KPK merekomendasikan penghentian sementara program kartu prakerja gelombang ke-4 sambil dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan untuk kelanjutan program. Mengapa dan apa yang ditemukan KPK?

1. Kajian Program
Kartu Prakerja
(Identifikasi permasalahan
dan rekomendasi)
Juni 2020
Direktorat Litbang
Kedeputian Pencegahan KPK

2. DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA
Sekilas Program Kartu Prakerja
Syarat Penerima
• Warga Negara Indonesia
• Usia minimal 18 tahun
• Sedang tidak mengikuti pendidikan
formal
Metode Pelatihan
⦁ Pelatihan Online (E-Learning)
⦁ Pelatihan Offline (Tatap Muka)
Manfaat Kartu
Prakerja
• Pelatihan
• Insentif
• Sertifikat pelatihan
Penyelenggara
Pelatihan
• Lembaga pelatihan Swasta
• BUMN & BUMD
• Lembaga Pelatihan Pemerintah
Pendaftaran untuk
mendapat Kartu
daftar & lulus di prakerja.go.id
Pendaftaran
pelatihan
Melalui platform digital pemerintah
(SISNAKER) atau platform digital swasta
Program Kartu Prakerja
Program pengembangan
kompetensi kerja yang ditujukan
untuk pencari kerja, pekerja ter-
PHK, atau pekerja yang
membutuhkan peningkatan
kompetensi.
Mekanisme Pendaftaran
Dasar Hukum
• Perpres No 36 Tahun 2020
• Permenko Bidang
Perekonomian No 3 Tahun
2020
• PMK No 25 Tahun 2020
*Sumber : Paparan Kemenaker 2020

3. DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA
Sumber : Kemenaker, diolah
Perbandingan Program Kartu Prakerja : Sebelum & Sesudah COVID-19
1. Anggaran Rp10 triliun
2. Penerima 2 juta orang
3. Prioritas pengangguran muda
4. Open access, self-targeting
5. Komposisi paket manfaat:
a. Biaya pelatihan “besar” (karena
OFFLINE)
b. Insentif pasca pelatihan “kecil”
(Biaya Pelatihan Rp 5 juta, Rp500 ribu
insentif pasca lulus pelatihan (diberikan
dalam 3 tahap) dan insentif pengisian
survey keberkerjaan (Rp150 ribu untuk 3x
survey)
1. Anggaran Rp20 triliun
2. Penerima 3,5 – 5,6 juta orang
3. Prioritas pekerja informal dan pelaku usaha
mikro dan kecil di sektor pariwisata, F&B,
transportasi, dan buruh harian.
4. Prioritas ditujukan kepada data white list
K/L;
5. Komposisi paket manfaat:
a. Biaya pelatihan “kecil” (karena ONLINE)
b. Insentif pasca pelatihan “besar”
(Biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif pasca
pelatihan Rp600rb/bulan selama 4 bulan, dan
insentif survey Rp150 ribu)
Sebelum COVID-19 Setelah COVID-19

4. DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA
Surat Pimpinan KPK kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia terkait Program Kartu Prakerja

5. DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA
Empat Hal yang perlu mendapatkan perhatian
1. Proses
Pendaftaraan
Peserta
2. Platform
Digital sebagai
Mitra Kerja
3. Konten
Pelatihan Program
Kartu Prakerja
4. Pelaksanaan
Program Kartu
Prakerja

6. 1. Proses Pendaftaran Peserta
1.PMO belum mengoptimalkan
utilisasi NIK untuk validasi peserta
PMO membutuhkan biaya sebesar
Rp5.500/orang untuk jasa face
recognition dalam rangka validasi
peserta, sehingga membutuhkan
anggaran sebesar Rp30,8 Milyar
(Rp5.500 x 5,6 juta peserta)
*Hanya 143.000 dari 1.7 juta peserta dalam data
white list (Kemnaker dan BPJSTK) yang telah
melakukan pendaftaran pada laman Program
Kartu Prakerja
2. Pekerja Terdampak dalam data Whitelist
K/L belum terdaftar pada laman Program
Kartu Prakerja
*Sumber : Direktur Operasional PMO per 08 Mei 2020
DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

7. Rekomendasi
Pemadanan data peserta dengan NIK
dari Dukcapil Kemendagri, sehingga
membuktikan keberadaan peserta dan
kebenaran peserta
2. PMO mengubah mekanisme
pendaftaran peserta whitelist K/L
a. PMO bekerjasama dengan Kemnaker dan
BPJSTK menghubungi pekerja yang
bersangkutan untuk melakukan pendaftaran
secara daring.
b. Proses verifikasi dilakukan dengan
pengecekan kepesertaan BPJSTK bagi pekerja
yang terdampak.
1. Optimalisasi NIK untuk verifikasi
pendaftaran peserta
DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

