Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO KARYANTO

1. REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA
DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH
MAKALAH
Mata Kuliah Sosiologi Pendidikan Lanjut
Dosen Pengampu : Prof. Dr. MujiyonoWiryotinoyo, M.Pd.
Prof. Dr. Rahmad Murbojono, M.Pd.
OLEH
DADANG DJOKO KARYANTO
NIM : P3A116008
UNIVERSITAS JAMBI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR KEPENDIDIKAN
2016

2. KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga menulis dapat
menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam
Konteks Otonomi Daerah”.
Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut
berpartisipasi dalam membantu dan memberikan pemahaman tentang topik
pembahasan ini, terutama kepada yang terhormat, Bapak Prof. Dr.
MujiyonoWiryotinoyo, M.Pd. dan Bapak Prof. Dr. Rahmad Murbojono, M.Pd.
pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan Lanjut, serta teman-teman/rekan-rekan
mahasiswa Program Doktor Kependidikan Universitas Jambi.
Atas segala bantuan dan yang telah diberikan, penulis mengucapkan
terimakasih, semoga Allah SWT membalasnya dengan yang setimpal, amin
yaarabbal ‘alamin.. Akhirnya penulis berharap kepada kita semua untuk memberikan
masukan yang konstruktif ke arah yang lebih baik, sehingga dapat memberikan
pemahaman dengan baik.
Jambi, 1 Oktober 2016
Penulis,
Dadang Djoko Karyanto
NIM: P3A116008

3. iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul......................................................................................................... i
Kata Pengantar ........................................................................................................ ii
Daftar Isi.................................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah.................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 3
1.3 Tujuan Penulisan............................................................................. 4
BAB II PEMBAHASAN
REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM KONTEKS
OTONOMI DAERAH
2.1 Kebijakan pendidikan pada otonomi daerah ................................... 4
2.2 Institusi pendidikan pada era otonomi daerah ................................. 9
2.3 Profesionalisme tenaga pendidik pada otonomi daerah .................. 10
2.4 Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan profesional tenaga
pendidik pada otonomi daerah......................................................... 11
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan.................................................................................... 12
3.2 Saran-saran.................................................................................... 12
Daftar Rujukan........................................................................................................ 13

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perubahan pendidikan secara umum identik kepada permasalahan yang
dihadapi oleh berbagai lapisan masyarakat, yang selalu menuntut hal-hal yang
terbaik untuk di seluruh kalangan. Pendidikan senantiasa mengalami perubahan
sesuai dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri, perubahan-
perubahan dalam pendidikan menuntut penyesuaian dengan kebutuhan dari
permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Perubahan-perubahan pendidikan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat
ada tuntutan yang harus berubah secara drastis atau cepat dan ada pula yang
tidak, namun itu semua sangat tergantung kepada kebutuhan dalam mengatasi
masalah dalam pendidikan.
Pendidikan merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk
memanusiakan manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang
Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan”...untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dari bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”(Rozak, 2010:
6).
Dalam proses memanusia manusia ini banyak kita kenal melalui teori
belajar humanisme, di mana manusia didik untuk dapat melaksanakan tugas-
tugas dalam hidupnya, sehingga terjadinya proses ke arah kedewasaan pada diri
peserta didik. Perubahan-perubahan pendidikan di Indonesia yang kita rasakan
sering terjadinya dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum pada sekolah
dasar dan menengah. Perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai pada tahun
1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013 (Hasibuan, 2010: xii).
Kalau kita pahami pada kurikulum 1968, perubahan yang dilakukan
dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan

5. 2
karena kurikulum yang sedang berlangsung sebelumnya terkesan masih diwarnai
oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodasi sistem-
sistem yang belum sejalan dengan jiwa UUD 1945 (Hasibuan, 2010: 94). Pada
tahun ini juga dikenal dengan berakhirnya masa orde lama dan masuk pada masa
orde baru, adapun perubahan yang dilakukan pada kurikulum 1968 ini adalah
dengan menentukan tujuan, materi, didaktik metodik dan evaluasi dengan
mengambangkan dan mendorong kreativitas dan kompetitif antar daerah dengan
guru mengembangkan kurikulum (Hasibuan, 2010: 95-96).
Kurikulum 1975, penekanan terhadap pencapaian tujuan pendidikan
secara sentralistik yang bersifat merata dan berkeadilan dengan model pengajaran
PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional), (Hasibuan, 2010: 97).
Kemudian Kurikulum 1984, yang berorientasi kepada proses dan menekankan
keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan model CBSA (Cara
Belajar Siswa Aktif), (Hasibuan, 2010: 98). Kurikulum 1994, dianggap tidak
berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yang diartikan seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (UU No. 2 Tahun 1989
Pasal 1 ayat 9, dalam Hasibuan, 2010: 95-96).
Diawali dengan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah;Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa
otonomi daerah dicanangkan dalam Pasal 1 yang berbunyi “penyelenggaraan
otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkandengan pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yangberkeadilan, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah”
(www.tatanusa.co.id/tapmpr/98TAPMPR-XV.pdf).

