contoh jurnal

1. RESUME JURNAL MOOC PPPK
TAHUN 2023
Oleh
NAMA : I GEDE AGUS YULIARTHAWAN S.Pd.
NIP : 19900728 202321 1 012
UNIT KERJA : SD NEGERI 6 SELAT
KECAMATAN : SUKASADA
KABUPATEN : BULELENG
PROVINSI : BALI

2. MATERI I
Sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si. Indonesia
menyongsong Indonesia Emas 2045. Era revolusi industry 4.0 menuntut kita supaya cepat
beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pondasi penting mewujudkan Smart ASN melalui
Latsar sebagai bekal menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. MOOC dapat
dimanfaatkan untuk belajar yang tidak terbatas pada interaksi fisik. Namun dapat
dilakukan secara mandiri dan dikembangkan dalam skama pembelajaran kolaboratif,
aktualisasi dan penguatan secara klasikal.
MATERI II
Sambutan Deputi Bidang Kebijakan BANGKOM ASN LAN RI DR. Muhammad
Taufiq DEA Kebanggaan sebagai ASN karena dapat melayani Bangsa Indonesia.
Kata kunci : Kempuan berinovasi
Penguasaan Core Value dan penguasaan literasi digital (SMART ASN). Selamat belajar
dan semangat mengembangkan diri supaya menjadi ASN yang unggul dan mendukung
daya saing bangsa
MATERI III
Sambutan Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan
Kompetensi ASN LAN RI, Erna Irawati, S.Sos, M.Pol., Adm. Penjelasan Manajemen
Penyelenggaraan PPPK P3K dituntut belajar mandiri pada materi MOOC. Pembelajaran
dibagi 3, yaitu:
Sikap perilaku Bela Negara
1.
Nilai-nilai rol value dalam penyelenggaraan pemerintahan
2.
Kedudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan
3.

3. AGENDA I
SIKAP PERILAKU BELA NEGARA
A. MODUL : WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA
SEJARAH PERGERAKAN KEBANGSAAN INDONESIA
Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa Kebangsaan
Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada
kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman serta
mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 28
Oktober 1928 dari hasil Kongres Pemuda II dihasilkan kesepakatan berupa 3 kausal
yang menjadi dasar Sumpah Pemuda.
Pengertian: cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola
kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation
character) dan kesadaran terhadap sistem nasional (national system) yang bersumber
dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna
memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai
masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.
Tujuan bagi ASN: supaya para peserta memiliki cara pandang sebagai
warga Negara yang berwawasan kebangsaan dan sebagai wujud dedikasi abdi
Negara Empat Konsensus Dasar yaitu:
B. Ancaman
C. Kewaspadaan Dini
D. Nilai Dasar Bela Negara
E. Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup pekerjaan
F. Indikator Nilai Dasar Bela Negara.
G. Indikator kemampuan awal Bela Negara.
H. Aktualisai Kesadaran Bela Negara bagi ASN
B. MODUL : ANALISIS ISU KONTEMPORER
Pancasila
a.
Undang-Undang Dasar 1945
b.
Bhinneka Tunggal Ika
c.
Negara Kesatuan Republik Indonesia
d.
NILAI-NILAI BELA NEGARA
1.
Umum
A.
Menjadi PNS yang professional
●
Perubahan Lingkungan Strategis
●
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
●

4. Terorisme Empat pilar strategi global pemberantasan terorisme,
Empat tipe kelompok teroris yang beroperasi di dunia
Hubungan Radikalisasi dengan Terorisme
Pencegahan tindak pidana terorisme
Kesiapsiagaan nasional
Metode-metode yang biasayan dipakai adalah sebagai berikut:
Pengaturan tindak pidana pencucian uang
Saat ini pemberantasan pencucian uang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. UU No.
Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia
Peran Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pihak Pelapor dan Pihak Terkait
Lainnya
UU PP-TPPU memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi
PPATK, Pihak Pelapor, regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga
penegak hukum, dan pihak terkait lainnya termasuk masyarakat.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Tugas PPATK
Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK berperan mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia
Membangun Kesadaran Anti-Pencucian Uang
Upaya pengembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia tidak akan
dapat dilaksanakan secara maksimal dan efektif serta berhasil guna tanpa adanya
orientasi dan tujuan yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh
NARKOBA
●
Pengolongan Narkotoika
●
Pengolongan Pisikotropika
●
ZAT ADIKTIF
●
Dampak negatif pencucian uang
●
Proses dan metode pencucian uang
●
Buy and sell conversion
1.
Offshore conversion
2.
Legitimate business conversion
3.
Tahapan pencucian uang
●
Pemisahan/pelapisan (layering)
1.
Penggabungan (integration)
2.

