Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara, mencakup siklus manajemen pembangunan, sinergi antara rencana pembangunan, pelaku pembangunan, sasaran pembangunan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, serta prioritas proyek infrastruktur seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi.

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. dadang-solihin.blogspot.com 3

4. dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Materi
• Siklus Manajemen Pembangunan
• Sinergi RPJMD-Renstra SKPD
• Proses Perencanaan
• Status Hukum Dokumen Perencanaan
• UU25/2004 tentang SPPN
• Pelaku Pembangunan: Stakeholders
• Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
• Sinergi Stakeholders
• Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
• Kegiatan Strategis Jangka Menengah
Nasional di Provinsi Maluku Utara
5dadang-solihin.blogspot.com

6. 6dadang-solihin.blogspot.com
UU25/2004
ttg SPPN
• UU 17/2003 ttg
Keuangan Negara
• UU 33/2004 ttg
Perimbangan
• UU 17/2014 ttg
MD3
PP
39/2006
• UU 23/2014 ttg
Pemda
• Perpres 70/2012
ttg Procurement

7. IMPACT
Sinergi RPJMD-Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 7
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME
RPJMD
Renstra
SKPD

8. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
8dadang-solihin.blogspot.com

9. NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
9dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan

10. UU25/2004 tentang SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
10dadang-solihin.blogspot.com

11. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
11dadang-solihin.blogspot.com

12. Troika
12dadang-solihin.blogspot.com

13. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
13dadang-solihin.blogspot.com

14. Sinergi Stakeholders
14dadang-solihin.blogspot.com

15. Sinergi Stakeholders
15dadang-solihin.blogspot.com

16. dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Penyelarasan Sasaran Makro
17dadang-solihin.blogspot.com
Indikator Target RPJMD Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Pengangguran
Tingkat Kemiskinan

18. Penyelarasan Sasaran Pokok
18dadang-solihin.blogspot.com
Sasaran Ya Tidak
Target
RPJMD
Rekomendasi
Target
(hingga akhir
periode RPJMD)
I. Sasaran Makro
Pembangunan Manusia dan
Masyarakat
1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Indeks Pembangunan Masyarakat
3. Indeks Gini
4. Meningkatnya presentase
penduduk yang menjadi peserta
jaminan kesehatan melalui SJSN
Bidang Kesehatan
4. Kepesertaan Program SJSN
Ketenagakerjaan
- Pekerja Formal
- Pekerja Informal
Dst...

19. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun
2015-2019
dadang-solihin.blogspot.com 19
Wilayah
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019
Maluku 6.9 7.3 8.3 8.4 8.6
Maluku Utara 5.9 6.3 7.0 7.5 7.8

20. Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah
Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun
2015-2019
dadang-solihin.blogspot.com 20
Wilayah
Tingkat Kemiskinan (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019
Maluku 18.9 17.9 16.5 15.0 13.6
Maluku Utara 6.6 6.1 5.6 5.1 4.6

21. Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah
Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun
2015-2019
dadang-solihin.blogspot.com 21
Wilayah
Tingkat Pengangguran (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019
Maluku 7.0 6.7 6.4 6.1 5.9
Maluku Utara 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6

22. Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-
Kota untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan di
Maluku
dadang-solihin.blogspot.com 22
Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan Komoditas Unggulan
D1 Daruba dan sekitarnya
(Kab. Pulau Morotai,
Prov. Maluku Utara)
• PKSN Daruba
• Kawasan Minapolitan Perikanan
Tangkap: Morotai
• Kawasan Pariwisata: KSPN
Morotai
• Kawasan Transmigrasi: Morotai
• Perikanan Tangkap
• Wisata bahari dan
kepulauan
D2 Maba dan sekitarnya
(Kab. Halmahera Timur,
Prov. Maluku Utara)
• Perkotaan Maba
• Kawasan Agropolitan (Padi):
Wasile, Wasile Timur, Maba
Tengah
• Kawasan Transmigrasi: Subaim
• Kota Otonom Terdekat : Tidore
Kepulauan
• Padi
• Jagung
• Sagu
D3 Bula dan sekitarnya
(Kab. Seram Bagian
Timur, Prov. Maluku)
• PKW Bula
• KPB Kobisonta
• Kawasan Transmigrasi: Bula,
• Pusat pertumbuhan kawasan
Seram.
• Cengkeh
• Palawija
• Kakao

23. Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat
Kegiatan Kepulauan Maluku 2015-2019
dadang-solihin.blogspot.com 23
Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN
PKN PKW PKSN
Maluku Ambon (I/C/1) Masohi (I/C/1) Saumlaki (I/A/2)
Werinama
(II/C/2)
Ilwaki (II/A/2)
Kairatu (II/C/1) Dobo (II/A/2)
Tual (II/C/1)
Namlea (II/C/1)
Wahai (II/B)
Bula (II/B)
Maluku Utara Ternate (I/C/1) Tidore (I/C/1) Daruba (I/A/2)
Tobelo (II/C/2)
Labuha (II/C/1)
Sanana (II/C/2)

24. Strategi Pengembangan Kawasan
Strategis Nasional di Kepulauan Maluku
dadang-solihin.blogspot.com 24
No KSN Tipe Strategi K/L
1 Kawasan
Perbatasan
Maluku
Sudut Kepentingan
Pertahanan dan
Keamanan
Mengembangkan
prasarana dan sarana
pertahanan dan keamanan
yang mendukung
kedaulatan dan keutuhan
batas wilayah negara) di
Kawasan Perbatasan
Maluku, Kawasan
Perbatasan Maluku Utara-
Papua Barat
- Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang (PU)
- BNPP
- Kementerian
Pertahanan
2 Kawasan
Perbatasan
Maluku Utara-
Papua Barat
3 Kawasan Laut
Banda
Sudut Kepentingan
Pendayagunaan
Sumberdaya Alam
Mengembangkan
Kawasan Laut Banda
sebagai Lumbung Ikan
Nasional dengan
memperhatikan
kelestarian
keanekaragaman hayati
- Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang (PU)
- Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

25. 25dadang-solihin.blogspot.com

26. Perhubungan Udara
dadang-solihin.blogspot.com 26
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
1. Pengembangan Bandara Sultan Babullah Ternate
2. Pembangunan Bandara Pitu Morotai
3. Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha

27. Perhubungan Laut
dadang-solihin.blogspot.com 27
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
1. Pengembangan Pelabuhan Sofifi/Kaiyasa
2. Pengembangan Pelabuhan Subaim
3. Pengembangan Pelabuhan Malbufa
4. Pengembangan Pelabuhan Tikong
5. Pengembangan Pelabuhan Wayaluar-Obi
6. Pengembangan Pelabuhan Saketa
7. Pengembangan Pelabuhan Bosua
8. Pembangunan Pelabuhan Khusus di Tanjung Buli
9. Pengembangan Pelabuhan Tobelo
10. Pengembangan Pelabuhan Matui-Jailolo

28. Perhubungan Laut
dadang-solihin.blogspot.com 28
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
11. Pengembangan Pelabuhan Labuha/Babang
12. Pengembangan Pelabuhan Laut Falabisahaya
13. Pengembangan Pelabuhan Loleojaya
14. Pengembangan Pelabuhan Tifure
15. Pengembangan Pelabuhan Manu/Gamumu
16. Pengembangan Pelabuhan Bicoli
17. Pengembangan Pelabuhan Tapaleo
18. Pengembangan Pelabuhan Daruba
19. Pengembangan Pelabuhan Damao
20. Pengembangan Pelabuhan Dorume

