Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang permasalahan kebebasan pers di Indonesia dan peran Humas Polri dalam membangun opini publik yang positif. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan, ruang lingkup, metode dan pokok-pokok persoalan yang akan dibahas lebih lanjut dalam dokumen tersebut.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
a. U m u m
1). Fenomena perubahan dalam satu dekade terakhir ini,
menyentuh berbagai aspek kehidupan internasional.
Munculnya isu-isu global tentang keterbukaan,
demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang
secara langsung maupun tidak langsung berdampak
terhadap kompleksitas permasalahan. Permasalahan
yang muncul dalam konteks multi dimensional di
bidang-bidang keamanan, politik, ekonomi, sosial
budaya, termasuk sistem nilai-nilai
budaya/kemasyarakatan perlu disikapi secara inter
disipliner. Salah satu aspek demokratisasi adalah

2. kebebasan menyampaikan pendapat. Kemerdekaan pers
merupakan perwujudan kebebasan menyampaikan
pendapat, oleh karenanya kemerdekaan pers akan
tumbuh subur di alam demokrasi. Tanpa kemerdekaan
pers tidak mungkin terlaksana upaya untuk mewujudkan
keterbukaan dan “good governance”. Hal inilah yang
merupakan salah satu fungsi pers (media massa)
sebagai agen/lembaga yang mampu/dapat
mencerdaskan bangsa (fungsi pers untuk mendidik “to
educate”). Sebagaimana diungkapkan dalam Tap MPR
No. II/MPR/1993 yang berbunyi :
“Pembagunan penerangan, Komunikasi dan media
massa diarahkan pada hakekatnya pembudayaan nilai-
nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
pemasyarakatan dasar pemikiran dan pelaksanaan
2

3. pembangunan nasional, serta hasil-hasilnya yang
berwawasan nusantara dan ketahanan nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan
peran serta masyarakat dalam pembangunan,
memperlancar keterpaduan gerak pembangunan
disegala bidang, serta mendukung kukuhnya persatuan
dan kesatuan bangsa”.
2). Seiring dengan era transformasi dan transparansi
keterbukaan informasi saat ini, yang melampaui
keterbatasan ruang dan waktu sehingga tidak mampu
mencegah dan menghambat lajunya transfer informasi
yang begitu cepat baik melalui media cetak, elektronik
maupun internet ke seluruh penjuru dunia, maka tidak
ada lagi kesempatan untuk menyembunyikan maupun
menutup-nutupi berita. Peluang kebebasan pers di
3

4. Indonesia yang merupakan kebijakan Pemerintah RI
tertuang dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers,
antara lain dengan membuka kemudahan-kemudahan
bagi penerbitan pers. (sudah ada kurang lebih 200 media
massa, cetak, elektronik, maupun internet). Harapan
diundangkannya undang-undang pokok tentang pers ini
adalah dengan keleluasaan terhadap kebebasan pers
yang telah menjadikan media massa sebagai suatu
kekuatan yang dominan dalam membentuk opini
masyarakat. Situasi demikian memberikan harapan akan
terwujudnya pers sebagai salah satu pilar demokrasi,
yang berperan dalam proses pembelajaran bagi
masyarakat tentang bagaimana berdemokrasi secara
baik dan benar, sekaligus melakukan kontrol sosial
melalui pemberitaan yang obyektif dan berimbang.
4

5. 3). Disisi lain, karena adanya kepentingan pers sebagai
industri dan kepentingan pihak-pihak tertentu, kebebasan
yang didapat sering dimanfaatkan untuk membentuk
opini yang bersifat tendensius, propagandis, dan
mengabaikan prinsip-prinsip netralitas keseimbangan
dari suatu pemberitaan, sehingga kebenaran dari sebuah
berita menjadi sangat relatif.
4). Kebebasan pers ini tidak hanya dimanfaatkan oleh insan
pers, tetapi juga masyarakat yang secara antusias
mengekspresikan berbagai aspirasinya yang memang
telah sekian lama terbendung pada era sebelumnya.
Hingga media massa dapat mengangkat peristiwa
sekecil apapun yang terjadi di lingkungan sehari-hari
yang tidak jarang pengungkapannya melanggar norma-
norma.
5

