Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat yang mencakup prinsip-prinsip kebebasan dan praktik-praktik yang terbentuk melalui sejarah. Dokumen ini juga membahas tentang komponen, lembaga, syarat, nilai, dan jenis-jenis demokrasi.
4. DEMOKRASI
BERARTI “PEMERINTAHAN RAKYAT”
SESUNGGUHNYA ADALAH SEPERANGKAT GAGASAN
DAN PRINSIP TENTANG KEBEBASAN, TETAPI JUGA
MENCAKUP SEPERANGKAT PRAKTEK DAN PROSEDUR YANG
TERBENTUK MELALUI SEJARAH PANJANG DAN BERLIKULIKU.
MENGANDUNG MAKNA PENGHARGAAN TERHADAP
HAKEKAT DAN MARTABAT MANUSIA DAN MEMPUNYAI
TUJUAN MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN DAN KEBAHAGIAAN
BAGI UMAT MANUSIA.
5. HAKEKAT DEMOKRASI
a. KEBEBASAN
MENYAMPAIKAN
BERORGANISASI,
PENDAPAT,
KEBEBASAN
PERS
BERKUMPUL,
(KEBEBASAN
INDIVIDU/KELOMPOK JUGA MENGAKIBATKAN KETERBATASAN
INDIVIDU/KELOMPOK YANG DIWUJUDKAN DALAM RAMBURAMBU ETIKA DAN MORAL KEHIDUPAN).
b. KESEDERAJATAN,
HAK
DAN
KEWAJIBAN
YANG
SAMA, KEDUDUKAN YANG SAMA DIDEPAN HUKUM.
c.
KETERBUKAAN,
KEPEMERINTAHAN
DAN
LANGKAH-
LANGKAH PENGELOLAAN KEPUTUSAN HARUS DIKETAHUI DAN
DISETUJUI RAKYAT (TRANSPARANCY).
d.
ETIKA
TINGGI.
DAN
NORMA
KEHIDUPAN,
HARUS
DIJUNJUNG
6. KOMPONEN PENEGAK DEMOKRASI
1. NEGARA HUKUM (Rechtsstaat dan The Rule Of
Law):
Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa
negara memberikan perlindungan hukum bagi warga
negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas
dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi
manusia.
Konsep rechtsstaat (Kant dan Stahl):
a. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan
negara untuk menjamin perlindungan HAM.
b. Adanya perlindungan terhadap HAM.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
d. Adanya peradilan administrasi.
7. Menurut Moh. Mahfud MD:
Sistem negara demokrasi mengandung pengertian 3 hal
penting yaitu :
1.Pemerintahan dari rakyat (Government Of The
People ).
Berhubungan
erat
dengan
legitimasi
pemerintahan (Legitimate Government) dan tidak
legitimasi pemerintahan (Unligitimate Government ) di
mata rakyat.
Pemerintahan
legitimasi
berarti
suatu
pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan dan
dukungan rakyat.
Sebaliknya pemerintahan tidak legitimasi
berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang
kendali kekuasaan tidak mendapat dukungan dan
pengakuan dari rakyat.
8. 2. Pemerintahan oleh rakyat (Government By The
People).
Berarti
pemerintahan
yang
menjalankan
kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya
dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan
yang ditunjuk pemerintah.
3. Pemerintahan untuk rakyat (Government For
People).
Adalah suatu pemerintahan yang mendapat
mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat
digunakan untuk kesejahteraan mereka.
9. SYARAT DASAR PENYLENGGARA
PEMERINTAH YG DEMOKRATIS
BERDASAR RULE OF LAW
menjamin
1. Perlindungan konstitusional
hak2 individu & menentukan prosedurnya.
2. Badan kehakiman bebas tdk memihak.
3. Pemilu bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat & beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan (civic
education).
• Komisi Internasional Ahli Hukum, konferensi di Bangkok, 1965.
10. NILAI (KULTUR) DEMOKRASI
1. Menyelesaikan pertikaian damai &
sukarela.
