Tugas ppt mata kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tentang demokrasi

1. DEMOKRASI
D i s u s u n O l e h :
1
• Niar Rif’atus S (18310058)
• Laras Mei Purbianti (18310089)
• Yuniar Nur Fadillah (18310100)
• Happy Satrio (18310105)
• Fadilatur Rohmawati (18310110)
Akuntansi A – Reg. Malam
STIE MAHARDHIKA
2019/2020

2. DEMOKRASI
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana
semua warga negaranya memiliki hak setara
dalam pengambilan keputusan.
Menurut Abraham Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan
untuk rakyat.
Bahasa
Yunani
Secara Etimologis
Demos Kratos
Rakyat Kekuasaan

3. NILAI – NILAI
DEMOKRASI
1. Kesadaran akan pluralisme.
2. Sikap yang jujur dan pikiran
yang sehat.
3. Demokrasi membutuhkan
kerjasama antarwarga
masyarakat
4. Demokrasi membutuhkan
sikap kedewasaan.
5. Demokrasi membutuhkan
pertimbangan moral.
Masyarakat yang hidup demokratis
harus menjaga keberagaman yang
ada di masyarakat. Demokrasi
menjamin keseimbangan hak dan
kewajiban setiap warga Negara.
Kita hidup berdampingan satu
sama lain, maka kita harus saling
menghargai dan menghormati
meskipun berbeda agama, ras,
suku,, dan bahasa.
Pengambilan keputusan
didasarkan pada prinsip
musyawarah prinsip mufakat, dan
mementingkan kepentingan
masyarakat pada umumnya.
Pengambilan keputusan dalam
demokrasi membutuhkan
kejujuran, logis atau berdasar
akal sehat dan sikap tulus setiap
orang untuk beritikad baik.
Kerjasama antarwarga
masyarakat dan sikap serta itikad
baik. Masyarakat yang terkotak-
kotak dan penuh curiga kepada
masyarakat lainnya
mengakibatkan demokrasi tidak
berjalan dengan baik.
Semangat demokrasi menuntut
kesediaan masyarakat untuk
membenkan kritik yang
membangun, disampaikan
dengan cara yang sopan dan
bertanggung jawab untuk
kemungkinan menerima bentuk-
bentuk tertentu.
Demokrasi mewajibkan adanya
keyakinan bahwa cara mencapai
kemenangan haruslah sejalan
dengan tujuan dan berdasarkan
moral serta tidak menghalalkan
segala cara. Demokrasi
memerlukan pertimbangan

4. PRINSIP – PRINSIP DEMOKRASI
4
1. Adanya control atau kendali atas keputusan pemerintah.
2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur.
3. Adanya hak memilih dan dipilih.
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman.
5. Adanya kebebasan mengakses informasi.
6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka.
Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol
oleh lembaga legislative (DPR dan DPRD).Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila
adanya partisipasi aktif dan warga Negara dan
partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan
jujur.Warga Negara diberi informasi pengetahuan
yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam
menyampaikan pendapat, bersenkat dengan rasa
aman
Dengan membutuhkan informasi yang akurat, untuk
itu setiap warga Negara harus mendapatkan akses
informasi yang memadai. Setiap keputusan
pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan
persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban
pemerintah untuk memberikan inforrnasi yang benar.
Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam
menyampaikan pendapat, bersenkat dengan rasa
aman.Kebebasan untuk berserikat ini memberikan
dorongan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan
untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau
kelompok dalam bentuk serikat.

5. Untuk mengukur pelaksanaan pemerintahan demokrasi,
perlu diperhatikan beberapa parameter demokrasi, yaitu:
1. Pembentukan pemerintahan melalui pemilu.
2. Sistem pertanggungjawaban pemerintah.
3. Penganturan sistem dan distribusi kekuasaan Negara.
4. Pengawasan oleh rakyat.
Pembentukan pemerintahan dilakukan dalam sebuah
pemilihan umum yang dilaksanakan dengan teliti dan
jujur.Pemerintahan yang dihasilkan dan pemilu harus
mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan dalam periode tertentu.
Kekuasaan Negara dijalankan secara distributive
untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam
satu tangan (legislative, eksekutive, dan yudikatif).
Demokrasi membutuhkan system pengawasan
oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan,
sehingga terjadi mekanisme yang memungkinkan
chek and balance terhadap kekuasaan yang
dijalankan eksekutif dan legislative.

6. 6
JENIS – JENIS DEMOKRASI
Demokrasi Langsung
Demokrasi Tidak Langsung atau
Demokrasi Perwakilan
Demokrasi Perwakilan dengan Sistem
Pengawasan Lansgsung dari Rakyat
Rakyat secara langsung diikutsertakan
dalam proses pengambilan keputusan untuk
menjalankan kebijakan pemerintahan.
Demokrasi langsung di Indonesia hanya
berlangsung dalam proses pemilihan kepala
pemerintahan. Contohnya pemilihan kepala
desa, gubernur, presiden, dan anggota DPR.
Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat
melalui wakil rakyat yang dipilihnya
melalui pemilu. Aspirasi rakyat disalurkan
melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di
lembaga perwakilan rakyat. Didalam suatu
negara, demokrasi tidak langsung pasti
digunakan di dalam kehidupan berpolitik
negara tersebut. Demokrasi ini paling
banyak digunakan untuk menghasilkan
berbagai keputusan penting suatu negara.
Contohnya Pembuatan UUD.
Berdasarkan cara rakyat menyampaikan
pendapat, demokrasi dapat dibagi
sebagai berikut :
Demokrasi ini merupakan gabungan antara
demokrasi langsung dan tidak langsung.
Perbedaan dan kelebihannya adalah adanya
referendum dan inisiatif rakyat.
Referendum dapat diklasifikasi menjadi :
1. Referendum Wajib
2. Referendum Tidak Wajib
3. Referendum Fakultatif
Berdasarkan fokus perhatian hukum
terhadap rakyat, demokrasi dapat dibagi
sebagai berikut:
 Demokrasi Formal
 Demokrasi Material
 Demokrasi Campuran
Demokrasi ini merupakan campuran dan
kedua demokrasi tersebut Demokrasi ini
berupaya menciptakan kesejahteraan
seluruh rakyat dengan menempatkan
persamaan derajat dan hak setiap orang.
Demokrasi ini disebut juga demokrasi
liberal, yaitu secara hukum
menempatkan semua orang dalam
kedudukan yang sama dalam bidang
politik, tanpa mengurangi kesenjangan
ekonorni.
Demokrasi ini memandang manusia
mempunyai kesamaan dalam bidang
sosial ekonomi, sehingga persamaan
bidang politik tidak menjadi prioritas.
Demokrasi material dikembangkan di
Negara sosialis-komunis.