6. 5). Dengan menyadari fenomena di atas, fungsi pers
sebagai media informasi yang mendidik (to educate), dan
kontrol sosial (social control) didalam kegiatannya
melakukan pengkajian dan penyediaan informasi yang
layak disajikan bagi masyarakat dituntut untuk dapat
menyajikan informasi yang berupa berita-berita di media
massa secara jujur, objektif, lengkap dan akurat. Hal ini
dapat terwujud apabila para wartawan yang mencari
berita dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai
kode etik jurnalistik Indonesia dan memahami Undang-
undang Pokok Pers No. 40/1999 tentang Pers.
6). Dalam membina hubungan pers (press relations), praktisi
humas dapat menjangkau khalayaknya seluas mungkin
dalam waktu yang relatif singkat. Namun ada hal yang
perlu diperhatikan, yaitu para tokoh pers (selain
wartawan), seperti pemimpin redaksi, redaktur
pelaksana, editor, dan lain sebagainya, yang dapat
6

7. membentuk khalayak tersendiri. Mereka tergolong
sebagai para pencipta Pendapat Umum (opinion leader).
7). Oleh karena itu bidang Humas Polri sebagai pengemban
fungsi kehumasan di lingkungan polri harus dapat
menjembatani komunikasi antara polri sebagai lembaga,
dan masyarakat sebagai obyek yang dilayani, melalui
pers dalam bentuk penyediaan informasi/berita yang
disajikan untuk media massa, baik media massa cetak
(surat kabar, majalah) maupun media elektronika (radio,
televisi, dan internet).
8). Penyediaan informasi yang dilakukan oleh bidang
humas polri itu dapat berupa press release yang dikemas
sedemikian rupa dengan memperhatikan kaidah-kaidah
pemberitaan, memenuhi syarat 5 W (Who, What, Where,
When) dan 1 H (How), yang aktual, tajam, lugas (jelas),
akurat, dan lengkap. Sehingga berguna bagi masyarakat
7

8. (publik pembaca, maupun pemirsa). Dengan perkataan
lain akan menarik untuk dijadikan konsumsi oleh pers,
karena pers akan menganggap suatu informasi layak
untuk dijadikan berita, apabila mempunyai kepentingan
untuk publik, yaitu menarik minat pembaca atau pemirsa
dan dapat menjual (dapat menaikan rating pembaca atau
pemirsa).
b. D a s a r
1). Keputusan Kapolri Nomor. : Kep / 101/II / 2011 tanggal
25 Februari 2011 tentang penyelenggaraan seleksi
pendidikan sekolah staf dan pimpinan menengah
(Sespimmen) Polri Dikreg ke-51 Ta. 2011.
2). Surat Telegram Kapolri Nomor : ST 416/II/2011 tanggal
28 Februari 2011 tentang penyelenggaraan lekdik
8

9. sekolah staf dan pimpinan menengah (Sespimmen) Polri
Dikreg ke-51 T.A. 2011.
3). Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor. : ST/295/II/2011
tanggal 01 Maret 2011, tentang penyelenggaraan lekdik
sekolah staf dan pimpinan menengah (Sespimmen) Polri
Dikreg ke-51 T.A. 2011 untuk penyelenggaraan wilayah
hukum Polda Jambi.
4). Surat Perintah Kapolres Merangin Nomor :
Sprin/63/III/2011 tanggal 01 Maret 2011, tentang
perintah untuk mengikuti kegiatan lekdik sekolah staf dan
pimpinan menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-51
T.A. 2011 untuk penyelenggaraan wilayah hukum Polda
Jambi.
c. Alasan Pemilihan Judul
9

