Dokumen tersebut membahas tentang reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah, mencakup kebijakan pendidikan, institusi pendidikan, dan profesionalisme tenaga pendidik pada era otonomi daerah serta strategi yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.

1. Dosen Pengampu : Prof. Dr. Mujiyono Wiryotinoyo, M.Pd.
Prof. Dr. Rahmad Murbojono, M.Pd.

2. Tujuan Pembahasan Topik
Untuk mengetahui:
• Kebijakan pendidikan
• Institusi pendidikan
• Profesionalisme tenaga pendidik
• Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan
profesional tenaga pendidik
pada otonomi daerah

3. Latar Belakang
Perubahan pendidikan secara umum identik
kepada permasalahan yang dihadapi oleh
berbagai lapisan masyarakat
Pendidikan merupakan salah satu proses
yang dilakukan untuk memanusiakan
manusia (Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional)
Perubahan-perubahan pendidikan di
Indonesia
• Perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai pada
tahun 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

4. Latar Belakang
Kurikulum 1968 (Akhir orde lama awal orde baru)
Tujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan
mutu pendidikan
Karena kurikulum yang sedang berlangsung
sebelumnya terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-
kepentingan tertentu
Cenderung mengakomodasi sistem-sistem yang belum
sejalan dengan jiwa UUD 1945
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

5. Latar Belakang
Kurikulum 1968 (Akhir orde
lama awal orde baru)
Perubahan:
• menentukan tujuan, materi, didaktik
metodik dan evaluasi dengan
mengambangkan dan mendorong
kreativitas dan kompetitif antar
daerah dengan guru
mengembangkan kurikulum
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

6. Latar Belakang
Kurikulum 1975
penekanan terhadap pencapaian tujuan
pendidikan secara sentralistik
bersifat merata dan berkeadilan
model pengajaran PPSI (Prosedur
Pengembangan Sistem Instruksional)
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

7. Latar Belakang
Kurikulum 1984
Berorientasi kepada proses dan
menekankan keaktifan siswa
dalam kegiatan belajar mengajar
Model CBSA (Cara Belajar
Siswa Aktif)
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

8. Latar Belakang
Otonomi Daerah (berakhirnya Orde Baru
dan masuk Reformasi)
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah...
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

9. Rumusan Masalah
1.Bagaimanakah kebijakan pendidikan pada
otonomi daerah?
1.Bagaimanakah institusi pendidikan pada era
otonomi daerah?
1.Bagaimanakah profesionalisme tenaga
pendidik pada otonomi daerah?
Bagaimanakah strategi yang dilakukan untuk
meningkatkan profesional tenaga pendidik
pada otonomi daerah?
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

10. Pembahasan
kebijakan pendidikan pada otonomi daerah
Reformasi pendidikan dapat
dipahami sebagai suatu perubahan
secara drastis untuk perbaikan
bidang pendidikan dalam suatu
masyarakat atau negara
Reformasi pendidikan dalam era
otonomi daerah adalah pendidikan
karakter untuk membangun
manusia sebagai makhluk yang
manusiawi dan berkeadaban
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

11. Pembahasan
kebijakan pendidikan pada otonomi daerah
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah
Reformasi 1998
Akhir masa orde baru yang
mengindikasikan bahwa karakter
manusia Indonesia perlu
diadakan perubahan secara
drastis
• Temuan-temuan korupsi yang semakin
meningkat dan masif serta masalah
lainnya

12. Pembahasan
kebijakan pendidikan pada otonomi daerah
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah
Reformasi 1998
Akhir masa orde baru yang
mengindikasikan bahwa karakter
manusia Indonesia perlu
diadakan perubahan secara
drastis
• Temuan-temuan korupsi yang semakin
meningkat dan masif serta masalah
lainnya

13. Pembahasan
kebijakan pendidikan pada otonomi daerah
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah
Dipercaya dan diyakini bahwa
pendidikan karakter merupakan salah
satu daya pengubah manusia secara
umum.
Menurut Nasution bahwa pendidikan
berfungsi untuk menyampaikan,
meneruskan atau mentrafornasi
kebudayaan, di antaranya nilai-nilai
nenek moyang, kepada generasi muda,
disebut dengan “agent of change”

