Downloaded 39 times
Uploaded bySalman Akbar
Sosialisasi perda n perbup
Dokumen ini menjelaskan sosialisasi mengenai pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Luwu Timur, termasuk penetapan retribusi, kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR), dan sanksi bagi yang tidak mematuhi peraturan. Ditegaskan bahwa retribusi ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak dengan tarif maksimum 2%, serta ditetapkan prosedur pemungutan dan laporan kelaikan fungsi menara. Semua aktivitas terkait menara harus memenuhi ketentuan perizinan dan tidak diizinkan membangun menara sebelum memenuhi semua syarat administrasi yang ditetapkan.
Sosialisasi perda n perbup
- 2. TUJUAN DAN SASARAN • Dengan Terlaksananya Sosialisasi Ini Diharapkan Pihak Pelaksana, Pengelola Dan Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Badan Usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Alam Telekomunikasi pada wilayah Kab. Luwu Timur Dapat Memahami Dan Melaksanakan Ketentuan Yang Terdapat Pada Peraturan Daerah no. 33 Tahun 2011 Dan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. • Badan Usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Alam Telekomunikasi pada wilayah Kab. Luwu Timur dapat memahami dan melaksanakan Kewajiban Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosialnya yang telah diatur pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 serta Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2012. • Kegiatan Sosialisasi Ini Diharapkan Dapat Memaksimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Luwu Timur pada Sektor Telekomunikasi Tahun Anggaran 2012.
- 3. DASAR PELAKSANAAN •Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur nomor 29 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang dijabarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Luwu Timur T.A. 2012. • Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi • Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 4. RETRIBUSI PERDAKAB. LUWU TIMUR NO. 33 TAHUN 2011 RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 19 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan tata ruang pengendalian menara telekomunikasi. Pasal 20 Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Pasal 21 Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Dalam Hal Ini Yang Termasuk Subyek Retribusi Adalah (Pemilik, Penyedia, Dan/Atau Pengelola Menara Telekomunikasi serta Operator Telekomunikasi dan Penyelenggara Telekomunikasi)
- 5. TARIF RETRIBUSI Ditentukan berdasarkan : • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PENJELASAN PASAL 124 • Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut. • Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur No. 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Bagian Kelima Besarnya Tarif Pasal 25 Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- 6. PENENTUAN NJOP • Penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi ditentukan oleh instansi yang berkompeten dan mempunyai kewenangan untuk hal tersebut, dalam hal ini Pemerintah Kab. Luwu Timur menyerahkan sepenuhnya penentuan NJOP tersebut kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo melaLui surat Kepala KPP Pratama Palopo Nomor : S-274/WPJ.15/KP.04/2012 tentang Data NJOP Tower BTS. Sebagai Contoh : 2% x Rp. 300.000.000,- (NJOP Menara Telekomunikasi Setinggi 42 M) = Rp. 6.000.000,- Maka Tarif Retribusi Sebuah Menara Telekomunikasi Setinggi 42 M ditetapkan senilai Rp. 6.000.000,-
- 7. TATA CARA PEMUNGUTAN PERDA NO. 33 TAHUN 2011 Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran Paragraf 1 Penentuan Pembayaran Pasal 28 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. 4) Retribusi dipungut oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- 8. TATA CARA PEMUNGUTAN PERATURAN BUPATI NO. 16 TAHUN 2012 BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 5 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.
- 9. SANKSI PERDAKAB. LUWU TIMUR NO. 33 TAHUN 2011 BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif. 2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a.pembekuan dan/atau pencabutan izin; b.denda administratif; c.sanksi polisional. 3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara : a. pemberian teguran tertulis pertama; b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; c. pemberian teguran tertulis ketiga; d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin. (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah. (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : a.penyegelan; b.Pembongkaran.
- 10. SANKSI PERDAKAB. LUWU TIMUR NO. 33 TAHUN 2011 Pasal 44 1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah; 2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kalender. Pasal 45 1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 11. PELAPORAN KELAIKAN FUNGSIMENARA TELEKOMUNIKASI PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 33 TAHUN 2011 TATA CARA PELAPORAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 2 1) Setiap Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi dan Operasional bangunan menara secara berkala setiap tahun. 2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis. 3) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman. 4) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melaporkan perubahan kepemilikan menara kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman, disertai dokumen pendukung. 5) Penyedia Menara wajib melakukan penyesuaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal terjadi perubahan konstruksi bangunan maupun peralatan.
