Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, demokrasi Pancasila, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa demokrasi berarti kekuasaan rakyat, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai periode sejak kemerdekaan.
2. SYOFIARTI, SH, MH
ISTILAH DEMOKRASI
SECARA ETIMOLOGIS :
BAHASA YUNANI :
DEMOS : RAKYAT
CRATOS / CRATEIN :
PEMERINTAHAN / KEKUASAAN
3. SYOFIARTI, SH, MH
DEMOKRASI
LANGSUNG
(DIRECT
DEMOKRASI)
RAKYAT IKUT
SERTA SECARA
LANGSUNG DLM
MEMBUAT KEPTS
POLITIK
NEGARANEGARA
POLIS /POLIS /
KOTAKOTA
KESULITAN :
•TIDAK ADA TEMPAT
MENAMPUNG SELURUH
WARGA
•MUSYAWARAH DENGAN
JUMLAH YG BANYAK
SULIT DILAKUKAN
•PERSETUJUAN SECARA
MUFAKAT SULIT
DICAPAI
•MASALAH YG DIHADAPI
NEGARA SEMAKIN
KOMPLEKPENDIDIKAN
•SARANA
PEMBELAJARAN
DIBENTUK BADAN
PERWAKILAN
(DEMOKRASI TDK
LANGSUNG)
4. SYOFIARTI, SH, MH
ATAS DASAR
KEHENDAK RAKYAT
DEMOKRASI
LANGSUNGPLAN
)
DEMOKRASI TDK
LANGSUNG
BERTAMBAHNYA
PENDUDUK,
PELAKSANAAN
MUSYAWARAH DI SATU
TMP TDK
DIMUNGKINKAN
MASALAH YG DIHADAPI
SEMAKIN KOMPLEK
WARGA PUNYA
KESIBUKAN MASING-
MASING
5. • Secara Terminologis
Menurut Abraham Lincoln:
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat
Menurut International Commission for jurist :
Demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan dimana hak untuk membuat
keputusan-keputusan politik diselenggarakan
oleh warga negara melalui wakil-wakil yang
dipilih oleh mereka dan yang bertanggung
jawab kepada mereka melalui suatu proses
pemilihan yang bebas
SYOFIARTI, SH, MH
6. SYOFIARTI, SH, MH
Pemahaman tentang
Demokrasi
Demokrasi sebagai bentuk
pemerintahan
Demokrasi sebagai sistem
politik
Demokrasi sebagai sikap
hidup
7. LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI :
PEMERINTAHAN YANG
BERTANGGUNG JAWAB
ADANYA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT YANG
DIPILIH MELALUI
PEMILIHAN UMUM YG
BEBAS DAN RAHASIA
SUATU ORGANISASI
POLITIK YG MENCAKUP
LEBIH DARI SATU PARTAI
PERS DAN MEDIA MASSA YG
BEBAS UNTUK
MENYATAKAN PENDAPAT
SISTEM PERADILAN YG
BEBAS UTK MENJAMIN HAM
DAN MEMPERTAHANKAN
KEADILAN
8. UKURAN KEBERHASILAN
DEMOKRASI DI SUATU NEGARA :
TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA NILAI-
NILAI DEMOKRASI YANG
MENJADI SIKAP DAN POLA
HIDUP MASYARAKAT DAN
PENYELENGGARAAN
NEGARA
TERBENTUK DAN
BERJALANNYA LEMBAGA-
LEMBAGA DEMOKRASI
DALAM SISTEM POLITIK DAN
PEMERINTAHAN
9. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Kriteria Negara Demokrasi :Kriteria Negara Demokrasi :
• Pemerintahan demokrasi yang berwujudPemerintahan demokrasi yang berwujud
pada adanya institusi (struktur) demokrasipada adanya institusi (struktur) demokrasi
• Masyarakat demokratis yang berwujudMasyarakat demokratis yang berwujud
pada adanya budaya (kultur) demokrasipada adanya budaya (kultur) demokrasi
10. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Model-model DemokrasiModel-model Demokrasi
1.1. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasiDemokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi
oleh UU dan pemilu yang bebasoleh UU dan pemilu yang bebas
2.2. Demokrasi Terpimpin, dimana para pemimpin percayaDemokrasi Terpimpin, dimana para pemimpin percaya
bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tapibahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tapi
