SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Mahkamah Agung 
Lembaga Negara yang Memegang 
Kekuasaan kehakiman yang merupakan 
lembaga peradilan umum di Indonesia. 
Lingkungan Peradilan: 
Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Militer, dan Peradilan 
Tata Usaha Negara. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung 
terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh 
lembaga lainnya.
Tugas dan Wewenang 
1. Memutuskan permohonan kasasi. 
2. Memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan 
mengadili, dan peninjauan kembali keputusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
3. Berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan 
dibawah UU terhadap UU serta mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh UU.
Mahkamah Konstitusi 
Lembaga baru setelah adanya perubahan UUD 1945 Amandemen. MK 
merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan 
kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan. 
Syarat calon hakim konstitusi: 
- WNI 
- Sarjana hukum 
- Berusia sekurang kurangnya 40 tahun saat diangkat 
- Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara 
- Punya pengalaman di bidang hukum min 10 tahun 
- Membuat surat kesediaan menjadi hakim konstitusi 
Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi, 
3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, 3 
anggota diajukan Presiden.
WEWENANG 
 Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk 
menguji UU terhadap UUD. 
 Memutus pembubaran partai politik. 
 Memutus perselisihan hasil pemilu. 
 Wajib memberikan putusan atas pendapat mengenai 
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. 
 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta 
memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus 
memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang 
hukum. Ia diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan disetujui DPR. 
Komisi Yudisial
Dalam Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung 
Komisi Yudisial mempunyai tugas : 
a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; 
b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; 
c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan 
d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. 
Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran 
Martabat Serta Perilaku Hakim 
Komisi Yudisial mempunyai tugas : 
a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, 
b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, 
dan 
c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang 
disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan 
kepada Presiden dan DPR.
THANKS FOR YOUR ATTENTION!

More Related Content

What's hot

8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiRyan Danny
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)Oktavia Pramesti
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik IndonesiaLembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik IndonesiaAriq Ridhwan Arya Putra
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga LegislatifSoya Odut
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.UtrechPet-pet
 
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Eva Yusinta
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )Ahmad Naufal
 
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIAShauqina Saraya
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaadindarizqy
 

What's hot (20)

8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
 
Lembaga independen
Lembaga independenLembaga independen
Lembaga independen
 
1. ruang lingkup
1. ruang lingkup1. ruang lingkup
1. ruang lingkup
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Ptun
PtunPtun
Ptun
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik IndonesiaLembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
 
Ppt power point.1
Ppt power point.1Ppt power point.1
Ppt power point.1
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga Legislatif
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
 
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
 
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
 

Similar to Lembaga yudikatif

Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanPeran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanVina Widya Putri
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Nafis Fathur Rizki
 
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan ProduktivitasnyaMengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnyaanrihalfajari
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahErica Nursanti
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraBagoes Prasetya
 
Kekuasaan yudikatif
Kekuasaan yudikatifKekuasaan yudikatif
Kekuasaan yudikatifnandasyifaf
 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakimanPenyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakimanabd_
 
Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan KehakimanPenyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan KehakimanSena Aditya
 
peran-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptx
peran-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptxperan-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptx
peran-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptxadisusanto51
 

Similar to Lembaga yudikatif (20)

Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
 
Ryan(PKN X)
Ryan(PKN X)Ryan(PKN X)
Ryan(PKN X)
 
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanPeran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
 
Tgs 1
Tgs 1Tgs 1
Tgs 1
 
Lembaga peradilan sebelum amandemen
Lembaga peradilan sebelum amandemenLembaga peradilan sebelum amandemen
Lembaga peradilan sebelum amandemen
 
Peradilan nasional
Peradilan nasionalPeradilan nasional
Peradilan nasional
 
Tugas dan wewenang dpr antara lain
Tugas dan wewenang dpr antara lainTugas dan wewenang dpr antara lain
Tugas dan wewenang dpr antara lain
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
 
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan ProduktivitasnyaMengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negara
 
Tugas mpr
Tugas mprTugas mpr
Tugas mpr
 
Kekuasaan yudikatif
Kekuasaan yudikatifKekuasaan yudikatif
Kekuasaan yudikatif
 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakimanPenyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
 
Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan KehakimanPenyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
 
Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3
 
peran-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptx
peran-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptxperan-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptx
peran-lembaga-penegak-hukum-dalam-menjamin-keadilan-dan-kedamaian.pptx
 
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatifBadan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
 
Komisi yudisial
Komisi yudisialKomisi yudisial
Komisi yudisial
 
Lembaga peradilan
Lembaga peradilanLembaga peradilan
Lembaga peradilan
 

Recently uploaded

Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxSaefAhmad
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikThomasAntonWibowo
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...Kanaidi ken
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxmuhammadkausar1201
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 

Recently uploaded (20)

Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 

Lembaga yudikatif

  • 1.
  • 2. Mahkamah Agung Lembaga Negara yang Memegang Kekuasaan kehakiman yang merupakan lembaga peradilan umum di Indonesia. Lingkungan Peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lembaga lainnya.
  • 3. Tugas dan Wewenang 1. Memutuskan permohonan kasasi. 2. Memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.
  • 4. Mahkamah Konstitusi Lembaga baru setelah adanya perubahan UUD 1945 Amandemen. MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat calon hakim konstitusi: - WNI - Sarjana hukum - Berusia sekurang kurangnya 40 tahun saat diangkat - Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara - Punya pengalaman di bidang hukum min 10 tahun - Membuat surat kesediaan menjadi hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, 3 anggota diajukan Presiden.
  • 5. WEWENANG  Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD.  Memutus pembubaran partai politik.  Memutus perselisihan hasil pemilu.  Wajib memberikan putusan atas pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
  • 6. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Ia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan disetujui DPR. Komisi Yudisial
  • 7. Dalam Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial mempunyai tugas : a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim Komisi Yudisial mempunyai tugas : a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
  • 8. THANKS FOR YOUR ATTENTION!