RENCANA STRATEGIS DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA TAHUN BAB I PENDAHULUAN.pdf

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
RENCANA STRATEGIS
DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
TAHUN 2015 – 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1. Kondisi Umum
Grand Strategi Polri Tahun 2005-2025 yang mencakup 3 (tiga) tahapan waktu, yaitu Tahap 1
Tahun 2005-2009 untuk membangun kepercayaan (trust building, Tahap II Tahun 2010-2014 membangun
kemitraan (partnership building), Tahap III Tahun 2015-2025 menuju organisasi unggulan (strive for
excellence) yang akan diimplementasikan sampai dengan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi
unggulan (excellence).
2005-2009
2005-2009
2010-2014
2015-2019 2020-2025
Dalam penetapan sasaran pelaksanaan Renstra (2005-2009) Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
berusaha mewujudkan postur Polri yang professional, bermoral dan modern. Oleh karena itu, tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi prioritas pertama pada Renstra Dit Reskrimsus Polda
Metro Jaya tahap I yang harus diwujudkan sebagai fondasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1,2 dan 3),yaitu memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat. Tahapan Renstra II (2010-2014), lebih ditekankan untuk mewujudkan pelayanan
Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang mantap,
serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.”
EXCELLENT
STRIVE FOR EXCELLENT
PARTNERSHIP
TRUST BUILDING

2. LAMPIRAN KEPUTUSAN DIR RESKRIMSUS PMJ
NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
Pelaksanaan Renstra Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tahun 2010-2014 berjalan dengan baik.
Hal ini ditandai dengan kondisi Kamtibmas yang cenderung stabil dan terkendali serta dapat memberikan
suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu
tersebut masih terjadi berbagai gangguan Kamtibmas, seperti penembakan terhadap petugas oleh
kelompok teroris serta konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah hukum Polda Metro Jaya ‘
secara umum Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya telah dapat mencapai sasaran strategis yang telah
direncanakan dalam Renstra Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tahun 2010-2014. Di bidang operasional Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus-kasus menonjol yang mendapat perhatian
masyarakat antar lain: pengungkapan Tindak Pidana korupsi yang menimbulkan kerugian Negara sebesar
Rp. 1 Trilyun yang dilakukan PT. Astrindo dan PT. Elnusa. Kejahatan konvensional yang ditangani oleh Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya masih didominasi oleh kasus duplikator, pembajakan VCD. DVD. MP2 jenis
lagu, film, pengoplosan dan penimbunan BBM serta kasus-kasus korupsi. Pada kasus kejahatan
Transnasional yang berhasil diungkap adalah kasus yang terjadi melalui jaringan internet, demikian juga
Trafficking In Person, Money Loundering, Cyber Crime cukup berhasil.
Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya ikut mendukung dalam keberhasilan mengamankan beberapa
kegiatan berskala internasional (KAA, APEC), sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan aman,
lancar dan kondusif, seperti APEC serta pengamanan agenda nasional yaitu ikut melaksanakan Operasi
Kepolisian Terpusat dengan sandi “Mantap Brata Jaya 2014” yang dilaksanakan selama 224 hari (pra,
semasa, dan pasca Pemilu). Dalam menjalankan tugas pengamanan Pemilu Legislatif maupun Pemilu
Presiden, Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang
didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum,kuratif dan rehabilitasi dalam rangka mengamankan setiap
tahapan inti Pemilu guna mewujudkan situasi yang kondusif.
Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri memperoleh nilai 62 dari Kemen PAN dan RB, dan
Polri telah memiliki Unit RB Polri tersendiri di tingkat Polda. Sementara itu, Rencana Aksi Nasional
Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAN PPK) memperoleh penilaian “hijau” dari UKP4 Polri juga telah
memperoleh penilaian WTP tanpa paragraf dari BPK dalam pertanggungjawaban keuangannya. Untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Polri memperoleh penilaian klasifikasi B dari
Kemen PAN dan RB sedang Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dapat penilaian B dari Irwasda Polda Metro
Jaya.
/ Dalam ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
telah berusaha melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri guna menghadapi
segala tuntutan tugas. Pemerintah telah menetapkan rasio ideal Polisi dibanding penduduk adalah 1 : 575
pada akhir tahun 2019. Pada Februari 2014, jumlah personel Polri telah mencapai 32.428 orang dengan
rasio 1 : 661. Padahal kemampuan keuangan Negara untuk meyediakan anggaran Polri masih sangat
terbatas. Ditambah lagi fakta, bahwa anggaran tahun 2014 jumlahnya terbatas dengan komposisi
sebagian besar (81 % ) untuk belanja pegawai (rutin), sedangkan sisanya (18%) untuk belanja barang dan
1 % untuk belanja modal.
Angka-angka tersebut menunjukkan rendahnya biaya operasional Polri. Akibatnya, terjadi
penyimpangan anggota dimana-mana. Oleh karena itu, postur Polri tidak akan diperbesar hingga 2019
yaitu dengan rasio 1 : 575. Hasilnya pada tahun 2015, prosentase belanja pegawai (rutin) tidak mengalami
kenaikan. Angka ideal belanja pegawai (rutin) pada tahun 2019 adalah sekitar 40-45 persen,
Konsekuensinya, rekruitmen personel baru dilaksanakan berdasarkan prinsip “minimum Zero Growth” ini
berarti, jumlah personel baru Polri yang direkrut hanya untuk menggantikan anggota yang meninggal dan
pensiun, ditambah kebutuhan minimum lainnya.
Pada bidang pembangunan sarana dan prasarana, sejalan dengan arah kebijakan Dir Reskrimsus
Polda Metro Jaya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penanggulangan
kriminalitas secara professional, bermoral dan modern, serta menjujung tinggi HAM, Polri telah berupaya
melakukan pemenuhan sarana dan prasarana, antara lain : melanjutkan pembangunan Ruang Penyidik
Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan mendukung kasus-kasus Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro
Jaya telah membangun laboratorium forensik IT, dan membangun jaringan Website dijajaran Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya.
Dibidang pelayanan publik terutama yang terkait dengan Reskrim sebagai pelaksanaan Quick
Wins dibidang transparansi penyidikan melalui proses SP2HP antara lain Tahap selesai penerimaan
laporan, tahap penyelidikan, Tahap penindakan dan pemeriksaan, tahap selesai penyerahan berkas
perkara dan melalui Proses SPHP2 ( Surat Pemberitahuan Hasil Pengawasan Penyidikan ) yang diberikan
kepada Pengadu terhadap complain serta tetap membangun jaringan komunikasi yang baik antara pelapor
dan penyidik dengan memberdayakan IT (Information technology).
/Dibidang …..

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
Dibidang anggaran Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya pada tahun 2010, alokasi anggaran sebesar
Rp. 20.577.134.000,- Kemudian hingga tahun 2014, anggaran tersebut meningkat mencapai Rp.
21.889.379.000,- Namun sebagaimana disinggung diatas, anggaran Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
masih didominasi oleh Belanja Pegawai (81%). Sedangkan Belanja Modal (1%) dan Belanja Barang (18%)
yang diperlukan untuk mendukung operasional pelaksanaan Tupoksi justru masih sangat terbatas.
Postur anggaran Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2010-2014)
masih sangat jauh dari postur ideal yang diharapkan, yaitu 40% untuk belanja pegawai, 45 % belanja
barang dan 15 % belanja modal, namun demikian Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan
upaya efisiensi dan efektivitas anggaran.
Tantangan lain yang masih dihadapi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya ke depan antara lain :
dalam bidang organisasi, belum berubahnya setruktur organisasi sesuai dengan yang dinginkan oleh Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dalam bidang anggaran, alokasi untuk belanja barang guna mendukung
pelaksanaan Tupoksi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, masih minim. Selain itu tunjangan kinerja bagi
personel Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dibandingkan dengan K/L lainnya, masih kecil. Dalam bidang
Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas anggota belum sepenuhnya sesuai standar kompetensi yang
diharapkan. Dalam bidang sarana prasarana, masih banyak fasilitas yang belum terbangun bahkan
sebagian masih menyewa dan meminjam pihak lain. Sarana mobilitas operasional dalam pelaksanaan
tugas Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan untuk pelayanan publik, masih kurang memadai.
Kedepan, Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya akan menghadapi berbagai perkembangan
gangguan Kamtibmas yang semakin kompleks dan mengarah pada transnational crimes (kartel, ,
penyelundupan, TKI (Ketenaga Kerjaan), Traviking melalui Cyber, bioterrorism, narcoterorism, cyber
crime). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi,
sangat berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas yang tentunya berdampak pada operasionalisasi tupoksi
Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di lapangan, sedangkan untuk menghadapi hal tersebut, kondisi
peralatan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang ada saat ini dirasakan belum mampu mengimbangi
perkembangan tersebut. Selain itu, seiring perkembangan Zaman, berlangsung pergeseran nilai-nilai
sosial di masyarakat yang begitu cepat sehingga berdampak pada berkembangnya gangguan Kamtibmas.
/ Pada …..