29. Perhubungan Laut
dadang-solihin.blogspot.com 29
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
21. Pengembangan Pelabuhan Galela
22. Pengembangan Pelabuhan Bisui
23. Pengembangan Pelabuhan Kotiti
24. Pengembangan Pelabuhan Indari
25. Pengembangan Pelabuhan Yaba
26. Pengembangan Pelabuhan Banemo
27. Pengembangan Pelabuhan Laiwui
28. Pengembangan Pelabuhan Wayabula
29. Pengembangan Pelabuhan Gebe
30. Pembangunan Dermaga General Cargo 100 meter -
Pelabuhan Sofifi
31. Pembangunan Pelabuhan Ternate

30. Jalan
dadang-solihin.blogspot.com 30
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
1. Pembangunan Jalan Daruba - Wayabula - Sopi -
Barebare
2. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian
Selatan (Weda - Matuting - Gane, Sakea - Dehep -
Payahe)
3. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian
Tengah (Boboneigo-Ekor-Subaim-Lolobata-Tamtam-
Akelamo-Gamloba-JaraJara-Buli-Maba-Sagea-
Patani)
4. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian
Utara (Sidangoli-Jailolo-Goal-Kedi-Galela)

31. ASDP
dadang-solihin.blogspot.com 31
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Mangole
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Obi
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wahai
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Makian
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sofifi
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Soasio
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Weda *
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Moti
9. Pengembangan Sisi Darat Dermaga Penyeberangan
Bastiong

32. Ketenagalistrikan
dadang-solihin.blogspot.com 32
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
1. PLTMG Mobile PP (Ternate) 30 MW
2. PLTMG Mobile PP (Sofifi) 10 MW
3. PLTMG Mobile PP Tobelo 10 MW
4. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi

33. Telekomunikasi dan Informatika
dadang-solihin.blogspot.com 33
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
1. Pembangunan backbone Palapa Ring,
Telekomunikasi Informatika
2. Pembangunan Serat Optik antar seluruh
kabupaten/kota
3. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

34. Sumber Daya Air
dadang-solihin.blogspot.com 34
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
1. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai
Maba Thp. I KAB. HALMAHERA TIMUR
2. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai
Jailolo Thp. I KAB. HALMAHERA BARAT
3. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Bisui
& Tabahidayat KAB. HALMAHERA SELATAN
4. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Obi
Thp. I KAB. HALMAHERA SELATAN
5. Pembangunan Embung Pulau Sanana Kab.
Kepulauan Sula
6. Pembangunan Bendung dan Jar. Irigasi D.I. Jani
650 Ha Halmahera Barat
7. Pembangunan Bendung & Jaringan Irigasi DI.
Leleseng 1500 Ha Halmahera Timur

35. Pendidikan
dadang-solihin.blogspot.com 35
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
1. Peningkatan akses layanan pendidikan untuk pulau
kecil dan terluar melalui SD dan SMP satu atap

36. Kesehatan
dadang-solihin.blogspot.com 36
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
1. Peningkatan akses layanan kesehatan terutama
untuk pulau kecil dan terluar (infrastruktur dan
tenaga kesehatan)

37. Perumahan
dadang-solihin.blogspot.com 37
RPJMN
RPJMD
Malut
RPJMD
Ternate
1. Rusunawa: Sofifi, Ternate, Tobelo, Bacan/Babang,
Sanana, Buli, dan Weda
2. SPAM Kota Ternate (Batang Dua dan Pulau Hiri)
3. SPAM Khusus di Pulau Morotai, Pulau Sula, dan
Pulau Taliabu
4. SPAM Tidore tersebar; SPAM Halmahera Barat;
SPAM Halmahera Selatan; SPAM Halmahera
Tengah, SPAM Halmahera Utara;

38. Penyelarasan RPJMD-RPJMN
dalam Multilateral Meeting
dadang-solihin.blogspot.com 38
• Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing
Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi:
1. Kedaulatan pangan
2. Kedaulatan energi
3. Kemaritiman
4. Industri/Kawasan Industri
5. Pariwisata
6. Revolusi mental
7. Kawasan Perbatasan

