Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang demokrasi di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia telah berkembang sejak masa kemerdekaan pada 1945 hingga reformasi 1998, dengan berbagai sistem politik yang dijalankan seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga upaya penyempurnaan sistem politik saat ini. Dokumen juga menyinggung tentang nilai-nilai demokrasi Pancasila

1. SUARA DEMOKRASI
Bersuara dan Berdaya Membangun
Bangsa

2. DEMOKRASI

3. HAKIKAT DEMOKRASI
Demokrasi
Pengertian Etimologis
demos (rakyat) + cratos/cratein
(pemerintahan/kekuasaan)
Langsung  Demokrasi  Tak langsung
 pemilu (3 alasan?)

4. Pengertian Terminologis
Harris soche  bentuk pemerintahan rakyat  hak rakyat!
mengatur, mempertahankan, melindungi dari paksaan.
Hennry B. Mayo  sistem, jak um ditentukan mayoritas
wakil2  diawasi rakyat  pemilihan berkala  terjamin
kebebasan politik.
International Commision for Jurist bentuk pemerintahan
 hak keputusan politik WN  wakil2  proses
pemilihan.
C.F. Strong  sistem pemerintahan  mayoritas dewasa
masy politik sistem perwakilan  pertanggungjawaban
pemerintah.
Samuel Huntington  sistem politik  pembuat keputusan
kolektif yg kuat  dipilih mell pemilu  jurdil, berkala.

5. Abraham Lincoln (1863)
Government
of the people, by the people, and for the people
 mandat, wakil, kepentingan rakyat.
Prinsip utama:
1. Freedom/Equality
2. People’s sovereignty
 Demokrasi sbg Bentuk pemerintahan
Plato (klasik) : Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki,
Demokrasi, Mobokrasi/Okhlokrasi.
Nicollo Machiavelli (modern) : Monarki, Republik.
 Demokrasi sbg Sistem politik
Hennry B. Mayo, Samuel Huntington

6. Sistem politik
• Sistem politik demokrasi:
menjalankan prinsip2 demokrasi.
• Sistem politik non demokrasi:
otoriter, totaliter, sistem diktator, rezim militer,
rezim satu partai, monarki absolut, sistem
komunis.
Sistem politik negara kerajaan maupun republik
……………………?

7. Prinsip-prinsip Sistem politik demokrasi:
1. Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif),
2. Pem. Konstitusional, 3. Pem. berdasarkan hukum,
4. Pem. mayoritas, 5. Pem. dng diskusi,
6. Pemilu yg bebas, 7. Parpol lbh dr satu & menjalankan
fungsinya, 8. Manajemen terbuka, 9. Pers yg bebas,
10. Pengakuan thdp hak2 minoritas,
11. Perlindungan thdp HAM, 12. Peradilan bebas & tdk
memihak, 13. Pengawasan thdp adm neg, 14. Mekanisme
politik yg berubah  kehidupan pol masy – pem.,
15. Kebijakan pem. tanpa paksaan dr lembaga manapun,
16. Penempatan pejabat pem.: merit system, bukan poll
system, 17. Penyelesaian damai, bukan kompromi,
18. Jaminan kebebasan individu, 19. Konstitusi/UUD
demokratis, 20. Prinsip persetujuan.

8. DEMOKRATISASI
Tahapan 1
Pergantian penguasa non demokratis  penguasa demokratis.
Tahapan 2
Pembentukan lembaga & tertib politik demokrasi.
Tahapan 3
Konsolidasi demokrasi.
Tahapan 4
Praktik demokrasi sbg budaya politik bernegara.

9. SYARAT DASAR PENYLENGGARA PEMERINTAH
YG DEMOKRATIS BERDASAR RULE OF LAW
1. Perlindungan konstitusional  menjamin hak2 individu
& menentukan prosedurnya.
2. Badan kehakiman bebas  tdk memihak.
3. Pemilu bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat & beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education).
 Komisi Internasional Ahli Hukum, konferensi di Bangkok, 1965.