8. 2. Platform Digital sebagai Mitra Kerja dalam
Program Kartu Prakerja
2. Penunjukan Platform Digital
tidak dilakukan oleh PMO
• Penunjukan Platform Digital dilakukan
oleh Komite Cipta Kerja (sebelum PMO
terbentuk) hal ini tidak sesuai dengan
Permenko No.3/2020
• Kerjasama dengan 8 (delapan) Platform
Digital tidak menggunakan prinsip
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
yaitu efektif, transparan, dan akuntabel.
• Lima dari Delapan Platform Digital Mitra
Prakerja memegang peran sebagai
Lembaga Pelatihan dan melakukan kurasi
• Platform Digital Mitra Kerja mengiklankan
pelatihan
• Platform Digital dan Lembaga Pelatihan
dalam perusahaan yang sama
• Adanya kekosongan hukum untuk
pemilihan dan penetapan mitra
yang menggunakan DIPA BA-BUN
• Perpres 16/2018 hanya untuk PBJ
yang menggunakan DIPA K/L
3. Konflik Kepentingan antara
Platform Digital dan Lembaga
Pelatihan
1.Masalah terkait pengaturan
BA-BUN dalam Program Kartu
Prakerja
DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

9. Rekomendasi
2. PMO melarang Platform
Digital bekerjasama dengan
Lembaga Pelatihan yang
terafiliasi dan mengeluarkan
250 jenis pelatihan yang
terafiliasi dengan Platform
Digital
1. Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian meminta legal opinion
kepada JAMDATUN-Kejaksaan Agung RI
terkait kerjasama 8 (delapan) Platform
Digital sebagai mitra apakah termasuk
dalam ruang lingkup PBJ pemerintah atau
tidak.
3. Pemerintah
menyelenggarakan Platform
Digital secara mandiri, dapat
berupa pengembangan dari
Sistem Informasi
Ketenagakerjaan (SISNAKER).
DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

10. 3. Konten dalam Program Kartu Prakerja
1. Konten pelatihan kartu prakerja
tidak layak (HILLSI, 2020)
a. Hanya 24% konten pelatihan kartu
prakerja yang layak untuk menjadi
pelatihan
b. Dari 457 konten pelatihan yang
layak, hanya 55% konten pelatihan
kartu prakerja yang sesuai untuk
dilaksanakan secara online
*89% konten pelatihan di
program kartu prakerja tersedia
gratis di youtube dan laman
(www.prakerja.org )
2. Konten tersedia secara
gratis di Youtube
*Dari populasi 1854, di ambil sampel
secara random sebanyak 327 (Metode
Slovin dengan error 5%)
3. Penilaian konten
pelatihan tidak
melibatkan ahli
DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

11. Rekomendasi
1. PMO menuangkan pedoman
kurasi materi pelatihan dalam
bentuk Petunjuk Teknis
2. Kurasi dan kelayakan materi pelatihan
melibatkan ahli yang kompeten
DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA
Pelibatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) dalam penyusunan standar materi
pelatihan dan sertifikasi pelaksana program

12. 4. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja
1. Metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan
merugikan keuangan negara. Fakta lapangan :
a. Hanya 55% dari konten yang
layak sebagai pelatihan, dapat
dilaksanakan secara online.
Sisanya harus dilakukan secara
offline dan kombinasi (HILLSI,
2020)
b. Lembaga Pelatihan sudah
menerbitkan sertifikat
meskipun peserta belum
menyelesaikan keseluruhan
paket pelatihan yang telah
dipilih
c. Peserta sudah mendapatkan
insentif meskipun belum
menyelesaikan seluruh
pelatihan yang sudah dibeli,
sehingga negara tetap
membayar pelatihan yang tidak
diikuti oleh peserta
DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

13. Rekomendasi
1.Melaksanakan
pelatihan metode
online secara
interaktif
PMO melaksanakan perbaikan sistem pelaksanaan pelatihan berupa :
2.Melaksanakan
metode pelatihan
sesuai dengan jenis
kompetensi (metode
daring dan/atau luring)
3. Menjamin terlaksananya
sistem pelatihan dan
pembayaran insentif sesuai
dengan Permenko No. 3
Tahun 2020
DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

14. KESIMPULAN DAN SARAN
1. KPK merekomendasikan penghentian sementara program kartu
prakerja gelombang ke-4 sambil dilakukan evaluasi atas gelombang
sebelumnya dan perbaikan untuk kelanjutan program
2. Untuk perbaikan teknis pelaksanaan program, KPK merekomendasikan
sebagai berikut:
a. Penerimaan peserta dilakukan dengan metode pasif dimana peserta yang disasar pada whitelist, tidak
perlu mendaftar daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana untuk kemudian ikut
program.
b. Penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur
lain yang tidak efisien dari sisi anggaran.
c. Permintaan legal opinion ke JAMDATUN-Kejaksaan Agung RI tentang kerjasama dengan 8 (delapan)
platform digital ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah
DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

15. KESIMPULAN DAN SARAN (lanj.)
2. (lanjutan)
d. Platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan.
Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya.
e. Kurasi materi pelatihan dan kelayakan untuk diberikan secara daring agar melibatkan pihak pihak
yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis.
f. Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus
dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP.
g. Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya
pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti
keseluruhan paket.
h. Pelibatan BNSP dalam penyusunan standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program
3. KPK merekomendasikan pengembalian implementasi program ke
kementerian yang relevan yaitu Kemnaker mengingat infrastruktur
yang sudah tersedia disana.
DIREKTORAT LITBANG - HASIL KAJIAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

16. TERIMA
KASIH
Gedung Merah Putih KPK
Jalan Kuningan Persada No.4, RT.1/RW.6, Guntur,
Setia Budi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950
(021) 25578300
www.kpk.go.id