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
Pada pelaksanaan Renstra Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Tahun 2015-2019, mendukung
pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Kerja mengusung program pembangunan nasional
yang dikemas di bawah tajuk Nawa Cita (9 Program Kerja Prioritas), yaitu
a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga Negara melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif;
b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya;
c. Membangun Indonesia dari pinggiran/perbatasan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka Negara kesatuan;
d. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib
belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan
kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong
program kepemilikan tanah seluas Sembilan juta hektar;
f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan
domestik;
h. melakukan revulusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional;
i. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan
kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.
/Posisi ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
Posisi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dari aspek kelembagaan dan struktural dalam Nawa Cita
diatas adalah menghadirkan Negara (melalui Polri) untuk melindungi dan menciptakan rasa aman segenap
warga Negara. Penjelasan berikutnya terdapat pada Nawa Cita huruf b dan d, yang secara jelas dan
konkret menjelaskan Tupoksi Dit Reskrimsus Polda metro Jaya dalam penegakan hukum dan pelayanan
masyarakat. Namun, pada dasarnya, peran Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam program Nawa Cita
pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak terbatas pada butir a,b dan d, akan tetapi seluruh upaya
pembangunan ekonomi diwilayah Jakarta dan sekitarnya harus didukung dengan menciptakan keamanan
dan rasa aman.
Selaras dengan keinginan Kabinet Kerja untuk membangun politik keamanan dan ketertiban
masyarakat melalui pemuliaan kepercayaan publik, maka Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan
pembinaan mental dan disiplin terus menerus dikalangan para anggotanya, dengan menyesuaikan
kurikulum pendidikan dan latihan untuk menghasilkan Polisi yang berwatak sipil, tidak militeristik dalam
menjalankan tugas penegakan hukum dan kamtibmas, melaksanakan perundang-undangan terkait pada
arah kebijakan penataan Polri menjadi institusi professional, dan menyediakan anggaran yang memadai
baik untuk tugas operasional, dukungan peralatan maupun jaminan kesejahteraan anggota Dit Reskrimsus
Polda Metro Jaya.
2. Potensi dan Permasalahan
a. Potensi Gangguan Keamanan yang bersifat Multidimensi
1) Global
a) dalam menghadapi ketatnya persaingan global telah terjadi perubahan besar
pada pola-pola hubungan antar negara di level internasional. Perubahan paling
mencolok dapat dilihat dari pertumbuhan organisasi-organisasi kerjasama antar
negara, terutama ditingkat regional, seperti Uni Eropa (UE), ASEAN, PIF, NAFTA
dan The Mercosur-European Union Business Forum (MEBF). Terlepas dari motif
pendiriannya kehadiran organisasi-organisasi ini memberi warna baru bagi
hubungan Internasional dimana dunia cenderung bergerak menuju pada suatu
tatanan dunia baru yang dikuasai organisasi-organisasi regional dan
Internasional;
b) negara-negara barat (Amerika Serikat dan Uni Eropa) dengan sistem demokrasi
liberal sebagai sistem politik dan ekonomi memberikan pengaruh bagi negara-
negara berkembang melalui berbagai lembaga internasional seperti WTO, PBB,
WB, IMF serta berbagai skema bantuan internasional.
/seiring ....

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
Seiring dengan perjalanan waktu, kekuatan demokrasi AS telah mendapat
tantangan dari kelompok negara-negara dengan Sosialisme baru yang semakin
berkembang di Amerika Latin. Sebagian dari negara-negara tersebut kemudian
berada dibawah kekuasaan presiden yang memiliki kecenderungan “Kiri” atau
Kiri-Tengah”
c) pada sisi lain, tantangan demokrasi liberal muncul dari kelompok
fundamentalisme agama, untuk melawan pengaruh dengan berupaya kembali
pada tafsir pada nilai-nilai awal/orisinalnya. Kelompok ini berkembang dalam
berbagai negara dan agama. Di Amerika Serikat, fundamentalisme agama Kristen
berkembang dalam bentuk sekte-sekte bahkan yang mempersenjatai diri seperti
Jemaat David Korresh. Di kawasan Asia dan Afrika, fundamentalisme agama
Islam tumbuh sebagai dampak globalisasi ekonomi dan reaksi terhadap dominasi
AS. Fundamentalisme agama Islam berpusat di negara-negara yang mayoritas
penduduknya beragama Islam seperti Saudi Arabia, Irak, Iran, Pakistan dan
Indonesia. Dalam pandangan AS, fundamentalisme agama kerap dikaitkan
dengan isu-isu terorisme internasional;
d) pertambahan penduduk dunia yang telah mencapai 7,2 miliar jiwa lebih akan
mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan. Disamping itu,
perubahan iklim karena pemanasan global menimbulkan gangguan terhadap hasil
panen dan jalur distribusi pangan internasional. Lahan pertanian akan semakin
menyempit karena alih fungsi lahan untuk kepentingan bisnis dan industri seperti
terjadi di RRC, India, Brasil, Vietnam dan Thailand yang saat ini menjadi
produksen pangan dunia. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap terbatasnya
ketersediaan pangan diberbagai belahan dunia seperti Asia dan Afrika yang
berpotensi menimbulkan kerawanan pangan dan bencana kelaparan;
e) perubahan iklim (climate change) sebagai akibat penggunaan berlebihan bahan
bakar fosil, industrialisasi dan alih fungsi lahan, telah menghasilkan efek
pemanasan global (global warming) yang telah meningkatkan suhu permukaan
bumi serta munculnya berbagai ragam penyakit dan gangguan kesehatan
manusia diseluruh dunia;
f) fluktuasi harga minyak dunia sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian
global. Hal ini diakibatkan oleh : Situasi politik negara penghasil minyak yang
tidak kondusif karena konflik eksternal/internal, meningkatnya konsumsi BBM;
penurunan cadangan minyak bumi; serta aksi spekulasi di pasar bursa komoditi
internasional;
g/ konflik ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
g) konflik bersenjata di Suriah antara pasukan militer Presiden Bashar Al-Asad dan
kelompok oposisi, rentan terhadap upaya politiasi agama sebagai factor
kerentanan konflik sosial-politik, sehingga dapat memicu mobilisasi WNI untuk
mengikuti latihan bersama (tanjim) gerakan radikal di kamp-kamp militer Irak.
Berkembangnya ideology Islamic State in Irak and Syiria (ISIS) telah merebak
hingga menjangkau berbagai wilayah Indonesia;
2) Regional
Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan regional
adalah perkembangan situasi global, disamping peran dan kepentingan negara-negara
besar, ditambah dengan permasalahan hubungan antar negara dalam satu kawasan.
Berbagai persoalan atau konflik yang terjadi dikawasan akan memiliki pengaruh terhadap
kondisi keamanan internasional dan nasional negara yang ada di dalam kawasan
tersebut. Isu-isu strategis dan negara di kawasan regional yang memiliki pengaruh kuat
terhadap perkembangan Lingkungan Strategis (Lingstra) di Indonesia adalah sebagai
berikut :
a) hubungan bilateral antara Indonesia-Australia telah beberapa kali mengalami
pasang surut. Kondisi ini tidak lepas dari orientasi politik dan kepentingan
pemerintahan yang berkuasa disana. Sebagai anggota FPDA, Australia dapat
menggunakan berbagai fasilitas militer di negara-negara persemakmuran, antara
lain Malaysia dan Singapura. Posisi geopolitik dan geostrategic membuat
Australia selalu memperhatikan dan mempengaruhi perkembangan di Indonesia;
b) isu Melanesian Brotherhood (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai
strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh
terhadap gerakan separatis Papua Merdeka, Vanuatu dan Nauru adalah Negara
yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tokoh-tokoh
OPM di Vanuatu tergabung dalam West Papuan Peoples Represntative
Organization (WPPRO) dan aktif melakukan kegiatan propaganda;
c/ pesatnya …..

