SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
OPTIMALISASI KEMAMPUAN BAGDALOPS DALAM PENGUMPULAN
DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA
STABILITAS KAMTIBMAS
Oleh :
DADANG DJOKO KARYANTO .
KOMISARIS POLISI NRP: 72120646
SUBYEK METODE OBYEK
Karo Ops
Kabag Dalops
1. Konsep SWOT
2. Teori Manajemen
3. Teori Manajemen
Strategi
4. Teori Kinerja
5. Teori
Pengembangan
SDM
1.Ksbg Pullahjianta
2. Ka Siaga
3. Paur pd Subbag
4. Pa Siaga
5. Bamin Pd Siaga
6. Banum
FAKTOR-2 YG MEMPENGARUHI
INTERN EKSTERN
1.Kuantitas Pers belum sesuai DSP
2.Kualitas kemampuan & ketrampilan masih
sangat terbatas
3.Dukgar masih relatif kecil
4.Sarpras yang terbatas shg tidak mendukung
beban pekerjaan yg banyak
5.Operator terlatih (Piknas & Perkap 07) sering
dimutasikan ke fungsi lainnya
1.Fasilitas utk mengiput data jajaran
menggunakan fasilitas intranet sering terkendala/
gangguan jaringan , tower disambar petir.
2. Kondisi jjrn sering padam lampu, alasannya
genset rusak/ tidak memiliki ffasilitas genset
K O N D I S I
A W A L
INDIKATOR
1.Operator perkap 07 &
piknas kurang
memahami &
menguasai tugas nya
2.Belum adanya
pemahaman yg sama
utk jjrn terkait lapbul yg
msh mengacu Skep 46
3.Kurang terampilnya
dlm pengoperasian
komputer isasi dan TI
4.Proses entry data Tdk
aktualnya
5.Kesiapan Perangkat
Piknas blm maksimal,
apabila terjadi
gangguan/ kerusakan
KEMAMPUAN PERS
BAGDALOPS
BELUM OPTIMAL
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
FEED BACK
INSTRUMENTAL INPUT
1. UU No. 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 ttg Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
3. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 ttg Manajemen Operasi
Kepolisian
4. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 ttg Sislap Gangguan
Kamtibmas
INDIKATOR
1.Operator perkap 07 &
piknas telah
menguasaii tugas
pokoknya
2.Pemahaman yg sama
utk jjrn terkait lapbul &
pelaks Perkap 07
3.Terampilnya dlm
pengoperasian
komputer isasi dan TI
KEMAMPUAN PERS
BAGDALOPS
YANG OPTIMAL
OPTIMALISASI KEMAMPUAN BAGDALOPS DALAM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI DALAM RANGKATERWUJUDNYA STABILITAS KAMTIBMAS
ALUR PIKIR
KEMAMPUAN PERS
BAGDALOPS
BELUM OPTIMAL
1. UU No. 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 ttg Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
3. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 ttg Manajemen Operasi
Kepolisian
4. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 ttg Sislap Gangguan
Kamtibmas
BAGDALOPS
MAMPU
MENYAJIKAN DATA
YG AKURAT & DPT
DIPERCAYA
REKOMENDASI
UPAYA
1.Penambahan, Jmlh
Personil, pengkaderan, &
penyegaran pers
2.Pengembangan
Kemampuan Pers
3.Melakukan pelatihan &
sosialisasi Perkap 07 &
PIKNAS scr
berkesinambungan
4. Merenovasi perangkat
komputer & IT yg usang
5.Pengawasan & perawatan
6. Pengukuhan operator
tetap utk menghindari
mutasi tanpa adanya
pengkaderan
FAKTOR YG
MEMPENGARUHI
- INTERNAL
- EKSTERNAL
KONDISI YG
DIHARAPKAN
:KEMAMPUAN PERS
BAGDALOPS
OPTIMAL
DATA AWAL :
1.Jumlah pers 10
2.Terbatasnya
kemampuan dlm hal
komputerisasi & IT
3.Inventaris 1 perangkat
Komputer yg ada,
sebatas utk
pembuatan jukrah
&penyimpanan data
LATAR BELAKANG
GRAND STRATEGI POLRI
THP II (2010-2014)
PARTNERSHIP BUILDING
YAN PRIMA POLDA
JAMBI BLM MAKSIMAL
KONDISI SAAT INI
1.Penambahan, Jmlh Personil sesuai
dg kompetensinya , pengkaderan, &
penyegaran thdp pers yg ada
2.Pengembangan Kemampuan Pers
3.Melakukan sosialisasi Perkap 07
& PIKNAS scr berkesinambungan
4. Merenovasi perangkat komputer &
IT yg sdh usang
5. Pembangkit motivasi perlu
diusulkannya insentif operator
Perkap 07
OPTIMALISASI KEMAMPUAN BAGDALOPS DALAM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA
PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI DALAM RANGKATERWUJUDNYA
STABILITAS KAMTIBMAS
1.Operator perkap 07 & piknas di jjrn
kurang memahami tugas nya, dlm hal
menginput data
2.Belum adanya pemahaman yg sama
utk jjrn terkait lapbul yg msh
mengacu Skep 46
3.Pengiriman Laphar scr on line
sering tidak terkirim,/ gangguan
jaring, & sering terjadinya
pemadaman listrik (Tebo, Ma Jbi,
Merangin, Btghari))
1.Kecenderungan masy
melap Dumas ke Polda
terkait ketdk puasan
masy pd level
Polres/Ta , shg Yan
Polda menyarankan
utk lap kembali ke jjrn
PENDAHULUAN
POKOK PERMASALAHAN
DASAR
4
1. UU No. 2Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Kapolri Nomor 22Tahun 2010 ttg Susunan Organisasi dan
Tata Kerja PadaTingkat Kepolisian Daerah
3. Peraturan Kapolri Nomor 9Tahun 2011 ttg Manajemen Operasi
Kepolisian
4. Peraturan Kapolri Nomor 7Tahun 2009 ttg SislapGangguan
Kamtibmas
1. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (BrainWare)
pengawak Bagdalops Biro Ops Polda Jambi,
2. Belum terpenuhinya teknologi informasi (HardWare) dalam pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data,
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana scr maksimal
4. Minimnya mendukung akomodasi kegiatan Supervisi ke jajaran utk pers
Bagdalops Biro Ops Polda
PERSOALAN
5
1. Bagaimana Optimalisasi Peranan Bagian Pengendalian
Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta
Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi
Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas?
2. Apa kendala yang dihadapi Bagian Pengendalian Operasi
Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian
Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam
Rangka Terwujudnya Kamtibmas?
RUANG LINGKUP
MAKSUD DAN TUJUAN
6
Pembatasan pembahasan dalam penulisaan ini, meliputi kajian dan analisis terhadap
Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data
Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka
Terwujudnya Kamtibmas.
1. Maksud
Untuk megetahui tugas dan fungsi serta permasalahan dan upaya penyelesaian
Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sehingga bermanfaat untuk Polda Jambi khususnya
Bagdalops Biro Ops serta Untuk memenuhi persyaratan seleksi pendidikan
Sespimmen Polri Dikreg LIII T.A. 2013.
2.Tujuan
•Untuk mendeskripsikan Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam
Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi
Kegiatan Operasi.
•Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi Optimalisasi Bagian
Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian
Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
•Untuk mendeskripsikan kondisi yang ideal Optimalisasi Bagian Pengendalian
Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan
Dokumentasi Kegiatan Operasi.
•Memformulasikan optimalisasi kemampuan Bagian Pengendalian Operasi Dalam
Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi
Kegiatan Operasi.
METODE & PENDEKATANYANG DI GUNAKAN
7
1. Metode
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Diskriptif
Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang
sebenarnya berdasarkan data yang kemudian di analisa untuk
mendapatkan pemecahannya.
2. Pendekatan
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan
kaedah-kaedah hukum yang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam
Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan
Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
KONDISI SAAT INI
 Jumlah personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi saat
ini berjumlah 10 orang, dari data tersebut dapat
diketahui bahwa keseluruhan personil Bagdalops Biro
Ops Polda Jambi masih sangat terbatas, di samping
itu juga masih adanya jabatan yang belum terisi yaitu
kepala Siaga (Ka Siaga).
8
. FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
 Faktor Internal
 1. Kekuatan
 Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi scr kuantitas berjumlah 10 orang.
 Keberadaan UU No. 2Thn 2002 ttg Polri dan Per Kap No. 22Tahun 2010 serta
PerKap No.9Tahun 2011 ttg Manajemen Operasi Kepolisian , Perkap No.07Thn
2009 ttg Sislap Kamtibmas .
 Sarpras yg tersedia (material, fasilitas dan jasa )yang dimiliki Bagdalops Biro Ops
Polda Jambi saat ini dapat dimanfaatkan utk mendukung tupok sinya Bagdalops.
 Nilai Kejuangan, Dedikasi , loyalitas ,& semangat yg tinggi dlm menjalankan tugas
tanggung jawab selaku pers Bagdalops
 2. Kelemahan
 Kuantitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi jika dibandingkan dengan DSP
masih kurang 13 personil.
 Kualitas kemampuan dan keterampilan personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi(1
Pamen Dikbang Spes SDM, 1 Pamen Jur Nautika Polair, 3 Pama Jur Sabhara, 1 Ba
Jur Lantas, 1 Dasba Brimob) selebihnya hanya mengandalkan kemampuan
otodidak dlm mengoperasikan peralatan & menjalankan tupoksinya.
 Dukungan anggaran khususnya dalam kegiatan supervisi relatif kecil sehingga
biaya dan layanan akomodasi kurang bisa dirasakan.
 Terbatasnya Sarpras Bagdalops Biro Ops Polda Jambi kurang opstimal dlm
mendukung beban kegiatan kerja yang relatif banyak.
9
.FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI :
 Faktor Eksternal
 1. Peluang
 Bagdalops Biro Ops Polda Jambi masih dipercaya oleh instansi pemerintah seperti Badan Pusat
Statistik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintah Provinsi
Jambi terkait data dan jumlah kriminalitas sebagai acuan dalam menyusun kegiatan dan pusat
data terkait situasi Keamanan masyarakat yang ada didalam Provinsi Jambi.
 Bagdalops Biro Ops Polda Jambi mengawaki dan memperkuat kegiatan posko bencana di
Pusdalops BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pemerintah Provinsi Jambi terkait
produk data korban bencana (bencana alam dan bencana sosial).
 Bagdalops Biro Ops Polda Jambi mewujudkan sinergisitas dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal penanganan konflik sosial yang terjadi diwilayah
Provinsi Jambi.
 2. Kendala atau Ancaman
 Bagdalops Biro Ops Polda Jambi menginput data jajaran terkait data kriminalitas yang terjadi
diwilayah hukum Polda Jambi menggunakan fasilitas INTRANET kendalanya pers jjrn
cenderung tidak melaksanakan sistem Piknas & Perkap 07, alternatif input data scr manual dlm
pelaporan menggunakan fas internet email www.polridaerahjambi.@yahoo.co.id. .Kendala yg
dihimpun dlm operasional INTERNET bbrp jjrn yaitu seringnya Padam llistrik di wil jjrn pd saat
jam dinas yg mana tdk disiasati oleh operator kewilayahan terkait entry data, solusi lainnya
tersedianya Laptop & Modem Internet, selain Telkom Speedy.
10
KONDISIYANGDIHARAPKAN
 A. Sumber Daya Manusia
 1. Kuantitas Personil
 Jmlh pers Bagdalops apabila mendasari dari Peraturan Kapolri tersebut, bahwa personil
Bagdalops memiliki personel sebanyak 10 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa
jumlah keseluruhan personel Bagdalops masih terbatas, masih ada jabatan yang belum terisi
yaitu Kepala Siaga (Ka Siaga). Banum yang masih kurang sesuai dengan DSP.
 2. Kualitas Personil
 kualitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi adalah sebagai berikut:
 a. Pengetahuan
 Personil Bagdalops Polda Jambi harus memiliki kualifikasi pendidikan kursus, kejuruan
dinas yg sesuai dgn tupoksinya.
 Dilihat dari kualitas pendidikan umum personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sebagian
besar hanya berpendidikan setingkat SMU yg scr umum tdk dibekali ilmu komputerisasi
& IT
 b. Keterampilan
 1) Bagdalops Biro Ops Polda Jambi seharusnya memiliki personil dgn kemampuan
komputerisasi dan teknologi informasi untuk mendukung tupoksi Bagdalops.
 2)Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi harus diberikan pendidikan dan Keterampilan
dalam pengolahan data dan pengarsipan.
 c. Perilaku.
 1) Mentalitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi cukup baik dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sekalipun memiliki keterbatasan keterampilan.
 2) Disiplin yang dilakukan oleh personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi cukup baik
meskipun ada yang memiliki masalah internal tetapi masih melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan baik. 11
KONDISIYANGDIHARAPKAN
 B. Dukungan Anggaran
 Alokasi Anggaran Bagdalops Biro Ops Polda Jambi tertuang didalam Rendis
(Rencana Pendistribusian) pada masing-masing bagian yang pada awalnya
tergabung didalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga) Biro Operasi. Kegiatan Supervisi yang dilaksanakan
oleh Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi kejajaran Polres/Polresta
kewilayahan yang dialokasikan dirasakan sangat kecil dalam memenuhi
kebutuhan akomodasi.