10. NILAI (KULTUR) DEMOKRASI
1. Menyelesaikan pertikaian  damai & sukarela.
2. Menjamin terjadinya perubahan  damai.
3. Pergantian penguasa  teratur.
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
5. Pengakuan & penghormatan  nilai keanekaragaman.
6. Menegakkan keadilan.
7. Memajukan iptek.
8. Pengakuan & penghormatan  kebebasan.
 Henry B. Mayo dlm Miriam Budiardjo (1990)

11. LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI
1. Pemerintahan yg bertanggungjawab.
2. DPR  mewakili gol/kepentingan masy  dipilih
mell pemilu  bebas & rahasia.
Dewan  control thdp pemerintah.
3. Organisasi politik lbh dr 1 partai.
4. Pers bebas menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan bebas menjamin HAM &
memperthankan keadilan.
 Miriam Budiardjo (1997)

12. CIRI DEMOKRATISASI
BERLANGSUNG SCR EVOLUSIONER
PROSES PERUBAHAN SCR PERSUASIF
PROSES YG TDK PERNAH SELESAI.

13. DEMOKRASI
di
INDONESIA
?

14. Mohammad Hatta
Demokrasi desa :
1. Rapat ; 2. Mufakat ; 3. GoRo ;
4. Hak protes ; 5. Hak menyingkir
Demokrasi
Indonesia
modern :
1. Politik
2. Ekonomi
3. Sosial
Nilai-nilai Pancasila :
• cita-cita  pedoman (membuat, menilai) keputusan pol
• alat pemersatu  sumber nilai penyelesaian konflik
sesuai ajaran demokrasi
Demokrasi Pancasila
Pemb. UUD 1945 Alinea IV:
Kedaulatan rakyat, Republik, Negara berdasar atas
hukum, Pemerintahan yg konstitusional, Sistem
perwakilan, Prinsip musyawarah, Prinsip Ketuhanan.

15. Perkembangan demokrasi di Indonesia
1945 – 1949 UUD 45, Perjuangan fisik, Lemb. Demokrasi tidak terbentuk,
sistem kabinet presidensiil, Demokrasi PS  Liberal.
1949 – 1950 RIS 1949, Quasi parlementer, Ada PM, Demokrasi Liberal.
1950 – 1959 UUDS 1950, Kompromisasi, Demokrasi liberal multipartai,
Kabinet 7x, Konstituante gagal bentuk UUD baru, Dekrit
Presiden 5 Juli 59.
1959 – 1965 Formula demokrasi suai Sila IV PS, Pertarungan politik ideologi,
lemb. Demokrasi dibentuk prosedur hukum, Konsep Nasakom,
Demokrasi terpimpin (-).
1966 – 1998 Orde baru, Penyederhanaan parpol, penyalahgunaan wewenang &
kekuasaan, SP 11 Maret 1966, PKI & ormasnya dilarang,
Demokrasi Ps (-).
1998 – sekarang Reformasi, Presiden tidak sentralistik, Parpol mulai berfungsi : 48
 24, Amandemen UUD 1945 4x, KKN masih banyak,
Demokrasi Ps (+).

16. INDIVIDUAL
LIBERAL
RAKYAT
PANCASILA
PEMERINTAH
PANCASILA
IDEOLOGI
DASAR NEGARA
RAKYAT
CHECK & BALANCE

17. MASA REPUBLIK INDONESIA I 1945-1959
DEMOKRASI PARLEMENTER
MASA REPUBLIK INDONESIA II 1959-1965
DEMOKRASI TERPIMPIN
MASA REPUBLIK INDONESIA III
DEMOKRASI PARLEMENTER
BADAN EKSEKUTIF – PRESIDEN + PARA MENTERI
LEMBAGA PEMERINTAH BELUM TERBENTUK
KOALISI PARTAI TIDAK MANTAP
BEBERAPA KEKUATAN SOSPOL TIDAK MEMPEROLEH
SALURAN POLITIK

18. DOMINASI PRESIDEN
PENGARUH KOMUNIS BERKEMBANG
PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP
PEMBUBARAN DPR HASIL PEMILU
PEMBREDELAN PERS
PRESIDEN SBG BADAN YUDIKATIF
PENCABUTAN TAP MPR NO III / 1963
UU NO 19/1964 DIGANTI UU NO 14/1970
DPR SBG ALAT KONTROL
TNI + POLRI ABRI DWIFUNGSI
PESTA DEMOKRASI BERJALAN

19. BELUM ADA PAKAR, DEMOKRASI APA ?
DIJIWAI & DITUNTUN NILAI2X PANDANGAN
HIDUP BANGSA INDONESIA
MERUPAKAN TRANSFORMASI NILAI FALSAFAH
BANGSA
PRASYARAT UTAMA ADALAH PEMAHAMAN
PENGHAYATAN & PENGAMALAN NILAI2x
PANCASILA
MENGAMALKAN PANCASILA MELALUI POLITIK
PEMERINTAHAN