39. 1. Kedaulatan Pangan
dadang-solihin.blogspot.com 39
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
KEDAULATAN
PANGAN
Pembukaan
1 juta lahan
sawah baru
Reforma agraria
9 juta Ha Perbaikan dan
pemb. Jaringan
irigasi,
bendungan,
pasar, dan
sarpras
transportasi
Stop konversi
lahan produktif
Pemulihan
kualitas
kesuburan
lahan; 1000
Desa Mandiri
BenihGudang dgn
fasilitas
pengolahan
pasca panen
di sentra
produksi;
Pendirian bank
pertanian &
UMKM
Peningkatan
kemampuan
petani
Pemb.
Agribisnis
kerakyatan
Pengendalian
impor pangan
Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;
Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda
Kemendag;
Kemen Pertanian
Kemen Pertanian;
Kemen Perindustrian;
Pemda
Bank Indonesia;
Kemen Koperasi
Kemen Pertanian;
Kemen BUMN; Pemda
Kemen Pertanian;
KLH/BPLH
Pemda (BUMDes- Dana Desa)
Pemda;
Kemen Agraria & TTR
Kemen PU;
Kementan
Kemendag;
Pemda

40. 2. Kedaulatan Energi
dadang-solihin.blogspot.com 40
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
KEDAULATAN
ENERGI
Pembangunan
kilang migas
Tata kelola yg
efektif & efisien
industri migas
dan energi (a.l
kontrak
pembelian
minyak jangka
menengah)
Percepatan
Pembangunan
Pembangkit listrik
dan peningkatan
Penggunaan Batu
bara dan Gas utk
produksi Listrik
Realokasi
subsidi BBM ke
biofuel
Pengembangan
energi baru &
terbarukan
Iklim investasi
migas yg
kondusif
Pengalihan
Transportasi
berbasis BBM
ke gas
(percepatan
Pembangunan
SPBG)
Sistem fiskal yg
flexibel
Peningkatan
produksi minyak
bumi
memperpanjangu
sia sumur2 tua
dan Pengendalian
impor minyak
Kemen ESDM;
Kemen Perhubungan
Kemen Perindustrian
Kemen ESDM;
Kemen BUMN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
SKK Migas
Pertamina, PLN, PGN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
PLN; PGN
Kemen ESDM;
Kemen Keuangan
Kemen BUMN
Kementan
Kemen ESDM;
Kemen BUMN; Kemen Ristek
Kemen Keuangan;
Kemen ESDM;
Kemen BUMN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
Kemendag;
Pertamina
Kemen ESDM;
Kemen Keuangan;
Pemda
Peningkatan
kapasitas
tangki/minyak
mentah, BBM,
dan LPG
Kemen ESDM;
Pertamina

41. 3. Kemaritiman
dadang-solihin.blogspot.com 41
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KEMARITIMAN
Peningkatan
kapasitas dan
pemberian akses
terhadap sumber
modal, sarana
produksi,
infrastruktur,
teknologi dan
pasar
Pembangunan
100 sentra
perikanan sbg
tempat
pelelangan ikan
terpadu dan
pembangunan 24
pelabuhan
strategis
Pemberantasan
illegal,
unregulated
dan unreported
fishing (IIU)
Mengurangi
intensitas
penangkapan di
kawasan
underfishing
sesuai batas
kelestarian
Penguatan
keamanan laut,
daerah
perbatasan dan
pengamanan
SDA dan ZEE
Peningkatan luas
kawasan konservasi
perairan berkelanjutan
(17 juta ha) dan
penambahan kawasan
konservasi 700 ha dan
rehab. Kerusakan
lingkungan pesisir &
laut
Penerapan best
aqua-culture
practices untuk
komoditas-
komoditas
unggulan
Mendesain tata
ruang wilayah
pesisir dan lautan
yg mendukung
kinerja
pembangunan
maritim dan
perikanan
Peningkatan
produksi
perikanan dua
kali lipat (40-50
juta ton per
tahun pada thn
2019
Kemen KP;
Kemen Ristek DIKTI
Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub;
Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda
Kemen KP; Kemen Hub
Kemen BUMN;
Pemda
Kemen KP;
POLRI;
Kemen Hukum HAM;
Pemda
Kemen KP;
Pemda
Kemen Han
Kemen KP;
Kemen Dagri;
KemenLu.
Kemen KP;
Kemen Agraria & TTR;
Pemda
Kemen KP
Kemen KP;
Kemen LH & Hut;
Pemda