 C. Sarana dan Prasarana
 Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung penyelesaian pekerjaan
dirasakan sangat terbatas dengan volume pekerjaan yang ada. Situasi dan
kondisi ruang kerja yang kurang representatif didalam menampung personil
dan pengarsipan dokumen harus segera di perbaiki untuk mendukung tugas
dan fungsi Bagdalops Biro Ops Polda Jambi.

 D. Metode yang digunakan
 Metode yang digunakan untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagdalops
Biro Ops Polda Jambi menggunakan Konsep Analisa SWOT,Teori
Manajemen,Teori Manajemen Strategi, danTeori Kinerja sertaTeori
Pengembangan SDM.
12
PENUTUP
 Kesimpulan
 Bagian Bagdalops (Pengendalian Operasi) dalam menjalankan
tugasnya menyelenggarakan fungsi untuk pengumpulan dan
pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi
kegiatan operasi di wilayah hukum Polda Jambi. Namun masih ada
masalah yang timbul dalam hal pelaksanaannya, seperti data
kriminalitas yang dihimpun setiap bulannya dari Polres jajaran
kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering terlambat atau tidak
mengirim laporan (lalai dalam tugas penyajian data kriminalitas
jajaran), data yang disajikan tidak valid serta personil yang
mengawaki bagian pengumpulan data di Polres jajaran kewilayahan
dan Direktorat Opsnal sering berganti-ganti dan tidak ada kaderisasi
dan transformasi pengetahuan keterampilan sehingga petugas yg
menggantikannya tdk memahami tupok operator Piknas & Perkap
07 yg pd akhirnya kegiatan Pengolahan data menjadi tidak
profesional dlm meng-input data.
13
PENUTUP
REKOMENDASI
1.Penambahan, Jmlh Personil sesuai dg kompetensinya ,
pengkaderan, & penyegaran thdp pers yg ada
2.Pengembangan Kemampuan Pers
3.Melakukan sosialisasi Perkap 07 & PIKNAS scr
berkesinambungan
4. Merenovasi & menambah perangkat komputer & IT
5. Diusulkan adanya insentif operator perkap 07 Guna
memotivasi kinerja pers tsb
14
SEKIAN
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politik
Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politikKondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politik
Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politikMahfuri Mahfuri
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraHarles Janang
 