menolak pemilu yang bersaing sebagai kendaraanmenolak pemilu yang bersaing sebagai kendaraan
untuk menduduki kekuasaanuntuk menduduki kekuasaan
3.3. Demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang menaruhDemokrasi sosial, yaitu demokrasi yang menaruh
kepedulian pada keadilan sosialkepedulian pada keadilan sosial
11. BEBERAPA NILAI
DEMOKRASI
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai
dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan
secara damai dalam suatu masyarakat
yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan
secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai
batas minimum
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan
SYOFIARTI, SH, MH
13. SYOFIARTI, SH, MH
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI
INDONESIA
KESAMAAN
PANDANGAN BHW
KENEGARAAN
INDONESIA HARUS
BERDASARKAN
KEDAULATAN
RAKYAT
PERBEDAAN
PANDANGAN
TENTANG
BAGAIMANA CITA-
CITA DEMOKRATIS
DITERAPKAN
14. SYOFIARTI, SH, MH
Periode Perkembangan Demokrasi diPeriode Perkembangan Demokrasi di
IndonesiaIndonesia
Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer
Periode 1959-1965
•Cirinya :
Dominasi presiden, terbatasnya
peranan partai politik,
berkembangnya pengaruh
komunis, meluasnya peranan
ABRI sebagai unsur sosial politik
•Terdapat penyelewengan terhadap
ketentuan UUD dan perundang-
undangan lainnya
•Terdapat pengingkaran terhadap
nilai demokrasi
15. SYOFIARTI, SH, MH
Periode 1965-1998
• Landasan formil : Pancasila, UUD
1945 Tap MPRS
• Meluruskan kembali
penyelewengan terhadap UUD
• Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
• Demokrasi Pancasila hanya sebagai
gagasan, belum sampai pada tataran
praktis atau penerapan
• Tidak memberikan ruang bagi kehidupan
demokrasi, ditandai oleh :
Dominannya peran ABRI
Birokratisasi dan sentralisasi
pengambilan keputusan politik
Campur tangan pemerintah dalam
berbagai urusan partai politik
Pengebirian fungsi dan peran partai
politik
Rezim Orde Baru
16. SYOFIARTI, SH, MH
Periode 1998-
sekarang
• Merupakan tahap awal bagi
transisi demokrasi di Indonesia
• Merupakan fase yang krusial dan
kritis, karena akan menentukan
kemana arah demokrasi akan
dibangun
17. Landasan Negara Indonesia
sebagai Negara Demokrasi
SYOFIARTI, SH, MH
1. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 :
“….maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
UUD negara RI yang terbentuk dalam
suatu susunan negara RI yang
berkedaulatan rakyat…..”
2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 :
….kedaulatan di tangan rakyat dan
dilakukan menurut ketentuan UUD
18. SYOFIARTI, SH, MH
Sendi Pokok Sistem Politik DemokrasiSendi Pokok Sistem Politik Demokrasi
IndonesiaIndonesia
1.1. Ide Kedaulatan RakyatIde Kedaulatan Rakyat
2.2. Negara berdasarkan atas hukumNegara berdasarkan atas hukum
3.3. Bentuk RepublikBentuk Republik
4.4. Pemerintahan berdasarkan konstitusiPemerintahan berdasarkan konstitusi
5.5. Pemerintahan yang bertanggung jawabPemerintahan yang bertanggung jawab
6.6. Sistem perwakilanSistem perwakilan
7.7. Sistem pemerintahan presidensilSistem pemerintahan presidensil
19. SYOFIARTI, SH, MH
demokrasi Pancasila berarti kedaulatan
rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dalam bidang politik, ekonomi
dan sosial.
