1. MAKALAH KEWARGA
NEGARAAN
KORUPSI ,KOLUSI ,DAN
NEPOTISME
Di susun oleh :
Nama :jelly sihite
NPM :120210153
Kode kelas :121-LW111-M1
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TEHNIK INFORMATIKA

2. A. LATAR BELAKANG MASALAH
KKN sebagai suatu implikasi dari sikap hidup lebih besar pasak dari tiang,
yang nampaknya menghinggapi masyarakat Indonesia baik secara nasional,
dalam pembangunan nasional maupun yang lebih mikro lagi, dalam kegiatan
perusahaan dan kegiatan perorangan. Masyarakat Indonesia baru harus
dapat keluar dari sikap ini dengan membuang KKN dalam membangun
masyarakat Indonesia secara lebih menyeluruh, lebih terbuka, lebih
demokratis, dan lebih mandiri.
Dalam tulisan ini saya ingin memusatkan perhatian pada penaggulangan
masalah KKN dengan mengusulkan perlunya kejelasan konsep atau kriteria
dari masing-masing tindakan dalam KKN dan memusatkan penanganannya
pada masalah yang lebih jelas, dan lebih pokok, yaitu korupsi. Dengan cara
ini diharapkan program penanganan masalah KKN akan lebih terarah dan
memberikan hasil yang setahap demi setahap dapat dipergunakan untuk
dijadikan basis bagi penaganan seterusnya sampai tuntas.
Dan Korupsi itu sendiri adalah yang dari bahasa latin corruptio dari kata
kerja corrumpere yang bermakna busuk, menggoyahkan, memutarbalik,
menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik
politikus|politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak
legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya,
dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada
mereka.
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan
jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan
rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari
yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan
untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat
yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi,
yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura
bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele
atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan

3. kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan
prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk
mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk
membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara
yang

4. dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada
yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
B. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang yang disampaikan maka yang menjadi permasalahan
dalam makalah ini :
Bagaimana dampak bagi Negara jika korupsi, kolusi,nepotisme merajalela ?
C. PENDEKATAN
a. PENDEKATAN SECARA HISTORICAL
Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari
menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan
dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula
bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman
dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan
beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan
senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi
selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-
tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya
seperti, kejahatan dunia maya (cybercrime), tindak pidana pencucian uang
(money laundering), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini.
Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi
baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di
Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum
merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada
dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi
memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa
setempat.
Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini
meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru

5. memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena
dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung
memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon
Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang
gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa.
Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak
secepatnya menyelesaikan masalah korupsi. (B. Simanjuntak, S.H.,
1981:310)
b. PENDEKATAN SECARA SOSIOLOGIS

6. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan
jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk
pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya
korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan
pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai
dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi
adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri,
di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele
atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan
kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan
prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk
mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk
membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.
Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri
disaat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan
mereka bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar
oligopoli, dimana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama,
dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel
adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi
tersembunyi.
Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat
kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian
yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin
agar segala urusannya menjadi lancar. Nepotisme berarti lebih memilih
saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan
kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori.
Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikan jabatan
seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun
bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-
pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme

7. adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan
saudara.
c. PENDEKATAN SECARA YURIDIS
Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut.
Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke
permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit
kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-
lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke
BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita
temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

8. Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus
mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri,
undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali
mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang korupsi, yakni :
1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi,
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi,
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi,
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan undang-undang bahwa korupsi diartikan:
1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung
merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau
perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa
perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2);
2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat
merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210,
387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan
maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui

9. procedural ketentuan pasal 20 ayat (1)-(5) undang-undang 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap
korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana
tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun
berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut
baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut
dapat diwakilkan kepada orang lain.

10. 4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap
sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya penguruh
tersebut dibawa ke siding pengadilan.
5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka
panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut
disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat
pengurus berkantor.
Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
adalah
1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi;
2. Perbuatan melawan hukum;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya
karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain.
D. PEMBAHASAN
Disadari bahwa permasalahan korupsi merupakan persoalan nasional yang
harus diprioritaskan penanganannya, karena korupsi diyakini telah merusak
sendi – sendi kehidupan masyarakat dan menjadi pemicu kesengsaraan
rakyat. Dampak korupsi telah muncul berbagai persoalan antara lain :
Rendahnya kualitas pelayanan public
Timbulnyabiaya ekonomi yang semakintinggi
Berkurangnya penerimaan negara

11. Runtuhnya lembaga dan nilai- nilai demokrasi
Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat
Bartambahnya masalah social dankriminal
Sebagai manifestasi dari kesadaran tersebut dan adanya kemauan yang kuat
untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentukperilaku korupsi
maka pemerintah telahmenegaskan komitmennya dalam rangka
memberantas korupsi tersebut, melalui intruksi presiden no. 5 tahun 2004
tentang pemberantasan korupsi.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar
mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
perbuatan melawan hukum
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

12. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di
antaranya:
memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
penggelapan dalam jabatan;
pemerasan dalam jabatan;
ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
E. KESIMPULAN
Dari uraian pengertian dan penyebab korupsi di atas, dapat disimpulkan
bahwa akibat dari tindak pidana korupsi sangat luas dan mengakar. Adapun
akibat dari korupsi adalah sebagai berikut:
1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah;
2. Berkurannya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat;
3. Menyusutnya pendapatan Negara;
4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara;
5. Perusakan mental pribadi;
6. Hukum tidak lagi dihormati