Skck online smart jaksel edited 2
Skck online smart jaksel edited 2Skck online smart jaksel edited 2
Skck online smart jaksel edited 2Imam Pirdaus
 
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...The Vision and Insight Corner
 
Permen41 th 2007 tt pedoman kriteria kawasan budidaya
Permen41 th 2007 tt pedoman kriteria kawasan budidayaPermen41 th 2007 tt pedoman kriteria kawasan budidaya
Permen41 th 2007 tt pedoman kriteria kawasan budidayaDeki Zulkarnain
 
Bab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategisBab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategisDeki Zulkarnain
 
Judul referensi tentang gis
Judul referensi tentang gisJudul referensi tentang gis
Judul referensi tentang gisnatubakha
 
Public domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanPublic domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanIsaka Yoga
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISiti Sahati
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentDeddy Supriady Bratakusumah
 
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...JEMMY ESROM SERANG
 
Geografi Regional Indonesia
Geografi Regional IndonesiaGeografi Regional Indonesia
Geografi Regional IndonesiaAdip Wahyudi
 
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjenPatologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjenRahayu Yuri
 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan PublikPenyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Rencana kerja personal polhut
Rencana kerja personal polhutRencana kerja personal polhut
Rencana kerja personal polhutSudirman Sultan
 

What's hot (20)

Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politik
Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politikKondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politik
Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politik
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negara
 
Skck online smart jaksel edited 2
Skck online smart jaksel edited 2Skck online smart jaksel edited 2
Skck online smart jaksel edited 2
 
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
 
Permen41 th 2007 tt pedoman kriteria kawasan budidaya
Permen41 th 2007 tt pedoman kriteria kawasan budidayaPermen41 th 2007 tt pedoman kriteria kawasan budidaya
Permen41 th 2007 tt pedoman kriteria kawasan budidaya
 
Bab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategisBab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategis
 
Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)
Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)
Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)
 
Judul referensi tentang gis
Judul referensi tentang gisJudul referensi tentang gis
Judul referensi tentang gis
 
Public domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanPublic domain &ombudsman
Public domain &ombudsman
 
BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
 
Fase perkembangan e government
Fase perkembangan e governmentFase perkembangan e government
Fase perkembangan e government
 
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...
4 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem inf...
 
