Paparan Dirjen Binwasnaker
•Download as PPT, PDF•
2 likes•5,054 views
Disampaikan pada Rakornis Kemnakertrans 2014
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Paparan Dirjen Binwasnaker
Similar to Paparan Dirjen Binwasnaker (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Paparan Dirjen Binwasnaker
- 1. OOlleehh :: DDIIRREEKKTTUURR JJEENNDDEERRAALL BBIINNWWAASSNNAAKKEERR DDiissaammppaaiikkaann ppaaddaa :: RRAAKKOORRNNIISS BBIIDDAANNGG NNAAKKEERRTTRRAANNSS DDAANN WWOORRKKSSHHOOPP IIPPKK TTAAHHUUNN 22001144 33 DDEESSEEMMBBEERR 22001144 1
- 2. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN : adalah FUNGSI NEGARA DASAR HUKUM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN : UU Th 1930 : Uap UU 3 / 1951 : Pengawasan Perburuhan UU 1 / 1970 : Keselamatan Kerja UU 7 / 1981 : Wajib Lapor Ketenagakerjaan UU 21 / 2000 : Serikat Pekerja/ Serikat Buruh UU 13 / 2003 : Ketenagakerjaan UU 21 / 2003 : Pengesahan Konvensi ILO 81 Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan, UU 39 / 2004 : Penempatan dan Perlindungan TKI di LN UU 40 / 2004 : SITEM Jaminan Sosial Nasional UU 24 / 2011 : Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial UU 23 / 2014 : Pemerintahan Daerah (Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Pemerintah Provinsi) Perpres 21/2010 : Pengawasan Ketenagakerjaan
- 4. KEPUTUSAN MENAKERTRANS NO. 166 Th. 2014, TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 4 SEBAGAI UKURAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN, TERMASUK BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
- 5. Perencanaan TTeennaaggaa KKeerrjjaa Disusun Atas Dasar Informasi Ketenagakerjaan, PELAPORAN dan DATA meliputi : 5
- 6. Perencanaan Pengawasan KKeetteennaaggaakkeerrjjaaaann 1. Data Perusahaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan / UU 7/1981) 2. Data pengawas 3. Rencana Kerja Pengawasan (Riksa/Uji) 4. Laporan dan Analisa Riksa/Uji 5. Nota Pemeriksaan 6. Data Permenakertrans No. 9 Tahun 2005 Catatan : 1 orang pengawas melakukan Pemerksaan 5 perusahaan/bulan 1 orang Pengawas Spesialis melakukan Pegujian 8 obyek/bulan Tersedia anggaran Pemeriksaan/ Pengujian dalam DPA SKPD 6
- 7. NAIK TURUN NAIK KKEEBBIIJJAAKKAANN SSTTRRAATTEEGGIISS KKOONNDDIISSII LLIINNGGKKUUNNGGAANN KKEERRJJAA Kondisi lingkungan kerja terdiri dari 3 sub indikator: 1)PENERAPAN SMK3, sebagai gambaran keberhasilan perusahaan yang diaudit dalam penerapan norma K3 (termasuk kebijakan dan organisasi). 2)JUMLAH KECELAKAAN KERJA, sebagai gambaran perusahaan yang belum menerapkan norma K3 secara sempurna Peralatan, Kompetensi, Manajemen 3)WAJIB LAPOR KETENGAKERJAAN DI PERUSAHAAN sebagai gambaran kepatuhan perusahaan dalam menerapkan UU 7 /1981 kondisi ketenagakerjaan
- 8. SSUUMMBBEERR DDAATTAA KKOONNDDIISSII LLIINNGGKKUUNNGGAANN KKEERRJJAA 1)DATA DAN INFORMASI WASNAKER Data Pengawas, Perusahaan, Obyek K3 dan Kasus Termasuk Jumlah penerima SMK3 dan Kecelakaan Kerja (kecelakaan kerja Laporan Jamsostek) 2)RENCANA KERJA WASNAKER Permenakertrans 4/2010 15/2012 2/2014 Pemeriksaan 5 perush/ bulan / orang pengawas 3)LAPORAN PER. 09/2005 per triwulan ALL UNIT
- 9. LAPORAN PER. 09/2005 DATA PEGAWAI pengawas DATA PERUSAHAAN OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DATA OBYEK PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DATA KEPESERTAAN JAMSOSTEK DATA KEGIATAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN DATA KEGIATAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN (PER KLUI) DATA PENERBITAN PERIJINAN K3 DATA KECELAKAAN KERJA DAN PAK (TYPE, SUMBER DAN AKIBAT) DATA PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN (NK DAN NK3) DATA PENYIDIKAN NORMA KETENAGAKERJAAN UNIT KERJA KAB/KOTA UNIT KERJA PROVINSI UNIT KERJA PUSAT MENTERI