2. Menjamin terjadinya perubahan damai.
3. Pergantian penguasa teratur.
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
5. Pengakuan & penghormatan nilai
keanekaragaman.
6. Menegakkan keadilan.
7. Memajukan iptek.
8. Pengakuan & penghormatan kebebasan.
• Henry B. Mayo dlm Miriam Budiardjo (1990)
11. LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI
1. Pemerintahan yg bertanggungjawab.
2. DPR mewakili gol/kepentingan masy
dipilih mell pemilu bebas &
rahasia.
Dewan control thdp pemerintah.
3. Organisasi politik lbh dr 1 partai.
4. Pers bebas menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan bebas menjamin HAM
& memperthankan keadilan.
• Miriam Budiardjo (1997)
12. Suatu negara dapat dikatakan demokratis
apabila:
kekuasaan mayoritas digandengkan dengan
jaminan atas HAM.
Kelompok mayoritas dapat melindungi kaum
minoritas.
Hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan
oleh suara mayoritas
Semua kelompok, golongan atau warga
negara hendaknya mendapat perlindungan
hukum atau mendapat jaminan menurut
undang-undang
13. DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Suatu gagasan pemerintahan demokratis yang
kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak
dibenarkan bertindak sewenang-wenang.
Dibatasi
KONSTITUSI
PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSTITUSI
(CONSTITUTIONAL GOVERNMENT, LIMITED
GOVERNMENT atau RESTRAINED
GOVERNMENT)
14. Pembatasan dalam sistem pemerintahan
(demokrasi konstitusional) sangat penting
mengingat sering kali makna demokrasi
diidentikkan dengan kebebasan.
Lord Acton : “Power tends to corrupt, but
absolute power corrupts absolutely”
Artinya
“Setiap orang yang mempunyai kekuasaan
cenderung untuk menyalahgunakan
kekuasaannya, tetapi orang yang mmepunyai
kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan
menyalahgunakan kekuasaannya”
15. Awal pelaksanaan Demokrasi
Konstitusional:
pembatasan
Adanya
yuridis
mengandung
prinsip-prinsip dan pelaksanaan yang kaku (rigid)
bukan hanya di bidang politik nelainkan pula dalam
bidang ekonomi.
Demokrasi konstitusional yang menjunjung
tinggi supremasi hukum ditafsirkan seolah-olah
negara
hanya
sebagai
penjaga
malam
(Nachtwachterstaat), negara tidak mau ikut
campur dalam urusan lain kecuali dalam bidang
ketertiban dan keamanan umum.
16. Nasionalisme:
Paham yang bersifat politik dan sosial dari suatu
bangsa yang menempatkan kesetiaan tertinggi
dari rakyatnya kepada bangsa dan negaranya.
Liberalisme:
Paham kebebasan yang menghendaki kebebasan
Individu dalam bidang politik, ekonomi dan
agama.
Sosialisme :
Aliran yang digunakan sebagai dasar untuk
menentang kepemilikan secara individu atau
paham yang bertujuan membentuk negara
kemakmuran dengan usaha kolektif dan
membatasi milik perseorangan.
Demokrasi:
Suatu paham yang mengakui segenap rakyat
dalam pemerintahan rakyat.
17. Macam-macam demokrasi:
Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:
a) Demokrasi langsung
Dipraktikkan di negara-negara kota (polis, city state) pada
zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat
menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara
langsung.
Dengan
demikian,
pemerintah
dapat
mengetahui secara langsung pula aspirasi dan persoalanpersoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi
dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit
dilaksanakan karena:
sulitnya mencari tempat yang dapat menampung
seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu
urusan;
tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan
negara yang semakin rumit dan kompleks;
musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit
menghasilkan keputusan yang baik.
18. b) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang
dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakilwakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat
disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen.
Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi
negara masing-masing.
Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara
langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara
langsung, setiap warga negara yang berhak secara langsung
memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Sedangkan
pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah orangorang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang
yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.
19. c) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum
Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil
mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap
dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum
(pemungutan suara
untuk mengetahui kehendak rakyat
secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara
bagian Swiss yang disebut Kanton.
Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya:
a) Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal)
Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang
politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan
kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem
demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat
dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan
azas free fight competition (persaingan bebas) dalam bidang
ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan
golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan.
20. Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat
karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat.
Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena
dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh
pengaruh uang (money politics) yang menguasai opini
masyarakat (public opinion).
b)
Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat)
Demokrasi
material
menitikberatkan
upaya-upaya
menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga
persamaan dalam persamaan hak dalam bidang politik kurang
diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi
perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai
representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu
sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui. Maka, demi
persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak azasi
manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi material
menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual.
Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena
berkembang di negara-negara sosialis/ komunis di Timur,
seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia dan Hongaria.
21. c) Demokrasi Gabungan
Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang
keburukan demokrasi formal dan material. Persamaan derajat
dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan
pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.
Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara
masing-masing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya
kepada demokrasi liberal atau demokrasi rakyat.
Demokrasi ditinjau dari hubungan antar alat perlengkapan
negara:
• Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang
menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada
badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang
Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam
kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam
demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
22.
Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut
sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan
legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang
Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah
Agung.
Demokrasi melalui Referendum
Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui
referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan
cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu
sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada 2 cara
referendum, yaitu referendum obligator dan fakultatif.
Referendum obligator atau wajib lebih menekankan pada
pemungutan suara rakyat yang wajib dilakukan dalam
merencanakan pembentukan UUD negara, sedangkan
referendum fakultatif, menenkankan pada pungutan suara
tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib.
27. DEMOKRASI MENGANDUNG NILAI-NILAI :
a. PENGAKUAN BAHWA DIDALAM MASYARAKAT TERDAPAT PERBEDAAN-2
PENDAPAT DAN KEPENTINGAN.
b. BAHWA PERLU DITEMUKAN CARA-2 PENYELESAIAN KONFLIK
KEPENTINGAN-2 YANG SALING BERTENTANGAN SECARA DAMAI.
c. PERLU CARA-2 PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT
SECARA TERATUR TANPA MENIMBULKAN GEJOLAK.
d. CARA-2 TIAP PENYELESAIAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN SECARA
TERTIB DAN ADIL
HANYA DAPAT DICAPAI MELALUI HUKUM.
DEMOKRASI PANCASILA.
BERMAKNA “KETERPADUAN INDIVIDU DENGAN MASYARAKAT” SECARA
DINAMIS (HUMANIZATION OF THE PEOPLE AND THE PERSON) “.
a. HAKEKAT DEMOKRASI PANCASILA
1) KEDAULATAN ADA DITANGAN RAKYAT DAN DILAKUKAN SEPENUHNYA OLEH MPR
2) PENGERTIAN LAIN : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM ………… DAN SETERUSNYA.
28. b. ARTI DEMOKRASI PANCASILA
1) DEMOKRASI PANCASILA ADALAH DEMOKRASI ATAU KEDAULATAN RAKYAT
YANG DIDASARI DAN DIJIWAI OLEH SEGENAP SILA PANCASILA SECARA
INTEGRATIF.
2) DEMOKRASI PANCASILA ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN
KEKELUARGAAN DAN KEGOTONG ROYONGAN YANG DITUJUKAN KEPADA
KESEJAHTERAAN RAKYAT.
3) DALAM DEMOKRASI PANCASILA SISTEM PENGORGANISASIAN NEGARA
DILAKUKAN OLEH RAKYAT SENDIRI ATAU DENGAN PERSETUJUAN RAKYAT.
4) DALAM DEMOKRASI PANCASILA, KEBEBASAN INDIVIDU TIDAK BERSIFAT
MUTLAK, TETAPI HARUS DISELARASKAN DENGAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL.