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
c) pesatnya perkembangan perekonomian Republik Rakyat Cina (RRC) telah
menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting baik secara
regional maupun global. Negara-negara besar maupun negara-negara dikawasan
Asia Pasifik tidak dapat mengabaikan peran Cina bagi keamanan kawasan. Cina
memiliki kepentingan dan mempunyai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam
menentukan stabilitas keamanan kawasan;
d) dalam lingkungan regional Asia Tenggara, terjadi perubahan besar kehidupan
ASEAN, yakni kesepakatan untuk mengintegrasikan negara-negara ASEAN
dalam suatu komunitas ASEAN (ASEAN Community) berdasarkan piagam
ASEAN (ASEAN Charter) yang secara resmi berlaku sejak awal tahun 2009,
Keberhasilan integrasi ASEAN dapat memainkan peran sentral (“in the driving
seat”) dalam proses integrasi kawasan yang tengah berlangsung dengan sangat
dinamis. Dinamika Tiga Pilar ASEAN (politik, ekonomi dan sosial budaya) telah
membawa konfigurasi baru hubungan antar negara. Secara institusional,
misalnya, ASEAN melahirkan AICHR, ACWC. Selain secara institusional, ASEAN
juga melahirkan KEA (Komunitas ekonomi Asean) dan berbagi instrument baru
yang mempertegas pola-pola hubungan antar Negara anggota ASEAN.
e) salah satu yang penting dalam ASEAN adalah mobilitas yang terbuka bagi warga
negara anggota ASEAN ke negara ASEAN lainnya. Mobilitas terbuka ini
membawa banyak perubahan baik dalam konteks migrasi, perdagangan,
investasi dan singgungan kebudayaan. Meningkatnya mobilitas barang dan orang
baik masuk maupun keluar Indonesia berpotensi dapat meningkatkan Investasi
dan kemajuan namun disisi lain dapat pula menimbulkan kerawanan kamtibmas;
f) keterbukaan ASEAN untuk anggotanya juga didasari oleh kesepahaman bersama
dalam kerjasama hukum dengan terciptanya kesepahaman bersama Mutual
Legal Assistance ASEAN (MLA), khususnya untuk memerangi illegal logging,
illegal fishing, korupsi dan berbagai persoalan kejahatan lintas Negara. Indonesia
telah mengadopsi MLA ASEAN ini dengan UU Nomor 15 Tahun 2008, namun
pemanfaatannya belum optimal;
/g. Dimensi ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
g) Dimensi keamanan dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota
ASEAN, antara lain :
(1) perkembangan politik dalam negeri Thailand ditandai dengan pertarungan
antar golongan menimbulkan gangguan politik dan perdagangan di
kawasan ASEAN. Penyelundupan senjata ringan (small arms) dari
Thailand pun masuk ke wilayah-wilayah konflik di Indonesia; dan
(2) hingga saat ini Pemerintah Philipina masih menghadapi masalah
pemberontakan di Philipina Selatan yang dilakukan oleh Moro Islamic
Liberation Front (MILF), Misuari Break Awcro Group (MBG), dan
Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG) kelompok tersebut disinyalir masih
ada kaitan dengan kelompok radikal di Indonesia;
(3) masalah perbatasan wilayah laut dengan kepulauan Riau, Singapura
belum bersedia melakukan pembicaraan, meskipun secara lisan telah
menyatakan bahwa dengan adanya proyek reklamasi wilayah timur
Changi dikatakan tidak mengubah kedudukan dan batas landasan
kontinen yang sudah ada;
(4) Indonesia masih menjadi negara terbesar di ASEAN yang mengirimkan
TKI untuk kawasan ASEAN seperti Malaysia, Brunei dan Singapura.
Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan buruh migrant, khususnya di
Malaysia;
(5) Dalam sengketa Blok Ambalat, Malaysia berulangkali melakukan
pelanggaran batas wilayah RI di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,
baik diwilayah udara maupun laut.
3) Wilayah Jakarta dan Sekitarnya
a) Kondisi geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam.
Dari segi geografis, Jakarta merupakan ibu kota Negara Indonesia,
sehingga pengamanan wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi prioritas utama.
Terutama untuk menjamin terciptanya keamanan bagi setiap warga negara yang
hidup dan tinggal di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebagai konsekuensinya,
diperlukan upaya quick response atau mobilitas tinggi yang ditunjang oleh sarana
dan prasarana yang memadai.

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
Dari segi Demografi, Jakarta dan sekitarnya memiliki usia angkatan kerja
lebih besar dari usia diluar angkatan kerja. Jika pemerintah dapat memanfaatkan
keadaan ini, bonus demografi akan menghasilkan surplus minimal dari
pendekatan ekonomi. Akan tetapi, jika pemerintah gagal mengelola kenaikan
angkatan kerja, sehingga hasilnya akan berdampak negative yakni memperlebar
kesenjangan ekonomi. Hal tersebut dapat memicu peningkatan angka
kriminalitas.
Sementara dari segi Sumber Daya Alam, pasokan minyak dalam negeri
Indonesia terus menurun namun masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
Jakarta dan sekitarnya. Fluktuasi harga minyak dunia kemudian dapat
memberikan dampak pada stabilitas keamanan nasional.
b) Ideologi
Pasca reformasi 1998 sistem demokrasi di wilayah Jakarta dan
sekitarnya berjalan dengan baik, seperti pemilihan umum yang dilakukan secara
langsung oleh rakyat, maupun sistem pengawasan intra dan antar lembaga
eksekutif, yudikatif dan legislative. Namun demikian konflik antar kelompok
kepentingan hingga pertentangan ideologi, masih mewarnai penyelenggaraan
sistem demokrasi. Oleh karena itu, Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dituntut
untuk menciptakan kondisi aman pada masyarakat bagi berlangsungnya proses
demokrasi, penegakan HAM, dan perlindungan hak-hak warga negara ataupun
terhadap keadaan-keadaan yang mengancam kelangsungan proses ekonomi.
c) Politik.
(1) pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya melanjutkan
reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai
cukup berhasil, namun pelaksanaannya masih diliputi suasana euphoria,
sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku;
(2)/ Penerapan ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
(2) penerapan kebijakan otonomi daerah masih menimbulkan permasalahan
dalam pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Provinsi terhadap
penyelenggaraan kewenangan di Kabupaten/Kota. Rencana Strategis
dan program Pembangunan Daerah (Propeda) Pemerintah
Kabupaten/Kota kadang tidak sejalan, atau malah bertentangan dengan
Renstra Pemerintah Provinsi sehingga berpengaruh pada pembangunan
suatu daerah. Residu dari kebijakan politik tersebut berdampak pada
situasi keamanan diwilayah hukum Polda Metro Jaya dan akan menjadi
beban tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom,
dan pelayanan masyarakat.
d) Ekonomi
(1) perkembangan ekonomi Indonesia selama periode 2010-2014 masih
dihadapkan pada dampak krisis keuangan global dan fluktuasi harga
minyak dunia yang berpengaruh terhadap aspek-aspek berikut lambatnya
pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya transaksi perdagangan
(ekspor) dan kegiatan investasi; turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing, terutama dolar AS; meningkatnya angka pengangguran dan
kemiskinan akibat semakin terbatasnya peluang kerja dan sumber-
sumber ekonomi masyarakat; meningkatnya harga-harga kebutuhan
pokok dan melemahnya daya beli masyarakat;
(2) secara umum, situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2015-2019
diperkirakan masih dalam kondisi fluktuatif, terutama jika dikaitkan
dengan stabilitas politik pasca Pemilu 2014 dan dampak krisis finansial
global. Stabilitas politik dapat mempengaruhi sentiment pasar modal, nilai
tukar rupiah dan investasi nasional. Sedangkan krisis keuangan global
dapat mempengaruhi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi,
minimnya investasi dan terbatasnya daya serap tenaga kerja. Kondisi ini
pada akhirnya berdapak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran
dan angka kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat, tingginya
inflasi dan rendahnya pendapatan perkapita nasional;
(3)/ pembangunan …