- 12. PERSEBARAN DAN KETENTUANTEKNIS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012 BAB III PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS Pasal 3 Penetapan pembangunan menara telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- 13. PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012 Pembangunan Menara Telekomunikasi Diatas Bangunan Pasal 7 Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan dapat dilakukan apabila konstruksi gedung mampu mendukung beban dan ketinggian menara serta sesuai peraturan yang berlaku. Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu Pasal 8 Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu harus dengan pertimbangan hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah sedangkan bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase dengan bangunan pendukung bercirikan arsitektur setempat.
- 14. PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012 Pembangunan Menara Telekomunikasi Diatas Bangunan Pasal 7 Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan dapat dilakukan apabila konstruksi gedung mampu mendukung beban dan ketinggian menara serta sesuai peraturan yang berlaku. Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu Pasal 8 Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu harus dengan pertimbangan hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah sedangkan bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase dengan bangunan pendukung bercirikan arsitektur setempat.
- 15. PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012 Pasal 9 1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7 dan 8 juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud. 2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain : ▫ a. kawasan bandar udara/ pelabuhan; ▫ b. kawasan cagar budaya; ▫ c. kawasan pariwisata; ▫ d. kawasan hutan lindung; e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; ▫ f. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- 16. PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012 Penempatan Portable Guyed Tower dan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabel Pasal 11 1) Penempatan Portable Guyed Tower dan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabel diizinkan untuk memenuhi keadaan darurat, insidentil, dan keperluan mendesak lainnya. 2) Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk tiga bulan berikutnya. 3) Permohonan penempatan Portable Guyed Tower dan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabel diajukan kapada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penempatan menara, dengan dilampiri posisi lokasi dan keterangan lainnya yang dipandang perlu. 4) Pembangunan Portable Guyed Tower dan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabel tetap melalui persetujuan warga dan radius setinggi menara, sebagai persyaratan pengurusan perizinan . 5) Portable Guyed Tower dan Tower Combat atau Menara Portabel dikenakan retribusi setara dan proporsional dengan menara permanen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 17. PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012 Asuransi Pasal 12 1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menara. 2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menanggung semua kerugian yang diderita oleh korban yang berada pada radius setinggi menara telekomunikasi, apabila terjadi kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.
- 18. KETENTUAN PERIZINAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012 BAB VII KETENTUAN PERIZINAN Pasal 13 1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus memiliki Izin dari Bupati. 2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi : a. Izin Prinsip; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, selain memenuhi syarat ketentuan bangunan sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga harus memenuhi syaratsebagai berikut : a) memiliki rekomendasi dari Instansi terkait yang terdiri dari : ▫ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; ▫ Bappeda; ▫ Bappedalda; dan ▫ Dinas Kehutanan. CATATAN : TIDAK DIBENARKAN MEMBANGUN ATAU MELAKUKAN SOSIALISASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SEBELUM MEMENUHI SEMUA KETENTUAN PERIZINAN.
- 19. KETENTUAN PERIZINAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012 b) berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi ; c) klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi; d) klarifikasi kontruksi bangunan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung; e) surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama; f) melengkapi data dan persyaratan pada formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; g) bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara. 4) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi Izin Gangguan.
- 20. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Pasal 74 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 21. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2012 Pasal 2 Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.
- 22. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012 BAB VIII Program Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Pasal 14 1) Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial wajib dilakukan oleh pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menara Telekomunikasi baik berupa partisipasi maupun peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah berupa infrastruktur lingkungan atau sarana prasarana untuk kepentingan umum atau pelayanan umum yang dilaksanakan secara tertib dan koordinatif guna memperoleh hasil yang optimal dan tepat sasaran. 2) Tertib dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menara Telekomunikasi yang akan melaksanakan program CSR atau TSL, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika; b. guna tercapainya program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran dari pelaksanaan program tersebut, Bupati memberikan rekomendasi mengenai jenis program serta sektor prioritas yang sesuai dan tepat sasaran, untuk mendukung akselerasi Pembangunan di daerah setempat; c. hasil dari program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud dituangkan pada akta hibah sebagai wujud pelaksanaan CSR atau TSL dari Penyelenggara Telekomunikasi di Daerah. d. penyelenggara Telekomunikasi dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan atau melalui program Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial.
