pkn

1. Kompetensi Dasar
Menganalisis sistem dan dinamika
demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD
Negara RI Tahun 1945
Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan hakikat demokrasi
2. Siswa dapat menganalisis pelaksanaan
demokrasi di Indonesia
3. Siswa dapat membangun kehidupan yang
demokratis di Indonesia

2. Sistem dan Dinamika
Demokrasi Pancasila
A. Hakikat Demokrasi
B. Dinamika Penerapan
Demokrasi Pancasila

3. A. Hakikat Demokrasi
Adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta
pemerintahan yang memberikan penekanan pada
keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam
penyelenggaraan negara maupun pemerintahan
Untuk lebih jelasnya kita akan
membahas:
1. Makna demokrasi
2. Klasifikasi
demokrasi
3. Prinsip – prinsip
demokrasi

4. 1. Makna Demokrasi
Kata demokrasi berasal 2 kata dari Bahasa Yunani yaitu
demos artinya rakyat dan kratos/ cratein artinya pemerintahan.
Sehingga demokrasi dapat di artikan pemerintahan rakyat
Menurut Abraham Lincoln, (1863)
Government of the people, by the people, and for the people
demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat
dan untuk rakyat

5. 2. Klasifikasi Demokrasi
A. Berdasarkan titik
berat perhatianya
B. Berdasarkan
Ideologinya
C. Berdasarkan proses
penyaluran
kehendak rakyat
1. Demokrasi formal
2. Demokrasi material
3. Demokrasi gabungan
1. Demokrasi konstitusional
atau liberal
2. Demokrasi rakyat atau
proletar
1. Demokrsi langsung
2. Demokrasi tidak langsung

6. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatianya
• 1. demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan
bidang politik tanpa di sertai upaya untuk mengurangi menghilangkan
kesenjangan bidang ekonomi
• 2. demokrasi material yaitu demokrasi yang menitik beratkan upaya
menghilangkan perbedaan bidang ekonomi, persamaan bidang
politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan
• 3. demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan
dan menghilangkan keburukan dari demokrasi formal dan material

7. Demokrasi berdasarkan ideologi
• Demokrasi konstitusional/ liberal yaitu demokrasi yang didasarkan
kebebasan/ individualisme
• Demokrasi rakyat / proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada
paham marxisme- komunisme

8. Demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat
• 1. Demokrasi langsung yaitu
demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga
negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan
kebijakan umum negara atau undang – undang secara langsung
• 2. Demokrasi tidak langsung yaitu
demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan

9. 3. Prinsip – prinsip Demokrasi
1. Negara berdasar konstitusi
2. Jaminan hak asasi manusia
3. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
4. Pergantian kekuasaan secara berkala
5. Adanya peradilan bebas dan tidak memihak
6. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan
setiap warga negara di depan hukum
7. Jaminan kebebasan pers

10. Perkembangan demokrasi di Indonesia
1945 – 1949 UUD 45, Perjuangan fisik, Lemb. Demokrasi tidak terbentuk,
sistem kabinet presidensiil, Demokrasi PS  Liberal.
1949 – 1950 RIS 1949, Quasi parlementer, Ada PM, Demokrasi Liberal.
1950 – 1959 UUDS 1950, Kompromisasi, Demokrasi liberal multipartai,
Kabinet 7x, Konstituante gagal bentuk UUD baru, Dekrit
Presiden 5 Juli 59.
1959 – 1965 Formula demokrasi suai Sila IV PS, Pertarungan politik ideologi,
lemb. Demokrasi dibentuk prosedur hukum, Konsep Nasakom,
Demokrasi terpimpin (-).
1966 – 1998 Orde baru, Penyederhanaan parpol, penyalahgunaan wewenang &
kekuasaan, SP 11 Maret 1966, PKI & ormasnya dilarang,
Demokrasi Ps (-).
1998 – sekarang Reformasi, Presdien tidak sentralistik, Parpol mulai berfungsi : 48
 24, Amandemen UUD 1945 4x, KKN masih banyak,
Demokrasi Ps (+).

11. MASA REPUBLIK INDONESIA I 1945-1959 DEMOKRASI
PARLEMENTER MASA REPUBLIK INDONESIA II 1959-1965
DEMOKRASI TERPIMPIN MASA REPUBLIK INDONESIA III
DEMOKRASI PARLEMENTER
BADAN EKSEKUTIF – PRESIDEN + PARA MENTERI
LEMBAGA PEMERINTAH BELUM TERBENTUK
KOALISI PARTAI TIDAK MANTAP
BEBERAPA KEKUATAN SOSPOL TIDAK MEMPEROLEH SALURAN
POLITIK

12. DOMINASI PRESIDEN PENGARUH KOMUNIS BERKEMBANG
PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP PEMBUBARAN
DPR HASIL PEMILU PEMBREDELAN PERS
PRESIDEN SBG BADAN YUDIKATIF
PENCABUTAN TAP MPR NO III / 1963 UU NO 19/1964
DIGANTI UU NO 14/1970 DPR SBG ALAT KONTROL
TNI + POLRI ABRI DFA
PESTA DEMOKRASI BERJALAN

13. DEMOKRASI APA ?
DIJIWAI & DITUNTUN NILAI2X PANDANGAN HIDUP BANGSA
INDONESIA
MERUPAKAN TRANSFORMASI NILAI FALSAFAH BANGSA
PRASYARAT UTAMA ADALAH PEMAHAMAN PENGHAYATAN &
PENGAMALAN NILAI2x PANCASILA
MENGAMALKAN PANCASILA MELALUI POLITIK PEMERINTAHAN

14. CIRI POKOK D.P
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT TANGUNG
JAWAB
CIRI PANCARAN MUSYAWARAH UTK MUFAKAT
UTAMAKAN KEPENTINGAN NGR & MASY
HINDARI PEMAKSAAN KEHENDAK
KEPUTUSAN UTK BERSAMA
SEMANGAT KEKELUARGAAN
KEPUTUSAN HRS DIPERTANGGUNG JWBKAN
MUSYAWARAH DG AKAL SEHAT
LAKSANAKAN HSL KEPTSAN MUSYAWARAH

15. B. Dinamika Penerapan demokrasi
Pancasila
Prinsip Demokrasi Pancasila
Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional
Indonesia menurut Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945
1. Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa
2. Demokrasi dengan kecerdasan
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
4. Demokrasi dengan rule of law
5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
8. Demokrasi dengan otonomi daerah
9. Demokrasi dengan kemakmuran demokrasi yang berkedaulatan
10.Demokrasi yang berkeadilan sosial

16. 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Pelaksanaan kebebasan yang di pertanggung
jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial
5. Pengambilan keputusan dengan musyswarah mufakat
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita Nasional
Demokrasi Pancasila mengandung nilai
moral yang bersumber dari Pancasila

17. 2. Periodisasai Perkembangan
Demokrasi Pancasila
① Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ( sebelum amandemen)
Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat
② Pasal 1 ayat 2 UUD Negara RI Tahun1945 ( setelah amandemen)
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan di laksanakan menurut
Undang – Undang Dasar

18. Menurut affan Gaffar indikator – indikator sistem
pemerintahan demokrasi adalah
1. Akuntabilitas
2. Rotasi kekuasaan
3. Rekruitmen politik yang terbuka
4. Pemilihan umum
5. Pemenuhan hak – hak dasar