demokrasi Pancasila berarti kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
20. SYOFIARTI, SH, MH
Isi Pokok Demokrasi PancasilaIsi Pokok Demokrasi Pancasila
• Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan
Pancasila
• Demokrasi tersebut harus menghargai HAM
serta menjamin hak-hak minoritas
• Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan
harus berdasarkan kelembagaan atau
institusional
• Demokrasi harus bersendi pada hukum
21. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Aspek-aspek DemokrasiAspek-aspek Demokrasi
PancasilaPancasila
1.1. Formal, yang menunjukkan bagaimana cara-Formal, yang menunjukkan bagaimana cara-
cara partisipasi rakyat diatur dalamcara partisipasi rakyat diatur dalam
penyelenggaraan pemerintahanpenyelenggaraan pemerintahan
2.2. Materil, yang menegaskan pengakuan atasMateril, yang menegaskan pengakuan atas
harkat dan martabat manusia sebagai makhlukharkat dan martabat manusia sebagai makhluk
Tuhan yang menghendaki pemerintahan untukTuhan yang menghendaki pemerintahan untuk
membahagiakannyamembahagiakannya
3.3. Kaidah, yang mengikat negara dan wargaKaidah, yang mengikat negara dan warga
negara dalam bertindak dannegara dalam bertindak dan
menyelenggarakan hak, kewajiban, sertamenyelenggarakan hak, kewajiban, serta
wewenangnyawewenangnya
22. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
4.4. Tujuan, yang menunjukkan keinginan atauTujuan, yang menunjukkan keinginan atau
tujuan untuk mewujudkan masyarakat yangtujuan untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera dalam negara hukum, negarasejahtera dalam negara hukum, negara
kesejahteraan dan negara yangkesejahteraan dan negara yang
berkebudayaanberkebudayaan
5.5. Organisasi, menggambarkan perwujudanOrganisasi, menggambarkan perwujudan
demokrasi Pancasila dalam organisasidemokrasi Pancasila dalam organisasi
pemerintahan, kehidupan bernegara danpemerintahan, kehidupan bernegara dan
bermasyarakatbermasyarakat
6.6. Semangat, menekankan bahwa demokrasiSemangat, menekankan bahwa demokrasi
pancasila memerlukan warga negara yangpancasila memerlukan warga negara yang
berkepribadian, berbudi pekerti luhur dan tekunberkepribadian, berbudi pekerti luhur dan tekun
dalam pengabdiandalam pengabdian
23. SYOFIARTI, SH, MH
Ciri-ciri Demokrasi Pancasila
1. Berpangkal tolak dari paham kekeluargaan
2. Asas kekeluargaan dikembangkan dalam
masyarakat moderen
3. Ada jaminan keselarasan antara
kepentingan perorangan dan kepentingan
masyarakat, didalamnya juga dapat
dicegah penindasan oleh yang kuat
terhadap yang lemah.
4. Terkandung sikap dasar bahwa
kepentingan dan keselamatan bersama
yang didahulukan
24. SYOFIARTI, SH, MH
5. Menolak diktator
6. Tidak mengenal golongan oposisi, dan
hanya mengenal musyawarah untuk
mufakat melalui perwakilan-perwakilan di
DPR maupun MPR
7. Menjunjung tinggi HAM dan hak-hak
demokrasi warga negara yang
penggunaannya harus diabdikan kepada
kepentingan yang luas
8. Terdapat hak menyampaikan pendapat
dan berbeda pendapat yang bertanggung
jawab dan disalurkan sesuai dengan cara-
cara yang diatur dalam UUD 1945
9. Norma-norma pokok dan hukum dasar
telah diatur dalam UUD 1945