Seminar kemacetan kota malang
Seminar kemacetan kota malangSeminar kemacetan kota malang
Seminar kemacetan kota malang
 
Geografi Regional Indonesia
Geografi Regional IndonesiaGeografi Regional Indonesia
Geografi Regional Indonesia
 
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjenPatologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan PublikPenyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 
Rencana kerja personal polhut
Rencana kerja personal polhutRencana kerja personal polhut
Rencana kerja personal polhut
 

Similar to Optimalisasi bagdalops Biro Operasi Polda Jambi

Pola pikir&alur bagdalop Biro Operasi Polda Jambi utk Lekdik sespimmen Polri
Pola pikir&alur bagdalop Biro Operasi Polda Jambi utk Lekdik sespimmen PolriPola pikir&alur bagdalop Biro Operasi Polda Jambi utk Lekdik sespimmen Polri
Pola pikir&alur bagdalop Biro Operasi Polda Jambi utk Lekdik sespimmen PolriDadang DjokoKaryanto
 
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015apri saut
 
Project charter
Project charterProject charter
Project charterLerufic
 
Paparan Samarinda
Paparan SamarindaPaparan Samarinda
Paparan Samarindaguest342fb2
 
SOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docxSOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docxRizkhaApriliani
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tyRudy Irawan
 
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANG
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANGKerangka Acuan Kerja Proyek SITANANG
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANGEdwinHartoyo1
 
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yang
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yangOptimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yang
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yangDadang DjokoKaryanto
 
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...Ola Fahrunnisa
 

Similar to Optimalisasi bagdalops Biro Operasi Polda Jambi (20)

Ppikir&alur bagdalop ssespimmen
Ppikir&alur bagdalop ssespimmenPpikir&alur bagdalop ssespimmen
Ppikir&alur bagdalop ssespimmen
 
Pola pikir&alur bagdalop Biro Operasi Polda Jambi utk Lekdik sespimmen Polri
Pola pikir&alur bagdalop Biro Operasi Polda Jambi utk Lekdik sespimmen PolriPola pikir&alur bagdalop Biro Operasi Polda Jambi utk Lekdik sespimmen Polri
Pola pikir&alur bagdalop Biro Operasi Polda Jambi utk Lekdik sespimmen Polri
 
Simpeg, unpad
Simpeg, unpadSimpeg, unpad
Simpeg, unpad
 
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015
 
Simpeg
SimpegSimpeg
Simpeg
 
Project charter
Project charterProject charter
Project charter
 
Proposal rifki
Proposal   rifkiProposal   rifki
Proposal rifki
 
Persentase pak dadang 2
Persentase pak dadang 2Persentase pak dadang 2
Persentase pak dadang 2
 
Kajian mapping abk kota samarinda 2014
Kajian mapping abk kota samarinda 2014Kajian mapping abk kota samarinda 2014
Kajian mapping abk kota samarinda 2014
 
Project charter
Project charterProject charter
Project charter
 
Presentase rg2015
Presentase rg2015Presentase rg2015
Presentase rg2015
 
Paparan Samarinda
Paparan SamarindaPaparan Samarinda
Paparan Samarinda
 
SOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docxSOP Subbag Tata Usaha.docx
SOP Subbag Tata Usaha.docx
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 ty
 
Eksistensi UPTD Prov. Kaltim
Eksistensi UPTD Prov. KaltimEksistensi UPTD Prov. Kaltim
Eksistensi UPTD Prov. Kaltim
 
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANG
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANGKerangka Acuan Kerja Proyek SITANANG
Kerangka Acuan Kerja Proyek SITANANG
 
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yang
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yangOptimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yang
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yang
 
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
 
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...
Bab I - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan atas Aset Idle pada Perum Bulo...
 
Bab 2 NKP sespimmen POLRI
Bab 2 NKP sespimmen POLRIBab 2 NKP sespimmen POLRI
Bab 2 NKP sespimmen POLRI
 

More from Dadang DjokoKaryanto

KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...Dadang DjokoKaryanto
 
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANISOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANIDadang DjokoKaryanto
 
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...Dadang DjokoKaryanto
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...Dadang DjokoKaryanto
 
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTOISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTODadang DjokoKaryanto
 
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...Dadang DjokoKaryanto
 
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...Dadang DjokoKaryanto
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTOISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTODadang DjokoKaryanto
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKANISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKANDadang DjokoKaryanto
 
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIALPERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIALDadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...Dadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Dadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Dadang DjokoKaryanto
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTOREFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTODadang DjokoKaryanto
 

More from Dadang DjokoKaryanto (20)

Ppt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi indPpt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi ind
 
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
 
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
 
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTOKUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANISOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
 
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
 
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTOISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
 
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
 
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTOISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKANISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
 
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIALPERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
 
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTOREFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
 

Recently uploaded

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 

Recently uploaded (13)