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
(3) pembangunan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan dihadapkan
pula pada ancaman krisis pangan akibat berbagai faktor baik domestik
maupun global serta perubahan iklim (climate change) telah
mempengaruhi rotasi waktu panen, kemarau panjang dan bencana alam
yang dapat berdampak pada kegagalan panen yang pada akhirnya
berujung pada urbanisasi.
e) Sosial Budaya
(1) keaneka ragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang
dimiliki warga Jakarta dan sekitarnya sejak dahulu kala telah tumbuh dan
berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial
masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keaneka
ragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional
untuk membangun bangsa. Namun demikian, pada sisi lain keaneka
ragaman tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan
konflik atau pemicu terjadinya konflik sosial;
(2) pesatnya perkembangan globalisasi mempengaruhi budaya dan gaya
hidup yang berdampak terhadap perubahan sistim nilai, pola pikir, sikap
dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sifat permisif, konsumtif dan
individualis telah membawa sebagian masyarakat tidak mengindahkan
hukum dan norma-norma adat istiadat setempat sehingga dapat
menimbulkan gangguan Kamtibmas;
(3) berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agam dapat
menimbulkan pertentangan antar pemeluk agama itu sendiri, sehingga
berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus
terjadinya konflik sosial. Sebagian pemuka agama cenderung
menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk
kepentingan Politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan
dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama. Pada sisi lain
konflik klaim kebenaran antar penganut aliran agama bahkan
memunculkan fanatisme sempit yang dapat merusak tatanan “ Bhinneka
Tunggal Ika” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
f) Keamanan
(1) permasalahan situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat) dewasa ini bersumber dari berbagai aspek kehidupan sosial,
apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik menjadi gangguan
Kamtibmas nyata, Fenomena tersebut dilihat dari berbagai bentuk aksi
kejahatan yang bernuansa konvensional, transnasional dan terorganisir.
Bentuk aksi kejahatan dewasa ini mulai dengan cara-cara kekerasan
manual dan komunal, seperti pencurian kendaraan bermotor,
penganiayaan dan konflik antar kelompok sehingga kejahatan dengan
modus operandi yang canggih dan sulit pembuktiannya seperti korupsi,
pencucian uang / Money Laundring, Cyber Crime, termasuk kejahatan
lain yang tidak kalah pentingnya untuk diwaspadai yaitu aksi terorisme,
yang dalam eksistensinya berusaha untuk melakukan regenerasi dan
perekrutan anggota baru. Memahami aksi kejahatan tersebut, Polri
menyadari tidak dapat berkerja sendiri tegasnya menambahkan,
kesungguhan dan komitmen kerjasama dari semua pihak serta
stakeholders perlu dirancang dengan baik dalam pemeliharaan
Kamtibmas.
(2) terbatasnya penjagaan pintu-pintu masuk wilayah hukum Polda Metro
Jaya seperti pelabuhan laut dan udara, serta kurangnya koordinasi dan
kerjasama dengan instansi menjadi wilayah hukum Polda Metro Jaya
sebagai lahan subur tumbuhnya kejahatan dan gangguan Kamtibmas.
(3) Sebagian jaringan teroris yang berkembang diwilayah hukum Polda
Metro Jaya masih terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-
anggota baru. Kerjasama mereka dengan kelompok ekstrem di Filipina,
seperti Abu Sayyaf dan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Sementara
itu kelompok Jamaah Islamiyah (JI) khususnay dari elemen Eks
Afghanistan sedang mengalami perpecahan bersamaan dengan
menurunnya kredibilitas Abu Baka Baasyir di kalangan JI karena dinilai
tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya.
Berkembangnya ideologi islamic State In Irak and Syiria (ISIS) telah
merebak di berbagai wilayah Indonesia termasuk wilayah hukum Polda
Metro Jaya yang berdampak pada ancaman terhadap keutuhan NKRI.
Gerakan ini semakin jelas dengan adanya dukungan dari beberapa
organisasi saya ISIS, diantaranya : Kongres Umat Islam Bekasi (KUIB),
Jama’ah Mimbar Tauhid wal Jihad (MTJ), Forum Aktivis Syari’at Islam
(FAKSI) dan Umat Islam Nusantara (UIN).
/b. Analisis.....

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
b. Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala)
Analisa SWOT dapat dilakukan atas faktor-faktor lingkungan strategis internal maupun
eksternal Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya sebagai berikut :
1) kekuatan
a) aspek legalitas, yaitu kedudukan Polri sangat kuat karena keberadaannya dijamin
di dalam konstitusi. Sebagai penjabaran konstitusi (UUD 1945), Polri mengemban
tugas, fungsi, kewenangan dan kewajibannya berlandaskan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b) struktur organisasi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang berjenjang tergelar
hingga ke tingkat bawah dengan struktur 1 Dit, 2 Bag, 5 Subdit, 1 Subbg dan 1
Kasi. Dengan kekuatan personel sebanyak: 425 orang terdiri dari; Pamen 72
orang, Pama 61 orang, Bintara 274 orang dan PNS : 18 orang dengan
perkembangan tugas yang semakin meningkat di wilayah hukum Polda Metro
Jaya, maka sangat diperlukan untuk penambahan Personil yang memadai
c) meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
dari tahun ke tahun khususnya peralatan operasional seperti; transportasi darat
(kendaraan bermotor, persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan
komunikasi dan materiil untuk mendukung kegiatan operasional Dit Reskrimsus
Polda Metro Jaya, guna kelancaran pelayanan di Dit Reskrimsus Polda Metro
Jaya kepada masyarakat;
d) meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional Kepolisian
telah terdistribusi sampai tingkat Penyidik dan diterima pada awal tahun anggaran
berjalan, sehingga para pimpinan mampu mengelola kegiatan dan anggaran
untuk program prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;
e) kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin
meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan
transnational crime, (human trafficking, terorisme dan narkoba) kejahatan
terhadap kekayaan negara (Korupsi, illegal logging, illegal fishing dan illegal
mining) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa) sehingga dapat
menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas-tugas Polri;
2)/ kelemahan ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
2) kelemahan
a) pada akhir tahun 2014 rasio perbandingan antara personel Polri dan penduduk
diwilayah hukum Polda Metro Jaya adalah (1 : 661) hal ini belum ideal, bila dilihat
secara riil dari sejumlah 32.428 anggota Polri tidak seluruhnya melaksanakan
tugas operasional kepolisian (sebagian melaksanakan tugas staf atau fungsi
pembinaan) namun pada sisi lain, besarnya personel Polri berampak pada
anggaran belanja pegawai yang besar pula dibandingkan dengan anggaran
belanja modal dan barang guna kegiatan operasional Kepolisian. Oleh karena itu
perlu dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai guna menunjang rasio
Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b) tidak terpenuhinya anggaran Pagu Ideal Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
berdampak tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri. Alokasi
anggaran digunakan berdasarkan skala prioritas tertentu misalnya : untuk belanja
pegawai guna tetap berjalannya roda organisasi. Sementara belanja modal dan
barang guna kegiatan operasional Kepolisian, tidak sepenuhnya terpenuhi
sehingga pelayanan dan penegakan hukum tidak optimal, terutama dalam
menghadirkan Polisi setiap saat sebagai simbol negara dalam memberikan
pelayanan dan perlindungan terhadap warganya;
c) keterampilan dan kemampuan personel Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di
lapangan belum merata, terutama dalam segi penguasaan peraturan perundang-
undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis teknologi informasi di dan
biokimia dibidang kriminalitas modern dalam menghadapi kualitas dan kuantitas
kejahatan yang semakin canggih;
d) jumlah anggota yang mengikuti kejuruan masih sedikit sehingga belum menjawab
kebutuhan organisasi guna mendukung profesionalisme Dit Reskrimsus Polda
Metro Jaya selain itu masih terbatasnya Penyidik yang berlatar belakang Sarjana,
berdampak kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan
cyber crime, money laundering, terorisme, perdagangan gelap dan korupsi).
Kondisi ini semakin lemah dengan minimnya anggaran penyidikan, khususnya
kasus Korupsi;
e) belum …