5. serta pemahaman yang baik atas masalah-masalah yang harus diselesaikan
secara bersama-sama oleh segenap komponen bangsa Indonesia, tanpa kecuali.
Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mempunyai lata
belakang sejarah yang panjang.
2. Proxy War Modern
Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yono
Reksodiprojo menyebutkan Proxy War adalah istilah yang merujuk pada
Membangun Kesadaran Anti-Proxy dengan mengedepankan Kesadaran
Bela Negara melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila:
Meyakini bahwa Ideologi Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia
Kejahatan Mass Communication (Cyber Crime, Hate Speech,Dan Hoax)
TEKNIK ANALISIS ISU
Dampak negatif pencucian uang
1. Buy and sell conversion
2. Offshore conversion
3. Legitimate business conversion
4. Tahapan pencucian uang
5. Penempatan (placement)
6. Pemisahan/pelapisan (layering)
7. Penggabungan (integration)
Pengaturan tindak pidana pencucian uang
Saat ini pemberantasan pencucian uang diatur dalam Undang- Undang Nomor
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU
Sejarah Proxy War
1.
Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Bela Negara, mengutamakan
semangat gotong royong cinta tanah air,
●
Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Bela Negara yang dijiwai nilai
spiritual Ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
●
terus mengasah kewaspadaan dini akan bahaya proxi war yang mengancam
semua aspek kehidupan (Ipoleksosbudhangama) menuju masyarakat adil
dan makmur,
●
Ciber Crime
●
Hoax
●
Memahami Isu Kritikal
A.
Teknik-Teknik Analisis Isu
B.
Analisis SWOT
C.
Analisis
D.

6. No. 8 Tahun 2010 (UU PP-TPPU) tersebut
MODUL : KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA
“Kesiapsiagaan Bela Negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh
seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang
beragam.
Nilai-Nilai Dasar Bela Negara mencakup:
Kesehatan Berpikir
Cara yang paling mudah memahami kesehatan dalam berpikir adalah
dengan memahami kesalahan dalam berpikir.
KONSEP KEPROTOKOLAN
“Keprotokolan “ adalah :
“serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara
kenegaraan atau acara resmi yang meliputiTata Tempat, Tata Upacara, dan
Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang
Cinta Tanah Air;
1.
Kesadaran Berbangsa dan bernegara;
2.
Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara;
3.
Rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
4.
Memiliki kemampuan awal bela negara.
5.
Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adildan makmur.
Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari- hari di zaman sekarang
di berbagai lingkungan:
6.
Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga.
(lingkungan keluarga).
1.
Membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga).
2.
Meningkatkan iman dan takwa dan iptek (lingkungan pelatihan
Kesadaran untuk menaati tata tertib pelatihan (lingkunga
kampus/lembaga pelatihan).
3.
Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyaraka
(lingkungan masyarakat).
4.
Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama (lingkungan
masyarakat).
5.
Mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara).
6.
Membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara).
7.

7. sesuaidengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara,
pemerintahan, atau masyarakat.”
AGENDA 2
NILAI - NILAI DASAR PNS
Pelayanan Publik menurut UU adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.
Dalam Pasal 10 UU ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat danpemersatu bangsa.
Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk:
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan
memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya.
Dalam lingkungan pemerintahan banyak faktor yang mempengaruhi
tumbuh dan berkembangnya inovasi pelayanan publik, diantaranya komitmen dari
pimpinan, adanya budaya inovasi, dan dukungan regulasi.
Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kita sebagai individu mungkin
sudah bosan dengan kenyataan adanya perbedaan jalur dalam setiap pelayanan.
2. KONSEP AKUNTABILITAS
b. Aspek-Aspek Akuntabilitas
MODUL : BERORIENTASI PELAYANAN
A.
melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
a.
memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
b.
mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.
MODUL : AKUNTABEL
B.
POTRET PELAYANAN PUBLIK NEGERI INI
1.
Pengertian Akuntabilitas
a.
PANDUAN PERILAKU AKUNTABEL
3.

8. a. Akuntabilitas dan Integritas
b. Integritas dan AntiKorupsi
c. Mekanisme Akuntabilitas
d. Mekanisme Akuntabilitas Birokrasi Indonesia
e. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel
4. AKUNTABEL DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Ketersediaan informasi publik memberikan pengaruh yang besar pada
berbagai sektor dan urusan publik Indonesia.
Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 dalam poin 4, antara
lain, disebutkan bahwa panduan perilaku (kode etik)
1. Berkinerja yang BerAkhlak
2. Meningkatkan kompetensi diri
3. Membantu Orang Lain Belajar
4. Melakukan kerja terbaik
Keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat juga
menjadi sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan kebhinekaan tersebut
mudah menimbulkan perbedaan pendapat dan lepas kendali.
Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai
kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain- lain. Pertama, berubah dari
penguasa menjadi pelayan;
Implikasi VUCA menuntut diantaranya penyesuaian proses bisnis, karakter dan
tuntutan keahlian baru.
1.
Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu, sesuai
kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam
meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat, dibandikan dengan tawaran
perubahan teknologi itu sendiri.
2.
Perilaku ASN untuk masing-masing aspek BerAkhlak sebagai berikut:
3.
Berorientasi Pelayanan
●
Akuntabel
●
Kompeten
●
Harmonis
●
Loyal
●
Kolaboratif
●
MODUL : HARMONIS
C.
Kedua, berubah dari ’wewenang’ menjadi ’peranan’;
1.
Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah
2.

9. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN ideal adalah sifat loyal
atau setia kepada bangsa dan negara.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang masif saat ini tentu
menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ASN untuk memenangi persaingan
global.
Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu
“Loial” yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah loyal berarti setia, atau
suatu kesetiaan.
Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai
kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi.
antara lain:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) menyelenggarakan Peluncuran Core Values dan Employer Branding
Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta pada hari
Selasa tanggal 27 Juli Tahun 2021.
Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai
terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan:
MODUL : LOYAL
D.
Urgensi Loyalitas ASN
1.
Faktor Internal
a.
Faktor eksternal
b.
Makna Loyal dan Loyalitas
2.
Taat pada Peraturan
a.
Bekerja dengan Integritas
b.
Tanggung Jawab pada Organisasi
c.
Kemauan untuk Bekerja Sama
d.
Rasa Memiliki yang Tinggi
e.
Hubungan Antar Pribadi
f.
Kesukaan Terhadap Pekerjaan
g.
Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan
h.
Menjadi Teladan bagi Pegawai Lain
i.
Loyal dalam Core Values ASN
3.
Dalam Konteks Umum
a.
Membangun Rasa Kecintaaan dan Memiliki
1)
Meningkatkan Kesejahteraan
2)
Memenuhi Kebutuhan Rohani
3)

10. Pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan sejatinya telah diperoleh para
Peserta Pelatihan di bangku pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar,
menengah maupun pendidikan tinggi.
Memberikan Kesempatan Peningkatan Karir
1)
Melakukan Evaluasi secara Berkala
2)
Memantapkan Wawasan Kebangsaan
a.

11. Setiap pegawai ASN harus memiliki Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan
yang kuat sebagai wujud loyalitasnya kepada bangsa dan negara.
PANDUAN PERILAKU LOYAL
Sifat dan sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan
negaranya dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan Nilai-Nilai Dasar
Bela Negara dalam kehidupan sehari-harinya.
LOYAL DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAH
Di dalam pasal 66 UU ASN disebutkan bahwa Setiap calon PNS pada saat
diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripadakepentingan saya
sendiri, seseorang atau golongan;
Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Meningkatkan Nasionalisme
b.
Panduan Perilaku Loyal
1.
Memegang Teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Setia kepada NKRI serta Pemerintahan
yang Sah
a.
Menjaga Nama Baik Sesama ASN, Pimpinan Instansi dan Negara
b.
Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara
c.
Sikap Loyal ASN Melalui Aktualisasi Kesadaran Bela Negara
2.
Komitmen pada Sumpah/Janji sebagai Wujud Loyalitas PNS
1.
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara,
pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta
a)
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurutsifatnya atau
menurut perintah harus saya rahasiakan;
b)
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat ".
c)
Penegakkan Disiplin sebagai Wujud Loyalitas PNS
2.
PNS Wajib:
a.
Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah;
1)
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
2)
Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang
berwenang;
3)
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
4)

12. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, seorang ASN memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.
Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;
1)
Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan,
dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan;
2)
Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3)
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
4)
Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
5)
Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
6)
Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi,
seseorang, dan/atau golongan;
7)
Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada
hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan
keuangan negara;
8)
Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9)
Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
10)
Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-
baiknya;
11)
Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
kompetensi; dan
12)
Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
13)
Pelaksanaan Fungsi ASN sebagai Wujud Loyalitas PNS
3.
ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik Fungsi ASN yang pertama
adalah sebagai pelaksana kebijakan publik.
a)
ASN sebagai Pelayan Publik Pelayanan publik dapat dipahami sebagai
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b)

13. Kemampuan ASN dalam memahami dan mengamalkan nilai- nilai
Pancasila menunjukkan kemampuan ASN tersebut dalam wujudkan nilai loyal
dalam kehidupannya sebagai ASN.
MODUL : ADAPTIF
Penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi yang
merespons perubahan lingkungannya yaitu antara lain dengan kemampuan sikap
maupun proses dapat dipandang sebagai:
ASN sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa Fungsi ASN yang ketiga adalah
sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
4.
Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Wujud Loyalitas PNS
5.
Fluency (kelancaran)
1.
Flexibility (Fleksibilitas)
2.
Elaboration (Elaborasi)
3.
Originality (Orisinalitas, menurut Management Advisory Service UK antara
lain:
4.
Purpose
a.
Cultural values
b.
Vision
c.
Corporate values
d.
Corporate strategy
e.
Structure
f.
Problem solving
g.
Partner working
h.
rulers
i.