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 

Optimalisasi bagdalops Biro Operasi Polda Jambi

  • 1. OPTIMALISASI KEMAMPUAN BAGDALOPS DALAM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA STABILITAS KAMTIBMAS Oleh : DADANG DJOKO KARYANTO . KOMISARIS POLISI NRP: 72120646
  • 2. SUBYEK METODE OBYEK Karo Ops Kabag Dalops 1. Konsep SWOT 2. Teori Manajemen 3. Teori Manajemen Strategi 4. Teori Kinerja 5. Teori Pengembangan SDM 1.Ksbg Pullahjianta 2. Ka Siaga 3. Paur pd Subbag 4. Pa Siaga 5. Bamin Pd Siaga 6. Banum FAKTOR-2 YG MEMPENGARUHI INTERN EKSTERN 1.Kuantitas Pers belum sesuai DSP 2.Kualitas kemampuan & ketrampilan masih sangat terbatas 3.Dukgar masih relatif kecil 4.Sarpras yang terbatas shg tidak mendukung beban pekerjaan yg banyak 5.Operator terlatih (Piknas & Perkap 07) sering dimutasikan ke fungsi lainnya 1.Fasilitas utk mengiput data jajaran menggunakan fasilitas intranet sering terkendala/ gangguan jaringan , tower disambar petir. 2. Kondisi jjrn sering padam lampu, alasannya genset rusak/ tidak memiliki ffasilitas genset K O N D I S I A W A L INDIKATOR 1.Operator perkap 07 & piknas kurang memahami & menguasai tugas nya 2.Belum adanya pemahaman yg sama utk jjrn terkait lapbul yg msh mengacu Skep 46 3.Kurang terampilnya dlm pengoperasian komputer isasi dan TI 4.Proses entry data Tdk aktualnya 5.Kesiapan Perangkat Piknas blm maksimal, apabila terjadi gangguan/ kerusakan KEMAMPUAN PERS BAGDALOPS BELUM OPTIMAL KONDISI YANG DIHARAPKAN FEED BACK INSTRUMENTAL INPUT 1. UU No. 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah 3. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 ttg Manajemen Operasi Kepolisian 4. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 ttg Sislap Gangguan Kamtibmas INDIKATOR 1.Operator perkap 07 & piknas telah menguasaii tugas pokoknya 2.Pemahaman yg sama utk jjrn terkait lapbul & pelaks Perkap 07 3.Terampilnya dlm pengoperasian komputer isasi dan TI KEMAMPUAN PERS BAGDALOPS YANG OPTIMAL OPTIMALISASI KEMAMPUAN BAGDALOPS DALAM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI DALAM RANGKATERWUJUDNYA STABILITAS KAMTIBMAS
  • 3. ALUR PIKIR KEMAMPUAN PERS BAGDALOPS BELUM OPTIMAL 1. UU No. 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah 3. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 ttg Manajemen Operasi Kepolisian 4. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 ttg Sislap Gangguan Kamtibmas BAGDALOPS MAMPU MENYAJIKAN DATA YG AKURAT & DPT DIPERCAYA REKOMENDASI UPAYA 1.Penambahan, Jmlh Personil, pengkaderan, & penyegaran pers 2.Pengembangan Kemampuan Pers 3.Melakukan pelatihan & sosialisasi Perkap 07 & PIKNAS scr berkesinambungan 4. Merenovasi perangkat komputer & IT yg usang 5.Pengawasan & perawatan 6. Pengukuhan operator tetap utk menghindari mutasi tanpa adanya pengkaderan FAKTOR YG MEMPENGARUHI - INTERNAL - EKSTERNAL KONDISI YG DIHARAPKAN :KEMAMPUAN PERS BAGDALOPS OPTIMAL DATA AWAL : 1.Jumlah pers 10 2.Terbatasnya kemampuan dlm hal komputerisasi & IT 3.Inventaris 1 perangkat Komputer yg ada, sebatas utk pembuatan jukrah &penyimpanan data LATAR BELAKANG GRAND STRATEGI POLRI THP II (2010-2014) PARTNERSHIP BUILDING YAN PRIMA POLDA JAMBI BLM MAKSIMAL KONDISI SAAT INI 1.Penambahan, Jmlh Personil sesuai dg kompetensinya , pengkaderan, & penyegaran thdp pers yg ada 2.Pengembangan Kemampuan Pers 3.Melakukan sosialisasi Perkap 07 & PIKNAS scr berkesinambungan 4. Merenovasi perangkat komputer & IT yg sdh usang 5. Pembangkit motivasi perlu diusulkannya insentif operator Perkap 07 OPTIMALISASI KEMAMPUAN BAGDALOPS DALAM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI DALAM RANGKATERWUJUDNYA STABILITAS KAMTIBMAS 1.Operator perkap 07 & piknas di jjrn kurang memahami tugas nya, dlm hal menginput data 2.Belum adanya pemahaman yg sama utk jjrn terkait lapbul yg msh mengacu Skep 46 3.Pengiriman Laphar scr on line sering tidak terkirim,/ gangguan jaring, & sering terjadinya pemadaman listrik (Tebo, Ma Jbi, Merangin, Btghari)) 1.Kecenderungan masy melap Dumas ke Polda terkait ketdk puasan masy pd level Polres/Ta , shg Yan Polda menyarankan utk lap kembali ke jjrn