10. 1). Permasalahan yang berkenaan dengan pers (para
wartawan dan media massa) masih sering timbul, karena
media massa masih sering menyalahtafsirkan
pemberitaan/informasi tentang Polri. Hal ini disebabkan
karena informasi yang tidak berimbang antara pers dan
Polri. Sehingga hal ini menjadi hambatan bagi pimpinan
polri beserta jajarannya dalam membangun citra dan
opini publik yang positif dalam rangka terwujudnya
keterbukaan informasi publik.
3). Harapan masyarakat terhadap Polri yang mempunyai
tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan
masyarakat amat tinggi, sehingga bidang Humas Polri
sampai dengan tingkatan polres dan jajaran polsek
yang diemban oleh Subbag Humas Bag Ops sebagai
pengemban fungsi kehumasan, bertugas
10

11. mengkomunikasikan kepentingan polri terkhusus Polres
Merangin dituntut untuk meningkatkan peranannya
dalam membangun kepercayaan masyarakat dengan
membentuk citra/imej polri yang positif.
4). Dalam rangka mengembangkan komunikasi timbal balik
antara polri dan masyarakat, maka salah satu kegiatan
Bidang humas pada Subbag Humas Bag Ops Polres
adalah melakukan hubungan pers dalam rangka menjalin
kelancaran arus informasi dan membangun kesamaan
persepsi antara polri, pers dan masyarakat.
5). Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk
menulis taskap ini dengan judul “Optimalisasi
Kemampuan Humas guna Membangun Opini
Publik yang Positif dalam rangka Terwujudnya
Keterbukaan Informasi Publik”.
11

12. 2. Pokok Permasalahan
a. Permasalahan dalam pers masih sering timbul, karena media
massa masih sering menyalahtafsirkan pemberitaan/informasi
tentang Polri. Hal ini disebabkan karena informasi yang tidak
berimbang antara Pers dan Polri. Sehingga hal ini menjadi
hambatan bagi pimpinan Polri beserta jajarannya dalam
membangun citra dan opini publik yang positif dalam rangka
terwujudnya keterbukaan informasi publik.
b. Harapan masyarakat terhadap Polri yang mempunyai tugas
sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat amat
tinggi, sehingga bidang Humas Polri pada tingkat polres yang
diemban oleh Subbag Humas Bag Ops sebagai pengemban
fungsi kehumasan yang bertugas mengkomunikasikan
kepentingan polri terkhusus Polres Merangin dituntut untuk
12

13. meningkatkan peranannya dalam membangun kepercayaan
masyarakat dengan membentuk citra/imej Polri yang positif.
c. Dalam rangka mengembangkan komunikasi timbal balik antara
Polri dan masyarakat, maka salah satu kegiatan Bidang humas
pada Subbag Humas Bag Ops Polres adalah melakukan
hubungan pers dalam rangka menjalin kelancaran arus
informasi dan membangun kesamaan persepsi antara Polri,
pers dan masyarakat.
d. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk menulis
NKP (Naskah Karya Perorangan) ini dengan judul
“Optimalisasi Kemampuan Humas guna Membangun
Opini Publik yang Positif dalam rangka Terwujudnya
Keterbukaan Informasi Publik”.
Berdasarkan judul di atas penulis menjabarkannya dalam
bentuk permasalahan yaitu ; “Bagaimana Upaya Subbag
13

14. Humas Bag Ops Polres Merangin dalam
Mengoptimalkan Kemampuan Humas guna
Membangun Opini Publik yang Positif dalam rangka
Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik”.
Untuk membahas permasalahan tersebut penulis menjabarkan
lebih lanjut dalam bentuk persoalan-persoalan.
3. Pokok-Pokok Persoalan
Pokok-pokok persoalan yang berkenaan dengan upaya
mengoptimalikan kemampuan humas adalah sebagai berikut :
1) Bagaimana kemampuan bidang humas (Subbag Humas
Bag Ops Polres Merangin) dalam membina hubungan dengan
pers saat ini, sehingga terbangun opini publik yang positif?
2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas
hubungan pers dengan Humas Polres (Subbag Humas Bag
Ops Polres Merangin)?
14

