Dokumen tersebut membahas beberapa standar yang berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu: 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengatur proses administrasi pemerintahan. 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menentukan jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak warga. 3. Standar Pelayanan (SP) digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

1. STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
Permenpan 35/2012
Serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, bagaimana dan kapan
harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan.

2. STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM) PP 65/2005
1. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib pemerintah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan
publik yang mendasar dan mutlak untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
kehidupan sosial, ekonomi dan
pemerintahan.

3. STANDAR PELAYANAN (SP)
PermenPANRB 15/2014
Standar pelayanan adalah tolok ukur
yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji Penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau, dan terukur.

4. STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN
(SPP)
Permendagri 57/2010
Standar Pelayanan Perkotaan, yang
selanjutnya disingkat SPP, adalah
pelayanan minimal yang tersedia di
kawasan perkotaan.