- 10. PPRROOFFIILL PPEENNGGAAWWAASS KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAAAANN Sumber Data : Permenakertrans No. 9/2005 Triwulan III 2014 JUMLAH DAERAH PROV = 34 KAB/KOT = 514 BELUM ADA PENGAWAS 155 Kab/Kota 10 URAIAN PUSA T PROV KAB/ KOTA TOTAL A UMUM 133 272 1.098 1.503 B SPESIALIS 20 58 285 363 1 Pes. Uap dan Bejana Tekan 3 14 70 87 2 Pes. Angkat dan Angkut 2 15 37 54 3 Pes. Tenaga dan Produksi 1 1 2 4 4 Instalasi Listrik 2 5 15 22 5 Penanggulangan Kebakaran 2 7 22 31 6 Konstruksi Bangunan 1 4 5 10 7 Kesehatan kerja 2 5 16 23 8 Lingkungan Kerja 2 5 15 22 9 Jamsostek 2 0 1 3 10 Pengupahan dan Waktu Kerja 1 1 1 3 11 Keselamatan Kerja Kimia 2 1 1 4 C PPNS 10 89 267 366 0 JUMLAH 163 330 1.283 1.776 RENCANA KEBUTUHAN 4.452 orang KEKURANGAN 4.452 – 1.776 = 2.676 orang
- 11. DATA OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TTAAHHUUNN 22001133 Sumber Data: Permenakertrans No.9/2005 Triwulan IV – TAHUN 2014 CATATAN : 1.JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN BERDASAR UU NOMOR 7 TAHUN 1981 :WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN 2.LIMA PROVINSI BELUM MENCAPAI SPM PEMERIKSAAN (<45%) : a)DKI b)BALI c)KALIMANTAN UTARA d)SULAWESI TENGGARA e)SULAWESI BARAT 11
- 12. PPEENNEERRIIMMAA PPEENNGGHHAARRGGAAAANN KKEECCEELLAAKKAAAANN NNIIHHIILL JUMLAH PENERIMA TAHUN N AKUMULASI PENERIMA SD TAHUN N
- 13. PPEENNEERRIIMMAA SSEERRTTIIFFIIKKAATT AAUUDDIITT SSMMKK33 JUMLAH PENERIMA TAHUN N AKUMULASI PENERIMA SD TAHUN N
- 15. STRUKTUR ORGANISASI DDIIRREEKKTTOORRAATT JJEENNDDEERRAALL PPEEMMBBIINNAAAANN PPEENNGGAAWWAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAAAANN DDIIRREEKKTTOORRAATT JJEENNDDEERRAALL PPEEMMBBIINNAAAANN PPEENNGGAAWWAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAAAANN SSEEKKRREETTAARRIIAATT DDIIRREEKKTTOORRAATT JJEENNDDEERRAALL DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAWWAASSAANN NNOORRMMAA KKEERRJJAA DDAANN JJAAMMSSOOSSTTEEKK DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAWWAASSAANN NNOORRMMAA KKEERRJJAA PPEERREEMMPPUUAANN DDAANN AANNAAKK DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAWWAASSAANN NNOORRMMAA KK33 DDIIRREEKKTTOORRAATT BBIINNAA KK33 DDIIRREEKKTTOORRAATT BBIINNAA PPEENNEEGGAAKKAANN HHUUKKUUMM UUSSUULLAANN OORRGGAANNIISSAASSII BBAARRUU JJAABBAATTAANN FFUUNNGGSSIIOONNAALL ppeennggaawwaass
- 16. DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARISASI TEKNIS DI BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1. MERUMUSKAN KEBIJAKAN 2. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN 3. MENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA 4. MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI 5. MELAKSANAKAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, MELIPUTI : -NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, -NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, -NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK, -BINA PENEGAKAN HUKUM -BINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- 17. 1.Kontribusi Penurunan Jumlah Pekerja Anak Nasional 2.Penurunan Pelanggaran Hukum Bidang Norma Ketenagakerjaan 3.Peningkatan Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan : Bidang Norma Kerja Norma Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Pengupahan, Penempatan, Pelatihan Kerja, Hubungan Kerja, Kebebasan Berserikat, Bidang Norma Jamsostek, BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan Bidang Norma Kerja Anak, Perlindungan Tumbuh Kembang Minat Dan Bakat, Sebagai Generasi Penerus Bidang Norma Kerja Perempuan, Perlindungan Terhadap Fungsi Reproduksi Dan Sosial Bidang Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Norma Kelembagaan, Keahlian Dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Mekanik, Pesawat Uap Dan Bejana Tekan, Konstruksi Bangunan, Listrik Dan Penanggulangan Kebakaran, Kesehatan Kerja, Lingkungan Kerja Dan Bahan Berbahaya 17