6. 3
Dan kemudian melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah, otonomi daerah dapat dipahami pada Pasal 1 ayat (h) bahwa
otonomi daerah adalah “kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
danmengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan” (www.esdm.go.id/prokum/uu/1999/uu-22-1999.pdf). Dalam undang-
undang ini dijelaskan salah satu bidang yang diotonomikan adalah pendidikan
sebagaimana Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “bidang pemerintahan yang wajib
dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten danDaerah Kota meliputi pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan dankebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan
perdagangan,penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan
tenagakerja”(www.esdm.go.id/prokum/uu/1999/uu-22-1999.pdf).
Dengan latar belakang tersebut perlu dipahami dengan baik secara
bersama-sama tentang perubahan-perubahan pendidikan dengan adanya otonomi
daerah, dengan topik “Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks
Otonomi Daerah”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdahulu, dapat
dirumuskan permasalahan yang akan di bahas, yaitu:
1.2.1 Bagaimanakah kebijakan pendidikan pada otonomi daerah?
1.2.2 Bagaimanakah institusi pendidikan pada era otonomi daerah?
1.2.3 Bagaimanakah profesionalisme tenaga pendidik pada otonomi daerah?
1.2.4 Bagaimanakah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan profesional
tenaga pendidik pada otonomi daerah?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi
tujuan dalam penulisan makalah ini adalah:
1.3.1 Untuk mengetahui kebijakan pendidikan pada otonomi daerah,
1.3.2 Untuk mengetahui institusi pendidikan pada era otonomi daerah,

7. 4
1.3.3 Untuk mengetahui profesionalisme tenaga pendidik pada otonomi daerah,
1.3.4 Untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk meningkatkan
profesional tenaga pendidik pada otonomi daerah

8. 5
BAB II
PEMBAHASAN
REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM KONTEKS
OTONOMI DAERAH
2.1 Kebijakan Pendidikan pada Otonomi Daerah
Kata reformasi pendidikan dapat dipahami sebagai suatu perubahan
secara drastis untuk perbaikan bidang pendidikan dalam suatu masyarakat atau
negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline 1.5). Reformasi pendidikan
dalam era otonomi daerah yang sangat terasa adalah pendidikan karakter untuk
membangun manusia sebagai makhluk yang manusiawi dan berkeadaban(Hanani,
2013: 108).
Perkembangan realitas karakteristik manusia Indonesia dengan adanya
Reformasi 1998 yang menandakan berakhirnya masa orde baru yang
mengindikasikan bahwa karakter manusia Indonesia perlu diadakan perubahan
secara drastis dengan temuan-temuan korupsi yang semakin meningkat dan masif
serta lain sebagainya. Salah satu untuk membenah temuan-temuan tersebut,
dipercaya dan diyakini bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu daya
pengubah manusia secara umum. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh
Nasution (2010: 21-22) bahwa pendidikan berfungsi untuk menyampaikan,
meneruskan atau mentranmisi kebudayaan, di antaranya nilai-nilai nenek
moyang, kepada generasi muda, sehingga pendidikan dapat disebut dengan
“agent of change”.
Beberapa indikator yang menunjukkan kegagalan pendidikan
sebelumnya, sehingga diperlukannya reformasi dalam pendidikan yaitu: 1) terjadi
kemerosotan moralitas berbagai lini dalam tubuh pelaksana pemerintah sehingga
mengendemi dan mewabah krisis moralitas yang merugikan terhadap kemajuan
bangsa, 2) kemerosotan rasa kebangsaan dan nasionalisme sehingga semangat
patriotik membangun bangsa telah terbelah bahkan negara menjadi proyek bagi-
bagi kekuasaan, 3) melunturnya rasa kemanusiaan, sehingga anarkis,

