Korupsi berasal dari bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kerusakan moral. Korupsi didefinisikan dalam undang-undang Indonesia sebagai 7 jenis tindak pidana termasuk penggelapan, suap, dan benturan kepentingan. Korupsi telah menjadi masalah besar di Indonesia dan berdampak buruk pada perekonomian dan pembangunan negara. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan tetapi masih diperlukan pemahaman

1. KORUPSI

2. • Istilah korupsi berasal dari
bahasa latin “corrumpere”,
“corruptio” atau “corruptus”
• Dari bahasa latin tersebut
kemudian diadopsi oleh
beberapa bangsa di dunia
• Beberapa bangsa di dunia
memiliki istilah tersendiri
mengenai korupsi
Korupsi secara EtimologiKorupsi secara Etimologi

3. Etimologi…(cont’d)Etimologi…(cont’d)
Bahasa inggris Bahasa perancis Bahasa belanda
Corruption,
Corrupt
Corruption Corruptie,
Korruptie
Jahat, rusak,
curang
Rusak
Istilah “korupsi” yang dipakai di indonesia
merupakan turunan dari bahasa belanda

4. • Korup = busuk, palsu, suap (kamus
besar bahasa indonesia, 1991)
• Korup = suka menerima uang
sogok, menyelewengkan
uang/barang milik perusahaan atau
negara, menerima uang dengan
menggunakan jabatan untuk
kepentingan pribadi (kamus hukum,
2002)
• Korup = kebejatan, ketidakjujuran,
tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian (the lexicon webster
dictionary, 1978)
Beberapa terminologi korupsiBeberapa terminologi korupsi

5. o David M. Chalmers:
Tindakan-tindakan manipulasi dan
keputusan mengenai keuangan yang
membahayakan ekonomi (financial
manipulations and decision injurious to
the economy are often libeled corrupt).
o J.J. Senturia:
Penyalahgunaan kekuasaan
pemerintahan untuk keuntungan
pribadi (the misuse of public power for
private profit).
Terminologi … (cont’d)Terminologi … (cont’d)

6. o Syed Husein Alatas:
Tindakan yang meliputi
penyuapan (bribery), pemerasan
(extortion) dan nepotisme.
o Transparency International:
Penyalahgunaan kekuasaan (a
misuse of power), kekuasaan
yang dipercayakan (a power that
is entrusted), dan keuntungan
pribadi (a private benefit) baik
sebagai pribadi, anggota
keluarga, maupun kerabat dekat
lainnya.
Terminologi … (cont’d)Terminologi … (cont’d)
ExtortionExtortion
BriberyBribery

7. 3 tingkatan KORUPSI3 tingkatan KORUPSI
Material benefit
(Mendapatkan keuntungan material yang
bukan haknya melalui kekuasaan)
Abuse of power
(Penyalahgunaan kekuasaan)
Betrayal of trust
(Pengkhianatan kepercayaan)

8. Pengkhianatan terhadap kepercayaan
(betrayal of trust)
• penghianatan merupakan
bentuk korupsi paling
sederhana
• Semua orang yang berkhianat
atau mengkhianati
kepercayaan atau amanat yang
diterimanya adalah koruptor.
• Amanat dapat berupa apapun,
baik materi maupun non materi
(ex: pesan, aspirasi rakyat)
• Anggota DPR yang tidak
menyampaikan aspirasi
rakyat/menggunakan aspirasi
untuk kepentingan pribadi
merupakan bentuk korupsi

9. Penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power)
• Abuse of power merupakan korupsi
tingkat menengah
• Merupakan Segala bentuk
penyimpangan yang dilakukan
melalui struktur kekuasaan, baik
pada tingkat negara maupun
lembaga-lembaga struktural lainnya,
termasuk lembaga pendidikan,
tanpa mendapatkan keuntungan
materi.

10. Penyalahgunaan kekuasan untuk mendapatkan
keuntungan material (material benefit)
• Penyimpangan kekuasaan untuk
mendapatkan keuntungan material
baik bagi dirinya sendiri maupun
orang lain.
• Korupsi pada level ini merupakan
tingkat paling membahayakan
karena melibatkan kekuasaan dan
keuntungan material.
• Ini merupakan bentuk korupsi yang
paling banyak terjadi di indonesia

11. Unsur-unsur yang dapat
menentukan sesuatu
dapat dianggap sebagai
korupsi
1.1. Secara melawan hukumSecara melawan hukum
2.2. Memperkaya diriMemperkaya diri
sendiri/orang lainsendiri/orang lain
3.3. Merugikan keuangan/Merugikan keuangan/
perekonomian negaraperekonomian negara

12. MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIANMERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN
NEGARANEGARA
1.1. Korupsi menghambat pembangunan &Korupsi menghambat pembangunan &
kegiatan usaha di Indonesiakegiatan usaha di Indonesia
2.2. Setiap kegiatan perekonomian harusSetiap kegiatan perekonomian harus
melewati “pintu-pintu” korupsimelewati “pintu-pintu” korupsi
3.3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat,Perkembangan kegiatan usaha terhambat,
pengangguran makin banyak, harga barangpengangguran makin banyak, harga barang
& jasa menjadi melambung& jasa menjadi melambung
4.4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahalPendidikan dan kesehatan sangat mahal