- 23. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 • Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. • Berdasarkan penjelasan PP NO. 47 Tahun 2012 diatas adalah menjadi jelas bahwa peruntukan kegiatan Corporate Social Responcibilty dan atau Tanggung Jawab Sosial adalah untuk daerah dan atau masyarakat setempat dimana badan/pelaku usaha tersebut memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk melaksanakan usahanya. Sementara disisi lain kita ketahui Bersama bahwa Kegiatan CSR atau TSL yang telah dilakukan oleh pihak Telco Operator dan Tower Provider adalah Kegiatan yang bersifat umum dan hanya menjangkau sebagian kecil daerah di Indonesia.
- 24. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL DATA DESA DAN JUMLAH MASYARAKAT YANG BELUM TERJANGKAU PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PADA WILAYAH KAB. LUWU TIMUR • Berdasarkan data yang berhasil kami himpun di lapangan Terdapat beberapa Desa di Kab. Luwu Timur yang masuk dalam wilayah Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPUT) yang sampai pada saat ini juga belum terjangkau pelayanan telekomunikasi, desa-desa tersebut adalah : • Kecamatan Towuti • - Desa Tokalimbo ----Jumlah Penduduk = 599 • - Desa Bantilang -----Jumlah Penduduk = 1.725 • - Desa Masiku ------Jumlah Penduduk = 677 • - Desa Rante Angin --Jumlah Penduduk = 950 • - Desa Loeha --------Jumlah Penduduk = 1.682 • - Desa Mahalona -----Jumlah Penduduk = 4.800 • Kecamatan Wasuponda • - Desa Kawata ------Jumlah Penduduk = 2.014 • - Desa Parumpanai---Jumlah Penduduk = 3.984 • Kecamatan Malili • - Desa Harapan ------Jumlah Penduduk = 2.230 • Kecamatan Burau • - Desa Batu Putih ----Jumlah Penduduk = 1.259 • (Sumber BPS & Pemkab Luwu Timur)
- 25. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL USULAN KEGIATAN CSR DAN TSL BAGI BADAN USAHA YANG BERGERAK PADA BIDANG TELEKOMUNIKASI DAN ATAU MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK KEGIATAN TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KAB. LUWU TIMUR • Kami sebagai Pemerintah Setempat dalam hal pelayanan pada bidang telekomunikasi, sangat menyadari pentingnya telekomunikasi bagi kehidupan sosial, pembangunan ekonomi dan resiko kesehatan akibat lambatnya respon pelayanan kesehatan yang mereka alami dikarenakan tidak terdapat pelayanan telekomunikasi pada desa mereka. • Oleh karena itu Dishub-Kominfo Kab. Luwu Timur berdasarkan data yang berhasil dihimpun dan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mengusulkan beberapa kegiatan kepada pihak Telco Operator dan Tower Provider dan atau Badan Usaha yang memenfaatkan Sumber Daya Alam Telekomunikasi, yang melaksanakan usahanya pada wilayah kab. Luwu Timur untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka memenuhi Kewajiban Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Sosial melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan Menara Telekomunikasi pada Titik-Titik yang dapat mengcover pelayanan telekomunikasi bagi desa-desa yang belum terjangkau pelayanan telekomunikasi, dalam rangka memberikan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat di desa-desa tersebut serta dalam rangka memenuhi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPUT) sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. 2. Pembangunan Jaringan WAN (wide Area Network) Point to Point, Point To Multipoint, dalam rangka memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peningkatan pelayanan publik berbasis e-government kepada masyarakat, seperti pelayanan perizinan, KTP serta mempercepat koordinasi data pelayanan kesehatan dan lain-lain.
- 26. SANKSI ADMINISTRATIF &PENINDAKAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012 BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 15 1) Setiap pemilik, Penyedia dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif. 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.pembekuan dan/atau pencabutan izin; b.denda administratif; dan/atau c.sanksi penindakan. 3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara : a.pemberian teguran tertulis pertama; b.pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; c.pemberian teguran tertulis ketiga; d.penindakan dan/atau pencabutan izin.
- 27. SANKSI ADMINISTRATIF &PENINDAKAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012 4) Teguran tertulis ke satu, kedua dan ketiga, masing-masing dengan interval waktu 5 (lima) hari kerja dan Teguran ditujukan kepada pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menara yang tercantum dalam papan identitas menara melalui surat pos tercatat. 5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah. 6) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : a. penyegelan; b. pembongkaran. 7) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan cara menghentikan pasokan aliran listrik atau sumber energi lain ke menara telekomunikasi atas permintaan instansi teknis dan atau Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.
- 28. SEKIAN DAN TERIMAKASIH