- 18. RENSTRA TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NO SASARAN PROGRAM : PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KETERANGAN (VISI MISI PRESIDEN : NAWA CITA) 1. Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan Persentase penurunan jumlah pekerja anak nasional Persentase kontribusi penurunan jumlah pekerja anak nasional Direktorat PNKPA Prioritas 4 Prioritas 5 Persentase penurunan pelanggaran hukum norma ketenagakerjaan Persentase penurunan pelanggaran hukum norma ketenagakerjaan Direktorat BPH Prioritas 4 2 Peningkatan efektivitas pengawasan norma ketenagakerjaan Persentase peningkatan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan Persentase peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan Direktorat PNKPA, PNKJ, dan PNK3 Prioritas 1 Prioritas 5 3 Peningkatan penerapan standar K3 di dunia usaha Jumlah pengelolaan K3 di tempat kerja Jumlah perusahaan atau lembaga yang melakukan pengujian bidang K3 Direktorat Bina K3 (ex. Pusat K3) Prioritas 1 Prioritas 5
- 19. KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN NAWA CITA PRESIDEN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KETERANGAN (VISI MISI PRESIDEN) Persentase kontribusi penurunan jumlah pekerja anak nasional Prioritas 4 : Menolak Negara lemah (perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarginal,) Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia : (peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program” Indonesia Pintar” dengan wajib belajar 12 tahun) Persentase penurunan pelanggaran hukum norma ketenagakerjaan Prioritas 4 :Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Persentase peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan Prioritas 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (akan melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di laur negeri, khususnya pekerja migrant) Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia : (peningkatan kualitas jaminan sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019) Jumlah perusahaan atau lembaga yang melakukan pengujian bidang K3 Prioritas 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia : peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan
- 20. RPJMN TAHUN 2015 – 2019 PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEGIATAN/ SASARAN / INDIKATOR TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 Kegatan : Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaaN Sasaran : Meningkatnya kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan Kualitas teknis pemeriksaan norma 300 ketenagakerjaan perusahaan 315 perusahaan 330 perusahaan 345 perusahaan 365 perusahaan Kualitas teknis penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan 180 perusahaan 190 perusahaan 200 perusahaan 210 perusahaan 220 perusahaan Kerjasama lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan 240 265 pengawas 250 pengawas pengawas 280 pengawas 290 pengawas Kualitas pegawai ketenagakerjaan dan PPNS ketenagakerjaan 120 PPNS 120 PPNS 120 PPNS 120 PPNS 120 PPNS Kegatan : Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Sasaran : Meningkatnya Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Jumlah pekerja anak yang ditarik dari 16.000 bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) pekerja anak 16.500 pekerja anak 17.000 pekerja anak 17.500 pekerja anak 18.000 pekerja anak Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan 490 perusahaan 520 perusahaan 540 perusahaan 570 perusahaan 600 perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Anak 490 perusahaan 515 perusahaan 540 perusahaan 567 perusahaan 596 perusahaan Kerjasama Lintas Sektoral perlindungan pekerja perempuan dan anak 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah Advokasi pekerja Perempuan dan Anak 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah
