1. Kelompok 3 PKN
ALIF NURAHMANDA
(03)
ANDIK PURNOMO
(04)
BERLYAN ANGGYTA P.
(05)
DHIMAS ULFA LATHIFAH
(07)
IRMA ANISHA RISTIANI
(14)
TITANIA INTA P.
(27)
2. Lembaga Peradilan Sebelum
Amandemen
Sebelum amandemen, lembaga peradilan di Indonesia hanya berpusat pada
satu, yaitu Mahkamah Agung (pasal 24). Selain itu, tidak diatur mengenai
independensi lembaga peradilan. MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan
kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk
menegakkan hukum dan keadilan. di bawah MA terdapat badan-badan
peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN).
3. Kewajiban dan wewenang
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang
MA adalah:
·Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang undangan di bawah Undang- undang , dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
·Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
·Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden
memberikan grasi dan Rehabilitasi
4. Lembaga Peradilan dibawah MA
1. Peradilan Umum
• Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang
menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya
2. Peradilan Agama
• Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu
yang diatur dalam Undang-Undang. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan
Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang:
• Perkawinan
• warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
• wakaf dan shadaqah
• ekonomi syari’ah
5. 3. Peradilan Militer
• Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah
Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatankejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.
• Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah
Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
6. Lembaga Peradilan Sesudah Amandemen
Setelah amandemen, lembaga peradilan Indonesia dijalankan oleh dua
lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (pasal 24,
24A, 24B, 24C). selain itu ditegaskan bahwa lembaga peradilan
memiliki independensi (kebebasan kekuasaan kehakiman atau “the
independence of the judiciary”)[5].
1. Mahkamah Agung
• Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang
kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
7. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersamasama dengan Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan
wewenang MK adalah:
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945,
memutus pembubaran partai politik,
memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
8. 2. KOMISI YUDISIAL
berdasarkan UU no 22 tahun 2004 Komisi Yudisial adalah lembaga
negara yang bersifat mandiri dan berfungsi mengawasi perilaku
hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung.
KEANGGOTAAN[11]
1.Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas dua mantan
hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum,
dan satu anggota masyarakat.
2. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7
orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap
Anggota).
3. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5
(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.
9. WEWENANG[12]
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di
Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
TUGAS MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DAN
HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG:
1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3. Menetapkan calon hakim agung;
4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
10. KESIMPULAN
Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :
1. Setelah amandemen UUD 1945 banyak perubahan terjadi, baik
dalam struktur ketatanegaraan maupun perundang-undangan di
Indonesia.
2. Tata urutan perundang-undangan Indonesia adalah UUD 1945,
UU/ Perpu, PP, Peraturan Presiden dan Perda.
3. Lembaga-lembaga Negara menurut sistem ketatanegaraan
Indonesia meliputi: MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan
Komisi Yudisial. Lembaga pemerintahan yang bersifat khusus meliputi
BI, Kejagung, TNI, dan Polri.Lembaga khusus yang bersifat
independen misalnya KPU, KPK, Komnas HAM, dan lain-lain.