13. Salah satu hal mengapa di indonesiaSalah satu hal mengapa di indonesia
korupsi semakin sulit diberantaskorupsi semakin sulit diberantas
• Karena korupsi sudah “mendarahKarena korupsi sudah “mendarah
daging”, sehingga perilaku korupsidaging”, sehingga perilaku korupsi
sudah menjadi hal yang biasa dansudah menjadi hal yang biasa dan
bukan lagi dianggap sebagaibukan lagi dianggap sebagai
“penyakit”yang harus segera“penyakit”yang harus segera
disembuhkan.disembuhkan.
• Dengan demikian, semakinDengan demikian, semakin
sulitnya membedakan manasulitnya membedakan mana
perilaku korupsi dan mana yangperilaku korupsi dan mana yang
bukan korupsibukan korupsi
• Ibarat maling teriak malingIbarat maling teriak maling

14. Fraud
I. Sudah ada tuntutan
hokum (prosecution)
II. Sudah ditemukan
belum ada tuntutan
hukum
III. Fraud belum
ditemukan

15. Tindakan melawan hukum

16. FOSA
COSA
ACFE = Association of certified fraud examiners

17. 17
KLASIFIKASI FRAUD

18. 18
Corruption

19. HUKUMPIDANA
TINDAKPIDANA KHUSUS

20. - Tindak Pidana Korupsi
- Tindak Pidana Pencucian Uang
- Tindak Pidana HAM Berat
- Tindak Pidana Terorisme
- Tindak Pidana Narkotika
- Tindak Pidana Lingkungan Hidup
- Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Tindak Pidana Anak
- Tindak Pidana Kehutanan
- Dll.

21.  Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang
merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Pelbagai peraturan peraturan
perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi telah diterbitkan.
Namun, praktik korupsi masih terus berulang dan semakin kompleks dalam realisasinya.
 Pada tahun 2010, menurut data Pacific Economic and Risk Consultansy, Indonesia
menempati urutan teratas sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan
sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat.
Mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Proyek Pengadaan Barang/Jasa di
instansi pemerintah, sampai proses penegakkan hukum.
 Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh
masayarakat umum, seperti memberi hadiah kepada Pejabat / Pegawai Negeri atau
keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah
sebagai kebiasaan dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama menjadi
bibit-bibit korupsi yang nyata.

22.  Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan karena masih
kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosakata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir
semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat yang tinggal di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang
swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jika ditanya kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan
apa saja yang bisa dikategorikan tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang bisa menjawab secara benar
bentuk / jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.
 Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi didalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun hingga saat ini pemahaman
masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang.
 Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah. Berdasarkan Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kebiasaan berperilaku
koruptif yang selama ini dianggap sebgai hal wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Seperti
Gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi.
 Mengetahui bentuk / jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi
adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.

23.  Korupsi bersasal bahasa latin “Corruptio,” atau “Corruptos”
Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu :
Bahasa Inggris : Corruption ( Corrupt )
Bahasa Belanda : Corruptie
Bahasa Indonesia : Korupsi
 Korupsi secara harfiah bisa berarti :
1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran
2. Perbuatan yg buruk (penggelapan, uang, penerimaan uang sogok, dsb)
3. Perbuatan yg kenyataan menimbulkan keadaan yg bersifat buruk
 Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dalam 30 buah Pasal dalam UU No.31 Tahun
1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 7 (tujuh)
bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai
perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

24. 1. Kerugian keuangan
negara
2. Suap - Menyuap
3. Penggelapan dalam
jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan
dalam pengadaan
7. Gratifikasi

25. 25
KORUPSI
UU NO 31 TH 1999
JO
UU NO 20 TH 2001
KERIGIAN
KEUANGAN
NEGARA
Ps 2 & 3
SUAP
MENYUAP
Ps
5,6,11,12,13
PENGGELAPAN
DLM JABATAN
Ps 8, 9,
Ps 10.a,b c
PERBUATAN
PEMERASAN
Ps 12, e,g, f
PERBUATAN CURANG
Ps 7 ayat (1) a,b,C,d
Ps 7 (2)
Ps 12.b
Benturan
Kepentingan
Ps 12 i
Gratifikasi
Ps 12 c
TPK UU No 31 th 1999 Jo UU No 20 Th
2001