15. 3) Bagaimana kemampuan humas Polres (Subbag humas Bag
Ops) dalam membina hubungan pers sesuai dengan yang
diharapkan, sehingga terbangun opini publik yang positif?
4) Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Humas Polres
(Subbag Humas Bag Ops Polres Merangin) agar kemampuan
dalam membina hubungan pers menjadi meningkat?
4. Ruang Lingkup
Pembahasan masalah judul ini dibatasi pada upaya Humas
Polres (Subbag Humas Polres Merangin) dalam mengoptimalkan
kemampuan humas dan membina hubungan dengan pers (para
wartawan dan media masa) guna membangun opini publik yang positif
dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi publik.
15

16. 5. Maksud dan Tujuan
a. Maksud dari penulisan naskah karya perorangan ini adalah
suatu kegiatan penyelenggaraan naskah karya perorangan
yang dibuat oleh seorang anggota Polri terkait dengan bidang
dan tugas masing-masing, sengaja dibuat dan dipersembahkan
sebagai persyaratan guna mengikuti kegiatan lekdik sekolah
staf dan pimpinan menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-51
T.A. 2011 untuk penyelenggaraan wilayah hukum Polda Jambi.
b. Tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk mengetahui
bagaimana upaya dalam rangka mengoptimalisasi kemampuan
kehumasan Polri (Subbag Humas Polres Merangin) guna
membangun opini publik yang positif dalam rangka
terwujudnya keterbukaan informasi publik.
6. Metode dan Pendekatan
16

17. a. Metode
Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan NKP
(Naskah Karya Perorangan) ini adalah deskriptif analisis, yakni
dengan pengkajian kepustakaan dan sumber data lainnya yang
diperoleh dari berbagai bahan seperti program kerja, ceramah,
diskusi serta bahan-bahan lain yang relevan dan kemudian
dianalisis untuk ditarik kesimpulan.
b. Pendekatan
Dalam pembahasan digunakan pendekatan pelaksanaan
tugas dan pengalaman tugas baik orang lain maupun diri
sendiri.
7. Tata Urut
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI KEMAMPUAN SUBBAG HUMAS SAAT INI
17

18. BAB III FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PTIMALISASI
KEMAMPUAN SUBBAG HUMAS
BAB IV KEMAMPUAN SUBBAG HUMAS YANG DIHARAPKAN
BAB V UPAYA–UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK
OPTIMALISASI/ MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUBBAG
HUMAS
BAB VI PENUTUP
8. Pengertian-Pengertian
Guna memperoleh pengertian yang jelas dan tegas tentang
beberapa istilah yang dikemukakan dalam penulisan ini dengan
maksud menghindari salah tafsir serta untuk menyamakan persepsi,
maka pengertian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah yang
ada kaitannya dengan judul yaitu :
a. Optimalisasi :
18

19. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai
Pustaka, pengoptimalan adalah n proses, cara, perbuatan
mengoptimalkan (menjadi paling baik, paling tinggi dsb).
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003 : 800)
Disini yang penulis maksudkan dengan optimalisasi adalah
suatu cara atau perbuatan untuk mengoptimalkan sesuatu.
b. Kemampuan :
Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai
Pustaka, kemampuan adalah kesanggupan; kecakapan;
kekuatan: kita berusaha dengan diri sendiri.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003 : 707 )
Disini yang penulis maksudkan dengan kemampuan
adalah kecakapan yang dimiliki seseorang atau personil yang
bertugas pada institusi terkait bidang yang menjadi keahliannya,
dalam hal ini adalah tentang kehumasan.
19