  • 4. PENDAHULUAN POKOK PERMASALAHAN DASAR 4 1. UU No. 2Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Kapolri Nomor 22Tahun 2010 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja PadaTingkat Kepolisian Daerah 3. Peraturan Kapolri Nomor 9Tahun 2011 ttg Manajemen Operasi Kepolisian 4. Peraturan Kapolri Nomor 7Tahun 2009 ttg SislapGangguan Kamtibmas 1. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (BrainWare) pengawak Bagdalops Biro Ops Polda Jambi, 2. Belum terpenuhinya teknologi informasi (HardWare) dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana scr maksimal 4. Minimnya mendukung akomodasi kegiatan Supervisi ke jajaran utk pers Bagdalops Biro Ops Polda
  • 5. PERSOALAN 5 1. Bagaimana Optimalisasi Peranan Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas? 2. Apa kendala yang dihadapi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas?
  • 6. RUANG LINGKUP MAKSUD DAN TUJUAN 6 Pembatasan pembahasan dalam penulisaan ini, meliputi kajian dan analisis terhadap Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas. 1. Maksud Untuk megetahui tugas dan fungsi serta permasalahan dan upaya penyelesaian Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sehingga bermanfaat untuk Polda Jambi khususnya Bagdalops Biro Ops serta Untuk memenuhi persyaratan seleksi pendidikan Sespimmen Polri Dikreg LIII T.A. 2013. 2.Tujuan •Untuk mendeskripsikan Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi. •Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi. •Untuk mendeskripsikan kondisi yang ideal Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi. •Memformulasikan optimalisasi kemampuan Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
  • 7. METODE & PENDEKATANYANG DI GUNAKAN 7 1. Metode Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Diskriptif Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data yang kemudian di analisa untuk mendapatkan pemecahannya. 2. Pendekatan Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukum yang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
  • 8. KONDISI SAAT INI  Jumlah personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi saat ini berjumlah 10 orang, dari data tersebut dapat diketahui bahwa keseluruhan personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi masih sangat terbatas, di samping itu juga masih adanya jabatan yang belum terisi yaitu kepala Siaga (Ka Siaga). 8
  • 9. . FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  Faktor Internal  1. Kekuatan  Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi scr kuantitas berjumlah 10 orang.  Keberadaan UU No. 2Thn 2002 ttg Polri dan Per Kap No. 22Tahun 2010 serta PerKap No.9Tahun 2011 ttg Manajemen Operasi Kepolisian , Perkap No.07Thn 2009 ttg Sislap Kamtibmas .  Sarpras yg tersedia (material, fasilitas dan jasa )yang dimiliki Bagdalops Biro Ops Polda Jambi saat ini dapat dimanfaatkan utk mendukung tupok sinya Bagdalops.  Nilai Kejuangan, Dedikasi , loyalitas ,& semangat yg tinggi dlm menjalankan tugas tanggung jawab selaku pers Bagdalops  2. Kelemahan  Kuantitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi jika dibandingkan dengan DSP masih kurang 13 personil.  Kualitas kemampuan dan keterampilan personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi(1 Pamen Dikbang Spes SDM, 1 Pamen Jur Nautika Polair, 3 Pama Jur Sabhara, 1 Ba Jur Lantas, 1 Dasba Brimob) selebihnya hanya mengandalkan kemampuan otodidak dlm mengoperasikan peralatan & menjalankan tupoksinya.  Dukungan anggaran khususnya dalam kegiatan supervisi relatif kecil sehingga biaya dan layanan akomodasi kurang bisa dirasakan.  Terbatasnya Sarpras Bagdalops Biro Ops Polda Jambi kurang opstimal dlm mendukung beban kegiatan kerja yang relatif banyak. 9
  • 10. .FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI :  Faktor Eksternal  1. Peluang  Bagdalops Biro Ops Polda Jambi masih dipercaya oleh instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintah Provinsi Jambi terkait data dan jumlah kriminalitas sebagai acuan dalam menyusun kegiatan dan pusat data terkait situasi Keamanan masyarakat yang ada didalam Provinsi Jambi.  Bagdalops Biro Ops Polda Jambi mengawaki dan memperkuat kegiatan posko bencana di Pusdalops BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pemerintah Provinsi Jambi terkait produk data korban bencana (bencana alam dan bencana sosial).  Bagdalops Biro Ops Polda Jambi mewujudkan sinergisitas dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal penanganan konflik sosial yang terjadi diwilayah Provinsi Jambi.  2. Kendala atau Ancaman  Bagdalops Biro Ops Polda Jambi menginput data jajaran terkait data kriminalitas yang terjadi diwilayah hukum Polda Jambi menggunakan fasilitas INTRANET kendalanya pers jjrn cenderung tidak melaksanakan sistem Piknas & Perkap 07, alternatif input data scr manual dlm pelaporan menggunakan fas internet email www.polridaerahjambi.@yahoo.co.id. .Kendala yg dihimpun dlm operasional INTERNET bbrp jjrn yaitu seringnya Padam llistrik di wil jjrn pd saat jam dinas yg mana tdk disiasati oleh operator kewilayahan terkait entry data, solusi lainnya tersedianya Laptop & Modem Internet, selain Telkom Speedy. 10