26. LgS
Sejarah Pemberantasan Korupsi
 Tahun Kegiatan Utama Lingkup Dasar Hukum
 1957 Operasi Militer (Kegiatan tidak terstruktur) PRT/PM/06/1957
 1967 Tim Pemberantasan Korupsi (Represif) Keppres 228 Tahun 1967
 1977 Opstib (Penertiban Sistem) Inpres 9 Tahun 1977
 1987 Pemsus Restitusi Pajak (Kebenaran restitusi) Surat MENKEU S-1234/MK.04/1987
 1997-19981997-1998  Krisis Moneter & EkonomiKrisis Moneter & Ekonomi
 1999 KPKPN (Preventif) UU 28 Tahun 1999
 1999 TGTPK (Represif) PP 19 Tahun 2000
PELAJARANPELAJARAN
 Tidak memadai pada komponen pencegahan, walaupun mandat yang diberikan mencakup
pencegahan
 Diarahkan hanya untuk penghukuman, tidak cukup perhatian pada upaya pelacakan aset
(hasil korupsinya)
 Sistem manajemen SDM tidak diarahkan untuk mendukung kinerja
 Sistem manajemen keuangan tidak diarahkan untuk mendukung kinerja
 2003 KPK (Penindakan & Pencegahan) UU 30 Tahun 20022003 KPK (Penindakan & Pencegahan) UU 30 Tahun 2002
 Tugas: Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, Monitor (Represif) Keppres 11 Tahun
2005

27. Sekilas KPK:
Beberapa gambaran:
• Lembaga Negara Independen bebas pengaruh dari
eksekutif, legislatif, yudikatif dan kekuatan lainnya
• Bertanggung jawab kepada publik
• Yurisdiksi hanya pada tindak
pidana korupsi
Gambaran lain:
• 5 Pimpinan (saat ini: 4 pimpinan)
• 4 Penasihat (saat ini: 2 Penasihat)
• 700 Pegawai

28. Mekanisme Anti Korupsi KPK
(UU No. 30/2002)
Tugas KPK
Pasal 6
Koordinasi
Pasal 7
Supervisi
Pasal 8
Penyelidikan,
Penyidikan,
Penuntutan
Pasal 11
Pencegahan
Pasal 13
Monitor
Pasal 14
1. Kejaksaan
2. Kepolisian
3. BPK
4. Inspektorat Jenderal
5. Lain-lain
1. Kejaksaan
2. Kepolisian
3. BPK
4. Inspektorat Jenderal
5. Lain-lain
1. Lembaga yang memberikan
pelayanan publik
1. Semua kewenangan yang
diberikan kepada penegak
hukum lainnya oleh UU
1. Kewenangan tertentu yang
tidak diberikan kepada
penegak hukum lain

29. LgS
Struktur Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi

30. Visi dan Misi KPK
Visi:
• Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas
dari korupsi
Misi:
• Pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi
• Menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan
Indonesia yang bebas dari korupsi
Prinsip Utama:
• Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum
dan proporsionalitas
Nilai-nilai Dasar
• Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Religiusitas, Transparansi,
Kepemimpinan, Produktiitas

31. 31
GUNUNG ES KORUPSI
TINDAK PIDANA KORUPSI
TPK
CORRUPTION HAZARDS (CH)
POTENSI MASALAH
PENYEBAB KORUPSI
(PMPK)
Korupsi sbg
Kejahatan terjadi,
apabila terdapat :
• Desire to Act
• Ability to Act
• Opportunity
• Suitable Target
Korupsi sbg
Kejahatan terjadi,
apabila terdapat :
• Desire to Act
• Ability to Act
• Opportunity
• Suitable Target
Kelemahan bangsa
• Kesisteman
• Kesejahteraan /
Pengghasilan
• Mental / moral
• Internal, sosial,
self control
• Budaya ketaatan
hukum
Kelemahan bangsa
• Kesisteman
• Kesejahteraan /
Pengghasilan
• Mental / moral
• Internal, sosial,
self control
• Budaya ketaatan
hukum
lokasi :
• pemasok
anggaran
• pengguna
anggaran,
• disparitas
pendapatan
Manusia
berjiwa koruptor
Barang
• asset negara,
•barang sitaan
Kegiatan :
• proyek
pembangunan
• pengadaan
barang / jasa
• perijinan /
pelayanan publik
lokasi :
• pemasok
anggaran
• pengguna
anggaran,
• disparitas
pendapatan
Manusia
berjiwa koruptor
Barang
• asset negara,
•barang sitaan
Kegiatan :
• proyek
pembangunan
• pengadaan
barang / jasa
• perijinan /
pelayanan publik

32. Koordinasi
(Pasal 7)
TUGAS
KPK
(Pasal 6)
Supervisi
(Pasal 8)
Penyelidikan,
Penyidikan &
Penuntutan
(Pasal 11)
Pencegahan
(Pasal 13)
Monitoring
(Pasal 14)
Tugas KPK (Pasal 6)
UU No. 30 Tahun
2002

33. Aparat
Pemerintah
Sektor Swasta Masyarakat
ey Success Factor
Commitment
Can Do Spirit
Penegakan Hukum
Peran Serta
Good Corporate
Governance
Good
Governance

34. PENCEGAHAN KORUPSI

35. PENCEGAHAN KORUPSI
• Pendidikan atau pelatihan calon pejabat
pusat dan daerah
• Peningkatan internal control
• Antifraud control

36. Fraud Preventive
FRAU
D
ACTIVE
CONTROL
PASIVE
CONTROL

37. Anti Fraud Control

38. 38

39. Fraud Prevention