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
e) belum optimalnya penggunaan piranti lunak dan piranti keras karena database Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya belum terintegrasi antar Satker. Jika telah
terbangun, akan sangat menunjang komunikasi dan perwujudan pelayanan Polri
yang proaktif dan terintegrasi;
f) belum memadainya kesejahteraan Personel Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
untuk mendukung kinerja Polri, terutama dalam hal perumahan, markas komando
dan sarana prasarana mobilitas.
3) peluang
a) program prioritas pemerintah Kabinet kerja 2014-2019 memberikan peluang bagi
Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya (Polri) untuk melanjutkan reformasi birokrasi
terhadap penguatan institusi, sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita butir 1,
yaitu menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
b) program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan
korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
memberikan peluang bagi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk melanjutkan
Reformasi Birokrasi Polri yang mencakup aspek struktural, instrumental dan
kultural;
c) sistem desentralisasi/otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat, sejalan dan saling menunjang dengan organisasi Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya yang ada pada semua tingkatan pemerintahan;
d) semakin terjalinnya hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga terkait
(Partnership) guna mendukung peningkatan kemampuan Polri maupun dalam
kebijakan Sinergi Polisional Proaktif.
4) kendala
a) selama ini hubungan partnership Polri masih lemah, terutama dalam penguatan
kelembagaan dengan instansi lainnya;
b) tingkat …

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
b) tingkat kepuasan publik (public trust) terhadap kinerja Polri fluktuatif dan rentan
terhadap pengaruh gejolak politik yang sarat kepentingan.
c. Permasalahan
1) belum optimalnya pengelolaan keamnan dan penciptaan rasa aman masyarakat, baik
melalui dukungan anggaran maupun penggelaran personel dan peralatan Dit Reskrimsus
yang berbasis teknologi;
2) profesionalisme anggota Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya belum terdukung oleh
pendidikan, pelatihan dan kesejahteraan yang memadai, serta pengembangan SDM Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya;
3) pelayanan Kamtibmas prima yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai
komunitas terkecil di kewilayahan belum maksimal tergelar dan belum dapat diperdayakan
secara efektif;
4) kerjasama antara Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dengan instansi terkait dalam bentuk
Sinergi Polisional (Spindep) masih belum optimal disebabkan kerjasama selama ini
berjalan secara parsial (fungsi masing-masing); dan
5) susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih ada yang belum efektif apabila
disandingkan dengan Analisa Beban Kerja (ABK), HTCK, serta struktur program dan
anggaran yang ada sekarang ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
/Bab .....

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra ) Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Tahun 2015-2019 dibuat dengan
berpedoman pada Renstra Kapolda Metro Jaya Tahun 2015-2019. Dengan demikian, penetapan visi dan misi Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya tidak boleh keluar dari koridor yang sudah ditetapkan pada Renstra Polri Tahun
2015-2019 dalam rangka mendorong pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Penyusunan dan perumusan Renstra Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tahap III didasarkan pada strategi
kebijakan pembangunan nasional dalam bidang keamanan yang sudah lebih dulu dituangkan dalam RPJMN 2015-
2019 dengan menyesuaikan pada visi-misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja (2014-2019),
yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Adapun misi
khusus pada bidang keamanan adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya memprediksi berbagai
tantangan sesuai dengan visi-misi Polri, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan strategis, baik
global, regional maupun wilayah Jakarta dan sekitarnya yang akan mempengaruhi dinamika keamanan langsung
dan tidak langsung dengan model analisis SWOT. Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya menjalankan visi, misi dan
tujuan kelembagaannya. Pembangunan Polri diarahkan menjadi institusi yang yang mandiri, berwawasan global,
berorentasi nasional dan bertindak lokal, Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya harus dapat membangun sinergi
internal maupun eksternal kelembagaan dalam pencegahan gangguan keamanan dan penegakan hukum.
Rumusan Visi dan Misi dan Tujuan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya pada Renstra 2015-2019.
1. Visi
Terwujudnya pelayanan penyelidikan dan penyidikan yang Profesional, Proposional, Transparan,
akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat demi tegaknya hukum dan keamanan diwilayah hukum Polda
Metro Jaya.
/Misi ……

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
2. Misi
Dengan mempedomani arah kedepan sesuai Visi Polda Metro Jaya, maka langkah pencapaian sasaran
strategis disusun Misi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya sebagai berikut :
a. mewujudkan penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM dan anti KKN demi terwujudnya
kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat;
b. mewujudkan kualitas personel Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya melalui pendidikan dan pelatihan
fungsi teknis Kepolisian secara berkelanjutan;
c. mewujudkan personel Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang berkompeten yang dibuktikan
dengan sertifikasi kecakapan profesi;
d. mewujudkan profesional penyidik melalui pemberian reward and punisment;
e. mewujudkan sarana prasarana yang berbasis teknologi guna mendukung efektifitas proses
penyelidikan dan penyidikan;
f. mewujudkan teknologi komunikasi dan informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi
guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
g. mewujudkan kepercayaan publik (trust building) melalui perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam
rangka menghindari komplain masyarakat;
h. mewujudkan sistem analisa dan evaluasi kinerja melalui peningkatan pengawasan internal untuk
menciptakan proses penyelidikan dan penyidikan yang akuntabel;
i. mewujudkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dengan unsur Criminal Justice
Sistem;
j. mewujudkan sistem pengelolaan anggaran penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan
akuntabel.
3. Tujuan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
a terwujudnya peningkatan pelayanan prima Kepolisian.
1) Prosentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri
2) Prosentase pengaduan atas pelayanan Kepolisian yang ditindak lanjuti.
3) Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian
b/ terwujudnya .....

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
b. terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya gangguan kamtibmas.
- Prosentase penurunan kasus tindak pidana.
c. terwujudnya penegakan hukum yang adil, transparan, akuntabel dan objektif,
1) Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana sampai berkas perkara
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
2) Prosentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu.
3) Prosentase penyelesaian perkara tindak pidana diluar Pengadilan/Arbitrase/Mediasi/
Restorative Justice (SP3)
4. Sasaran strategis Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
Mengacu pada Renstra Kapolda Metro Jaya Tahun 2015-2019 dan disesuaikan dengan tahapan Grand
Strategi Polri Tahap III, yang mendasari pencapaian pelayanan publik yang unggul ( strive for excellence),
adalah :
a. terwujudnya pelayanan prima Kepolisian
b. terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya tindak pidana dan gangguan
kamtibmas
c. terwujudnya aparatur Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang bersih dan bebas KKN.
5. Pentahapan Kebijakan
a. Pada tahun 2015
melanjutkan pelayanan penyelidikan dan penyidikan yang prima dan kebulatan sinergi polisional
yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi
ancaman gangguan Kamtibmas.
b. Tahun 2016
meningkatkan pelayanan penyelidikan dan penyidikan yang prima sampai jajaran kewilayahan
terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung SDM yang berkualitas guna
menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas.
c/ Tahun ...