20. CIRI POKOK D.P
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
TANGUNG JAWAB
CIRI PANCARAN MUSYAWARAH UTK
MUFAKAT
UTAMAKAN KEPENTINGAN NGR & MASY
HINDARI PEMAKSAAN KEHENDAK
KEPUTUSAN UTK BERSAMA
SEMANGAT KEKELUARGAAN
KEPUTUSAN HRS DIPERTANGGUNG JWBKAN
MUSYAWARAH DG AKAL SEHAT
LAKSANAKAN HSL KEPUTSAN MUSYAWARAH

21. ARAH PENYEMPURNAAN
SISTEM POLITIK
(UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK)

22. I. SASARAN POKOK
1. Perkuatan Sistem Pemerintahan
Presidensial
2. Perkuatan Sistem Kepartaian Multipartai
Sederhana
3. Perkuatan Keseimbangan antara DPR
dengan DPD
4. Perkuatan Hubungan Kerja antara
Presiden dengan DPR dan DPD

23. II. LANGKAH-LANGKAH
1. Bangun Parpol Modern dan Kredibel
2. Bangun Ormas Modern dan Kredibel
3. Bangun KPU Modern dan Kredibel
4. Kembangkan Sistem Pemilihan DPR, DPD, dan
DPRD yang mendukung pencapaian sasaran pokok
5. Kembangkan Sistem Pemilihan Presiden dan
Wapres yang mendukung pencapaian sasaran
pokok.
6. Kembangkan Sistem Hubungan DPR dengan DPD
yang mendukung pencapaian sasaran pokok.
7. Kembangkan Sistem Hubungan Kerja Presiden
dengan DPR dan DPD.

24. III. PARPOL MODERN DAN KREDIBEL
1. Pertegas Fungsi
a. Artikulasi Kepentingan
b. Rekruitmen Politik
c. Pendidikan Politik
d. Solidaritas Politik
e. Resolusi Konflik
2. Isu Penting
a. Organisasi Sayap Partai Politik
b. Sumber Dana Partai Politik
c. Subsidi Partai Politik
d. Partai Lokal
e. Pengurus
f. Syarat Pembentukan
g. Syarat Mengikuti Pemilu
h. Demokrasi dan Akuntabilitas Internal
i. Kedudukan Peraturan dan Keputusan Parpol

25. IV. ORMAS MODERN DAN KREDIBEL
1. Pertegas Pengertian
2. Pertegas Fungsi
3. Pertegas Jenis dan Bidang Kerja
4. Perbedaan Ormas dgn Organisasi Sayap Parpol
5. Sumber Dana Ormas
6. Ormas Afiliasi Internasional
7. Demokrasi dan Akuntabilitas Internal
8. Pembubaran Oleh Pengadilan
9. Kedudukan Peraturan dan Keputusan Ormas

26. V. KPU MODERN DAN KREDIBLE
1. Pemilu
2. Hirarki Organisasi
3. Pertanggungjawaban
4. Sekretariat Jenderal
5. Pengawasan
6. Pemberhentian
7. Kedudukan Peraturan dan Keputusan KPU

27. VI. SISTEM PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD
1. Syarat Parpol Peserta Pemilu
2. Tata Cara Rekruitmen Calon
3. Tata Cara Pemungutan Suara
4. Tata Cara Penentuan Calon Terpilih
5. Tata Cara Kampanye
6. Dana Kampanye
7. Sengketa Administrasi Pemilu
8. Sengketa Hasil Pemilu
9. Pidana Pemilu
10.Syarat, tata cara pemilihan dan penentuan calon
terpilih DPD
11.Elektoral Treshold/Parliement T. secara tegas

28. VII. SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAPRES
1. Pemilihan Presiden bersamaan waktu dengan
Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ?
2. Pemilihan Presiden setelah Pemilu DPR, DPD,
dan DPRD ?
3. Pilihan Jumlah Pasangan Pilpres Pada Putaran
Pertama
4. Tata Cara Kampanye
5. Dana Kampanye
6. Pidana Pemilu.
7. Sengketa Non Hasil Pemilu
8. Sengketa Hasil Pemilu

29. VIII. SISTEM HUBUNGAN KERJA DPR DNG DPD
1. Penghapusan Fraksi?
2. Keikutsertaan DPD dalam Panja DPR?
3. Keprotokolan DPR dan DPD
4. Joint Session DPR Dengan DPD
sebagai Pengganti MPR?

30. IX. SISTEM HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN
DPR DAN DPD
1. Hak Veto Presiden dimasukkan dalam
UU Kepresidenan?
2. Konsultasi Presiden dengan Pimpinan
DPR dan DPD?

31. TERIMA KASIH