- 21. KEGIATAN/ SASARAN / INDIKATOR TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 Kegatan : Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sasaran : Meningkatanya Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kelembagaan, Keahlian dan 190 200 210 Sistem Manajemen Keselamatan dan perusahaan perusahaan perusahaan Kesehatan Kerja 220 perusahaan 230 perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan 310 perusahaan 330 perusahaan 340 perusahaan 360 perusahaan 380 perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran 300 perusahaan 320 perusahaan 330 perusahaan 345 perusahaan 360 perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja, 550 perusahaan 580 perusahaan 600 perusahaan 640 perusahaan 660 perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya 210 perusahaan 220 perusahaan 230 perusahaan 240 perusahaan 260 perusahaan RPJMN TAHUN 2015 – 2019 PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
- 22. KEGIATAN/ SASARAN / INDIKATOR TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 Kegatan : Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Sasaran : Meningkatanya Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan 510 530 560 pengupahan perusahaan perusahaan perusahaan 590 perusahaan 620 perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma penempatan dan pelatihan kerja 240 perusahaan 250 perusahaan 260 perusahaan 280 perusahaan 290 perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat 180 perusahaan 190 perusahaan 200 perusahaan 210 perusahaan 220 perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 180 perusahaan 190 perusahaan 200 perusahaan 210 perusahaan 220 perusahaan Jumlah sosialisasi Penerapan Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Implementasi SJSN 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah
- 23. KEGIATAN/ SASARAN / INDIKATOR TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan K3 Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan K3 Jml Pengkajian dan Penetapan Standar K3 18 jenis 18 jenis 18 jenis 19 jenis 20 jenis Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3 420 perusahaan 440 perusahaan 460 perusahaan 480 perusahaan 500 perusahaan Jumlah Jejaring dan Kerjasama K3 191 jenis 192 jenis 193 jenis 194 jenis 195 jenis Jumlah Promosi dan Sosialisasi K3 54 jenis 54 jenis 55 jenis 55 jenis 56 jenis Jumlah Peran Serta Masyarakat di bidang K3 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis
- 26. 26
- 27. 27
- 30. DDAATTAA OOBBYYEEKK PPEENNGGAAWWAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAAAANN CATATAN : SPM PEMERIKSAAN = 45% (45% PERUSAHAAN TELAH DIPERIKSA OLEH pengawas)
- 31. DDAATTAA OOBBYYEEKK PPEENNGGAAWWAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAAAANN CAPAIAN SPM PEMERIKSAAN < 45%
- 32. DDAATTAA OOBBYYEEKK PPEENNGGAAWWAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAAAANN CAPAIAN SPM PEMERIKSAAN < 45%
- 33. DDAATTAA OOBBYYEEKK PPEENNGGAAWWAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAAAANN CAPAIAN SPM PEMERIKSAAN < 45%
Editor's Notes
- Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.