9. 6
pembunuhan, dan perkelahian antar etnis serta kelompok menjadi hal yang sering
terjadi, 4) mengecilnya semangat solidaritas sehingga saling membantu dan
saling menolong tidak lagi menjadi budaya masyarakat Indonesia, 5)
tercerabutnya rasa tanggung jawab dan percaya diri sehingga orang-orang
Indonesia tidak lagi sebagai manusia yang tangguh dalam menghadapi berbagai
permasalahan, senderung masif, dan naif menghadapi realitas (Hanani, 2013:
108).
Selain itu dalam pendidikan era otonomi daerah membutuhkan perubahan
dari sentralisasi ke desentralisasi yang membuat daerah memiliki otonomipenuh,
sehingga hasil yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi dan desentralisasi ialah
semakinoptimalnya pengelolaan sekolah dan makin meningkatnya kualitas
pendidikan (http://download.portalgaruda.org).
Pendidikan karakter dapat memberikan gambaran tentang suatu bangsa
sebagai penanda, pemberi ciri sekaligus sebagai pembeda suatu bangsa dengan
bangsa yang lain. Karakter memberikan arahan tentang bagaimana bangsa
menapaki dan melewati suatu zaman dan mengantarkannya pada derajat tertentu,
sehingga bangsa tersebut mampu membangun sebuah peradaban besar yang
kemudian mempengaruhi perkembangan dunia (Saleh, 2012: 1).
Menurut Hanani (2013: 109) melalui pendidikan karakter, sudah saatnya
diagendakan kembali pendidikan akhlak dengan kurikulum yang jelas. Salah
satunya disusun berdasarkan pendekatan-pendekatan kearifan lokal. Sebab
menurut sejarah, kearifan lokal mampu dan telah berhasil membangun moralitas
anak bangsa dan karakteristik kebangsaan. Sebagai contoh pendidikan Ki Hajar
Dewantara dalam falsafah pendidikan “tutwurihandayani”. Pendidikan karakter
tersebut akan memberikan bimbingan moralitas sehingga peserta didik merasa
bertanggung jawab, memiliki keberanian, kejujuran dan lain sebagainya.
2.1.1 Pentingnya Pendidikan Akhlak dalam Sistem Pendidikan
Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Mohandes K. Gandi
dalam Hanani (2013: 109) meletakkan pendidikan moral menjadi bagian

10. 7
terpenting dalam rancang bangunan pendidikan multikultural. Salah satu
pendidikan karakteristik untuk membangun moral peserta didik, dalam
agama Islam dikenal dengan pendidikan akhlakul karimah. Pendidikan
akhlakul karimah bertujuan untuk melakukan transformasi dan perubahan
perilaku serta membangun karakteristik individu yang sesuai dengan
norma-norma (Hanani, 2013: 111)
Untuk mengimplikasikan pendidikan karakter dengan berbasis
akhlakul karimah dapat divisualisasikan pada gambar berikut ini.
Alur Pendidikan Akhlak dan Implikasinya
(Hanani, 2013: 119)
Pendidikan yang diawali dengan mengadakan sosialisasi untuk
memberikan pengenalan terhadap ajaran/nilai/norma pendidikan karakter
yang telah sesuai dengan ajaran agama, nilai dan norma kehidupan yang
dilaksanakan dalam proses pendidikan untuk menginternalisasi
pengalaman dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan
mendidik sikap/watak peserta didik, dan dengan demikian akan terjadi
keseimbangan dimensi kemanusiaan yang merupakan implikasi
terwujudnya akhlakul karimah.

11. 8
2.1.2 Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal
Indonesia yang merupakan multietnis dan multibudaya, maka
dalam menyusun kurikulum dapat dilakukan dengan kearifan lokal yang
telah bersinergi dengan ajaran-ajaran agama masyarakat di tempat masing-
masing, sehingga untuk menerapkan pendidikan akhlak memungkinkan
untuk dilaksanakan. Menurut Hanani (2013: 120) ada lima masalah dasar
yang dihadapi oleh manusia dalam hidup ini, yang memiliki orientasi pada
nilai budaya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Masalah dasar
dalam hidup
manusia
Orientasi Nilai-Budya
Hakikat hidup Hidup itu buruk Hidup itu baik Hidup itu buruk
menjadi wajib
Hakikat Karya Karya itu untuk nafkah
hidup
Karya itu untuk
kedudukan,
kehormatan, dan
sebagainya
Karya itu untuk
menambah karya
Persepsi
manusia
tentang waktu
Orientasi ke masa
depan
Orientasi ke mas
lalu
Orientasi ke masa
depan
Pandangan
manusia
terhadap alam
Manusia tunduk
kepada alam dahsyat
Manusia berusaha
menjaga kelestarian
hubungannya
dengan alam
Manusia berhasrat
menguasai alam
Hakikat
hubungan
manusia
dengan sesama
Orientasi kolateral
(horizontal), rasa
ketergantungan pada
sesamanya
Orientasi vertikal,
rasa tergantung
kepada tokoh-tokoh
atas
Individualisme nilai
tinggi usaha atas
kekuatan sendiri
Untuk menghadapi masalah dasar dalam hidup manusia tersebut,
maka diperlukan kearifan lokal dalam membentuk akhlak. Menurut
Kluckhohn esensi kearifan lokal dalam membentuk akhlak dapat dilihat
pada matrik berikut ini.