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
c. Tahun 2017
meningkatkan pelayanan penyelidikan dan penyidikan yang prima sampai jajaran kewilayahan
terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung SDM yang berkualitas serta
berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas.
d. Tahun 2018
mendinamisir dan meningkatkan pelayanan penyelidikan dan penyidikan yang prima dan sinergi
polisional yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna
menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas.
e. Tahun 2019
terwujudnya pelayanan penyelidikan dan penyidikan yang prima sampai jajaran kewilayahan
terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi
Kepolisian, SDM berkualitas serta kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi
ancaman gangguan Kamtibmas.
Bab III...

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
1. Arah Kebijakan dan Strategi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
a. Arah kebijakan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam rangka pencapaian sasaran strategis
terwujudnya peningkatan pelayanan prima Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, yaitu :
1) membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan
informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum;
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pembangunan sarana
prasarana berbasis teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang
akan dilakukan adalah :
a). mengusulkan alat materiil khusus (almatsus) Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya ke
Karo Sarpras Polda Metro Jaya guna memenuhi kebutuhan Dit Reskrimsus Polda
Metro Jaya.
b). menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan
(ULP) dengan memanfaatkan system LPSE yang didahului studi kelayakan;
c) mengusulkan pembangunan pusat informasi keamanan nasional yang terintegrasi
ke Mabes Polri.
2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui Pendidikan dan Pelatihan fungsi.
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya profesionalisme
anggota Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Untuki mewujudkan pencapaian arah
kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
yang akan dilakukan adalah :
a) melaksanakan kurikulum pendidikan Polri yang bersifat pelayanan, penguasaan
teknologi dan hukum dilandasi Kode Etik Polri dalam rangka mencapai
kesempurnaan (strive for excellence);
b) mengikutkan pendidikan, pelatihan, kursus-kursus guna meningkatkan
profesionalisme Polri;

c) melaksanakan ….
NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
c) melaksanakan Revolusi Mental, khususnya dalam rangka mengembangkan
budaya anti korupsi di internal Polri, diantaranya dengan menunjuk role model
anti korupsi, memasukan kurikulum anti korupsi di lembaga pendidikan.
3) melaksanakan standar pelayanan prima pada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dengan
melengkapi sesuai Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP).
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya standar Pelayanan
prima pada tingkat Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Untuk mewujudkan pencapaian
arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Dit Reskrimsus Polda Metro
Jaya yang akan dilakukan adalah menyusun kebutuhan sarana prasarana yang
dilaksanakan secara bottom up berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan
tugas.
4) membangun hukum Kepolisian sebagai elemen Prolegnas bidang Kepolisian serta
memfungsikan sebagai pusat informasi hukum Kepolisian bagi pelaksana tugas Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya di lapangan.
Kebijakan dalam program ini adalah penguatan instrument regulasi pendukung
Tupoksi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan
tersebut di atas, maka strategi Pembangunan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang
akan dilakukan adalah mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Tupoksi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.
5) membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya dan jajaran.
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terbangunnya sistem
komunikasi terpadu mulai dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya sampai Polres Jajaran.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi
pembangunan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang akan dilakukan adalah :
a) menggelar jaringan komunikasi data dan suara sampai tingkat kewilayahan untuk
mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;

b) mengembangkan ……
NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
b) mengembangkan sistem komunikasi perkantoran berbasis elektronik untuk
mendukung koordinasi antara satuan kerja di Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
dan satuan kewilayahan secara efektif dan efesien;
c) mengembangkan sistem kumonikasi radio untk mendukung operasi Kepolisian
dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karate
penggunaan disetiap fungsi kewilayahan.
6) optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui pergelaran personel dan peralatan
Polri berbasis teknologi.
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya pelayanan prima
Polri berbasis teknologi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas,
maka strategi pembangunan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang akan dilakukan
adalah:
a) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peleksanaan quick wins dan
quick response;
b) memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan
Polri termasuk penempatan Polwan dalam rangka percepatan Program
Pengarusutamaan Gender (PUG);
c) membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
d) meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat berbasis teknologi.
e) mendorong pemanfaatan teknologi komunikasi untuk peningkatan penyidikan dan
penyelidikan.
7) penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna
mewujudkan kepercayaan masyarakat.
Kebijakan program ini adalah Implementasi keterbukaan informasi publik oleh
Polri kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas,
adalah:

a)/ meningkatan …..
NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
a) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas
kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;
b) membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholders terkait maupun
media massa (media elektronik, media cetak dan media online)
c) membangun dan mengembangkan keterbukaan informasi Publik (KIP) melalui
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi(PID) yang berbasis teknologi guna
mewujudkan layanan informasi public yang professional, transparan dan
akuntabel;
d) membangun penggunaan media social untuk membangun citra Dit Reskrimsus
Polda Metro Jaya yang positif.
b. Arah kebijakan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam rangka pencapaian sasaran strategis
terbangunnya terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya gangguan
Kamtibmas yaitu :
1) pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4(empat) jenis kejahatan
yang meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap
kekayaan Negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi yang disertai pengadaan
sarana dan prasarananya.
Kebijakan program ini adalah pemantapan penegakan hukum dibidang kejahatan
konvensional, tarnsnasional, kekayaan negara dan kejahatan kontijensi. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya yang akan dilakukan adalah :
a) meningkatkan kegiatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan tindakan
proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas;
a) Meningkatkan ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
b) meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan
masyarakat, meliputi kejahatan konvensional (kejahatan jalanan/premanisme,
perjudian, kejahatan dengan kekerasan), kejahatan transnational (cyber crime,
narkoba, human trafficking, arms smuggling, terorisme) kejahatan yang merugikan
kekayaan negara (Korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining) dan
kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik sosial, demo anarkis);
c) meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek melalui pemenuhan
peralatan berdasarkan standar scientific criminal investigation;
d) mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas
pemberantasan korupsi, pembalakan liar (illegal logging), pencurian ikan (illegal
fishing), penambangan liar (ilegal mining), kejahatan perbankan, kejahatan
pencucian uang, dan penegakan hukum dilingkungan Dit Reskrimsus Polda Metro
Jaya termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta
kelompok marginal Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) dan Narkoba;
e) guna menunjang kegiatan pencegahan dan penegakan hukum, dibutuhkan
pemenuhan sarana prasarana.
2) membangun kemampuan operasional dalam penanganan gangguan keamanan
berintensitas tinggi (flash Point) secara langsung dan cepat, khususnya terorisme dan
konflik social.
Kebijakan program ini adalah kemampuan operasional secara cepat dalam
penanganan keamanan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas,
adalah:
a) mengoptimalkan kekuatan cadangan (stand by force) pada Dit Reskrimsus Polda
Metro jaya untuk setiap gerakan dengan menggunakan sarana prasarana yang
memadahi;
b) meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melaui dukungan dan
pengadaan sarana prasarana.
2) Membangun ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
3) membangun kemampuan penyidikan berstandar investigasi pidana yang ilmiah
(Scientific Criminal Investigation-SCI) dari tingkat Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
sampai kewilayahan.
Kebijakan program ini adalah meningkatnya kemapuan penyidikan
berstandar penyidikan pidana secara ilmiah (Scientific Criminal Investigation-SCI),
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi
pembangunanDit Reskrimsus Polda Metro Jaya akan diperioritaskan adalah :
a) meningkatkan kemampuan penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (Crime Scene Investigation-
CSI) guna mengungkap tindak pidana secara ilmiah;
b) meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar
investigasi tindak pidana secara ilmiah (Scientific Criminal Investigation-
SCI).
c. Arah Kebijakan Dit Reskrimsus dalam rangka pencapaian sasaran Strategis terwujudnya aparatur
Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu :
1) mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri
Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya organisasi Polri
yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan
tersebut diatas, maka strategi pembangunan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang akan
dilakukan adalah:
a) melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan penilaian
manajemen kinerja pada Anggota Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya;
b) meningkatkan integritas Anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi dalam
rangka revolusi mental anggota Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.
2) menyelaraskan …