7. 7
Perkembangan dan Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
1945-
1950
1950 -
1959
Pelaksanaan
Demokrasi pada
Revolusi
Pelaksanaan
Demokrasi
Liberal
Pelaksanaan
Demokrasi
Terpimpin
1959 -
1966
1966 -
1998
Pelaksanaan
demokrasi Orde
Baru
Pelaksanaan
demokrasi Orde
Reformasi
1988 -
Sekarang

8. 8
DEMOKRASI PARLEMENTER (LIBERAL)
8
Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak
stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan
berkesinambungan. Timbulnya ketidakstabilan dalam politik nasional Indonesia pada masa demokrasi
parlementer disebabkan karena kebanyakan kabinet pemerintahan hanya bertahan selama delapan bulan,
hal ini bukan hanya berdampak pada bidang politik, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi
nasional pada saat itu. Ekonomi menjadi terhambat karena pemerintah tidak sempat melaksanakan
program kerjanya dan ketidaktabilan politik yang terjadi di pusat juga melebar hingga
pemberontakanpemberontakan yang ada di daerah.
14 November
1945
5 Juli
1959Demokrasi ini dipraktikan pada masa berlakunya
1. UUD 1945 periode pertama (1945-1949)
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949

9. 9
DEMOKRASI TERPIMPIN
9
Berdasarkan pokok pikiran tersebut demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan
UUD 1945 serta budaya bangsa Indoesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak
direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila,
UUD 1945, dan budaya bangsa.
Penyebabnya adalah selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai patner dan
pengontrol eksekutif serta situasi sosial poltik yang tidak menentu saat itu.
5 Juli
1959
30 September
1965
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
1. Pebubaran Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak
berlakunya lagi UUDS 1945
3. Akan dibentuk MPRS (Majelis Perwakilan
Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan
Pertimbangan Agung Sementara)
Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang
dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat
kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain;
1. Demokrasi terpimpin bukanlah dictator
2. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa
Indonesia
3. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang
meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial
4. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan.
5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam
demokrasi terpimpin.

10. 10
DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU
10
11 Maret
1966
21 Mei
1998
Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang
dijalankan pada masa orde baru masih terdapat berbagai peyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip
demokrasi pancasila, diantaranya: Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil, Penegakkan kebebasan
berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim
adalah anggota PNS Departemen Kehakiman, Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, Sistem
kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah, Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, Menteri-menteri
dan Gubernur di angkat menjadi anggota MPR
Mengapa lahir demokrasi Pancasila?
Munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan
yang di alami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi
terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang
bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong.
Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat
Perintah 11 Maret 1966 yang ditandatangani olehPresiden Republik
Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi
perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando
Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil
segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan
yang buruk pada saat itu.

11. 11
DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE REFORMASI
11
21 Mei
1998
Sekarang
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi. terdapat beberapa
perubahan pelaksanaan demokrasi pancasila dari masa orde baru pelaksanaan demokrasi pada masa
orde reformasi sekarang ini yaitu :
• Pemilihan umum lebih demokratis
• Partai politik lebih mandiri
• Lembaga demokrasi lebih berfungsi
• Konsep trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara) masing-masing bersifat otonom penuh.
Demokrasi Pancasila Pada Era reformasi adalah salah satu reaksi terhadap pemerintahan orde
baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi pancasila. Era
reformasi berlangsung dari 1998 sampai dengan saat ini atau sering disebut orde
transisidemokrasi Pancasila. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap
demokrasi pancasila. Namun perbedaanya terletak pada aturan pelaksanaan.
Adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak
rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi
Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemeritah Negara Republik
Indonesia berdasarkan konstitusi.
Demokrasi pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung
didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap
hidup politik pendukungnya.
Catatan penting :
kegagalan Demokrasi Pancasila pada zaman orde baru, bukan berasal dari konsep dasar demokrasi
pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaanya yang mengingkari keberadaan
Demokrasi Pancasila

12. KESIMPULAN
12
Dari pembahasaan diatas dapat disimpulkan bahwa Kata demokrasi
merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana
warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara
langsung atau melalui wakilnya yang diplih melalui pemilu.
Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin
kemerdekaan berbicara, beragarna, berpendapat, berserikat setiap
warga Negara, menegakan rule of law, adanya pemerintahan
menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga
Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan
yang layak.
Implementasi demokrasi pancasila terlihat pada pesta demokrasi
yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Dengan diadakannya
Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden
terutama di era reformasi ini, aspirasi rakyat dan hak-hak politik
rakyat dapat disalurkan secara langsung dan benar serta kedaulatan
rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan akhirnya dapat
terwujud.

13. THANK YOU
13