12. 9
Pendidikan Akhlak dan Pendekatan Nilai Lokal
(Hanani, 2013: 122)
2.1.3 Strategi Pengajaran
Dengan mengatasi beberapa indikator yang menunjukkan
kegagalan pendidikan sebelumnya, sehingga diperlukannya reformasi
dalam pendidikan, yakni pendidikan akhlak. Menurut Parsons (Hanani,
2013: 135-136) untuk melaksanakan kerangka kerja sebuah masalah
diperlukan empat persyaratan yang disingkat dengan A-G-I-L (Adaptation,
Goal attainment, Integration, Latent pattern maintenance). Maka dengan
demikian untuk membangun pendidikan akhlak melalui empat dimensi ini
dapat di deskripsikan pada tabel berikut ini (Hanani, 2013: 136).

13. 10
No.
Dimensi
sistem
Deskripsi pelaksanaan pendidikan akhlak
1 Adaptation
Membangun pendidikan dengan kurikulum dan cara-cara yang
dapat dimaknai dan dipahami oleh anak didik. Pendidikan akhlak
memperkenalkan sikap baik dan buruk, humanis yang semuanya
digali dari budaya,agama, dan proses pendidikan
2
Goal
attainment
Melakukan pendidikan akhlak dengan tujuan untuk membangun
sikap dan paradigma anak didik yang tidak skeptis, ekslusivisme,
prejudis, egois,individualis, tetapi membangun ke arah yang
bertanggung jawab, sikap yang tidak humanis, manusiawi, jujur,
dan dapat memberikan anutan.Di samping itu anak didik harus
mampu menghargai di luar yang dimilikinya bukan sebagai
musuh. Harus mampu memaknainya sebagaisesuatu yang harus
dihargai dan dijaga
3 Integration
Pengajaran pendidikan akhlak harus diajarkan secara bersama,
tidak memisah-misahkan satu sama lain. Anak didik harus belajar
budaya lain dan diberi pengetahuan budaya,agama, nilai-nilai
lokal dan ajaran-ajaran yang kental dalam lokal di mana anak
didik itu berada
4
Latent pattern
maintenance
Pendidikan akhlak harus dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya,
dan harus mampu membangun bangsa yang bermoral dan
berbudaya yang tidak berbanding terbalik dengan tujuan
pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak harus banyak
bersumber atau banyak ajaran oleh orang-orang yang memiliki
karisma yang teruji dalam lingkungan sosialbudaya tempat
mereka berada. Materi pendidikan akhlak tidak hanya diadopsi
belaka dari negara-negara maju, tetapi dikembangkan dari budaya
lokal yang ada karena budaya lokal telah menjadi world view
masyarakat setempat
2.2 Institusi Pendidikan pada Era Otonomi Daerah
Dengan berbagai indikasi kegagalan pendidikan sebelum otonomi daerah,
maka disadari pentingnya pendidikan akhlak sebagai salah satu solusi dalam
sistem pendidikan, akan tetapi hal tersebut membutuhkan upaya-upaya yang
harus dilakukan oleh institusi pendidikan itu sendiri. Adapun upaya yang
dilakukan oleh institusi pendidikan pada masa otonomi daerah (Hanani, 2013:
143-144) adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan
profesionalitas dalam institusi pendidikan itu sendiri.
Dapat disadari bahwa kualitas pendidikan yang rendah tidak akan mampu
meningkatkan sumber daya manusia yang tinggi, dan kualitas pendidikan yang
tinggi merupakan suatu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia. Untuk
melakukan hal tersebut, menurut Giddens bahwa injeksi yang paling utama untuk
mentransformasi adalah meningkatkan human capitaldengan salah satunya