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
2) menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan
pemeriksaan oleh Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan
aparat Polri yang professional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN)
Kebijakan program ini adalah optimalisasi fungsi pengawasan internal Polri. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya yang akan dilakukan adalah :
a) pembentukan Tim Internal Anti Korupsi;
b) mengefektifkan pelaksanaan pengawasan rutin dengan tujuan tertentu;
c) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal pengemban
fungsi pengawasan;
d) meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan
disiplin dan kode etik profesi Polri.
3. Kerangka Regulasi
Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan
pedoman-pedoman maupun aturan-aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap
masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat
dibidang keamanan maupun penegakan hukum. Penerapan aturan atau regulasi yang ada pada Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam rangka mendukung tercapainya sasaran Renstra Dit Reskrimsus
Polda Metro Jaya tahun 2015-2019.
Renstra Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang merupakan alat untuk mencapai tujuan
pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya selain berisi
perencanaan strategis, juga berisi tentang instrument strategis yang berfungsi untuk memecahkan
permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran
Renstra Polri yang tersusun dalam kerangka regulasi Polri. Kerangka regulasi pada Renstra Polri berisi
tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polri yang bersifat mengikat kepada personel Polri maupun
masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat selama 5
(lima) tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.
Kerangka ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
Kerangka regulasi dalam Renstra Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tahun 2015-2019 mendukung
rencana penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai tidak perlu dan masih valid dalam mendukung
pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap
situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun kedepan.
Dari isu strategis dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peningkatan kapasitas
dan stabilitas Harkamtibmas maka dalam penguatan terhadap isu strategis tersebut dit Reskrimsus Polda
Metro Jaya melaksanakan kerangka regulasi berdasarkan prioritas, antara lain :
a. pemenuhan Alat Khusus (Almatsus) Polri di jajaran Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Kebutuhan
regulasi yang dibuat antara lain Perkap tentang pemenuhan Alat Khusus (Almatsus) Polri dengan
menitik beratkan pada industri pertahanan lokal dan Perkap tentang pengadaan barang/jasa Alat
Khusus (Almatsus) Polri;
b. peningkatan kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme personel Polri. Disamping
peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,
kebutuhan regulasi yang diperlukan adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang administrasi
keanggotaan Polri;
c. peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kebutuhan regulasi yang dibuat adalah
amandemen Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia
setelah disahkannya revisi KHUP dan KUHAP;
Kerangka regulasi
No. Sasaran Strategis Regulasi Terkait Yang
Sudah Ada
Kebutuhan Regulasi Ket
1 Terwujudnya
pelayanan prima
Kepolisian
UU Nomor 2 tahun 2002
Perkap nomor 3 Tahun
2008
 Revisi Perkap tentang
pembentukan ruang pelayanan
khusus dan tata cara
pemeriksaan saksi dan atau
korban tindak pidana.
Reskrim
UU Nomor 14 Tahun
2008
 Perkap tentang Tata cara
Penanganan Pengaduan di
Lingkungan Polri.
Bagwasidik
/ Terwujudnya ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
Sudah Ada
2 Terwujudnya situasi
Kamtibmas yang
kondusif sehingga
menurunnya
gangguan Kamtibmas
Perkap nomor 3 Tahun
2008
 Revisi Perkap no. 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Ruang
Pelayanan Khusus dan Tata
Cara Pemeriksaan Saksi dan
atau Korban Tindak Pidana
Reskrim
Perkap No. 10 Tahun
2009
Perkap No. 10 Tahun 2010
Perkap No. 15 Tahun 2010
 Revisi Perkap Nomor 10 Tahun
2009 tentang Tata cara dan
Persyaratan Permintaan
Pemeriksaan Tehnis
Kriminalistik TKP dan
Laboratoris Kriminalistik Barang
Bukti kepada Laboratorium
Forensik Polri
2009 tentang Tata cara
Pengelolaan Barang Bukti di
Lingkungan Polri
2010 tentang Penyelenggaraan
Pusat Informasi Kriminal di
lingkungan Polri
.
Reskrim
Perkap ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
Sudah Ada
Perkap No. 20 Tahun
2010
Perkap No. 14 Tahun
2012
 Revisi Perkap No. 20 Tahun
2010 tentang Korwas PPNS
 Revisi Perkap No. 14 Tahun
2012 tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana
 Perkap tentang Standar
Kompetensi Penyidik Polri
 Perkap tentang Mekanisme
Pengangkatan Penyidik dan
Penerbitan Keputusan Penyidik
 Perkap tentang Pedoman
administrasi penyidikan tindak
pidana
Reskrim
4. Kerangka Kelembagaan
Tersedianya lembaga organisasi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang efektif dan akuntabel
merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam mengelola sumber
daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.
Oleh karena itu, keberhasilan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam membangun organisasi disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tepat struktur dan tepat fungsi. Upaya penyederhanaan
organisasi perlu dilakukan sesuai kebutuhan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dengan berlandaskan pada
pemenuhan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya kualitas
pembangunan kelembagaan.
Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada
kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan Polri akan dilakukan untuk mewujudkan
lembaga Polri berkualitas, yang ditandai dengan :
a/ Tugas ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
a. tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur
organisasi yang efesien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan
dan in efesiensi belanja operasional;
b. hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang efektif, efesien, transparan dan sinergis (well-connected
governance system);
c. profesionalisme, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan visi, misi,
program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Polri.
Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat
sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan
memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategis Dit Reskrimsus Polda
Metro Jaya dalam rangka terwujudnya kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta
terlindungi, terayomi dan terlayaninya masyarakat.
Penguatan kelembagaan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya juga dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan
kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang
dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan
akuntabel;
b. peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan
otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, fungsi dan kewenangan yang
berlaku di lingkungan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dengan peraturan perundangan
yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance), seperti
transparasi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran Negara.
/Prioritas …..

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Tahun
2015-2019 adalah sebagai berikut :
Prioritas penguatan kelembagaan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya sesuai dengan
perkembangan administrasi pemerintah daerah maupun adanya tuntutan kebutuhan tugas
terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :
a. pembentukan/penataan satuan organisasi pada tingkat Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
b. implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa beban
kerja;
c. implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring
pelaksanaannya;
d. penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/pemyempurnaan SOTK;
e. pemutakhiran data di Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan kewilayahan.
Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut, maka untuk
mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Dit Reskrimsus Polda Metro
Jaya, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut :
Kerangka Kelembagaan
No. Sasaran Strategis Kelembagaan Terkait
Yang Sudah Ada
Kerangka Kelembagaan Ket
1 Terwujudnya
peningkatan
pelayanan prima
Kepolisian
Dit Reskrimsus Polda
Metro Jaya
 Penguatan HTCK terhadap
fungsi dan instansi terkait
 Penataan DSPP disesuaikan
dengan ABK
 Perubahan nomenklatur
disesuaikan dengan struktur dan
ketentuan yang berlaku
Reskrim
/ Penataan …