20. c. Humas :
Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka
asal kata “humas” yang artinya keadaan hubungan; kontak;
sangkut paut; ikatan; hubungan masyarakat terkait perihal
penerangan kepada masyarakat.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003 : 409)
Disini yang penulis maksudkan yaitu merupakan kontak
langsung dengan masyarakat terkait pekerjaan/profesi dan
keahliaannya yang bertalian dengan fungsi kehumasan/
penerangan. Humas adalah keseluruhan upaya yang dilakukan
secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka
menciptakan dan memelihara niat baik (good will) serta saling
pengertian antara organisasi dengan khalayaknya (British
Insitute of Public Relations/IPR).
20

21. d. Guna :
Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka
asala kata “guna” adalah faedah; manfaat.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003 : 375 )
Disini yang dimaksud dengan guna adalah faedah
terarah pada suatu tujuan yang hendak dicapai.
e. Membangun :
Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka
asala kata “bangun” adalah bangkit; berdiri.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003 : 102 )
Disini yang penulis maksudkan yaitu membangun
merupakan sesuatu yang dirancang dan didirikan secara
bertahap mulai dari tingkatan dasar hingga mencapai sasaran
yang dituju. Membangun adalah membuat dari yang tidak ada
21

22. menjadi ada, atau membuat yang sudah ada menjadi lebih baik
atau lebih besar lagi.
f. Opini Publik:
Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka
asala kata “Opini” adalah pendapat; pendirian; pikiran publik
pendapat umum; pendapat sebagian besar rakyat; umum opini
publik.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003 : 800 )
Disini yang penulis maksudkan yaitu Opini publik
merupakan suatu pendapat sebagian besar masyarakat atau
publik / kalayak umum yang berkenaan dengan sesuatu hal.
g. Kondusif :
22

23. Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka
asala kata “Kondusif” adalah memberikan peluang pada hasil
yang diinginkan yang bersifat mendukung.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003 : 586 )
Disini yang penulis maksudkan yaitu Kondusif
merupakan suatu keadaan dimana situasinya aman sangat
mendukung dan memberikan peluang dan ruang gerak untuk
mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, dalam
naskah ini tentunya terkait den.gan pekerjaan kehumasan.
h. Dalam Rangka :
Dalam rangka adalah penyertaan sesuatu yang hendak
dicapai atau dalam mencapai tujuan dan kerangka yang mau
digapai.
i. Terwujudnya :
23

24. Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka
asal kata “Wujud” adalah maksud; tujuan.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003 : 1275)
Disini yang penulis maksudkan dengan terwujudnya yaitu
tercapainya tujuan berupa keberhasilan dalam pelaksanaan
tugas yang akan dituju.
j. Keterbukaan:
Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka
asala kata “buka;keterbukaan” adalah hal terbuka;perasaan
toleransi dan-merupakan landasan utama untuk berkomunikasi.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003 : 171)
Disini yang penulis maksudkan yaitu keterbukaan
merupakan suatu hal yang terbuka, sesuatu yang telah bebas
terkait era globalisasi yang sudah tidak biasa dibendung lagi
sehubungan dengan kecanggihan IT.
24

25. k. Informasi:
Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka
asala kata “informasi” adalah penerangan; pemberitahuan;
kabar tentang berita atau sesuatu; ling keseluruhan makna
yang menunjang amanat yang terlihat di bagian-bagian amanat
itu.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003 : 432)
Disini yang penulis maksudkan yaitu informasi
merupakan penerangan, pemberitahuan atau kabar yang
sangat dibutuhkan dalam menunjang perkembangan jaman.
l. Publik:
Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka
asala kata “publik” adalah orang banyak (umum); semua orang
yang datang (menonton, mengunjungi, dsb)- merasa puas
melihat pertunjukan itu.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003 : 902)
25

26. Disini yang penulis maksudkan yaitu publik adalah
kalayak umum, atau orang banyak.
26