Materi Kuliah Pendidikan Anti Korupsi

1. Oleh: Dr. Harits Hijrah Wicaksana,
S.Sos.,M.Si
Pendidikan Anti Korupsi

2. Pengantar…….
 Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara
yang sangat besar.
 Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya
perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan
secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi
banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas
kewajaran.
 Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian
terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air.
 Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu,
sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.
 Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada
jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas.
 Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak
mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan
harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya
dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju.
 Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan
dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

3.  Sering kita mendengar kata yang satu ini, yaitu
“KORUPSI”, korupsi ada disekeliling kita, mungkin
terkadang kita tidak menyadari itu.
 Korupsi bisa terjadi dirumah, sekolah, masyarakat,
maupun diintansi tertinggi dan dalam pemerintahan.
 Mereka yang melakukan korupsi terkadang
mengangap remeh hal yang dilakukan itu.
 Hal ini sangat menghawatirkan, sebab bagaimana
pun, apabila suatu organisasi dibangun dari korupsi
akan dapat merusaknya.

4.  Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata
kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak,
menggoyahkan, memutar balik, menyogok)
 menurut Transparency International adalah perilaku
pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun
pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak
legal memperkaya diri atau memperkaya mereka
yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan
kekuasaan publik yang dipercayakan kepada
mereka, ini adalah salah satu tindak korupsi.

5. Dari sudut pandang yang lain, misal nya dari sudut pandang
hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup
unsur-unsur sebagai berikut:
• perbuatan melawan hukum;
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau
sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara;

6. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana
korupsi yang lain, diantaranya:
• memberi atau menerima hadiah atau janji
(penyuapan);
• penggelapan dalam jabatan;
• pemerasan dalam jabatan;
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai
negeri/penyelenggara negara);
• menerima gratifikasi (bagi pegawai
negeri/penyelenggara negara).

7.  Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis
adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk
keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah.
Pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya.
Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling
ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan
dukungan untuk memberi dan menerima
pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang
diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi
adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya
pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura
bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

8.  Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi
adakalanya berbentuk sepele atau berat,
terorganisasi atau bisa saja perorangan. Walau
korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal
seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan
prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam
hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan
membuat solusinya, sangat penting untuk
membedakan antara korupsi dan kriminalitas atau
kejahatan.

9. Apa Bedanya
Perampok dengan
Koruptor????