14. Pembahasan
kebijakan pendidikan pada otonomi daerah
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah
• Kemerosotan moralitas berbagai
lini
• Kemerosotan rasa kebangsaan
dan nasionalisme
• Melunturnya rasa kemanusiaan,
• Mengecilnya semangat solidaritas
• Tercerabutnya rasa tanggung
jawab dan percaya diri
Indikator kegagalan
pendidikan sebelumnya,

15. Pembahasan
kebijakan pendidikan pada otonomi daerah
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah
Pendidikan karakter,
• Sudah saatnya diagendakan kembali pendidikan
akhlak dengan kurikulum yang jelas.
Pendekatan-pendekatan kearifan lokal,
• mampu dan telah berhasil membangun moralitas
anak bangsa dan karakteristik kebangsaan.
Contoh pendidikan Ki Hajar Dewantara
• Falsafah pendidikan “tut wuri handayani”.
• Bimbingan moralitas sehingga peserta didik merasa
bertanggung jawab, memiliki keberanian, kejujuran
dan lain sebagainya

16. Pembahasan
kebijakan pendidikan pada otonomi daerah
Pentingnya Pendidikan Akhlak dalam Sistem
Pendidikan
Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal
Strategi Pengajaran
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

17. Pembahasan
kebijakan pendidikan pada otonomi daerah
Pentingnya Pendidikan Akhlak
dalam Sistem Pendidikan
• Pendidikan moral menjadi
bagian terpenting dalam
rancang bangunan pendidikan
multikultural
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah
Ajaran/Nilai/
Norma
Sosialisasi Pendidikan Internalisasi Sikap/Watak
Tingkat
Pengalaman
dan Aplikatif
Tingkat
Pengenalan
Keseimbangan
Dimensi
Kemanusiaan
TERWUJUD
AKHLAKUL
KARIMAH
Implikasi

18. Pembahasan
kebijakan pendidikan pada otonomi daerah
Kurikulum
Berbasis
Kearifan
Lokal
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah
Masalah dasar
dalam hidup
manusia
Orientasi Nilai-Budya
Hakikat hidup Hidup itu buruk Hidup itu baik Hidup itu buruk
menjadi wajib
Hakikat Karya Karya itu untuk nafkah
hidup
Karya itu untuk
kedudukan,
kehormatan, dan
sebagainya
Karya itu untuk
menambah karya
Persepsi manusia
tentang waktu
Orientasi ke masa depan Orientasi ke mas lalu Orientasi ke masa
depan
Pandangan
manusia terhadap
alam
Manusia tunduk kepada
alam dahsyat
Manusia berusaha
menjaga kelestarian
hubungannya dengan
alam
Manusia berhasrat
menguasai alam
Hakikat hubungan
manusia dengan
sesama
Orientasi kolateral
(horizontal), rasa
ketergantungan pada
sesamanya
Orientasi vertikal,
rasa tergantung
kepada tokoh-tokoh
atas
Individualisme nilai
tinggi usaha atas
kekuatan sendiri

19. Pembahasan
kebijakan pendidikan
pada otonomi daerah
Kurikulum
Berbasis
Kearifan
Lokal
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah
Hakikat Hidup
Hakikat Karya
Persepsi Waktu
Panda. thp alam
Hub manusia
Pendidikan Akhlak
Hidup baik
Prinsip tangguh
Etika pada alam
Membg ms depan
Mengh. sesama
Nilai/norma lokal
Sosialisasi
Interpertatif
Realita dasar hidup
internalisasi
Wujud perilaku