5) DALAM DEMOKRASI PANCASILA KEUNIVERSALAN CITA-2 DEMOKRASI
DIPADUKAN DENGAN CITA-2 HIDUP BANGSA INDONESIA YANG DIJIWAI
OLEH SEMANGAT KEKELUARGAAN (TIDAK ADA “DOMINASI MAYORITAS”).
c. ASPEK- ASPEK DEMOKRASI PANCASILA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
ASPEK FORMAL
ASPEK MATERIL
ASPEK NORMATIF
ASPEK OTATIF (TUJUAN)
ASPEK ORGANISASI
ASPEK KEJIWAAN
29. d. POKOK-POKOK DEMOKRASI PANCASILA
1) SETIAP NEGARA MODERN YANG DEMOKRATIS ADALAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
2) KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA RAKYAT
3) PENYALURAN ASPIRASI RAKYAT MELALUI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
4) BERDASARKAN HUKUM
5) PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI
6) KEPALA NEGARA, ATAS NAMA RAKYAT (MANDATARIS)
7) MENGAKUI HAK DAN KEWAJIBAN (HAK ASASI).
8) MEMILIKI KELEMBAGAAN DAN PENGATURAN WILAYAH NEGARA
9) MENGANGGAP BAHWA DEMOKRASI BUKAN TUJUAN TETAPI SARANA UNTUK
MENCAPAI TUJUAN
10) MEMILIKI TATA CARA UNTUK MELINDUNGI DARI RAGAM DEMOKRASI
LAIN YANGTIDAK SESUAI.
e. PERBEDAAN PENDAPAT
* DALAM DEMOKRASI PANCASILA, PERBEDAAN PENDAPAT DIHORMATI DAN
DIBENARKAN
* NAMUN UNSUR TANGGUNG JAWAB MENDAPAT KEDUDUKAN YANG SAMA
(PERLU MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN)
* YANG PALING PENTING ADALAH DALAM MENYALURKAN PENDAPAT DAN
KEINGINAN MELALUI WADAH YANG TELAH ADA DI PUSAT MAUPUN
DI DAERAH.
30. MASA REPUBLIK INDONESIA I 1945-1959
DEMOKRASI PARLEMENTER
MASA REPUBLIK INDONESIA II 1959-1965
DEMOKRASI TERPIMPIN
MASA REPUBLIK INDONESIA III
DEMOKRASI PARLEMENTER
BADAN EKSEKUTIF – PRESIDEN + PARA MENTERI
LEMBAGA PEMERINTAH BELUM TERBENTUK
KOALISI PARTAI TIDAK MANTAP
BEBERAPA KEKUATAN SOSPOL TIDAK
MEMPEROLEH SALURAN POLITIK
31. DOMINASI PRESIDEN
PENGARUH KOMUNIS BERKEMBANG
PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR
HIDUP
PEMBUBARAN DPR HASIL
PEMILU
PEMBREDELAN PERS
PRESIDEN SBG
BADAN YUDIKATIF
PENCABUTAN TAP MPR NO III / 1963
UU NO 19/1964 DIGANTI UU NO
14/1970
DPR SBG ALAT KONTROL
TNI + POLRI
ABRI
DFA
PESTA DEMOKRASI
BERJALAN
32. DEMOKRASI APA ?
DIJIWAI & DITUNTUN NILAI2X PANDANGAN
HIDUP BANGSA INDONESIA
MERUPAKAN TRANSFORMASI NILAI
FALSAFAH BANGSA
PRASYARAT UTAMA
ADALAH PEMAHAMAN PENGHAYATAN &
PENGAMALAN NILAI2x PANCASILA
MENGAMALKAN PANCASILA MELALUI
POLITIK PEMERINTAHAN
33. CIRI POKOK D.P
MUSYAWARAH UNTUK
MUFAKAT TANGUNG JAWAB
CIRI PANCARAN MUSYAWARAH
UTK MUFAKAT
UTAMAKAN KEPENTINGAN NGR & MASY
HINDARI PEMAKSAAN KEHENDAK
KEPUTUSAN UTK BERSAMA
SEMANGAT KEKELUARGAAN
KEPUTUSAN HRS DIPERTANGGUNG
JWBKAN MUSYAWARAH DG AKAL SEHAT
LAKSANAKAN HSL
KEPTSAN MUSYAWARAH