
mesin perahu karet yang dimiliki Ditpolair Polda Jambi mesin
tempelnya dengan kemempuan 40 PK sejumlah 4 unit sudah
terealisasikan 81,724 %.
B. Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan dari kesimpulan di atas dikemukakan beberapa saran-saran
yang diharapkan bermanfaat:
1. Dalam meningkatkan kondisi sumber daya dalam mendukung
pelaksanaan kegiatan harwat kapal polisi oleh Ditpolair Polda Jambi,
antara lain adalah sebagai berikut:
a. Agar Dir Polair Polda Jambi mengajukan usulan kepada Kapolda
Jambi melalui Karo SDM untuk melaksanakan pelatihan tentang
perpres nomor 54 tahun 2010 dan perpres nomor 70 tahun 2012
tentang perubahan atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang didukung oleh
anggaran;
b. Agar diusulkan untuk mengisi jabatan struktural yang kosong
pada unit kerja subditfasharkan Ditpolair Polda Jambi, terutama
jabatan para kasi (kepala seksi) antara lain kasi fasilitas job
kompol, kasi harkan job kompol, dan para pamin staf
subditfasharkan dengan kepangkatan IPDA/ IPTU/AKP;
2. Dalam meningkatkan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam bidang harwat serta
kegiatan harwat rutinnya oleh karena itu SubditfasharkanDitpolair
Polda Jambi agar menempuh langkah-langkah sebagai berikut :
a. Membuat perencanaan yang akurat terkait kegiatan harwat
pengadaan barang dan jasa pemerintah serta harwat rutin;
b. Memberdayakan seluruh kemampuan sumber daya manusia
yang dimiliki dengan mengklasifikasikan minat, bakat, susjur
yang dan sertifikasi dimiliki oleh personil ditpolair;.

51
c. Kasubditfasharkan dan stafnya agar memiliki referensi yang
cukup tentang peraturan presiden dan peraturan menteri
keuangan RI, standar biaya masukan tahun anggaran, standar
biaya umum Polri dalam menyusun dan memberikan masukkan
kepada fungsi perencanaan (subbagrenmin) dalam
menggulirkan rancangan kerja Satker Ditpolair Polda Jambi;
d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang lebih intens
untuk meningkatkan kinerja personil subdit fasharkan serta
mengurangi pelanggaran/kesalahan-kesalahan personil di
lapangan.
3. Menyarankan agar Dirpolair Polda Jambi melalui Kasubbagremin
terutama dibagian perencanaan membuat tulisan ditandatangani oleh
Dirpolair Polda Jambi untuk dialamatkan kepada Karo Rena untuk
disampaikan ke Assrena Kapolri yang isinya berupa saran pendapat
tentang celah dan kelemahan dalam produk Norma indek dilingkungan
Polri atau standar biaya khusus Polri yang telah disusun oleh Mabes
Polri, agar segera dilakukan direvisi dan penyempurnaan,
terkandung maksud untuk penyusunan tahun anggaran kedepannya
mendapatkan patokkan dan acuan yang jelas dan tepat sasaran
dalam penyusunan rancangan renja tahun anggaran baru terutama
dibidang anggaran harwat kapal polisi.

52
DAFTAR PUSTAKA
Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentang Pemolisian Masyarakat, Kerjasama dengan
Organisasi International untuk Imigrasi (IOM), dan Kedutaan Besar
Kerajaan Belanda, Jakarta,. Juni 2006
Brigjen Drs. Bambang Sudarisman, SH, MM, Comannder Wish Kapolda
Jambi, di SPN Pondok Meja Polda Jambi, tanggal 5 Agustus 2014.
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat Tahun 2008, penerbit
Agung Media Mulia.
Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Pedoman Dasar Strategi
dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaran
Tugas Polri, Mabes Polri, Jakarta (2008)
Rahadjo, Satjipto, Polisi Sipil; Dalam Perubahan Sosial di Indonesia,
Editor Hasyim Asy’ari, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002
Rancangan Peraturan Direktur Polair Baharkam Polri, Tentang Pedoman
Pelaksanaan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Wilayah Perairan.
Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
Terry R. George, Azas-asas Manajemen, terjemahan dari “Principle Of
Management”, Jakarta 2000.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A tahun 2003
tanggal 21 Nopember 2003.
Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis:
Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghaapi Abad
21, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Rencana Strategis Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi tahun
2010-2014 (Surat Keputusan No. Pol. : Skep/5/X/2009)
Rancangan Rencana Kerja Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi
tahun 2013.
Kamus Besar Bahasa Indonesia,Gitamedia Press, Jakarta, 2014.

53
Peraturan Kapolri Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas
Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa
pemerintah;
Permenkeu RI nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar biaya masukan
T.A.2015;
Keputusan Kapolri nomor Kep/606/X/2010 tanggal 5 Oktober
2010tentangstandar biaya khusus Polri.

OPTIMALISASI SUBDITFASHARKAN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (14)

Similar to OPTIMALISASI SUBDITFASHARKAN

Similar to OPTIMALISASI SUBDITFASHARKAN (20)

More from Dadang DjokoKaryanto

More from Dadang DjokoKaryanto (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

OPTIMALISASI SUBDITFASHARKAN