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
1 2 3 4 5
 Penataan struktur jabatan
 Penguatan teknologi informasi
dalam pelayanan publik
Reskrim
dan kondisi yang
kondusif sehingga
menurunnya
gangguan Kamtibmas
Metro Jaya
 Penguatan fungsi penyidikan
sampai dengan tingkat Polsek
 Penguatan koordinasi dengan
Criminal Justice Sistem, KPK,
PPATK, BNN, BNPT, Bakamla,
Bea Cukai, PPNS lainnya
3 Terwujudnya
penegakan hukum
yang adil, transparan,
akuntabel dan objektif
Metro Jaya
 Penguatan fungsi pengawasan
penyidik pada tingkat Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya
dan Kewilayahan
Bab IV ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
BAB IV
TERGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
1. Target Kinerja
Untuk memahami perubahan Polri yang profesional, dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aspek
struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Aspek struktural mencakup perubahan kelembagaan
Kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Aspek instrumental mencakup
filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek. Aspek
kultural merupakan muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua perubahan
nantinya diharapkan harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan
meliputi perubahan manajerial, sistem rekruitmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa,
sistem anggaran, dan sistem operasional.
Sesuai penjabaran Renstra Polri 2015-2019 tentang profesionalisme Polri, maka arah kebijakan
pembangunan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polri, ditempuh dengan :
Penguatan SDM, Peningkatan Kesejahteraan Personel Polri, Peningkatan sarana dan prasarana dan
Pemantapan manajemen internal Polri.
Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polri, maka disusun target kinerja
berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai berikut :
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target
Ket
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Terwujudnya
peningkatan
pelayanan prima
Kepolisian
a. Prosentase penurunan
pengaduan masyarakat
terhadap pelayanan Polri
7 % 6 % 5 % 4 % 2 %
Prosentase pengaduan atas
pelayanan Kepolisian yang
ditindak lanjuti
90 % 90 % 95 % 100 % 100 %
b. Persepsi masyarakat
terhadap pelayanan
Kepolisian
B B B B B

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan kondisi yang
kondusif sehingga
menurunnya
gangguan
Kamtibmas
Prosentase penurunan kasus
tindak pidana
0.2 % 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
3 Terwujudnya
penegakan hukum
yang adil,
transparan,
akuntabel dan
objektif
a. Prosentase pengungkapan
dan penyelesaian tindak
pidana sampai berkas
perkara dinyatakan lengkap
oleh Kejaksaan (P21)
13 % 15% 18% 23% 30%
b. Prosentase penyampaian
SP2HP (Surat
Pemberitahuan
Perkembangan Hasil
Penyidikan) yang tepat waktu
97 % 98 % 98% 98% 99 %
Prosentase penyelesaian
perkara tindak pidana diluar
Pengadilan/Arbitrase/Mediasi
/Restorative Justice (SP3)
42 % 35 % 30% 25% 20 %
1. Kerangka Pendanaan
Untuk mewujudkan sasaran Kamtibmas Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya khususnya yang
berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polri, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan
untuk pemenuhan (Alat Khusus) Almatsus Polri dan peningkatan profesionalisme Polri. Sumber pendanaan
tersebut selain berasal dari rupiah murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kerangka Pendanaan
NO. Sasaran Strategis Keluaran Sumber
Pendanaan
Pelaksana
1 2 3 4 5
1. Terwujudnya peningkatan
pelayanan Prima Kepolisian
a. a. mengusulkan anggaran dana untuk
pembelian alat matrial khusus
(Almatsus) Polri guna memenuhi
kebutuhan minimal Dit Reskrimsus
Polda Metro Jaya
RM

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
1 2 3 4 5
b. mengusulkan anggaran dana untuk
penambahan jumlah personel Polri dan
PNS dari Sumber Sarjana.
c. mengusulkan anggaran dana untuk
pendidikan, pelatihan, kursus-kursus
guna meningkatkan profesionalisme
Polri.
d. mengusulkan anggaran dana untuk
melaksanakan Revolusi Mental,
khususnya dalam rangka
mengembangkan budaya anti korupsi
internal Dit Reskrimsus Polda Metro
Jaya.
e. mengusulkan anggaran dana untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik
melalui pelaksanaan quick wins dan
quick response.
f. mengusulkan anggaran dana untuk
membangun budaya pelayanan dan
membuka ruang partisipasi publik
dengan memanfaatkan tehnologi
informasi dan komunikasi
g. mengusulkan anggaran dana untuk
meningkatkan kemampuan kualitas
komunikasi Polisi dengan masyarakat;
h. mengusulkan anggaran dana untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap kinerja Polri dan soliditas
kesatuan melalui penerangan internal
dan eksternal
i. mengusulkan anggaran dana untuk
membangun kemitraan melalui
kerjasama dengan stakeholder terkait.
RM
2/ Terwujudnya ….

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
1 2 3 4 5
2 Terwujudnya situasi dan
kondisi yang kondusif
sehingga menurunnya
gangguan Kamtibmas
a. mengusulkan anggaran dana untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas
Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro
Jaya melalui Pendidikan dan Pelatihan.
b. Meningkatkan dukungan anggaran
khususnya anggaran operasional, biaya
pemeliharaan dan perawatan Lab
Cyber Crime.
c. mengusulkan anggaran dana untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas
Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro
Jaya melalui Pendidikan dan Pelatihan.
d. mengusulkan anggaran dana untuk
meningkatkan dukungan anggaran
khususnya anggaran operasional, biaya
pemeliharaan dan perawatan Lab
Cyber Crime.
e. mengusulkan anggaran dana untuk
menunjang kegiatan pencegahan dan
penegakan hukum, dibutuhkan
pemenuhan sarana prasarana yang
memadai,
f. mengusulkan anggaran dana untuk
meningkatkan kemampuan penyidik Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam
pengolahan tempat kejadian perkara
(Crime Scene Investigation-CSI) guna
mengungkap tindak pidana secara
ilmiah.
g. mengusulkan anggaran dana untuk
meningkatkan sarana prassarana
penyidikan yang memenuhi standar
investigasi tindak pidana secara ilmiah
(Scientific Criminal Investigation-SCI).

NOMOR. : KEP / / VI / 2015
TANGGAL : JUNI 2015
1 2 3 4 5
3 Terwujudnya penegakan
hukum yang adil,
transparan, akuntabel dan
objektif
a. meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas SDM Dit Reskrimsus Polda
Metro Jaya melalui rekruitmen yang
bersumber dari Sarjana;
b. melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri,
melakukan evaluasi dan penilaian
manajemen kinerja pada seluruh unit
kerja Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya;
c. meningkatkan integritas anggota Polri
dan membangun budaya anti korupsi
dalam rangka revolusi mental anggota
Polri;
d. pembentukan internal anti korupsi;
BAB V …..

NOMOR. : KEP / 13 / VI / 2015
TANGGAL : 23 JUNI 2015
BAB V
PENUTUP
1. Kaidah Pelaksanaan.
a. mengutamakan sistem pelayanan prima dengan menghadirkan Negara (Polisi) ke tengah-tengah
masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi,
dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai civilian Police menuju
democratic policing;
c. mengedepankan strategi community policing. Perkembangan kedepan, perlu dilakukan perubahan
pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif
dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efesiensi anggaran;
d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga,
serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.
2. Autentifikasi dan Distribusi
a. Autentifikasi, Renstra Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Tahun 2015-2019 merupakan jabaran dari
Renstra Polda Metro Jaya Tahun 2015-2019 yang telah disahkan oleh Direktur Reserse Kriminal
Khusus Polda Metro Jaya sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat Kuasa pengguna
anggaran;
b. Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh Sub Satker Dit Reskrimsus Polda
Metro Jaya untuk dijabarkan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh
Kasatker sebagai penanggung jawab anggaran guna pencapaian outcome.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2015
DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
Drs. MUJIYONO, SH, M.Hum
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66030432
Paraf :
1. Kasubbag Renmin :
2. Wadir Reskrimsus :

RENCANA STRATEGIS DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA TAHUN BAB I PENDAHULUAN.pdf

RENCANA STRATEGIS DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA TAHUN BAB I PENDAHULUAN.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to RENCANA STRATEGIS DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA TAHUN BAB I PENDAHULUAN.pdf

Similar to RENCANA STRATEGIS DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA TAHUN BAB I PENDAHULUAN.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

RENCANA STRATEGIS DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA TAHUN BAB I PENDAHULUAN.pdf