Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia dan internasional atau dunia. Demokrasi di Indonesia terdiri dari berbagai periode dari awal terbentuk demokrasi sampai masa sekarang

1. DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASI
Afifah Dhaniyah
3143122001
C-Reguler

2. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya
berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan
(demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía)
“kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (Kratos)
“kekuasaan”.
Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk
pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang
banyak (rakyat).
Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai
“pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi
dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan
dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan
yang diambil berdasarkan suara terbanyak.
DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASINYA

3. BENTUK DEMOKRASI
• Demokrasi Perwakilan Liberal
Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia
adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Dalam sistem demokrasi ini kebebasan
individu menjadi dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.
Pemikiran tentang negara demokrasi sebagaimana dikembangkan oleh Hobbes, Locke
dan Rosseau bahwa negara terbentuk karena adanya perbenturan kepentingan dalam
kehidupan masyarakat.
Berdasarkan kenyataan yang dilematis demikian, muncullah pemikiran ke arah
kehidupan demokrasi perwakilan liberal. Dalam demokrasi ini individu dalam suatu
negara dalam partisipasinya disalurkan melalui wakil-wakil yang dipilih melalui proses
demokrasi.

4. Demokrasi Satu Partai dan Komunisme
Demokrasi ini lazimnya dilaksanakan di Negara-negara komunis seperti, Rusia,
Cina, Vietnam, dan lainya, kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan
menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya
kapitalislah yang menguasai Negara. Dinamika pemerintahan Negara yang menganut
sitem partai tunggal cenderung statis (nonkompetitif karena di haruskan menerima
pimpinan dari partai dominant. Dalam sistem ini tidak ditoleransi kemungkinan adanya
partai-partai lain Berdasarkan teori serta praktek demokrasi sebagaimana dijelaskan,
maka pengertian demokrasi secara filosofi menjadi semakin luas, artinya masing-
masing paham mendasarkan pengertian bahwa kekuasan di tangan rakyat.

5. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang
membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif
dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara
yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang
sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis
lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini
bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan
prinsip checks and balances.

6. Prinsip-prinsip Dasar Negara Demokrasi Prinsip-
prinsip Dasar Negara Demokratis Sebagai Berikut:
• Pemerintah yang berdasarkan konstitusi (UUD)
• Adanya PEMILU yang bebas,jujur dan adil
• Ada jaminan HAM
• Persamaan kedudukan di depan hukum
• Peradilan yang bebas dan tidak memihak
• Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berpendapat
• Kebebasan pers atau media massa

7. Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi
Kemerdekaan (1945-1949)
• Pertama, Political Fancihise yang menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula
mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi.
• Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator,
• Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai
politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk
masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia.
• Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada
interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung kemerdekaan.

8. Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Periode ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai landasan
konstitusionalnya. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia,
karena hampir semua elemen demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik dapat
ditemukan, antara lain: pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang
sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi
pada umumnya sangat tinggi. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang
sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya
sekali dilaksanakan (yaitu pada tahun 1955) tetapi benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.
Kelima, masyarakat dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali.
Keenam, pada masa ini daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-
luasnya dengan azas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan
kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

9. Periode Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 11
Maret 1966)
• Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit
Presiden 5 Juni 1959 yang berbunyi sebagai berikut:
• Pembubaran Konstituante,
• Berlakunya kembali UUD 1945
• Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.

10. Demokrasi dalam Pemerintahan Orde
Baru (1968-1998)
Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah masa transisi
antara tahun 1965 sampai tahun 1968 ketika Jenderal
Soeharto dipilih menjadi Presiden RI. Era ini kemudian dikenal
sebagai Orde Baru. Periode ini memberi pengharapan baru,
terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan
politik dari yang otoriter menjadi lebih demokratik. Demokrasi
pada periode ini disebut dengan label Demokrasi Pancasila.

11. Demokrasi Pada Masa Reformasi (1999-
sekarang)
Meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi Negara dengan
menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip
pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga
eksekutif, legislatif dan yudikatif.
• Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara
lain:
• Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998
• Ketetapan No. VII/MPR/1998
• Tap MPR RI No. XI/MPR/1998
• Tap MPR RI No. XIII/MPR/199
• Amandemen UUD 1945

12. Kegagalan pemerintah orde baru membangun demokratisasi di Indonesia,
mendorong seluruh elemen masyarakat mengusulkan perlunya reformasi
pemerintahan Indonesia. Dengan reformasi ini diharapkan munculnya sebuah
pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebuah pemerintahan yang
demokratik, yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita keadilan sosial.
Pasca reformasi, perwujudan demokrasi dalam pemerintahan mulai
tampak dalam rotasi kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembatasan
masa jabatan untuk seorang presiden hanya 2 periode masa jabatan, yang
pada masa orde baru tidak jelas kapan dan berapa kali seseorang boleh
terpilih kembali sebagai presiden.

13. KESIMPULAN
Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakya, oleh rakyat,
untuk rakyat. Nilai-niai yang terkandung dalam demokrasi adalah nilai kebebasan dan
kesetaraan. Di Indonesia yang menggunakan demokrasi pancasila.
Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila adalah :
• Kedaulatan rakyat;
• Republik
• Negara berdasar atas hukum
• Pemerintahan yang konstitusional
• Sistem perwakilan
• Prinsip musyawarah
• Prinsip ketuhanan Salah satu implementasi nilai demokrasi adalah partisipasi masyarakat
dalam politik.