14. Johansen menyarankan pemimpin organisasi melakukan hal – hal berikut:
Berdasarkan proposal Chang dan Lee (2007) membagi tipe budaya
organisasi :
World Economic Forum (WEF) (2021) juga ambil bagian dalam menganalisis
tantangan global yang akan dihadapi yaitu adanya serangan cyber, perubahan iklim
secara global, ketimpangan digitalisasi, kegagalan iklim, adanya senjata pemusnah
masal, krisis mata pencaharian penyakit menular , serta kerusakan lingkungan yang
diakibatkan manusia.
Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan
keputusan, implementasi sampai evaluasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi mengalami beberapa
hambatan yaitu: ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam
kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas.
Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa “Penyelenggaraan
pemerintahan yang melibatkan Kewenangan lintas Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar-Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. Sekat-sekat
birokrasi yang mengkungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. Calon
ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan
harapan tersebut.
Hadapi Volatility dengan vision
1.
Hadapi Uncertainty dengan Understanding
2.
Hadapi Complexity dengan Clarity
3.
Langkah membangun Tim secara efektif
4.
Hadapi Ambiquity dengan Agility
5.
Budaya Adaptif
1.
Budaya misi ( mission culture
2.
Budaya klan ( clan culture).
3.
Budaya Birokratif ( bureaucratic culture).
4.
MODUL : KOLABORATIF
E.

15. AGENDA 3
KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI
Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya
manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai.
Digital ethics merupakan Kemampuan individu dalam menyadari,
mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan
mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.
Digital safety merupakan Kemampuan User dalam mengenali, mempolakan,
menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data
pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari..
Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak
hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan
penuh tanggung jawab
Digital Skills (Cakap Bermedia Digital) merupakan dasar arikompetensi
literasi digital, berada di domain ‘single, informal’.
Digital Safety (Aman Bermedia Digital) sebagai panduan bagi individu agar
dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain ‘single , formal’ karena sudah
menyentuh instrumen-instrumenhukumpositif.
Durasi penggunaan internet harian masyarakat Indonesia hingga tahun 2020
tercatat tinggi, yaitu 7 jam 59 menit (APJII, 2020. Angka ini melampaui waktu rata-
rata masyarakat dunia yang hanya menghabiskan 6 jam 43 menit setiap harinya.
Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring ikut
membentuk perilaku kita berinternet.
MODUL : MANAJEMEN ASN
Manajemen ASN terdiri dari Manjemen PNS dan Manajemen PPPK
Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan
Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian,
kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah
dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak
jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun
MODUL : SMART ASN
A.

16. dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.
Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik
Indonesia.
PELATIHAN DASAR CALON PNS MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Hak PNS dan PPPK yang diatur dalam UU ASN sebagai
berikut :
Non PNS PPPK
1 Gaji, tunjangan, dan fasilitas Gaji dan tunjangan
2 Cuti Cuti
3 Jaminan pensiun dan jaminanhari Perlindungan Tua
4. Perlindungan Pengembangan kompetensi
5 Pengembangan kompetensi
Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU ASN
disebutkan bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi.
3. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah
Modul 1 (Modul Manajemen ASN) Kegiatan Belajar 1 : Kedudukan, Peran, Hak
dan Kewajiban, dan Kode Etik ASN
1.
Kedudukan ASN
1.
Peran ASN
2.
Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah yang sah;
a.
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
b.
Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;
c.
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
e.
Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan
tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
f.
Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
h.
Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
3.

17. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik
dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
Pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi
(strategic alignment).
Konsep Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN Sistem merit adalah
konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya
obyektifitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN yakni
pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan
pekerjaanya (kompetensi dan kinerja).
Merit sistem adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja
lebih tinggi karena ASN dijamin obyektivitasnya dalam perjalanan kariernya.
Pasal 55 menyebutkan bahwa “Manajemen PNS meliputi penyusunan dan
penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier,
pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan
perlindungan.
Komponen pengelolaan ASN :
A Manajemen PNS dan PPPK
B.Pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi
C.Organisasi
D.Sistem Informasi ASN.
E.Penyelesaian Sengketa
Konsep Sistem Merit Dalam Pengelolaan ASN
1.
Perencanaan
1)
Monitoring, Penilaian dan Pengembangan
2)
Mekanisme Pengelolaan ASN
2.