  • 11. KONDISIYANGDIHARAPKAN  A. Sumber Daya Manusia  1. Kuantitas Personil  Jmlh pers Bagdalops apabila mendasari dari Peraturan Kapolri tersebut, bahwa personil Bagdalops memiliki personel sebanyak 10 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan personel Bagdalops masih terbatas, masih ada jabatan yang belum terisi yaitu Kepala Siaga (Ka Siaga). Banum yang masih kurang sesuai dengan DSP.  2. Kualitas Personil  kualitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi adalah sebagai berikut:  a. Pengetahuan  Personil Bagdalops Polda Jambi harus memiliki kualifikasi pendidikan kursus, kejuruan dinas yg sesuai dgn tupoksinya.  Dilihat dari kualitas pendidikan umum personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sebagian besar hanya berpendidikan setingkat SMU yg scr umum tdk dibekali ilmu komputerisasi & IT  b. Keterampilan  1) Bagdalops Biro Ops Polda Jambi seharusnya memiliki personil dgn kemampuan komputerisasi dan teknologi informasi untuk mendukung tupoksi Bagdalops.  2)Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi harus diberikan pendidikan dan Keterampilan dalam pengolahan data dan pengarsipan.  c. Perilaku.  1) Mentalitas personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekalipun memiliki keterbatasan keterampilan.  2) Disiplin yang dilakukan oleh personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi cukup baik meskipun ada yang memiliki masalah internal tetapi masih melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. 11
  • 12. KONDISIYANGDIHARAPKAN  B. Dukungan Anggaran  Alokasi Anggaran Bagdalops Biro Ops Polda Jambi tertuang didalam Rendis (Rencana Pendistribusian) pada masing-masing bagian yang pada awalnya tergabung didalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) Biro Operasi. Kegiatan Supervisi yang dilaksanakan oleh Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi kejajaran Polres/Polresta kewilayahan yang dialokasikan dirasakan sangat kecil dalam memenuhi kebutuhan akomodasi.   C. Sarana dan Prasarana  Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung penyelesaian pekerjaan dirasakan sangat terbatas dengan volume pekerjaan yang ada. Situasi dan kondisi ruang kerja yang kurang representatif didalam menampung personil dan pengarsipan dokumen harus segera di perbaiki untuk mendukung tugas dan fungsi Bagdalops Biro Ops Polda Jambi.   D. Metode yang digunakan  Metode yang digunakan untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagdalops Biro Ops Polda Jambi menggunakan Konsep Analisa SWOT,Teori Manajemen,Teori Manajemen Strategi, danTeori Kinerja sertaTeori Pengembangan SDM. 12
  • 13. PENUTUP  Kesimpulan  Bagian Bagdalops (Pengendalian Operasi) dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi untuk pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi di wilayah hukum Polda Jambi. Namun masih ada masalah yang timbul dalam hal pelaksanaannya, seperti data kriminalitas yang dihimpun setiap bulannya dari Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering terlambat atau tidak mengirim laporan (lalai dalam tugas penyajian data kriminalitas jajaran), data yang disajikan tidak valid serta personil yang mengawaki bagian pengumpulan data di Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering berganti-ganti dan tidak ada kaderisasi dan transformasi pengetahuan keterampilan sehingga petugas yg menggantikannya tdk memahami tupok operator Piknas & Perkap 07 yg pd akhirnya kegiatan Pengolahan data menjadi tidak profesional dlm meng-input data. 13
  • 14. PENUTUP REKOMENDASI 1.Penambahan, Jmlh Personil sesuai dg kompetensinya , pengkaderan, & penyegaran thdp pers yg ada 2.Pengembangan Kemampuan Pers 3.Melakukan sosialisasi Perkap 07 & PIKNAS scr berkesinambungan 4. Merenovasi & menambah perangkat komputer & IT 5. Diusulkan adanya insentif operator perkap 07 Guna memotivasi kinerja pers tsb 14