14. 11
melalui penyelenggaraan pendidikan yang profesional. Penyelenggaraan
pendidikan itu tertumpu pada guru termasuk juga dosen di Perguruan Tinggi
(Hanani, 2013: 144).
2.3 Profesionalisme Tenaga Pendidik pada Otonomi Daerah
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan
profesionalitas dalam institusi pendidikan itu sendiri membutuhkan anggaran
biaya pendidikan yang cukup memadai, tidak cukupan anggaran biaya dalam
meningkatkan kualitas pendidikan akan berdampak tidak baik terhadap
peningkatan kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik. Dan dengan anggaran
biaya pendidikan yang rendah akan memperhambat tenaga pendidik dalam
berkreativitas.
Pada masa otonomi daerah, pendidikan tenaga pendidik masih rendah,
dari 2,7 juta orang guru di Indonesia hanya sepertiga atau 3,5% yang
berpendidikan Strata Satu/S1 (Republika 2008, dalam Hanani, 2013: 144).
Sementara itu untuk tenaga pendidik di Sekolah Dasar berpendidikan S1 baru
sekitar 10% (Kompas 2006 dalam Hanani, 2013: 134). Sementara tuntutan dalam
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru harus
memiliki pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1).
Selain itu pendidikan yang masih rendah, pada masa ini juga terindikasi
tenaga pendidik mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
Kemudian guru juga terjebak dengan proses pembelajaran yang konvensional,
yang menurut perkembangan peserta didik dan tuntutan zaman hal tersebut
tidaklah memadai. Sementara itu, pada umumnya tenaga pendidik tidak memiliki
kompetensi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Untuk meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik atau kualitas
pendidikan di era global, profesionalitas dan pendidikan guru tidak dapat
diabaikan, karena pendidikan harus diolah dan disajikan dengan profesional
sehingga dapat menjawab permasalahan dan tuntutan zaman (Hanani, 2013: 146).

15. 12
2.4 Strategi Meningkatkan Profesional Tenaga Pendidik pada Otonomi Daerah
Dengan realitas permasalahan yang dikemukakan terdahulu, maka
dilakukan strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,
yakni dengan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dengan
diundangkannya:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,
4. Kebijakan tentang Sertifikasi untuk tenaga pendidik,
5. 8 standar pendidikan, dan lain sebagainya.

16. 13
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari permasalahan yang telah dibahas terdahulu, dapat disimpulkan
sebagai berikut:
3.1.1 Kebijakan pendidikan pada otonomi daerah di antaranya adalah:
a. Pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan,
b. Kurikulum berbasis kearifan lokal, dan
c. Strategi pengajaran.
3.1.2 Institusi pendidikan pada era otonomi daerah berusaha meningkatkan
kualitas pendidikan dengan melakukan profesionalitas dalam institusi
pendidikan itu sendiri,
3.1.3 Profesionalisme tenaga pendidik pada otonomi daerah harus disesuai
dengan standar-standar tertentu untuk memberikan pengetahuan dan
pengalaman dalam mendidik anak bangsa, serta meningkatkan kreativitas
dalam mendidik,
3.1.4 Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan profesional tenaga pendidik
pada otonomi daerah melalui kebijakan-kebijakan untuk mengatasi
permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara.
3.2 Saran-saran
Jika dilihat dari perkembangan pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini,
perlu adanya kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi yang dilakukan oleh
semua pihak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan di negeri
ini, yang pada akhirnya memberikan peradaban sesuai dengan apa yang telah
dilakukan.
Setiap pembahasan yang telah dikemukakan dapat dijabar lebih luas dan
lebih terperinci lagi untuk mendapat pemahaman yang baik tentang reformasi
pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah.

17. 14
DAFTAR RUJUKAN
Hanani, Silfia. 2013. Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan. Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media
Hasibuan, Lias. 2010. Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan. Jakarta: GP Press
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=183375&val=6353&title=Otono
mi%20Daerah%20dan%20Otonomi%20Pendidikan diakses pada tanggal 29
September 2016 Jam 23.28 WIB
Nasution. 2010. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara
Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline 1.5, www.microsoft.com
Rozak, Abd. dkk. 2010. KompilasiUndang-undangdanPeraturanBidangPendidikan.
Jakarta: FITK Press
Saleh, Akh. Muwafik. 2012. Membangun Karakter dengan Hati Nurani: Pendidikan
Karakter untuk Generasi Bangsa. Malang: Erlangga
www.esdm.go.id/prokum/uu/1999/uu-22-1999.pdf diakses pada tanggal 29-09-2016
Jam 23.20 WIB
www.tatanusa.co.id/tapmpr/98TAPMPR-XV.pdf diakses pada tanggal 29 September
2016 Jam 23.52 WIB