42. 5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata
dadang-solihin.blogspot.com 42
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KARAKTER
DAN POTENSI
PARIWISATA
Percepatan
Pembangunan
Akses
Transportasi Percepatan
Pembangunan
Akses Informasi
dan Komunikasi
Peningkatan
Infrastruktur
Pengembangan
Budaya Lokal
Percepatan
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Kawasan
Pariwisata
(intersullar
tourism)
Peningkatan
Kualitas SDM
Masyarakat
Lokal /Sekitar
Objek Wisata
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Berbasis pada
Eco-tourism
Keterlibatan
Masyarakat
Lokal dalam
Pengelolaan
Lokasi
Pariwisata
Kebijakan
Anggaran
Pembangunan
Pariwisata
Peningkatan
Jumlah Investor
Nasional
Kemen Pariwisata;
Pemda
Kemen Pariwisata; Kemen PU;
Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Kominfo;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen BUMN;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Budaya Dikdasmen;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Keuangan;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Pemda
Kemen Koperasi &UKM;
Kemen Pariwisata;
Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
Pemda;
Kemen Pariwisata;
Kemen Budaya Dikdasmen;
Pemda

43. 6. Revolusi Mental
dadang-solihin.blogspot.com 43
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
REVOLUSI MENTAL
GUNA PENINGKATAN
KUALITAS MANUSIA DAN
MASYARAKAT
Peningkatan
kemandirian
ekonomi & daya
saing bangsa
Pembangunan
Pendidikan
yang
berkualitas dan
kebudayaan
yang memacu
daya cipta &
inovasi
Peningkatan
kepatuhan &
penegakan
hukum dan
reformasi
lembaga
peradilan
Perkuatan
kelembagaan
politik &
reformasi
birokrasi
pemerintahan
Pemanfaatan
Modal Sosial
dan Modal
Budaya
Pengembangan
kepribadian &
peneguhan jati
diri bangsa
Peningkatan
peran lembaga
sosial, agama,
keluarga, media
publik
Kemendag, Kemen Industri,
Kemen Pariwisata, Kemen KUKM,
Kemen BUMN, Kemen KP, Pemda
Kemendikbud,
KemRistek & Dikti,
Kemenag,
Pemda
Kemenkumham,
Polri, Kejagung, KPK,
Pemda
Kemendagri, Kemen PAN & RB,
KPK, Pemda
Kemendagri,
Kemenag,
Kemensos,
Kemenkominfo,
Kemenpora,
Kemen PP & PA,
BKKBN, Pemda
Kemensos,
Kemendikbud,
Kemen Desa, Trans, PDT,
Pemda
Kemendikbud,
Kemendagri,
Kemensos,
Pemda

44. Pembangunan Daerah Tertinggal
dadang-solihin.blogspot.com 44
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL
Penguatan
Kelembagaan
Pemerintah
Daerah
Pemenuhan
Pelayanan
Dasar Publik
Insentif
Investasi
Peningkatan
SDM dan
Iptek di
Daerah
Tertinggal
Peningkatan
Aksesibilitas
Daerah
Tertinggal
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Daerah
Tertinggal
 Kemen Desa,
PDT &
Transmigrasi;
 Kemen PU &
Pera;
 Kemenhub;
 Pemda
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 Kemedikdasbud;
 Kemenditi & Ristek;
 Kemenkes;
 Pemda.
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 BKPM;
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Kemenperin;
 Pemda.
 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;
 Kemendagri;
 Pemda.
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 Kemendag;
 Kementan;
 Kemen KUKM;
 KKP;
 Kemenperin;
 Pemda

45. 45dadang-solihin.blogspot.com