20. Pembahasan
kebijakan pendidikan pada otonomi daerah
Strategi Pengajaran
• A-G-I-L (Adaptation,
Goal attainment,
Integration, Latent
pattern maintenance
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah
No.
Dimensi
sistem
Deskripsi pelaksanaan pendidikan akhlak
1 Adaptation
Membangun pendidikan dengan kurikulum dan cara-cara yang dapat dimaknai
dan dipahami oleh anak didik. Pendidikan akhlak memperkenalkan sikap baik
dan buruk, humanis yang semuanya digali dari budaya, agama, dan proses
pendidikan
2
Goal
attainment
Melakukan pendidikan akhlak dengan tujuan untuk membangun sikap dan
paradigma anak didik yang tidak skeptis, ekslusivisme, prejudis, egois,
individualis, tetapi membangun ke arah yang bertanggung jawab, sikap yang
tidak humanis, manusiawi, jujur, dan dapat memberikan anutan. Di samping itu
anak didik harus mampu menghargai di luar yang dimilikinya bukan sebagai
musuh. Harus mampu memaknainya sebagai sesuatu yang harus dihargai dan
dijaga
3 Integration
Pengajaran pendidikan akhlak harus diajarkan secara bersama, tidak memisah-
misahkan satu sama lain. Anak didik harus belajar budaya lain dan diberi
pengetahuan budaya, agama, nilai-nilai lokal dan ajaran-ajaran yang kental
dalam lokal di mana anak didik itu berada
4
Latent
pattern
maintenance
Pendidikan akhlak harus dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya, dan harus
mampu membangun bangsa yang bermoral dan berbudaya yang tidak
berbanding terbalik dengan tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak
harus banyak bersumber atau banyak ajaran oleh orang-orang yang memiliki
karisma yang teruji dalam lingkungan sosial budaya tempat mereka berada.
Materi pendidikan akhlak tidak hanya diadopsi belaka dari negara-negara maju,
tetapi dikembangkan dari budaya lokal yang ada karena budaya lokal telah
menjadi world view masyarakat setempat

21. Pembahasan
Institusi pendidikan pada otonomi daerah
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah
Upaya yang dilakukan adalah
• meningkatkan kualitas pendidikan
dengan melakukan profesionalitas
dalam institusi pendidikan itu sendiri
Disadari
• Kualitas pendidikan yang rendah tidak akan mampu
meningkatkan sumber daya manusia yang tinggi,
• Kualitas pendidikan yang tinggi merupakan suatu upaya
dalam meningkatkan sumber daya manusia.
Menurut Giddens injeksi yang paling utama
untuk mentransformasi adalah
• meningkatkan human capital dengan salah satunya
melalui penyelenggaraan pendidikan yang profesional.
Penyelenggaraan pendidikan itu tertumpu pada guru
termasuk juga dosen di Perguruan Tinggi

22. Pembahasan
profesionalisme tenaga pendidik pada otonomi
daerah
• Pendidikan tenaga pendidik masih rendah,
dari 2,7 juta orang guru di Indonesia hanya
sepertiga atau 3,5% yang berpendidikan
Strata Satu/S1
• Tenaga pendidik di Sekolah Dasar
berpendidikan S1 baru sekitar 10%
• Tuntutan dalam Undang-undang Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru
harus memiliki pendidikan serendah-
rendahnya Strata Satu (S1).
Pada
masa
otonomi
daerah,
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

23. Pembahasan
profesionalisme tenaga pendidik pada otonomi
daerah
• Untuk meningkatkan profesionalitas
tenaga pendidik atau kualitas
pendidikan di era global,
• profesionalitas dan pendidikan
guru tidak dapat diabaikan,
• Karena pendidikan harus diolah dan
disajikan dengan profesional
• sehingga dapat menjawab
permasalahan dan tuntutan zaman
Pada
masa
otonomi
daerah,
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

24. Pembahasan
Strategi meningkatkan profesional tenaga pendidik
pada otonomi daerah
meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik
dengan diundangkannya:
• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,
• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,
• Kebijakan tentang Sertifikasi untuk tenaga pendidik,
• 8 standar pendidikan, dan lain sebagainya.
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah

25. Kesimpulan dan Saran
Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
Kebijakan pendidikan pada otonomi daerah di antaranya adalah:
• Pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan,
• Kurikulum berbasis kearifan lokal, dan
• Strategi pengajaran.
Institusi pendidikan pada era otonomi daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan
dengan melakukan profesionalitas dalam institusi pendidikan itu sendiri,
Profesionalisme tenaga pendidik pada otonomi daerah harus disesuai dengan standar-standar
tertentu untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendidik anak bangsa,
serta meningkatkan kreativitas dalam mendidik,
Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan profesional tenaga pendidik pada otonomi daerah
melalui kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa dan
negara.
Reformasi Pendidikan di Indonesia
dalam Konteks Otonomi Daerah